Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan Kusnadi1 Budi Santoso2 ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui audit hak kekayaan intelektual sebagai bagian pengelolaan resiko kerugian bisnis bagi perusahaan. Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaa. Data hasil penelitian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa konsep Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan dengan cara mengetahui terlebih dahulu peran dan posisinya dalam perusahaan, kemudian waktu yang tepat dan ruang lingkup identifikasi pelaksanaan audit Audit HKI berbasis risiko serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit HKI berbasis risiko kerugian bisnis. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Audit HKI, Aset Perusahaan, Risiko Bisnis
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
Treaty”
A. Latar Belakang. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994 meratifikasi “Agreement Establishing the World Trade Organization” (Persetujuan Pembentukan
Organisasi
Perdagangan
Dunia dan sebagai
lampirannya adalah Trade Related Aspects
of
Intellectual
Property
Rights) dan juga dengan UU No. 5 Tahun 1994 telah diratifikasi United Nations Convention on Biological Diversity
(Konvensi
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
tentang
Keanekaragaman Hayati). Dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997
tentang
Ratifikasi
Paris
Convention for the Protection of Industry Property (Konvensi Paris). Persetujuan mengacu
pada
TRIPs
juga
“Treaty
on
Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits” (Washington Treaty).
Selain
itu
pemerintah
Indonesia juga meratifikasi “Berne Convention for the Protection of Artistic (Konvensi
and
Literary Berne
Works”
(Perjanjian
Hak
Cipta
WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut,
pemerintah
berkewajiban perlindungan
Indonesia memberikan
terhadap
Hak
atas
Kekayaan Intelektual tersebut. pada mulanya
yang
termasuk
HKI
hanyalah Hak Paten, Hak Merek dan Hak Cipta namun perkembangan akhir-akhir
ini
termasuk
juga
Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.3 Dimana terdapat nilai ekonomi yang besar pada
setiap
HKI
tersebut
bila
dimanfaatkan dengan baik dan benar. Kepemilikan nilai ekonomi yang ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati menumbuhkan konsepsi
kekayaan
(property)
terhadap
karya-karya
intelektual.
Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai bentuk aset tidak berwujud
(intangible
assets)
perusahaan.4
tentang
Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997 dan “World Intellectual Property Organization Copyrights
3
Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana diBidang Ekonomi, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 37 4 http://duniakuro.wordpress.com/?s=Sejarah +HAKI+%28dedikasi+peringatan+hari+H AKI+sedunia+26+April+2011%29, diakses Rabu, 11 September 2013
Pengakuan
dan
Auditing: A Raod to Riches,
perlindungan hukum hak kekayaan
Hournal of
intelektual sebagai aset organisasi
Pratice
perusahaan dapat berkontribusi pada
Technology, Vol. 35,No.3,
peningkatan meraih keuntungan yang
August 2003
sebesar-besarnya
tanpa
Research and
in
Information
harus
dilakukannya penyimpangan hukum,
Aset Kekayaan Intelektual
atau dengan adanya pengakuan dan
sering menjadi salah satu aset yang
perlindungan hukum tersebut dapat
paling berharga yang dimiliki oleh
pula menjadikan aset perusahaan
sebuah perusahaan. Sebagai contoh
tersebut berada dalam posisi aman
baru-baru ini perusahaan Apple telah
dan jauh dari risiko bisnis yang
memenangkan sengketa pelanggaran
berujung pada risiko kerugian.
HKI
di
Peradilan
terhadap
perusahaan Samsung dengan lebih
Bagan 1 Jenis-Jenis Aset Tidak Berwujud (Intangible Assets)
Aset Tidak Berwujud
Hak Kekayaan Intelektual
Paten Merek/Merek Dagang Hak Cipta Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan Varietas Tanaman
Intellectual Capital
Sumber: dikutip dari Sharyn Ch’ang &
Marina
Intellectual
Yastreboff, Property
Sumber daya Manusia Pengetahuan Bisnis Inovasi Bisnis Hubungan Bisnis (Kontrak, Perizinan, Perjanjian Lisensi, waralaba, keagenan, perjanjian bebas persaingan)
Nama Baik (Goodwill)
Keuntungan jangka panjang dari aset yang tidak diidentifikasi (aset-aset yang tidak mampu diidentifikasi secara tersendiri dan diakui secara khusus)
dari $ 1 milyar atas pelanggaran yang disengaja pada desain Apple dan penggunaan patennya. Selain itu
perusahaan
Coca
Cola
yang
mempunyai rahasia dagang yang
bertujuan mendeteksi risiko kerugian yang lebih besar dikemudian hari.
berharga dan terkenal serta dijaga ketat
untuk
Berkaitan dengan ketertiban
kepentingan
bisnis
administrasi dan pembukuan bagi
perusahaannya. Coca Cola
telah
perusahaan telah diatur memiliki
mengungkapkan
catatan kekayaannya, baik berupa
rahasia dagangnya yang lebih dari
aset berwujud maupun aset tidak
puluhan tahun walaupun atas dua
berwujud, dimana hal tersebut saat
kali perintah pengadilan.
