atau Peralatan IKM Tahun

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian dari penyumbang utama sektor Industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor Industri padat karya dan telah memasok kebutuhan pasar domestik. Kedua hal tersebut telah berdampak positif terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Data statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 2,7 juta IKM (sumber: BPS, diolah Direktorat Jenderal IKM) yang tersebar di wilayah Indonesia serta menyumbang sekitar 34,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Industri. Oleh karena keunggulannya yang signifikan tersebut telah berdampak luas terhadap perekonomian nasional, maka sub-sektor IKM selayaknya mendapat perhatian yang nyata dari Pemerintah untuk menjaga eksistensi dan kesinambungan usaha serta memfasilitasi pengembangan skala usahanya. Salah satu permasalahan yang dihadapi IKM adalah penggunaan mesin dan/atau peralatan yang masih sederhana, sehingga produktivitas dan kualitas produknya rendah, yang mengakibatkan rendahnya daya saing produk. Disamping itu para pelaku IKM tidak memiliki modal untuk investasi mesin dan/atau peralatan baru dan kurang mampu mengakses ke lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Selain hal tersebut di atas, situasi persaingan di pasar dalam negeri juga semakin tajam akibat banyaknya produk-produk dari negara lain yang lebih murah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah menganggap perlu untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya peningkatan daya saing IKM. Untuk itu Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, telah melaksanakan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM sejak Tahun 2009 sampai tahun 2014 yang menyentuh hampir semua sektor IKM. Berdasarkan hasil evaluasi program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian selama 5 (lima) tahun, program ini telah meningkatkan produktivitas, kuantitas maupun kualitas

Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun 2015

1

produk IKM. Program ini juga disambut positif oleh IKM, tercermin dari meningkatnya jumlah pemohon/peserta untuk program tersebut. Sebagai gambaran output program dari tahun 2009 - 2014, telah disalurkan lebih dari 55 milyar rupiah kepada lebih dari 420 IKM dan telah mampu meningkatkan investasi mesin/peralatan sebesar lebih dari 200 milyar rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal IKM memutuskan untuk melanjutkan program tersebut pada Tahun Anggaran 2015, dengan menambah jenis komoditi industrinya dan penyesuaian mesin/peralatan serta mekanisme program tersebut.

B. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

3.

Keputusan Presiden RI Nomor 143/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;

4.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

5.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;

6.

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

46/M-IND/PER/6/2014

tentang

Perubahan Peraturan Menteri Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah; 7.

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

21/M-IND/PER/2/2015

tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah; 8.

Peraturan

Direktur

Jenderal

Industri

Kecil

dan

Menengah

Nomor

01/IKM/PER/I/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;


2

9.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Industri dan Menengah Nomor 02/IKM/I/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran DIPA Tahun Anggaran 2015 pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.

10. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-019.05-0/2015 Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah Tanggal 14 November 2014.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Petunjuk

Teknis

ini

dimaksudkan

sebagai

pedoman

pelaksanaan

program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah dengan tujuan untuk membantu perusahaan IKM melakukan peremajaan mesin dan/atau peralatan

dalam

peningkatan

teknologi,

efisiensi

dan

produktivitas

untuk

meningkatkan daya saing.

D. SASARAN Program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 ini, diharapkan dapat meningkatkan investasi pada IKM secara nasional sekitar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), sehingga terjadi peningkatan efisiensi produksi, produktivitas, kualitas, daya saing dan ragam produk, serta peningkatan kesempatan kerja.

E. PENGERTIAN 1.

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah adalah program pemberian keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan dari Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian kepada perusahaan industri kecil dan menengah yang terbukti telah melakukan pembelian mesin/ peralatan baru yang seluruhnya telah terpasang di lokasi perusahaan yang bersangkutan.

2.

IKM adalah industri kecil dan menengah yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/MIND/PER/3/2014.


3

3.

Industri Kecil (IK) peserta program adalah industri memenuhi ketentuan sebagaimana pada Peraturan Menteri Perindustrian no 11/M-Ind/PER/3/2014 Pasal 3 huruf a dan memiliki tenaga kerja tetap paling banyak 19 orang.

4.

