AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN

Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN Kusnandi1, Budi Santoso2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [email protected] ABSTRAK Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Namun disamping nilai ekonomi yang didapat, tidak jarang aset HKI tersebut memunculkan beragam potensi risiko seperti risiko hukum dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan HKI apabila aset HKI tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Dalam hal ini, konsep audit HKI menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dan/atau meminimalisasi risiko kerugian bisnis terhadap aset perusahaan. Penelitian menganalisis mengenai konsep Audit HKI yang berbasis pada risiko kerugian bisnis yang diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan dalam mengelolaan aset-aset HKI miliknya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan sebagai strategi kebijakan internal perusahaan dalam mengantisipasi beragam risiko kerugian. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur. Berdasarkan penelitian perlu diadakannya suatu usaha untuk mengkaji kembali terhadap posisi tawar yang diberikan dari audit HKI yang lebih mengedepankan risiko-risiko bisnis dimana secara bersamaan akan menghasilkan nilai dan keuntungan ekonomi bagi pemilik perusahaan. dan secara praktisi, para pengusaha perlu membuat divisi/departemen khusus dalam struktur organisasinya menjadi bagian dalam pengelolaan aset perusahaan dalam bentuk kekayaan intelektual serta membangun sistem perlindungan secara mandiri terhadap aset HKI tersebut untuk mencegah atau meminimalisir risiko-risiko kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran hukum HKI. Kata Kunci: Aset Perusahaan; Audit HKI; Hak Kekayaan Intelektual; Manajemen Risiko; Risiko Bisnis.

1 2

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden

85



A. Pendahuluan

Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.3

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7

Dimana terdapat nilai ekonomi yang besar pada

Tahun 1994 meratifikasi “Agreement Establishing

setiap HKI tersebut bila dimanfaatkan dengan baik

the World Trade Organization” (Persetujuan

dan benar.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan

Kepemilikan nilai ekonomi yang ditambah dengan

sebagai lampirannya adalah Trade Related Aspects

manfaat

of Intellectual Property Rights) dan juga dengan UU

menumbuhkan

No. 5 Tahun 1994 telah diratifikasi United Nations Bangsa-Bangsa

yang

konsepsi

dapat

dinikmati

kekayaan

(property)

terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha,

Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan

ekonomi

karya-karya itu dikatakan sebagai bentuk aset tidak

tentang

berwujud (intangible assets) perusahaan.4

Keanekaragaman Hayati). Dengan Keputusan

Pengakuan dan perlindungan hukum hak

Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Ratifikasi Paris

kekayaan intelektual sebagai aset organisasi

Convention for the Protection of Industry Property

perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan

(Konvensi Paris).

meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa

Persetujuan TRIPs juga mengacu pada

harus dilakukannya penyimpangan hukum, atau

“Treaty on Intellectual Property in Respect of

dengan adanya pengakuan dan perlindungan

Integrated Circuits” (Washington Treaty). Selain itu

hukum tersebut dapat pula menjadikan aset

pemerintah Indonesia juga meratifikasi “Berne

perusahaan tersebut berada dalam posisi aman

Convention for the Protection of Artistic and Literary

dan jauh dari risiko bisnis yang berujung pada risiko

Works” (Konvensi Berne tentang Perlindungan

kerugian.

Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997 dan “World Intellectual Property

Organization

Copyrights

Treaty”

(Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Konsekuensi

dari

ratifikasi

tersebut,

pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan

terhadap

Hak

atas

Kekayaan

Intelektual tersebut. pada mulanya yang termasuk

Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana diBidang Ekonomi, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 37 4 http://duniakuro.wordpress.com/?s=Sejarah+HAKI+%28 dedikasi+peringatan+hari+HAKI+sedunia+26+April+ 2011%29, diakses Rabu, 11 September 2013 3

HKI hanyalah Hak Paten, Hak Merek dan Hak Cipta namun perkembangan akhir-akhir ini termasuk juga 86



Bagan 1 Jenis-Jenis Aset Tidak Berwujud (Intangible Assets) Aset Tidak Berwujud

Intellectual Capital

Hak Kekayaan Intelektual      

Paten Merek/Merek Dagang Hak Cipta Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  Perlindungan Varietas Tanaman

   

