B AB II PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN. A. Kedudukan PT dan PT Bank dalam Hukum Perusahaan

B AB II PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN

A. Kedudukan PT dan PT Bank dalam Hukum Perusahaan Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka berbagai pihak mengajukan untuk pengkajian terhadap dunia usaha tersebut secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran semacam itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan pada saat sekarang ini, karena jika berbicara dalam konteks bisnis hampir tidak ada lagi batas-batas antarnegara. Hal itu disebabkan dalam dekade terakhir ini mobilitas bisnis melintas antarnegara demikian cepat. Untuk itu, tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatannya di suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem hukum dari negara asal perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain, bagi pebisnis yang hendak melakukan kegiatan bisnisnya di luar negeri harus memahami ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan badan usaha, dalam hal ini perseroan terbatas. 16 Hukum perusahaan merupakan semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Satu rumusan tentang perusahaan yang menarik untuk disimak adalah apa yang dikemukakan oleh M. Smith dan Fred Skousen, perseroan (corporation) adalah badan usaha yang dibentuk 16

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas (Bandung, Nuansa Aulia, 2006), hal. 11.

Universitas Sumatera Utara

berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Sifat badan usaha semacam inilah yang disebut badan hukum. Satu hal yang cukup menonjol tentang pengertian perusahaan yang seperti yang dikemukakan oleh penulis di atas, bahwa dalam suatu badan usaha harus ada pemisahan antara harta pribadi pemilik, harta pengurus dengan harta perusahaan. Konsep seperti ini merupakan ciri utama dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum. 17 Pasal 1 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jadi, untuk sampai pada suatu hal yang disebut sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk perseroan terbatas. Akan tetapi, apa dan bagaimana bentuk perseroan terbatas itu sendiri tidak dengan jelas disebutkan dalam pasal-pasal undang-undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, UU PT hanya menekankan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum, padahal institusi badan hukum yang merupakan badan hukum bukan saja badan hukum, padahal yang berbentuk perseroan terbatas, melainkan juga yayasan dan koperasi. Dapat dikatakan bahwa PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus, yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi, sudah pasti mempunyai

17

Ibid, hal. 12.


tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut di atas memberi suatu pengertian bahwa perseroan terbatas adalah suatu usaha yang mempunyai unsur-unsur: 18 a. Adanya kekayaan yang terpisah; b. Adanya pemegang saham; c. Adanya pengurus. Seperti halnya PT, bentuk hukum usaha bank harus jelas, sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya, dan pengurus yang berwenang mewakili bank. Bentuk hukum suatu bank tersebut tergantung pada jenis banknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UndangUndang Perbankan yang Diubah. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: 19 a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi, atau c. Perusahaan Daerah. Sedangkan suatu bank perkreditan rakyat, bentuk hukumnya dapat berupa salah satu dari : a. Perusahaan daerah; b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 18

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (Mataram: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 19 19 Rachmadi Usman, Op.Cit, hal. 74.


Dengan demikian berdasarkan Pasal 21 UU Perbankan yang diubah tersebut, bentuk badan usaha selain yang disebutkan di atas, tidak dimungkinkan menjalankan usaha sebagai bank, seperti bentuk usaha perseorangan, firma atau perusahaan komanditer dan termasuk pula perusahaan persero. Bentuk hukum dari suatu bank, dapat disimpulkan bahwa bank wajib berbentuk sebagai badan hukum. Penjelasan yang disampaikan di atas mengkhususkan pada bentuk hukum bank yang berbadan hukum perseroan terbatas. Hal ini disebabkan sebagian besar dari usaha bank di Indonesia berdiri dan berbentuk perseroan terbatas. 20 Bank sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, maka pada bank berlaku asas-asas umum dalam perseroan terbatas. Pemaparan asas-asas umum yang berlaku dalam hukum perseroan ini oleh karena para pemilik dan pengurus bank justru berlindung pada asas-asas umum ini, antara lain asas “terbatas” pada perseroan terbatas. Asas “terbatas” dalam perseroan terbatas ini sering dijadikan landasan berlindung dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, mereka dapat lolos dari ketentuan hukum. 21 Ketentuan yang menyangkut bank yang berbentuk perseroan terbatas, secara umum tunduk harus berdasar kepada ketentuan yang diatur dalam Undangundang PT. Akan tetapi, dengan sifat khusus yang dimiliki oleh usaha jasa berbentuk bank, maka ketentuan-ketentuan mengenai bank diatur secara khusus. Artinya, ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang PT secara doktrin hukum yang menyangkut badan hukum, berlaku untuk tugas dan tanggung jawab direksi

