B A B IV PENGAWASAN INTERNAL DAN EKTERNAL

B A B IV PENGAWASAN INTERNAL DAN EKTERNAL Mahkamah Syar’iyah Aceh selaku Kawal Depan Mahkamah Agung di Daerah, mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan baik yang menyangkut Tugas Pokok dan Fungsinya Peradilan di bidang Kepaniteraan (Tehnis Yustisial) maupun dibagian Kesekretariatan (Tehnis Non Yusticial), baik mengawasi di dalam (Internal) maupun mengawasi keluar (Eksternal) yaitu Mahkamah Syar’iyah yang ada dalam Yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Aceh

(19 Mahkamah Syar’iyah Tk.

Pertama). Mahkamah Syar’iyah/Peradilan Agama sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perkara tertentu yang terjadi antara masyarakat yang beragama Islam dengan konpetensi Absolut dan relatifnya yang semakin hari semakin luas kewenangannya. Mahkamah Syar’iyah dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya mengacu kepada Pola Bindalmin, baik dalam menerima sampai dengan memberi putusan yang seadil-adilnya kepada pencari keadilan, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala dan terus menerus, baik di dalam maupun ke luar. Untuk melakukan pengawasan ini Ketua Mahkamah Syar’iyah membuat Surat Tugas dengan berbagai konsekwensinya.

Laporan Tahun 2011 Mahkamah Syar’iyah Aceh

Editoril : Ansharullah, SH., MH.

55

56 A.

Pengawasan Internal Sistem pengawasan Internal dilingkungan Lembaga Peradilan saat ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu : 1. Pengawasan melekat Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah Pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pedoman umum Angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku,” Dalam hal Mahkamah Syarìyah, maka pengawasan melekat secara mikro dilakukan oleh masing-masing atasannya, dan secara Makro dilaksanakan secara berjenjang yaitu Mahkamah Syarìyah dan Mahkamah Syarìyah Tingkat Pertama. 2. Pengawasan Fungsional Dengan ditetapkannya Hakim-hakim pengawas Bidang dan HakimHakim Pengawas Daerah terhadap jalannya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Aceh pada tahun 2011, pengawasan fungsional seperti ini berada pada Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, yang kemudian menurut fungsinya membagi tugas pengawasan kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawasan dengan



57 memfungsikan Hakim Tinggi untuk melakukan pengawasan fungsional baik ke dalam maupun melakukan pengawasan ke daerah daerah secara berkala atau insidentil menurut kebutuhan. Kedua bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui lima pendekatan atau sifat yaitu : 1. Preventif. 2. Persuatif. 3. Akomodatif. 4. Apresiatif. 5. Represif. Dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan ke dalam Ketua membagi tugas kepada seluruh Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk mengawasi dan melakukan pembinaan baik di bidang Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan merincikan tugas dan ruang lingkup tugas masing masing yaitu Surat Keputusan Nomor : W1-A/1883/PS.01/XI/2010 tanggal 16 November 2010. Bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1431 H Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Wilayah dan Bidang pada Mahkamah Syar’iyah Aceh, dengan rinciannya seperti tabel di bawah ini : Tabel I HAKIM PENGAWAS BIDANG No

Nama / Nip

Pangkat/ Gol Ruang

Jabatan Dinas

Jabatan dalam Tim

Bidang Pengawasan

01

Drs, H. Idris Mahmudy, SH, MH

Pembina Utama

Hakim Utama/

Penanggung Jawab

-



58 19491212 197803 1 003

(IV/e)

Ketua

Pembina Utama (IV/e)

Hakim Utama/ Wakil Ketua Hakim Madya Utama

Koordinator/ Ketua

Bidang Sekretariatan

Sekretaris

Bidang Kepaniteraan

Pembina Tk. I (IV/b)

Hakim Madya Muda

Anggota

Pembina Utama Madya (IV/d)

Hakim Utama Muda

Anggota

02 Drs. H. Armia Ibrahim, SH 19500724 197803 1 001 03 Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH. MH. 19570913 198303 1 002 04 M. Ridwan Siregar, SH 19521115 197703 1 001 05

Pembina Utama Muda (IV/c)

Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim 19480907 198003 2 001

Tabel II HAKIM TINGGI PENGAWAS WILAYAH No

Nama / Nip

01

Drs, H. Idris Mahmudy,SH, MH 19491212 197803 1 003

02

Drs. H. Armia Ibrahim, SH 19500724 197803 1 001

Pangkat Gol. Ruang

Jabatan Dalam Dinas


Hakim Utama/ Ketua

Penanggung Jawab

Hakim Utama/ Wakil Ketua

Koordinator/ Ketua

Semua MS Kab /Kota

Jabatan dalam Tim

Wil/Daerah Pengawasan -


03

Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH. MH. 19570913 198303 1 002


Hakim Madya Utama

Sekretaris

Semua MS Kab / Kota

04

Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim 19480907 198003 2 001


Hakim Utama Muda

Anggota

MS B. Aceh dan MS Jantho

05

Drs. H. Humam A. Hadie, SH., MH 19511129 198103 1 002


Hakim Utama Muda

Anggota

MS. Bireuen

06

Drs. H. Mukhlas, SH 150 177 202

Pembina Utama Muada (IV/c)

