Audit Investigasi Korupsi Korporasi PENERAPAN PERATURAN PERUNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KORPORASI
Oleh: Abdul Fickar Hadjar, SH., MH (Praktisi, Staf Pengajar FH Univ Trisakti) Disampaikan pada Pelatihan Audit Investigatif “Kecurangan pada Korporasi dan Aspek Legal Tindak Lanjut Temuannya”, Hotel Sari Pan Pasific, 26-27 Mei 2009
PENDAHULUAN • Perkembangan ekonomi mengikuti perkembangan masyarakat secara global, kompleksitasnya memunculkan ikutan lahirnya kejahatan-kejahatan dgn modus operandi yg canggih (sophisticated) dan rumit (complicated), yg tdk hanya dilakukan oleh individu, ttpi jg oleh korporasi (badan usaha/pers); • Korporasi tak terbatas pd perusahaan swasta, ttp jg pershaan milik pemerintah, atau kerjasama diantara keduanya ataupun pemberian modal / masuknya modal pemerintah kedalam usaha swasta yg menyebabkan modal/asset pemerintah dikelola swasta. • Tak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan, shg tentu saja ada konsekwensi hukum atasnya melalui penerapan sanksi pidana. PENGERTIAN KORUPSI • Black Law Dictionary: Korupsi adalah suatu perbuatan yg dilakukan dgn maksud utk memberikan suatu keuntungan yg tdk sesuai dgn kewajiban resmi dan hak-hak dr pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya utk mendapatkan sesuatu keuntungan utk diri sendiri atau org lain, bersamaan dgn kewajibannya dan hak-hak pihak lain; • Syed Husein Alatas: corruption is the abuse of trust in the interst of private gain (penyalahgunaan amanah utk kepentingan pribadi); • World Bank : Korupsi adalah an abuse of public power for private gains. UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 • Menurut Jenisnya berdasar UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Pengertian Korupsi tdk hanya perbuatan yg merugikan keuangan ngr atau perekonomian sj, ttpi jg menyangkut perbuatan lain, spt: penyuapan, penggelapan, pemalsuan, merusak brg bukti, ato pemerasan dlm jabatan, gratifikasi dll. • Pasal 2 : Setiap org secara melawan hukum memperkaya diri / org lain / suatu korporasi, yg DAPAT merugikan keuangan ngr ato perekonomian ngr, dipenjara minimal 4 th dan maksimal 20 th & denda minimal Rp.200 jt dan maksimal Rp. 1 milyar; • Dalam keadaan tertentu (dana keadaan bahaya, bencana alam, kerusuhan sosial, krisis ekonmi & moneter, & pengulangan TPK) dapat dijatuhkan pidana mati (Psl 2 ayat (2); • Pasal 3: setiap org dgn tujuan menguntungkan diri/ org lain/ korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ato sarana, yg ada pdnya krn jabatan / kedudukan, dpt merugikan
keuangan ngr ato perekonomian ngr, dipidana seumur hidup ato penjara min 1 th ato maksimal 20 th dan/ato denda minimal Rp.50 jt maksimal Rp.1 Milyar; SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI • Berdasar UU No. 31 /1999 jo UU No. 20/2001: • SUBJEK HUKUM tindak pidana korupsi adalah: setiap orang atau korporasi (Psl 2 ayat (1) dan Pasal 3) • Subjek Hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya orang perseorangan secara individu (kapasitasnya sebagai orang swasta / pegawai negeri), tetapi juga suatu korporasi. • Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa jika TP korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan pemidanan dapat diberikan kepada : (1) Korporasi dan /atau (2) Pengurusnya. • Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa TP Korupsi dilakukan oleh Korporasi, apabila tindak pidana tsb dilakukan oleh orang-orang yg berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tsb baik sendiri maupun bersama-sama. PENGERTIAN KORPORASI • Corporatie (Belanda), Corporation (Inggris), korporation (Jerman) berasal dari bahasa latin corporatio yg berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau DKL yaitu: badan yang dijadikan orang, badan yg diperoleh dgn perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yg terjadi menurut alam. • Pengertian korporasi erat kaitannya dgn terminologi Badan Hukum (rechtpersoon) yg ada dalam hukum perdata. • UU 31/1999 jo UU No.30/2001: Korporasi adalah kumpulkan orang dan atau kekayaan yg terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA UU No. 8 / 1984 ttg Perindustrian; UU No. 8 /1995 ttg Pasar Modal UU No. 23/1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 5/1997 ttg Psikotropika UU No. 22/1997 ttg Narkotika UU No. 31/1999 jo 20/2001 ttg Pemberantasan TP Korupsi UU No. 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 8/1999 ttg Perlindungan Konsmen UU No. 15/2002 ttg TP Pencucian Uang Korporasi diterima sbg subjek hukum dan = SH lain (manusia)