ini telah diatur secara khusus dalam
menolak
untuk
Begitu pula Merek dagang
pasal 6 KUHD, yaitu:
Google diperkirakan bernilai 27 %
“Setiap
orang
yang
dari total nilai perusahaan sekitar $
menyelenggarakan
suatu
44 miliar. Nama domain juga bisa
perusahaan, iapun tentang
bernilai beberapa juta dolar seperti
keadaan kekayaannya
‘toys.com’ dilelang di $ 5,1 juta dan
tentang
‘sex.com’ dijual seharga $ 11 juta.
berkenaan
Meskipun
perusahaan itu diwajibkan,
fenomena
ini
adalah
segala
keadaan ekstrem terhadap sebuah
sesuai
bisnis, namun saat ini memang
perusahaan,
banyak
catatan
bisnis
menghasilkan
dan
sesuatu dengan
dengan
kebutuhan membuat
dengan
cara
keuntungan yang signifikan dari
demikian, sehingga sewaktu-
kepemilikan
waktu dari catatan itu dapat
kekayaan
intelektual
mereka .5
diketahui segala hak dan
Perusahaan sebagai institusi
kewajibannya.”
bisnis seharusnya jeli dan waspada terhadap pengelolaan inventarisasi aset yang dicatatkan dan dituliskan dalam pembukuan perusahaan yang
Pembukuan atau pencatatan aset perusahaan saat ini telah diatur secara khusus didalam UU No. 8 tahun
1997
tentang
Dokumen
Perusahaan. Sebagaimana disebutkan 5
Stacey & Halpern, etc, Protecting your Company’s Intellectual Property Through an IP Audit: a Guide for Small to Mid-Sized Businessess,(USA: Execsense, Inc. 2012) pages.iii
dalam pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 5 UU No. 8 tahun 1997, yaitu: “Setiap perusahaan wajib membuat catatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal
Hak
5
Indonesia.
sesuai
dengan
kebutuhan
Kekayaan
Intelektual
Sebanyak
192
di kasus
perusahaan.” Pasal 5 menjelaskan:
pelanggaran terjadi dalam periode
“Catatan
Juli-Desember 2008.7 112 kasus
terdiri
tahunan,
dari
perhitungan
neraca
laba
rugi
tahunan, rekening, jurnal transaksi
ditangani
polisi
dan
80
kasus
ditangani kejaksaan.
harian, atau setiap tulisan yang
Begitu pula dengan kasus
berisi keterangan mengenai hak dan
pelanggaran HKI yang ditangani oleh
kewajiban serta hal-hal lain yang
Direktorat
berkaitan dengan kegiatan usaha
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
suatu perusahaan”.
Kementerian
Pembukuan ini merupakan pencatatan-pencatatan
Penyidikan
menangani
Hukum 33
Direktorat
dan
kasus
HAM dengan
mengenai
klasifikasi pelanggaran hak Cipta 2
“keadaan kekayaannya”, pencatatan-
kasus, Merek 26 kasus dan Desain
pencatatan mana harus diwujudkan
Industri 5 kasus. Sedangkan melalui
sedemikian
Tim
rupa,
sehingga
dari
Nasional
Penanggulangan
pencatatan itu setiap waktu dapat
Pelanggaran
diketahui hak-hak dan kewajiban-
Intelektual
kewajibannya, sudah barang tentu
menangani 121 perkara HKI pada
terhadap pihak-pihak ketiga dengan
tahun 20118. Sementara pada tahun
mana pengusaha selalu berhubungan
2012 Ditjen HKI menangani per
hukum
pelbagai
bulan Mei sebanyak 44 kasus9.
dan
Belum lagi jumlah sengketa perdata
(mengadakan
perjanjian-perjanjian sebagainya).6
HKI
Pengelolaan aset kekayaan
di
Hak (Timnas
Pengadilan
Kekayaan PPHKI)
Niaga
dan
Pengadilan Negeri.
intelektual belum terkelola secara maksimal
oleh
sebagian
besar
7
perusahaan di Indonesia. Hal ini terbukti dari masih maraknya kasus
8
pelanggaran dan sengketa dibidang 9 6
R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia: Jilid I, cet. ke-9, (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), hlm. 31.
http://life.viva.co.id/news/read/53933indonesia_masuk_daftar_hitam_as, diakses pada 11 September 2013. Annual Report Laporan Tahuan 2011 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, (Jakarta; Ditjen HKI, 2011) hlm. 51 http://jogja.okezone.com/read/2012/07/10/6 61440/pemerintah-tangani-44-kasuspelanggaran-hki, diakses pada 10 September 2013
Pelanggaran terhadap HKI
dari
manajemen
risiko
tersebut dapat dikelola tingkat risiko
organisasi
hukumnya dengan mekanisme audit
identifikasi dan pengelolaan terhadap
Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
risiko-risiko tersebut penting karena
Audit
pada dasarnya setiap hari organisasi
HKI
merupakan
prosedur mengkaji ulang
suatu (review)
perusahaan.
bisnis
perusahaan
akan
Kegiatan
menghadapi
terhadap
kebijakan-kebijakan
berbagai macam risiko atas berbagai
pengelolaan
Hak
kegiatan
bisnis
yang
dilakukan
maupun
akibat
dari
keputusan
Intelektual
serta
digunakan
Kekayaan
prosedur
oleh
yang
organisasi
manajemen yang ambil.
