Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh
P
uji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang Tahun 2015 telah dapat kami susun dan kami sampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Jombang. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
Laporan ini merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sesuai pedoman tersebut LKPj berisi informasi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. LKPj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanaan pembangunan, yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun.
P
emerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas (accountability). Sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang tersebut khususnya pasal 71 ayat 2 dan 3 disampaikan pula bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 74, bahwa Ketentuan lebih lanjut dalam hal penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaba akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun sampai dengan tahun 2016 ini Peraturan Pemerintah yang mengatur Ketentuan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban masih belum terbit, maka dalam hal Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015 ini masih menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa ruang lingkup Laporan Keterangan Pertangggungjawaban (LKPJ) mencakup penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 16 ketentuan peraturan perundangan tersebut Laporan Keterangan Pertangggungjawaban (LKPJ) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan berdasarkan pasal 18 bahwa muatan Laporan Keterangan Pertangggungjawaban (LKPJ) sekurangkurangnya menjelaskan dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
: Pendahuluan
BAB II
: Arah Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB III : Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah BAB V : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VII : Penutup. A.
DASAR HUKUM Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2013 meliputi: 1.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011; 16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 23 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015; 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2015; 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015. B.
GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis 1.1 Lokasi Kabupaten Jombang terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada pada bagian tengah Provinsi Jawa Timur yang di lewati oleh: Perlintasan Jalan Trans Jawa, Jalur Lintas Selatan (JLS) yaitu jaringan jalan Surabaya – Jakarta dan merupakan koridor bagian tengah Provinsi Jawa Timur.
Perlintasan Jalur Kereta Api (Stasiun Jombang) tujuan Surabaya – Jakarta.
Perlintasan Jalur Arteri Primer Surabaya – Jombang – Madiun – Yogyakarta.
Perlintasan Jalan kolektor primer Malang – Jombang – Babat.
Perlintasan Ruas Tol Mojokerto – Kertosono sepanjang 40,5 km. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari Surabaya ibu kota provinsi Jawa Timur dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 2,5 (dua setengah) jam. Ditinjau dari kebijakan Provinsi Jawa Timur yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011- 2031, Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) “Germakertosusila Plus”. Adapun secara visual, peta orientasi wilayah Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
Secara geografis Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada diantara 112o03’46,57” dan 112o27’21,26”BT dan antara 07o20’48,60” dan 07o46’41,26”LS dengan batas-batas administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara
: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Timur
: Kabupaten Mojokerto
Sebelah Selatan
: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Barat
: Kabupaten Nganjuk
Adapun secara visual, peta wilayah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : Gambar 1.2 Peta Wilayah Kabupaten Jombang
Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian 440 meter dpl. Luas wilayah Kabupaten Jombang keseluruhan 1.159,50 Km2 dengan kondisi topografi bervariasi yaitu:
kawasan seluas 1.101,52 Km2 atau 95% berada pada ketinggian <500 meter dpl;
kawasan seluas 50,76 Km2 atau 4,38% berada pada ketinggian 500 – 700 meter dpl;
kawasan seluas 7,22 Km2 atau 0,76% berada pada ketinggian >700 meter dpl.
Secara topografis wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 sub area:
Area Kawasan Utara, Area Kawasan Utara Sungai Brantas merupakan pegunungan kapur muda Kendeng yang memiliki kondisi tanah relatif kurang subur, sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan.
Area Kawasan Tengah, yakni sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar merupakan hamparan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup memadai sehingga sangat cocok ditanami padi dan palawija. Adapun kawasan tengah meliputi Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Perak, Kecamatan Gudo, Kecamatan Diwek, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Kesamben.
Area Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan berada pada ketinggian >700 meter dpl sehingga berhawa sejuk dan Kawasan ini cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng dan Kecamatan Wonosalam.
1.2 Iklim Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu ratarata 20o-34oC. Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten
Jombang termasuk memiliki tipe iklim B (basah). Curah hujan ratarata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar. 1.3 Pemerintahan Daerah Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan Sumobito mempunyai jumlah desa terbanyak, Yaitu 21 desa. Ditinjau dari Luas wilayah, terdapat 3 (tiga) kecamatan terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 Km2, Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km2, dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 km2. Aparatur Pemerintah Daerah (CPNS/PNS) di Kabupaten Jombang sejumlah 12.126 orang. Keanggotaan Legislatif (DPRD) Kabupaten Jombang 50 orang, 11 orang Perempuan dan 46 orang Laki-laki. 1.4 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang kondisi sampai dengan tahun 2013 sebagian besar digunakan untuk kawasan budidaya sebesar 115.950.14 ha atau terdiri atas (1) kawasan peruntukan pertanian sebesar 63.715,22 ha atau dengan komposisi 50.097,86 untuk pertanian lahan basah dan 13.617,36 ha untuk pertanian lahan kering; (2) kawasan peruntukan permukiman sebesar 27.862,05 ha ; (3) kawasan peruntukan hutan produksi sebesar 22.562,00 ha; (5) kawasan peruntukan perkebunan sebesar 675,98 ha; (5) kawasan peruntukan industri sebesar 122,28 ha dan (7) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebesar 1.012,61 ha . Sedangkan sisanya sebesar 12.372,05 ha atau 10,67% digunakan untuk kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat sebesar 6.581,28 ha atau 53,19% dengan komposisi 6.514,42 ha (52,65%) untuk sempadan sungai; 34,60 ha (0,28%) untuk kawasan sekitar mata air; dan 32,26 ha (0,26%) untuk kawasan sekitar waduk; (2) ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 4.172,67 ha atau 33,73% dengan komposisi 2.864,70 ha (23,15%) untuk tanam hutan rakyat dan 1.307,97 ha (10,57%) untuk RTH hutan kota; (3) kawasan hutan lindung
sebesar 873,10 ha atau 7,06% dan (4) kawasan resapan air (KPH Gedangan Kecamatan Wonosalam) sebesar 745 ha atau 6,02%. 2. Kondisi Demografi Penduduk merupakan sumberdaya manusia (SDM) yang menjadi modal utama dalam pembangunan, baik sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Data penduduk memiliki peranan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Melalui pengolahan, analisa dan interpretasi data penduduk akan diketahui profil penduduk di suatu wilayah yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan prioritas utama pembangunan sekaligus menetukan arah kebijakan pengembangan penduduk menjadi sumber daya yang handal. Penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2015 berdasarkan hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang (Database 27 Januari 2016) berjumlah 1.370.227 jiwa, terdiri atas 691.392 jiwa penduduk laki-laki (50,46%) dan 678.835 jiwa penduduk perempuan (49,54%). Publikasi BPS RI (pergerakan proyeksi SP2010) tercatat sebesar 1.240.985 jiwa, terdiri atas 617.194 jiwa penduduk laki-laki (49,73%) dan 623.791 jiwa penduduk perempuan (50,27%). Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2015 (Jiwa)
1,370,227
2015
2014
1,351,938
1,340,000 1,345,000 1,350,000 1,355,000 1,360,000 1,365,000 1,370,000 1,375,000
Sumber Data : Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang
Pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Jombang bertambah sebesar 18.289 jiwa atau 1,35% jika dibandingkan dengan penduduk tahun 2014 (Database 28 Januari 2016) yang berjumlah 1.351.938 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 Km2, kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2015 masuk dalam kategori tinggi dengan nilai sebesar 1.166 jiwa/Km2. Ditinjau dari jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kabupaten Jombang pada tahun 2015 lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan nilai Sex Rasio atau perbandingan jenis kelamin sebesar 102, dimana setiap 100 penduduk Pada tahun 2015 berjenis perempuan terdapat 102 penduduk berjenis laki-laki. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Menurut Kelompok Umur Tahun 2015 (Jiwa)
Sumber Data : Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, 2015
Penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) pada tahun 2015 mendominasi jumlah penduduk Kabupaten Jombang dengan nilai sebesar 70,33%,. Sedangkan penduduk usia muda (usia dibawah 15 tahun) sebesar 22,15% dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar 7,52%. Penduduk
usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan, kondisi ini sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah. Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sebesar 42,19%, disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 31,49% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 10,69%. Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2015
Sumber : Data Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang Diolah, 2015
Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sebesar 42,19%, disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 31,49% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 10,69%. Pada tahun 2015 beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif tergolong rendah, dimana setiap 10.000 penduduk produktif menanggung 4.219 penduduk usia belum produktif (usia muda) dan penduduk yang dianggap tidak produktif lagi (usia tua). Beban tanggungan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan beban tanggungan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan nilai 41,22% untuk laki-laki dan 43,18% untuk perempuan, kondisi ini disebabkan usia penduduk perempuan relatif lebih panjang jika dibandingkan usia penduduk laki-laki.
3.
Kondisi Ekonomi a.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB wilayahnya. PDRB menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya alam serta faktor produksi lainnya. PDRB Kabupaten Jombang adalah PDRB menurut lapangan usaha atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jombang dalam periode waktu tertentu. Sehubungan dengan adanya perubahan pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah dilakukannya perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke tahun 2010. Perhitungan PDRB tahun dasar 2000 didasarkan pada sembilan sektor usaha yang dominan di masyarakat sedangkan PDRB tahun dasar 2010 diukur berdasarkan perhitungan tujuh belas kategori yang dominan di masyarakat. Konsekuensi adanya perubahan tahun dasar ini adalah penyesuaian perhitungan PDRB tahun 2014 yang sudah diekspos sebelumnya menggunakan tahun dasar 2010. Tujuh belas kategori dalam perhitungan PDRB tahun dasar 2010 yaitu (1) kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) kategori pertambangan dan penggalian, (3) kategori industri pengolahan, (4) kategori pengadaan listrik dan gas, (5) kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (6) kategori konstruksi, (7) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (8) kategori transportasi dan pergudangan, (9) kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) kategori informasi dan komunikasi, (11) kategori jasa keuangan dan asuransi, (12) kategori real estate, (13) kategori jasa perusahaan, (14) kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) kategori jasa pendidikan, (16) kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (17) kategori jasa lainnya. PDRB disajikan dalam dua macam, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (PDRB ADHK). Dimana PDRB ADHB masih memuat faktor inflasi sedangkan PDRB ADHK tidak.
PDRB ADHB Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mencapai Rp.29,1474665 triliun, meningkat sebesar Rp. 2,8083955 triliun atau 10,66% dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai Rp. 26,339071 triliun dengan tingkat inflasi sebesar 5,03% dan memberikan kontribusi sebesar 1,72% terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur. Sedangkan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mencapai Rp. 22,960956 triliun meningkat sebesar Rp. 1,1677652 triliun atau 5.36% dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai Rp. 21,7931908 triliun dan memberikan kontribusi sebesar 1,72% terhadap PDRB ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur. Grafik. 1.2 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Jombang Tahun 2014-2015 (Triliun Rupiah)
ADHK
ADHB
Sumber Data : BPS Kab. Jombang ** angka sangat sementara; *** angka sangat sangat sementara.