Sumber daya Manusia Pengetahuan Bisnis Inovasi Bisnis Hubungan Bisnis (Kontrak, Perizinan, Perjanjian Lisensi, waralaba, keagenan, perjanjian bebas persaingan)

Nama Baik (Goodwill)

 Keuntungan jangka panjang dari aset yang tidak diidentifikasi (aset-aset yang tidak mampu diidentifikasi secara tersendiri dan diakui secara khusus)

Sumber: dikutip dari Sharyn Ch’ang & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing: A Raod to Riches, Hournal of

Research and Pratice

in Information Technology, Vol. 35,No.3, August 2003

Aset Kekayaan Intelektual sering menjadi

bisa bernilai beberapa juta dolar seperti ‘toys.com’

salah satu aset yang paling berharga yang dimiliki

dilelang di $ 5,1 juta dan ‘sex.com’ dijual seharga $

oleh sebuah perusahaan. Sebagai contoh baru-

11 juta. Meskipun fenomena ini adalah keadaan

baru ini perusahaan Apple telah memenangkan

ekstrem terhadap sebuah bisnis, namun saat ini

sengketa pelanggaran HKI di Peradilan terhadap

memang banyak bisnis menghasilkan keuntungan

perusahaan Samsung dengan lebih dari $ 1 milyar

yang

atas pelanggaran yang disengaja pada desain

intelektual mereka .5

Apple dan penggunaan patennya. Selain itu

Perusahaan

signifikan

dari

kepemilikan

sebagai

kekayaan

institusi

bisnis

perusahaan Coca Cola yang mempunyai rahasia

seharusnya jeli dan waspada terhadap pengelolaan

dagang yang berharga dan terkenal serta dijaga

inventarisasi aset yang dicatatkan dan dituliskan

ketat untuk kepentingan bisnis perusahaannya.

dalam pembukuan perusahaan yang bertujuan

Coca Cola telah menolak untuk mengungkapkan

mendeteksi risiko kerugian yang lebih besar

rahasia dagangnya yang lebih dari puluhan tahun

dikemudian hari.

walaupun atas dua kali perintah pengadilan. Begitu

pula

Merek

dagang

Google

diperkirakan bernilai 27 % dari total nilai

5

perusahaan sekitar $ 44 miliar. Nama domain juga 87

Stacey & Halpern, etc, Protecting your Company’s Intellectual Property Through an IP Audit: a Guide for Small to Mid-Sized Businessess,(USA: Execsense, Inc. 2012) pages.iii



Berkaitan dengan ketertiban administrasi

Pembukuan ini merupakan pencatatan-

dan pembukuan bagi perusahaan telah diatur

pencatatan mengenai “keadaan kekayaannya”,

memiliki catatan kekayaannya, baik berupa aset

pencatatan-pencatatan mana harus diwujudkan

berwujud maupun aset tidak berwujud, dimana hal

sedemikian rupa, sehingga dari pencatatan itu

tersebut saat ini telah diatur secara khusus dalam

setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan

pasal 6 KUHD, yaitu:

kewajiban-kewajibannya,

tentu

dengan

mana

terhadap

suatu perusahaan, iapun tentang keadaan

pengusaha

kekayaannya dan tentang segala sesuatu

(mengadakan pelbagai perjanjian-perjanjian dan

berkenaan

sebagainya).6

perusahaan

itu

selalu

ketiga

barang

“Setiap orang yang menyelenggarakan

dengan

pihak-pihak

sudah

berhubungan

hukum

diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan

Pengelolaan aset kekayaan intelektual

perusahaan, membuat catatan dengan

belum terkelola secara maksimal oleh sebagian

cara demikian, sehingga sewaktu-waktu

besar perusahaan di Indonesia. Hal ini terbukti dari

dari catatan itu dapat diketahui segala hak

masih maraknya kasus pelanggaran dan sengketa

dan kewajibannya.”

dibidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Sebanyak 192 kasus pelanggaran terjadi dalam

Pembukuan

atau

pencatatan

aset

periode Juli-Desember 2008.7 112 kasus ditangani

perusahaan saat ini telah diatur secara khusus

polisi dan 80 kasus ditangani kejaksaan.

didalam UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen

Begitu pula dengan kasus pelanggaran HKI

Perusahaan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal

yang

ditangani

oleh

Direktorat

Penyidikan

8 ayat (1) jo. Pasal 5 UU No. 8 tahun 1997, yaitu:

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

“Setiap perusahaan wajib membuat catatan

Kementerian Hukum dan HAM menangani 33

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

kasus dengan klasifikasi pelanggaran hak Cipta 2

sesuai dengan kebutuhan perusahaan.”

kasus, Merek 26 kasus dan Desain Industri 5 kasus.