20 21

Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 92. Ibid.


bank, kecuali secara tegas terdapat ketentuan yang diatur dan hanya berlaku untuk direksi bank. 22 Perusahaan perseroan terbatas dapat pula menjalankan kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perusahaan perseroan terbatas ini merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang PT, bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai

badan

hukum,

perusahaan

perseroan

terbatas

mempunyai legal personality yang terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

1. Kedudukan PT dalam Hukum Perusahaan Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi, dan lain-lain. 23 Ada definisi lain yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika 22

Try Widiyono, Op.Cit, hal. 87. Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 1. 23


dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (artificial person) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang

yang

mendirikannya,

dengan

mempunyai

kapasitas

untuk

bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lain yang diberikan. Untuk mendirikan badan usaha perseroan terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi dua, yakni syarat formal dan materil. 24 a. Syarat formal Suatu PT yang hendaknya didirikan harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 UU PT, sebagai berikut. 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.

24

Sentosa Sembiring, Op.Cit, hal. 16.


4) Perseroan

memperoleh

status

badan

hukum

pada

tanggal

diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. 5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Dari ketentuan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU PT, bila seseorang hendak mendirikan PT harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Tampaknya hal ini ada kaitannya dengan pengertian PT seperti yang dijelaskan dalam UU PT, yakni PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Untuk itu, bila suatu PT sudah berdiri dan pemegang saham jurang dari dua orang, maka pendirian harus mencari partner baru. Bila tidak, risiko yang akan diderita PT akan menjadi tanggung jawab pribadi sendiri.


b. Syarat materiil Yang dimaksud dengan syarat materiil di sini adalah dalam pendirian PT harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, yakni seperti di bawah ini: 1) Modal dasar atau sering juga disebut sebagai modal statuir yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD). Dalam UU PT disebutkan minimal RP. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah). (Lihat Pasal 32 ayat 1). 2) Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham. Dalam Pasal 33 ayat (1) UU PT disebutkan, pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU PT. Organ perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri atas: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Di dalam Undang-undang PT dengan tegas menyebutkan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Pasal 1 ayat (6) UU PT menyatakan: “Komisaris

adalah

organ

perseroan

yang

bertugas

melakukan

pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan”. Dengan demikian, komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Sebagai pengawas


dan penasihat direksi, menurut Pasal 92 dan Pasal 100 Undang-undang PT, Komisaris selain berwenang memberhentikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan direksi yang berhalangan tersebut. Bagi komisaris yang demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Ketentuan Pasal 100 UU PT ini memberi wewenang kepada komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh direksi dalam hal direksi tidak ada. Apabila ada direksi, maka komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas telah ditentukan dalam UU PT. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi, demikian menurut Pasal 108 Undang-Undang PT. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif. Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini, komisaris harus selalu mengawasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan itu tidak menimbulkan


kerugian besar bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. Apakah nasihat-nasihat dari komisaris sudah diperhatikan betul oleh komisaris. Selanjutnya, Pasal 114 ayat (2) UU PT memberikan kewajiban kepada komisaris agar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. 25 Dewan komisaris merupakan badan pengawas mandiri yang tidak dikenal dalam sistem hukum perseroan Anglo America. Kalaupun “Board of Directors” perseroan dalam sistem Common Law memberi kesan mirip dengan Dewan Komisaris, namun kemiripannya semu karena pada hakikatnya Board of Directors merupakan organ eksekutif. Juga istilah “officer” yang tidak dikenal dalam sistem kontinental. 26 Sebelumnya, Pasal 1 ayat (5) Undang-undang PT menyatakan: “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurursan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang bertugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari perseroan terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Badan hukum perseroan terbatas mewakilkan kepengurusan sehari-hari perseroan terbatas kepada direksi selaku salah satu organ perseroan terbatas. Pada hakikatnya, hanya 25 26

Agus Budiarto, Op.Cit, hal. 75. Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Op.Cit, hal. 194.