b. Struktur Perekonomian Struktur perekonomian Kabupaten Jombang pada tahun 2015 bila didasarkan pada pendekatan tiga kategori (primer, sekunder dan tersier) didominasi oleh kategori tersier, terdiri atas sebelas kategori (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya) dengan nilai kontribusi sebesar 47,36%. Kategori sekunder diurutan kedua, terdiri atas empat kategori (industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan konstruksi) dengan nilai kontribusi
sebesar 29,40%, dan kategori primer diurutan terakhir, terdiri atas dua kategori (pertanian, kehutanan dan perikanan; dan pertambangan dan penggalian) dengan nilai kontribusi sebesar 23,24%. Bila didasarkan pada pendekatan kategorial (tujuh belas kategori), struktur perekonomian Kabupaten Jombang pada tahun 2015 bertumpu pada tiga kategori. Ketiga kategori tersebut terdiri atas : (1) kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan (3) kategori industri pengolahan. Perkembangan kontribusi ketiga kategori dominan tersebut tersaji pada grafik 1.3. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Jombang dengan nilai sebesar 22,50% dan mengalami percepatan 0,5% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 22,45%. Kontribusi terbesar kedua ditempati oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,90%, kategori ini mengalami percepatan 0,5% dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai 21,85%. Grafik 1.3 Perkembangan Kontribusi Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Kab. Jombang Tahun 2014-2015 (dalam %)
Sumber Data : BPS Kab. Jombang Tahun 2015
Sedangkan kontribusi terbesar ketiga ditempati oleh kategori industri pengolahan, kategori ini mengalami perlambatan sebesar 0,32% dari 19,97% pada tahun 2014 menjadi 19,66% pada tahun 2015,
perlambatan kategori ini bukan berarti kategori ini tidak tumbuh melainkan kecepatan tumbuhnya masih dibawah atau kalah cepat dengan sektor lain. Peranan ketiga kategori tersebut sangat besar dibandingkan keempat belas kategori lainnya, namun demikian Pemerintah Kabupaten Jombang masih menaruh harapan besar akan tumbuhnya kategori lainnya yang pada akhirnya akan membawa terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin. c. Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jom-bang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas perkembangan pembangunan tetapi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Grafik. 1.4 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2015 (dalam %)
Sumber Data : BPS Kab. Jombang Tahun 2015
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mencapai 5,36% dengan laju pertumbuhan tertinggi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,96% dan laju pertumbuhan terendah pada kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 1,18%. Dari tujuh belas kategori terdapat empat kategori yang mengalami percepatan, yaitu kategori administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib bertambah 1,46 poin dari 1,37% pada tahun 2014 menjadi 2,83% pada tahun 2015; kategori transportasi dan pergudangan bertambah 0,78 poin dari 4,40% pada tahun 2014 menjadi 5,18% pada tahun 2015; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bertambah 0,45 dari 2,27% pada tahun 2014 menjadi 2,72% pada tahun 2015; dan kategori pengadaan listrik dan gas bertambah 0,32 poin dari 0,86% pada tahun 2014 menjadi 1,18% pada tahun 2015, sedangkan tiga belas kategori lainnya mengalami perlambatan. Tabel. 1.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Kategorikal Kabupaten Jombang Tahun 2014–2015 (dalam %)
Sumber Data : BPS Kab. Jombang Tahun 2015
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mengalami perlambatan sebesar 0,06 poin jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 5,42%. Kategori jasa lainnya memberikan kontribusi terbesar terjadinya perlambatan perekonomian Kabupaten Jombang, dengan nilai perlambatan sebesar 0,55 poin dari 6,02% pada tahun 2014 menjadi 5,47% pada tahun 2015, disusul dengan kategori pertambangan dan penggalian dengan nilai perlambatan sebesar 0,53 poin dari 2,89% pada tahun 2014 menjadi 2,36% pada tahun 2015 dan kategori jasa keuangan dan asuransi memberikan sumbangan perlambatan terbesar ketiga sebesar 0,48 poin dari 7,389% pada tahun
2014 menjadi 6,90% pada tahun 2015. Kategori dengan perlambatan terendah adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,03 poin dari 2,05% pada tahun 2014 menjadi 2,02% pada tahun 2015. Perlambatan perekonomian Kabupaten Jombang pada tahun 2015 merupakan efek dari kondisi ekonomi global yang belum membaik, menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan pengaruh dari berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha, antara lain kenaikan harga bahan bakar gas (LPG) dan tarif dasar listrik serta tingginya suku bunga acuan (BI rate). d. Pendapatan Per Kapita Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Per kapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar. Dengan demikian maka pengaruh inflasi menjadi cukup dominan dalam pembentukan pendapatan regional suatu daerah. Grafik 1.5 Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Tahun 2014-2015 (dalam Rupiah)
23,487,364 21,335,804
2014 2015 PDRB Per Kapita Sumber data : BPS Kab. Jombang, tahun 2015 **) Data tahun 2014 adalah angka sangat sementara ***) Data tahun 2015 adalah angka sangat sangat sementara
PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mencapai Rp.23.487.364 meningkat sebesar Rp.2.151.560 atau 10,08% jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp.21.335.804. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang semakin membaik. e. Inflasi Inflasi menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Inflasi didasarkan pada perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) atas dasar tahun 2012, terdiri atas 7 kelompok barang dan jasa, antara lain : (1) kelompok bahan makanan; (2) kelompok makanan jadi, minuman dan rokok; (3) kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; (4) kelompok sandang; (5) kelompok kesehatan; (6) kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan (7) kelompok transport, komunikasi dan keuangan. Inflasi year of year (YoY), yaitu inflasi bulan Desember 2014 sampai bulan Desember 2015 Kabupaten Jombang mencapai 1,99 persen, berada dibawah inflasi Jawa Timur yang mencapai 3,08% dan menduduki peringkat kedelapan. Kelompok penyumbang terbesar terjadinya inflasi adalah kelompok Makanan Jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,9113 persen, diikuti kelompok Bahan Makanan sebesar 0,7914 persen, kelompok Perumahan sebesar 0,4266 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,3040 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,1978 persen dan kelompok Sandang sebesar 0,1121 pesen. Sedangkan kelompok Transpor, komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi dengan sumbangan terhadap deflasi sebesar 0,7524 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi sepanjang tahun 2015 adalah beras, bawang putih, tukang bukan mandor, bawang merah, gula pasir, nasi dengan lauk, rokok kretek filter, rokok kretek, angkutan antar kota dan tarip Sekolah Menengah Atas. Musim kemarau yang berkepanjangan akibat fenomena iklim El Nino dan factor psikologis pasar akibat adanya berita kekeringan membuat berkurangnya pasokan komoditi padi, palawija, dan hortikultura sehingga menyebabkan naiknya harga komoditas tersebut di pasaran.
Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya deflasi adalah bensin, cabai merah, cabai rawit, batu bata/bata tela, minyak goreng, terong panjang, besi beton, solar, tarip kendaraan travel dan tomat sayur. Penurunan harga minyak dunia mendasari pemerintah untuk menurunkan harga Bahan bakar minyak (BBM). Komoditas minyak goreng mengalami penurunan harga akibat turunnya harga minyak kelapa sawit, dikarenakan cadangan yang menumpuk di negara-negara produsen termasuk Indonesia. Grafik 1.6 Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Jombang Tahun 2015
Sumber data : BPS Kab. Jombang, tahun 2015
Sepanjang tahun 2015, inflasi bulanan tertinggi terjadi pada Bulan Juli 2015 sebesar 0,72 persen. penyumbang terbesar terjadinya inflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 1,23 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan keuangan sebesar 1,65 persen. Hal ini dipicu karena kenaikan Tarif Listrik dan kenaikan bahan bakar LPG. Komoditas penyumbang terbesar terhadap inflasi pada bulan Juli 2015 adalah Angkutan antar kota, daging ayam ras, cabai rawit, tarip kendaraan travel, beras, apel, udang basah, melon, tarip kereta api dan daging sapi. Sedangkan Komoditas yang menghambat terjadinya inflasi atau mengalami deflasi pada bulan Juli 2015 adalah telur ayam ras, bawang merah, pepaya, terong panjang, jeruk, tomat sayur, bawang putih, kacang panjang, baju kaos berkerah dan cabai merah.
Inflasi terendah terjadi pada bulan Februari 2015, terjadi inflasi negatif (deflasi) sebesar 0,88 persen. Penyumbang deflasi ini adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga sebesar 0,01 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 2,27 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di Kabupaten Jombang pada bulan Februari 2015 adalah Ketimun, Kacang Tanah, Salak, Terong panjang, Anggur, dan Telur puyuh. Sedangkan Komoditas yang menghambat terjadinya inflasi atau mengalami deflasi di Kabupaten Jombang pada bulan Februari 2015 adalah Cabai Merah, Cabai Rawit, Semangka, Kol putih/kubis, Bawang merah dan Kacang panjang. 4.
Indeks Pembangunan Manusia Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk. IPM tersusun dari 3 (tiga) komponen indeks yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks kemampuan daya beli. Seiring berjalannya waktu, metodologi perhitungan IPM beserta komponen pembentuknya mengalami penyempurnaan guna memberikan gambaran yang lebih tepat dalam memotret hasil pembangunan manusia. Konsekuensi adanya penyempurnaan ini adalah penyesuaian nilai IPM beserta komponen pembentuknya pada tahun 2014 yang sudah diekspos sebelumnya dengan menggunakan metode lama. IPM Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mencapai 69,60%. Berdasarkan kriteria UNDP capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2015 termasuk dalam kategori sedang. Capaian ini meningkat sebesar 0,53 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2014 sebesar 69,07. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami peningkatan. Secara grafis dapat dijelaskan sebagaimana pada grafik 1.7.
Grafik 1.7 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014-2015 (dalam %)
Sumber Data : Bappeda Kab. Jombang Tahun 2015 dan BPS diolah
Berdasarkan kriteria UNDP capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2015 termasuk dalam kategori sedang. Capaian ini meningkat sebesar 0,53 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2014 sebesar 69,07. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami peningkatan. Secara grafis dapat dijelaskan sebagaimana pada grafik 1.6. Selanjutnya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2015 (dalam %) Indikator
2014
2015
selisih
IPM
69,07
69,60
0,53
- Indeks Harapan Hidup
79,03
79,73
0,7
- Indeks Pendidikan
59,36
60,83
1,47
- Indeks Daya Beli
69,23
69,53
0,3
Sumber Data: Bappeda Kab. Jombang Tahun 2015 dan BPS diolah
Peningkatan capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2015 disumbangkan oleh kenaikan indeks harapan hidup sebesar 0,7 poin dari 79,03% pada tahun 2014 menjadi 79,73% pada tahun 2015, kenaikan indeks pengetahuan sebesar 1,47 poin dari 59,36% pada tahun 2014 menjadi 60,83 pada tahun 2015 dan peningkatan indeks kemampuan daya beli sebesar 0,3 poin dari 69,23% pada 2014 menjadi 69,53% pada 2015. Indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (AHH), indeks pengetahuan diukur dengan kombinasi antara lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, dapat melalui pendekatan Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Jombang tahun 2015 mengalami peningkatan 0,46 poin, yaitu dari sebesar 71,37 tahun pada tahun 2014 menjadi sebesar 71,83 pada tahun 2015. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat diukur melalui indeks pengetahuan yang didekati dengan harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS). harapan lama sekolah (EYS) adalah lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin, yaitu dari sebesar 12,65 tahun pada tahun 2014 menjadi sebesar 12,89 tahun pada tahun 2015. Pencapaian ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Jombang selama 12,89 tahun atau setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
Komponen lain dari indeks pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (MYS). Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. MYS penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mengalami peningkatan 0,18 tahun, yaitu dari sebesar 7,52 tahun pada tahun 2014 menjadi sebesar 7,7 tahun pada tahun 2015. Peningkatan capaian EYS dan MYS ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya diukur melalui kemampuan daya beli. Pada tahun 2015 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Jombang mengalami peningkatan sebesar Rp. 93.350,00 dari Rp. 9.709.000,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 9.802.350,00 pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita masyarakat pada tahun 2015 semakin membaik dibandingkan pada tahun 2014 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat di Kabupaten Jombang.
B
erdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penye-lenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memuat azas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut telah membawa perubahan yang fundamental terhadap kebijakan struktur dan manajemen pemerintahan yang mengarah kepada penguatan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.
Kebijakan pemerintah daerah disusun untuk memberikan pening-katan pelayanan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki konteks dan fungsi berbeda. Inti dasar proses penyusunan kebijakan yang ada, diarahkan untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (resources)
yang dimiliki Kabupaten Jombang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan, dan kebutuhan daerah, serta dengan memperhatikan kekhasan dan keunggulan yang ada. Dalam konteks dan kerangka waktu jangka panjang, kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang 2005– 2025. RPJPD tersebut menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan menjadi kebijakan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, yang selanjutnya tercermin dalam APBD, dan menjadi pedoman bagi Rencana Kerja (Renja) setiap SKPD untuk menjalankan program dan kegiatannya. Penyusunan LKPj Kabupaten Jombang Tahun 2015 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018. Pelaksanaan RKPD tahun 2015 yang disampaikan dalam LKPj tahun 2015 merupakan tahapan kedua RPJMD tahun 2014-2018. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam LKPj tahun 2015 didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta target pembangunan tahun pertama dalam RPJMD 2014-2018. A. VISI DAN MISI DAERAH Visi dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 20102014 serta RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Dari hasil integrasi dan harmonisasi
beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Jombang Tahun 20142018, yaitu: “Jombang Sejahtera Untuk Semua” Makna dari visi tersebut: “JOMBANG” adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur. “SEJAHTERA UNTUK SEMUA” adalah tatanan kehidupan masyarakat Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya jaminan pemerliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Sesuai dengan harapan dari visi “Jombang Sejahtera Untuk Semua”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut: Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya. Dengan latar belakang masyarakat Jombang yang egaliter dan memiliki kedewasaan dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi serta dukungan pondok pesantren yang ada, maka memungkinkan terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial dan beragama. Misi 1 diselenggarakan dengan fokus meliputi : a. Memperbaiki sikap & perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama & bernegara b. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial c. Meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga d. Melestarikan seni dan budaya daerah
e. Meningkatkan pemberdayaan, perempuan dan anak
kualitas
hidup,
serta
perlindungan
Misi 2 Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Sedangkan pelayanan pendidikan bertujuan untuk mencapai pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar. Kebutuhan atas kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat terus tumbuh dan berkembang menuju kesejahteraan. Pemenuhan hak atas pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah. Misi 2 diselenggarakan dengan fokus meliputi : a. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat jombang b. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk d. Mewujudkan ketahanan pangan daerah Misi 3 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, dengan penjelasan:
Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah untuk mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Misi 3 diselenggarakan dengan fokus meliputi : a.
Menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah
b.
Meningkatkan pertumbuhan wilayah di kawasan strategis cepat tumbuh
c.
Mewujudkan sentra-sentra industri
d.
Mengembangkan pariwisata daerah
e.
Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa
f.
Memperluas kesempatan kerja
g.