Pasal 5 menjelaskan:

Sedangkan

melalui

Tim

Nasional

Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) menangani 121 perkara

“Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan

6

kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan

7

dengan kegiatan usaha suatu perusahaan”. 88

R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia: Jilid I, cet. ke-9, (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), hlm. 31. http://life.viva.co.id/news/read/53933indonesia_masuk_daftar_hitam_as, diakses pada 11 September 2013.



HKI pada tahun 20118. Sementara pada tahun

Kegiatan audit berupa pengelolaan dan

2012 Ditjen HKI menangani per bulan Mei

inventarisasi Hak Kekayaan Intelektual adalah

sebanyak 44 kasus9. Belum lagi jumlah sengketa

bagian dari manajemen risiko bisnis organisasi

perdata HKI di Pengadilan Niaga dan Pengadilan

perusahaan. Kegiatan identifikasi dan pengelolaan

Negeri.

terhadap risiko-risiko tersebut penting karena pada Pelanggaran terhadap HKI tersebut dapat

dikelola

tingkat

dengan

menghadapi berbagai macam risiko atas berbagai

mekanisme audit Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

kegiatan bisnis yang dilakukan maupun akibat dari

Audit HKI merupakan suatu prosedur mengkaji

keputusan manajemen yang ambil.

ulang

risiko

hukumnya

dasarnya setiap hari organisasi perusahaan akan

(review) terhadap kebijakan-kebijakan

Risiko merupakan ketidakpastian terhadap

pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual serta

probabilitas

prosedur

organisasi

dampak dari peristiwa tersebut apabila benar-benar

(perusahaan) untuk mengidentifikasi, memperoleh

terjadi yang dapat memiliki pengaruh material

dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya dan

terhadap

melindungi organisasi tersebut dari HKI orang

perusahaan.12

yang

digunakan

oleh

terjadinya

pencapaian

suatu

peristiwa

tujuan

serta

organisasi

lain.10 B. Metode Penelitian

Penggunaan Audit HKI yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah proses

Metode pendekatan yang digunakan oleh

untuk mengantisipasi perusahaan dari risiko negatif

peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan

akibat dari ketidaktahuan kewajiban yang harus

yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian

dipenuhi perusahaan berkaitan dengan HKI pihak

hukum dengan menggunakan metode pendekatan

lain. Dengan kata lain, tujuan lain dari audit HKI ini

teori atau konsep dan metode analisis yang

adalah untuk memberikan semua kenyamanan

termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis13.

dalam berusaha.11

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan

8

9

perundang-undangan,

Annual Report Laporan Tahuan 2011 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, (Jakarta; Ditjen HKI, 2011) hlm. 51

pendekatan

konsep,

pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah.

http://jogja.okezone.com/read/2012/07/10/661440/pem erintah-tangani-44-kasus-pelanggaran-hki, diakses pada 10 September 2013 10 William W Cochran, Intellectual Property Audits, Makalah tanpa tahun. 11 Budi Santoso, Hukum Hak Cipta, Catatan Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro Semarang, 2013

12

13

89

Ardeno Kurniawan, Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi, (Yogyakarta: BPFE- UGM, 2012) hlm. 65 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Peran

dan

Kedudukan

Sebagai Sarana

dikarenakan kompleksitasnya material-material dari

Audit

HKI

kekayaan intelektual yang tidak cuma sebatas

Antisipasi dan/atau

bentuk produk dari perwujudan HKI semata.

Minimalisasi Risiko Kerugian Bisnis

2.