(perusahaan) untuk mengidentifikasi,
Risiko
merupakan
memperoleh dan melindungi Hak
ketidakpastian terhadap probabilitas
Kekayaan
terjadinya
Intelektual-nya
dan
suatu
peristiwa
serta
melindungi organisasi tersebut dari
dampak
HKI orang lain.10
apabila benar-benar terjadi yang
Penggunaan Audit HKI yang
dari
peristiwa
dapat memiliki pengaruh material
dirumuskan dalam penelitian ini
terhadap
adalah sebagai sebuah proses untuk
organisasi perusahaan.12
mengantisipasi
pencapaian
tujuan
dari
Maka permasalahan dalam
dari
penelitan ini dapat dikaji dengan
ketidaktahuan kewajiban yang harus
batasan-batasan yang lebih jelas
dipenuhi
demi mengihindari kerancuaan atau
risiko
negatif
perusahaan
tersebut
akibat
perusahaan
berkaitan
dengan HKI pihak lain. Dengan kata
keluasan
lain, tujuan lain dari audit HKI ini
berdasarkan latar belakang di atas
adalah untuk memberikan semua
perlu dikaji beberapa hal, antara lain:
kenyamanan dalam berusaha. Kegiatan
audit
11
berupa
pembahasan.
Sehingga
pertama, bagaimanakah peran dan kedudukan audit
Hak
Kekayaan
pengelolaan dan inventarisasi Hak
Intelektual (HKI) yang digunakan
Kekayaan Intelektual adalah bagian
sebagai sarana untuk mengantisipasi dan/atau
meminimalisir
risiko
10
William W Cochran, Intellectual Property Audits, Makalah tanpa tahun. 11 Budi Santoso, Hukum Hak Cipta, Catatan Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro Semarang, 2013
12
Ardeno Kurniawan, Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi, (Yogyakarta: BPFE- UGM, 2012) hlm. 65
kerugian di perusahaan saat ini.
atau proses yang berguna untuk
Kedua, Bagaimanakah implementasi
manusia. Menurut sarjana hukum
atau
yang
kekayaan
Hak
mendefinisikan
langkah-langkah
diperlukan
dalam
audit
intelektual
lain
hak
Kekayaan Intelektual yang dapat
intelektual
untuk
dan/atau
merupakan lembaga/pranata sosial
meminimalisir risiko bisnis bagi
dan hukum. Hak selalu berkaitan
Perusahaan.
dengan dua aspek, yaitu aspek
mengantisipasi
secara
kekayaan
harfiah,
Hak
kepemilikian (owner) dan sesuatu 1. Metode Penelitian
yang dimiliki (something owned).
Metode pendekatan yang digunakan
Terminologi hukum menggabungnya
oleh peneliti dalam penelitian ini
dan menyatukannya ke dalam istilah
adalah pendekatan yuridis normatif,
hak (right).14
dengan meniti beratkan pada studi kepustakaan. dilakukan
Studi
untuk
kepustkaan
untuk
mencari
L.
J.
Van
Aveldroon
menyatakan, hak adalah hukum yang dihubungkan
dengan
seseorang
bahan hukum primer, sekunder dan
manusia atau subjek hukum tertentu
tersier. Keseluruhan data dianalisis
dan
secara kualitatif deskriptif. Kualitatif
kekuasaan dan suatu hak timbul
deskriptif maksudnya adalah bahwa
apabila hukum mulai bergerak.15
penulis
dalam
berkeinginan gambaran subjek
atau dan
memberikan
pemaparan objek
atas
penelitian
sebagaimana hasil penelitian yang 13
dilakukannya .
adalah
hak
kekayaan yang
intelektual timbul
dari
yang menghasilkan suatu produk Ibid., hlm. 183
(property)
merupakan
padanan
kata
kepemilikan
(ownership).
Maka
kekayaan
dapat
diartikan
kepemilikan atas suatu benda sebagai
kepada
kemampuan berpikir atau olah pikir
13
suatu
konsekuensi dari diberikannya hak
2. Tinjauan Teori Hak
menjadi
Kekayaan
menganalisis
untuk
menjelma
seseorang
sementara
kata
oleh
hukum.
intelektual
(intellectual) bermakna kecerdasan, 14
Ontoeng Soerapati, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, (Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999), hlm. 9. 15 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119.
daya pikir dan kemampuan otak yang
Menurut
TRIPs
dimiliki oleh seseorang. Maka HKI
Related
dapat diartikan sebagai kekuasaan
Property Rights), dalam pasal 1 ayat
yang diberikan oleh hukum kepada
(2) menyebutkan HKI adalah semua
subjek
kategori
hukum
(manusia/badan
Aspects
of
(Trade
Intellectual
kekayaan
intelektual
hukum) terhadap suatu benda yang
sebagaimana dimaksud dalam bagian
merupakan hasil dari kecerdasan
1 sampai dengan 7 Bab II Agreement
intelektual manusia.
