Atas Nama Demokrasi: Studi Kasus Sistem Pemilihan Ketua RT secara Langsung Serentak di Desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur
Deka Komanda Yogyantara (1306460886) Muhammad Kemal Hasan (1306396113)
Abstract The purpose of this study is to determine and analyze the changed neighbourhood election system in Sindanglaya Village, Cianjur regency. Recently the village government has changed the system for neighbourhood leader election, which in past they used the consensus that participated only by the local community figure to determine the neighbourhood and commune leader. By now, they use direct election that accomodate all the local society voices by vote. The results show that election system changed because the old system was less democratic and leaders from as the results of this system is less legitimate. The changed system is a great leap for democratitation at village, but theres still some fundamental issues, such as potential independency lack of election commitees etc. The results of study recommend the village government to change the head village regulation number 03 year of 2014 about the technical guidences on Neighbourhood and commune leader election. Keywords: Neighbourhood and commune leader election, Democracy, Village.
Latar Belakang “a government of the people, by the people, for the people” - Harris G. Warrant Istilah demokrasi berasal dari zaman Yunani-Kuno yakni dua kata yang disebut ‘demokratia’, yaitu ‘demos’dan ‘kratos atau kratein’. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti memerintah, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik1. Dalam demokrasi terdapat konsep demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural (aturan dan tata cara demokrasi) adalah sistem yang ditegakkan oleh 1
Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory., New York: Oxford University Press, 1960. Hal. 70.
1
prosedur-prosedur formal yang memungkinkan budaya demokrasi itu berjalan. Aspek prosedural demokrasi mencakup adanya pemilu yang bebas dan adil, adanya DPR, dan adanya lembaga yudikatif yang independen. Di tingkat pusat kita dapat melihat hal ini tercermin dengan adanya pemilu lima tahunan, adanya DPR RI serta MK dan MA. Di tingkat grassroot atau lokal, dapat kita jumpai demokrasi prosedural dalam berbagai bentuk, seperti desa yang kami teliti yakni Desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur. Pemerintahan Desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur mengubah sistem pemilu Ketua RT di desa tersebut, dari musywarah terbatas menjadi pemilihan langsung serentak. Hal ini dapat dilihat sebagai penerapan salah satu aspek demokrasi prosedural (aturan dan tata cara demokrasi), yaitu pemilu yang bebas dan adil. Sebelumnya, seperti desa-desa pada umumnya di Indonesia, pemilihan ketua RT dilakukkan melalui penunjukan oleh Tokoh-tokoh masyarakat sekitar melalui musyawarah terbatas, tanpa melibatkan masyarakat sekitar secara langsung. Perubahan ini merupakan terobasan yang baik, mengingat adanya partisipasi masyarakat secara luas, dan menariknya dilakukkan secara serentak. Penerapan pemilihan langsung serentak dalam pemilihan ketua RT di Desa Sindanglaya kabupaten Cianjur menarik untuk diteliti dan dianalisis, guna mengetahui alasan perubahannya, dinamika yang terjadi dan sejauh mana penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum tersebut serta analisis masalah yang dapat dilihat pada implementasinya.
Rumusan masalah Telaah ini menggunakan pendekatan demokrasi sebagai pisau analisis dalam meneliti perubahan sistem pemilihan pemilu tingkat RT yang sebelumnya menggunakan sistem musyawarah tokoh masyarakat menjadi sistem pemilihan langsung serentak di desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur. Secara umum, tulisan ini ditujukan untuk menjawab hal berikut; Mengapa terjadi perubahan sistem pemilihan ketua RT di desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur?.
2
Metodologi Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perubahan sistem pemilihan ketua RT di desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur. Secara metodologis, model penelitian kualitatif lebih sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Jenis dan Sumber Data Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumen hardcopy yang berasal dari pemerintah Desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur.
Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi
pustaka dan studi dokumen yang berupa laporan-laporan tertulis terkait degan topik penelitian, dan berita. Penelitian ini berusaha menggali data primer dan sekunder sekaligus dengan harapan keduanya dapat saling mendukung satu sama lain. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data di lapangan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu: 1. Wawancara, adalah proses mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara
dengan
informan
atau
orang
yang
diwawancarai.
Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara menggunakan pedomanan (interview guide).
Sejumlah pertanyaan
tertutup dan terbuka sudah disiapkan oleh peneliti agar wawancara dapat terarah dan tidak melebar ke luar masalah yang ingin diteliti. Namun demikian, peneliti tetap diberikan kebebasan untuk menambahkan sejumlah pertanyaan untuk memperdalam data dan informasi.
3
Tabel Informan.
Nama
Jabatan
Alasan Memilih Informan
Yusuf Saepudin
Kepala Desa
Sebagai kepala desa ia
Sindanglaya
memerankan posisi strategis dalam perubahan sistem pemilihan ketua RT (Inisiator)
Usep Suryatna
Sekretaris Desa
Dalam struktur
Sindanglaya
kepanitiaan pemilihan ketua RT ia berperan sebagai ketua panitia tingkat Desa
2. Studi Pustaka, studi pustaka kami lakukan dengan menggunakan bahan bacaan seperti buku, jurnal dll untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan2. Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Kerangka Konsep Demokrasi Lokal Hakekat desentralisasi adalah membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Desentralisasi vis a vis otonomi daerah tidak akan menghasilkan demokrasi lokal apabila sentralisasi dan korupsi hanya sekedar dipindahkan ke
2
Moh. Nazir, Metode Penelitian., Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
4
daerah, bukan menguranginya3. Demokrasi lokal seharusnya memenuhi beberapa aspek yaitu: a. partisipasi dari masyarakat, b. pengelolaan sumber daya akuntabel dan transparan oleh masyarakat, c. dimanfaatkan secara responsif untuk kepentingan masyarakat luas.
Dalam Demokrasi lokal, terdapat pemilihan umum yang biasanaya berfungsi untuk memilih pemimpin. Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sabagai : 1. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum 2. Makanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembag a-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. 3. Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Lebih lanjut, dalam mengukur permasalahan kualitas proses pemilihan Ketua RT yang ada di Desa Sindanglaya kabupaten Cianjur, kami menggunakan indikator yang dibuat oleh Kemitraan (Partnership of Governance Reform) dalam mengukur demokratis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Hal ini disampaikan melalui rilis pers Kemitraan (5/8). Tujuh parameter Pemilu Demokratik merupakan penjabaran dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 7 indikator itu ialah: 1.
Kesetaraan warga negara dijamin melalui varian daftar pemilih;
2.
Kepastian hukum;
3.
Persaingan pasangan calon secara bebas dan adil beserta akses
informasinya sebagai peserta pemilu; 4.
Partisipasi masyarakat yang kualitasnya meningkat;
5.
Penyelenggara pemilu independen/netral, professional, transparan dan
akuntabel, dan melayani pemilih; 3
Ratri Istania, Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lokal; Bahan Ajar Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal., Jakarta, 2013. Hal. 7-8.
5
6.
Integritas pungut-hitung suara dan rekapitulasi hasil hitung suara
berlangsung Jurdil, transparan dan akuntabel; 7.