Peran Audit HKI Sebagai Evaluasi Kegiatan Bisnis

a. Posisi Audit HKI dalam Perusahaan Pemahaman terhadap audit HKI karena

Tujuan perlindungan aset perusahaan

persaingan bisnis yang semakin kompetitif dan

adalah

untuk

menjaga

keamanan

dan

didorong oleh inovasi yang cepat, kesadaran

keberlangsungan kegiatan usaha, memberikan

perusahaan mulai muncul dengan memposisikan

kepastian hukum, serta melindungi perusahaan dari

audit kekayaan intelektual lebih dekat ke dalam

gangguan pihak lain. Salah satu metodologi untuk

bagian dari struktur perusahaan.

melakukan perlindungan aset tersebut dilakukan

Secara garis besar ada tiga alternatif posisi

melalui proses audit HKI. Secara umum, audit HKI

atau kedudukan dari Internal Auditing (pihak yang

sebagai inspeksi kekayaan intelektual yang dimiliki,

melakukan auditing disebut Auditor) dalam struktur

digunakan, atau diperoleh dalam bisnis perusahaan

organisasi

serta review terhadap pengelolaan, pemeliharaan,

perusahaan14

yaitu:

organisasi

perusahaan. Yaitu: 1) Internal Auditing berada di bawah Dewan Komisaris

2)

pemanfaatan, dan penegakan hukum HKI.

Internal Auditing

Menurut Leslie J. Lott15 Pertimbangan

berada di bawah Direktur Utama 3) Internal

waktu yang tepat bagi perusahaan melakukan audit

Auditing berada di bawah Kepala Bagian Keuangan

kekayaan intelektual sebagai bagian dari evaluasi

dan Divisi Hukum.

kegiatan bisnisnya adalah: a) Manajemen Baru

Audit HKI dapat juga dilakukan oleh para

Kekayaan Intelektual, b) Merger, Akuisisi, Joint

staf atau personil internal perusahaan yang bukan

Venture,

c)

Pengalihan

atau

Kepentingan

advokat/konsultan HKI apabila mereka memiliki

Penugasan Kekayaan Intelektual, d) Program

pengetahuan yang mumpuni tentang HKI untuk

Perjanjian Lisensi (Perizinan), e) Perubahan

melakukan proses auditing yang diperlukan dalam

Signifikan dalam Peraturan Perundang-undangan,

kegiatan audit kekayaan intelektual perusahaan.

f) Transaksi Keuangan yang Melibatkan Kekayaan

Biasanya personil internal perusahaan itu dapat

Intelektual, g) Launching produk atau jasa baru

berasal dari divisi keuangan atau divisi pemasaran

dalam bisnis.

atau divisi penelitian dan pengembangan teknologi 15

dan divisi desain graphis atau engineering. Hal ini Manahan Nasution, Sekilas tentang Internal Auditor, makalah,( Sumatra: FE USU, 2003), hlm. 4 14

90

Leslie J Lott, Taking Stock of an Intellectual Property Inventory: How to Conduct an Intellectual Property Audit, sumber: http://www.patenfla.com/article/ipaidut.htm. 1998, Lott&Friedland, P.A., Miami, FL, tanpa halaman, diakses pada 14 November 2013


a. Ruang


Lingkup

direkomendasikan. Singkatnya, tiga tahap audit

Identifikasi

kekayaan Intelektual sebagai berikut berikut:

Pelaksanaan Audit HKI Setiap

audit

kekayaan

intelektual

memfokus dirinya pada empat kajian utama16. Pertama, advokat / konsultan HKI atau personil intern perusahaan dalam melakukan auditing HKI perlu mengidentifikasi terlebih dahulu semua aset kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, advokat / konsultan HKI atau personil intern perusahaan mengidentifikasi setiap masalah

yang

ada

sehubungan

dengan

kepemilikan hak kekayaan intelektual atau setiap kekeliruan

dalam

pemberlakuan

kekayaan

intelektual perusahaan. Sedangkan yang keempat, advokat/konsultan

HKI

atau

personil

intern

perusahaan mesti mengidentifikasi aset kekayaan intelektual yang tidak dilindungi hukum HKI. 3. Mekanisme Pelaksanaan Audit HKI yang Bertujuan Untuk Mencegah Terjadinya Risiko Kerugian Bisnis a. Pra-Kondisi auditing HKI Ruang lingkup audit kekayaan intelektual akan tergantung pada alasan mengapa perusahaan menginginkan untuk melakukan audit. Apabila audit kekayaan intelektual dilakukan sebagai bagian dari perumusan atau review terhadap keseluruhan strategi bisnis dalam pengelolaan aset, maka masing-masing

16

modul

di

dibawah

ini

Nancy Baum Delain, The Intellectual Porperty Audit, Les Nouvelles, Vol. 38 No. 4,193-200, Dec. 2003, tanpa halaman.

