ASURANSI PERDULI PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA

ASURANSI PERDULI

PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

BAB I RISIKO YANG DIJAMIN Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan yang bersifat tiba-tiba serta tidak dapat diduga sebelumnya pada harta benda dan/ atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh : 1. KEBAKARAN yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain karena sebab kebakaran lainnya sepanjang tidak dikecualikan Polis, termasuk akibat dari: 1.1. menjalarnya api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice); 1.2. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan termasuk kerusakan atau berkurangnya harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan disebabkan oleh air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran tersebut. Penanggung tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau ledakan api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice).

2. PETIR Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik hanya akan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dimaksud.

3. LEDAKAN yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini. Pengertian ledakan di dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, maka setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan tidak dijamin oleh Polis. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

Kerugian atau kerusakan pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas dikecualikan dari jaminan Polis ini. Apabila resiko ledakan yang ditanggung dalam polis ini juga ditanggung di dalam Polis khusus terpisah, maka Penanggung hanya menanggung kerugian akibat dari peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung di dalam Polis khusus tersebut.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG yaitu benturan fisik dengan pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda yang dipertanggungkan.

5. ASAP yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan di dalam polis ini.

6. KERUSUHAN, HURU-HARA

Menjamin kerusakan atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut : 6.1. Kerusuhan 6.2. Pemogokan 6.3. Penghalangan Bekerja 6.4. Perbuatan Jahat 6.5. Huru-hara 6.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 6.1. sampai dengan 6.5. 6.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara 7. BANJIR, ANGIN TOPAN, BADAI, KERUSAKAN AKIBAT AIR

7.1. Pertanggungan ini menjamin kerugian atau kerusakan dari harta benda yang dipertanggungkan yang secara langsung diakibatkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko berikut : (i) Banjir adalah genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan. (ii)

Angin Topan dan/atau Badai a. Angin Topan adalah pergerakan udara dengan kecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot.


b. Badai adalah fenomena cuaca yang diakibatkan oleh aktivitas atmosfir yang melanda daerah yang cukup luas dengan tiupan angin kencang berkecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot yang kadang-kadang disertai hujan yang lebat, guntur dan/atau sambaran petir. (iii) Kerusakan Akibat Air kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh air dari luar yang masuk ke dalam bangunan/obyek pertanggungan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak termasuk dalam pengertian ini, kerusakan akibat air yang masuk kedalam bangunan/obyek pertanggungan melalui celah atau bukaan normal pada dinding atau atap bangunan atau akibat Perembesan Air (adalah air yang masuk secara perlahan ke dalam gedung melalui pori pori/retakan dinding, tanah atau lantai). 7.2. Ganti rugi yang dibayarkan termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk pembersihan obyek pertanggungan atau pemindahan puing-puing dari dalam gedung sebagai akibat dari jaminan pada ayat 7.1. tersebut di atas. 7.3

Pertanggungan ini tidak menjamin kerusakan atau kerugian terhadap: a) Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barang barang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka. b) Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh: i) 1. Erosi adalah terkikisnya permukaan dan/atau dinding tanah akibat arus atau aliran air 2. Tanah Runtuh adalah turunnya permukaan tanah akibat tekanan atau beban di permukaan tanah atau hilangnya penyangga pada lapisan di bawah permukaan tanah 3. Tanah Longsor adalah bergesernya permukaan tanah dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yang terjadi secara tiba-tiba. 4. Letusan Gunung Berapi adalah keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atas cairan dari lubang atau lubang lubang ditanah. 5. Gempa Bumi adalah goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan Letusan Gunung Berapi; atau Tsunami adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh Letusan Gunung Berapi. ii) Perembesan air adalah air yang masuk secara perlahan ke dalam gedung melalui pori pori/retakan dinding, tanah atau lantai. iii) Air yang keluar dari sprinkler, drencher atau instalasi hydrant yang terdapat di dalam gedung/obyek pertanggungan.


c) Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial sebagai akibat tidak langsung dari risiko–risiko tersebut diatas. 7.4. Tertanggung harus mengambil tindakan selayaknya untuk memelihara gedung, atap, talang tangki-tangki air, pipa-pipa, saluran-saluran air, pompa-pompa pembuangan air dan peralatan air lainnya dengan sebaik-baiknya.Jika tidak, pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko pada ayat 7.1. tersebut di atas. 7.5. Klausul 72 Jam a)Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini. b)Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis. 8. PENCURIAN Pencurian atau percobaan pencurian yang didahului dengan pembongkaran secara paksa dan/atau kekerasan ke dalam bangunan (penggunaan kunci palsu dikecualikan); selama Bangunan ditinggalkan kosong tanpa penghuni, pertanggungan terhadap pencurian ini ditangguhkan mulai pada hari ke 5 (lima) tidak adanya penghuni. Batas tanggung jawab Penanggung adalah sebesar jumlah yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, tergantung mana yang lebih rendah.

9. BENTURAN FISIK Menjamin kerusakan atau kerugian terhadap Bangunan oleh kendaraan yang bergerak di darat atau diatas jalur (selain pesawat terbang), kuda atau ternak lainnya, yang bukan dimiliki atau dijalankan oleh pihak Tertanggung atau penghuni Bangunan.

10. BIAYA PEMBERSIHAN PUING-PUING Menjamin kerusakan atau kerugian akibat dari risiko yang dijamin oleh polis ini dengan batas tanggung jawab Penanggung sebesar jumlah yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan


BAB II JAMINAN KERUGIAN

1. KERUGIAN ATAU KERUSAKAN TERHADAP BANGUNAN DAN ISI Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan batas tanggung jawab Penanggung seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan terhadap kerugian atas atau kerusakan, disebabkan oleh Risiko Yang Dijamin, pada : 1.1. BANGUNAN, Penanggung berhak menentukan pillihan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian kepada keadaan semula atau mengganti dengan uang tunai untuk setiap kerugian atas atau kerusakan pada Bangunan. 1.2. ISI Jaminan dalam ayat ini diperluas terhadap Isi yang dipindahkan untuk sementara waktu, dengan batasan maksimum sampai dengan 6 (enam) bulan, dari Bangunan ke tempat lain, selama di dalam kota yang sama dengan syarat bahwa: a.

Pemindahan tersebut dilakukan untuk menghindari/mengurangi kerugian yang mungkin timbul dari Risiko Yang Dijamin .

b.

Perluasan ini tidak berlaku untuk: i. Bagian dari Isi yang dipertanggungkan di bawah polis lain. ii. Bagian dari Isi yang dipindahkan dengan maksud direparasi atau dijual atau dipamerkan atau disimpan di gudang penyimpanan barang. iii. Bagian dari Isi berupa kendaraan bermotor

c.

Besarnya ganti rugi berdasarkan perluasan ini tidak melebihi jumlah yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

Penanggung berhak menentukan pilihan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian kepada keadaan semula atau mengganti dengan uang tunai untuk setiap kerugian atas atau kerusakan pada Isi.

2. KERUGIAN ATAU KERUSAKAN HARTA BENDA MILIK PEMBANTU RUMAH TANGGA Penanggung akan memberi ganti rugi, sesuai dengan batas tanggung jawab Penanggung terhadap kerugian atas atau kerusakan pada harta benda milik pribadi pembantu rumah tangga Tertanggung, yang disebabkan oleh Risiko Yang Dijamin yang berada di dalam Bangunan. Dalam hal ini pembantu rumah tangga yng merupakan orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung tersebut tinggal bersama-sama Tertanggung . . Dengan syarat bahwa: (i) a. pembantu rumah tangga tersebut seolah-olah sebagai Tertanggung yang mengindahkan, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

memenuhi dan tunduk kepada Ketentuan Umum polis ini, sepanjang dapat diberlakukan. b. pembantu rumah tangga tersebut tidak berhak atas ganti rugi di bawah polis lainnya. (ii) Pertanggungan ini tidak akan memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang tidak dijamin menurut ketentuan jaminan atas Kerugian atau Kerusakan Terhadap Bangunan dan Isi diatas. Batas tanggung jawab Penanggung adalah sebesar jumlah yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan

(iii)

BIAYA TAMBAHAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SEMENTARA ATAU KEHILANGAN UANG SEWA Apabila Bangunan tidak dapat ditempati/dihuni atau tidak berfungsinya fasilitas listrik oleh karena Risiko Yang Dijamin, dengan mendapat persetujuan Penanggung terlebih dahulu, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan batas tanggung jawab Penanggung yang dicantumkan pada Ikhtisar Pertanggungan terhadap: a. b.

biaya tambahan yang wajar untuk tempat tinggal sementara, atau kehilangan uang sewa yang seharusnya diterima oleh Tertanggung.

selama jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan atau pemulihan kembali Bangunan. Batas tanggung jawab Penanggung tidak melebihi jumlah yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dengan batasan waktu maksimum 6 (enam) bulan.

(iv)

TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA MASYARAKAT UMUM Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, sesuai dengan batas tanggung jawab Penanggung yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, segala beban keuangan yang menjadi tanggung jawab hukum dari Tertanggung kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai Pemilik Bangunan dan /atau Penghuni Yang Menempati Bangunan terhadap : (i)

cidera badan karena kecelakaan ;

(ii) kerusakan harta benda karena kecelakaan; yang terjadi di dalam atau di sekitar Bangunan selama jangka waktu pertanggungan. Dengan syarat bahwa Penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap: a. cidera badan yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau orang yang saat terjadinya peristiwa bekerja dan bertugas pada Tertanggung b. kerusakan harta benda milik atau dibawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung. c. cidera badan atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan: i. profesi atau kegiatan usaha Tertanggung; dan atau PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

ii. penggunaan lift, tangga berjalan atau alat pengangkut lainnya; d. setiap tanggung jawab menurut hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang mana tidak akan timbul bila perjanjian tersebut tidak ada. e. cidera badan dan/atau kerugian harta benda yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Selain hal yang tersebut diatas, maka suatu tuntutan ganti rugi yang diakui berdasarkan ayat ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi atas: a. Biaya yang dikeluarkan Tertanggung dengan persetujuan Penanggung terlebih dahulu. b. Biaya pengadilan. Apabila tertanggung meninggal Dunia, maka sehubungan tanggung jawab menurut hukum dari Tertanggung, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada wakil Tertanggung yang sah, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ayat ini, dengan syarat wakil tersebut seolah-olah sebagai Tertanggung yang mengindahkan, memenuhi dan tunduk pada ketentuan umum Polis ini sepanjang dapat diberlakukan. Khusus dalam ayat ini, pengertian “Tertanggung” adalah termasuk suami atau istri yang sah dari Tertanggung. Batas tanggung jawab Penanggung adalah sebesar jumlah yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan untuk setiap tuntutan atau seluruh tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau beberapa peristiwa selama jangka waktu pertanggungan.

(iii)

SANTUNAN KEMATIAN Apabila Tertanggung, termasuk istri/suami dan atau anak-anak sah Tertanggung yang masih dalam tanggungan (sesuai dengan formulir aplikasi atau keterangan tertulis lainnya dari Tertanggung) menderita cidera badan yang dalam waktu 3 bulan mengakibatkan kematian Tertanggung, yang disebabkan oleh suatu kekerasan yang bersumber dari luar yang dapat terlihat akibatnya, yang terjadi selama jangka waktu pertanggungan maka Penanggung akan memberikan santunan kepada wakil sah Tertanggung sesuai batas tanggung jawab Penanggung yang dicantumkan pada Ikhtisar Pertanggungan . Jaminan ini mengecualikan cidera badan yang disebabkan oleh : a. tindakan bunuh diri, b. olah raga bela diri, olah raga yang berhubungan dengan alam seperti menyelam dan arung jeram, c. ikut serta dalam perlombaan kendaraan bermotor, mengendarai sepeda motor, d. perjalanan dengan penerbangan selain dengan penerbangan reguler, e. terlibat tindakan kriminal, dan f. bahaya-bahaya yang dikecualikan dalam Pengecualian Umum. Batas tanggung jawab Penanggung adalah sebesar jumlah yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan atas setiap tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan oleh satu peristiwa; dan untuk seluruh peristiwa selama jangka waktu pertanggungan.