Meningkatnya kesempatan berusaha
Misi 4 Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar permukiman serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang berupa jalan, jembatan, informasi dan komunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian. Penyediaan infrastruktur dasar dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misi 4 diselenggarakan dengan fokus meliputi : a.
Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai
b. Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal c.
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah
d. Mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel e.
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
f.
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Misi 5 diselenggarakan dengan fokus meliputi : a. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional b. Meningkatkan kualitas layanan perijinan c. Peningkatan kualitas layanan kependudukan d. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa
B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas. Penyusunan tujuan pembangunan daerah diselaraskan dengan tujuan pebangunan nasional dan provinsi. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goals) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan adalah untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goals) yang telah ditetapkan. Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, sampai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan, berikut dijelaskan secara lebih detail keterkaitan misi, tujuan dan sasaran. Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama, memiliki tujuan:
Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan indikator terjaganya kondisi tidak pernah terjadi konflik SARA di Jombang; Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, dengan indikator menurunnya angka kriminalitas; Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
dengan
indikator
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat, dengan indikator menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Menurunnya dampak bencana, dengan indikator menurunnya persentase ancaman bencana dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana; Meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga, dengan indikator meningkatnya jumlah pemuda pelopor dan jumlah atlit berprestasi di tingkat provinsi dan nasional; Melestarikan seni dan budaya daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah, dengan indikator meningkatnya persentase prestasi seni dan budaya; Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misi 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, memiliki tujuan: Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat Jombang. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, dengan indikator APK seluruh jenjang pendidikan dan APM seluruh jenjang pendidikan; Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator meningkatnya persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang pendidikan; Meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator persentase pengunjung perpustakaan pemerintah kabupaten; Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH); Mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator laju pertumbuhan penduduk; Mewujudkan ketahanan pangan daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah, dengan indikator kecukupan energi dan protein per kapita; Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah, dengan indikator ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah; Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah, dengan indikator pencapaian skor pola pangan harapan dan tertanganinya kasus keamanan pangan; Penanganan kerawanan pangan, dengan indikator menurunnya luasan daerah rawan pangan. Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, memiliki tujuan: Menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah, dengan indikator terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman perkebunan, hasil perikanan, serta peningkatan populasi dan produksi hasil peternakan; Memantapkan kawasan agropolitan, dengan indikator meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas unggulan di kawasan agropolitan,
meningkatnya kinerja layanan pemenuhan kebutuhan air irigasi, meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang agropolitan, tersedianya kelembagaan penunjang agribisnis, tersedianya pasar pengumpul distribusi, terbangunnya jaringan pemasaran, dan meningkatnya nilai tambah produk agribisnis; Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan indikator NTP (indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani); Meningkatkan pertumbuhan wilayah di kawasan strategis cepat tumbuh. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh, dengan indikator tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada kawasan prioritas, tersedianya kawasan siap bangun (kasiba) pada kawasan Industri Ploso dan terkendalinya kawasan sekitar interchange tol; Mewujudkan sentra-sentra industri. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Tumbuhkembangnya sentra-sentra industri olahan, dengan indikator terwujudnya sentra industri olahan dan meningkatnya persentase volume usaha industri kecil dan menengah; Meningkatnya jaringan pemasaran industri, dengan Indikator terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri; Mengembangkan pariwisata daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya potensi wisata, dengan indikator meningkatnya jumlah kunjungan wisata; Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan indikator pembentukan dan pengembangan BUMDes; Memperluas kesempatan kerja. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Meningkatnya kesempatan berusaha. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha, dengan indikator meningkatnya akses permodalan wirausaha, terwujudnya one village one product, dan meningkatnya persentase koperasi sehat; Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian, dengan indikator persentase koperasi wanita aktif;
Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal dengan indikator terselenggaranya promosi potensi penanaman modal dan tercapainya nilai investasi (PMDN/PMA). Misi 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, memiliki tujuan: Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal, dengan indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan; Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun, jumlah lokasi perumahan yang tertata, meningkatnya jumlah sarana sanitasi komunal, meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air minum pada desa rawan air bersih, rasio layanan persampahan, tertanganinya daerah rawan genangan, rasio rumah layak huni, rasio makam yang tertata dan rasio permukiman kawasan kumuh; Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi, dengan indikator indeks pembinaan jasa konstruksi; Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan indikator tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas, tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian fungsi) terminal penumpang, tingkat ketersediaan halte dan shelter penumpang angkutan umum; Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan indikator jumlah dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dalam produk hukum daerah dan meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; Mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Terselenggaranya pengelolaan sumber
daya komunikasi dan informatika yang optimal, dengan indikator meningkatnya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal; Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator menurunnya tingkat pencemaran lingkungan, meningkatnya jumlah kader lingkungan, menurunnya luasan lahan kritis; Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan serta meningkatnya persentase industri hasil hutan yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, memiliki tujuan: Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan indikator berkurangnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD; Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, dengan indikator menurunnya jumlah regulasi yang tumpang tindih. Sumberdaya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, dengan indikator persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik; Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dengan indikator menurunnya penyimpangan korupsi, meningkatnya jumlah dan kompetensi auditor, dan meningkatnya jumlah instansi yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku; Mewujdkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal, dengan indikator peningkatan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, penetapan Perda APBD dan penyampaian laporan keuangan daerah tepat waktu, dan meningkatnya kapasitas fiskal daerah setiap tahunnya;
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, dengan indikator persentase capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan; Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dengan indikator meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dan meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan; Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi, dengan indikator persentase realisasi capaian kinerja dengan kategori baik; 2. Meningkatkan kualitas layanan perijinan. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah: Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha, dengan indikator persentase layanan perizinan tepat waktu, tersedianya akses informasi pelayanan perijinan bidang usaha serta terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal; 3. Peningkatan kualitas layanan kependudukan. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan, dengan indikator cakupan penerbitan kartu keluarga dan akte kelahiran; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan indikator peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Desa terhadap pelayanan pemerintah desa. C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan stratejik selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussedmanagement). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dengan efektif dan efisien. D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2015 dan sinergitas dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, serta prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, dan agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat. Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang tahun 2015 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dan juga periodesasi ketiga dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD tahun 2005-2025 adalah ”Memantapkan Kawasan Strategis dan Mengembangkan Produk Potensi Lokal Yang Berbasis Agribisnis”. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, yaitu: ”Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan ”, dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut: 1.
Percepatan infrastruktur jalan Kabupaten dan jalan Desa
2. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan produksi 3.
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan JIDES dan JITUT
4. Percepatan pembangunan di kawasan agropolitan 5.
Pembangunan/rehabilitasi ringan/sedang/berat SD dan lapangan olah raga
6. Pengadaan sarana dan prasarana produksi 7.
Pembangunan/rehabilitasi sumur dangkal pertanian/perkebunan
8. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum/air bersih 9. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan 10. Pembangunan saluran drainase/trotoar
Memperhatikan perkembangan asumsi ekonomi makro daerah tahun 2013 berdasarkan angka sangat sementara BPS yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang mengalami penurunan di bandingkan tahun 2012 sebesar 6,97% dengan inflasi 5,92% sedangkan tahun 2013 sebesar 6,41%, dengan nilai inflasi sebesar 7,24%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan kondisi makro baik regional maupun nasional yang kurang baik, hal itu bisa dilihat dari kenaikan BBM, tarif dasar listrik dan faktor cuaca yang mengakibatkan pergeseran musim tanam yang mengakibatkan tekanan pada sektor pertanian. Namun pada tahun 2014 dan tahun 2015 proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6,06,5% tahun 2014 dan 6,4-6,7% pada tahun 2015 dengan tingkat inflasi 4,5-5% tahun 2014 dan 4-4,5% pada tahun 2015. Asumsi makro tersebut tentunya didukung dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang pro rakyat, misalnya kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa, percepatan penuntasan infrstruktur jalan Kabupaten dan jalan desa serta implementasi kartu jombang sehat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan pemerataan pembangunan dan pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat yang nantinya diikuti dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang semakin menurun serta mengurangi tingkat disparitas antar wilayah dan mempersempit disparitas/kesenjangan sosial. Sebagaimana arahan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 bahwa pada periodesasi tahap ketiga tahun 2014-2018 pembangunan daerah ditujukan untuk Memantapkan Kawasan Strategis dan Mengembangkan Produk Potensi Lokal Yang Berbasis Agribisnis. Tahap ini ditujukan untuk mamantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang berskala Nasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing.
P
embangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi yang didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam penyeleng-garaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), partisipasi masyarakat (participation) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (accountability). Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen penganggaran yang pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik RKPD maupun KUA-PPAS merupakan dokumen yang memuat kebijakan tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2015 disusun berdasarkan RKPD tahun 2015 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2018. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada Peraturan Perundangan yang melandasinya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah seharusnya tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Pendapatan Daerah dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, mengamanatkan bahwa LKPj akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Mempertimbangkan hal tersebut diatas maka dalam penyusunan
LKPj Bupati Jombang Tahun 2015, data Realisasi APBD Tahun 2015 yang dituangkan dalam LKPj Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 merupakan data unaudited atau belum diaudit oleh BPK. Data keuangan yang sudah diaudit oleh BPK akan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2015. Adapun struktur APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.1. Struktur APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015
Sumber : DPPKAD Kab. Jombang, 2015
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2015 yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 Oktober 2014 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2015 yang telah disepakati pada tanggal 12 Agustus 2015. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Jombang, secara umum terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aspek Pengelolaan Belanja Daerah dan Aspek Pengelolaan Pembiayaan Daerah. A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang secara berkelanjutan berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) serta menggali potensi lain-lain pendapatan daerah yang sah
Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jombang tahun 2015 pada sisi Pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat. 1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH Penyusunan Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 yang tertuang dalam dokumen KUA tahun anggaran 2015 memperhatikan RKPD tahun 2015 serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2015 secara umum telah diarahkan untuk mencapai target penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran pendapatan daerah sesuai dengan estimasi dalam APBD Tahun anggaran 2015. Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target tersebut antara lain :
Perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan dengan harapan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur, baik pada internal Pemerintah Daerah maupun pada BUMD;
Peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi;
Mengoptimalkan secara bertahap potensi Pajak Bumi Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan dengan melakukan pendataan ulang sesuai kondisi eksisting dan dilakukan penyesuaian data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
Memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesadaran secara berkala dan berkelanjutan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi;
Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki;
Perbaikan pelayanan perijinan di seluruh tingkatan pelayanan;
Inventarisasi aset daerah serta upaya optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
Optimalisasi penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
Peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
Pada tahun 2015, dalam rangka pencapaian target pendapatan tahun 2015 dan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015, diupayakan melalui kebijakan dan kegiatan prioritas yaitu:
Menata, mengkaji dan menerbitkan Peraturan Daerah baru sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah yakni dengan tersusunnya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Ploso.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan pengawasan dan razia gabungan dengan instansi terkait
Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi ;
Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan dengan Pemerintah Kabupaten lainnya;
Pemeliharaan dan updating basis data wajib pajak untuk melakukan reklasifikasi sesuai kondisi eksisting dalam rangka optimalisasi potensi pajak bumi dan bangunan melalui pendataan wajib pajak bagi masyarakat
Implementasi sistem yang terintegrasi antara data wajib pajak bumi dan bangunan dengan sistem bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sehingga data perubahan pada saat terjadi mutasi kepemilikan atas tanah dan bangunan dapat terupdate secara langsung pada data wajib pajak
melakukan
Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
Dalam rangka pencapaian target PAD tahun 2015, beberapa masalah utama yang dihadapi dan perlu diperhatikan untuk dipecahkan untuk perbaikan kedepan adalah: 1. Rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya. 2. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga masih terdapat potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali. Dengan upaya yang telah dilakukan tersebut maka pendapatan asli daerah menunjukkan capaian diatas 100% dimana pemerintah daerah mempunyai cukup kewenangan dalam optimalisasinya. 2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 secara keseluruhan tercapai sebesar 100,72% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2015, Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2014 sebesar 12,87%, dengan PAD tumbuh sebesar 19,69%, Dana perimbangan tumbuh sebesar 3,49% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan sebesar 31,04%. Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015
Sumber : DPPKAD Kab. Jombang, 2015
Meskipun target pendapatan telah dapat dicapai namun Pemerintah Daerah tetap memandang perlunya dilakukan optimalisasi dan serangkaian
upaya meningkatkan pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. a. Pendapatan Asli Daerah Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2015 sebesar Rp.363.963.252.971,96 atau tercapai sebesar 115% dari target PAD pada APBD tahun anggaran 2015. Dengan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah telah terlihat hasilnya dari kenaikan PAD jika dibandingkan dengan tahun 2014. Komponen PAD yaitu pendapatan pajak daerah tumbuh sebesar 20,32% , Hasil retribusi daerah tumbuh sebesar 22,63%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh sebesar 12,72% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tumbuh sebesar 19,11%. Berkorelasi dengan hal itu, maka rasio PAD terhadap total APBD juga mengalami kenaikan pula dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 15,95% menjadi 16,91% pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan mulai berjalannya upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah. Secara Umum Proporsi paling besar komponen PAD pada tahun 2015 berasal dari komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 66,18%, Pajak Daerah sebesar 22,07% hasil retribusi daerah sebesar 10,97% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,78%. Kontribusi terbesar komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap total lain-lain PAD yang sah tahun 2015 berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 64,71% dan diikuti oleh proporsi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) sebesar 17,42%. Kedua sumber pendapatan asli daerah tersebut bersifat khusus penggunaannya. Sedangkan proporsi Pendapatan Badan Layanan Umum terhadap total PAD sebesar 42,82%. Terkait dengan proporsi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD dapat disampaikan sebagai berikut:
Grafik 3.1 Proporsi Komponen PAD terhadap Total PAD
Rincian realisasi dan target PAD tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015
Sumber : DPPKAD Kab. Jombang, 2015
1. Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak daerah secara total terealisasi sebesar Rp.80.335.178.828,5 atau tercapai 126.45% dari target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi pajak daerah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Jombang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumbersumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi pendapatan dari pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Jombang telah sadar dan berperan aktif dalam upaya peningkatan pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Jombang akan
terus berupaya melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut disampaikan target dan realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2015. Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015
Sumber : DPPKAD Kab. Jombang, 2015
2. Hasil Retribusi Daerah Hasil Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp.39.925.263.477,00 atau 104,07% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut ditopang oleh capaian kinerja pos Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar 100,94%, Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar 116,33% dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 113,64%. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai sebesar Rp.2.844.232.695.14 atau 92,22% dari target yang telah ditetapkan. Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yang terealisasi sebesar Rp.1.722.681.943,00 dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN yaitu dividen dari Bank Jatim sebesar Rp.1.121.550.752,14 atau 112,16%.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Secara total penerimaan lain-lain PAD yang sah tercapai sebesar Rp.240,858,577,971.32 atau 113,87% dari target yang ditetapkan. Berikut disampaikan capaian pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: Tabel 3.5 Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2015
Sumber : DPPKAD Kab. Jombang, 2015
b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp.1.170.782.676.685,00 atau 97,66% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,49% jika dbandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014. Rincian target dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015
Sumber : DPPKAD Kab. Jombang, 2015
1. Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak Pendapatan Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak pada Tahun Anggaran 2015 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,21% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terdiri dari bagi hasil pajak terealisasi sebesar Rp. 51.127.940.050,00 atau 80,94% dan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak hanya terealisasi sebesar Rp. 24.004.369.635,00 atau 73,94% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan negara yang dibagihasilkan yang menyebabkan realisasi anggaran transfer ke daerah pada tahun 2015 hanya sebesar 78,56% persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2015 yang sebesar Rp.95.636.032.735,00. 2. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 2,5% dari DAU tahun 2014. DAU yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar Rp.1.032.325.237.000,00 dan terealisasi sebesar 100%. 3. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan sebesar Rp. 70.876.670.000,00 dan terealisasi 89,35% dari target yang telah ditetapkan. Juga perlu diingat bahwa realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat dan daya serap APBD untuk program dan kegiatan yang didanai dari DAK. c.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah sebesar Rp.616.541.944.396,00 atau tercapai sebesar 99,36% dari target sebesar Rp.620.533.974.993,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan sebesar 31.04% dari realisasi Tahun Anggaran 2014. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi.