Industri Menengah (IM) peserta program adalah industri memenuhi ketentuan sebagaimana pada Peraturan Menteri Perindustrian no 11/M-Ind/PER/3/2014 Pasal 3 huruf b dan memiliki tenaga kerja tetap paling banyak 99 orang.

5.

Besarnya keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan adalah persentase tertentu dari nilai pembelian mesin/peralatan atau sejumlah nilai maksimum yang ditentukan.

6.

Mesin/peralatan adalah mesin dan atau peralatan yang digunakan untuk proses produksi dan atau penunjang proses produksi.

7.

Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri adalah mesin/peralatan yang dibuat di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan perusahaan pembuat mesin dan/atau peralatan dan diketahui oleh pejabat dari instansi yang membidangi perindustrian pada Kabupaten atau Kota tempat perusahaan pembuat mesin/peralatan tersebut berlokasi.

8.

Mesin/peralatan baru adalah mesin/peralatan yang seluruh komponennya adalah baru dan belum pernah digunakan secara komersial.

9.

Periode Pembelian adalah batasan waktu yang tercantum pada dokumen mesin/peralatan dan dokumen pembayaran mencakup periode mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015.

10. Dokumen pembelian meliputi dokumen mesin/peralatan dan dokumen pembayaran. 11. Dokumen mesin/peralatan adalah dokumen yang berupa Invoice/Faktur Pembelian, Packing List, Bill of Lading, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau B.C 2.3, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Bukti Pengiriman dan Penerimaan Barang di Pabrik. 12. Dokumen pembayaran adalah dokumen pelunasan pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme perbankan, antara lain melalui transfer (TT/RTGS/Pemindahbukuan), Letter of Credit dan atau pembayaran melalui penggunaan cek/bilyet giro yang ditujukan pada nama yang sesuai nama penjual dalam invoice. Kwitansi pembelian yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran adalah kwitansi untuk pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per mesin dan/atau peralatan. 13. Berkas permohonan adalah dokumen wajib yang dipersyaratkan dalam tahap permohonan mengikuti program.


4

14. Berkas permohonan pencairan dana program adalah dokumen wajib yang dipersyaratkan dalam tahap permohonan pencairan. 15. Berkas permohonan realisasi pencairan dana program adalah adalah dokumen wajib yang dipersyaratkan dalam tahap permohonan realisasi pencairan.

F. RUANG LINGKUP 1.

Program restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM adalah pemberian potongan harga dari Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian kepada IKM yang telah terbukti melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan/atau hasil rekayasa baru (bukan bekas) sesuai ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis);

2.

Bagi Industri Kecil (IK) besarnya potongan harga adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan, khusus pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri sebesar 45% (empat puluh lima persen);

3.

Bagi Industri Menengah (IM) besarnya potongan harga adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan, khusus pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

4.

Besarnya potongan harga adalah maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per perusahaan per tahun;

5.

Perusahaan IKM dapat mengajukan permintaan potongan harga mesin dan/atau peralatan dalam program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan maksimal 3 (tiga) kali;

6.

Direktur IKM Wilayah I/II/III dapat menetapkan jumlah maksimum anggaran Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dan/atau menetapkan komoditi prioritas yang berada dalam wilayah pembinaannya, dengan tetap mengacu kepada potensi masing-masing propinsi dalam rangka pemerataan dan penyebaran penerima program;

7.

Sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan oleh IKM dapat berasal dari salah satu sumber atau kombinasi beberapa sumber pembiayaan, baik dari kredit perbankan, sewa-beli (leasing) dari Lembaga Keuangan Bukan


5

Bank (LKBB), kredit Vendor Mesin, termasuk Baitul Mal wa Tanwil (BMT) yang berbadan hukum, Koperasi Simpan Pinjam, dan Lembaga Keuangan lainnya, maupun dana sendiri dari IKM; 8.

Mekanisme permohonan potongan harga dilakukan secara langsung, yaitu dimana IKM yang mengajukan permohonan harus telah membeli mesin dan/atau peralatan dan seluruhnya sudah terpasang di lokasi IKM yang bersangkutan;

9.