Penyelesaian sengketa pemilu dengan berjalannya penegakan hukum. Ketujuh indikator ini dihasilkan Kemitraan dengan merujuk pada berbagai
hal, seperti pertama, Pasal 22E ayat (1) 1945, kedua, pernyataan tentang Prinsip dan Nilai Electoral Justice. Dan terakhir Prinsip Electoral Integrity dari Komisi Global tentang Pemilu, Demokrasi dan Keamanan. Definisi Desa dan Pemerintahan Desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia4. Selanjutnya
Pemerintahan
Desa
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa6. Wewenang Kepala Desa Kepala Desa bertugas menyelenggrakan Pemerintahan Desa, melakasanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. mempimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1. Ibid. 6 Ibid. 7 Ibid., Pasal 26 Ayat 1. 5
6
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina
dan
meningkatkan
perekonomian
Desa
serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara pertisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan8. Rukun Tetangga Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah9. Profil Desa Gambaran Umum Nama Desa
: Sindanglaya
Kecamatan
: Cipanas
8
Ibid., Ayat 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1. 9
7
Kabupaten
: Cianjur
Provinsi
: Jawa Barat
Alamat Kantor: Jl. Raya Cipanas no. 144, Sindanglaya, Kode Pos 43253 Jumlah Pemilih: 12.116 orang10 Batas Wilayah Sebelah Utara
: Desa Palasari
Sebelah Selatan
: Desa Cipanas dan Desa Gadog Kec. Sukaresmi
Sebelah Timur
: Desa Cibadak Kec. Sukaresmi
Sebelah Barat
: Desa Sindangjaya
Topografi Luas Wilayah
: 251 Ha
Ketinggian Tempat
: 1100 mdpl
Curah Hujan
: 3.270 mm
Suhu Rata-rata
: 20 °C
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 0,5 Km Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 19 Km Jarak ke Ibu Kota Provinsi
: 79 Km
Jarak ke Ibu Kota Negara
: 120 Km
Peta Desa
: Lampiran
Sebagai sebuah wilayah kecil disebuah kecamatan, Desa Sindanglaya kabupaten Cianjur tentunya tidak memiliki arti sejarah yang berarti, luas wilayahnya yang hanya ± 251 Ha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kota Cipanas yang merupakan muka Kabupaten Cianjur dari sebelah Utara arah ke Bogor-Jakarta. Desa Sindanglaya sendiri merupakan wilayah hasil pemekaran dari Desa Cipanas yang merupakan Desa paling tua diwilayah ini. Berdasarkan SK Bupati KDH Tk. II Cianjur Nomor : 100/HK.021.1/PM/015.3/1977 tanggal 1 Oktober 1977 secara resmi telah terbentuk sebuah wilayah pemerintahan desa yang bernama Sindanglaya, nama Sindanglaya sendiri diambil dari nama sebuah Kampung yang merupakan bagian dari wilayah desa baru ini. Kata Sindanglaya
10
Laporan Kepala Urusan Umum untuk bulan Oktober 2014 Desa Sindanglaya.
8
merupakan sebutan dari bahasa Sunda yang terdiri dari dua suku kata yaitu Sindang dan Laya, Sindang memiliki arti bertandang atau singgah dan Laya memiliki arti yang beragam dimana sebagian orang menyebutkan Laya berawal dari kata Perlaya yang artinya meninggal, mati dan berakhir dan sebagian lagi mengatakan Laya berasal dari kata awal Heula yang berarti dulu atau terlebih dahulu. Kampung Sindanglaya dulunya tempat peristirahatan tentara Belanda pada masa penjajahan11. Umumnya, masyarakat Desa Sindanglaya kabupaten Cianjur berprofesi sebagai petani dan pedagang. Proses perubahan Sistem Pemilihan Kepala RT Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat12. Hal ini tercermin dari Pemerintahan Desa Sindnglaya kabupaten Cianjur yang mengurusi sistem pemilihan RT dan RW dan melakukkan perubahan terhadap sistemnya. Sebelum Pemilihan Umum kepala RT dilaksanakan secara langsung dan serentak di Desa Sindanglaya kabupaten Cianjur, pemilihan kepala desa dilakukan melalui penunjukan oleh tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat biasanya yang terdiri dari sebagian kecil masyarakat (kurang dari 15 orang), berkumpul lalu bermusyawarah memilih ketua RT. Kemudian, hasilnya disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti berupa penerbitan SK bagi ketua RT yang terpilih. Menurut Kepala desa Sindanglaya kabupaten Cianjur, bapak Yusuf saepudin, cara ini kurang merepresentasikan masyarakat dan kurang demokratis, sehingga pada minggu kedua bulan Februari 2014 diadakan musyawarah masyarakat desa untuk membahas mengenai tata cara pemilihan ketua RT. Pada musyawarah desa tersebut, kepala desa, Yusuf saepudin, sebagai representasi dari lembaga pemerintahan desa mengusulkan agar sistem pemilihan Ketua RT diganti dengan sistem pemilihan langsung dan serentak di seluruh RT yang ada. Selain karena kurang representatif, cara pemilihan yang lama dianggap 11
Website Resmi Pemerintah Desa Sindanglaya; http://www.sindanglaya.go.id/info-desa Sadam Juanda. Posisi Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Konflik Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Dengan Perusahaan Sawit). 2013.