direksilah yang diberikan kekuasaan untuk “mengurusi dan mewakili” perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mengurusi dan mewakili perseroan terbatas, hendaknya direksi memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan terbatas. Sehubungan dengan itu, menurut Paul Scholten dan Bregstein, pengurus adalah mewakili badan hukum. Analog dengan pendapat Gierke dan Paul Scholten maupun Bregstein tersebut di atas, maka direksi bertindak mewakili PT sebagai badan hukum. Kewenangan perwakilan dari direksi PT ini timbul karena adanya pengangkatan dari RUPS dan akan berakhir dengan meninggalnya orang yang diangkat untuk mewakili tersebut atau kewenangan mewakili itu ditarik kembali. Seperti dikemukakan di atas, bahwa pengangkatan direksi dilakukan oleh RUPS, tetapi untuk pertama kalinya pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi dalam akta pendiriannya. Ketentuan seperti ini dapat dilihat pada Pasal 94 ayat (2) Undang-undang PT. Direksi dapat diangkat dari orang pemegang saham atau bukan, bahkan menurut Prasetyo (1983: 17), pemegang jabatan direksi sekaligus sebagai pemegang saham hanyalah suatu kebetulan karena di dalam praktik sering dijumpai direksi PT adalah orang luar, bukan pemegang saham. 27 2. Kedudukan PT Bank dalam Hukum Perusahaan Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

27

Agus Budiarto. Op.Cit, hal. 64.


simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 1 ayat (3) UU Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 28 Kekhususan usaha bidang perbankan terletak pada pengelolaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, antara lain dengan cara menarik dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan demikian, besar dan kecilnya operasional bank tergantung sepenuhnya kepada dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Bank harus mampu mengolah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Konsekuensinya, harus tercipta sebuah hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang. Sebab, dana masyarakat, bagi bank Merupakan darah kehidupan bank. Tanpa dana masyarakat, bank tidak mungkin dapat beroperasi. Sehingga tidaklah adil jika keuntungan merupakan darah kehidupan bank. Tanpa dana masyarakat, bank tidak mungkin dapat beroperasi. Sehingga tidaklah adil jika keuntungan bank hanya dinikmati oleh bank itu sendiri (pemilik/pemegang saham) dan jika merugi harus mengikutsertakan masyarakat (nasabah). Perkataan komisaris mengandung pengertian, baik sebagai organ PT maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ PT, komisaris lazim disebut

28

Try Widiyono, Op.Cit, hlm. 86.


juga dewan komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ PT, pengertian komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu. Komisaris jika lebih dari satu orang mereka merupakan majelis yang tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Hal ini berarti bahwa komisaris yang lebih dari satu orang itu bersifat kolegial. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) UU PT, yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah : a. Dinyatakan pailit; b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain, lembaga keuangan bank dan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat. Ketentuan

persyaratan

sebagaimana

dimaksud

tidak

mengurangi

kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan

peraturan

perundangan-undangan.

Pemenuhan

persyaratan

sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota dewan komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan


persyaratan-persyaratan yang ditentukan tersebut dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan ketentuan yang dipersyaratkan tersebut. Seperti halnya dengan direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi ialah mengurus perseroan. 29 Menurut teori organisme dari Otto von Gierke, sebagaimana yang dikutip oleh Suyling, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ tubuh, misalnya kaki, tangan, dan lain sebagainya itu geraknya diperintah oleh otak manusia, demikian pula gerak dari organ badan hukum diperintah oleh badan itu sendiri, sehingga pengururs adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Di dalam penjelasan resmi dari Pasal 92 ayat (1) Undang-undang PT, bahwa tugas direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena itu, harus dilihat dalam anggaran dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari-hari itu, walaupun tidak mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata-mata adalah tugas direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 97 dan 98 Undangundang PT, yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

29

Ibid, hal. 63.


“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili persroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Di samping itu, Pasal 97 UU PT tersebut di atas juga memberikan pedoman kepada direksi agar di dalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini dapat diduga latar belakang adanya ketentuan itu adalah karenan kepentingan perseroan serta tujuan di satu pihak, yang suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham. Ketentuan mengenai direksi yang dalam melaksanakn tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta tujuan daripada perseroan, rupa-rupanya didasarkan pada paham yang oleh sementara orang disebut sebagai paham institusi atau pandangan bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan direksi. Demikian pula Pasal 85 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan, juga termasuk pada pandangan paham institusi yang disebut di atas. Ititkad baik direksi untuk menjalankan/mengurus perseroan secara profesional dengan skill dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan usaha perseroan, termasuk pula kepentingan para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU PT yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. Dinyatakan pailit;


b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan

persyaratan

sebagaimana

dimaksud

tidak

mengurangi

kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan

peraturan

perundang-undangan.