16
TRIPs yang mencakup: a) Hak Cipta
Kekayaan atau aset berupa
dan
Hak-Hak
terkait
lainnya
karya-karya yang dihasilkan dari
(Copyrights and Related Rights), b)
pemikiran atau kecerdasan manusia
Merek Dagang (Trade Marks), c)
mempunyai
Indikasi
nilai
atau
manfaat
Geografis (Geographical
ekonomi bagi kehidupan manusia
Indications),
sehingga
Industri
dapat
dianggap
juga
d)
Desain
(Industrial
Produk
Designs),
e)
sebagai aset komersial. Karya-karya
Paten (Patent), f) Desain Topografi
yang dilahirkan atau dihasilkan atas
(Lay Out) dari Rangkaian Elektronik
kemampuan
Terpadu
intelektual
manusia
(Lay
Out
sudah sewajarnya diamankan dengan
(Topographies)
menumbuh-kembangkan
Circuits), g) Perlindungan terhadap
sistem
of
Designs Integrated
perlindungan hukum atas kekayaan
informasi
tersebut yang dikenal sebagai sistem
(Protection
Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Information), h) Control of Anti
dirahasiakan
of
Undisclosed
Competitive Practices in Contractual
Gambar
Licences.
Pengertian KI & HKI
Intelektual Manusia
yang
Karya Intelektual (invensi, kreasi, ciptaan, desain)
Perlindungan hukum
Hak Kekayaan Intelektual
16
Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 87
Disamping itu, sistem HKI menunjang
diadakannya
makhluk rasional (berakal). Hukum
sistem
alam adalah bagian dari hukum
dokumentasi yang baik atas segala
Tuhan. Manusia sebagai makhluk
bentuk kreativitas manusia sehingga
berakal
kemungkinan
hukum
dihasilkannya
menerapkan
bagian dari
Tuhan
terhadap
teknologi atau hasil karya lainnya
kehidupannya sehingga
yang sama dapat dihindarkan atau
membedakan yang baik dan yang
dicegah.
buruk.18
Dengan
dukungan
dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan
masyarakat
ia dapat
Hubungannya dengan HKI,
dapat
teori hukum alam dapat digunakan
memanfaatkannya dengan maksimal
sebagai falsafah bahwa dengan akal
untuk
atau
yang diberikan Tuhan, manusia dapat
lanjut
memecahkan semua permasalahan
untuk memberikan nilai tambah yang
yang dihadapi dalam kehidupannya.
lebih tinggi lagi.17
Manusia dapat menciptakan karya-
keperluan
mengembangkannya
hidupnya lebih
Pengakuan
terhadap
karya intelektual mulai dari benda-
perlindungan HKI secara filosofis
benda yang paling sederhana sampai
terkait
dengan
erat
dengan
pemikiran
invensi-invensi
yang
mazhab atau doktrin hukum alam
memerlukan pemecahan teknologi
yang
sesuai dengan kebutuhan.
menekankan
manusia
dalam
pada
faktor
menggunakan
John Lock dalam karyanya
akalnya untuk memecahkan masalah-
yang
masalah yang dihadapi dalam semua
Government,
pada
intinya
aspek kehidupannya.
mengemukakan
bahwa
manusia
Thomas
Two
Treaties
of
seorang
sejak dilahirkan telah mempunyai
filsuf dari abad pertengahan (1226-
hak mewarisi dunia yang diberikan
1274) menyatakan bahwa hukum
oleh Tuhan. Ia mengatakan bahwa:
alam merupakan bagian dari hakikat
“every man has a “property” in his
kehidupan dan melalui hukum alam
own “person”. The labour of his
manusia 17
Aquinas,
terkenal
berpartisipasi
sebagai
Krisnani Setyowati, Efridani Lubis dkk., Hak kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, (Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005), hlm. 2
18
Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, (Washington: Georgetown Law Journal, 1988), pages 77.
body, and the work of his hand, we 19
may say, are properly his.
memberikan
sesuatu
pencipta,
Teori ini kemudian dikenal
kepada
pendesain
inventornya.
Ada
semacam
dengan apa yang disebut sebagai
pertukaran
Labour Theory yang menurut Justin
hubungan timbal balik yang saling
Hughes, walaupun tidak lengkap
menguntungkan. Pencipta, pendesain
(incomplete),
dalam
atau inventor akan merasa dihargai
bagi
hasil karya dan jerih payahnya,
sangat
memberikan
kuat
landasan
perlindungan terhadap HKI.20
yang
atau
dilakukan
atau
sehingga termotivasi untuk semakin
Titik tekan pada teori karya (labour theory) terletak pada aspek
giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.22
proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu
yang
dihasilkan.