1. Pendapatan Hibah Target Pendapatan Hibah untuk tahun 2015 sebesar Rp.1.275.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.049.108.600,00 atau 160,60% yang berasal dari hibah program WISMP-2 dan Program Hibah Air Minum Kepada Mayarakat berpenghasilan rendah dari AusAID. 2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tercapai sebesar Rp.121.442.913.796,00 atau 92,96% dari yang ditargetkan dan jika dilihat dari sisi pertumbuhan, bagi hasil pajak dari provinsi turun sebesar 5,7% dari realisasi Tahun Anggaran 2014. 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 324.752.253.000,00 terealisasi sebesar Rp.325.278.336.000,00 atau 100,16% yang berasal dari dana penyesuaian tambahan penghasilan guru, dana insentif daerah dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2). 4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ditargetkan sebesar Rp. 78.334.153.000,00 terealisasi sebesar 105,11%. 5. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi terdapat terealisasi sebesar Rp.0,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp.100.000.000,00. 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan sisi pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun peningkatan pertumbuhan terutama pada komponen Pendapatan Asli Daerah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, khususnya pada saat penyusunan target pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2016
karena ada selisih yang cukup signifikan yang perlu disesuaikan pada perubahan APBD. Akan tetapi, jika kita melihat lebih detail pada masing-masing komponen dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Pada komponen pendapatan dana bagi hasil pajak/non pajak, tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan atau hanya tercapai sebesar 80,94%. Pada saat mengalokasikan anggaran pendapatan, telah sesuai dengan Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur alokasi untuk masing-masing kabupaten/kota. Akan tetapi, realisasinya tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan karena target pendapatan yang dibagihasilkan dari Pemerintah Pusat tidak tercapai. Ini patut menjadi perhatian dan perlu dikonsultasikan kepada aparat pemeriksa, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut ke dalam system penganggaran karena sebenarnya tidak tercapainya target yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap struktur keuangan pemerintah daerah 2. Terkait pendapatan dana alokasi khusus yang hanya tercapai 89,35% disebabkan oleh adanya aturan baru terkait persyaratan penerima hibah daerah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat (5) belanja hibah dapat diberikan kepada: huruf d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dengan adanya aturan baru ini maka dana alokasi khusus yang akan dibantukan kepada masyarakat ini menyebabkan keterlambatan SKPD pelaksana dalam pencairan dana kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus. Dengan adanya keterlambatan ini mengakibatkan persyaratan pencairan dana alokasi khusus tahap terakhir tidak dapat dipenuhi sehingga realisasinya hanya mencapai 89,35%. Pada sisi proporsi, dana perimbangan masih menempati proporsi yang paling besar yakni 54,43%, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 28,66% dan Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar 16,91%. Jika dibandingkan dengan proporsi komponen pendapatan pada tahun 2014, maka terdapat perbaikan proporsi PAD terhadap total pendapatan. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan terkait pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2). Akan tetapi Komposisi tahun 2015 tersebut tetap mencerminkan bahwa Kabupaten Jombang masih sangat tergantung bantuan
dari pusat untuk membiayai segala kebutuhannya terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi, Daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Proporsi PAD terhadal Total Pendapatan Daerah ini menggambarkan bahwa peran PAD sebagai sumber utama pelaksanaan otonomi masih rendah, karena sebagian besar penerimaan daerah masih dari sumber lain di luar PAD. Berikut disampaikan grafik terkait proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan tahun 2014 dan tahun 2015. Grafik 3.2 Proporsi Komponen PAD terhadap Total Pendapatan Tahun Anggaran 2014 dan 2015
Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan umum yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut: 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakukan pajak, masih perlu terus ditingkatkan; Ketersediaan perangkat hukum dalam pengelolaan Pendapatan asli daerah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam system pengendalian dan pengawasannya terkait belum adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan
Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu terus diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah; Belum tersedianya sarana dan prasarana yang representatif yang mendukung penyelenggaraan suatu acara yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Masih terbatasnya SDM yang memadai khususnya terkait kuantitas pemungut pajak daerah 2). Dana Perimbangan Capaian target pendapatan bagi hasil pajak/non pajak hanya terealisasi sebesar 78,56% atau tidak terealisasi sebesar Rp.20.503.723.050,00. Secara peng-anggaran, telah sesuai dengan Permendagri no 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 dan dari keseluruhan alokasi tersebut telah teralokasikan pada belanja daerah. Ini patut menjadi pertimbangan kita pada saat penyusunan APBD pada tahuntahun berikutnya, agar tidak terjadi defisit riil karena tidak tercapainya pendapatan daerah. Solusi yang dapat dilakukan: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melakukan sosialisasi di berbagai media, memberikan apresiasi kepada wajib pajak dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta stakeholder tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, antar instansi terkait dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, melalui pembentukan tim optimalisasi pendapatan daerah yang meliputi unsurunsur yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah; Terus mengupayakan updating data wajib pajak dan wajib retribusi agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki ;
Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap; 2. Dana Perimbangan a). Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri agar target yang dianggarkan mendekati alokasi definitif. b). Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan aparat pemeriksa terkait system penganggaran dana transfer dari pusat B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Belanja Daerah Sejalan dengan tema pembangunan daerah tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015, yaitu “Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan”, kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada infrastruktur yang merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan Kabupaten Jombang, tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi di daerah, namun turut membentuk perkembangan wilayah serta melayani masyarakat dalam mengartikulasi kehidupan sosial masyarakat. Perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, karena mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kebijakan pembangunan daerah juga diarahkan pada penanganan pemerataan percepatan pembangunan desa, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan kebijakan pemberian pagu indikatif desa (PID) dengan memberikan sejumlah patokan batas minimal anggaran SKPD yang dilaksanakan di wilayah desa yang alokasinya dilakukan secara partisipatif melalui musrenbang desa yang berdimensi strategis kewilayahan. Melalui kebijakan PID tersebut diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antara kabupaten dan desa, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta
menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Kebijakan pembangunan daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk Kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kebijakan belanja tidak langsung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam penghitungan DAU tahun 2015, kenaikan gaji pokok diproyeksikan sebesar 5% dan accres sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, serta pemberian gaji ketiga belas;
Belanja Hibah dianggarkan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja Bantuan Sosial dianggarkan untuk memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Pengalokasian bantuan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, serta digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya.
Sedangkan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pengalokasian belanja sesuai dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangan kabupaten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan dengan mendasar pada standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, analisa standar belanja dan standar satuan harga; 2. Memenuhi ketentuan undang-undang tentang proporsi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari belanja daerah serta anggaran urusan kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji;
3. Dalam merencanakan program dan kegiatan harus memperhatikan RPJMD Tahun 2014-2018 dan pentahapan pada tahun 2015, tahapan kedua RPJMD, dengan melihat capaian pentahapan pada tahun sebelumnya; 4. Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/kegiatan; 5. Pengalokasian biaya untuk peningkatan infrastruktur jalan serta pengalokasian biaya perencanaan untuk peningkatan infrastruktur pada tahun berikutnya; 6. Belanja modal diarahkan untuk dapat menjadi sumber pemasukan kembali bagi daerah; 7. Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, khususnya terkait kebijakan pengalokasian anggaran desa sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa; 8. Untuk meminimalisir belanja pegawai pada belanja langsung, maka kegiatan diupayakan dapat dilakukan secara fungsional tanpa membutuhkan biaya operasional, sehingga biaya yang terkait honorarium dapat diminimalkan; 9. Memantapkan pembangunan kawasan strategis dan mengembangkan produk potensi lokal yang berbasis agribisnis dengan tujuan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan; 10. Pembangunan dilaksanakan guna meminimalisir kesenjangan antar wilayah dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat, menunjang aktivitas perekonomian wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah; 11. Pengalokasian anggaran untuk kelanjutan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi; 12. Pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang aktivitas perekonomian wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
2. Target dan Realisasi Belanja Anggaran belanja daerah sesuai dengan perubahan APBD tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.2.485.612.912.923.1 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.164.953.026.633.2atau tercapai sebesar 87,10%. Total realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 21,59% jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2014 dengan rincian belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 23,67% dan belanja langsung mengalami pertumbuhan sebesar 18,86%. Proporsi komponen belanja daerah Tahun Anggaran 2015 dapat disampaikan sebagai berikut: Grafik 3.3 Proporsi Komponen Belanja Daerah Tahun 2015
Jika dibandingkan dengan proporsi pos belanja daerah TA 2014, maka terdapat penurunan proporsi belanja langsung dari 43,21% pada tahun 2014 menjadi 42,24% pada tahun 2015 dan proporsi belanja tidak langsung mengalami kenaikan dari 56,79% pada tahun 2014 menjadi 57,76% pada tahun 2015. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana desa yang dialokasikan dari APBN melalui transfer ke rekening kas daerah yang kemudian diteruskan ke rekening kas desa melalui pos bantuan keungan desa. Dana desa yang berasal dari APBN merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa. Salah satunya adalah sumber pendanaan baru bagi desa dari APBN. Pemenuhan dana pembangunan desa dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek akuntabilitas kinerja. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah diuraikan pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Sumber data: DPPKAD Kab. Jombang, 2015
a. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.1,250,258,205,803.00 atau sebesar 88,40% . Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga. Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.8 Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2015
Sumber data: DPPKAD Kab. Jombang, 2015
Sumber data: DPPKAD Kab. Jombang, 2015
3. Permasalahan dan solusi a. Permasalahan 1.
Tingkat penyerapan total belanja daerah tahun 2015 sebesar 87,10%, dengan rincian belanja tidak langsung sebesar 88,40% dan belanja langsung sebesar 85,38% yang disebabkan oleh :
Masih terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial diantaranya adalah belum terpenuhinya persyaratan administratif sehingga belanja tersebut tidak dapat direalisasikan. Hal tersebut juga karena perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait mekanisme pemberian hibah daerah dengan terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat (5) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak calon penerima hibah daerah terkendala dengan persyaratan berbadan hukum Indonesia sehingga realisasi anggaran banyak mengalami keterlambatan pencairan.