Hakim Madya Utama

Anggota

MS Lhokseuma we



59 07

Drs. H. Turiman, SH 19540511 198003 1 001


Hakim Madya Utama

Anggota

08

Drs. Baidhowi, SH 19520202 198512 1 001


Hakim Madya Utama

Anggota

Drs. Abdul Muin 150 169 247


Hakim Madya Utama

Anggota

M. Ridwan Siregar, SH 19521115 197703 1 001


Hakim Madya Muda

Anggota

11

Drs. Ridhuan Santoso 19500523 198103 1 002


Hakim Madya Muda

Anggota

12

Drs. H. Syamsir Suleman 150 210 957


Hakim Madya Muda

Anggota

13

Dra. Masdarwiaty, MA 19531025 198603 2 001


Hakim Madya Muda

Anggota

14

Drs. A. Mukhti, MH 150 215 998


Hakim Madya Utama

Anggota

Drs. H. Abd. Mahid Pulungan, SH., MH 19580705 198603 1 001


Hakim Madya Utama

Anggota

Drs. H. Daroini, M.Hum


Hakim Madya Utama

Anggota

09

10

15

16

MS. Takengon

MS Lhoksukon dan MS Idi MS Calang dan MS Meulaboh MS Kutacane dan MS Blangkejere n MS Meureudu

MS Sabang dan MS Sigli MS Langsa dan MS Kualasimpa ng MS Tapaktuan

MS Singkil

MS Sinabang B.

Pengawasan Eksternal. Dalam rangka melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas pada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota dalam wilayah



60 Yuridiksi Mahkamah Syar’iyah Aceh di samping melakukan Pemeriksaan terhadap laporan laporan berkala, baik di Bidang Kepaniteraan maupun laporan laporan Kesekretariatan dari seluruh Mahkamah Syar’iyah di Aceh, memberikan instruksi tertulis baik dalam bentuk Surat Edaran maupun surat-surat dinas yang berbentuk Petunjuk dan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, juga menugaskan Para Hakim Tinggi dan Pejabat dalam bidangnya untuk melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Kota di Aceh dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas.

C.

Hasil Hasil yang Ditemukan dalam Pembinaan di daerah. Oleh : Dra. Hj. Hafidhah

No



Pokok Masalah

Temuan

Petunjuk Tindak Lanjut

1.

Tanggal pada kulit bundel A dan bun-del B.

Masih beragam tanggal yang tercantum pada kulit bundel A dan bundel B.

Pada kulit bundel A ditulis tanggal register dan pada kulit bundel B tanggal putusan.

2.

Urutan / susunan bundel.

Masih beragam urutan/ susunan bundel, ada yang kelompok dan ada yang kronologis berdasarkan kelom-pok.

Susunan bundel berdasarkan krono-logis murni.

3.

Panjar biaya perkara/SKUM /resi pembayaran bank.

Slip/resi pembayaran Bank tidak dilampirkan dalam berkas.

Resi pembayaran Bank harus dilampirkan dalam berkas.

Tanggal Akta Pernyataan Banding lebih dahulu dari tanggal skum/resi pemba-yaran bank.

Akta pernyataan banding dibuat se-talah panjar biaya perkara banding dibayar lunas (pasal 7 ayat 4 UU No 20 tahun 1947 / buku II hal. 7).

Pengambilan tambahan panjar biaya perkara setelah perkara diputus.

Setelah perkara diputus tidak dibe-narkan lagi (haram) mengambil tambahan panjar.

Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh



61

No

Pokok Masalah

Temuan Masih ada penggugat / pemohon yang belum mengambil sisa panjar.

4.

5.

PMH

PHS

Petunjuk Tindak Lanjut Panitera mengirim surat pemberi-tahuan kepada penggugat/pemohon untuk segera mengambil sisa panjar dan apabila dalam tenggang waktu 180 hari sejak pemberitahuan tidak diambil, maka sisa panjar tersebut harus disetor ke kas negara.

Perincian biaya perkara pada akhir putusan ditulis : HHK. I dan HHK. II

Ditulis : biaya pendaftaran dan biaya redaksi.

PMH dibuat berdasarkan pa sal 17 UU No. 4 Th. 2004.

PMH dibuat berdasarkan pasal 11 UU No. 48 tahun 2009

Pergantian Hakim Anggota Majelis tanpa PMH baru

Pergantian Hakim anggota majelis harus dengan PMH baru dan dicatat dalam BAP

Pembuatan PMH tidak berdasarkan senioritas hakim

PMH harus berdasarkan senioritas Hakim.

Sidang penyaksian ikrar ta-lak tanpa PMH baru

Dibuat PMH baru, meskipun majelis hakim tidak berganti (buku II Revisi hal. 37).

Blangko PHS yang diguna-kan adalah blangko biasa padahal ada permohonan sita.

Bila ada permohonan sita, PHS yang digunakan agar disesuaikan.