12
9
kurang memberikan legitimasi bagi calon yang terpilih, karena bukan berdasarkan piilihan masyarakat secara umum, dan kriteria pemilihan yang cenderung tidak jelas. Sebagai tindak lanjut dari musyawarah masyarakat desa tersebut, bulan Agustus 2014 dibentuklah panitia penyelenggara pemilihan ketua RT yang terdiri atas dua kepanitiaan13. Pertama yakni kepanitiaan tingkat desa, yang terdiri dari perwakilan unsur sekretariat desa, unsur pelakana teknis, unsur BPD, unsur LPM, serta unsur organisasi ARWT desa. Kedua, yaitu Panitia pemilihan tingkat RT, panitia ini diprakasasi oleh ketua RT dengan berkoordinasi dengan kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah yang disesuaikan pada kebutuhan masingmasing desa. Pada akhirnya, setelah kepanitiaan terbentuk, dilakukkan sosialisasi pada masyarakat oleh pemerintah desa melalui pengajian atau acara resmi desa serta sosialisasi secara langsung oleh ketua RT. Lalu, Pemilihan dilaksanakan bulan oktober 2014 secara serentak dalam kurun waktu satu bulan (1-31 oktober 2014). Analisis Masalah Dalam penelitian pemilihan ketua RT Desa Sindanglaya kabupaten Cianjur, kami menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan kualitas pemilihan umum. Dengan menggunakan indikator Kemitraan14, maka peneliti menemukan masalah-masalah sebagai berikut: Pertama, Independensi penyelenggara pemilu, berdasarkan sistem yang tercantum pada petunjuk teknis pemilihan RT yang dibuat oleh pemerintah Desa Sindanglaya kabupaten Cianjur, tertera bahwa panitia tingkat RT dipilih oleh Ketua RT masing-masing berkoordinasi dengan kepala dusun. Hal ini sarat akan kepentingan politik ketua RT dan sewaktu-waktu dapat mengintervensi penyelenggara. Selain itu, penunjukkan oleh ketua RT dapat mengakibatkan conflict of interest yakni panitia penyelenggara membawa kepentingan tertentu untuk memuluskan ketua RT incumbent yang maju terpilih kembali.
13
Lampiran Peraturan Kepala Desa Sindanglaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Lembaga-lembaga Desa. 14 Indikator Kemitraan terdiri atas 7 hal, dapat dilihat penjabaran lebih lanjut pada subbab Tinjaun Konsep.
