B ADAN K E T AHANAN PANG AN J l. Ha rs ono rm no 3 ra guna n ja ka rta s ela ta n

K E ME NT E R IAN P E R T ANIAN B ADAN K E T AHANAN P ANG AN 2011 1

B ADAN K E T AHANAN P ANG AN J l. Ha rs ono rm no 3 ra guna n ja k a rta s e la ta n

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011

RINGKASAN EKSEKUTIF LAKIP Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2011. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKP juga ditetapkan secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. DKP yang dibentuk diarahkan untuk memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2010 – 2014 edisi revisi Juni 2011, Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: ”menjadi institusi yang handal, inovatif, dan aspiratif dalam pemantapan ketahanan pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: (1) Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan; (2) Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional; (3) Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; dan (4) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Sejalan dengan visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan, potensi, dan peluang, disusun tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2010-2014. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan tujuan dan sasaran sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan strategis, sehingga tujuan strategis ketahanan pangan tahun 2011 yang telah disepakati oleh seluruh Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan meliputi: (1) Mengembangkan sistem distribusi, cadangan pangan dan harga; (2) Meningkatkan ketersediaan pangan serta mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; (3) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; dan (4) Melayani dukungan manajemen dan teknik lainnya dalam pemantapan ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2011, telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut yaitu : 1) Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar; 2) Meningkatnya i

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan; 3) Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan akses Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan. Selanjutnya ketiga sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 12 (dua belas) indikator kinerja. Realisasi pencapaian sasaran sampai dengan akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah dicapai dengan hasil yang baik atau telah terealisasi lebih dari 85 persen, kecuali pada indikator kinerja “Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG” nilai pencapaian sasaran terealisasi 56,09 persen hal ini diakibatkan karena beberapa faktor antara lain : (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisi SKPG; (b) Provinsi dan kabupaten/kota tidak melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; dan (e) Pencairan tidak sesuai RUK. Dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, pada TA.2011 Badan Ketahanan Pangan (BKP) beserta lembaga ketahanan pangan di propinsi dan kabupaten/kota memperoleh alokasi anggaran senilai Rp.628,97 milyar. Jumlah alokasi anggaran tersebut naik sebesar Rp.231 milyar atau naik 37 persen dibanding alokasi tahun 2010 sebesar Rp.397,68 milyar. Kenaikan tersebut berada di tingkat daerah, khususnya di kabupaten/kota, yaitu sebesar Rp.52,89 miliyar atau 41,04 persen. Sedangkan pada tingkat pusat dan propinsi, masing-masing Rp.13,08 milyar atau 22,13 persen dan Rp. 165,31 milyar atau 78,84 persen. Naiknya alokasi anggaran antara lain disebabkan oleh bertambahnya bansos yang diberikan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) ke daerah antara lain bansos Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang pada tahun 2010 sebanyak 2.000 kelompok menjadi 4.020. Selain itu pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan mendapatkan APBNP (Anggaran Penghematan) melalui kegiatan P2KP sebanyak 700 desa dengan realisasi 100 persen, dengan demikian total seluruhnya sebanyak 4.700 desa atau 99,57 persen dari target 4.720 desa. Selain itu pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan mendapatkan APBNP (Anggaran Penghematan) melalui kegiatan P2KP sebanyak 700 desa dengan realisasi 100 persen, dengan demikian total seluruhnya sebanyak 4.700 desa atau 99,57 persen dari target 4.720 desa. Seluruh anggaran 2011 dialokasikan dalam 253 satker berupa: (a) Dana Sentralisasi di Pusat Rp.72,20 milyar atau 11,47 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 propinsi Rp.233,09 milyar atau 37,05 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan Propinsi (TP Propinsi) di 33 propinsi Rp.141,91 milyar atau 22,56 persen; dan (c) Dana Tugas Pembantuan di 220 Kabupaten/Kota Rp.181,78 milyar atau 28,90 persen.

ii


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 Pelaksanaan berbagai kegiatan tahun 2011, masih menemui beberapa hambatan dan tantangan, terutama: (1) Adanya dinamika masyarakat dan perkembangan tehnologi dalam pembangunan ketahanan pangan; (2) Perkembangan era otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi sesuai kebutuhannya; dan (3) Peranan pemerintah yang lebih sebagai fasilitator dan mediator memerlukan pencerahan dan pencarian bentuk pola fikir dalam menata kesisteman ketahanan pangan yang lebih aplikatif. Terpaut dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2011, maka dalam upaya peningkatan kinerja Badan Ketahanan Pangan ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain: 1) Membangun dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan; 2) Peningkatan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan melalui sosialisasi, seminar/workshop, advokasi, pemanfaatan multi media yang tersedia, penyebaran bahan informasi berupa booklet dan leaflet yang praktis tentang ketahanan pangan, dan lainnya; 3) Kemampuan dan kualitas SDM Aparat perlu ditingkatkan, dengan: pendidikan, pelatihan, dan pengembangan jejaring kerja melalui akses informasi ketahanan pangan khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; 4) Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan pusat dan daerah melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; 5) Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; 6) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan yang disusun di pusat.

iii



KATA PENGANTAR Pembentukan Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian, ditetapkan dalam: Pasal 45 dan 46 Keppres Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; serta Pasal 23 huruf k dan Pasal 24 angka (11) Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menetapkan tugas Badan Ketahanan Pangan yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan". Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Badan Ketahanan Pangan didukung oleh empat Eselon II dengan struktur organisasi, yaitu: Sekretariat Badan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, serta Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011. LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2011, dan diharapkan dapat ditindaklanjuti penyusunan LAKIP tingkat Eselon II. Dengan telah tersusunnya LAKIP Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Jakarta,

Maret 2012

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Achmad Suryana

iv

Badan Ketahanan Pangan kKementerian Pertanian


DAFTAR ISI

Hal RINGKASAN EKSEKUTIF

i

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR LAMPIRAN

vii

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

5

A. Rencana Strategik

5

B. Penetapan Kinerja

12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

14

A. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011

14

B. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja

15

C. Akuntabilitas Keuangan

26

BAB IV. PENUTUP

iv

30

A. Tinjauan Utama

30

B. Permasalahan, Kendala Utama, dan Upaya Perbaikan

31



DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Tabel III.1.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Tabel III.2.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar Tahun 2011

Tabel III.3

Kumulatif Jumlah Lokasi Kegiatan P2KPG/P2KP Tahun 2007-2011

Tabel III.4.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan

Tabel III.5.

Perbandingan Kegiatan Utama Penguatan LDPM Tahun 2010 dan 2011

Tabel III.6.

Penyebaran Gapoktan dan jumlah bansos yang dialokasikan dan yang dicairkan untuk kegiatan Penguatan LDPM Tahun 2011

Tabel III.7.

Perbandingan Kegiatan Panel Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2010 dan 2011

Tabel III.8.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan Tahun 2011

Tabel III.9.