91



Tabel Audit Hak Kekayaan Intelektual AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

Ruang Lingkup & diagnosa pengelompokan HKI

Riset dan pengumpulan secara terperinci

Analisis dan pelaporan

Ruang Lingkup Audit

Riset

analisis

Diagnosa pengelompokan Aset HKI

Pemeriksaan/Verifikasi

Penilaian (optional)

Cakupan proyek pengelompokan kategori aset HKI

Pemeriksaan dan memverifikasi Data Aset Kekayaan Intelektual

Pelaporan akhir dan portfolio kekayaan intelektual

TAHAPAN

MODUL

PENYERAHAN

Sumber: Sharyn Ch’ang & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing: A Road to Riches, Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol. 35 No. 3, Agustus 2003, hlm. 174

negara yang relevan, tujuan-tujuan yang diinginkan,

b. Pelaksanaan audit HKI berbasis risiko Pelaksanaan audit HKI berbasis risiko

dan hasil-hasil yang diinginkan dari pekerjaan

secara lebih menyeluruh dilaksanakan dengan melalui

beberapa

tahap,

audit17.

sebagaimana

Sebagaimana

digambarkan dibawah ini.

keumuman

struktur

perusahaan terdapat beberapa divisi, sehingga setiap divisi akan melakukan dan menghasilkan

Step

1:

Menginventarisasi

Hak

material-material bisnis yang berkaitan dengan hak

Kekayaan

kekayaan intelektual. Sehingga bisa diinventarisasi

Intelektual perusahaan Tim auditor kekayaan intelektual biasanya

hak kekayaan intelektual berdasarkan: a) Divisi

dimulai pekerjaannya dengan membuat daftar rinci

Sales dan Marketing, b) Divisi Personalia (Human

tentang modifikasi untuk jenis dan ukuran bisnis perusahaan, hukum HKI yang relevan dari setiap

17

92

The World Intellectual Property Organisation, Module 10: IP Audit, (World Intellectual Property Organisation: WIPO), tanpa halaman.



Resources Department), c) Divisi Legal (Kontrak

pengetahuan (know how) atau

dan Administratif), d) Divisi Graphis, produksi dan

perbantuan

pelayanan

agreements),

informasi,

e)

Divisi

Research,

teknik f)

(technical Perjanjian

assistance Desain

pengembangan,

Pengembangan), f) Semua Departemen atau Divisi

sengketa, h) perjanjian waralaba, i) perjanjian

Perusahaan

royalti, j) perjanjian pemasaran, k) Perjanjian

Step 2: Mengkategorisasikan HKI berdasarkan

distribusi / Distributor, l) Perjanjian perwakilan

kelas masing-masing

penjualan,

Tentukan setiap bagian HKI milik perusahaan

manajemen, n) perjanjian outsourcing,o) perjanjian

kepada salah satu dari empat kategori dibawah ini:

Pemeliharaan

a) Produk: setiap produk yang dipasarkan. b)

Pengalihan material, q) perjanjian pemrograman, r)

Proyek: setiap proyek yang masih dalam tahap

perjanjian kode escrow (sehubungan dengan

konseptual. c) Area fungsional: setiap kekayaan

perangkat lunak).

yang

berkaitan

dengan

m)

Perjanjian

dan

Engineering and Development (Penelitian dan

intelektual

g)

perjanjian

perjanjian dan

penyelesaian

Konsultasi

perbaikan,

p)

atau

Perjanjian

aktifitas

perusahaan yang berdampak pada lebih dari satu

Step 4: Mendeteksi pelanggaran hak kekayaan

produk atau proyek. d) Lain : setiap aset yang tidak

intelektual

sesuai dengan semua kategori diatas.