BAB III PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap: 1. Setiap kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya tanggung jawab menurut hukum dan cidera badan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau merupakan akibat dari: a. Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Invasi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Pembangkitan Rakyat, Revolusi, Pengambil-alihan Kekuasaan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan dan Huru-hara); yang untuk Polis ini artinya seperti tercantum dalam DEFINISI. b. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan. c. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis. d. Kesengajaan Tertanggung atau kesengajaan pihak lain atas perintah Tertanggung e. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali Tertanggung. f. Kesalahan atau kelalaian Tertanggung yang sangat melampaui batas. g. Segala macam bahan peledak. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum, cidera badan tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin terletak pada pihak Tertanggung. 2. Setiap kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum, cidera badan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh pengalihan, penyitaan, pengambilalihan atau penghancuran terhadap Bangunan atau Isinya atas perintah pejabat yang berwenang. Kecuali seperti disebutkan dalam jaminan atas Santunan Kematian, 3. Segala macam kerugian atau kerusakan lanjutan, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam jaminan atas Biaya Tambahan Untuk Tempat Tinggal Sementara atau Kehilangan Uang Sewa di atas. BAB IV DEFINISI Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini istilah pada BAB III PENGECUALIAN paragraf 1.a diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini : 1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan. 3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan. 4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah. 5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin. 6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut. 7. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan. 8. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri. 9. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan. 10. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto. 11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.


12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap. 13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan. 14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara. 15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan. 16. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik. 17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik. 18. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB V KETENTUAN UMUM PASAL 1 INTERPRETASI Polis dan Ikhtisar Pertanggungan harus dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga setiap kata atau ungkapan didalamnya harus diartikan menurut pengertian khusus yang telah diberikan kepadanya.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

2.1. Kewajiban asuransi Penanggung dimulai pada tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan. 2.2. Waktu sebagaimana disebut dalam ayat (2.1) di atas adalah Waktu Indonesia Bagian Barat. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

PASAL 3 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA 3.1. Tertanggung wajib: a. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan ponutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima, b. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi. 3.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 1 diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. 3.3. Ketentuan pada ayat 2 diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 4 PEMBAYARAN PREMI 4.1. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 4.3 dibawah ini, maka merupakan persyaratan dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung: a. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 45 (empat puluh lima) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung dari tanggal mulai berlakunya polis. b. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 45 (empat puluh lima) hari kalender, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang tersebut dalam polis. 4.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: 4.2.1. Diterimanya pembayaran tunai, atau 4.2.2. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau 4.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

4.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun. 4.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1.a. dan 3.1.b. di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

PASAL 5 PEMELIHARAAN Tertanggung wajib: 5.1. melakukan segala sesuatu yang perlu agar Bangunan senantiasa dalam keadaan terawat baik dan apabila terdapat cacat/kerusakan agar sesegera mungkin diperbaiki serta mengambil langkah untuk mencegah terjadinya cidera badan, kerugian atau kerusakan. Penanggung tidak akan bertanggung jawab oleh kelalaian Tertanggung karena tidak memperhatikan/melaksanakan hal-hal tersebut diatas. 5.2. melakukan segala tindakan pengamanan yang perlu untuk memelihara dan mengamankan harta benda yang dipertanggungkan. PASAL 6 PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN 6.2. Pertanggungan ini tidak berlaku terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke lokasi selain dari yang disebutkan dalam polis, kecuali apabila Penanggung sebelumnya telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis. 6.3. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya. PASAL 7 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN Pada setiap kejadian yang mungkin menimbulkan tuntutan ganti rugi dibawah Polis ini, Tertanggung (atau wakil sah Tertanggung dalam hal tuntutan ganti rugi, wajib: 7.1. Segera memberitahu Penanggung secara tertulis atau lisan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerugian atau kerusakan. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