Perkembangan Jumlah Lokasi dan Anggota Pengembangan Demapan Tahun 2006 – 2011

Tabel III.10. Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2010 dan 2011 Tabel III.11. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Pendanaan pada TA. 2011(dalam Rp. 000) Tabel III.12. Realisasi Penyerapan dan Sisa Anggaran BKP Pusat dan Daerah pada TA.2011 Tabel III.13. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan per Kegiatan Utama Tahun 2011

iv



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangunan ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Distribusi pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP). Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan

1



kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2011, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKP Tahun 2011. 1. Landasan Hukum Pembentukan BKP sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian, ditetapkan dalam: Pasal 45 dan 46 Keppres Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; serta Pasal 23 huruf k dan Pasal 24 angka (11) Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005, kemudian disempurnakan kembali dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menetapkan tugas BKP yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan". Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan. 2. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi kementerian. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2011 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan LAKIP pada tingkat kementerian. 3. Sistematika Penyusunan LAKIP 2011 Sistematika penyusunan LAKIP berdasarkan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29 tahun 2010 yaitu tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2



B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Tugas BKP berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan". Dalam melaksanakan tugasnya, BKP menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; 2. Pengkajian,

penyiapan

perumusan

kebijakan,

pengembangan,

pemantauan,

dan

3. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;

pemantauan,

dan

4. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengawasan keamanan pangan segar; serta

pemantauan,

dan

pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;

pengembangan,

5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang berperan dalam pembangunan ketahanan pangan, maka sangat diperlukan kerjasama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor. Guna mewujudkan sinergi dan harmonisasi kebijakan dan program, serta memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), menetapkan BKP secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Presiden RI untuk: (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tugas Dewan meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

3



Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, BKP didukung oleh empat Eselon II dengan struktur organisasi pada Gambar I.1, yaitu: 1. Sekretariat Badan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. 2. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. 3. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan. 4. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan. Badan Ketahanan Pangan sebagai ex-officio Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden RI selaku Ketua DKP melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP.

4



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategik Rencana Strategik Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan sebagai berikut : 1. Visi Mengacu visi, arah, dan kebijakan pembangunan pertanian, maka Visi BKP Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 ”menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan”. Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. Aspiratif berarti mempu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. Pemantapan Ketahanan Pangan adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut dan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 dan Nomor 394/Kpts/RC.120/11/2005, maka disusun Misi BKP Kementerian Pertanian dalam tahun 2010-2014 sebagai berikut :

5

a.

Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;

b.

Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;

c.

Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;

d.

Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.



3. Tujuan Seiring visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan, potensi, dan peluang, disusun tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2010-2014, memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara : a.

Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;

mengoptimalkan

b.

Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;

c.

Mengembangkan sistem distribusi, harga, dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;

d.

Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;

e.

Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

4. Sasaran Strategis Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Badan Ketahanan Pangan, disusunlah sasaran stategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 yang hendak dicapai, terdiri dari: a.

Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar;

b.

Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan;

c.

Meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penaganan rawan pangan

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2011 tersebut, ditempuh melalui strategi, kebijakan, program, kegiatan yang masih mengacu pada tahun sebelumnya sebagai berikut: a.

Strategi Strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 yaitu : i.

6

Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar; Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian


ii.

Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;

iii. Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar; iv. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan masyarakat; v.

Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;

vi. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, diimplementasikan melalui : i.

pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan;

ii.

pemantapan system distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan;

iii. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; iv. penajaman keamanan pangan segar; dan v.

penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi diatas adalah sebagai berikut :

7

i.

Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui : (a) Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi); (b) Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah; (c) Revitalisasi System Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (d) Memberdayakan masyarakat di daerah rawn pangan; dan (e) Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumahtangga.

ii.

Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui : (a) Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (provinsi, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian


kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat; (b) Mengembangkan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung; dan (c) Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan serta daya beli masyarakat. iii. Percepatan penganekaragaman konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui : (a) Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; (c) Menumbuhkan dan mengembangkan industry pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); (d) Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat; dan (e) Pengawasan keamanan pangan segar. iv. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui : (a) Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sector; (b) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat; (c) Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan; (d) Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; (e) Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan; dan (f) Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis berdasarkan subsistem ketahanan pangan, meliputi: 1) Subsistem Ketersediaan Pangan: (a) Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan ketersediaan pangan; (b) Mengkoordinasikan pengembangan cadangan pangan; (c) Berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. 2) Subsistem Distribusi Pangan: (a) Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan; (b) Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap kelancaran distribusi pangan; serta (c) Mendorong peranserta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga, dan meningkatkan akses pangan. 3) Subsistem Konsumsi Pangan: (a) Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan konsumsi pangan; (b) Mensinergikan upaya pemantapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan; serta (d) Meningkatkan peran dalam sistem keamanan dan preferensi pangan masyarakat. 8



Untuk menopang berbagai strategi tersebut, diperlukan strategi penunjang yang tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi BKP, yaitu sebagai berikut: i.

Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, peduli, transparan, dan bebas KKN.

ii.

Meningkatkan koordinasi perencanaan ketahanan pangan.

iii. Merumuskan produk hukum dibidang ketahanan pangan yang berpihak kepada petani. iv. Membangun sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif. v. b.

Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penanganan ketahanan pangan.

Kebijakan Kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang bersifat umum dan strategis tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan BKP, tetapi menyebar di berbagai subsektor lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya. Beberapa kebijakan yang berada dalam kewenangan dan penanganan dari BKP antara lain: i.

Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, diarahkan untuk: (i) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (ii) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas ektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

ii.

Peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakannya diarahkan untuk : (i) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (ii) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (iv) Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

iii. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, antara lain: (i) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; (ii) Mengembangkan teknoogi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras 9



dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; (iii) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar; dan (iv) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sek tor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain : (i) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerjasama internasional; (iii) Peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan. iv. Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, antara lain: (i) Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (ii) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (iii) Meningkatkan peranan kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan. c.

Program Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2011, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai program pembangunan pertanian yang mengacu pada program pembangunan tahun 2010-2014 yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, sasaran (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan, program tersebut mempunyai 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

10

i.

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

ii.

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan.



iii. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. iv. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan administrasi dan manajemen terhadap penyelenggaran ketahanan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan melalui pemberian gaji kepada 353 pegawai Badan Ketahanan Pangan; (b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi, yang diarahkan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan ini tidak dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak dapat mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan. 6. Rencana Kinerja Tahun 2011 Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2011 merupakan implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja. Sasaran Kinerja Tahun 2011 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, sebagai berikut: a.

Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar, ditunjukkan oleh indikator: (1) Jumlah desa yang telah melakukan gerakan P2KP sebanyak 4.020 desa; (2) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah memasyarakatkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sebanyak 402 kabupaten/kota di 33 provinsi; (3) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menerapkan penanganan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen sebanyak 100 kabupaten/kota di 33 provinsi.

b.

11

Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan, yang ditunjukkan oleh: (1) Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan cadangan pangan gapoktan sebanyak 1.000 gapoktan; (2) Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan unit distribusi/pemasaran sebanyak 1.000 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian


gapoktan; (3) Jumlah lumbung untuk antisipasi musim paceklik dan bencana sebanyak 700 lumbung; (4) Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis harga dan pasokan pangan sebanyak 16 provinsi c.

Meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan, ditunjukkan oleh indikator: (1) Jumlah provinsi yang menindaklanjuti hasil analisis ketersediaan pangan sebanyak 33 provinsi; (2) Jumlah alternatif pengembangan akses pangan masyarakat sebanyak 2 dokumen (3) Jumlah provinsi yang melakukan penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG dan melakukan intervensi rawan pangan transien sebanyak 33 propinsi; (4) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG sebanyak 410 kabupaten/kota di 33 provinsi; dan (5) Jumlah desa rawan pangan yang menjadi mandiri sebanyak 221 desa di 33 kabupaten/kota.

B. Penetapan Kinerja Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011

Unit Organisasi Eselon I : Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran : 2011 No (0) 1.

12

Sasaran Strategis (1) Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar

Indikator Kinerja (2) 1. Jumlah desa yang telah melakukan gerakan P2KP

Target (3) 4.020 Desa

2. Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang telah memasyarakatkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman

33 Provinsi, 402 Kab/Kota



No (0)

Sasaran Strategis (1)

2.

Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan

3.

Meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan

Indikator Kinerja (2) 3. Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang sudah menerapkan Penanganan Keamanan Pangan Segar ditingkat produsen dan konsumen 1. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan cadangan pangan gapoktan

Target (3) 33 Provinsi, 100 Kab/Kota

2. Jumlah Gapoktan yang telah memfungsikan unit distribusi/pemasaran 3. Jumlah lumbung untuk antisipasi musim paceklik dan bencana 4. Jumlah provinsi yang menindaklanjuti hasil analisis harga dan pasokan pangan 1. jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis ketersediaan pangan

1.000 Gapoktan

2. jumlah alternatif pengembangan akses pangan masyarakat 3. jumlah propinsi yang melakukan penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG dan melakukan intervensi rawan pangan transien 4. Jumlah Kab/Kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG 5. Jumlah desa rawan pangan yang menjadi mandiri

2 Dokumen

1.000 Gapoktan

700 Lumbung

16 Provinsi

33 Propinsi

33 Provinsi

410 Kabupaten/ Kota

221 Desa

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat : Rp. 618,97 M

13



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2011, telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 12 (dua belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel III.1. Tabel 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 No. 1.

2.

3.

14

Sasaran Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar

Indikator Kinerja Uraian Target a. Jumlah desa yang telah melakukan gerakan 4.020 P2KP b. Jumlah provinsi kab/kota yang telah memasyarakatkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman

c. Jumlah provinsi, kab/kota yang menerapkan penanganan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen Meningkatnya kemampuan a. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan gapoktan cadangan pangan serta b. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan stabilitas harga pangan unit distribusi/pemasaran c. Jumlah lumbung untuk antisipasi musim paceklik dan bencana d. Jumlah provinsi yang menindaklanjuti hasil analisis harga dan pasokan pangan Meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan

a. Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis ketersediaan pangan b. Jumlah alternative pangembangan akses pangan masyarakat c. Jumlah provinsi yang melakukan penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG dan melakukan intervensi rawan pangan transien d. Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG e. Jumlah desa rawan pangan yang menjadi mandiri

Capaian 4.000

% 99,58

33

33

100

402

393

97,76

33 100

32 96

96,97 96

1.000

984

98,40

1.000

984

98,40

700

700

100

16

16

100

33

33

100

2

2

100

33

29

87,88

410

230

56,09

221

221

100



Realisasi pencapaian sasaran sampai dengan akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah dicapai dengan hasil yang baik atau telah terealisasi lebih dari 85 persen, kecuali pada indikator sasaran “Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG” nilai pencapaian sasaran terealisasi 56,09 persen hal ini diakibatkan karena beberapa faktor antara lain : (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisi SKPG; (b) Provinsi dan Kabupaten tidak melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; dan (e) Pencairan tidak sesuai RUK. B. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui satu program, dan pencapaian setiap sasaran dilaksanakan oleh beberapa kegiatan. Namun demikian, pada laporan ini, kegiatan yang dilaporkan untuk mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada kegiatan yang bersifat strategis. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar Sasaran tersebut dicapai dengan mengukur tiga indikator kinerja. Pencapaian dari masingmasing indikator kinerja dapat digambarkan pada tabel III.2 sebagai berikut: Tabel III.2

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar Tahun 2011

Indikator Kinerja 1. Jumlah desa yang telah melakukan gerakan P2KP

2. Jumlah provinsi dan kab/kota yang telah konsumsi pangan yang beragam, seimbang dan aman

memasyarakatkan

3. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang sudah menerapkan penanganan Keamanan Pangan Segar ditingkat produsen dan konsumen

15

Target 4.020

Realisasi 4.000

% 99.50

33 402

33 393

100 97,76

100

96

96



Indikator kinerja sasaran ini telah tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran yang telah terealisasi rata-rata diatas 95 persen. Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa : a.

Jumlah desa yang telah melakukan gerakan P2KP sebanyak 4.000 desa atau 99,50 persen dari target 4.020 desa; sebanyak 20 desa yang tidak merealisasikan dari Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat 10 desa dan Kabupaten Keerom Provinsi Papua 10 desa.

b.

Jumlah provinsi dan kab/kota yang telah memasyarakatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman sebanyak 33 provinsi atau 100 persen dan 393 kab/kota atau 97,76 persen dari target 402 kab/kota;

c.

Jumlah provinsi dan kab/kota yang sudah menerapkan penanganan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen sebanyak 96 kab/kota atau 96 persen dari target 100 kab/kota; sebanyak 4 kab/kota blm menerapkan penanganan keamanan pangan segar karena berbagai kendala yaitu : keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian, SDM yang terbatas serta sering terjadi mtasi pegawai.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 184,94 milyar atau 87,75 persen dari alokasi Rp. 210,75 milyar, terdiri dari: Rp. 47,25 milyar untuk bansos P2KP dengan realisasi 46,96 milyar atau 99,39 persen, sisanya digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pendukung diversifikasi pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 434 instansi pelaksana yang terdiri dari BKP Kementan khususnya Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 33 unit kerja ketahanan pangan propinsi, dan 400 unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui P2KP untuk kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sosialisasi P2KP bagi siswa SD/MI, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepungtepungan, serta berbagai kegiatan pendukung diversifikasi pangan seperti: sosialisasi dan promosi P2KP, penanganan keamanan pangan segar di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, pameran/visualisasi/publikasi dan promosi dalam rangka Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, pemantapan perumusan kebijakan ketahanan pangan, pengembangan kelembagaan keamanan pangan, dan pengawasan penanganan keamanan pangan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kinerja pencapaian sasaran ini sudah lebih baik karena telah meliputi lebih banyak desa dan kabupaten/kota di 33 propinsi. Implementasi kebijakan P2KP pada tahun 2011 sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan P2KP tahun 2010 dengan desa sasaran sebanyak 4.020 desa di 259 kab/kota, 33 provinsi 16



diwujudkan melalui kegiatan utama yaitu (a) Pemberdayaan kelompok wanita; (b) optimalisasi pemanfaatan pekarangan; (c) Pengembangan usaha/industri pengolahan pangan lokal; (d) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) dan stakeholder lain; dan (e) Sosialisasi bagi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan. Selain itu kegiatan P2KP mendorong peran serta dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sampai dengan Bulan Desember 2011 terealisasi 4.000 desa atau 99,50 persen dari target sebanyak 4.020 desa, sebanyak 20 desa yang tidak merealisasikan dari Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat 10 desa dan Kabupaten Keerom Provinsi Papua 10 desa. Selain itu pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan mendapatkan APBNP (Anggaran Penghematan) melalui kegiatan P2KP sebanyak 700 desa dengan realisasi 100 persen, dengan demikian total seluruhnya sebanyak 4.700 desa atau 99,57 persen dari target 4.720 desa. Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan P2KP sejak tahun 2007 hingga 2011 meningkat cukup signifikan seperti pada Tabel III.3, terutama karena pada tahun 2009 sudah masuk kedalam 4 program utama Kementerian Pertanian. Tabel III.3.

