BUPATI TULUNGACUNG PDRATU― BUPATI TULUNeACUNG NOMOR :O TAHUN 2013 TENTANG STANDART OPERATING PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MIⅡ UMAN BERALKOHOL DE― UPATDN TULUNGAGUNG
DENGAN― ヘ
MAT T―
YANG M―
ESA
BUPATI TI'LUilGAGUICG,
Menimbang : a. bahwa Pengendalian dan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman berarkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan yang berlaku;
b. bahwa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten T\rlungagung serta untuk membentengi generasi muda dari kehancuran akhlaq, maka diperlukan adanya suatu sistem pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten T\.rlungagung yang baik dan dapat diterapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati T\rlungagung tentang standart operating prosedur pengendarian dan Pengawasan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten T\rlungagung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang_ Undang Nomor 12 Tahun 200g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a44 );
供 ´
2
Undang-Undang Nomor 1O Tahun 20O9 Tentang Kepariwisataan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (t'embaran
3
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2004 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4ao\; 4. Keputusal Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 43/MDAG/PERIgl2OOg Tentang Pengadaan, Pengedaran' Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 6. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 Tahun 2O11 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah ; 2011 7. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 4 Tahun tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di
Kabupaten T\rlungagung
;
6 Tahun 2O12 8. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor tentang KePariwisataan
9.
;
tentang Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2011 Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
T\:gas,
Perdagangan Kabupaten T\rlungagung 1O.
tentang Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 62 Tahun 2011 Terpadu Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Tulungagung
11.
;
;
tentang Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2O12 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
T\rlungagung Nomor
4 Tahun 2011 tentang
Pengendalian dan
PengawasanMinumanBeralkoholdiKabupatenT\-rlungagung;
あい ノ
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART OPERATING PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten
Tulungagung.
2. 3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Tfrlungagung. Bupati adalah Bupati T\rlungagung. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten T\rlungagung.
5.
6.
^
7.
8.
Standart Operating Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah penetapan tertulis secara sederhana untuk menyelesaikan tugas yang dipergunakan untuk menyusun prosedur dan kegiatan administratif di dalam pemberial perijinan. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengaldung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan c€rra mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi Kemasyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap T\rhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembzrngun€rn dalam rangka mencapai tduan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. た″
4
9.
Organisasi Keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan yang
bergerak di bidang keagamaan. 10. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang
secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh
12
keuntungan dari kegiatannya. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
13.
Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di
14.
dalam negeri. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
15
Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk
oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB,
dan/ atau
Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu. 16
Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya
disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. t7. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan
minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk 18
kemasan di tempat yang telah ditentukan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah'
り
5 19
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran,yang mencakup juga rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
20.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar dan sejenisnya
termasuk jasa boga/ catering. 21. Bar adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghdangkan minuman beralkohol dan/ atau minuman lainnya ubntuk umum di tempat usahanya.
22.
23.
P:ub adalah suatu usaha yang kegiatannya menyediakan makanan ringan, dan minuman beralkohol serta adanya pertunjukan musik hidup/ live music ' Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria'
BAB H MAKSUD DAN TU」 UAN Pasal 2 １■
͡
PengendaliandanPengawasan Minuman Beralkohol dimaksudkan dalam rangka menjaga ketentraman masayarakat dan untuk melakukan pembatasan jumlah minuman beralkohol yang beredar di tempat-tempat yang telah ditentukan, serta untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum maupun masyarakat.
(2)
Tujuan Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalahagarterciptanyasituasi dan kondisi masyarakat yang arnan dan tertib di Kabupaten T\rlungagung.
BAB HI PEN」 UALAN
MINUMAN BERALKOHOL Pasal 3
C hanya (1)PCttual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan diレ inkan mettual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat tertentu.
“ ′
6
(2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut
:
a. hotel bintang 3, 4 dan 5;
b. restoran dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka; c. bar termasuk pub dan klab malam. (3) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminum perkemasan kurang dari 180 ml.
(4) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan
A, B dan
C
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat diminum di
kamar hotel.