Potongan harga diberikan setelah seluruh mesin dan/atau peralatan yang dimohonkan tiba di lokasi pabrik perusahaan IKM dan sudah terpasang, dengan lampiran bukti-bukti pembelian mesin dan/atau peralatan yang benar dan sah sesuai dengan ketentuan dalam Juknis ini;

10.

Dalam pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM, Kementerian Perindustrian menetapkan Lembaga Pengelola Program (LPP) untuk membantu penanganan pelaksanaan program.


6

BAB II PENGORGANISASIAN

A. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian. Dalam pelaksanaan program ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Menyiapkan Petunjuk Teknis perihal pelaksanaan dan hal-hal yang berka 2) itan dengan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM; 3) Menyiapkan dokumen anggaran dan administrasi lainnya untuk pencairan dana potongan harga; 4) Mengadakan jasa Lembaga Pengelola Program (LPP) sesuai peraturan tentang pengadaan barang /jasa Pemerintah yang berlaku; 5) Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM; 6) Melakukan sosialisasi program kepada perusahaan IKM dan instansi terkait; 7) Menerima dan memproses pengajuan permohonan potongan harga Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dari perusahaan IKM di wilayah yang telah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dengan dibantu oleh Lembaga Pengelola Program (LPP); 8) Memberikan keputusan terhadap permohonan potongan harga dari perusahaan IKM berdasarkan laporan hasil verifikasi LPP dan rekomendasi dari Tim Teknis; 9) Melaksanakan akad Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dalam program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM terhadap permohonan potongan harga yang telah disetujui; 10) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dalam hal permohonan potongan harga disetujui. Dalam hal permohonan potongan harga tidak dapat disetujui, menyampaikan Surat Pemberitahuan penolakan kepada perusahaan IKM yang bersangkutan; dan 11) Melakukan supervisi, pengendalian dan evaluasi program. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Tim Pengarah yang diketuai oleh Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun 2015

7

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, serta beranggotakan para pejabat terkait di Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program. 12) Untuk membantu tugas Tim Pengarah, Kementerian Perindustrian membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Direktur IKM Wilayah terkait (I/II/III), yang beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur pelaksana (Tenaga Ahli atau Praktisi). Tugas Tim Teknis adalah memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM termasuk memberikan rekomendasi perusahaan yang layak mendapatkan bantuan untuk diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat IKM Wilayah terkait.

B. LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM (LPP) LPP bertugas membantu Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian dalam teknis operasional pengelolaan dan pemantauan program, melaksanakan verifikasi dan monitoring pembelian mesin dan/atau peralatan serta tugas lain sesuai dengan perjanjian kerjasama, yang mencakup : 1) Menyediakan ”Pos Pelayanan” di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah; 2) Menerima Surat Permohonan Potongan Harga program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dari perusahaan IKM berikut kelengkapan dokumennya sesuai dengan yang disyaratkan dalam Juknis; 3) Memeriksa kelengkapan seluruh syarat administrasi serta kesesuaiannya dengan dokumen asli kemudian diberikan tanda verifikasi kebenaran dokumen yang dipertanggung jawabkan; 4) Melakukan verifikasi harga mesin dan/atau peralatan dengan cek silang kepada berbagai pihak sesuai standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku; 5) Melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili vendor; 6) Memeriksa kesesuaian antara mesin dan/atau peralatan dengan dokumen pembeliannya termasuk keberadaan mesin dan/atau peralatan dalam keadaan terpasang di lapangan dan memasang tanda/stiker pada mesin dan/atau peralatan tersebut; Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun 2015

8

7) Menyiapkan Rapat Tim Teknis (RTT) sesuai keperluan dan menyiapkan konsep Berita Acara Rapat Tim Teknis (BARTT) terhadap hasil verifikasi LPP; 8) Menyiapkan

Surat

Perjanjian

Pemberian

Bantuan

(SPPB)

dalam

program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dan menyelenggarakan akad dan/atau Addendumnya untuk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan perusahaan IKM pemohon; 9) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pencairan dana potongan

harga

oleh

Kementerian

Perindustrian

ke

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN); 10) Bersama dengan Kementerian Perindustrian mensosialisasikan program kepada perusahaan IKM dan instansi terkait; 11) Melakukan pendampingan kepada pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha; 12) Menyampaikan laporan tertulis mencakup Laporan Pendahuluan, Laporan Sementara dan Laporan Akhir;