Setelah penundaan mengam bang, tidak dibuat phs baru.

Harus dibuat PHS baru setelah penundaan mengambang

6.

PPP

Pertimbangan penunjukan panitera pengganti sama dengan pertimbangan penunjukan hakim (PMH) yaitu untuk memeriksa dan mengadili.

Pertimbangan penunjukan PP untuk membantu kelancaran tugar majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.

7.

PJSP

PJSP tidak dilampirkan dalam berkas.

PJSP harus dilampirkan dalam berkas

JSP yang menyampaikan panggilan kepada para pihak bukan JSP yang ditunjuk dalam PJSP.


JSP yang menyampaikan panggilan hendaknya yang ditunjuk dalam PJSP. Upaya damai dari majelis hakim terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan mediasi.


62

No 8.

Pokok Masalah Upaya damai / mediasi.

Temuan


Mediasi dilakukan sebelum upaya damai dari majelis hakim.

Dalam perkara selain perceraian upaya damai dari Majelis Hakim cukup dilakukan dalam sidang pertama saja.

Upaya damai dari Majelis Hakim (dalam perkara selain perceraian) dilakukan pada setiap kali sidang.

Proses mediasi harus tampak dalam BAP.

Proses mediasi tidak tam-pak dalam BAP.

Cara pemilihan mediator dalam BAP dan dalam penetapan mediator harus sesuai.

Terdapat ketidaksesuaian cara pemilihan mediator dalam BAP dengan dalam penetapan mediator.

Sebaiknya ditunjuk Hakim yang bukan anggota majelis, sepanjang masih ada Hakim mediator yang lain demi kelancaran pemeriksaan dan kesungguhan dalam mendamaikan para pihak.

hakim mediator yang ditunjuk adalah hakim anggota majelis yang mena-ngani perkara tersebut.

Harus diberi waktu kepada para pihak untuk berpikir setelah dime-diasi, baru kemudian dibuat laporan hasil mediasi. Nama mediator dalam BAP /Penetapan mediator dan LHM harus sesuai dengan nama mediator dalam putusan.

9.

Kuasa khusus / kuasa insidentil

Tidak diberi waktu kepada para pihak untuk berfikir setelah dimediasi, langsung dibuat laporan (gagal)

Penetapan mediator dan LHM harus dilampirkan dalam berkas.

Terdapat perbedaan nama mediator dalam BAP /Penetapan Mediator dan LHM dengan nama mediator dalam putusan.

Surat Kuasa khusus harus menyebutkan: - Nama dan kedudukan pihak berperkara - Masalah tertentu - Nomor perkara - Pengadilan/Mahkamah tertentu

Penetapan mediator dan LHM tidak dilampirkan dalam berkas.

Kuasa khusus termasuk kategori perjanjian sepihak. Oleh karena itu pencabutannya adalah otoritas pemberi kuasa (pasal 1813 KUH Perdata).

Surat Kuasa khusus tidak memenuhi syarat.

Masih ada Surat Kuasa khusus Laporan Tahun 2011 Mahkamah Syar’iyah Aceh

Surat izin dari ketua Mahkamah Syar’iyah harus ada dan dilampirkan dalam berkas dan bagi Surat kuasa insidentil yang dibuat di depan Panitera tetap harus ada surat izin Ketua Pemeriksaan sidang descente sama Editoril : Ansharullah, SH., MH.

63

No

Pokok Masalah

Temuan


yang mencantum-kan poin yang berbunyi : kuasa ini tidak dapat dica-but secara sepihak …..dst.

dengan persidangan di kantor. Oleh karena itu sidang harus dibuka (di MS, di kantor desa, di lapangan) dan dilakukan sebelum kesimpulan akhir

Masih ditemukan kuasa insidentil tidak memenuhi syarat, karena : - hubungan antara pembe-ri dan penerima kuasa tidak sesuai ketentuan

Tidak ada pembebanan biaya yang besifat honor / uang makan, kecuali untuk transportasi jika tidak mema-kai kendaraan dinas (SE MARI No. 5 tahun 1994 ) jo. SEMA No. 7 tahun 2001

-

10.

11.

Descente / pemeriksaan lapangan

Berkas Banding

12. Administrasi Perkara

13.

Dll

Penerima kuasa tidak mendapat izin dari Ketua Mahkamah Syar’iyah untuk beracara dimuka sidang

Sebelum menandatangani surat pengantar pengiriman Panitera / petugas yang ditunjuk diwajibkan meneliti kelengkapan berkas

Sidang descente tidak dibuka dan dilakukan setelah kesimpulan akhir

Harus dikirim dalam waktu satu bulan

Perincian biaya descente ditulis secara rinci yaitu : - transpor Hakim, PP, JSP, dan sopir. - minyak mobil - makan minum - kespeg

Ketiga buku tersebut seharusnya dipegang dan dikerjakan oleh Panitera atau ditugaskan kepada pegawai lain selain kasir yang ditunjuk dengan SK Ketua MS

Berkas banding yang dikirim ke MS Aceh dalam keadaan tidak lengkap

Petugas meja II hendaknya mengisi buku register secara tertib, rapi dan cermat.