Semua
B. HASIL PENELITIAN DAN
orang memiliki otak, namun tidak semua
orang
mendayagunakan (intelektual)
mampu
fungsi
untuk
PEMBAHASAN 1. Audit HKI Sebagai Sarana
otaknya
Antisipasi
menghasilkan
Minimalisasi Risiko Kerugian
sesuatu. Menurut teori motivasi yang
Bisnis
dikemukan oleh David Mc Clelland, bahwa
seseorang
dan/atau
Pemahaman terhadap audit
menghasilkan
HKI karena persaingan bisnis yang
sesuatu karena memang memiliki
semakin kompetitif dan didorong
motivasi untuk berprestasi.21
oleh inovasi yang cepat, kesadaran
Kaitannya
dengan
HKI
perusahaan mulai muncul dengan
adalah perlunya kepada pencipta,
memposisikan
pendesain atau inventor diberikan
intelektual lebih dekat ke dalam
balas jasa atas karya yang telah
bagian dari struktur perusahaan.
dihasilkannya.
kekayaan
dapat
Secara garis besar ada tiga
mengambil manfaat dari karya HKI
alternatif posisi atau kedudukan dari
tersebut,
Internal
namun
Orang
audit
juga
harus
Auditing
(pihak
yang
melakukan auditing disebut Auditor) 19
Justin Hughes, Op. Cit, pages. 24 Ansori Sinungan, Op. Cit, hlm. 3 21 Adam I. Indrawijaya, Perilaku Organisasi, cetakan VI, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 6 20
dalam 22
struktur
organisasi
Candra Irawan, Op. Cit., hlm. 50
perusahaan23
yaitu:
perusahaan.
Yaitu:
organisasi 1)
Internal
keamanan
dan
keberlangsungan
kegiatan
usaha,
memberikan
Auditing berada di bawah Dewan
kepastian hukum, serta melindungi
Komisaris
perusahaan dari gangguan pihak lain.
2)
Internal Auditing
berada di bawah Direktur Utama 3)
Salah
Internal Auditing berada di bawah
melakukan
Kepala Bagian Keuangan dan Divisi
tersebut dilakukan melalui proses
Hukum.
audit HKI. Secara umum, audit HKI
Audit
HKI
dapat
juga
satu
metodologi
untuk
perlindungan
aset
sebagai inspeksi kekayaan intelektual
dilakukan oleh para staf atau personil
yang
internal
bukan
diperoleh dalam bisnis perusahaan
apabila
serta review terhadap pengelolaan,
perusahaan
advokat/konsultan
yang HKI
dimiliki,
digunakan,
mereka memiliki pengetahuan yang
pemeliharaan,
mumpuni
penegakan hukum HKI.
tentang
HKI
untuk
melakukan proses auditing yang
atau
pemanfaatan,
Menurut
Leslie
dan Lott24
J.
diperlukan dalam kegiatan audit
Pertimbangan waktu yang tepat bagi
kekayaan
intelektual
perusahaan.
perusahaan
Biasanya
personil
internal
dari
divisi
adalah:
atau
divisi
audit
kekayaan intelektual sebagai bagian
perusahaan itu dapat berasal dari keuangan
melakukan
evaluasi a)
kegiatan
bisnisnya
Manajemen
Baru
pemasaran atau divisi penelitian dan
Kekayaan Intelektual, b) Merger,
pengembangan teknologi dan divisi
Akuisisi,
desain graphis atau engineering. Hal
Pengalihan
ini
kompleksitasnya
Penugasan Kekayaan Intelektual, d)
dari
Program
dikarenakan
material-material
kekayaan
Joint
Venture,
atau
Perjanjian
c)
Kepentingan
Lisensi
intelektual yang tidak cuma sebatas
(Perizinan), e) Perubahan Signifikan
bentuk produk dari perwujudan HKI
dalam
semata.
undangan, f) Transaksi Keuangan
Tujuan
perlindungan
aset
perusahaan adalah untuk menjaga 23
Manahan Nasution, Sekilas tentang Internal Auditor, makalah,( Sumatra: FE USU, 2003), hlm. 4
24
Peraturan
Perundang-
Leslie J Lott, Taking Stock of an Intellectual Property Inventory: How to Conduct an Intellectual Property Audit, sumber: http://www.patenfla.com/article/ipaidut.htm. 1998, Lott&Friedland, P.A., Miami, FL, tanpa halaman, diakses pada 14 November 2013
yang
Melibatkan
Kekayaan
2. Mekanisme Pelaksanaan Audit
Intelektual, g) Launching produk
HKI yang Bertujuan Untuk
atau jasa baru dalam bisnis.