Kumulatif Jumlah Lokasi Kegiatan P2KPG/P2KP Tahun 2007-2011 Target

1. P2KPG/P2KP a. Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan b. Anak SD/MI c. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Tepung-tepungan d. Desa e. Kabupaten/Kota f. Propinsi 2. Promosi a. Kabupaten/Kota b. Propinsi 3. Kerjasama Perguruan Tinggi 1. Perguruan Tinggi/Universitas

2.

STPP

Tahun 2009 2010

2007

2008

2011

-

-

825

2.000

4.720

-

32 -

148 130

2.000 2.000

4.720 4.720

604 180 32

604 180 32

825 201 33

2.000 200 33

4.720 400 33

-

-

201 33 10 7

200 33 19 12

400 33 29 22

3

7

7

Berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, antara lain: a.

17

Kurang optimalnya partisipasi aparat kabupaten/kota dalam pembinaan kelompok wanita untuk pemanfaatan pekarangan guna pengembangan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;



b.

Kurang optimalnya partisipasi aparat propinsi dalam pembinaan dan inventarisasi kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku pangan olahan di pedesaan;

Guna mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut: a.

Meningkatkan dan mengintensifkan pembinaan kelompok oleh pendamping di masing-masing desa;

b.

Melanjutkan kegiatan pada TA. 2012 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) untuk: penambahan desa baru, pembinaan kelompok yang dibangun pada tahun 2011, sosialisasi dan promosi, serta pengembangan teknologi inovatif pangan lokal

2. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan Sasaran tersebut dicapai dengan mengukur empat indikator kinerja. Pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel III.4, sebagai berikut: Tabel III.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan Indikator Kinerja 1. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan cadangan pangan gapoktan

Target

Realisasi

%

1.000

984

98,40

1.000

984

98,40

700

700

100

16

16

100

2. Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan unit distribusi/pemasaran 3. Jumlah lumbung untuk antisipasi musim paceklik dan bencana 4. Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis harga dan pasokan pangan

Indikator kinerja sasaran ini telah tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran yang telah terrealisasi rata-rata diatas 95 persen. Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa : a.

18

Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan cadangan pangan gapoktan sebanyak 984 gapoktan atau 98,40 persen dari target 1.000 gapoktan; Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian


b.

Jumlah gapoktan yang telah memfungsikan unit distribusi/pemasaran sebanyak 984 gapoktan atau 98,40 persen dari target 1.000 gapoktan;

c.

Jumlah lumbung untuk antisipasi musim paceklik dan bencana sebanyak 700 lumbung atau 100 persen;

d.

Jumlah provinsi yang menindaklanjuti hasil analisis harga dan pasokan pangan sebanyak 16 provinsi atau 100 persen.

Pelaksanaan kegiatan LDPM Tahun 2011 mencakup 3 tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian dengan jumlah gapoktan sebanyak 1.000 gapoktan. Tahap penumbuhan (tahun pertama) dilaksanakan di 25 provinsi untuk mempersiapkan dan menumbuhkan 235 gapoktan. Tahap pengembangan (tahun kedua) di 21 provinsi untuk mengembangkan 237 gapoktan yang terdiri dari 204 gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2010 dan 33 gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2009. Tahap kemandirian (tahun ketiga) di 27 propinsi untuk memberdayakan 512 gapoktan pengembangan cadangan pangan masyarakat. Realisasi pelaksanaan kegiatan LDPM keseluruhan sebanyak 984 gapoktan atau 98,40 persen dari target 1.000 gapoktan, 1 gapoktan dari Gorontalo (tahun 2009) mengundurkan diri karena masalah internal gapoktan, sedangkan yang 15 gapoktan tidak mendapatkan bansos karena masuk dalam pra penumbuhan. Kelima belas gapoktan tersebut direncanakan akan mendapatkan akan mendapatkan dana bansos pada Tahun 2012. Berdasarkan Evaluasi maka jumlah LDPM yang diberdayakan pada Tahun 2011 lebih banyak tetapi persentasi capaian kinerjanya lebih rendah yaitu sebesar 98,40% daripada Tahun 2010 yaitu sebesar 99,87%, seperti digambarkan pada Tabel III.5 sebagai berikut. Tabel III.5. Perbandingan Kegiatan Utama Penguatan LDPM Tahun 2010 dan 2011 Indikator Kinerja Jumlah LDPM yang diberdayakan a. Tahun 2010 b. Tahun 2011

Target 750 1.000

Realisasi 749 984

%

Keterangan

99,87 98,40 Terdiri dari 512 gapoktan Mandiri, 237 gapoktan pengembangan serta 235 gapoktan penumbuhan tahun 2009 dan

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan penguatan LDPM Tahun 2011 seluruhnya sebesar Rp 54,57 milyar yang terdiri dari anggaran yang dialokasikan untuk

19



dana bansos sebesar Rp. 53,40 milyar dan anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan untuk mendukung pelaksanaan LDPM sebesar 1,17 milyar. Anggaran yang dialokasikan untuk dana Bansos sebesar Rp 53,40 milyar terdiri dari Rp 36 milyar untuk Tahap Penumbuhan dan Rp 17,40 milyar untuk Tahap Pengembangan. Penyaluran dana Bansos untuk tahap penumbuhan telah dilakukan kepada 235 Gapoktan atau mencapai realisasi 100%, sedangkan untuk Tahap Pengembangan terealisasi sebanyak 220 Gapoktan atau 92,83 % terdiri dari 12 Gapoktan dari Tahun 2009 dan 5 Gapoktan dari tahun 2010. Anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah Rp 1,17 milyar telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PenguatanLDPM sebesar Rp 1,13 milyar atau sebesar 83,43 %. Semua Gapoktan yang sudah masuk tahap Pengembangan, umumnya telah mencairkan dana Bansos Tahap Pertama senilai Rp.150 juta setiap Gapoktan untuk digunakan membangun atau merehabilitasi gudang dan modal pembelian gabah/jagung milik anggota. Namun demikian, untuk Bansos Tahap Kedua senilai Rp.75 juta setiap Gapoktan Tahap Pengembangan, hanya 220 Gapoktan atau 92,83 persen yang mencairkan dana, sehingga masih ada 17 Gapoktan yang belum mencairkan yaitu 5 gapoktan yang berasal dari gapoktan penumbuhan tahun 2010 dan 12 gapoktan berasal dari gapoktan penumbuhan tahun 2009. Tidak dicairkannya dana pengembangan tersebut karena tidak tercapainya kriteria kinerja pembelian gabah/ jagung minimal 2 kali putaran oleh gapoktan serta terjadinya permasalahan di intern pengurus gapoktan. Dana Bansos Tahap Kedua yang tidak dicairkan tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara. Terhadap ke 17 Gapoktan tersebut pembinaannya dilanjutkan pembinaannya hingga menghasilkan kinerja yang baik dalam melakukan pembelian gabah/ jagung yaitu minimal 2 kali putaran. Bagi 235 Gapoktan yang dibangun pada tahun 2011 atau Tahap Penumbuhan, 100 persen sudah mencairkan dana Bansos yang dialokasikan senilai Rp.150 juta untuk pembangunan/rehabilitasi gudang dan modal pembelian gabah/jagung milik anggotanya.