9

BAB III KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. KRITERIA IKM PENERIMA PROGRAM Penerima potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah mencakup perusahaan IKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Merupakan IKM yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014; 2) Mempunyai tenaga kerja paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang bagi industri menengah, dan paling banyak 19 (sembilan belas) orang bagi industri kecil; 3) Dalam program ini, industri kecil yang memiliki tenaga kerja lebih dari 19 (sembilan belas) orang masuk dalam kelompok industri menengah; 4) Mempunyai legalitas dan berbadan usaha Indonesia berupa PT / CV / Koperasi / Firma serta perusahaan perorangan; 5) Memiliki izin industri (TDI/IUI) sebagai IKM yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia; 6) Memiliki sertifikat SNI bagi IKM yang memproduksi produk yang mempersyaratkan SNI Wajib; 7) Telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa (bukan bekas) mulai tanggal 1 Agustus 2014 dan telah terpasang di lokasi sesuai ijin industri yang dimiliki selambat-lambatnya tanggal 30 September 2015; 8) Tidak ikut serta dalam program sejenis di lingkup Kementerian Perindustrian; 9) Jenis industri yang dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/MIND/PER/2/2015 tanggal 20 Februari 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah.


10

B. KRITERIA MESIN DAN/ATAU PERALATAN Mesin dan/atau peralatan yang dapat disertakan dalam program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terkait dengan proses produksi utama termasuk mesin dan/atau peralatan pendukungnya; 2. Merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa (bukan bekas dan/atau bukan rekondisi) buatan tahun 2012 keatas; 3. Meningkatkan efisiensi produksi dan/atau produktivitas kerja dan/atau kualitas produk dan/atau menambah ragam produk; 4. Jenis mesin dan/atau peralatan yang dapat diikutsertakan dalam program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 2 Petunjuk Teknis ini.

C. NILAI KERINGANAN POTONGAN HARGA 1. Bagi Industri Kecil (IK) besarnya potongan harga sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri, dan selain itu sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dengan nilai maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per perusahaan per Tahun Anggaran. 2. Bagi Industri Menengah (IM) besarnya potongan harga sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri, dan selain itu sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan nilai maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per perusahaan per Tahun Anggaran. 3. Untuk pembelian menggunakan valuta asing digunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian mesin; dan 4. Dalam hal terdapat perbedaan nilai potongan harga pada SPPB dengan invoice dan/atau

bukti-bukti

pembayaran,

maka

Kementerian

Perindustrian

berhak

menetapkan besarnya nilai potongan harga berdasarkan nilai terendah yang dibulatkan dalam nominal ribuan terendah.


11

D. SUMBER PENDANAAN 1. Dana Sendiri 2. Dana Pinjaman : 1) Bank Pelaksana a. Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional; b. Bank Asing yang mempunyai cabang di Indonesia; dan atau c. Bank Perkreditan Rakyat. 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) a. Berkedudukan hukum di Indonesia; b. Memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan RI; dan c. Masih aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya. 3) Koperasi Simpan Pinjam a. Berkedudukan hukum di Indonesia; b. Memiliki ijin usaha koperasi dari instansi yang berwenang; dan c. Masih aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya. 4) Vendor Mesin a. Masih aktif dan berkedudukan serta berbadan hukum di Indonesia; b. Memiliki legalitas formal sesuai dengan bidang usahanya; dan c. Tidak

mempunyai

afiliasi

kepemilikan

dengan

IKM

peserta

program

Restrukturisasi.

E. PERIODE PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI 1. Permohonan mengikuti program diajukan mulai tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, dan dapat dipersingkat waktunya apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran DIPA. 2. Apabila selama periode permohonan, terdapat pengajuan permohonan mengikuti program restrukturisasi pada saat pagu yang tersedia telah terlampaui, maka dokumen permohonan mengikuti program restrukturisasi masih dapat diterima dan dimasukan


12

ke dalam daftar tunggu (waiting list), dimana pemohon harus memberikan Surat Pernyataan (sesuai Form F). 3. Permohonan yang dimaksud dalam butir 2 (dua) di atas dapat diproses lebih lanjut apabila masih terdapat sisa dana DIPA tahun berjalan yang diakibatkan oleh : a. Adanya permohonan dari IKM lainnya yang tidak dapat diproses lebih lanjut; atau b. Adanya pengurangan nilai potongan harga yang dapat diberikan kepada IKM lainnya.