Mengkaji ulang segala kebijakan perusahaan sehubungan dengan penegakan hukum hak

Step 3 :Mengaudit kontrak / perjanjian yang

kekayaan intelektual sebagai sistem sendiri atau

berbeda

untuk menghormati hak hukum pihak lain. Jika aset

Bagian penting dari audit HKI adalah

HKI tersebut dimiliki oleh perusahaan maka suatu

mengidentifikasi dan menilai kecukupan ketentuan

audit dapat memberikan informasi mengenai

yang relevan dalam semua perjanjian yang

apakah aset yang dimaksud dilanggar oleh pihak

menyangkut perlindungan HKI. Bentuk-bentuk

lain.

kontrak/perjanjian tersebut sebagai berikut18: a) Perjanjian Lisensi, b) Perjanjian kerja atau

Step 5: Menyusun Laporan Audit HKI

perjanjian tugas dalam kedinasan, c) Perjanjian

Langkah

selanjutnya

adalah

Joint Venture dan Perjanjian Kolaborasi, d)

mempersiapkan penulisan deskripsi dari beragam

Perjanjian pemberian dana bantuan Penelitian dan

aset HKI yang telah di audit, dengan memberikan

Pengembangan, e) Perjanjian Alih teknologi, atau

rincian teknis tambahan dan spesifik dari setiap aset tersebut, dengan menangkap kembali proses

18

IP Audit-WIPO, tanpa halaman.

93



dan kontribusi dari setiap aset kekayaan intelektual

risiko operasional ataupun risiko hukum dan risiko

dengan rincian signifikan.

reputasi apabila tidak menjaga dan mengelola

Setelah

dideskripsikan

aset

tersebut,

bahkan mempertahankan HKI perusahaan tersebut

kemudian mempersiapkan laporan tertulis untuk setiap

aset

HKI

dengan

review

dari pihak lainnya.

memakai

Audit HKI berbasis risiko lebih menekankan

pendekatan, a) kajian hukum. Menilai lanjutan dari

pada bagaimana posisi perusahaan agar tetap

keberlakuan dan pengakuan hukum hak kekayaan

waspada pada persaingan bisnis agar tidak

intelektual untuk setiap aset HKI yang ditemukan

terjerumus pada tindakan-tindakan pelanggaran

dalam auditing , di yuridiksi mana HKI tersebut di

hukum hak kekayaan intelektual ataupun dengan

daftarkan atau diajukannya aplikasi permohonan.

adanya risiko tersebut mampu mendeteksi potensi

b) kajian teknis. Tentukan apakah aset tersebut

keuntungan nilai dan ekonomi dari aset HKI yang

masih relevan dengan proses kegiatan bisnis

dimiliki

perusahaan atau operasi perusahaan. c) kajian

perusahaan mendapatkan royalti dari lisensi HKI,

komersial. Menilai kontribusi kompetitif aset

akibat dari tidak terkelolanya atau diabaikannya

(misalnya apakah hilangnya aset akan merugikan

peranan HKI bagi perusahaan.

perusahaan atau membantu pesaingnya).

2.

perusahaan,

Implementasi

misalnya

dan

semestinya

Langkah-Langkah

Pelaksanaan audit HKI bertujuan mencegah D. SIMPULAN DAN SARAN

risiko bisnis

1. Simpulan

Pelaksanaan audit HKI berbasis risiko

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukan

dapat dilakukan secara periodik tergantung dari

diatas, diperoleh simpulan sebagai berikut:

kebijakannya, namun dalam situasi-situasi dibawah

1.

Peran dan Kedudukan Audit HKI sebagai

ini, perusahaan mesti melakukan auditing HKI.

sarana antisipasi dan/atau minimalisasi risiko

siatuasi tersebut meliputi: a) sebelum berdirinya

kerugian bisnis

perusahaan

baru,

dimana

perusahaan

Hak Kekayaan intelektual telah menjadi

membutuhkan kesadaran terhadap aset tidak

komoditas bisnis yang signifikan saat ini, dimana

berwujud yang dimilikinya atau mungkin dibutuhkan

perusahaan tidak lagi memandang HKI sebagai

untuk dilindungi. b) ketika sebuah bisnis didirikan

aset

dijadikan

yang mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan

pelengkap dalam roda kegiatan bisnis. Namun HKI

baru, standar, atau prosedur baru yang berkaitan

telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

dengan kekayaan intelektual.c) ketika sebuah

kekuatan pasar dan ekonomi. Sehingga tidak

bisnis mempertimbangkan untuk melakukakan

sedikit perusahaan mengalami beragam risiko baik

pendekatan baru pemasaran, atau berencana

tidak berwujud yang hanya

94



2. Saran

untuk mere-organisasi perusahaan melalui merger, likuidasi, joint venture, dan kolaborasi usaha, d)