20



Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Gapoktan Pada Tahap Pengembangan, Penumbuhan untuk kegiatan Penguatan LDPM Tahun 2011

No

Alokasi

Provinsi

Jumlah Gapoktan

1 Aceh 2 Sumut 3 Sumbar 4 Riau 5 Jambi 6 Bengkulu 7 Sumsel 8 Lampung 9 Banten 10 D I Y 11 Jabar 12 Jateng 14 Jatim 15 Bali 16 N T B 17 N T T 13 Kalbar 18 Kalsel 19 Kalteng 20 Kaltim 21 Sulsel 22 Sulbar 23 Sulteng 24 Sultra 25 Sulut 26 Gorontalo 27 Papua 28 Maluku Catatan:

5 15 8 0 10 0 11 22 7 3 33 25 41 3 5 5 7 6 0 0 17 0 9 2 1 0 0 2

Tahap Pengembangan Realisasi

Anggaran (Rp. Juta)

375 1,125 600 750 825 1,650 525 225 2,475 1,875 3,075 225 375 375 525 450 0 0 1,275 0 675 150 75 0 0 150

Jumlah Gapoktan

4 10 8 0 6 0 10 19 7 3 33 25 41 3 5 5 7 6 0 0 17 0 7 2 0 0 0 2

Anggaran (Rp. Juta)

300 750 600 450 750 1,425 525 225 2,475 1,875 3,075 225 375 375 525 450 0 0 1,275 0 525 150 0 0 0 150

Tahap Penumbuhan Alokasi Realisasi %

Jumlah Gapoktan

80.00 66.67 100.00 0.00 60.00 0.00 90.91 86.36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 77.78 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

3 13 12 3 4 2 16 17 7 6 21 26 24 3 8 7 6 12 3 0 18 0 6 3 9 4 0 2

Anggaran (Rp. Juta)

450 1,950 1,800 450 600 300 2,400 2,550 1,050 900 3,150 3,900 3,600 450 1,200 1,050 900 1,800 450 2,700 900 450 1,350 600 300

Anggaran (Rp. Juta)

450 1,950 1,800 450 600 300 2,400 2,550 1,050 900 3,150 3,900 3,600 450 1,200 1,050 900 1,800 450 2,700 900 450 1,350 600 300

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 100 100 0 100

 Alokasi dana : Tahap Pengembangan untuk Bansos Tahap Kedua senilai Rp.75 juta/Gapoktan, dan Tahap Penumbuhan untuk Bansos Tahap Pertama senilai Rp.150 juta/Gapoktan.

Kegiatan pengembangan cadangan pangan realisasinya mencapai 700 lumbung atau mencapai 100 persen dari target. Dari 31 yang telah mencairkan dana bansos kepada kelompok, 25 provinsi telah melaporkan pemanfaatan dana tersebut yaitu untuk pengadaan

21



gabah sebesar 2.068.691 kg, beras sebesar 467.314 kg dan pangan pokok lainnya sebesar 38.274 kg. Dari pengadaan gabah sebanyak 2.068.691 kg gabah dan telah disalurkan kepada anggotanya sebanyak 594.998 kg sehingga masih ada stock gabah di gudang kelompok sebesar 1.473.694 kg. Sedangkan untuk beras dari pengadaan sebanyak 467.314 telah disalurkan kepada anggota sebanyak 238.647 kg, sisa stok beras yang ada di gudang kelompok adalah 228.66 kg. Sementara itu untuk bahan pangan pokok lainnya pengadaannya sebanyak 38.274 kg dan disalurkan ke anggota sebesar 29.836 kg, sehingga sisa yang ada lumbung kelompok saat ini adalah 8.438 kg. Alokasi anggaran kegiatan pengembangan cadangan pangan di provinsi sebesar Rp. 18.950.000.000,- yang dilaksanakan oleh 31 provinsi dengan total Bansos sebesar Rp. 14.000.000.000,- untuk 700 kelompok lumbung yang terdiri dari tahap pengembangan 425 kelompok dan tahap kemandirian 275 kelompok. Anggaran di pusat distribusi dan cadangan pangan dalam rangka pemantauan/pengumpulan data cadangan pangan masyarakat sebesar Rp. 598.850.000,- telah teralisasi sebesar Rp.526.811.800,- atau 87.97 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 526.811.800,- tersebut dipergunakan untuk persiapan sebesar Rp. 38.131.500,- pelaksanaan Rp. 464.820.300,- dan pelaporan Rp. 23.860.000,Untuk menyediakan data harga dan pasokan pangan dari daerah, secara cepat (up to date) dan akurat, sehingga dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak, dilakukan melalui pengembangan metoda panel. Metode ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengamati ”dinamika distribusi pangan antarwaktu dan antar wilayah” secara cepat dan akurat. Dengan metoda ini pengumpulan data dilkaukan oleh enumerator di kabupaten/kota, melalui pengamatan secara periodik (time series) terhadap sekumpulan objek (panel). Selanjutnya data dari enumerator tersebut dilaporkan ke pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dengan menggunakan Sort Masage Service (SMS). Secara umum tahapan panel harga dan pasokan pangan mencakup pengumpulan data oleh enumerator di kabupaten/kota, yang dikoordinasikan oleh Badan/kantor/instansi yang menagani ketahanan pangan provinsi, dan kompilasi dan analisis data nasional di Pusat. Selain dimanfaatkan oleh pusat, data yang terkompilasi tersebut juga dmanfaatkan oleh BKP provinsi dan kabupaten untuk menganalisis kondisi perkembangan harga dan pasokan di masing-masing wilayah.