Pengiriman berkas banding ke MS Aceh lebih dari satu bulan setelah permohonan banding

Untuk itu instrumen agar digunakan secara efektif

Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Keuangan Biaya Eksekisi dan Buku Penerimaan HHK dipegang dan dikerjakan oleh Kasir tanpa SK Ketua MS

Sebutan harus sesuai dengan PMH yaitu Ketua Majelis

Pengisian buku register perkara belum tertib

- Harus ada

Masih beragam sebutan untuk Ketua Majelis (Hakim Ketua Majelis, Ketua Majelis Hakim,

- Harus ada


Cukup satu Hakim yang senior bersama Panitera Pengganti Editoril : Ansharullah, SH., MH.

64

No

Pokok Masalah

Temuan


Hakim Ketua, Ketua) Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu padahal tidak sama

Penundaan sidang harus dilakukan dalam sidang terbuka Harus pakai Bin / Binti

Tidak ada perintah Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN dalam amar Putusan

Harus ada Dalam bundel B

Penundaan sidang karena ketua majelis berhalangan oleh dua hakim + PP Penundaan sidang dilakukan dalam keadaan sidang tertutup

Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 tidak pernah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006

Identitas pihak baik dalam berita acara maupun dalam putusan tidak lengkap

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Tidak ada perintah kepada juru sita pengganti untuk memberitahukan isi putusan kepada pihak yang didak hadir baik berupa penetapan maupun dalam BAP

Jika menggunakan bahasa daerah harus disertai dengan artinya dalam bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh semua orang yang membacanya

Relas pemberitahuan isi putusan ada yang dilampirkan dalam bundel A dan ada yang dalam bundel B Pertimbangan hukum mengenai biaya perkara dalam bidang perkawinan ditulis berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 dst Bahasa yang digunakan dalam BAP maupun dalam putusan tidak mudah dimengerti Penggunaan bahasa daerah baik dalam BAP maupun dalam putusan Laporan Tahun 2011 Mahkamah Syar’iyah Aceh


65 MATERI RAPAT KOORDINASI TENTANG TEMUAN BERKAS BANDING Oleh : H. Abd. Hamid Pulungan =============================================================== 1. Panggilan para pihak Dalam pemeriksaan berkas perkara banding ditemukan beberapa hal sebagai berikut : 

Apabila Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali ternyata tergugat tidak hadir, maka untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak dipanggil lagi dan perkara tersebut diputus dengan verstek.  Praktek yang seperti itu menyalahi pasal 26 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu : setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau Kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Dan pasal 151 Rbg menyebutkan, Tergugat-Tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi.  Dasar hukum putusan verstek adalah apabila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg “apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek)”. Oleh karena itu apabila putusan dijatuhkan secara verstek, tetapi Tergugat tidak dipanggil secara sah dan patut, maka putusan tersebut batal demi hukum.






66 

Penggugat atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan, tetapi hadir pada persidangan berikutnya tanpa ada surat panggilan.  Ada kemungkinan Panitera Pengganti berhubungan dengan pihak, baik secara langsung maupun melalui komunikasi HP.

Majelis dan Panitera

Pengganti tidak boleh berhubungan dengan pihak kecuali di dalam persidangan. 2. Pemeriksaan saksi Dalam pemeriksaan berkas perkara banding ditemukan beberapa hal sebagai berikut : 

Pemeriksaan kepada saksi tidak menggunakan rumus 5 h dan 1 w.  Dalam memeriksa saksi, majelis harus menggunakan rumus 5 h dan 1 w, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 1.



Who What Why Where When How

siapa apa kenapa dimana kapan bagaimana

Majelis mempertanyakan pendapat saksi tentang solusi penyelesaian perkara.  Majelis tidak boleh menanyakan kepada saksi tentang penyelesaian satu kasus. misalnya dengan pertanyaan, bagaimana menurut pendapat saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?



Ingat, Pedoman perilaku Hakim (PPH)



67 Penyelesaian suatu kasus yang ditangani Majelis adalah menjadi tanggung jawab Majelis tersebut dengan menganalisa fakta persidangan. 

Majelis memutus dengan berdasarkan kepada bukti saksi testimonium de auditu (atas dasar cerita orang lain).  Menurut pasal 308 ayat (1) : tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. oleh karena itu, keterangan saksi tersebut harus yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bukan atas dasar cerita orang lain.



1 (satu) orang saksi dipertimbangkan sebagai bukti.  1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis). menurut pasal 306 Rbg dan pasal 1905 KUH Perdata, seorang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. dalam pemeriksaan saksi yang lebih dari 1 (satu) orang, sebaiknya saksi yang telah diperiksa tetap di ruangan sidang sampai selesai pemeriksaan saksi tersebut. hal ini dimaksudkan agar saksi yang telah diperiksa tidak menyampaikan materi perkara kepada saksi yang lain.