7.2. Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal terjadi pencurian atau percobaan pencurian. 7.3. Sesegera mungkin menyampaikan keterangan tertulis secara lengkap atas biaya sendiri kepada Penanggung dalam hal tuntutan ganti rugi dibawah jaminan Kerugian atau Kerusakan atas Bangunan Isi dan Harta Benda Milik Pembantu Rumah di atas, keterangan tersebut harus disampaikan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya kerugian atau kerusakan. 7.4. Segera menyampaikan kepada Penanggung setiap panggilan tertulis dan/atau perintah pejabat yang berwenang dan/atau proses hukum lainnya yang dikeluarkan dan berlaku terhadap Tertanggung dalam hal tuntutan ganti rugi di bawah jaminan Tanggung Jawab Hukum Kepada Masyarakat Umum dan harus memberikan keterangan dan bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan Penanggung menyelesaikan atau menolak suatu tuntutan ganti rugi atau mengambil tindakan hukum. 7.5. Mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung untuk mengeluarkan biaya perbaikan atas kerugian atau kerusakan di bawah jaminan Tanggung Jawab Hukum Kepada Masyarakat Umum dan tidak diperkenankan merundingkan, membayar, menyetujui, mengakui atau menolak suatu tuntutan ganti rugi tanpa persetujuan serupa. 7.6. Memberikan segala keterangan lainnnya yang berhubungan dengan penyebab tuntutan ganti rugi kepada Penanggung. PASAL 8 TUNTUTAN GANTI RUGI Dalam hal tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan polis ini, Tertanggung wajib : 8.1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung; 8.2. menyerahkan fotocopy polis dan fotocopy (termasuk fotocopy KTP dari pihak lain di bawah jaminan Tanggung Jawab Hukum Kepada Masyarakat Umum). 8.3. menyerahkan Berita Acara atau surat keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat untuk kejadian di bawah Risiko Yang Dijamin. 8.4. menyerahkan bukti surat tuntutan dari pihak lain di bawah jaminan Tanggung Jawab Hukum Kepada Masyarakat Umum. 8.5. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu. 8.6. memberikan keterangan-keterangan dan bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.


PASAL 9 HAK PENANGGUNG Penanggung berhak: 9.1. pada saat terjadinya suatu kerugian atau kerusakan yang dijamin di bawah Kerugian atau Kerugian Terhadap Bangunan, Isi dan Harta Benda Milik Pembantu Rumah Tangga, untuk memasuki setiap Bangunan tempat terjadinya kejadian atau kerusakan itu dan menguasai harta benda yang dipertanggungkan serta mengurus secara wajar harta benda yang terselamatkan untuk maksud itu Polis ini atau salinannya yang disahkan oleh Penanggung merupakan bukti sah dari kewenangannya, namun demikian Tertanggung tidak diperkenankan melepaskan dan menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penanggung. 9.2. untuk dan atas nama Tertanggung melakukan pengaturan, pengawasan dan penyelesaian sepenuhnya setiap tuntutan hukum serta mengajukan tuntutan secara hukum atas biaya dan untuk kepentingan sendiri, tetapi atas nama Tertanggung mendapatkan kembali atau memastikan perolehan santunan dari pihak ketiga sepanjang segala sesuatu yang dijamin di bawah Polis ini. 9.3. untuk membayarkan kepada Tertanggung setiap saat jumlah batas tanggung jawab Penanggung di bawah jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Masyarakat Umum tersebut seperti yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan atau jumlah yang lebih kecil daripadanya, yang menyelesaikan setiap tuntutan ganti rugi dan dengan pembayaran tersebut Penanggung melepaskan hak pengaturan dan pengawasan dan dengan demikian tidak lagi bertanggung jawab dibawah ayat tersebut dalam hubungannya dengan tuntutan ganti rugi termaksud, kecuali untuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dapat diperoleh kembali dari Tertanggung atau yang telah dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Penanggung mengenai pengaturan tuntutan ganti rugi tersebut sebelum tanggal pembayaran dilakukan