22



Pada tahun 2011 telah dikembangkan metode panel di 16 provinsi yang terdiri dari 91 kabupaten/kota dan didanai melalui alokasi dana dekonsentrasi. Selain dana yang dialokasikan ke daerah melalui dana dekonsentrasi, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan panel di pusat dialokasikan dana APBN sebesar Rp 417,05 juta. Dari alokasi tersebut di realisasi sebesar Rp 385,53 juta, yang digunakan untuk: (a) biaya persiapan sebesar Rp 34 juta; (b) pelaksanaan sebesar Rp 316,078 juta dan ; (c) Pelaporan sebesar Rp 35,446 juta. Untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan panel harga dan pasokan pangan digunakan indikator jumlah provinsi yang melaksanakan kegiatan panel. Berdasarkan indikator tersebut, semua provinsi yang ditargetkan, dapat melaksanakan kegiatan panel, yaitu 16 provinsi atau 100 persen. Angka capaian tersebut lebih besar dari angka capaian kinerja tahun 2010, yaitu 91,67 persen. Rincian selengkapnya mengenai capaian kinerja kegiatan panel harga dan pasokan pangan dapat dilihat pada Tabel III.7 dibawah ini. Tabel III.7. Perbandingan Kegiatan Panel Harga dan Pasokan Pangan Tahun 2010 dan 2011 Indikator Kinerja 1. Jumlah provinsi panel c. Tahun 2010 d. Tahun 2011

Target 12 Prov 16 Prov

Realisasi 11 Prov 16 Prov

%

Keterangan

91,67 Terdiri dari 82 kab/kota 100,00 Terdiri dari 99 kab/kota

Dilihat dari indikator jumlah provinsi yang melaksanakan panel, capaiannya mencapai 100 persen. Namun demikian dari sisi pelaksanaanya terdapat bebarapa permasalahan, seperti: a.

Kurangnya pembinaan enumerator oleh daerah, sehingga enumerator kurang intensif dalam mengirim data melalui SMS,

b.

Adanya satuan pengukuran yang belum seragam, khususnya untuk data stok,

c.

BKP provinsi dan kabupaten belum memanfaatkan data panel untuk bahan perumusan kebijakan di daerah masing-masing secara optimal

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain: a.

23

Mengirimkan hasil rekapitulasi absensi ke provinsi dan melakukan kegiatan validasi data langsung ke enumerator;



b.

Melakukan koordinasi dengan BKP daerah, sekaligus pembinaan terhadap enumerator;

c.

Memberikan pencerahan tentang analisis dan pelaporan kepada petugas daerah pada acara-acara apresiasi, workshop yang dilakukan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan atau oleh BKP daerah.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan akses Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan Guna mencapai sasaran ini dengan mengukur lima indikator kinerja. Pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada Tabel III.8 sebagai berikut: Tabel III.8

Pengukuran Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan Tahun 2011

Indikator Kinerja a. Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis ketersediaan pangan b. Jumlah alternative pengembangan akses pangan masyarakat c. Jumlah

propinsi yang melakukan penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG dan melakukan intervensi rawan pangan transien d. Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG e. Jumlah desa rawan pangan yang menjadi mandiri

Target 33

Realisasi 33

% 100

2

2

100

33

29

87,88

400

230

57,50

221

221

100

Indikator kinerja sasaran ini telah terealisasi diatas 85 persen, kecuali indikator sasaran ”Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisi SKPG” yang terealisasi 57,50 persen atau 230 kelompok dari target 400 kelompok. Kecilnya realisasi tersebut dikarenakan (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisi SKPG; (b) Provinsi dan Kabupaten tidak melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; dan (e) Pencairan tidak sesuai RUK. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

24



a.

Jumlah propinsi yang menindaklanjuti hasil analisis ketersediaan pangan sebanyak 33 provinsi atau mencapai 100 persen.

b.

Jumlah alternatif pengembangan akses pangan masyarakat sebanyak 2 dokumen atau mencapai 100 persen;

c.

Jumlah propinsi yang melakukan penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG dan melakukan intervensi rawan pangan transien sebanyak 29 provinsi atau 87,88 persen dari target 33 provinsi;

d.

Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG sebanyak 230 kab/kota atau 57,50 persen dari target 400 kab/kota;

e.

Jumlah desa rawan pangan yang menjadi mandiri sebanyak 221 atau mencapai 100 persen.

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 171,56 milyar dengan relisasi Rp. 158,07 milyar atau 92,14 persen terdiri dari Rp. 61,86 milyar untuk dana bansos yang dialokasikan ke daerah dengan realisasi Rp. 58,06 milyar atau 93,85 persen dan sisanya untuk melaksanakan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan Desa Mapan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan. Akumulasi perkembangan Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yaitu jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibangun selama 5 tahun sebanyak 2.851 desa di 399 kabupaten/kota pada 33 provinsi atau terealisasi 111,8 persen dari rencana 2.550 desa. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah desa pelaksana Demapan tahun ini lebih banyak daripada sebelumnya. Kegiatan Pengembangan Demapan dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun sejak tahun 2006. Pada tahun 2011, jumlah desa pelaksana Demapan telah bertambah menjadi 1.994 desa dari sebelumnya 1.174 desa pada tahun 2009. Pada tahun 2010, sejumlah 122 desa bentukan tahun 2006 telah menjadi desa inti dan replikasi dan 128 desa telah dalam proses gerakan, serta 354 desa telah memasuki tahap kemandirian. Secara lebih terperinci, dapat dilihat pada Tabel III.9 berikut.

25



Tabel III.9. Perkembangan Jumlah Lokasi dan Anggota Kelompok Pengembangan Demapan Tahun 2006 – 2011 Lokasi Posisi Tahap Pembangunan

Tahun

Provinsi

Kabupaten

Jumlah KK Kelompok

Jumlah

Afinitas

Bantuan Modal Usaha (Rp.000)

KK Miskin Desa

KK

KK

%

2006

Gerakan

30

122

250

459.869

240.097

52,21

25.000.000

2007

Gerakan

32

180

354

467.514

242.825

51,94

35.400.000

2008

Kemandirian

32

201

221

61.232

31.326

51,16

22.100.000

2009

Pengembangan

33

275

349

61.082

27.922

45,71

34.900.000

2010

Penumbuhan

33

350

829

92.272

41.970

45,48

50.890.000

Persiapan

33

399

838

93.274

42.426

45,49

44.230.000

2011

Jumlah

2.851

Sumber : Laporan Akhir Desa Mapan Tahun 2011

C. Akuntabilitas Keuangan 1. Akuntabilitas Keuangan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah Tahun 2011 Dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, pada TA.2011 Badan Ketahanan Pangan (BKP) beserta lembaga ketahanan pangan di propinsi dan kabupaten/kota memperoleh alokasi anggaran senilai Rp.628,97 milyar (Tabel III.10). Jumlah alokasi anggaran tersebut bertambah Rp.231 milyar atau naik 37 persen dibanding alokasi tahun 2010 sebesar Rp.397,68 milyar. Kenaikan tersebut berada di tingkat daerah, khususnya di kabupaten/kota, yaitu sebesar Rp.52,89 miliyar atau 41,04 persen. Sedangkan pada tingkat pusat dan propinsi, masing-masing Rp.13,08 milyar atau 22,13 persen dan Rp. 165,31 milyar atau 78,84 persen. Tabel III.10. Perbandingan Alokasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2010 dan 2011 No

Uraian

Alokasi 2010

Alokasi 2011 Rp.000

Pertumbuhan

Rp.000

%

%

Rp.000

%

59.118.200

14,87

72.200.500

11,48

13.082.300

22,13

1

Pusat

2

Daerah :