Pemenuhan

persyaratan

ini

dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan (Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3). Jangka waktu lima tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Yang dimaksud dengan ‘surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan yang ditentukan tersebut dan dimungkinkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai persyaratan yang dibutuhkan.

B. Organ Perseroan dalam suatu Lembaga Perbankan 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ


perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. 30 Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UU PT dan anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UU PT akan ada selama UU PT belum. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU PT. 31 Pasal 75 ayat (1) Undang-undang PT memberi batasan terhadap wewenang RUPS, yaitu sejauh yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian, dapat diuraikan lingkup wewenang RUPS sebagaimana dapat dilihat dalam Bab VI undang-undang PT yang mengatur tentang RUPS dan Bab VII yang mengatur tentang direksi dan komisaris, antara lain adalah sebagai berikut 32: 1.

Pengangkatan direksi dan komisaris adalah menjadi wewenang RUPS, demikian juga dengan pemberhentian direksi dan komisaris.

2. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar. 3. Wewenang RUPS juga dapat dilihat pada perbuatan penggabungan/merger dan akuisisi di antara perusahaan. 30

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 135. 31 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 78. 32 Agus Budiarto, Ibid, hlm. 61.


Walaupun rencana merger dan akuisisi merupakan pekerjaan direksi dan perseroan-perseroan yang bersangkutan, namun penggabungan dan akuisisi hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan. Persetujuan itu adalah hak dan wewenang dari RUPS. Hal ini berarti bahwa tidak perusahaan yang akan melakukan merger ataupun akuisisi dengan sah tanpa persetujuan dari RUPS masing-masing perusahaan tersebut. 4. RUPS berwenang membuat peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi. Tugas tersebut dapat dilimpahkan kepada komisaris jika ditentukan demikian dalam anggaran dasar. 5. RUPS berwenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan dalam keadaan direksi tidak berwenang mewakili perseroan karena terjadi perselisihan/perkara antara direksi dengan perseroan atau terjadi pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan. 6. RUPS berwenang mengambil keputusan jika diminta oleh direksi untuk memberikan persetujuan guna mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan. 7. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang akan dimajukan direksi kepada pengadilan negeri. 8. RUPS berwenang dan berhak meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. Sebaliknya, hal


ini merupakan kewajiban bagi direksi atau komisaris untuk memberikan keterngan yang diperlukan oleh RUPS. Pengertian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terlihat bahwa RUPS hanya memiliki kewenangan yang bersifat residual. Maksudnya adalah bahwa kepada direksi kewenangannya adalah untuk mengelola perseroan dan komisaris untuk mengawasinya, sedangkan untuk RUPS pada prinsipnya kewenangannya tidak ditentukan dengan terperinci, tetapi hanya kebagian sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Akan tetapi, karena RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, maka keputusannya tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh pengadilan jika ada alasan untuk itu. Di samping itu, karena kekuasaannya tertinggi, maka di samping memiliki kekuasaan residual, undang-undang dan/atau anggaran dasar pereroan sering mensyaratkan persetujuan RUPS jika perusahaan ingin keputusankeputusan yang penting. 33 Pada pokoknya RUPS harus diselenggarakan di tempat perseroan berkedudukan, atau tempat-tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam Anggaran Dasar perseroan, selama dan sepanjang tempat tersebut masih beradadalam wilayah Negara Republik Indonesia. 34 Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu: 35 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

33

Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 136. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm. 79. 35 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 137-140. 34


Berikut ini penjelasan bagi kedua macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, yaitu sebagai berikut: a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah di sekitar perkembangan

perusahaan

yang

telah

terjadi

selama

setahun.

Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh direksi dengan laporan tahunan, uang harus ditandatangani oleh direksi dan komisaris, yang minimal memuat 6 (enam) hal sebagai berikut: 1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan penjelasannya. 2) Terhadap perusahaan dalam 1 (satu) grup, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing perseroan. 3) Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4) Kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku. 5) Rincian masalah-masalah yang terjadi. 6) Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan komisaris Adalah tugas direksi untuk membuat RUPS tahunan dan menyusun laporan tahunan. Apabila direksi tidak melakukan tugasnya untuk memanggil RUPS tahunan, maka direksi selayaknya dibebankan tanggung jawab secara renteng jika


ada kerugian tertentu, meskipun undang-undang tidak dengan tegas-tegas mengaturnya. b. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup RUPS tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan. 2) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang baru. 3) Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Dewan Komisaris Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Berbeda dengan KUHD, maka dalam Undang-


Undang Nomor 40 Tahun 2007 perseroan diharuskan memiliki komisaris. Bahkan untuk perseroan: 36 a. Yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat; b. Yang menerbitkan surat pengakuan utang; c. Terbuka; Diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang komisaris, karena menyangkut kepentingan masyarakat yang memerlukan pengawasan yang lebih besar. Rincian tugas komisaris biasanya diatur di dalam anggaran dasar, antara lain sebagai berikut: 1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi. 2. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan, 3. Memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat kepada direksi. 4. Apabila ditemukan keteledoran direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu 1 (satu) bulan komisaris harus mengadakan RUPS untuk memberikan keputusan lain, maka direksi akan ditempatkan kembali.

36

I.G. Rai Widjaya, Op.Cit, hlm.84.


Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan komisaris batal dengan sendirinya. Mengenai tanggung jawab komisaris dapat dibagi dalam: a. Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga; b. Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan. Tanggung jawab keluar itu tidak sebesar tanggung jawab direksi, karena komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal komisaris dibutuhkan direksi sebagai saksi atau pemberi izin dalam hal direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat izin dari komisaris dalam perbuatan penguasaan (beschikking), misalnya menjual, menggadaikan, dan lain-lain. Tanggung jawab ke dalam sama dengan direksi, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih, maka pertanggungjawaban itu bisa bersifat kolektif atau majelis. Jika komisaris ikut

serta

dalam

pengurusan,

biasanya

ia

lalu

ikut

memberikan

pertanggungjawaban kepada RUPS bersama-sama dengan direksi. Tanggung jawab komisaris tentunya terutama yang berkaitan dengan keikutsertaannya menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi, yang berarti ia ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban direksi tersebut. Jika komisaris tidak ikut serta dalam pengurusan, maka ia dapat diberi kuasa oleh RUPS untuk menerima dan mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban atas nama perseroan. Demikian dapat disimpulkan dari Pasal 114 ayat (1) s/d (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007.


Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PT dan Pasal 108 Undang-Undang PT menjadi pijakan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada direksi dalam tugasnya mengurus perseroan. Dari kedua pasal tersebut jelas memperlihatkan kegiatan proaktif Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh direksi. Dalam pemberian nasihat kepada Direksi tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dengan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan kegiatan usaha perseroan (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang PT). 37 Undang-Undang PT tidak mengelaborasi bentuk nasihat apa saja yang wajib diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi, namun membaca bunyi Pasal 108 ayat (2) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang PT, dapat disimpulkan bahwa nasihat yang diberikan Dewan Komisaris tersebut haruslah terkait dengan atau berhubungan dengan kepentingan perseroan dan selaras dengan maksud dan tujuan perseroan. Pentingnya pelaksanaan pemberian nasihat dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab oleh masing-masing anggota akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut apabila terbukti mereka bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut. Mengenai luas tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris tersebut, Undang-Undang PT menganut tanggung jawab yang terbatas di mana tanggung jawab pribadi anggota

37

Cornelius Simanjuntak, Natalie Mulia, Organ Perseroan Terbatas,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 78.


Dewan Komisaris dibatas sebatas tingkat kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris tersebut. 38

3. Dewan Pengawas Syariah Dewan pengawas syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris, juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa ewan pengawas syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih, yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 39 Hal ini telah diatur dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep98/MUI/III/2001, yaitu Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka:

38 39

Ibid, hlm. 81. Jamin Ginting, Op.Cit, hlm. 131.


a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawas kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah islam; b. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya; c. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam di lingkungan perusahaan tersebut; d. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilakukan oleh Biro Syariah. Peranan utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuanketentuan syariah. Dewan pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah bersama komisaris dan direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah.