3. Tidak semua petitum diadili Dalam pemeriksaan berkas perkara banding ditemukan beberapa hal sebagai berikut : 

Majelis tidak mengadili semua petitum Penggugat.  Berdasarkan pasal 189 ayat (2) Rb.g, Majelis wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan. apabila petitumnya ada 10 (sepuluh), maka wajib diadili semuanya dan dituangkan dalam amar putusan. apabila ada



Untuk lebih lengkapnya pemahaman tentang alat bukti saksi ini, dapat dibaca Buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, hal 144, oleh H. Abdul Manan. Laporan Tahun 2011 Editoril : Ansharullah, SH., MH. Mahkamah Syar’iyah Aceh

68 permohonan sita dalam surat gugat, maka dijawab di dalam PHS dan diadili dalam amar putusan. 

Majelis memberikan putusan yang tidak diminta.  Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Rb.g, Majelis dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. Misalnya, Penggugat mohon agar hutang pada Bank BRI ditetapkan sebagai hutang bersama. Lalu Majelis menetapkan hutang tersebut sebagai hutang bersama dan memerintahkan para pihak untuk melunasi hutang tersebut. Amar tentang perintah melunasi hutang adalah amar yang melebihi tuntutan pada surat gugat.

4. Minutasi berkas perkara. Dalam pembinaan dan pengawasan Hakim Tinggi ke Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota banyak ditemukan hal-hal sebagai berikut : 

Berkas perkara tidak diminut melebihi 1 (satu) bulan.  Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan. b kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. c wakaf dan shadaqah.

 

Format Putusan tidak seragam

Menurut pengamatan Mahkamah Agung, bahwa penerapan Pola Bindalmin di Lingkungan Peradilan Agama ada gejala menurun, oleh karena itu mari kita tingkatkan kembali penerapan Pola Bindalmin tersebut untuk meningkatkan citra dan martabat Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota se Aceh Laporan Tahun 2011 Editoril : Ansharullah, SH., MH. Mahkamah Syar’iyah Aceh

69  Agar format Putusan seragam pada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota se Aceh, maka Putusan dengan format sebagai berikut : -

Ukuran kertas adalah folio, bukan kwarto

-

Huruf Putusan menggunakan Arial atau Times New Roman dengan font size 12

-

Tidak ada garis-garis putus ( --------- ), tetapi di ujung kalimat diketik ; (titik koma).

-

Halaman Putusan tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan footer and page x of y yang ditempatkan pada sudut kanan bawah Putusan.

-

Penulisan nama Ketua Majelis sejajar dengan Hakim Anggota senior pada kaki Putusan. contoh : Hakim Anggota :

Drs. BAIDHOWI HB. SH.

Ketua Majelis,

M. RIDWAN SIREGAR, SH.

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH. Panitera Pengganti,

Drs. AZMI



Format Putusan dapat dilihat dan dipedomani Putusan Kasasi Mahkamah Agung sejak Tahun 2010 dan seterusnya. Laporan Tahun 2011 Editoril : Ansharullah, SH., MH. Mahkamah Syar’iyah Aceh

70 MATERI RAPAT KOORDINASI TENTANG TEMUAN BERKAS BANDING Oleh : Baidhowi. HB =============================================================== A. Surat gugat Surat gugat harus memuat 3 (tiga) unsur, yaitu (1). Identitas para pihak (2). Posita / pundamentum petendi yang memuat peristiwa hukum dan alasan-alasan hukum (3). Petitum yang harus jelas dan tegas. Syarat formil gugatan tersebut harus terpenuhi, apabila ada syarat gugatan yang tidak terpenuhi berakibat gugatan cacat dan harus dinyatakan NO (Niet Ontvankelijk Verklssrd). Unsur-unsur syarat formil surat gugat : 1.

Melanggar konpetensi absolut atau kompetensi relatif. Apabila ada eksepsi setentang kompetensi tersebut harus dimuat dalam pertimbangan hukum dan diputus.

2.

Error in Persona, yang terdiri dari diskualifikasi inpersona, Tergugat tidak tepat, misalnya yang digugat seharusnya Yayasan tetapi digugat pribadi. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

3.

Obscur libel.

4.

Nebis in Idem, yaitu perkara yang telah diputus dan diajukan kembali dalam perkara baru, terhadap obyek, subyek dan materinya sama.

5.

Prematur.

6.

Yang digugat masih tergantung (ann hanging).






71 7.

Apa yang telah digugat telah dikesampingkan.