338.565.300

85,13

556.765.500

88,52

218.204.200

64,45

a. Propinsi

209.679.450

61,93

374.993.600

59,62

165.314.150

78,84

b. Kab/Kota

128.885.850

38,07

181.775.900

28,90

52.890.050

41,04

Jumlah

397.683.500

100,00

628.970.000

100,00

231.286.500

58,16

Naiknya alokasi anggaran antara lain disebabkan oleh bertambahnya bansos yang diberikan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) ke daerah antara lain bansos Percepatan 26



Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang pada tahun 2010 sebanyak 2.000 kelompok menjadi 4.020. Seluruh anggaran 2011 dialokasikan dalam 253 satker berupa: (a) Dana Sentralisasi di Pusat Rp.72,20 milyar atau 11,47 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 propinsi Rp.233,09 milyar atau 37,05 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan Propinsi (TP Propinsi) di 33 propinsi Rp.141,91 milyar atau 22,56 persen; dan (c) Dana Tugas Pembantuan di 220 Kabupaten/Kota Rp.181,78 milyar atau 28,90 persen, seperti pada Tabel III.11 berikut. Tabel III.11. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Pendanaan pada TA. 2011 (dalam Rp. 000) No

Uraian

1

Pusat

2

Pusat

Prop

Kab/Kota

Jumlah

%

72.200.500

-

-

72.200.500

11,47

Dekon

-

233.085.325

-

233.085.325

37,05

3

TP Prop

-

141.908.275

-

141.908.275

22,56

4

TP Kab

-

-

181.775.900

181.775.900

28,90

Jumlah

72.200.500

374.993.600

181.775.900

628.970.000

100,00

Dana yang dialokasikan pada tahun 2011 telah digunakan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan senilai Rp. 560,95 milyar atau 89,19 persen, yaitu oleh: (a) BKP Kementerian Pertanian Rp.58,22 milyar atau 9,25 persen; dan (b) daerah Rp.502,73 milyar atau 79,92 persen, yakni oleh propinsi Rp.339,16 milyar atau 53,92 persen dan kabupaten/kota Rp.163,58 milyar atau 26 persen. Dengan demikian, pada TA.2011 diperkirakan masih ada sisa dana yang dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp.68,01 milyar, atau 10,81 persen seperti tertera dalam Tabel III.12 berikut. Tabel III.12. Realisasi Penyerapan dan Sisa Anggaran BKP Pusat dan Daerah pada TA.2011 Uraian 1. 2.

Pusat Daerah : a. Propinsi b. Kab/Kota Jumlah

Alokasi Rp. 72.200.500.000 556.765.500.000 374.993.600.000 181.775.900.000 628.970.000.000

% 11,48 88,52 59,62 28,90 100,00

Realisasi Rp. 58.221.850.871 502.733.011.790 339.157.770.759 163.575.241.031 560.954.862.661

% 9,25 79,92 53,92 26,00 89,19

Sisa Anggaran Rp. % 13.978.649.129 2,22 54.032.488.210 8,59 35.835.829.241 5,69 18.200.658.969 2,89 68.011.137.339 10,81

Belum optimalnya penyerapan anggaran lingkup BKP antara lain disebabkan oleh: (1) Belum semua laporan satker yang masuk merupakan realisasi bulan terakhir (2) Sebagian besar satker propinsi hanya menyampaikan laporan realisasi dana Dekonsentrasi, sedangkan dana TP Propinsi yang juga dialokasikan untuk pelaksanaan program dan

27



kegiatan di kabupaten/kota belum di laporkan; (3) Sebagian besar realisasi anggaran satker belum dirinci per program dan kegiatan; (4) Adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan sulitnya bagi propinsi untuk melakukan pembinaan atau pengawasan dalam penggunaan dana TP di kabupaten, sehingga terkadang propinsi terkesan lepas tangan dalam hal pembinaan penggunaan anggaran khususnya dana bansos; (5) Keterbatasan sarana dan prasarana, serta banyaknya satker yang ditangani khususnya di tingkat kabupaten/kota menyebabkan kesulitan dalam menyusun dan menyampaikan laporan; dan (6) Adanya hambatan yang dialami oleh beberapa kabupaten dalam melakukan revisi MAK, sehingga tidak dapat segera mencairkan anggaran untuk kegiatan; (7) Pergantian pejabat (kepemimpinan) dan pelaksana kegiatan ketahanan pangan, serta bentuk kelembagaan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan anggaran dan terjadinya beberapa revisi anggaran; dan (8) Keterlambatan penerbitan SK Pengelola Keuangan.

2. Akuntabilitas Keuangan Pada LAKIP Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 Anggaran yang digunakan tidak seluruhnya dilaporkan dalam laporan ini karena LAKIP bukan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi lebih kepada laporan pertanggungjawaban kinerja. Dengan demikian, anggaran yang tercantum pada laporan ini hanya anggaran program dan kegiatan strategis Badan Ketahanan Pangan lingkup Pusat dan Daerah. LAKIP Badan Ketahanan Pangan disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp.560,95 milyar atau 89,19 persen yang digunakan untuk melaksanakan empat kegiatan utama dengan sasaran kegiatan yang terdapat dalam laporan ini dengan rincian yaitu: (a) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (b) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan; (c) Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan; dan (d) Dukungan manajemen teknis lainnya, dengan rincian seperti Tabel III.13 sebagai berikut :

28



Tabel. III.13. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan per Kegiatan Utama Tahun 2011 Tahun

Alokasi (Rp)

Realisasi Penyerapan

Sisa Anggaran

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

628.970.000.000

Rp. 560.954.862.661

% 89,19

Rp. 68.015.137.339

% 10,81

210.751.246.000

184.938.367.486

87,75

25.812.878.514

12,24

150.445.594.000

138.578.073.318

92,11

11.867.520.682

7,88

3. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

171.554.300.000

158.066.920.228

92,14

13.487.379.772

7,86

96.218.860.000

79.371.501.629

82,49

16.847.358.371

17,50

29



BAB IV PENUTUP A. Tinjauan Umum Secara umum hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan, bahwa sebagian besar Indikator Kinerja sudah baik yaitu hampir diatas 90 persen, namun masih ada beberapa Indikator Kinerja yang capaiannya masih rendah yaitu :. 1. Jumlah kab/kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG” nilai pencapaian sasaran terealisasi 56,09 persen hal ini diakibatkan karena beberapa faktor antara lain : (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisi SKPG; (b) Provinsi dan Kabupaten tidak melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; dan (e) Pencairan tidak sesuai RUK. 2. Berdasarkan perhitungan dari Indikator Kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja hampir 100 persen, tetapi masih ada kegiatan yang menghasilkan output kurang dari 100 persen, yaitu pada sasaran : (a) Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar 98,04 persen; (b) Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan 97,50 persen; dan (c) Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan serta Penanganan Rawan Pangan 88,79 persen. Tidak tercapainya output tersebut karena:

30

a.