Beberapa kegiatan pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh adanya kendala teknis di lapangan serta keterbatasan waktu pengadaan , diantaranya adalah pengadaan tanah untuk jembatan ploso, pengadaan tanah untuk pengujian/pengolahan, Pengadaan alat peraga/praktek sekolah serta adanya kegiatan yang gagal lelang.
Masih terkonsentrasinya pencairan anggaran pada bulan desember sebesar 22,65% dari total belanja daerah.
Adanya bantuan keuangan khusus berupa kegiatan yang bersifat fisik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada saat Perda PAPBD Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sehingga menambah volume kegiatan di akhir tahun anggaran.
pemerintah daerah dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.
b. Solusi Menanggapi permasalahan tersebut diperlukan penanganan sebagai upaya pemecahan permasalahan antara lain adalah: 1). Reorientasi prioritas dan rasionalitas anggaran, dimana belanja daerah diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak, berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi (multiplyer effect) dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha; 2). Belanja kegiatan diorientasikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah (value added) bagi pendapatan daerah 3). Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain; 4). Disiplin anggaran dan tertib adminsitrasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan melakukan evaluasi secara berkala terkait penyerapan anggaran per satuan kerja perangkat daerah dibandingkan dengan surat penyediaan dana setiap triwulan sebagaimana telah direncanakan sehingga penyerapan anggaran tidak hanya terkonsentrasi di akhir Tahun Anggaran C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan
yang digunakan untuk menutup selisih tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Struktur APBD Tahun Anggaran 2015 yang diestimasikan pada APBD defisit sebesar Rp.349.747.570.838,81 pada realisasinya juga masih mengalami defisit sebesar Rp. 13.665.152.580,24. Hal ini disebabkan oleh : a. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp. 2.151.287.874.052,96 atau 100,72% dari target yang telah ditetapkan atau melebihi target sebesar Rp.15.422.531.968,76 b. Realisasi Belanja daerah sebesar 87,10% dari target yang telah ditetapkan atau terdapat sisa belanja sebesar Rp. 320.659.886.289,81 dengan perincian sebagai berikut 1. realisasi belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai karena adanya penangguhan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (tunjangan guru) karena ada persyaratan teknis yang tidak terpenuhi oleh penerima tunjangan, sedangkan untuk belanja tidak langsung non belanja pegawai utamanya belanja hibah disebabkan karena pada proses pencairan anggaran belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Realisasi Belanja langsung untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada umumnya karena adanya efisiensi, sedangkan untuk belanja modal kecenderungan karena adanya penangguhan kegiatan utamanya pengadaan tanah . Adapun kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perencanaan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2015 terkait perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014 sebesar Rp.355.195.113.338,81 Penyesuaian alokasi anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perencanaan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2015 adalah penambahan penyertaan modal pada BPR Bank Jombang sebesar Rp.5.500.000.000,00 dalam rangka pemenuhan komitmen penyertaan modal antara Kepala daerah dan otoritas jasa keuangan. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pembiayaan netto pada tahun anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.349.747.570.838.81 dan terealisasi sebesar Rp. 350.110.728.391,81 atau 100,10%. Rincian selengkapnya anggaran dan realisasi pembiayaan tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015
Sumber data: DPPKAD Kab. Jombang, 2015
Penerimaan pembiayaan dialokasikan anggaran sebesar Rp.355,345,113,338.81 yang terealisasi sebesar Rp. 355,708,270,891.81 terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014 sebesar Rp.355,195,113,338.81, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 68,267,779.00 dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp.444,889,774.00
Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 5,597,542,500.00 dan terealisasi sebesar 100% terdiri dari penyertaan modal pada Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang sebesar Rp. 5.500.000.000,00 serta pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga sebesar Rp.97.542.500,00 Dari defisit realisasi APBD tahun 2015 sebesar Rp. 13.665.152.580,24 ditutup dari pembiayaan Netto tahun 2015 sebesar Rp. 350.110.728.391,81 diperoleh besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2015 sebesar Rp.336.445.575.811,57 3.
Permasalahan dan Solusi Permasalahan pada sisi pembiayaan dapat disampaikan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran yang cukup tinggi menunjukkan bahwa dana yang ada belum dapat digunakan secara optimal serta kurang detailnya dalam perencananaan program/kegiatan. Hal-hal yang dapat dilakukan agar permasalahan tersebut tidak terulang di tahun yang akan datang adalah mengidentifikasi permasalahan pendapatan dan belanja dengan melakukan koordinasi dengan SKPD agar perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD lebih teliti dan detail sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, yang pada akhirnya diharapkan Sisa lebih perhitungan anggaran dapat diminimalkan.
D
asar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tertuang di dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yang kemudian dijabarkan sesuai dengan pembagian urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar
pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Pada periode RPJMD Tahun 2014-2018, Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan 25 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. 1. URUSAN PENDIDIKAN Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pembangunan pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)” yang dirumuskan sebagai visi pendidikan nasional tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan pendidikan juga diselenggarakan untuk mendukung pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDGs) khususnya untuk mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 urusan pendidikan diselenggarakan untuk mendukung Misi ke 2 (dua) yakni “Mewujudkan Layanan Dasar Yang Terjangkau” dengan tujuan Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat Jombang, yang diarahkan pada pencapaian sasaran : A. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, dengan indikator meningkatnya APM dan APK seluruh jenjang pendidikan dengan capaian sebagai berikut : 1. Angka Partisipasi Kasar untuk seluruh jenjang pendidikan APK PAUD pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 96,75% dan terealisasi 95,58% atau sebesar 99% dari target. APK SD/MI pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 105,91% dan terealisasi 106,28% atau sebesar 100,35% dari target.
2
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
APK SMP/MTS pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 103,30 % dan terealisasi 103,31% atau sebesar 100.01% dari target. APK SMA/SMK/MA pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 99,45% dan terealisasi 100,48% atau sebesar 101,04 % dari target. 2. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang pendidikan APM SD/MI pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 96% dan terealisasi 95,99% atau sebesar 99,99 % dari target APM SMP/MTs pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 85,50% dan terealisasi 85,46% atau sebesar 99,95 % dari target APM SMA/SMK/MA pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 75,50% dan terealisasi 75,50% atau sebesar 100 % dari target Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD dijalankan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat dalam mendidik putra putrinya yang berusia 2 sampai dengan 6 tahun di lembaga Tempat Penitian Anak (TPA), Taman Bermain (Play Group) dan di Taman Kanak-Kanak (TK). Oleh karena itu program yang dilaksanakan diarahkan untuk pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pelatihan kompetensi guru, penguatan krikulum dan rehabilitasi gedung PAUD dengan penganggaran sebesar Rp.809.765.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 733.676.950,-. atau 90.60%. Hasil yang dicapai dari program ini adalah meningkatnya APK dari yang ditargetkan tahun 2015 sebesar 96,75 % dapat terealisasi sebesar 95,582 % sementara pada tahun 2014 yang terealisasi sebesar 95,90% 2) Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap proses penyiapan sumberdaya manusia yang kompetitif melalui peningkatan aksesbilitas warga masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kelompok Belajar Paket B dan Paket C, pengembangan pendidikan keaksaraan dan peningkatan kapasitas pendidik non
formal dengan penganggaran sebesar Rp.1.085.095.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.004.575.000,- atau 92.58%. Dari hasil yang dicapai dari program ini adalah angka melek huruf yang ditargetkan sebesar 96,35 % dan tercapai 96.5 % penduduk melek huruf, kondisi ini meningkat sebesar 1,14% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 95.358%. 3) Program Pendidikan Luar Biasa. Sebagaian kecil warga masyarakat dilahirkan dalam kondisi fisik dan psikis yang berbeda, sehingga untuk anak-anak yang secara fisik dan psikis ada perbedaan disikapi dengan memberikan pelayanan pedidikan secara khusus. Pemerintah Daerah menyikapi dengan memberikan pelayanan pada sekolah tertentu, untuk anak-anak yang perkembangan fisik dan psikif relatif terdapat kekuarangan dilayanai melalui pendidikan luar biasa; yakni SDLB, SMPLB dan SMALB, terdiri dari fasilitasi Jambore, PORSENI, HAN dan Unjuk kreatifitas SLB Kabupaten dan Propinsi, serta Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung. Dalam program ini pemerintah menganggarkan sebesar Rp.509.550.000,dan terealisasi Rp.480.203.685,- atau 94.24%. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas kebutuhan di SLB dengan target 100 % dan dapat direalisasikan 100 % sama dengan realisasi pada tahun 2014. 4) Peningkatan Akses (rehabilitasi Ringan).
Layanan
Pendidikan
Dasar
6
Tahun
Pelaksanaan program ini adalah diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan standar gedung sekolah pada jenjang pendidikan tingkat SD/MI, dengan kegiatan rehabilitasi rusak ringan di 37 (tiga puluh tujuh) unit Sekolah Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp.879.550.000.- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 859.472.150,atau 97.72%. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan capaian 37 (tiga puluh tujuh) sekolah dengan kondisi bangunan baik dan sesuai standar. Dengan demikian target yang ditetapkan di tahun 92,50% dapat direalisasikan sebesar 93,98 %, kondisi ini meningkat sementara realisasi pada tahun 2014 adalah sebesar 99,43%.
4
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
5) Peningkatan Akses Layanan (Rehabilitasi Sedang/Berat).
Pendidikan
Dasar
6
Tahun
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana gedung sekolah dasar dari kondisi rusak sedang / berat pada 123 unit sekolah dasar, dengan anggaran dari DAK dan pendampingan APBD Kabupaten sebesar Rp. 16.224.809.200,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.109.909.250,- atau 99,29%. Hasil yang dicapai adalah peningkatan standarisasi gedung sekolah dasar pada 94 Sekolah Dasar. 6) Peningkatan Akses (Pembangunan).
Layanan
Pendidikan
Dasar
6
Tahun
Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gedung baru, karena jumlah murid yang bertambah sehingga jumlah rombel juga bertambah, maka dibutuhkan gedung baru. Dengan anggaran yang disediakan dari APBN maupun APBD Kabupaten/Provinsi sebesar Rp.10.280.411.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.9.743.693.550,- atau 94.78%. Dari program dapat dicapai yakni pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembangunan gedung dan pengawasan di 181 Sekolah Dasar. 7) Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun Tercapai mutu pendidikan didukung adanya stadarisasi sarana dan prasarana sekolah melalui, rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan gedung sekolah. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan rehabilitasi 24 sekolah dan pembangunan gedung/ruang 23 sekolah dengan pagu sebesar Rp. 11.994.576.100,- dan direalisasikan sebesar Rp. 11.776.812.100,- atau 98,18% sehingga pelaksanaannya mencapai 98,18 %. Hasil dari program yang telah dilaksanakan maka sarana prasarana yang memenuhi standar pada tahun 2015 mencapai 66,81 % dari target yang ditetapkan yakni 66,78 % meningkat 1,89% dari realisasi tahun 2014 sebesar 64,92%. 8) Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bagi para siswa di jenjang pendidikan SMP/MTs dengan melihat keberhasilan hasil akhir ujian nasional dan rata – rata nilai ujian nasional melalui pengadaan alat peraga dan praktek, pembinaan
bakat dan prestasi, pengadaan alat dan pendukung teknologi informasi, penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) serta kegiatan festival dan lomba, dengan anggaran sebesar Rp.10.844.029.470,- selanjutnya telah direalisasikan sebesar Rp.8.690.354.380,- atau 80,14%. Hasil program tersebut dapat dicapai target angka kelulusan yang telah ditentukan pada tahun 2015 yakni target 98,02 % dan terealisasi 98.45 % dan target nilai rata-rata 7,25 dapat terealisasi 7,30 kondisi ini sama dengan yang terjadi pada tahun 2014. 9) Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah. Program ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana gedung sekolah SMA/SMK/MA yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, pada tahun 2015 telah dilaksanakan rehabilitasi 8 unit sekolah SMA/SMK dan pembangunan gedung/ruang kelas 9 unit SMA/SMK dengan anggaran sebesar Rp. 6.909.513.400.yang telah direalisasikan sebesar Rp. 6.065.471.675,- atau sebesar 87,78 %. Hasil dari program ini adalah 98,17 % gedung sekolah SMU/SMK sesuai standar dari target yang ditetapkan sebesar 95,25 %. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 3,4% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 94,77% 10) Pengembangan Pendidikan Inklusi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pembelajaran pada siswa inklusi dengan memberikan pelatihan – pelatihan, yang dianggarkan dengan pagu sebesar Rp. 150.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.49.110.000atau 32,74%. Capaian dari program ini prosentase anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan yang ditargetkan 73,75 % dapat direalisasikan 73,86 %. Kondisi ini meningkat sebesar 1,89% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 71,97% 11) Peningkatan Prasarana Penunjang Sekolah Dasar. Program ini diarahkan untuk menyediakan perobat ruang kelas sekolah, di masing – masing UPTD Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 949.000.000,- dapat direalisasikan 100 %, dari program ini capaian yang dihasilkan adalah seluruh ruang kelas yang ada di sekolah dasar terpenuhi bangku siswa dengan perbandingan 1:2. 6
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
B. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator meningkatnya persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2015 ditargetkan menjadi 16.58 % dan terealisasi 25,40 %. Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 5,18% dibandingkan dengan tahun 2014 yang dapat terealisasi sebesar 20,22%. Keberhasilan dalam mempertahankan serta peningkatan capaian sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program-program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan meliputi uji kompetensi, pelatihan, pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), serta pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi. Program ini dengan pagu anggaran Rp.4.336.390.839,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.088.660.100,- atau 71.23% dengan hasil capaian adalah jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi terealisasi 89,40 % dari target yang ditetapkan 80,06 % turun 1,31% dari realisasi tahun 2014 sebesar 90,71%, serta jumlah guru yang bersertifikat mengalami kenaikan di semua jenjang pendidikan, yakni: Pada Jenjang TK/RA pada tahun 2015 ditargetkan guru yang bersertifikat adalah sebesar 24.2% dan terealisasi sebesar 33,70% atau sebesar 139,27%, kondisi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,08% dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 33,78%. Pada Jenjang SD/MI ditargetkan guru yang bersertifikat adalah sebesar 60,13% dan terealisasi sebesar 60,14% atau sebesar 100.01%, kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,27% dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 56,87%. Pada Jenjang SMP/MTS ditargetkan guru yang bersertifikat adalah sebesar 75,11% dan terealisasi sebesar 75,18% atau sebesar 100.09%, kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 3.81% dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 71.37%.
