B A B III
KEADAAN AWAL MERDEKA A. Sidang PPKI 18 – 19 Agustus 1945
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hanya menyatakan Indonesia sudah merdeka dalam artian tidak mengakui lagi bangsa asing turut campur mengatur kehidupan bangsa Indonesia, Indonesia diatur oleh orang Indonesia sendiri. Namun bentuk hukum Negara belum ada pada saat proklaamasi itu.
Oleh karena itu perlu ditetapkan konstitusi Indonesia merdeka secepatnya. Itulah sebabnya pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 dilakukan sidang penetapan konstitusi dan lainnya yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yaitu PPKI, sama dengan lembaga yang dibentuk Jepang tanggal 7 Agustus 1945, anggotanyapun sama dengan yang ditunjuk oleh Jepang, tapi oleh Soekarno ditambahi 6 orang lagi, sehingga jumlah anggota PPKI ini menjadi 27 orang.
Hasil sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 dalah : 1. 18 Agustus 1945 menetapkan UUD NRI disebut UUD -1945. Dan menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. 2. 19 Agustus 1945 menetapkan pembentukan 12 Departemen dan 8 Propinsi.
B. Rumusan Dasar Negara
Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan bahwa Pancasila yang materinya diambil dari rumusan Piagam Djakarta dengan beberapa perubahan. Rumusan dasar negara yang telah disesuaikan tersebut dimuat dalam Alinia IV Pembukaan UUD 1945...... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakian, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian rumusan dasar Negara yang benar dan syah menurut hukum Indonesia yaitu rumusan yang tertuang dalam Alinia IV pembukaan UUD NRI tahun 1945.
C. Belanda Kembali Masuk Indonesia
Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka saat Sekutu masuk Indonesia 14 September 1945, dimana NICA alias Hindia Belanda ikut berbonceng dengan sekutu. Selanjutnya Belanda tidak mengakui Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ini, karena Belanda menuduh merdeka 17 Agustus 1945 tersebut adalah ulah Jepang, oleh karena itu Soekarno dituduh Belanda sebagai antek-antek Jepang. Belanda mengatakan tidak akan mau berunding dengan Soekarno karena antek-antek Jepang. Dilain pihak Indonesia butuh berunding dengan Belanda, sebab bila Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka maka sulit bagi Indonesia untuk mendapat pengakuan dari Negara-negara berdaulat di dunia terutama Eropa. Sekaligus sulit pula bagi Indonesia untuk masuk menjadi anggota PBB karena tidak ada pendukung mayoritas di PBB.
Mengakali bagaimana Belanda mau berunding dengan Indonesia, maka sistem Predentil yang dianut UUD 1945 diubah menjadi sistem Parlementer pada tanggal 14 Oktober 1945 dan oleh Soekarno ditunjuklah Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri, kebetulan Syahrir dikenal Belanda anti Jepang dan penganut partai sosialis, dan Parlemen Belanda waktu itu dikuasai mayoritas oleh Partai Sosialis, sehingga Belanda mengirimkan ucapan selamat pada Syahrir karena diangkat jadi Perdana Menteri dan Belanda mengatakan baru kami mau berunding dengan Syahrir.
Kenapa Belanda tidak mau mengakui Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sebetulnya ada persetujuan yang telah disepakati oleh negara-negara sekutu di Eropa yang dikenal dengan Perjanjian Wina Tahun 1942 : yang isinya Negaranegara sekutu bersepakat, akan mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki Jepang kepada pemilik koloni masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari wilayah tersebut. Mengingat sekutu berhasil mengalahkan Jepang, maka Belanda berharap kekuasaan atas Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda.
Ternyata harapan tersebut tidak semudah yang diharapkan Belanda karena situasi Indonesia setelah dijajah Jepang sudah jauh berubah dan rakyat sudah jauh lebih maju jika dibanding dengan keadaan zaman Hindia Belanda.
Tugas Syharir yang utama sebagai perdana Menteri adalah melakukan perundingan dengan Belanda melalui Van Mook selaku ketua NICA (Nederland Indie Civil Administration), perundingan ini dikenal dengan perjanjin Linggajati 15 Nopember 1946 dan persetujuan tersebut ditanda tangani tanggal 25 maret 1947.
