TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAKARAN DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh SARAH NOVA NIM : 110200136 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAKARAN DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh SARAH NOVA NIM : 110200136
Departemen Hukum Pidana
(Dr. M. Hamdan,S.H.,M.H.) NIP 19570326198660111001 Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
(Prof. Dr. Alvi Syahrin,S.H.,M.S.)
(Alwan, S.H., M.Hum.)
NIP 196303311987031101
NIP 196005201998021001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karuniaNya yang tiada berkesudahan dan telah memberikan penulis kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN
YURIDIS
PENENGGELAMAN
TERHADAP
KAPAL
PEMBAKARAN
DAN/ATAU
PERIKANAN BERBENDERA
ASING
SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN” yang membahas penerapan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pencurian ikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi tindak pidana pencurian ikan, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.H., D.F.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. O.K. Saidin, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 5. Bapak Muhammad Hamdan, S.H.,M.H., selaku Ketua Departemen Hukum PidanaFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih bu. 6. Ibu Liza Erwina, S.H, M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 7. Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H,.M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini ; 8. Bapak Alwan , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis ; 9. Bapak Azwar Mahyuzar, S.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis; 10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara seluruhnya yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………….i DAFTAR ISI…………………………………………………………………….iii ABSTRAKSI……………………………………………………………………..v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………………………………… 1 B. Perumusan Masalah……………………………………………………… 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan…………………………………………… 7 D. Keaslian Penulisan……………………………………………………….. 8 E. Tinjauan Pustaka…………………………………………………………. 8 1. Pengertian Tindak Pidana……………………………………………. 8 2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing)………...11 3. Pengertian Kapal Perikanan………………………………………… 13 4. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan……………………………… 15 F. Meetode Penelitian……………………………………………………… 21 G. Sistematika Penulisan…………………………………………………… 23 BAB II DAN
TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PERIKANAN SERTA HAK KEWAJIBAN
KAPAL
PERIKANAN
YANG
MELAKUKAN
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA A. Pengawasan Terhadap Perikanan di Wilayah Laut Indonesia………….. 25 B. Tugas dan Kewenanagan Pengawas Perikanan…………………………. 35
C. Hak dan Kewajiban Kapal Perikanan dalam melakukan Penangkapan Ikan……………………………………………………………………… 44 BAB III PEMBAKARAN DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ikan…………………… 56 B. Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Dilakukan Oleh Kapal Berbendera Asing……………………………………………………………………. 68 C. Penerapan Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera
Asing
Yang
Melakukan
Tindak
Pidana
Pencurian
Ikan……………………………………………………………………… 81 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……………………………………………………………... 96 B. Saran…………………………………………………………………….. 98
ABSTRAKSI *)
Prof. Dr. Alvi Syahrin **)
Alwan
***)
Sarah Nova
Indonesia sebagai Negara kepulauan sejalan dengan terdapatnya laut yang merupakan dua pertiga dari bagian wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah perairan seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari laut territorial seluas 0,3 juta km2 , perairan nusantara seluas 2,8 juta km2, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km2. Dengan memiliki laut yang demikian luasnya, Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang sangat banyak mulai dari potensi Perikanan tangkap, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Hal ini dapt dilihat dari potensi Perikanan bidang Penangkapan sebesar 6,4 juta ton/ tahun, potensi Perikanan umum sebedar 305.650 ton/tahun dan pada tahun 2011, produksi Perikanan tangkap Indonesia sebesar 5.408.900 ton. Potensi ini membuat banyak orang ingin mengambil sumberdaya ikan di Indonesia, termasuk pula pihak asing. Banyak kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia, bukan hanya secara legal tetapi secara illegal pun ada. Tiap tahunnya, jumlah peningkatan tindak pidana pencurian ikan di Indonesia yang dilakukan kapal perikanan berbendera asing pun semakin banyak. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penerapan tindakan khusus yakni pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dapat dilakukan untuk mengurangi tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) Metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian normative yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, majalah, artikel, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini. Masalah penangkapan atau pencurian ikan (illegal fishing) di Indonesia sangat marak terjadi. Peraturan hukum yang dibuat tentang Perikanan tentunya dibuat juga untuk menekan jumlah peningkatan tindak pidana pencurian (illegal fishing). Tercatat selama Tahun 2013, Kementrian Kelautan dan Perikanan berhasil memeriksa 3.871 kapal ikan yang diduga melakukanillegal fishing. Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit, melainkan angka yang patut untuk diperhitungkan. Oleh karena itu selain terdapat ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana pencurian ikan, dalam UndangUndang Perikanan juga terdapat suatu tindakan khusus yang dapat dilakukan terhadapat kapal perikanan berbendera asing. Tindakan khusus tersebut berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pencurian ikan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
*) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Sarah Nova
