Devi Yuliani Makmur's

Devi Yuliani Makmur's

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
Read more
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (KTD) DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI SMA NEGERI 1 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (KTD) DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI SMA NEGERI 1 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
Read more
PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 7 TAHUN 2014

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 7 TAHUN 2014
Read more
FUZZY INFERENCE SYTEM TSUKAMOTO UNTUK PENENTUAN PENERIMA JAMKESMAS DENGAN MICROSOFT VISUAL BASIC DAN MYSQL

FUZZY INFERENCE SYTEM TSUKAMOTO UNTUK PENENTUAN PENERIMA JAMKESMAS DENGAN MICROSOFT VISUAL BASIC DAN MYSQL
Read more
EVALUASI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG (Studi Kasus pada Aini Swalayan di Surabaya) SKRIPSI

EVALUASI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG (Studi Kasus pada Aini Swalayan di Surabaya) SKRIPSI
Read more
PERANCANGAN INTERIOR SPA & REFLEKSI KELUARGA DENGAN KONSEP PENGGAYAAN MEWAH INTERIOR DESIGN FAMILY SPA & REFLEXOLOGY WITH LUXURY OF CONCEPT STYLE

PERANCANGAN INTERIOR SPA & REFLEKSI KELUARGA DENGAN KONSEP PENGGAYAAN MEWAH INTERIOR DESIGN FAMILY SPA & REFLEXOLOGY WITH LUXURY OF CONCEPT STYLE
Read more
2016, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199

2016, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199
Read more
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
Read more
Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21. Jatinangor. Sumedang Jawa Barat

Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21. Jatinangor. Sumedang Jawa Barat
Read more
PA.Plg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PA.Plg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Read more
Laporan Keuangan Dengan Laporan Auditor Independen 31 Desember 2002 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001 (Mata Uang Indonesia) PT BANK BUKOPIN

Laporan Keuangan Dengan Laporan Auditor Independen 31 Desember 2002 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001 (Mata Uang Indonesia) PT BANK BUKOPIN
Read more
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: B-97

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: B-97
Read more
Implementasi Data Mining untuk Menentukan Kombinasi Media Promosi Barang Berdasarkan Perilaku Pembelian Pelanggan Menggunakan Algoritma Apriori

Implementasi Data Mining untuk Menentukan Kombinasi Media Promosi Barang Berdasarkan Perilaku Pembelian Pelanggan Menggunakan Algoritma Apriori
Read more
BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN
Read more
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG
Read more
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
Read more
K

K
Read more
PENENTUAN TINGKAT RADIASI DAN RADIOAKTVITAS LINGKUNGAN DI KAWASAN PUSAT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA DI DAERAH PAITON

PENENTUAN TINGKAT RADIASI DAN RADIOAKTVITAS LINGKUNGAN DI KAWASAN PUSAT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA DI DAERAH PAITON
Read more
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;
Read more
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Read more
LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N K E N D A L NOMOR 22 TAHUN 2000 SERI C NOMOR 1

LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N K E N D A L NOMOR 22 TAHUN 2000 SERI C NOMOR 1
Read more
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa Pekanbaru) dibawah

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa Pekanbaru) dibawah
Read more
Keuangan Khusus 1BKK1. senilai Rp 9 miliar lebih yang clrcoret atau ditiailakan. Selain hat tersebut. seiumlah. mata anggaran lugi diverlrrkast

Keuangan Khusus 1BKK1. senilai Rp 9 miliar lebih yang clrcoret atau ditiailakan. Selain hat tersebut. seiumlah. mata anggaran lugi diverlrrkast
Read more
2016

2016
Read more