4. Direksi Keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada direksi tanpa perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan


terbatas sangat penting. Sekalipun perseroan terbatas sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fiksi hukum, bahwa perseroan terbatas dianggap seakan-akan subyek hukum, sama seperti manusia. 40 Keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Tidak mungkin terdapat suatu perseroan tanpa adanya direksi. Mengurus perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terurus sesuai maksud didirikannya perseroan, maka untuk menjadi direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan tersebut lazim disebut sebagai fiduciary duty. Pengertian direksi sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan dan diangkat dalam rapat umum pemegang saham. Pejabat-pejabat lain dengan nama apapun tidak dapat disebut sebagai direksi perseroan, termasuk pengertian dan nama jabatan yang tercantum dalam corporate title. Dalam pengertian demikian, tanggung jawab direksi tidak dapat dialihkan kepada siapa pun. Apabila direksi mengalihkan sebagian kewenangannya kepada pejabat lain dalam melakukan tindakan hukum tertentu, maka tanggung jawab tersebut tetap melekat kepada direksi sebagai pihak yang memberikan kuasa.

40

Try Widiyono, Op.Cit, hlm. 7.


Tindakan direksi dalam mengurus perseroan tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada pada UU PT dan atau anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Tindakan direksi harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih khusus. Ketentuan khusus yang mengatur tindakan direksi tersebut tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Tindakan dalam melakukan usaha tertentu, misalnya usaha asuransi, perbankan, dan pasar modal harus melihat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan tersebut berdasarkan peraturan itu. Undang-undang secara umum menyatakan bahwa suatu perseroan sekurang-kurangnya harus diurus oleh satu orang atau lebih anggota direksi, dengan pengecualian bagi perseroan yang bidang usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbatas terbuka harus memiliki sekurang-kurangnya dua orang anggota direksi. 41 Eksistensi dan fungsi direksi bank pada dasarnya sama dengan eksistensi dan fungsi direksi perseroan terbatas. Namun demikian, secara khusus terdapat ketentuan-ketentuan lain yang melengkapi ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku pada direksi perseroan terbatas. Pengaturan mengenai direksi bank yang lebih khusus dibandingkan dengan pengaturan direksi pada jenis usaha lain sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa lembaga perbankan telah disadari

41

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm. 98.


mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya dan dengan demikian diperlukan adanya aturan yang berbeda juga. 42 PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang bank umum, pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai direktur kepatuhan dan diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang penugasan direktur kepatuhan (compliance director). Dalam UU PT tidak dikenal adanya direktur kepatuhan, UU PT hanya mengatur tentang direksi. Sedangkan tugas dari masing-masing direktur berdasarkan Pasal 92 ayat (5) UU PT dinyatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berarti masing-masing tugas anggota direksi, yaitu masing-masing direktur diatur dalam keputusan RUPS. Namun demikian, berdasarkan Pasal 92 ayat (5) UU PT dinyatakan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan oleh komisaris atas nama RUPS.

C. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Menurut UndangUndang Perbankan Oleh karena bank merupakan suatu badan usaha yang diharuskan berbentuk PT, namun karena kekhususan jenis usahanya. Maka, peraturan khusus mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris. Pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank menurut UU Perbankan diatur dalam Pasal 38, yang

42

Agus Widiyanto, Op.Cit, hlm 93


menyatakan bahwa pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17. Bunyi Pasal 16 UU Perbankan, yaitu: 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. 2. Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurangkurangnya tentang: a. Susunan organisasi dan kepengurusan; b. Permodalan; c. Kepemilikan; d. Keahlian di bidang perbankan; e. Kelayakan rencana kerja. 3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penjelasan dari Pasal 16 ayat (2) ini menyatakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank,


tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Bila kita telisik lagi pada Pasal 16 hanya terdapat 3 (tiga) pasal saja, sedangkan Pasal 17 telah dihapus. Inilah yang mengakibatkan pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank pada UU Perbankan menimbulkan kepastian hukum yang tidak ada mengingat keberadaan pengurus sangatlah penting dalam perbankan. Jadi, bisa dikatakan bahwa pada Undang-Undang Perbankan tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank itu sendiri. Namun, karena Bank yang ada di Indonesia harus berbentuk Perseroan Terbatas dan sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, maka pengangkatan dewan komisaris dan direksi mengikuti UU PT karena di dalam UU Perbankan tidak menjelaskan secara detail bagaimana pengangkatan dewan komisaris dan direksi bank.


B AB II PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN. A. Kedudukan PT dan PT Bank dalam Hukum Perusahaan

Recommend Documents