Berkaitan dengan hasil penelitian dan

ketika seorang personil perusahaan bertanggung

pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis

jawab pada pengelolaan kekayaan intelektual.

menyarankan:

Batasan review dalam melaksanakan audit HKI adalah

1. Dibuatnya tools yang lebih komperehsif

Pertama, tim auditor yang terdiri

dan divisi khusus berkenan dengan audit

advokat / konsultan HKI atau personil intern

HKI berbasis risiko. hal ini dikarenakan

perusahaan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu

keberadaan

semua aset kekayaan intelektual yang dimiliki oleh

perusahaan di Indonesia belum menjadi

perusahaan. Kedua, tim auditor mengidentifikasi

bagian signifikan yang terintegrasikan

setiap masalah yang ada sehubungan dengan

dalam struktur organisasi perusahaan,

kepemilikan hak kekayaan intelektual atau setiap

namun masih menjadi material terkecil dari

kekeliruan

internal

dalam

pemberlakuan

kekayaan

audit HKI pada mayoritas

audit

secara

keseluruhan,

hal

demikian

memberikan

intelektual perusahaan. ketiga, tim auditor mesti

sehingga

mengidentifikasi

indikasi bahwa audit HKI masih belum

aset

kekayaan

intelektual

perusahaan yang tidak dilindungi hukum HKI.

menjadi

Mekanisme auditing HKI yang mengarah

salah

perusahaan

satu dalam

strategi

bisnis

mengantisipasi

pada perlindungan perusahaan dari beragam risiko

perusahaan menghadapi beragam risiko

dimulai dari langkah pertama, menginventarisasi

kerugian bisnis ataupun dalam peningkatan

setiap aset Hak Kekayaan Intelektual perusahaan

komoditas keuntungan nilai dan ekonomi.

dari setiap divisi/departemen perusahaan. Langkah

Penulis berpandangan bahwa audit HKI

kedua, mengelompokan HKI berdasarkan kelasnya.

berbasis risiko merupakan bagian penting

Langkah ketiga, mengaudit setiap kontrak /

dalam tata kelola perusahaan khususnya

perjanjian

dilakukan

dalam mengamankan dan menginventarisir

meneliti dan

aset HKI yang tidak terlepaskan dari

mempelajari setiap aset HKI. langkah kelima,

perspektif ekonomi bahwa aset HKI yang

mendeteksi pelanggaran hak kekayaan intelektual

lebih memberikan manfaat nilai dan

perusahaan. Langkah keenam, menyusun Laporan

ekonomi bagi perusahaan daripada aset

Audit HKI.

berwujud lainnya.

yang

berbeda

perusahaan.langkah keempat,

yang

2. Materi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, saat ini, telah menjadi bagian integral dalam pendidikan hukum disetiap fakultas 95



hukum di beberapa Universitas Indonesia,

Hadisuprapto, Paulus, Peraturan Akademik dan

sehingga penulis menyarankan agar materi

Pedoman Penyusunan Tesis Magister

audit HKI bisa menjadi satu ilmu praktis

Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,

seperti halnya materi-materi hukum bisnis

Semarang:

lainnya, yang diajarkan khusus disetiap

Magister Ilmu Hukum Undip, 2009

Program

Pascasarjana

Fakultas Magister Ilmu Hukum program studi Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, 1990

A. Buku-buku

Hariyani, Iswi, Prosedur Mengurus HAKI yang

Budi Maulana, Insan & Dwi Koendoro BR, Komik tentang

Perlindungan

HAKI

Benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

di

2010

Indonesia, Jakarta: Yayasan Klinik HAKI dan Japan International Cooperation

I. Indrawijaya, Adam, Perilaku Organisasi, cetakan

Agency (JICA), 2001

VI, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000

Ria Budiningsih, Catharina dkk., Intellectual Property Rights: Elementary, Asia Law

Kurniawan, Ardeno, Audit Internal Nilai Tambah

Group: AusAID, 2001

Bagi Organisasi, Yogyakarta: BPFEUGM, 2012

Darmodiharjo, Darji & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, cetakan VI, Jakarta:

M. Poloma, Margaret, Contemporary Sociology

Gramedia Pustaka Utama, 2006

Theory

(Sosiologi

Kontemporer),

Jakarta: Rajawali Pers, 2000 Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, Dualisme