Sampai dengan Bulan Desember 2011 terealisasi 4.000 desa atau 99,50 persen dari target sebanyak 4.020 desa, sebanyak 20 desa yang tidak merealisasikan dari Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat 10 desa dan Kabupaten Keerom Provinsi Papua 10 desa. Selain itu pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan mendapatkan APBNP (Anggaran Penghematan) melalui kegiatan P2KP sebanyak 700 desa dengan realisasi 100 persen, dengan demikian total seluruhnya sebanyak 4.700 desa atau 99,57 persen dari target 4.720 desa.

b.

Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya satu gapoktan LDPM tahun 2009 yang mengundurkan diri, identifikasi dan verifikasi gapoktan yang terlambat, kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DKP, kurang optimalnya partisipasi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan dan inventarisasi kebutuhan kelompok; Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian


c.

Kecilnya realisasi sasaran Meningkatnya Kualitas Analisis Ketersediaan dan Akses Pangan, serta Penanganan Rawan Pangan salah satunya pada Indikator Kinerja jumlah Kab/Kota yang melakukan intervensi penanganan rawan pangan berdasarkan hasil analisis SKPG dikarenakan (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisi SKPG; (b) Provinsi dan Kabupaten tidak melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; dan (e) Pencairan tidak sesuai RUK.

B. Permasalahan, Kendala Utama, dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan kegiatan BKP tahun 2011, masih menemui beberapa hambatan dan tantangan, terutama: (1) Adanya dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi dalam pembangunan ketahanan pangan; (2) Perkembangan era otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi sesuai kebutuhannya; dan (3) Peranan pemerintah yang lebih sebagai fasilitator dan mediator memerlukan pencerahan dan pencarian bentuk pola fikir dalam menata kesisteman ketahanan pangan yang lebih aplikatif. Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan jangka pendek tahunan dalam pemantapan ketahanan pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama sebagai berikut: 1. Aspek pembangunan ketahanan pangan yang mencakup subsistem ketersediaan dan kerawanan pangan, subsistem distribusi pangan, dan subsistem konsumsi dan kemanan pangan cukup luas dan terkait dengan berbagai sektor serta subsektor, sehingga memerlukan kebijakan yang cukup kompleks, terpadu, dan terkoordinasi mulai dari pusat, propinsi, hingga kabupaten/kota. 2. Pemahaman daerah sebagai ujung tombak pembangunan ketahanan pangan cukup beragam dalam ketahanan pangan, sehingga masih ada beberapa daerah propinsi dan kabupaten/kota belum membentuk Lembaga Ketahanan Pangan. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 dan 41 Tahun 2007, bahwa Ketahanan Pangan menjadi urusan wajib di daerah. Selain itu, bagi daerah yang sudah membentuk lembaga ketahanan pangan, sebagian besar masih tergabung dengan unit kerja lain. Akibatnya program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahun tidak terlaksana optimal dan kegiatan yang ditugaskan dari pusat ke daerah cukup banyak, sedangkan jumlah SDM yang tersedia cukup terbatas. 3. Pelaksana kegiatan atau struktur organisasi kelembagaan ketahanan pangan di daerah sering berubah akibat terjadinya perubahan kepemimpinan, sehingga DIPA daerah harus

31



direvisi, pencairan dan penggunaan anggaran menjadi terlambat, dan akhir pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target dan sasaran yang diharapkan. 4. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang sudah disepakati belum sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga berbagai kegiatan yang telah dirumuskan di pusat sering mengalami perubahan di daerah. 5. Terjadinya bencana alam yang beruntun, mengakibatkan fokus kegiatan menjadi berubah, terutama dalam penanganan bencana alam di daerah, dan disisi lain cadangan pangan daerah belum berkembang dan belum tertata dengan baik. Disisi lain, penanganan daerah rawan pangan berdasarkan analisis SKPG belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pemahaman aparat pelaksana bahwa dana PDRP dapat dicairkan jika analisis SKPG dilakukan dengan baik. 6. Pedoman umum yang telah disusun di pusat dan disebarluaskan ke daerah sering belum dapat segera diimplementasikan oleh propinsi dan kabupaten/kota kedalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan menjadi lamban dan kurang sinkron. Terpaut dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2012, dalam upaya peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain: 1). Membangun dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan, guna: a. Menggalang dan mendorong terwujudnya komitmen nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan memfokuskan kebijakan dan arah pembangunan kepada kelompok rawan pangan dan miskin; b. Menyediakan forum dialog untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketahanan pangan melalui: pertukaran informasi, pengalaman, ide, dan berbagai bentuk informasi lainnya; c. Meningkatkan kualitas peran masing-masing pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi dan tanggungjawabnya dalam: mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, meningkatkan komitmen dan aksi, pengembangan dan memobilisasi sumberdaya, serta partisipasi dalam memantau situasi ketahanan pangan rumah tangga; 32



d. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama aksi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan ketahanan pangan. 2). Peningkatan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan melalui sosialisasi, advokasi, pemanfaatan multi media yang tersedia, seminar/workshop, penyebaran bahan informasi berupa booklet dan leaflet yang praktis tentang ketahanan pangan, dan lainnya. Selain itu, kemampuan dan kualitas SDM Aparat perlu ditingkatkan, dengan: pendidikan dan pelatihan, pengembangan jejaring kerja melalui akses informasi ketahanan pangan, serta pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 3). Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan Pusat dan daerah untuk berbagai upaya pemberdayaan masyarakat, antara lain: a. Pemberdayaan dalam pengembangan teknologi spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sesuai dengan ekosistem setempat, memanfaatkan input yang tersedia dilokasi, dan memperhatikan keseimbangan lingkungan; b. Penyediaan fasilitas petani dalam pengadaan sarana produksi, informasi pasar, permodalan, dan pengembangan kemitraan; c. Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat, melalui pengembangan kegiatan pengembangan Demapan, pemanfaatan potensi bahan pangan sesuai sumberdaya wilayah, dan peningkatan mutu pangan berdasarkan budaya lokal sesuai perkembangan selera masyarakat yang dinamis; d. Penganekaragaman pangan melalui optimasi peran subsistem produksi, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran, dengan langkah operasionalisasi antara lain: sosialisasi; promosi dan publikasi; pemantapan ketahanan pangan; pemantapan koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder); pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan; pengembangan ilmu dan teknologi (IPTEK) bagi pengembangan diversifikasi pangan; serta pemantauan dan evaluasi; e. Akselerasi peningkatan mutu dan keamanan pangan secara terpadu antara Tim Pusat melalui: pembinaan dan pemantau ke daerah propinsi guna sinkronisasi dan koordinasi, sosialisasi mutu dan keamanan pangan, pembinaan dan pelatihan mutu dan keamanan pangan, pengawasan dan pengujian makanan segar dan olahan yang beredar di masyarakat; f. Perlindungan kepada petani dan industri pangan skala kecil;

33



4). Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus kalaparan dan gizi pada saat terjadinya bencana alam. 5). Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai Pedoman Umum yang disusun di pusat dan disebarluaskan ke daerah.

34



LAMPIRAN

35



LAMPIRAN 4. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN

BADAN KETAHANAN PANGAN

SEKRETARIAT BADAN

PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

36

PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


B ADAN K E T AHANAN PANG AN J l. Ha rs ono rm no 3 ra guna n ja ka rta s ela ta n

Recommend Documents