B. Berita acara persidangan (BAP) harus sejalan dengan Putusan.. Dalam memeriksa gugatan harus digali sampai tuntas, jangan ada yang tergantung. Contohnya dalam perkara Harta Bersama. Harus diperiksa apa saja harta bersama tersebut, kapan diperoleh, bagaimana diperoleh, berapa jumlahnya dan dimana sekarang berada dan lain-lain yang dianggap penting. Begitu juga setentang luasnya apabila harta bersama dalam bentuk tanah dan disarankan agar melakukan pemeriksaan setempat. Apabila dalam pemeriksaan awal ternyata surat gugat tersebut tidak jelas dan kabur, maka Majelis menganjurkan agar surat gugat tersebut diperbaiki. Kalau Penggugat tetap bertahan dengan gugatannya itu, putus saja di NO tanpa harus diperiksa lebih jauh. Dalam pemeriksaan Harta Bersama, tidak saja memeriksa kapan terjadi perceraian, tetapi harus diperiksa juga kapan terjadi pernikahan. Dalam menyusun berita acara persidangan harus diperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam pemeriksaan perkara banding ditemukan kalimat “Penggugat hadir menghadap Kuasa”. Kalimat tersebut tidak jelas maksudnya. Semestinya dibuat dengan kalimat “Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa, atau dihadiri oleh Kuasa. Dalam hal pemeriksaan setempat, harus dibuat dengan gambar dan situasi yang jelas disertai dengan ukuran yang jelas.



72 C. Putusan. Putusan adalah mahkota Hakim, artinya kwalitas Hakim dapat diketahui dengan Putusannya. Dalam hal pembuatan Putusan, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Setiap dalil / alasan di petitum gugatan harus dipertimbangkan, jangan sampai muncul pada amar Putusan tetapi tidak ada dalam pertimbangan hukum.

2.

Analisa dalam pertimbangan hukum, harus logis dan argumentatif yang didasari aturan hukum / Undang-undang.

3.

Nafkah / hak asuh untuk kepentingan anak agar didasari dengan Undang-undang Perlindungan Anak, selain itu didasari dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4.

Cerai gugat dengan dasar Kekerasan dalam rumah tangga, agar disebut dasarnya dengan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5.

Kantu Advokat (foto copy) harus ada dan dimasukkan dalam berkas perkara.

6.

Apabila ada permohonan sita dalam surat gugat, harus dipertimbangkan dalam Putusan.

7.

Dalam berkas banding ditemuka pembuatan PMH, PHS, Penetapan Mediator, dan laporan Mediator dibuat pada tanggal yang sama. Semestinya dibuat sesuai tahaptahapannya.

8.

Ditemukan pertimbangan hukum yang tumpang tindih. Semestinya pertimbangan hukum tersebut dibuat secara sistimatis.

9.

Ditemukan amar yang tidak tegas. Amar Putusan harus dibuat tegas dan jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.



73 MATERI RAPAT KOORDINASI TENTANG TEMUAN BERKAS BANDING Oleh : H. Abdul Muin =============================================================== HAKAM Temuan Banyak ditemukan dalam pemeriksaan banding, perkara syiqaq ditetapkan dalam proses sidang gugatan cerai. Penetapan perkara syiqaq ada dengan putusan sela ada yang dinyatakan langsung sebagai perkara syiqaq tidak melalui putusan sela. Setelah dinyatakan perkara syiqaq lalu menunjuk hakam bagi para pihak; Penyelesaian yang benar sebagai berikut: a.

Hakam bertalian erat dengan perkara perceraian dengan alasan siqaq.

b.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan

perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. c.

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seoarng atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam.

d.

(Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989).

e.

Sejak awal, perkara syiqaq sudah ditentukan sebagai perkara syiqaq sama halnya dengan penentuan terhadap perkara ta'lik talak.

f.

Tidak boleh perkara syiqaq ditetapkan dengan putusan sela sebagai perkara syiqaq dalam proses sidang (Buku II hal 156).






74 g.

Penunjukkan hakam oleh Majelis Hakim setelah tahap pembuktian dengan menggunakan putusan sela yang dibuat lengkap dalam BAP.

h.

Dalam putusan sela setelah menentukan pengangkatan hakam, ditentukan tugas hakam untuk mengupayakan musyawarah dengan meneliti sebaik mungkin apa yang membuat terjadinya perpecahan dalam rumah tangga, dan untuk keperluan tersebut hakam diberikan waktu oleh Majelis Hakim, dan dimintakan laporannya dalam sidang berikutnya. Contoh putusan sela: - Mengangkat ………………………………. sebagai hakam Penggugat, dan ………………… sebagai hakam tergugat; -

Memerintahkan hakamain untuk mengupayakan musyawarah dengan Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu ………. Hari;

-

Memerintahkan kepada hakamain untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut kepada Majelis hakim dalam sidang yang akan datang.

i.

Hakam melaporkan dan

menyampaikan pendapatnya kepada Majelis Hakim

tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat j.

Apabila menurut hakamain perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka usulan mereka itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, Hakimlah yang menceraikan suami isteri tersebut, bukan para hakam ;.

k.

Untuk keseragaman, amar putusan cerai dengan alasan syiqaq berbunyi; -

Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (nama…….. bin………) terhadap penggugat (nama ……binti……….)



75 MATERI RAPAT KOORDINASI (STRESSING PIMPINAN) Oleh : H. Armia Ibrahim  A. BIDANG KESEKRETARIATAN 1.

Keuangan rutin. a.

Buku keuangan rutin agar sudah diterapkan buku elektronik.

b.

Dokumen bukti pengeluaran / pembelian barang harus lengkap. Tidak cukup kwitansi saja, tetapi harus dilengkapi faktur.

c.