PASAL 10 PERHITUNGAN GANTI RUGI Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, perhitungan besarnya kerugian adalah berdasarkan nilai membangun kembali atas bangunan atau nilai penggantian barang-barang isi yang rusak atau hilang, yaitu: 10.1. Apabila Bangunan atau Isi yang dipertanggungkan rusak total atau hilang, dengan pembangunan kembali bangunan atau penggantian barang yang rusak atau hilang dengan bangunan atau barang yang memiliki kondisi yang sama, dan tidak lebih baik daripada kondisi bangunan atau barang rusak atau hilang tersebut saat baru. 10.2. Apabila Bangunan atau Isi yang dipertanggungkan mengalami kerusakan sebagian, dengan perbaikan bagian yang rusak dari bangunan atau barang ke kondisi yang sama tapi tidak lebih baik daripada kondisi bangunan atau barang tersebut saat baru.


PASAL 11 PEMBAYARAN GANTI RUGI Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 12 HILANGNYA HAK GANTI RUGI 12.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila: a. Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan. b. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberikan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi. c. Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini 12.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung, akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PASAL 13 PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN Setelah terjadinya kerugian atau kerusakan pada Bangunan dan/atau Isi yang dipertanggungkan, jumlah Pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut. Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

PASAL 14 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP Apabila pada saat terjadinya tuntutan ganti rugi terdapat Asuransi/ Pertanggungan lain yang menjamin kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang sama, Penanggung tidak akan bertanggung jawab lebih daripada bagiannya sesuai dengan perbandingan. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

PASAL 15 PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA Apabila Bangunan atau Isi pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang dijamin di bawah Risiko Yang Dijamin ternyata mempunyai nilai yang lebih besar dari jumlah pertanggungan, maka Tertanggung dianggap sebagai Penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian secara proposional. Setiap bagian daripada Bangunan atau Isi secara terpisah harus tunduk kepada persyaratan ini.

PASAL 16 LAPORAN TIDAK BENAR ATAU TUNTUTAN GANTI RUGI YANG CURANG Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja : 16.1. mengungkapkan fakta atau membuat pernyataan tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi. 16.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita 16.3. menyembunyikan atau tidak memberikan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadi kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungan di bawah harga 16.4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah 16.5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah 16.6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan atau melakukan perbuatan curang.

PASAL 17 SUBROGASI 17.1. Sesuai dengan Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.


17.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. 17.3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 16.2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

PASAL 18 MATA UANG Dalam hal premi dan atau klaim dalam mata uang asing yang pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 19 PENGALIHAN KEPENTINGAN Kecuali secara tegas dinyatakan lain, maka tidak ada suatu ketentuan apapun dalam Polis ini yang memberikan kemungkinan kepada Tertanggung melimpahkan haknya kepada orang lain untuk menggugat Penanggung. Selanjutnya Penanggung tidak terikat oleh beralihnya kepentingan Tertanggung atau karena suatu tindakan hukum, kecuali kalau dan sampai saat Penanggung melalui endosemen menyatakan pertanggungan dilanjutkan. Perluasan tanggung jawab Penanggung atas harta benda seseorang selain Tertanggung tidak menimbulkan hak kepada orang tersebut untuk menuntut ganti rugi dibawah Polis ini, dengan demikian Tertanggunglah dalam segala hal mengajukan tuntutan ganti rugi untuk dan atas nama orang lain tersebut dan bukti penerimaan dari Tertanggung sepenuhnya membebaskan Penanggung dari tanggung jawab dibawah polis ini. PASAL 20 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN 20.1. Penanggung dan Tertanggung berhak atas setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut. 20.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 19.1 diatas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dimana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertangungan yang belum dijalani. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 T : (021) 572 5772 F : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim) W tokiomarine.com Contact Center 24/7 : 14006

PASAL 21 PERSELISIHAN 21.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. 21.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 21.1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini. A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan B. PENGADILAN Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

PASAL 22 PENUTUP 22.1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 22.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

------------------------------------------


ASURANSI PERDULI PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA

Recommend Documents