Pada Jenjang SMA/SMK/MA ditargetkan guru yang bersertifikat adalah sebesar 59,29% dan terealisasi sebesar 59,37% atau sebesar 100.14%, kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 3.26% dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 56.11%. 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Salah satu pilar pembangunan pendidikan adalah peningkatan kinerja lembaga pendidikan guna pengelolaan pendidikan yang lebih baik, untuk itu program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan lembaga sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menuju ke arah penerapan manajemen pendidikan yang berbasis pada masyarakat sekolah, dengan kata lain sekolah yang terakreditasi A atau B. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp. 1.742.149.650,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.503.513.100,- atau 86,30%, dengan hasil capaian sebagai berikut : Jumlah SD/MI yang terakreditasi A sebesar 66 unit, yang terakreditasi B sebesar 677 unit dan yang terakreditasi C sebesar 48 unit, belum terakreditasi 27 unit. Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A sebesar 86 unit, yang terakreditasi B sebesar 112 unit dan yang terakreditasi C sebesar 24 unit, belum terakreditasi 29 unit. Jumlah SMA/SMK/MA yang terakreditasi A sebesar 64 unit, yang terakreditasi B sebesar 83 unit dan yang terakreditasi C sebesar 20 unit, belum terakreditasi 22 unit. Dengan demikian prosentase sekolah yang terakreditasi A terealisasi 25,40 % dari yang ditargetkan 16,58 %, naik sebesar 5,18% dibanding tahun 2014 yang terealisasi 20,22%, sekolah yang terakreditasi B terealisasi 57,10 % dari yang ditargetkan 71,14 % dan sekolah turun 3,11% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 60,21% dan sekolah terakreditasi C terealisasi 8.67 % dari target yang ditentukan 12.28 %, turun sebesar 0,54% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 9,21%. Belum tercapainya target terakreditasi B dan terakreditasi C dikarenakan adanya peningkatan sekolah terakreditasi A sebesar 5,18 %. Dengan demikian semakin berkurangnya sekolah status terakriditasi B dan C. Hal tersebut
8
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
menggambarkan adanya peningkatan kwalitas pengelolaan yang signifikan pendidikan di sekolah. 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun. Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bagi para siswa dengan melihat hasil akhir ujian nasional dan rata – rata nilai ujian nasional dan dilaksanakan kegiatannya antara lain; pengadaan alat peraga dan praktek, pembinaan bakat dan prestasi, pengadaan alat dan pendukung tehnologi informasi, penyediaan anggaran operasional sekolah (BOS) dan pelaksanaan festival dan lomba seni siswa, yang disediakan anggaran dengan pagu sebesar Rp.10.843.542.660,- selanjutnya telah direalisasikan sebesar Rp.7.222.949.595.- atau 66.61% Target dari program ini adalah meningkatnya angka kelulusan yang telah ditentukan yakni target 99,89 % terealisasi 99,91 % dan target nilai rata-rata 7,6 dapat terealisasi 7,73 atau 101,71% untuk jenjang SD/MI serta keberhasilan siswa dalam mengikuti lomba. Kondisi tersebut meningkat 0,07% dibandingkan tahun 2014. 4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat SMA/SMK/MA melalui antara lain; penyusunan kurikulum, pembinaan minat dan bakat, penyiapan anggaran biasiswa bagi keluarga tidak mampu serta fasilitasi ujian akhir dan kewirausahaan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.657.105.500,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp.1.910.021.565,- atau 71.88%. Hasil dicapai pada tahun 2015 adalah angka kelulusan untuk jenjang SMA/SMK/MA dengan target 98,62 % dapat terealisasi 99,97 % atau 101,37 %, meningkat sebesar 0.01% dibandingkan dengan tahun 2014. 5) Program Pembangunan/Peningkatan Perpustakaan Sekolah. Program ini diarahkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana gedung perpustakaan, dengan tujuan untuk meningkat mutu pendidikan bagi peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan. Sesuai dengan penganggaran pagunya sebesar Rp.1.391.745.180,- serta terealisasi sebesar Rp.1.391.745.180,- tercapai 100 %. Hasil dari program ini adalah prosentase sekolah yang mempunyai perpustakaan yang ditargetkan 48,39% terealisasi SD/MI
sebesar 69,95%, SMP/MTs terealisasi 66,12%, SMA/MA/SMK terealisasi sebesar 72,34%, sama dengan yang terjadi di tahun 2014. 6) Program Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun. Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menyiapkan / membelikan alat perabot bagi sekolah dan alat perabot perpustakan dan buku pegangan untuk guru, yang melalui UPTD Pendidikan di masing-masing kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.879.900.000,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp.4.577.006.000,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 77,84 %. Hasil dari program ini adalah meningkatnya rata-rata nilai UASBN/UASSD yang ditargetkan 7,6 dapat terealisasi sebesar 7,73 dengan capaian 101,71% meningkat 0,07% dari realisasi tahun 2014 sebesar 7,66. 7) Program Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program ini diarahkan untuk pengadaan peralatan olahraga SMP swasta, pengadaan buku teks dan pegangan guru, pengadaan buku koleksi SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.998.557.963,yang merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK), program ini belum dapat direalisasikan karena proses pengadaan baru dilaksanakan setelah PAK sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu, namun pada tahun anggaran 2016 program tersebut telah dialokasikan kembali. 9) Program Peningkatan Prasarana Penunjang Mutu Pendidikan Menengah. Progam ini dilaksanakan untuk meningkatkan prasarana penunjang pendidikan berupa pengadaan media pembelajaran dan alat laboratorium 6 SMA/SMKN dengan pagu anggaran Rp.2.217.336.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.105.217.950,- atau 94,94% Hasil yang diperoleh dari program ini adalah meningkatnya persentase sekolan SMA memenuhi standar sarpras dari target 62,6% terealisasi sebesar 66,1%, dengan capaian 94%, meningkat 0,05% dari realisasi tahun 2014 sebesar 66,06%.
10
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pencapaian kinerja pada urusan pendidikan selain didukung om leh program dan kegiatan melalui belanja langsung dari Dinas Pendidikan juga didukung melalui belanja tidak langsung berupa Belanja Hibah BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Jombang Nomor : 972/234.13/103.02/ 2015 tanggal 13 Januari 2015, Pemerintah Kabupaten Jombang menerima alokasi BOS sebesar Rp.104.857.400,000.00, dengan rincian alokasi BOS sebesar Rp.62.822.400.000,00 untuk membiaya kegiatan operasional sekolah dalam rangka terlaksananya wajib belajar 9 tahun di 566 lembaga SD/SDLB Negeri/Swasta dan Rp.42.035.000.000,00 untuk membiaya kegiatan operasional sekolah dalam rangka terlaksananya wajib belajar 9 tahun di 132 lembaga SMP/SMPLB/SLB Negeri/Swasta dan diubah dengan Naskah Perjanjian Hibah BOS nomor : 972/7658.13/103.02/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan alokasi menjadi Rp.104.887.500.000,00 dengan rincian alokasi BOS sebesar Rp.62.434.000.000,00 untuk 565 lembaga SD/SDLB Negeri/Swasta dan Rp.42.453.500.000,00 untuk 136 lembaga SMP/SMPLB/SLB Negeri/Swasta. Selain Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan Pendidikan juga didukung melalui Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Jombang berupa : 1)
Belanja Hibah kepada Madin (dana sharing Provinsi dan Kabupaten Jombang) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.4.879.778.150,- dapat terealisasi sebesar Rp.4.761.270.000.atau 97.58% dengan output terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah kepada Madrasah Diniyah sebanyak 165 lembaga untuk membiayai kegiatan operasional Madrasah.
2) Belanja Hibah kepada Guru Swasta (dana sharing Provinsi dan Kabupaten Jombang) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.860.400.000,00 dapat terealisasi Rp.1.843.200.000.- atau 99.08 dengan output terlaksananya pemberian bantuan kepada Guru Swasta sebanyak 111 lembaga SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta dan SMP Satu Atap.
3)
Belanja Hibah BOSDA dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.11,059.303.340.- dapat terealisasi sebesar Rp.11.026.053.750.atau 99.70% dengan output tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada SD/SDLB dan SMP/SMPLB/ SMPT/SMP SATAP Swasta dan MI/MTs Negeri/Swasta serta Pesantren Salafiyah sebagai pendamping/menambah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4) Belanja Hibah BKSM (dana sharing Provinsi dan Kabupaten Jombang) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.6.583.980.000.- dapat terealisasi sebesar Rp.6.583.980.000,00 atau 100% dengan output terlaksananya pemberian bantuan kepada Siswa Miskin SMA/SMK agar dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA. 5)
Belanja Hibah GN-OTA dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.250.000.000.- dapat terealisasi sebesar Rp.250.000.000,00 atau 100% dengan output terlaksananya pemberian bantuan kepada Siswa Miskin SMA/SMK/MA agar dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA.
