BAB
I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renja-
DPPKD) merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi, misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKD, yang memuat tentang program dan kegiatan disertai input, output dan outcome yang akan dicapai selama satu tahun. Dalam pelaksanaan Renja-DPPKD Tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2016 mengalami dinamika perkembangan yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,antara lain adanya pergeseran antar kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran,
sehingga untuk menjaga
konsistensi dan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran serta menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 perlu adanya perubahan Renja-DPPKD dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Pertimbangan dilakukan perubahan atas Renja-DPPKD adalah sebagai berikut : 1.
Berdasarkan evaluasi hasil capaian indicator kinerja program pembangunan, terdapat beberapa target indicator kinerja program pembangunan yang ditetapkan perlu disesuaikan;
2.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, Pengalihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah,
dengan adanya
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan mulai 1 Januari Tahun 2014 ; 3.
Perubahan aturan atau regulasi yang sangat dinamis yang harus ditindak lanjuti;
Perubahan Renja DPPKD 2016
1
1.2
Dasar Hukum
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dibuah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak; Perubahan Renja DPPKD 2016
2
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 20142019; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2015; 21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2015; 1.3
Maksud dan Tujuan Perubahan Renja-DPPKD Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk menjaga
konsistensi dan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran serta menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Untuk itu, tujuan Penyusunan perubahan Renja-DPPKD Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan pencapaian visi dan misi DPPKD sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan anggaran DPPKD dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.
Menegaskan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKD tahun 2016 yang merupakan implementasi dari Renstra DPPKD Tahun 2014 – 2019;
3.
Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKD tahun 2016;
Perubahan Renja DPPKD 2016
3
1.4
Sistematika Penulisan Perubahan Renja DPPKD disusun berdasarkan Lampiran II Perubahan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2014 Tentang RKPD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016, dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Antara lain memuat/menjelaskan pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. 1.2 Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang
undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan SKPD,
serta
Pedoman
yang
dijadikan
acuan
dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat
penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
perubahan Renja-DPPKD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja-DPPKD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-DPPKD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja-DPPKD Tahun 2014 sampai dengan triwulan II tahun 2016.
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DPPKD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja DPPKD 2016
4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-DPPKD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Program dan Kegiatan yang telah
dilaksanakan Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Triwulan II, terdiri dari 5 (lima) Program dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan. Dari 5 (lima) Program tersebut 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 11 (sebelas) Kegiatan merupakan program penunjang yang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKD. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja DPPKD Kabupaten Lebak Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II yaitu sebagaimana tabel 2.1 berikut :
Perubahan Renja DPPKD 2016
5
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-DPPKD Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan Renja-DPPKD Tahun 2016 meliputi antara lain penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. 1.
Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan target kinerja dan pagu kegiatan adalah sebagai berikut : 1.
Penyediaan alat tulis kantor, semula dianggarkan sebesar Rp. 614.637.500,setelah
perubahan
menjadi
Rp.
695.084.150,-
bertambah
sebesar
Rp. 80.446.650,- atau 13,09% karena adanya penambahan belanja alat tulis kantor dan cetak kertas continues form. 2.
Penyediaan peralatan kantor, semula dianggarkan sebesar Rp. 136.050.000,setelah
perubahan
menjadi
Rp.
218.100.000,-
bertambah
sebesar
Rp. 82.050.000,- atau 60,31% karena adanya peremajaan peralatan kantor dan penambahan belanja modal untuk CCTV dan UPS. 3.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, semula dianggarkan sebesar Rp. 213.129.550,- setelah perubahan menjadi Rp. 280.566.000,bertambah sebesar Rp. 67.436.450,-
atau 31,64% karena adanya belanja
konsultasi ke ke luar banten dan Jakarta. 4.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, semula dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-
setelah perubahan menjadi Rp. 140.000.000,- bertambah
sebesar Rp. 40.000.000,- atau 40% karena adanya pembangunan ruang baru untuk penyimpanan arsip. 5.
Penyusunan revisi Renstra SKPD, semula dianggarkan sebesar Rp. 0,- setelah perubahan menjadi Rp. 25.000.000,- bertambah sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100,00% karena adanya penambahan kegiatan baru.
6.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, semula dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 413.000.000,- bertambah sebesar Rp. 113.000.000,-
atau 37,67% karena adanya Satgas WTP dan
penambahan makan minum dan cetak laporan akhir tahun. Perubahan Renja DPPKD 2016
6
7.
Penunjang dianggarkan
system
informasi
pengelolaan
keuangan
daerah,
semula
sebesar Rp. 415.280.000,- setelah perubahan menjadi Rp.
570.280.000,- bertambah sebesar Rp. 155.000.000,-
atau 37,32% karena
adanya pendampingan laporan keuangan melalui aplikasi SIPKD dan updating SIPKD release 6.2. 8.
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, semula dianggarkan sebesar Rp. 0,- setelah perubahan menjadi Rp. 285.000.000,- bertambah sebesar Rp. 285.000.000,-
atau 100,00% karena
adanya diklat keuangan bagi bendaharawan dan PPK. 9.
Rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD, semula dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,-
setelah perubahan menjadi Rp. 195.000.000,- bertambah
sebesar Rp. 45.000.000,- atau 30,00% karena adanya penambahan volume kegiatan dari 3 kali menjadi 4 kali. 10. Penunjang pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, semula dianggarkan sebesar Rp. 1.608.176.800,-
setelah perubahan menjadi Rp. 1.747.282.800,- bertambah
sebesar Rp. 139.106.000,- atau 8,65% karena adanya penambahan belanja honorarium pelaksana kegiatan dan belanja cetak. 11. Penyusunan
rancangan
Perda
APBD,
Perbup
Penjabaran
APBD
perubahannya, semula dianggarkan sebesar Rp. 712.055.000,-
dan
setelah
perubahan menjadi Rp. 882.965.000,- bertambah sebesar Rp. 170.910.000,atau 24,00% karena adanya penambahan tahapan waktu pelaksanaan verifikasi dari 2 kali menjadi 3 kali tahapan, waktunya dari 3 hari menjadi 5 hari. 12. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dianggarkan
semula
sebesar Rp. 339.537.000,- setelah perubahan menjadi Rp.
434.081.000,- bertambah sebesar Rp. 94.544.000,-
atau 27,84% karena
adanya penambahan belanja perjalanan dinas dalam daerah. 2.
Kegiatan-kegiatan yang mengalami pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan adalah sebagai berikut : 1.
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, semula dianggarkan sebesar Rp. 280.255.800,-
Perubahan Renja DPPKD 2016
setelah perubahan menjadi Rp. 240.960.000,-
7
berkurang sebesar Rp. 39.295.800,- atau 14,92% karena rasionalisasi tagihan per bulan. 2.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, semula dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,-
setelah perubahan menjadi Rp. 74.000.000,-
berkurang sebesar Rp. 11.000.000,- atau 12,94% karena pengurangan item perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor. 3.
Penyediaan
komponen
dianggarkan
sebesar
Rp. 18.500.000,-
instalasi Rp.
listrik/penerangan
25.250.000,-
setelah
bangunan, perubahan
semula menjadi
berkurang sebesar Rp. 6.750.000,- atau 26,73% karena
pengurangan volume pembelian komponen instalasi listrik. 4.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, semula dianggarkan sebesar Rp. 724.180.800,-
setelah perubahan menjadi Rp. 703.940.400,- berkurang
sebesar Rp. 20.240.400,- atau 2,96% karena adanya pengurangan belanja cetak. 5.
Penyusunan analisa standar belanja, Rp. 150.000.000,-
semula
dianggarkan
sebesar
setelah perubahan menjadi Rp. 135.200.000,- berkurang
sebesar Rp. 14.800.000,- atau 9,87% karena adanya pengurangan belanja perjalanan dinas (at cost). 6.
Penunjang pengelolaan keuangand daerah, semula dianggarkan sebesar Rp. 1.830.492.400,-
setelah perubahan menjadi Rp. 1.770.662.400,- berkurang
sebesar Rp. 59.830.000,- atau 3,27% karena adanya rasionalisasi Tim TAPD (Belanja PNS). 7.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD, semula dianggarkan sebesar Rp. 245.600.000,-
setelah perubahan menjadi Rp. 165.600.000,- berkurang
sebesar Rp. 80.000.000,- atau 32,57% karena adanya pengurangan belanja cetak. 8.
Pemberian penghargaan lunas PBB-P2,
semula
dianggarkan
sebesar Rp.
367.326.900.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 190.000.000,- berkurang sebesar Rp. 177.326.900,-
atau 48,27% karena adanya pengurangan
pemberian insentif lunas pajak pada triwulan I. 3.
Kegiatan yang tidak mengalami perubahan.
Perubahan Renja DPPKD 2016
8
Kegiatan-kegiatan yang tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut : 1.
Penyusunan Renja SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,-
2.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan, dianggarkan sebesar Rp. 160.151.500,-
3.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 129.000.000,-
4.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,-
5.
Penyediaan Makanan dan Minuman, dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,-
6.
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional,
dianggarkan
sebesar
Rp. 230.000.000,7.
Penyusunan
Laporan
keuangan
non-APBD,
dianggarkan
sebesar
Rp. 95.000.000,8.
Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggarkas sebesar Rp. 222.920.000,-
9.
Penunjang Pelaksanaan APBD, dianggarkan sebesar Rp. 46.000.000,Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan Renja-DPPKD
sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2016, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.
Perubahan Renja DPPKD 2016
9
BAB IV PENUTUP
Dalam pelaksanaan Renja-DPPKD Tahun 2016
berdasarkan hasil
evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2016 mengalami dinamika perkembangan
yang
menunjukan
perkembangan
keadaan,
adanya
sehingga
untuk
ketidak menjaga
sesuaian
dengan
konsistensi
antara
perencanaan dan penganggaran serta menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 perlu adanya perubahan Renja-DPPKD dengan mengacu
pada
kerangka
arahan
yang
dirumuskan
dalam
rancangan
perubahan RKPD. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan Renja-DPPKD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 meliputi pergeseran kegiatan
antar
SKPD,
penambahan
kegiatan
baru/kegiatan
alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Disusunnya perubahan Renja-DPPKD Tahun 2016 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur DPPKD Kabupaten Lebak dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perubahan Renja-DPPKD Kabupaten Lebak tahun 2016 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai fihak sangat kami nantikanguna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.
Perubahan Renja DPPKD 2016
10
Demikian semoga Renja Perubahan DPPKD Kabupaten Lebak ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparat pengelolaan Keuangan Daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Lebak pada umumnya.
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBAK.
Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si NIP. 19670928 1993032009
Perubahan Renja DPPKD 2016
11