F. PERSYARATAN PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM Perusahaan IKM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut : 1) Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (sesuai Form A1); 2) Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah dibeli dan dimintakan potongan harga pembelian dari Pemerintah (sesuai Form A2); 3) Rekapitulasi Pembayaran (Form A3) dan bukti-bukti pembayaran : a. Dokumen perbankan antara lain transfer (TT/RTGS/Pemindahbukuan), Letter of Credit dan atau pembayaran melalui penggunaan cek/bilyet giro yang ditujukan pada nama yang sesuai nama penjual dalam invoice yang dilegalisir oleh bank penerbit.

Untuk pembelian secara kredit supplier, pemohon harus sudah

membayar minimal 70% dari nilai harga mesin/peralatan; b. Kwitansi untuk pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per mesin dan/atau peralatan; 4) Daftar akta-akta perusahaan (Form B) dilengkapi dengan fotocopy akta pendirian perusahaan (bagi badan usaha); 5) Fotocopy KTP (bagi perusahaan bukan perorangan disertakan KTP pengurus); 6) NPWP sesuai status pengajuan (PNPWP Badan Usaha/Perusahaan); 7) Fotocopy Dokumen Ijin Industri yang masih berlaku (IUI/TDI); 8) Fotocopy sertifikat SNI bagi IKM yang memproduksi produk yang mempersyaratkan SNI Wajib; 9) Fotocopy Keterangan Domisili; Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun 2015

13

10) Proposal Kelayakan Usaha ( PKU ) sesuai Form C; 11) Surat Keterangan Lembaga Pemberi Kredit/Pinjaman (Bank, LKBB, Koperasi/Vendor) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menerima kredit/pinjaman (Form D1) bagi pemohon yang menggunakan sumber pendanaan/kredit/pinjaman; 12) Surat Pernyataan Penggunaan Dana Sendiri (Form D2); 13) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Form E).

G. SYARAT PENCAIRAN PROGRAM RESTRUKTURISASI Pencairan potongan harga hanya dapat dilakukan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB – Form G1 dan G2) dan pengajuan pencairan dengan Surat Permohonan Pencairan Potongan Harga (SP3H – Form H) dalam waktu sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

H. LARANGAN 1. Memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana program bantuan potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian; 2. Mengalihkan kepemilikan/memindahtangankan kepada pihak lain atas mesin dan/atau peralatan sebagaimana jenis, spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan dalam SPPB tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak diterimanya keringanan pembiayaan. Pengecualian diberikan bila pengalihan kepemilikan dilakukan oleh Bank/LKBB yang diakibatkan terjadinya wanprestasi (default); dan 3. Mengikuti program sejenis di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun yang sama.

I. SANKSI Perusahaan penerima potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian yang melanggar ketentuan Petunjuk Teknis ini dikenakan sanksi:


14

1. Wajib mengembalikan seluruh potongan harga kepada Kas Negara sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku beserta kerugian dan/atau biaya yang ditimbulkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permintaan Pengembalian dana bantuan tersebut; dan 2. Tidak diizinkan mengikuti seluruh program Kementerian Perindustrian pada tahuntahun berikutnya 3. Tidak diizinkan mengikuti program Restrukturisasi Kementerian Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku


15

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. TAHAP PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM 1. Perusahaan IKM yang berminat menyampaikan Surat Permohonan kepada Direktur IKM Wilayah I / II / III Ditjen IKM, dengan melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam BAB III huruf F dalam Juknis ini. 2.

Direktur IKM Wilayah I / II / III dibantu LPP mengadministrasikan permohonan yang masuk, untuk selanjutnya LPP memeriksa kelengkapan dokumen permohonan tersebut dan menindaklanjuti permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam BAB III huruf F dalam Juknis ini.

3.