6) Belanja Bantuan Sosial untuk Bea Siswa Sekolah Bagi Keluarga Tidak mampu yang berprestasi Rp. 200.000.000,- dapat terealisasi Rp.199.750.000,7)
Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Rp. 3.000.000.000,dapat terealisasi Rp.3.000.000.000,- atau 100%
Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pendidikan pada tahun 2015 salah satunya adalah dengan memperoleh penghargaan : 1. Juara II Lomba Seni Teater Tradisi Jenjang SMA/SMK/MA Tingkat Provinsi dalam rangka Pekan Seni Pelajar ke – 7 Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Kabupaten Banyuwangi a.n Kabupaten Jombang. 2. Penulis Naskah Terbaik Lomba Seni Teater Tradisi Jenjang SMA/SMK/MA Tingkat Provinsi dalam rangka Pekan Seni Pelajar ke – 7 Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Kabupaten Banyuwangi a.n Fandi Ahmad. 3. Juara II Lomba Seni musik Tradisi Jenjang SMP/MTs Tingkat Provinsi dalam rangka Pekan Seni Pelajar ke – 7 Provinsi Jawa 12
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Timur Tahun 2015 di Kabupaten Banyuwangi a.n Kabupaten Jombang. 4. Juara Harapan II Lomba Seni Baca Puisi (Putra) Jenjang SMP/MTs Tingkat Provinsi dalam rangka Pekan Seni Pelajar ke – 7 Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Kabupaten Banyuwangi a.n. M. Miftakhus Sobirin (SMPN 1 Jogoroto-Jombang). 5. Juara III Tunggal Putra Tenis Meja dalam rangka Pekan Olahraga Sekolah Dasar / Madrasah ibtidaiyah (POR SD/MI) ke VII Tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung a.n. Alfian Ferdiansyah. 6. Juara I tingkat Bakorwil Bojonegoro, Gelora “Gerakan Pelajar Jombang Sejahtera” yang mewakili Kabupaten Jombang dalam lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tahun 2015 yang digelar di Kabupaten Mojokerto. 7. Juara III O2SN Tk. Nasional di Makasar (SD Plus Darul Ulum) 8. Juara II FLS2N Provinsi Jawa Timur a.n. Dora (SDN Kepanjen 2) 9. 3 Sekolah Adiwiyata Nasional, 2 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 3 Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur
2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan kesehatan juga diselenggarakan untuk mendukung pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDGs). Penyelenggaraan pembangunan kesehatan didasarkan pada paradigma sehat, dimana upaya preventif dan promotif lebih dikedepankan tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sebagai penyelenggara pembangunan kesehatan yaitu Dinas kesehatan beserta seluruh UPTD Kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar baik UKM (Upaya Kesehatan Masyarakt) maupun UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) serta RSUD Jombang dan RSUD Ploso sebagai penyelenggara upaya kesehatan rujukan. Pembangunan kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 diselenggarakan dalam rangka menjalankan Misi 2 yakni “mewujudkan layanan dasar yang terjangkau” dengan tujuan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang yang diarahkan pada pencapaian sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Target Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Jombang yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2015 sebesar 70,99 tahun, sedangkan realisasinya sebesar 71,83 tahun atau dapat dikatakan capaian kinerja mencapai 101,18%. Capaian tersebut meningkat sebesar 0,46% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 71,37. Perhitungan Angka Harapan Hidup tahun 2014 dan 2015 tersebut telah disesuaikan dengan metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baru. Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut: 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Program ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan melalui dana APBD Kabupaten Jombang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.338.822.310,- yang terealisasi sebesar Rp.4.129.390.694,- atau 77,35%. Hasil dari program ini adalah tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar sebesar 96,4%, meningkat 10,4% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 86%. Hasil ini lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100% atau dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pelaksanaan program ini sebesar 96,4%. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh beberapa jenis obat pada saat pengadaan tidak diproduksi atau kosong pabrik sehingga tidak semua obat bisa diadakan. 2) Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dilaksanakan untuk melakukan pengawasan obat dan makananan yang beredar di masyarakat melalui pengawasan terhadap kios jamu, pengawasan apotek, toko obat berijin, sarana distribusi 14
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
kosmetika dan makanan, dalam rangka menghindari penyalahgunaan obat, Napza serta bahan berbahaya pada kosmetika dan makanan dengan anggaran sebesar Rp.35.098.800,- dan terealisasi sebesar Rp.28.843.000,atau 82,18%. Target yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan menjadi sebesar 24%, sedangkan realisasinya sebesar 8,9% atau dapat dikatakan capaian kinerjanya mencapai 269,66%. Capaian tersebut secara kinerja juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 18,6%. 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Jaringannya yang meliputi pelayanan bagi masyarakat umum, pelayanan Jamkesda, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.318.807.134,50 dan terealisasi sebesar Rp.49.620.311.157,83 atau 66,77%. Target yang ditetapkan untuk program ini adalah : meningkatnya cakupan jaminan kesehatan pra bayar untuk penduduk non maskin sebesar 60 % dan terealisasi sebesar 23,14% atau capaian kinerjanya sebesar 38,57%. Capaian kinerja 2015 tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 28% dimana realisasi cakupannya sebesar 15,8%. Belum tercapainya target ini di karenakan, data jaminan kesehatan prabayar (Non Maskin) menjadi satu dengan program BPJS (JKN) yang dilayani tidak hanya oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah tapi juga oleh swasta, sehingga menyulitkan dalam pemilahan data. meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin sebesar 100% dan terealisasi sebesar 61,21% atau capaian kinerjanya sebesar 61,21%. Capaian tersebut lebih rendah dibanding tahun 2014 yang capaiannya sebesar 79,78%. Tidak tercapainya target ini disebabkan banyaknya PPK I swasta pada era BPJS sehingga kunjungan menjadi menyebar tidak saja di pelayanan pemerintah tetapi ke PPK I swasta. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100% dan terealisasi sebesar 4,48% atau
capaian kinerjanya sebesar 4,48%. Capaian tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 79,78%. Tidak tercapainya target ini disebabkan menurunya kasus rujukan untuk masyarakat miskin hal ini sebanding dengan pemanfaatan anggaran rujukan untuk maskin. meningkatnya pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh Nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil sebesar 100% dan terealisasi sebesar 98,3% yang mengalami penurunan sebesar 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 98,48%. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh pada saat dilakukan kegiatan penjaringan, ada siswa tidak hadir. meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja sebesar 83,5% dan terealisasi sebesar 76,78% atau capaian kinerjanya sebesar 91,95%. Capaian tersebut meningkat sebesar 16,23% dibanding capaian tahun sebelumnya yang sebesar 75,72%. Belum tercapainya target ini disebabkan oleh masih kurang sosialisasi dalam hal pelayanan kesehatan remaja khususnya oleh petugas sehingga kunjungan remaja ke pelayanan kesehatan masih belum sesuai harapan. Jejaring dalam pelayanan kesehatan remaja khususnya kader belum maksimal dalam memberikan informasi tentang penemuan kasus yang berhubungan dengan kesehatan remaja. meningkatnya presentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum menjadi 2,5% dan terealisasi sebesar 2,23% capaian kinerjanya mencapai 89,2%. Capaian tersebut meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1,14%. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan jiwa tahun 2015 didukung oleh kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi dan pembinaan terhadap pemegang program kesehatan jiwa melalui rapat rutin di tingkat kabupaten, pemenuhan obat-obatan terkait dengan penyakit jiwa baik melalui anggaran APBD Kabupaten maupun dari APBD provinsi, serta program pembebasan pasien pasung. 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Fokus utama dalam 16
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
penyelenggaraan program peningkatan perilaku dan lingkungan sehat adalah adanya perubahan perilaku masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dengan anggaran sebesar Rp.1.567.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.235.527.000,- atau 78,82%. Target yang ditetapkan untuk program ini adalah : Meningkatnya cakupan Desa Siaga Aktif menjadi sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,62% dibanding tahun 2014 yang capaianya sebesar 97,38%. Tercapainya target ini disebabkan pada tahun 2015 pengukuran strata sudah dilakukan dengan lebih optimal, juga adanya dukungan lintas sector yang terkait sehingga membuat cakupan desa siaga aktif meningkat. Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama menjadi sebesar 72% dan terealisasi sebesar 73,46% atau capaian kinerjanya mencapai 102%. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 101,1%. Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan menjadi sebesar 17% dan terealisasi sebesar 8,58% atau capaian kinerjanya sebesar 50,5%. Capaian tersebut meningkat sebesar 2,18% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 6,4%. Belum tercapainya target ini disebabkan oleh perhitungan capaian kegiatan penyuluhan dihitung dari seluruh penyuluhan lain bukan hanya kegiatan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan. Meningkatnya cakupan rumah tangga sehat menjadi sebesar 52% dan terealisasi sebesar 53,66% atau capaian kinerjanya sebesar 103%. Capaian tersebut meningkat 6,59% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 47,07%. 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui pelayanan perbaikan gizi masyarakat berupa pemberian makanan tinggi kalori dan protein untuk ibu hamil kurang energi kronis dan penderita TB Paru, pemantapan waspada gizi buruk, pemantapan kader siaga gizi buruk, pembentukan taman pemulihan gizi, serta pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.422.554.500,- dan terealisasi sebesar Rp.376.542.250,- atau sebesar 89,11%. Target yang ditetapkan untuk program ini adalah : Presentase balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100% dan realisasinya sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%. Menurunkan prevalensi Bumil Kurang Energi Kronis (KEK), ibu hamil yang ukuran LILAnya < 23 cm, menjadi sebesar 3,5% dan realisasinya sebesar 7,94% atau capaian kinerjanya mencapai 44,1%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi capaiannya sebesar 13,44% maka tahun 2015 berhasil menurunkan bumil KEK. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh pola makan yang salah/gizi salah dalam jangka waktu yang lama (jauh sebelum masa kehamilan itu sendiri yang dimulai pada masa remaja dan pra nikah). Untuk itu dilakukan upaya peningkatan KIE tentang gizi seimbang sejak bangku sekolah lanjutan melalui pembentukan outlet Tablet Tambah Darah (TTD) mandiri. Menurunnya prevalensi balita stunting menjadi sebesar 9% sedangkan realisasinya mencapai 24,58% atau capaian kinerjanya sebesar 36,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasinya sebesar 31,8% maka tahun 2015 berhasil menurunkan balita stunting. Belum tercapainya target ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi pedoman pemberian makanan pada bayi dan anak, sehingga pengetahuan masyarakat tentang makanan bayi dan anak masih rendah yang berdampak pada masih tingginya balita stunting. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan pengetahuan pada kader tentang pedoman pemberian makanan pada bayi dan anak dengan mengutamakan makanan lokal. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan sebesar 100% dan terealisasi sama dengan tahun 2014 sebesar 100%. Menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi 4,2% dan terealisasi sebesar 4,46% atau capaian kinerjanya mencapai 94,2%, Jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi capaiannya sebesar 6,54% maka tahun 2015 berhasil menurunkan prevalensi gizi kurang. Belum tercapainya target ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola makan dengan gizi seimbang.
18
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Menurunnya prevalensi gizi buruk menjadi sebesar 0,45% dan realisasinya sebesar 0,03% atau capaian kinerjanya 1.500%. Angka ini meningkat dinnading capaian tahun sebelumnya sebesar 0,53%. Meningkatnya cakupan balita mendapat kapsul vit A 2 kali per tahun menjadi sebesar 92% realisasinya mencapai 98% atau capaian kinerjanya mencapai 106,6%. Capaian tahun 2015 ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 102,6%. Meningkatnya cakupan ASI eksklusif menjadi sebesar 76% realisasinya mencapai 83,2% atau capaian kinerjanya mencapai 110%. Capaian tahun 2015 ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 76,9%. Meningkatnya cakupan kadarzi menjadi sebesar 85% realisasinya sebesar 80,1% atau capaian kinerjanya mencapai 94%. Capaian tesebut leboh tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 79,95%. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh masih adanya salah satu indikator kadarzi yang dinilai masih kurang, yaitu pemanfaatan garam beryodium yang dikonsumsi masyarakat belum memenuhi stándar. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pemantauan kualitas garam beryodium dengan melibatkan lintas program dan lintas sektoral. 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program ini dilaksanakan untuk penyelenggaraan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan, pengembangan Kabupaten Sehat, inspeksi air bersih dan sanitasi serta pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu program sanitasi bersifat lintas sektor yang merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienes dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan dengan anggaran sebesar Rp.483.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp.472.125.900,- atau sebesar 97,70%. Target yang ditetapkan untuk program ini adalah : Penerapan tatanan desa sehat sebesar 15% dan realisasinya sebesar 57,38% meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 57,35%. Dari realisasi tersebut capaian kinerja untuk tahun 2015 sebesar 382,53% Meningkatnya cakupan rumah sehat menjadi sebesar 73% realisasinya sebesar 72,3% atau capaian kinerjanya sebesar 99%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar 61,79%.