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, cetakan VI,

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

Yogyakarta:

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Pustaka,2012

G. Kumaat, Valery, Internal Audit, Jakarta: Penerbit

Cahaya

Atma

Mulyadi, Auditing, Jakarta: Salemba Empat, 2002

Erlangga, 2011

96


Nawawi

Arief,

Barda,


Formulasi

Soerapati, Oentoeng, Hukum Kekayaan Intelektual

Ketentuan Pidana dalam Peraturan

dan Alih Teknologi, Salatiga: FH UKSW,

Kebijakan

Semarang:

Perundang-undangan,

1999

Penerbit Pustaka Magister, 2012 J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum

(Bandung: Remaja Rosdakarya,2010

Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar

Hukum

Dagang,

Jakarta:

Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial,

Djambatan, 1995 Randal

J.

Elder

dkk.,

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005 dan

Stacey & Halpern, etc, Protecting your Company’s

Terpadu

Intellectual Property Through an IP

(Adaptasi Indonesia), Jakarta: Salemba

Audit: a Guide for Small to Mid-Sized

Empat, 2011

Businessess,USA:

Jasa

Assurance:Pendekatan

Audit

Execsense, Inc.

2012 Redjeki Hartono, Sri, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2007

Widodo,Erna & Mukhtar, Konstruksi ke Arah Penelitian

Redjeki Hartono, Sri, Hukum Asuransi dan

Deskriptif,

Yogyakarta:

Avyrouz, 2000

Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Wignjosoebroto, Penelitian

Serikat Putra Jaya, Nyoman, Hukum dan Hukum

Sutandyo, Silabus Hukum,

Metode

Surabaya:Program

Pascasarjana Universitas Airlangga

Pidana diBidang Ekonomi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Laporan Tahunan 2012 Annual Report, Turning

2012

Challenges Into Growth Opportunities, Jakarta: PT Astra Internasional tbk,

Soekardono, R., Hukum Dagang Indonesia Jilid I,

2012

Jakarta, Dian Rakyat, 1993 ___________,Annual Report Laporan Tahuan 2011 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

97



Intelektual Kementerian Hukum dan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang

HAM RI, Jakarta; Ditjen HKI, 2011

Merek Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang

___________,IP Panorama, The Most Advanced ELearning

Content

Property

for

on

Your

Rahasia Dagang Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang

Intellectual

Business

Desain Industri

IP

Panorama Modules, IP Panorama 10:


IP Audit, The World Intellectual Property

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Organization-WIPO Website, 2012

Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

B. Karya Ilmiah, Jurnal, dan Artikel

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang D. Internet dan Koran

Ch’ang, Sharyn & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing, A Road to Riches, (Sydney: Journal of Research and

_________, Website Gerang Indah Nusantara

Practice in Information Technology, Vol.

Diluncurkan, Surat Kabar Fokus Jateng, Minggu 22

35, No. 3 Agustus, 2003

September 2013

W Cochran, William, Intellectual Property Audits,

Yunita Kristanti, Elin, Pelanggaran Hak Cipta,

makalah tanpa tahun

Indonesia Masuk Daftar Hitam AS, (http://life.viva.co.id/news/read/53933-

Santoso, Budi, Hukum Hak Cipta, Catatan

indonesia_masuk_daftar_hitam_as),

Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum

diposting pada 1 Mei 2009, diakses

Universitas

pada 11 September 2013

Diponegoro,

Semarang

2013 Nur Rahayu, Risna, Pemerintah Tangani 44 Kasus C. Peraturan Perundang-undangan

Pelanggaran HKI,

Undang-Undang Dasar Amandemen 1945

(http://jogja.okezone.com/read/2012/07/


10/661440/pemerintah-tangani-44-

Hak Cipta

kasus-pelanggaran-hki, diakses pada


10 September 2013

Paten 98



Tanpa Nama, Sejarah HAKI (Dedikasi Peringatan Hari HAKI Sedunia 26 April 2011, http://duniakuro.wordpress.com/?s=Seja rah+HAKI+%28dedikasi+peringatan+ha ri+HAKI+sedunia+26+April+2011%29), diposting pada 10 Juli 2012, diakses pada 11 September 2013

99

AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN

Recommend Documents