SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk NOMOR : /DEKOM-BTN/ /2016 DAN DIREKSI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk NOMOR : SKB- /DIR-BTN/ /2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. NOMOR: 01/KOM-BTN/2015 DAN DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. NOMOR: SKB-01/DIR-BTN/2015 TENTANG PANDUAN TATA KERJA KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) Menimbang

: a. b. c.

d.

e f. Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

bahwa dalam rangka menunjang terlaksananya maksud dan tujuan didirikannya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar; Bahwa untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat diperlukan implementasi Good Corporate Governance (GCG); Bahwa Bank harus melaksanakan seluruh ketentuan yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas perbankan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank dan perusahaan terbuka; Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur Tata Laksana Kerja Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan; Bahwa Bank perlu mengakomodir ASEAN Corporate Governance Scorecard untuk meningkatkan standar dan praktik-praktik tata kelola Perusahaan-perusahaan Terbuka di ASEAN; Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal; Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-undang No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 1

7.

8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Memperhatikan

:

tentang Peyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU 2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Govenance bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik; Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; Anggaran Dasar yang dimuat terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51 tanggal 24 Maret 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 25 tanggal 13 Mei 2015. Persetujuan Direksi dalam Memo CMPD Nomor 1214/M/CMPD/GCG/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 Perihal Permohonan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Board Manual PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

2

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN Surat Keputusan Bersama Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 01/KOM-BTN/2015 dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: SKB-01/DIR-BTN/2015 Tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pasal I Menambahkan definisi pada Pasal I Pengertian Umum, sebagai berikut: 28. Rapat Terjadwal adalah: a. Rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; b. Rapat Direksi yang wajib diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan yang harus terjadwal (diagendakan) sebelum tahun berjalan. Pasal II Beberapa ketentuan dalam lampiran Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 01/KOM-BTN/2015 dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: SKB-01/DIR-BTN/2015 Tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan Bab II angka 2.3 ditambahkan ketentuan pada angka 2.3.1 sampai dengan 2.3.6 sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.3. Tugas Dewan Komisaris Komisaris Utama merupakan koordinator Dewan Komisaris dengan tugas mencakup halhal sebagai berikut : 2.3.1. Memastikan fungsi Dewan Komisaris berjalan Efektif; 2.3.2. Sebagai pemimpin pada rapat Dewan Komisaris; 2.3.3. Mengkoordinir agenda rapat Dewan Komisaris dan memastikan kecukupan waktu diskusi khususnya dalam isu-isu strategis; 2.3.4. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif; 2.3.5. Memastikan penyampaian informasi yang benar dan sesuai antara Dewan Komisaris dengan Direksi; 2.3.6. Mendukung, memberikan saran dan memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi. Tugas Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

3

2.3.7. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS1 2.3.8. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 2.3.1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 2.3.9. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau keputusan RUPS sebagaimana dimaksud butir 2.3.1 di atas, diantaranya adalah: 2.3.9.1. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan (kebijakan kepengurusan oleh Direksi)2. 2.3.9.2. Mengawasi efektivitas penerapan GCG3. 2.3.9.3. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko4. 2.3.9.4. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko5. 2.3.9.5. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris6. 2.3.9.6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi7. 2.3.9.7. Memantau kepatuhan Perseroan8terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian. 2.3.9.8. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi. 2.3.9.9. Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal. 2.3.10. Menyusun pembagian tugas diantaraAnggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing AnggotaDewan Komisaris. 2.3.11. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme peer review terhadap kinerja Dewan Komisaris. 1Pasal

15 ayat 1. Anggaran Dasar 15 ayat 2b1. Anggaran Dasar 3Pasal 9 ayat 1. PBI No.8/4/PBI/2006 4 Pasal 6 ayat a. PBI No.5/8/PBI/2003 5 Pasal 6 ayat b. PBI No.5/8/PBI/2003 6 Pasal 6 ayat c. PBI No.5/8/PBI/2003 7Pasal 9 ayat 2. PBI No.8/4/PBI/2006 8Pasal 2 ayat 3. PBI No.13/2/PBI/2011 2Pasal