Mencegah Terjadinya Risiko
Setiap
audit
kekayaan
Kerugian Bisnis
intelektual memfokus dirinya pada empat
kajian
advokat
/
utama25.
konsultan
Pertama, HKI
atau
Ruang
pada alasan mengapa perusahaan menginginkan
melakukan
audit.
mengidentifikasi
HKI
perlu
audit
kekayaan intelektual akan tergantung
personil intern perusahaan dalam auditing
lingkup
untuk
Apabila
melakukan
audit
kekayaan
terlebih dahulu
intelektual dilakukan sebagai bagian
semua aset kekayaan intelektual yang
dari perumusan atau review terhadap
dimiliki oleh perusahaan.
keseluruhan strategi bisnis dalam
Kedua, advokat / konsultan
pengelolaan
aset,
masing
mengidentifikasi setiap masalah yang
direkomendasikan. Singkatnya, tiga
ada sehubungan dengan kepemilikan
tahap audit kekayaan Intelektual
hak kekayaan intelektual atau setiap
sebagai berikut berikut:
dalam
kekayaan
intelektual
perusahaan.
yang
keempat,
Sedangkan
pemberlakuan
advokat/konsultan HKI atau personil intern
perusahaan
mengidentifikasi
aset
mesti kekayaan
intelektual yang tidak dilindungi hukum HKI.
25
Nancy Baum Delain, The Intellectual Porperty Audit, Les Nouvelles, Vol. 38 No. 4,193-200, Dec. 2003, tanpa halaman.
di
masing-
HKI atau personil intern perusahaan
kekeliruan
modul
maka
dibawah
ini
Tabel Audit Hak Kekayaan Intelektual AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHAPAN
MODUL
TAHAP 1
TAHAP 2
TAHAP 3
Ruang Lingkup & diagnosa pengelompokan HKI
Riset dan pengumpulan secara terperinci
Analisis dan pelaporan
Ruang Lingkup Audit
Riset
analisis
Diagnosa pengelompokan Aset PersiapanHKI Identifikasi
pemeriksaan
Penilaian (optional)
Verifikasi/ pencarian pembuktian
Pelaporan
Pemeriksaan dan memverifikasi Data Aset Kekayaan Intelektual
Pelaporan akhir dan portfolio kekayaan intelektual
Cakupan proyek pengelompokan kategori aset HKI
PENYERAHAN
Sumber: Sharyn Ch’ang & Marina
Step
Yastreboff,
Kekayaan Intelektual perusahaan
Intellectual
Property
Auditing: A Road to Riches, Journal of
Research
and
Practice
in
1:
Menginventarisasi
Tim intelektual
auditor biasanya
Hak
kekayaan dimulai
Information Technology, Vol. 35 No.
pekerjaannya dengan membuat daftar
3, Agustus 2003, hlm. 174
rinci tentang modifikasi untuk jenis
Pelaksanaan berbasis menyeluruh
risiko
audit
HKI
dan
secara
lebih
hukum HKI yang relevan dari setiap
dengan
negara yang relevan, tujuan-tujuan
dilaksanakan
melalui beberapa tahap, sebagaimana digambarkan dibawah ini.
ukuran
bisnis
perusahaan,
yang diinginkan, dan hasil-hasil yang
aktifitas perusahaan yang berdampak
keumuman
pada lebih dari satu produk atau
terdapat
proyek. d) Lain : setiap aset yang
sehingga
setiap
tidak sesuai dengan semua kategori
melakukan
dan
diinginkan dari pekerjaan audit . Sebagaimana struktur
perusahaan
beberapa divisi
divisi, akan
intelektual yang berkaitan dengan
26
menghasilkan
material-material
bisnis yang berkaitan dengan hak
diatas. Step
3
hak
kontrak
/
perjanjian yang berbeda
kekayaan intelektual. Sehingga bisa diinventarisasi
:Mengaudit
Bagian penting dari audit
kekayaan
HKI adalah mengidentifikasi dan
intelektual berdasarkan: a) Divisi
menilai kecukupan ketentuan yang
Sales dan Marketing, b) Divisi
relevan dalam semua perjanjian yang
Personalia
menyangkut
(Human
Department), (Kontrak Divisi
c)
dan
Divisi
produksi
d)
perlindungan
Bentuk-bentuk tersebut
HKI.
kontrak/perjanjian berikut27:
sebagai
a)
dan
Perjanjian Lisensi, b) Perjanjian
e)
Divisi
kerja atau perjanjian tugas dalam
Engineering
and
kedinasan,
dan
Venture dan Perjanjian Kolaborasi,
informasi,
Research,
Legal
Administratif),
Graphis,
pelayanan
Resources
Development Pengembangan),
(Penelitian f)
Semua
d)
c)
Perjanjian
Perjanjian
pemberian
dana
Departemen atau Divisi Perusahaan
bantuan
Step 2: Mengkategorisasikan HKI
Pengembangan, e) Perjanjian Alih
berdasarkan kelas masing-masing
teknologi, atau pengetahuan (know
Tentukan setiap bagian HKI milik
how) atau
perusahaan kepada salah satu dari
teknik
empat kategori dibawah ini: a)
agreements), f) Perjanjian Desain
Produk:
yang
dan pengembangan, g). Perjanjian
dipasarkan. b) Proyek: setiap proyek
penyelesaian sengketa, h) perjanjian
yang masih dalam tahap konseptual.
waralaba, i) perjanjian royalti, j)
c) Area fungsional: setiap kekayaan
perjanjian pemasaran, k) Perjanjian
26
distribusi / Distributor, l) Perjanjian
setiap
produk
The World Intellectual Property Organisation, Module 10: IP Audit, (World Intellectual Property Organisation: WIPO), tanpa halaman.