10
Kedua, idealnya dalam pelaksanaan pemilu terdapat mekanisme check and balances melalui panitia pengawas pemilu. Dalam kasus pemilihan Ketua RT di desa Sindanglaya, pemerintah desa tidak membentuk panitia pengawas pemilu, sehingga kecurangan dalam pemilu rawan terjadi. Pada wawancara dengan Kepala Desa Sindanglaya, bapak Yusuf Saepudin, peneliti menanyakan hal ini, beliau menjawab bahwa kecurangan tidak terjadi karena adanya partisipasi masyarakat yang mengawasi proses berjalannya pemilihan. Namun, tanpa adanya panitia pengawas pemilu, timbul pertanyaan, apabila terdapat kecurangan pada pemilu, siapa yang berhak menilai ada kecurangan? serta kemana masyarakat akan melaporkan kecurangan apabila terjadi?. Ketiga, pada pemilu yang dilaksanakan di desa Sindanglaya kabupaten Cianjur, tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu, hal ini berpotensi menjadi masalah, karena tidak ada peraturan yang mengatur bagaimana penyelesaian sengketa dilakukkan dan siapa yang berwenang mengurusi sengketa. Keempat, permasalah-permasalahan teknis di lapangan, berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua panitia pemilihan tingkat desa, bapak Usep Suryatna, masih ditemukan adanya panitia tingkat RT yang tidak memahami petunjuk teknis dan petunjuk lapangan. Hal ini dikarenakan pemerintah desa terkendala dalam melaksanakan sosialisasi kepada panitia RT dikarenakan jumlah yang banyak serta waktu yang kurang tersedia. Merujuk pada masalah-masalah tersebut maka dapat kita ketahui bahwa demokratisasi lokal belum tumbuh sepenuhnya pada masyarakat lokal. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara baik karena dilakukkan secara langsung dan serentak, hal ini mencerminkan masyarakat serta pemerintah desa masih memperlakukan demokrasi masih secara parsial saja, dimana dengan mengakomodasi suara rakyat dalam pemilu, maka dianggap sudah cukup baik. Memang perubahan menuju demokratisasi lokal tidaklah gampang, demokrasi lokal membutuhkan lebih dari sekedar status agar demokrasi yang tercipta secara substantif, bukan prosedur semata. 11
Penutup Kesimpulan Perubahan sistem pemilihan Ketua RT yang diinisiasi oleh pemerintah desa Sindanglaya kabupaten Cianjur dilatarbelakangi oleh kurang demokratisnya cara pemilihan Ketua RT sebelumnya, yang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah terbatas. Kehadiran pemilihan umum langsung serentak diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik , namun berdarkan hasil penelitian yang dilakukkan peneliti, pemilihan ketua RT di desa Sindanglaya kabupaten Cianjur masih diliputi berbagai permasalahan fundamental mengacu pada konsep elektoral demokrasi. Sehingga berdasarkan analisis yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, perlu dilakukkan sebuah upaya konkrit dalam membuat pemilihan tersebut memenuhi kaidah-kaidah pemilihan yang demokratis. Saran Melihat permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk melakukkan perubahan terhadap peraturan Kepala Desa Sindanglaya kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur nomor 03 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua RW dan Ketua RT berupa; pertama, mengubah poin panitia tingkat desa ditentukan oleh Ketua RT yang bersangkutan menjadi ditentukan oleh pemerintahan diatasnya. Kedua, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga, membentuk panitia pengawas pemilu. Keempat, melakukkan sosialisasi yang lebih matang dalam pemilihan kepala RT di masa yang akan datang.
12
Daftar Pustaka Asshiddiqie, Jimly. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve. Budiardjo, Miriam. 1983. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Bums, James MacGregor, at. al. 1989. Government by The People. Englewood, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Dahl, Robert A. 1998. On Democracy. USA; Yale University Press. Mas’oed, Mohtar, (eds.). 2001. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Mayo, Henry B. 1960. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Press. Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Juanda, Sadam. Posisi Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Konflik Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Dengan Perusahaan Sawit). 2013. Istania, Ratri. 2013. Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lokal; Bahan Ajar Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal. Jakarta. Lampiran Peraturan Kepala Desa Sindanglaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Lembagalembaga Desa. Website Resmi Pemerintah Desa Sindanglaya; http://www.sindanglaya.go.id/infodesa Laporan Kepala Urusan Umum untuk bulan oktober 2014 Desa Sindanglaya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 dan Pasal 26 ayat 1 dan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1. Usep. “Indikator Kemitraan Menilai Pilpres 2014 Demokratis”. http://www.rumahpemilu.org/in/read/6841/7-Indikator-Kemitraan-MenilaiPilpres-2014-Demokratis. Diakses pada tanggal 20 November 2014 pukul 19.35 WIB. 13
Lampiran
Foto 1.1 Peneliti melakukan wawancara pertama dengan Kepala Desa Sindanglaya.
Foto 1.2. Peneliti menerima data hardcopy dari ketua panitia pemilihan ketua RT tingkat Desa.
Foto 1.3. Peta Desa Sindanglaya Kabupaten Cianjur
14