Petugas yang diberi Kartu ke KPKNL harus yang berstatus PNS (tidak boleh pegawai kontrak).

d.

Biaya perjalanan dinas pada tahun 2012 cukup besar + Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) per satker, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : -

Penggunaannya tidak saja oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris, tetapi dapat digunakan oleh pegawai lain yang melakukan tugas dinas, misalnya ke KPKNL.

2.

Kepegawaian. a.

Data kepegawaian / SIMPEG agar selalu di up date.

b.

Untuk penegakan disiplin pegawai masuk dan pulang kantor agar mengguna-kan absen elektronik disamping absen manual. -

Pengamprahan remunerasi harus sesuai dengan absen elektronik (BPK turut mengecek absen elektronik untuk dicocokkan dengan pembayaran remunerasi).



Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh



76 c.

Konversi NIP lama ke NIP baru harus tuntas semua dalam waktu dekat dengan mengisi formulir BKN.

3.

Umum. a.

Administrasi BMN harus lengkap dokumennya (seperti tanah harus bersertifikat an. Mahkamah Agung RI.

b.

Harus ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang Penunjukan pemakai kenderaan dinas dan Surat Keputusan tentang Penunjukan penghuni rumah dinas yang lengkap dengan besaran sewa yang harus dibayar setiap bulan (sewa rumah dinas dipotong langsung oleh KPKNL).

c.

ATK dari DIPA tidak boleh digunakan untuk penyelesaian perkara. -

ATK perkara diambil dari biaya proses sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribur rupiah).

d.

Buku-buku dalam perpustakaan agar diregister dengan baik dan agar disediakan ruang pustaka secara khusus.

B. KEPANITERAAN / ADMINISTRASI PERKARA 1.

Administrasi perkara harus tertib dan sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin.

2.

Buku register harus tersedia semuanya dan pengisiannya harus lengkap sesuai dengan keadaan ril.

3.

Keuangan perkara. -

Setoran harus via Bank Pemerintah.

-

Pembukuannya harus tertib.



77 -

Penggunaannya hanya untuk proses biaya perkara.

-

Tidak boleh dipinjam untuk pegawai atau keperluan lain.

-

PNBP harus dipungut semua sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

-

Penyetoran PNBP ke kas negara harus dilakukan 1 (satu) kali seminggu.

-

Pemberian Salinan Putusan kepada para pihak atas permohonannya, oleh karena itu dipungut biaya PNBP.

-

Ketentuan Pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 yang menafsirkan Pasal 64A tersebut.

4. Laporan perkara. -

Harus diisi dengan benar dan lengkap semua formulir.

-

Pengirimannya ke Mahkamah Syar’iyah Aceh harus tepat waktu.

-

Laporan SMS gate way harus dikirim tepat waktu.

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA a. PMH harus dibuat yang baru apabila ada pergantian Hakim. b. Sidang Ikrar Talak harus ada PMH baru. c. Minutasi harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah perkara diputus (dahulu waktu minutasi selama 30 hari). d. Jangan menunda-nunda minutasi berkas perkara. e. Surat panggilan harus distempel (untuk keseragaman). Laporan Tahun 2011 Mahkamah Syar’iyah Aceh


78 f. Harus membuat dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan PK sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 jo Petunjuk Pelaksanaannya dari Panitera Mahkamah Agung RI. g. Penerapan Aplikasi SIADPA sebagai proses penerimaan dan penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar’iyah Se-Aceh harus dijalankan secara optimal dan Ketua wajib memenitor. D. PENGAWASAN a. Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah sebagai Koordinator Pengawasan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah. b. Hakim Pengawas Bidang harus dibuat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah setempat. c. Hakim Pengawas Bidang harus melakukan pemeriksaan minimal 3 (tiga) kali dalam sebulan (4 x setahun) dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan secara tertulis. d. Terhadap Laporan Hasil Pengawasan harus ditindaklanjuti oleh pelaksana. e. Hakim Pengawas Bidang memonitor pelaksanaan tindaklanjut atas temuan Laporan Hasil Pengawasan. E. LAIN - LAIN a. IT harus ditingkatkan. b. Meja Informasi harus difungsikan dengan baik termasuk penyediaan register dan format-format yang sesuai petunjuk pelaksanaannya.