27
Penelitian
Joint
dan
perjanjian perbantuan (technical
assistance
IP Audit-WIPO, tanpa halaman.
perwakilan penjualan, m) perjanjian Konsultasi
atau
manajemen,
Setelah dideskripsikan aset
n)
tersebut, kemudian mempersiapkan
perjanjian outsourcing,o) perjanjian
laporan tertulis untuk setiap aset HKI
Pemeliharaan
p)
dengan review memakai pendekatan,
Perjanjian Pengalihan material, q)
a) kajian hukum. Menilai lanjutan
perjanjian
r)
dari keberlakuan dan pengakuan
perjanjian kode escrow (sehubungan
hukum hak kekayaan intelektual
dengan perangkat lunak).
untuk
Step 4: Mendeteksi pelanggaran hak
ditemukan
kekayaan intelektual
yuridiksi mana HKI tersebut di
Mengkaji ulang segala kebijakan
daftarkan atau diajukannya aplikasi
perusahaan
permohonan. b) kajian
dan
perbaikan,
pemrograman,
sehubungan
dengan
setiap
aset
dalam
HKI
auditing
yang ,
di
teknis.
penegakan hukum hak kekayaan
Tentukan apakah aset tersebut masih
intelektual sebagai sistem sendiri
relevan
atau untuk menghormati hak hukum
bisnis
pihak lain. Jika aset HKI tersebut
perusahaan. c) kajian komersial.
dimiliki oleh perusahaan maka suatu
Menilai kontribusi kompetitif aset
audit dapat memberikan informasi
(misalnya apakah hilangnya aset
mengenai
akan merugikan perusahaan atau
apakah
aset
yang
dimaksud dilanggar oleh pihak lain.
dengan
proses
perusahaan
atau
kegiatan operasi
membantu pesaingnya).
Step 5: Menyusun Laporan Audit HKI
C. SIMPULAN Langkah selanjutnya adalah
Berdasarkan
mempersiapkan penulisan deskripsi
yang
dari beragam aset HKI yang telah di
diperoleh simpulan sebagai berikut:
audit, dengan memberikan rincian
telah
pembahasan
dikemukan
1. Audit HKI memiliki Peran dan
teknis tambahan dan spesifik dari
Kedudukan
setiap
sarana
aset
menangkap
tersebut, kembali
dengan
proses
dan
tersebut,
strategis
antisipasi
minimalisasi
risiko
sebagai dan/atau kerugian
kontribusi dari setiap aset kekayaan
bisnis. Tujuan dari dilakukannya
intelektual dengan rincian signifikan.
audit
HKI
memperkuat
secara
integratif
pengendalian
internal perusahaan yang lebih
personil intern perusahaan perlu
baik didalam penggunaan aset
mengidentifikasi terlebih dahulu
Hak Kekayaan Intelektual untuk
semua aset kekayaan intelektual
menghasilkan keuntungan nilai
yang dimiliki oleh perusahaan.
dan ekonomi serta mendorong
Kedua,
pengelolaan risiko perusahaan
mengidentifikasi setiap masalah
yang
yang ada sehubungan dengan
lebih
baik
dibidang
perlindungan
Hak
Kekayaan
kepemilikan
auditor
hak
kekayaan
Intelektual. Audit HKI berbasis
intelektual atau setiap kekeliruan
risiko lebih menekankan pada
dalam pemberlakuan kekayaan
bagaimana
intelektual perusahaan. ketiga,
agar
posisi
tetap
perusahaan
waspada
pada
tim
auditor
mesti
persaingan bisnis agar tidak
mengidentifikasi aset kekayaan
terjerumus
intelektual
tindakan
pada
tindakan-
pelanggaran
perusahaan
yang
hukum
tidak dilindungi hukum HKI.
intelektual
Pelaksanaan audit HKI berbasis
ataupun dengan adanya risiko
risiko dapat dilakukan secara
tersebut
periodik
hak
2.
tim
kekayaan
mampu
mendeteksi
tergantung
dari
potensi keuntungan nilai dan
kebijakannya,
namun
ekonomi dari aset HKI yang
situasi-situasi
dibawah
dimiliki perusahaan, misalnya
perusahaan
semestinya
perusahaan
auditing HKI. siatuasi tersebut
mendapatkan royalti dari lisensi
meliputi: a) sebelum berdirinya
HKI,
tidak
perusahaan
terkelolanya atau diabaikannya
perusahaan
peranan HKI bagi perusahaan.