Pasal 4
Pelaksanaan Penjualan langsung minuman beralkohol hanya diizinkan dengan ketentuan
:
a. pada siang hari pukul 19.OO
12.O0
s/d
15.0O dan pada malam
hari pukul
s/d 22.OOWIB;
b. waktu penjualan yang di2inkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan pada hari jum'at dan hari-hari besar keagamaan. BAB IV LARANGAN Pasal 5 (1) Setiap orang dilarang
:
a. memproduksi minuman beralkohol di Wilayah
Kabupaten
T\rlungagung;
b. meminum minuman beralkohol di tempat umum selain di
c. d.
tempat
tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati ini. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun; membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali
untuk dikonsumsi
sendiri paling banyak 1OO0 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter);
e.
menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan
A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut : 1) gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; ′ ﹄“¨
7
yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah dengan radius sekurang-kurangnya
2) tempat
2O0 meter.
Produsen, IT-MB, Diskibutor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir. (3) Penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual (2)
minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas persen) dan golongan C.
(4) Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun. (5) Pengecer dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol ke
pengecer lainnya baik secara eceran maupun dalam jumlah besar. BAB V PENGAWASAN Pasal 6
Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (TP3MB) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7
(1) Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut : 1. mengumpulkan bahan dan informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan dalam peredaran minuman beralkohol:
2. 3.
melakukan pengawasan terhadap perizirran, import, standar mutu pengedaran dan penjualan minuman beralkohol; melakukan pengawasan terhadap tempat/ lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
4.
men5rusun rencana dan program kerja terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
5.
memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka membatasi
jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh diedarkan atua dijual di Kabupaten T\rlungagung;
６ ′
8
6.
melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran dalam peredaran minuman beralkohol dan sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran;
7.
melakukan identifikasi dan inventarisasi minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Tulungagu.ng serta melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam pengendalian dan pengawasan peredaran
minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung' (2) Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya paling sedikit satu kali dalam sebulan' Pasal 8
ヘ
Fungsi Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut : 1. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam
penerbitan SIUP-MB baru dengan mekanisme Standart Operating Prosedurnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
2.
Bupati ini; memberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terkait peredaran minuman beralkohol'
BABヽ■
PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI Pasa1 9 ͡
Dalam hal pemegang lzln tidak melaksanakan kCWaJiban dan/atau
melanggar larangan sebagalmana terCantum dalarn Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 201l dapat dlatuhi sanksi administrasi berupa: a teguran tcrtulis sebanyak― banyaknya tiga kali;
b pemanggllan; c. penutupan Sementnra Sarana tempat usaha; d. pencabutanレ in. Pasal 10
Tcguran tertulis sebagalrnana dimakSud dalalln Pasa1 9 huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketcntuan: a. Teguran tcrtulis I;
b Apabna teguran tertulis l dalam jangka waktu 15(limabelas) hai saak diterbitkan ddak dipamhi,maka diterbitkan teguran tertuliS H;
んい
9
c.Apabila teguran tcrtulis II dalalln jangka waktu 15(limabelas) hari seJak diterbitkan tidak dipatuhi,maka diterbitkan teguran tertulis HI.
Pasal 11
(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dan/ atau pencabutan izin' (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemanggilan. Pasal 12
ヘ
(1) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c dapat dilaksanakan secara langsung atau apabila pemegang SIUP-MB tidak mematuhi teguran tertulis III dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut. (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha' (3) Selama Penutupan sementara sarana tempat usaha, pemegang SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan / atau penjualan minuman beralkohol' (4) Penutupan sementara sarana tempat usaha dapat dicabut kembali apabila pemegang SIUP-MB telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen izin' Pasal 13
(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d dapat dilaksanakan secara langsung dalam hal pemegang SIUPMB tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya Berita Acara tersebut. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPPTdan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pencabutan Izin. Pasal 14
(1) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilaksanakan secara bertahap atau secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a sampai dengan huruf d' ｕ ″
10
(2)Penentuan pcttatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perumbangan: a.Berat atau ringannya Jenis pelanggaran yang d■ akukan;atau n terhadap kewaJlban yang b.Tingkat kepatuhan Pemegang I」 ェ telah ditetapkan.
(3)Penentuan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan Kepala BPPI atas rekomendasi Tim Teknis.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 ヘ
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da-lam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tangga1 1 1 11う : L■ l
BUPATI TULUNGAGUNG,
f
'//
HERU TJAHJONO di Tulungagung 10 ApH1 2013
DAERAH
Pembina Utama Muda
NIP.195909191990031006 BeHta Dacrah Kabupatcn TulungaFg Tahun 2013 Nomor 10
′Ｌ“ｒ ′