4

2.3.12. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada Stakeholders. 2.3.13. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS. 2.3.14. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Action Plan Peningkatan GCG, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen perkreditan yang sehat dan penerapan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sebagai berikut: 2.3.14.1. Mengevaluasi dan mengawasi kebijakan yang ditetapkan Direksi apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 2.3.14.2. Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya untuk mengawasi bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan , melalui upaya: 2.3.14.2.1. Melakukan rapatdengan Direksi dan/ atau Internal Audit Division guna membahas temuan-temuan audit. 2.3.14.2.2. Monitoring tindak lanjut penyelesaian temuan. 2.3.14.2.3. Menugaskan anggota Komite Audit melakukan exit meeting di unit kerja dalam rangka pengawasan operasional Perseroan (antara lain namun tidak terbatas dalam manajemen perkreditan). 2.3.15. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Action Plan Peningkatan GCG, Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan implementasi GCG, terutamapermasalahan: 2.3.15.1. Pelaksanaan GCG self assessment dengan melakukan analisis, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan GCG self assessment, sampai kepada memberikan persetujuan terhadap penetapan nilai komposit GCG . 2.3.15.2. Pelaksanaan strategi implementasi GCG. 2.

Ketentuan Bab II angka 2.6.2 ditambahkan ketentuan pada angka 2.6.2.4. sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.6.2. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)9 Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus: 2.6.2.1. Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuntungan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan; 2.6.2.2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan; 2.6.2.3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank;

9Romawi

V SE BI No.15/15/DPNP/2013

5

2.6.2.4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Dewan Komisaris, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (arm’s length basis). 2.6.2.5. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan. 3.

Ketentuan Bab II angka 2.9 menambahkan ketentuan pada angka 2.9.6 serta mengubah ketentuan pada angka 2.9.9 sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.9. Rapat Dewan Komisaris10 2.9.1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris 2.9.2. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Apabila dipandang perlu, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi. 2.9.3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat bersama dengan Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu dengan memperhatikan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 2.9.4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. 2.9.5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus menjelaskan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. 2.9.6. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 2.9.7. Panggilan Rapat Terjadwal Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis atau sarana lainnya oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja11 sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 2.9.8. Bahan rapat sebagaimana butir 2.9.5. disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja12 sebelum rapat diadakan. 2.9.9. Dalam pengambilan keputusan, Rapat Terjadwal Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris, kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam point 2.9.2 dan 2.9.3 wajib diungkap dalam Laporan Tahunan Perseroan. 2.9.10. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

Pasal 16 Anggaran Dasar

10 11 12

Parameter ASEAN CG Scorecard Parameter ASEAN CG Scorecard

6

2.9.11. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama 2.9.12. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama memimpin Rapat Dewan Komisaris 2.9.13. Apabila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris 2.9.14. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat 2.9.15. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut. 2.9.16. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya 2.9.17. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan 2.9.18. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat 2.9.19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat 2.9.20. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisikan hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 2.9.21. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam 2.9.2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris 2.9.22. Hasil rapat sesuai point 2.9.3. wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. 2.9.23. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud point 2.9.21 dan 2.9.22 pada wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. 2.9.24. Risalah rapat sebagaimana point 2.9.21 dan 2.9.22 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. 2.9.25. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan

7

yang diambil secara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 2.9.26. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya 3.

