RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 74/PUU-XIV/2016 Frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” dalam UU ITE I. PEMOHON Muhammad Habibi, S.H., M.H., Kuasa Hukum Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H, Harisan Aritonang, S.H., Jhon Elly Tumanggor, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016
II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
-
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sarana Informasi Transaksi Elektronik oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Elektronik
dan/atau
dan/atau
membuat
Dokumen
dapat
Elektronik
diaksesnya
yang
Informasi
memiliki
muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah,
dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Informasi yang terdapat di dunia maya baik media online maupun media sosial
dimungkinkan
mengandung
hal-hal
yang
negatif,
sedangkan
masyarakat yang menerima, menyimpan dan menyalurkan informasi tersebut 2
tidak dapat memastikan dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi tersebut; 2. Pengawasan atas berita atau informasi positif atau negatif merupakan kewajiban dari negara, karena apabila negara tidak melakukan pengawasan, maka besar kemungkinan akan banyak masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi; 3. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maupun bagian Penjelasan UU ITE tidak terdapat
penjelasan
terhadap
frasa
“mendistribusikan
dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum; 4. Pengertian dari unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” telah diartikan secara berbeda-beda oleh para hakim dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE karena masingmasing hakim tersebut mengutip pendapat ahli yang hingga sekarang tidak memiliki kesamaan pendapat atau pandangan; 5. Frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum sehingga berdampak
kepada
banyaknya
masyarakat
yang
menjadi
korban
kriminalisasi; 6. Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika digunakan secara salah maka potensial melanggar prinsip kebebasan mendapatkan informasi, menerima informasi, dan melanggar asas kepastian hukum; VII. PETITUM Dalam Provisi 1. Menerima permohonan Provisi Pemohon; 2. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian
Daerah
Sumatera
Utara
Nomor
Sp.Sidik/150/XI/2015/Ditreskrimsus, tanggal 16 Nopember 2015, setidaktidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap; 3
3. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mencabut atau sekurang-kurangnya menunda berlakunya Surat Perintah Penyidikan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Sp.Sidik/150/XI/2015/Ditreskrimsus, tanggal 16 Nopember 2015, dalam perkara pidana sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia, sepanjang tidak ditafsirkan Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diakses dengan syarat memiliki permufakatan jahat (hubungan dengan pihak lain) atau dilakukan demi kepentingan umum; 3. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan
segala
akibat
hukumnya,
sepanjang
tidak
ditafsirkan
Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diakses dengan syarat memiliki permufakatan jahat (hubungan dengan pihak lain) atau dilakukan demi kepentingan umum; 4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik,
dengan
menyatakan
konstitusional
bersyarat
(conditionally constitutional) diartikan bahwa Frase Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diakses dengan 4
syarat memiliki permufakatan jahat (hubungan dengan pihak lain) atau dilakukan demi kepentingan umum; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
5