Adapun hasil dari Perundingan Linggajati adalah :
1. Belanda secara de facto NRI dengan wilayah sumatera, Jawa dan Madura 2. RI – Bld akan membentuk RIS 3. RIS – Bld akan membentuk Uni Indonesia – Belanda, ratu sebagai ketua
Belum lagi perjanjian Linggajati ditanda tangani, maka tanggal 18-24 Des 1946 Van Mook mengadakan Konperensi Denpasar, dalam rangka membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dan ditunjuklah Soekowati sebagai Presiden NIT. Selanjutnya Van Mook membentuk negara Pasundan Mei 1947 melalui Partai Rakyat Pasundan, akibatnya TNI pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kemudian keluar pula Ultimatum Belanda tanggal 27 Mei1947 kepada Indonesia yang isinya :
1. Bentuk pemerintahan bersama 2. Mengeluarkan mata uang/devisa bersama 3. RI harus kirim beras ke daerah penduduk Belanda 4. Keamanan dan keterrtiban bersama 5. Penilikan ekspor dan impor bersama
Karena tidak ada jawaban pemerintah RI terhadap Ultimatum Belanda tersebut maka pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan kekota-kota besar yang strategis di Jawa dan Sumatera (Bandung, surabaya, Medan, Palembang, Padang) serangan ini dikenal dengan aksi polisionil, yaitu memblokade kota dengan luar kota. Inilah Agresi Militer Belanda yang pertama terhadap Indonesia. ( Agresi I )
Dengan kondisi ini maka Syahrir berpendapat bahwa Belanda tidak mematuhi perjanjian Linggajati, bulan Juli 1947 Syahrir menyatakan mundur sebagai PM, dan ditunjuklah Amir Syarifudin sebagai PM oleh Presiden Soekarno. Karena pertempuran tetap berlanjut maka DK PBB atas desakan Australia dan India memerintahkan letakkan senjata dan mendirikan Komisi Jasa Baik ( Aust, Belgia, AS ) maka 17 Januari 1948 diadakan perjanjian Renville, isinya :
1. Kelompok-kelompok dipulau besar bebas memilih masuk RI atau jadi negara bagian. 2. Kedaulatan Belanda tetap ada atas Indonesia sampai diserahkan kepada RIS.
Penyelesaian Agresi I dengan perjanjian Renville ini berakibat jatuhnya kabinet Amir Syarifudin tanggal 23-1-1948, karena Menteri yang berasal dari PNI dan Masyumi mundur sebagai bentuk penolakan terhadap isi perjanjian Renville yang berat sebelah.
Pada tanggal 29-1-1948 Soekarno menunjuk Hatta sebagai PM merangkap Wapres. Perjanjian Renville tidak dilaksanakan Hatta, maka terjadilah serangan militer Belanda ke Yogyakarta (pusat pemerintahan RI) dikenal dengan Agresi II pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam serangan ini Soekarno cs ditangkap pasukan Belanda maka Soekarno mengirimkan telegram yang isinya memerintahkan Syafrudin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Hatta) yang sedang berkunjung ke Sumatera Tengah untuk segera mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Tengah (Bukittinggi).
Karena peperangan masih berlanjut, AS mengancam Belanda akan menghentikan bantuan pada Belanda, bila perang tidak dihentikan, akhirnya perang dihentikan Belanda dan Belanda mau berunding dengan Indonesia, yang dikenal dengan perundingan Roem – Royen tanggal 14-4-1949 yang isinya :
1. TNI akan hentikan semua aktifitas gerilya 2. Pemerintah RI akan hadiri KMB di Den Haag 3. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta
4. Pasukan Belanda akan hentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang
Berdasarkan perundingan Roem-Royen, maka tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 Nopember 1949 berlangsung KMB di Den Haag Belanda, hasilnya adalah :
1. Belanda mengakui kedaulatan RIS tanggal 27-12-1949 2. Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan RIS
Penyerahan kedaulatan RIS dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di Istana Dam Amsterdam oleh Ratu Yuliana. Konsekuensi dari penyerahan kedaulatan ini, indonesia wajib bayar hutang Hindia Belanda dan Biaya operasi Agresi I dan II kepada Belanda sebesar $4.8 M (44T Rph) karena RIS dianggap kelanjutan dari Hindia Belanda, hutang ini lunas pada akhir tahun 2003. (arsip.pontianak post.com/berita/index.asp? Berita=utama&id=152455 diakses 6-12-2008) Dengan telah ditanda tanganinya pengakuan kedaulatan Indonesia dibawah RIS oleh Belanda, maka berakhirlah perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Tapi kedamaian yang diharapkan belum berhasil sepenuhnya karena muncul kelompok separatis dalam negeri yang ingin keluar dari NKRI, seperti DII-TII, Permesta, PRRI, RMS, Pemberontakan Muso di Madiun dan lainnya.
SOAL MANDIRI 1. Sebutkan hasil sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 ? 2. Apa latar belakang terjadinya perundingan Linggajati ! Jelaskan ! 3. Kapan Belanda mengeluarkan ultimatum ? Sebutkan isi dari ultimatum tersebut ? 4. Apa dampak dari Ultimatum Belanda terhadap pemerintahan RI? Jelaskan ! 5. Sebutkan konsekuensi dari penyerahan kedaulatan RIS dari Belanda kepada Indonesia ? Jelaskan !
===================== SELAMAT MENGERJAKAN =====================