79 c. Pelayanan publik harus prima, antara lain ada bahan praga seperti tentang perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah, informasi biaya perkara, prosedur penerimaan perkara, jadwal sidang dan lain-lain. d. Iuran IKAHI harus diintensifkan pemungutannya dan pengirimannya sesuai ketentuan yang telah ada. e. Iuran PTWP harus diintensifkan pemungutannya dan pengirimannya sesuai ketentuan yang telah ada. f. Surat-Surat Keputusan yang berkaitan dengan penugasan harus dibuat oleh Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota dan dikirim ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Ada beberapa Mahkamah Syar’iyah yang belum membuat dan belum mengirimkannya ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Seharusnya semua Mahkamah Syar’iyah harus membuat SK – SK yang diperlukan. g. Hanya 4 (empat) Mahkamah Syar’iyah yang sudah menetapkan sewa rumah dinas dalam SK, sedangkan 11 (sebelas) Mahkamah Syar’iyah yang memiliki rumah dinas tidak menetapkan sewanya dalam SK yang bersangkutan. F. TEHNIS YUSTISIAL 1. Penggantian Anggota Majelis Hakim adalah wewenang Ketua Mahkamah Syar’iyah, bukan wewenang Ketua Majelis, oleh karena itu apabila ada pergantian Hakim Anggota harus dibuat PMH baru (vide Buku II halaman 30 angka 11). 2. Sita yang telah dilaksanakan oleh JSP harus dinyatakan sah dan berharga dalam sidang berikutnya dan dicatat dalam berita acara persidangan (vide Buku II halaman 104 angka 9). Laporan Tahun 2011 Mahkamah Syar’iyah Aceh


80 3. Terhadap Putusan Jinayah, harus disampaikan Kutipan Salinan Putusan kepada Terdakwa,

Jaksa

Penuntut

Umum,

Penyidik

dan

Kepala

Lembaga

Pemasyarakatan apabila hukumannya penjara. 4. Majelis Hakim tidak perlu konfrontir keterangan saksi kepada para pihak sesuai dengan penjelasan Hakim Tinggi H. Abdul Muin dan sesuai dengan pendapat Hakim Agung Prof. DR. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum. 5. Perlawanan dalam perkara Jinayat ada 2 (dua) bentuk : a. Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah / Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan Mahkamah Syar’iyah tidak berwenang mengadilinya, tetapi wewenang Mahkamah Syar’iyah lain (vide Pasal 148 – 149 KUHAP). b. Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah yang menerima keberatan / eksepsi tentang kewenangan mengadili / dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. -

Perlawanan versi Pasal 156 KUHAP, bukan hanya surat Perlawanan yang dikirim, tetapi berkas perkara turut dikirim ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Hal ini dapat difahami dari Pasal 156 ayat (5) huruf (b) KUHAP, dimana Pengadilan Tinggi / Mahkamah Syar’iyah Aceh mengembalikan berkas perkara untuk disampaikan kembali ke Kejaksaan yang melimpahkan berkas perkara tersebut.

c. Mahkamah Syar’iyah Aceh harus telah memutus dalam bentuk Penetapan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh (vide Pasal 156 KUHAP).



81 MATERI RAPAT KOORDINASI (STRESSING PIMPINAN) Oleh : H. Idris Mahmudy  Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta Rapat Koordinasi yang dihimpun sebagai berikut : 1.

Sekretaris Mahkamah Agung Bapak Drs. H.M. Rum Nessa, SH.MH menanggapi secara positif tentang pelaksanaan Rapat Koordinasi Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota se Aceh dan menyatakan bahwa kepemimpinan dan situasi dan kondisi di lingkungan Mahkamah Syar’iyah se Aceh sangat kompak dan bersatu.

2.

Segenap pimpinan dan pegawai Mahkamah Syar’iyah se Aceh merasa senang dan gembira dengan mendapat belanja modal dalam DIPA tahun 2012 cukup besar, yaitu sekitar Rp. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah). Sebagian dari belanja modal tersebut akan digunakan untuk pembangunan lanjutan Kantor Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota sebanyak 5 (lima) unit.

3.

Kepada seluruh pimpinan dan pegawai Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota supaya menjaga kekompakan dan persatuan dalam bekerja.

4.

Apa yang telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi ini, baik yang bersifat dinas maupun semi dinas seperti PTWP, IKAHI dan lain sebagainya agar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5.

Ketua dan Panitera Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota se Aceh agar memperha-tikan dengan sungguh-sungguh tentang IT, oleh karena IT adalah



Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh



82 merupakan program andalan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 64A ayat (1) mengamanatkan agar Pengadilan / Mahkamah Syar’iyah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. 6.

Pegawai Kontrak sebelum diperpanjang masa kontraknya, supaya dites ulang bersama calon pegawai kontrak lainnya.

7.

Agar selalu membangun kekompakan, terutama antara Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris, ketiganya harus seiring sejalan.

8.

Panitera/Sekretaris tidak boleh jalan sendiri dan harus selalu berkonsultasi dengan Pimpinan. Panitera/Sekretaris yang jalan sendiri akan dibina kembali, dan apabila ternyata tidak dapat dibina lagi, maka solusinya adalah diamputasi (diganti). Dan apabila ada Panitera/Sekretaris yang jalan sendiri dan tidak mau berkonsultasi dengan Pimpinan, agar dilaporkan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

9.

Diharapkan seluruh pegawai dan Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota maupun Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak ada yang berurusan dengan KPK dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu supaya bekerja dengan baik dan teliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Berhubung biaya SPPD dalam DIPA tahun 2012 cukup besar, maka semua pegawai yang diberi tugas dinas luar supaya diberi dana dari SPPD. 11. Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lembaga oriented, bukan berdasarkan hubungan family atau hubungan lainnya.



B A B IV PENGAWASAN INTERNAL DAN EKTERNAL

Recommend Documents