Dengan menggunakan prinsip First In First Serve (FIFS), LPP menindaklanjuti sebagai berikut : a. Terhadap dokumen permohonan yang telah lengkap secara administratif, diberikan nomor urut registrasi; atau b. Terhadap dokumen permohonan yang belum lengkap, LPP meminta kepada perusahaan IKM pemohon agar dokumen – dokumen yang belum lengkap dapat segera dilengkapi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal pemberitahuan.

4.

LPP melakukan verifikasi dan cek terhadap keabsahan dokumen, dan memberikan tanda bahwa dokumen telah dicek dan sesuai dengan aslinya. Dalam hal pembelian melalui kredit vendor, LPP melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas dan domisili vendor dimaksud. LPP bertanggung jawab atas hasil verifikasi dan cek yang dilakukannya.

5.

LPP memberikan penilaian dan menetapkan kategori skala industri pemohon (industri kecil atau industri menengah) berdasarkan investasi dan tenaga kerja sesuai BAB III huruf A petunjuk teknis ini.

6.

Investasi yang dimaksud pada butir 5 adalah nilai investasi pada saat pengajuan permohonan, tidak termasuk mesin peralatan yang diajukan untuk diikutsertakan dalam program ini.


16

7.

Tenaga kerja yang dimaksud pada butir 5 adalah tenaga kerja tetap yaitu tenaga kerja atau pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur (full time).

8.

Apabila terdapat pengajuan permohonan mengikuti program selama periode permohonan namun pagu dana DIPA tahun berjalan telah terlampaui, maka dokumen permohonan mengikuti program masih dapat diterima oleh LPP dan dimasukan ke dalam daftar tunggu dengan menyampaikan Surat Pernyataan (sesuai Form F).

9.

LPP dapat memproses lebih lanjut permohonan yang dimaksud dalam butir 8 (delapan) di atas apabila : a. Ada permohonan dari IKM yang tidak dapat diproses lebih lanjut. b. Ada pengurangan nilai potongan harga yang dapat diberikan kepada IKM lainnya.

10. Terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat Juknis, LPP selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan terhadap proposal yang terkait dengan pembelian mesin dan/atau peralatan, dan cek fisik ke lapangan terkait keberadaan mesin dan/atau peralatan dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan yang diajukan. 11. Melakukan verifikasi harga mesin dan/atau peralatan dengan cek silang kepada berbagai pihak sesuai standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku. 12. LPP menyampaikan hasil evaluasi kelayakan dan cek fisik sebagaimana butir 8 dan laporan hasil verifikasi sebagaimana butir 9 dalam Rapat Tim Teknis sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap permohonan yang diajukan IKM. 13. LPP menyusun Berita Acara Rapat Tim Teknis tentang hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap kelayakan administratif dan teknis perusahaan pemohon untuk dilaporkan kepada Direktur IKM Wilayah I / II / III. 14. Direktur IKM Wilayah I / II / III melalui Tim Teknis dan/atau Tenaga Ahli bersamasama LPP melakukan cek fisik mesin/peralatan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis.


17

15. Direktur IKM Wilayah I / II / III menerbitkan Surat Penetapan persetujuan permohonan yang disetujui guna ditindaklanjuti dengan penandatanganan akad Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Form G1 dan Form G2. Terhadap permohonan yang tidak disetujui, kepada IKM yang bersangkutan akan diberitahukan secara tertulis.

B. TAHAP PENCAIRAN POTONGAN HARGA 1. Pengusaha IKM mengajukan Surat Permohonan Pencairan Potongan Harga (SP3H-Form H) berikut kelengkapannya (Form I1, I2, I3 J dan K) dalam rangka pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN untuk mencairkan potongan harga ke rekening pemohon sesuai SPPB; 2. Atas SPM tersebut, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening pemohon.


18

BAB V PELAPORAN 1. IKM yang telah menerima dana potongan harga wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan secara berkala (sesuai Form L) setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur IKM Wilayah I / II / III dengan tembusan kepada Direktur Jenderal IKM dan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian terhitung sejak 1 (satu) tahun dari realisasi bantuan potongan harga; 2. Direktorat Jenderal IKM melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan dimaksud.


19

atau Peralatan IKM Tahun

Recommend Documents