kesadaran terhadap aset tidak
Langkah-langkah
berwujud yang dimilikinya atau
akibat
melakukan
dari
implementasi
dalam dan
mungkin
mesti
dalam ini,
melakukan
baru,
dimana
membutuhkan
dibutuhkan
untuk
audit HKI untuk mengantisipasi
dilindungi. b) ketika sebuah
risiko bisnis adalah dengan cara,
bisnis
pertama, tim auditor yang terdiri
mempertimbangkan pelaksanaan
advokat / konsultan HKI atau
kebijakan baru, standar, atau
didirikan
yang
prosedur baru yang berkaitan
masih belum menjadi salah
dengan kekayaan intelektual.c)
satu
ketika
strategi
sebuah
bisnis
perusahaan
mempertimbangkan
untuk
mengantisipasi
bisnis dalam perusahaan
melakukakan pendekatan baru
menghadapi beragam risiko
pemasaran, atau berencana untuk
kerugian
mere-organisasi
dalam peningkatan komoditas
perusahaan
bisnis
melalui merger, likuidasi, joint
keuntungan
venture, dan kolaborasi usaha, d)
ekonomi.
ketika
sebagaimana
seorang
personil
ataupun
nilai
dan Padahal
dijelaskan
perusahaan bertanggung jawab
dalam penulisan karya tesis
pada
ini,
pengelolaan
kekayaan
intelektual.
penulis
berpandangan
bahwa audit HKI berbasis risiko
merupakan
bagian
A. SARAN
penting dalam tata kelola
Berkaitan dengan hasil penelitian dan
perusahaan khususnya dalam
pembahasan yang telah diuraikan,
mengamankan
maka penulis menyarankan:
menginventarisir aset HKI
dan
1. Dibuatnya tools yang lebih
yang tidak terlepaskan dari
komperehsif berkenan dengan
perspektif ekonomi bahwa
audit HKI berbasis risiko,
aset
karena Eksistensi audit HKI
memberikan
pada mayoritas perusahaan di
dan ekonomi bagi perusahaan
Indonesia
menjadi
daripada
yang
lainnya.
bagian
belum signifikan
HKI
yang
lebih
manfaat
nilai
aset
berwujud
terintegrasikan dalam struktur
2. Materi keilmuan Hukum Hak
organisasi perusahaan, namun
Kekayaan Intelektual, saat
masih
material
ini, telah menjadi bagian
terkecil dari internal audit
integral pada program studi
secara keseluruhan, sehingga
Fakultas
Ilmu Hukum
di
hal
beberapa
Universitas
di
Indonesia,
namun
menjadi
demikian
memberikan
indikasi bahwa audit HKI
adanya
pemahaman sebagian pakar ahli hukum mengenai materi keilmuan
Audit
HKI
dianggap
bukanlah
bagian
dari kajian ilmu hukum sudah semestinya dirubah mindset tersebut, sebab materi audit HKI
merupakan
keilmuan
metode
praktis
dalam
mengaplikasikan Hukum
materi
Hak
Kekayaan
Intelektual. oleh karena itu, penulis
menyarankan
agar
materi
audit
bisa
HKI
menjadi satu ilmu praktis seperti halnya materi-materi hukum bisnis lainnya, yang diajarkan
khusus
Fakultas
Magister
Ilmu
Hukum
program
studi
Hukum
Hak
Intelektual
disetiap
Kekayaan dibeberapa
Universitas.
DAFTAR PUSTAKA
Adam
I.
Indrawijaya, Perilaku Organisasi, cetakan VI, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000) Annual Report Laporan Tahuan 2011 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM RI, (Jakarta; Ditjen HKI, 2011) Ardeno Kurniawan, Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi, (Yogyakarta: BPFEUGM, 2012) Budi Santoso, Hukum Hak Cipta, Catatan Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro Semarang, 2013 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2011) Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, (Washington: Georgetown Law Journal, 1988), Krisnani Setyowati, Efridani Lubis dkk., Hak kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, (Bogor: Kantor HKIIPB, 2005) Leslie J Lott, Taking Stock of an Intellectual Property Inventory: How to Conduct an Intellectual Property Audit, sumber: http://www.patenfla.com /article/ipaidut.htm. 1998, Lott&Friedland, P.A., Miami, FL, tanpa halaman, diakses pada 14 November 2013 Manahan Nasution, Sekilas tentang Internal Auditor,
makalah,( Sumatra: FE USU, 2003) Nancy Baum Delain, The Intellectual Porperty Audit, Les Nouvelles, Vol. 38 No. 4,193-200, Dec. 2003, Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana diBidang Ekonomi, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) Ontoeng Soerapati, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, (Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999) R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia: Jilid I, cet. ke-9, (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), Stacey & Halpern, etc, Protecting your Company’s Intellectual Property Through an IP Audit: a Guide for Small to MidSized Businessess,(USA: Execsense, Inc. 2012) The World Intellectual Property Organisation, Module 10: IP Audit, (World Intellectual Property Organisation: WIPO), William W Cochran, Intellectual Property Audits, Makalah tanpa tahun.