Ketentuan Bab III angka 3.6 merubah dan menambahkan ketentuan pada angka 3.6.7 sampai dengan 3.6.9 sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.6. Rapat Direksi Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa (calendar of events) Direksi dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu, dengan ketentuan sebagai berikut: 3.6.1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi13. 3.6.2. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Apabila dipandang perlu Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris14. 3.6.3. Direksi dapat mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris setiap waktu bilamana dipandang perlu dengan ketentuan bahwa Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan15. 3.6.4. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan16. 3.6.5. Dalam panggilan rapat harus menjelaskan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat17 3.6.6. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat18 3.6.7. Panggilan Rapat Terjadwal Direksi dilakukan secara tertulis atau sarana lainnya oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja19 sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat20 3.6.8. Bahan rapat sebagaimana butir 3.6.7 disampaikan kepada Sekretaris Perseroan paling lambat 5 (lima) hari kerja21 sebelum rapat diadakan.

Pasal 13 ayat 1. Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 2. Anggaran Dasar 15Pasal 13 ayat 3. Anggaran Dasar 16Pasal 13 ayat 4. Anggaran Dasar 17Pasal 13 ayat 6. Anggaran Dasar 18Pasal 13 ayat 7. Anggaran Dasar 13 14

19

Parameter ASEAN CG Scorecard

20Pasal

21

13 ayat 5. Anggaran Dasar

Parameter ASEAN CG Scorecard

8

3.6.9. Dalam pengambilan keputusan, Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point 3.6.5 s/d 3.6.7, kehadiran Anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam point 3.6.2 dan 3.6.3 wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. 3.6.10. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat22 3.6.11. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama23 3.6.12. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama memimpin Rapat Direksi24 3.6.13. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang hadir dan dipilih dala rapat tersebut.25 3.6.14. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu26 3.6.15. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili seorang anggota Direksi lainnya27 3.6.16. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat28 3.6.17. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut29. 3.6.18. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya30 3.6.19. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan31 3.6.20. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat32 3.6.21. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat33

22Pasal

13 ayat 9. Anggaran Dasar 13 ayat 10. Anggaran Dasar 24Pasal 13 ayat 11. Anggaran Dasar 25Pasal 13 ayat 12. Anggaran Dasar 26Pasal 13 ayat 13. Anggaran Dasar 27Pasal 13 ayat 14. Anggaran Dasar 28 Pasal 13 ayat 15. Anggaran Dasar 29 Pasal 13 ayat 16. Anggaran Dasar 30 Pasal 13 ayat 17. Anggaran Dasar 31 Pasal 13 ayat 18. Anggaran Dasar 32 Pasal 13 ayat 19. Anggaran Dasar 33 Pasal 13 ayat 20. Anggaran Dasar 23Pasal

9

3.6.22. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh Anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan34. 3.6.23. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam point3.6.21 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui35. 3.6.24. Hasil rapat sesuai point 3.6.3. wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris36. 3.6.25. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud point 3.6.22 dan 3.6.23 pada wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat37. 3.6.26. Risalah rapat sebagaimana point 3.6.22 dan 3.6.23 wajib didokumentasikan oleh Perseroan38. 3.6.27. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil secara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi39. 3.6.28. Dalam hal Anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Direksi dapat menghadiri rapat melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya40 Pasal III 1. Surat Keputusan Bersama ini mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan. 2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi. 3. Dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama ini, maka Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 01/KOM-BTN/2015 dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: SKB-01/DIR-BTN/2015 Tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sepanjang tidak diubah dengan Surat Keputusan Bersama ini dinyatakan masih berlaku. Pasal 13 ayat 21a. Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 21b. Anggaran Dasar 36 Pasal 13 ayat 21c. Anggaran Dasar 37 Pasal 13 ayat 21d. Anggaran Dasar 38 Pasal 13 ayat 21e. Anggaran Dasar 39 Pasal 13 ayat 22. Anggaran Dasar 40 Pasal 13 ayat 23. Anggaran Dasar 34 35

10

4. Agar para pejabat dan pegawai Bank dapat mengetahui, maka Surat Keputusan Bersama ini dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank. Ditetapkan Pada

: di Jakarta : tanggal….................

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

I Wayan Agus Mertayasa Komisaris Utama

Maryono Direktur Utama

11