3 MODEL Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi 1. PENGURUS KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA, PENGURUSLAH YANG BERTANGGUNG JAWAB;(asas: societas/universitas delinquere non potese / BH tdk dpt melakukan TP) 2. KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA, PENGURUSLAH YANG BERTANGGUNG JAWAB;(alat perlengkapan Korporasi yg berdasarkan AD bertindak = korporasi, mk pengurus bertanggung jawab )
3. KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA, KORPORASI JG YG BERTANGGUNG JAWAB (ada keuntungan yg diterima tdk hanya oleh pengurus, tp jg oleh korporasi) Pengertian MELAWAN HUKUM dalam Penjelasan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 • Tidak saja sebagai melawan hukum formil, yaitu perbuatan bertentangan dgn peraturan perUUan yg tertulis, ttp jg bertentangan dgn peraturan tdk tertulis (MH materil), yaitu perbuatan tercela, atau melanggar kepatutan dalam masyarakat. • PMH materiil (Penjelasan Psl 2 ayat (1) UU No. 31/1999) berdasarkan Keputusan MK No.003 /PUU-IV/2006 dinyatakan tdk mempunyai kekuatan hukum mengikat. PENDAPAT MA TENTANG MELAWAN HUKUM • Meskipun PMH materiil telah dibatalkan MK, dalam putusan-putusannya MA mendasarkan pada DOKTRIN & Yurisprodensi, antara lain: • DOKTRIN: Dr. Indriyanto Seno Adjie, SH.MH. dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana" Edisi Pertama, halaman 14 mengemukakan "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil ; • Yurisprodensi: Putusan MA RI tanggal 28/12/1983 No.275 K/Pid/1983, Pengertian KEUANGAN NEGARA dlm Penjelasan UU No. 31 /1999 jo UU No. 20 / 2001 • Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yg dipisahkan atau yg tdk dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayan negara dan segala hak dan kewajiban yg timbul karena: • a. Berada dlm penguasan, pengurusan dan pertangung jawaban pejabat ngr, baik di tkt pusat maupun daerah; • b. Berada dlm penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, BH dan perusahaan yg menyertakan modal negara, atau perusahaan yg menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara. Pengertian Keuangan Negara menurut UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara • Psl 1 angka 1: • Semua hak dan kewajiban negara yg dpt dinilai dgn uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dgn pelaksanaan hak dan kewajiban tsb. • Psl 2: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : • a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; • b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; • c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; • f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; • h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
• i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pendekatan UU No.17/2003 merumuskan Keuangan Negara meliputi • Pertama dr Sisi objek:Semua hak dan kewajiban negara yg dpt dinilai dgn uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dgn pelaksanaan hak dan kewajiban tsb. • Kedua dr Sisi Subjek: meliputi seluruh objek sbgmana disebut diatas yg dimiliki ngr dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahan Negara/Daerah, dan Badan yg ada kaitannya dgn keuangan negara. • Dr sisi proses KN mencakup seluruh rangkaian kegiatan dgn pengelolaan objek mulai dr perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, s/d pertanggung jawaban. • Ketiga dr Sisi Tujuan: meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yg berkaitan dgn pemilikan dan/atau penguasaan objek tsb dlm rangka penyelenggaraan negara. • UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, pengertian KU lebih rinci, yg termasuk jg kebijakan pengelolaan KU, tetapi • UU No. 31/1999 ttg TP Korupsi, pengertian KU lebih luas, karena termasuk keuangan yg berada dlm penguasan, pengurusan & pertanggung jawaban tdk sj BUMN/BUMD, ttp jg Yysn, badan hukum dan perusahaan yg menyertakan modal ngr atau pers yg menyertakan modal pihak 3 berdasarkan perjanjian dgn Ngr. Prinsip-prinsip / Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara (UU No. 19/2003 tentang BUMN) • Psl 5 ayat (3) dan Pasl 6 ayat (3) UU 19/2003: • Direksi maupun Komisaris & Dewan Pengawas dlm melaksankn tugasnya disamping mematuhi AD BUMN, peraturan perUUan, wajib jg melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi , kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran; • Mengingat berdasar Psl 4 ayat (1): Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan. • Asas-asas umum ini hrs menjadi kerangkaacuan & pembatas agar dlm setiap pengelolaan KN lebih terarah & dpt dipertanggung jawabkan secara hukum. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Bagi lingkungan BUMN atau korporasi yg mengelola aset/kekayaan negara, maka asas-asas umum tsb tdk hanya sekedar menjadi kerangka acuan & pembatas dlm pengelolaan keuangan negara, ttp jg merupakan upaya mewujudkan clean corporation dan good corporate managers; • Salah satu kelemahan (weakness) dlm memberantas korupsi adalah kurangnya kesadaran thdp asas-asas ttg good governance & general principles of good administration di sektor publik serta asas-asas good corporate governance di sektor privat. (Muladi 2005) • UU No.17/2003 yg merupakan penjabaran Psl 23C UUD 45 perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tsb kedlm asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yg baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : 1. akuntabilitas berorientasi pada hasil (out come);
2. profesionalitas; 3. proporsionalitas; 4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; 5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rugi : adalah (1) terjual dsb kurang dr modal, tdk mendapat laba (2) kurang dr modal (karena menjual lebih rendah dr harga pokok) (3) tidak mendapat faedah (manfaat), tdk memperoleh suatu yg berguna (4) sesuatu yg kurang baik, tdk menguntungkan (mudharat). Kerugian: (1) menanggung atau menderita rugi (2)perihal rugi (3)sesuatu yg dianggap mendatangkan rugi (4) ganti rugi. Kesimpulan: • Rugi dpt bersifat materil (kuatitaif) atau non materil (kualitatif) • Kerugian Materiil : kerugian yg dpt diukur dgn nilai uang berdasarkan parameter-parameter tertentu yg objektif & dpt diuji secara profesional. • Kerugian Non materil : bersifat subjektif dan sulit diukur dalam nilai uang. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA • Penjelasan Pasal 32 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TP Korupsi: • Yg dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yg sdh dpt dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yg berwenang atau akuntan publik yg ditunjuk. Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sbgmana dimaksud dlm UU No.31/1999, kerugian negara tsb dpt berbentuk: 1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan ngr/daerah (dpt berupa uang/barang) yg seharusnya tdk dikeluarkan; 2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan ngr/daerah lebih besar dr yg seharusnya menurut kriteria yg belaku; 3. Hilangnya sumber/kekayaan ngr/daerah yg seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan uang palsu, barang fiktif); 4. Penerimaan sumber/kekayan ngr/daerah lebih kecil/rendah dr yg seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tdk sesuai ukuran); 5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yg seharusnya tdk ada atau lebih besar dari yg seharusnya; 6. Timbulnya kewajiban negara/daerah yg lebih besar dr yg seharusnya; 7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yg seharusnya dimiliki / diterima menurut aturan yg berlaku; 8. Hak negara/daerah yg diterima lebih kecil dr yang seharusnya diterima. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA • Dalam UU No. 31/1999 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 disebutkan adanya terminologi “yag dapat merugikan keuangan negara” • Penjelasan Pasal tersebut:
• Kata “dapat” sblm frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukan bahwa TP Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya TP Korupsi cukup dgn dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yg sdh dirumuskan, bukan dgn timbulnya akibat. • Pasal 4 UU No. 31/1999: Pengembalian kerugian keuangan ngr atau perekonoian ngr tdk dpt menghapuskan dipidananya pelaku sbgmn dimaksud Psl 2 ayat (1) dan Psl 3. YURISPRODENSI MA Tentang Kerugian Keuangan Negara • Putusan MA RI No. 813.K/Pid/1987 tgl 29 Juni 1987 dlm perkara a/n Terdakwa Ida Bagus Wedhayang, yg menentukan bahwa: • “Jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa tsb tdk erlu pasti jumlahnya, sdh cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”. • Putusan MA RI No.1401.K/Pid/1992 tgl 29 Juni 1992 menentukan bahwa: • “Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas tdk adanya dasar hukum bagi tuntutan JPU thdp terdakwa, krn terdakwa elah mengganti rugi, shg kesalahan terdakwa dianggap tdk ada lagi, hal ini meuurut MA adalah SALAH, krn meskipun uang yg dipakai terdakwa tanpa hak & melawan hukum itu telah dikembalikan, ttp sifat melawan hukum dr perbuatan terdakwa tsb tetap ada, tdk hapus dan tdk dpt dianggap pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa. Terdakwa tetap dpt dituntut sesuai hkm berlaku. SANKSI Tindak Pidana bagi Korporasi Dalam TPKorupsi UU No. 31/1999 joUU No. 20/2001 • Pasal 2 : Setiap org secara melawan hukum memperkaya diri / org lain / suatu korporasi, yg DAPAT merugikan keuangan ngr ato perekonomian ngr, dipenjara minimal 4 th dan maksimal 20 th & denda minimal Rp.200 jt dan maksimal Rp. 1 milyar; • Dalam keadaan tertentu (dana keadaan bahaya, bencana alam, kerusuhan sosial, krisis ekonmi & moneter, & pengulangan TPK) dapat dijatuhkan pidana mati (Psl 2 ayat (2); • Pasal 3: setiap org dgn tujuan menguntungkan diri/ org lain/ korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ato sarana, yg ada pdnya krn jabatan / kedudukan, dpt merugikan keuangan ngr ato perekonomian ngr, dipidana seumur hidup ato penjara min 1 th ato maksimal 20 th dan/ato denda minimal Rp.50 jt maksimal Rp.1 Milyar; SANKSI PIDANA POKOK & TAMBAHAN YG DAPAT DIJATUHKAN KEPADA KORPORASI • Pasal 20 ayat (7) • Pidana Pokok yg dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dgn ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) • Pasal 17 • Selain pidana pokok (dimaksud psl 2, 3, 5 s/d 14), terdakwa dpt dijatuhi pidana tambahan sbgmn dimaksud pasal 18. PIDANA TAMBAHAN • Jika terpidana (baik orang maupun korporasi) tdk dpt membayar uang pengganti paling lama dlm waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap, maka aset korporasi dan pengurus yg bertanggung jawab secara pidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tsb. • Pasal 18 ayat (1):
• Selain pidana tambahan dlm KUHP, jg pidana tambahan berupa: • a. perampasan brg bergerak yg berujud / tdk berujud /brg tdk bergerak yg digunakan untuk atu yg diperoleh dr TP Korupsi, termasuk persh milik terpidana dimana TP dilakukan, jg dr brg yg menggantikan brg brg tsb. • b.pembayaran uang pengganti yg jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yg diperoleh dr tindak pidana Korupsi; • c.penutupan seluruh atu sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; • d.pencabutan seluruh atau sebagian hak-haktertentu atau penghapusan seluruh/ sebagian keuntungan tertentu, yg tlh atau dpt diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. STUDY KASUS KORUPSI KORPORASI • P U T U S A N No. 1384 K/Pid/2005 a/n Terdakwa NURDIN HALID • Sebagai Ketua KDI (Koperasi Distribusi Indonesia) tidak menyetorkan penjualan gula kepada BULOG. • POSISI KASUS: • KDI tidak mengembalikan hasil penjualan minyak goreng ke BULOG sebesar Rp.169.710.699.839,- karena dilarang oleh Terdakwa, dgn maksud Terdakwa mempergunakan sebagai modal kerja.Terdakwa menginsyafi dan menyadari bahwa ia tidak mempunyai hak untuk menahan dan tidak mengembalikan dana hasil penjualan minyak goreng tersebut kepada BULOG. Bahwa walaupun permohonan izin dari Terdakwa untuk menjadikan hasil penjualan minyak goreng tersebut sebagai modal kerja KDI ditolak Menperindag, tetapi Terdakwa tetap tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak goreng tersebut kepada Bulog Unsur SETIAP ORANG : Nurdin Halid (NH) Unsur MELAWAN HUKUM: NH tidak mempunyai hak menahan hasil penjualan gula Bulog, kerna permohonanya utk menahan uang setoran ke BULOG telah ditolak Menperidag; Unsur MEMPERKAYA DIRI / ORANG LAIN / KORPORASI: Hasil penjualan gula dipergunakan modal kerja KDI; Unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA /PEREKONOMIAN NGR: Merugikan keuangan Negara cq BULOG sejumlah Rp.169.710.699.839,(fakta-fakta yg memenuhi unsur didukung oleh keterangan Saksi dan bukti-bukti dokumen) Note: Ditingkat PN dibebaskan, putusan dianggap kolektif, putusan Badan; MA mendasarkan unsur PMH pada Doktrin & Yurisprodensi.