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular di masyarakat melalui penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pengadaan alat-alat dan bahan-bahan fogging, pelayanan vaksin bagi balita dan anak sekolah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular endemik/epidemic, serta peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah dengan anggaran sebesar Rp.1.291.544.750,- dan terealisasi sebesar Rp.1.063.344.000,- atau sebesar 82,33%. Target yang ditetapkan untuk program ini adalah : Menurunnya angka kesakitan (Insindens Rate) DBD menjadi sebesar 38/100.000 penduduk, realisasinya sebesar 53,38/100.000 penduduk dengan jumlah kasus 647 kasus atau dapat dikatakan capaian kinerjanya mencapai 71,2%. Jika dibandingkan tahun 2014 realisasi capainnya sebesar 29/100.000 penduduk dengan jumlah 346 kasus, maka terjadi peningkatan kasus kesakitan. Kegiatan PSN perlu ditingkatkan, pemantauan jentik perlu dilakukan lebih maksimal. Menurunkan angka kematian (CFR) kasus DBD menjadi < 1 %, realisasinya sebesar 2,32% capaian kinerjanya mencapai 43,1 %. Realiasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 1,7%. Belum tercapainya target ini disebabkan oleh keterlambatan penderita DBD yang dirujuk oleh Puskesmas/RS Swasta/BP Swasta/DPS, keterlambatan penderita untuk memeriksakan diri ke fasilitas yang mampu menangani masalah DBD, adanya kemungkinan perubahan gejala klinis DBD, serta kemungkinan adanya mutasi gen oleh virus dengue. Untuk mengatasi hal ini ke depan perlu dilakukan upaya peningkatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), peningkatan sosialisasi DBD ke masyarakat, review tata laksana bagi dokter penanggung jawab DBD di Puskesmas Perawatan/RS/BP dan fasilitas kesehatan lainnya dengan mendatangkan tenaga ahli dari RSUD dr. Soetomo, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk penanganan DBD IV/DSS khususnya di RSUD Jombang. Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides menjadi sebesar 90%, realisasinya mencapai 85,4% atau capaian kinerjanya sebesar 94,8%. Capaian tahun 2015 tersebut lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2014 sebesar 84%. Belum tercapainya target 20
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
ini disebabkan oleh masih belum optimalnya program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara pencegahan penyakit DBD yang efektif. Untuk mengatasi hal ini ke depan perlu dilakukan upaya peningkatan fungsi dan kinerja Tim Pokjanal PSN DBD. Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD menjadi sebesar 100% terealisasi sama seperti tahun sebelumnya sebesar 100%. Meningkatnya penemuan baru penderita Tuberculose (TB) paru Basil Tahan Asam (BTA+) menjadi sebesar 53% dan realisasinya sebesar 43,9% atau capaian kinerjanya sebesar 82,7%. Realisasi capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014 realsiasi capaiannya sebesar 51,5%. Belum tercapainya target ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: - Masih banyak penderita TB Paru yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang belum menerapkan strategi DOTS; - Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan baik dokter praktik swasta (DPS) atau Rumah Sakit yang belum menerapkan strategi DOTS; - Masih kurangya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB Paru. Untuk mengatasi hal ini ke depan diperlukan upaya-upaya peningkatan sosialisasi penyakit TB ke masyarakat dan secara bertahap fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jombang diharapkan bisa menerapkan strategi DOTS dalam pelayanan penyakit TB Paru. Meningkatnya angka kesembuhan TB paru (BTA +) menjadi sebesar 92% dan terealisasi sebesar 87,4% atau capaian kenerjanya sebesar 95%. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding engan realisasi tahun 2014 sebesar 87,79%. Belum tercapainya target ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pasien TB Paru untuk melaksanakan pengobatannya serta belum optimalnya fungsi dan peran dari PMO. Persentase suspek penderita TB MDR yang mendapat perawatan sebesar 100% terealisasi sebesar 89% yang berarti menurun dibanding tahun 2014 sebesar 100%. Menurunnya prevalensi kasus HIV yang mendapat pengobatan menjadi sebesar kurang dari 0,5%, realisasinya sebesar 0,013% yang meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,009%. Meskipun target
tercapai, namun dari tahun ke tahun kasus HIV menunjukkan peningkatan. Peningkatan penemuan kasus ini disebabkan karena : -
Telah adanya layanan Voluntary Councelin and Testing/Infeksi Menular Seksual (VCT)/IMS) di beberapa Puskesmas dan RS ;
-
Adanya program kolaborasi Tubercolose Immunodeficiency Virus (TB dan HIV);
dan
Human
- Adanya program Prevention of Mother To Child HIV Transmission (PMTCT) ; - Meningkatnya kesadaran masyarakat terutama kelompok resiko tinggi untuk memeriksakan diri ke layanan VCT. Ke depan perlu dilakukan upaya peningkatan sosialisasi tentang penyakit HIV/AIDS ke masyarakat, peningkatan fasilitas layanan VCT/IMS, pelatihan petugas untuk VCT/IMS, serta pemenuhan sarana laborat/reagen HIV/IMS. Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan sebesar 100% terealisasi sebesar 77,86%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 70%. Belum tercapainya target ini disebabkan belum semua pasien ODHA siap untuk minum ARV. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya-upaya peningkatan kapasitas konselor serta memberikan motivasi kepada pasien ODHA. Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan 100% terealisasi sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100% Meningkatnya penderita kusta Pausi Basiler (PB) yang selesai berobat Release From Treatment (RFT rate) di atas 90% realisasinya sama dengan tahun 2014 sebesar 100%. Meningkatnya penderita kusta Multi Basiler (MB) yang selesai berobat (RFT rate) di atas 90% dan realisasinya sebesar 92,7% yang berarti meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 92,2%. Meningkatnya pemeriksaan kontak insentif kusta sebesar 100% dan realisasinya tetap seperti tahun lalu sebesar 100%. Meningkatnya penemuan penderita pneumonia Balita menjadi sebesar 12% dan realisasinya sebesar 17,62% atau capaian kinerjanya sebesar 146%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang realisasinya sebesar 6,5%. Tercapainya target ini disebabkan oleh lebih 22
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
tertibnya fasyankes terutama RS melaporkan datanya ke Dinas Kesehatan, dan dokter/petugas kesehatan di Puskesmas/RS mendiagnosis pneumonia berdasarkan klasifikasi. Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan diare menjadi sebesar 75% dan realisasinya sebesar 90% yang berarti meningkat cukup signifikan dibanding tahunh sebelumnya yang sebesar 73%. Tercapainya target ini disebabkan oleh Fasyankes terutama RS mulai melaporkan datanya ke Dinas Kesehatan. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis di atas 90% dan realisasinya sama dengan tahun sebelumnya sebesar 0%. Tidak tercapainya target ini karena tidak ada kasus baru filariasis. Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual menjadi sebesar 100% dan 0realisasinya sama dengan tahun 2014 sebesar 100%. Cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 100% dan realisasinya sebesar 77,12% yang berarti lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 85,95%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya jumlah sasaran riil yang lebih rendah dari SUPAS, alokasi sasaran per desa yang kurang tepat, pencatatan dan pelaporan yang belum berjalan baik serta tenaga vaksinator baru yang belum memahami manajemen imunisasi. Tindaklanjut untuk megatasi permasalahan di atas adalah menetapkan alokasi sasaran sesuai kondisi riil di lapangan, memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan, pembinaan tenaga vaksinasi Puskesmas dan rumah sakit, serta pelatihan imunisasi bagi tenaga vaksinasi baru Puskesmas. Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam sebesar 100% dan realisasinya sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%. Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th di atas 2% dan terealisasi 1,33% atau capaian kinerjanya sebesar 66,5%. Realisasi tersebut menurun dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 3,3%. Belum tercapainya target karena tidak adanya kasus. 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program ini dilaksanakan dalam rangka standarisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui penyusunan standar kesehatan, evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan,
pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan serta penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.1.188.233.850,- dan terealisasi sebesar Rp.405.776.950,- atau sebesar 34,15%. Hasil dari program ini adalah: Persentase Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 35% dan terealisasi 8,8% atau 3 Puskesmas di Kabupaten telah terakreditasi dengan klasifikasi terakreditasi dasar dari 34 Puskesmas yang ada. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tidak ada realisasi (0%). Belum tercapainya target ini disebabkan karena pada tahun 2015 merupakan awal pengajuan Puskesmas yang diakreditasi serta kesiapan Puskesmas selain itu pengajuan Puskesmas untuk di akreditasi sudah mendekati akhir tahun. Pada tahun 2016 akan mengajukan 10 Puskesmas untuk di akreditasi. Cakupan rawat jalan sebesar 60% dan realisasinya sebesar 42,13% atau capaian kinerjanya sebesar 70,2%. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 74,6%. Belum tercapainya target disebabkan oleh pencatatan pelaporan yang belum maksimal. Untuk mengatasi pencatatan pelaporan, pada tahun 2016 penggunaan SIMPUS di Puskesmas lebih di maksimalkan. Cakupan rawat inap sebesar 6% dan realisasinya sebesar 1,76%. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya klinik-klinik swasta yang berdiri apalagi di era BPJS pasien bisa memilih tempat pelayanan yang di inginkan. Untuk itu perlu peningkatan pelayanan agar pengguna pelayanan merasa nyaman dan percaya terhadap penanganan kesehatan yang diberikan. 9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya melalui pembangunan, Puskesmas/Pustu, pengadaan sarana dan prasarana, serta rehabilitasi gedung Puskesmas/Pustu. Melalui program ini telah terlaksana pengadaan sarana dan prasarana seluruh Puskesmas, rehabilitasi sedang/berat 5 puskesmas dan 5 Puskesmas Pembantu
24
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
dengan anggaran sebesar Rp.2.534.520.000,- yang terealisasi sebesar Rp.2.180.079.600,- atau sebesar 86,02%. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah 35% puskesmas memenuhi standar. Sampai dengan tahun 2015 realisasinya sebesar 8,8% atau 3 Puskesmas telah terakreditasi dengan klasifikasidasar dari 34 Puskesmas yang ada. Capaian realisasi tersebut merupakan kelanjutan proses tahun sebelumnya dimana sampai dengan berakhirnya tahun 2014 belum ada yang memenuhi standar dikarenakan menunggu hasil penilaian akreditasi yang dilaksanakan pada tahun 2015. 10) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan status kesehatan lansia melalui pembinaan Posyandu Lansia dengan anggaran sebesar Rp.100.088.050,- dan terealisasi sebesar Rp.94.971.050,- atau sebesar 94,89%. Hasil dari program ini adalah meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pralansia dan lansia menjadi sebesar 63,31% lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 30% atau capaian kinerjanya sebesar 211,03%. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 42%. 11) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program ini dilaksanakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan berkala terhadap makanan hasil industri dan hasil produksi rumah tangga agar aman dikonsumsi oleh masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.72.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.255.700 atau sebesar 85,32%. Target yang ditetapkan untuk program ini adalah: Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP) sebanyak 1316 IRTP dan realisasinya sebesar 1335 IRTP atau capaian kinerjanya sebesar 101,44%. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya yang sebesar 1242 IRTP. Persentase TPM yang diawasi sebesar 65% dan realisasinya sebesar 73%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang realisasinya sebesar 70%.
Persentase TPM yang memenuhi syarat sebesar 55% dan realisasinya sebesar 63%, lebih rendah dibanding tahun 2014 yang realisasinya sebesar 74,64%. Pengawasan bahan berbahaya pada makanan sebanyak 2 kali dan telah terlaksana sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 2 kali. 12) Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu Program ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan komplikasi kehamilan dengan anggaran sebesar Rp.173.626.250,- dan terealisasi sebesar Rp.165.104.500,- atau sebesar 95,09%. Target dari program ini adalah: Menurunkan angka kematian ibu menjadi sebesar 91 per 100.000 kelahiran hidup dan terealisasi sebesar 80,9 per 100.000 kelahiran hidup atau capaian kinerjannya sebesar 112,48%. Capaian ini menunjukkan kenaikan kinerja yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 129,5 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka kematian ibu turun dari tahun tahun sebelumnya tetapi perlu lebih menekan terjadinya kasus kematian. Kasus kematian ibu terbanyak yaitu karena penyerta kehamilan dan persalinan (Jantung, Sesak serta gagal ginjal), untuk mengantisipasi penyebab kematian itu perlu deteksi sedini mungkin terhadap penyebab penyakit itu melalui pemeriksaaan rutin ke Bidan atau Dokter. Rencana tindak lanjut ke depan perlu dilkukan pendampingan ibu hamil Resiko Tinggi oleh Kader dan Mahasiswa melalui gerakan GEBRAK, pembinaan PONED oleh PONEK, serta melakukan AMP (Audit Maternal Perinatal) setiap ada kasus kematian. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 menjadi sebesar 88% dan realisasinya sebesar 91,42% atau capaian kinerjanya sebesar 104%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang realisasinya sebesar 89,53%. Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menjadi sebesar 95% dan realisasinya sebesar 99,85% atau capaian kinerjanya sebesar 105%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun seblumnya yang sebesar 93,26%. Meningkatanya cakupan pelayanan nifas menjadi sebesar 93% dan realisasinya 94,6% atau capaiannya sebesar 102%. Realisasi tahun 2015 26
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
tersebut lebih rendcah dibanding tahun sebelumnya yang 105,79%. Capaian melebihi target karena banyak kasus luar wilayah ditangani. Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani menjadi sebesar 91% dan realisasinya 99,9% atau capaian kinerjanya sebesar 110%. Realisasi tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang realisasinya 93,26%. Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan menjadi sebesar 95% dan realisasinya sebesar 94,9% atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang realisasinya sebesar 90,81%. Hal ini menunjukan hampir semua persalinan ditangani oleh bidan/Nakes. Tindaklanjut ke depan perlu sosialisasi kepada ibu hamil tentang persalinan. Meningkatnya Cakupan peserta KB aktif menjadi sebesar 80% dan realisasinya sebesar 70,64%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 68,39%. Tidak tercapainya cakupan ini karena peserta KB aktif lebih rendah dibanding sasaran PUS. 13) Program Peningkatan Aparatur Kesehatan Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 472.031.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 231.425.350,- atau sebesar 49,03%. Target yang ditetapkan untuk program ini adalah: Dokter yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ ATLS/ACLS sebanyak 20 orang dan realisasinya 19 orang atau sebesar 95%. Capaian ini meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya yang sebesar 0 rang. Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ ATLS/ACLS sebanyak/menjadi 44 orang dan secara kumulatif realisasinya sebesar 50 orang atau ada tambahan di tahun 2015 sebanyak 22 orang atau capaian kinerjanya sebesar 114%. 14) Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD Jombang Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada RSUD Jombang dengan
anggaran sebesar Rp.13.733.205.769,Rp.13.334.872.000,- atau sebesar 97,10%.
dan
terealisasi
sebesar
Hasil dari program ini adalah terbangunnya sarana prasarana kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok dengan realisasi anggaran sebesar 97,10% yang berupa bangunan gedung cempaka lantai 2 untuk ruang paru beserta alat kedokteran CR kecil dan CR Besar, Spirometer, WSD, Sentral Monitor, X-ray mobile, dan X-ray digital stationary radiography dengan teknologi canggih guna untuk memperkuat alat di radiologi dan ruang perawatan paru dan jantung. Hal ini sesuai yang direncanakan pengadaannya dengan dana DBHCHT. Adapun sisa anggaran sebesar 2,90% dikarenakan hasil proses belanja dibawah pagu lelang DPA DBHCHT tahun 2015. 15) Program Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat berbasis Kartu Jombang Sehat Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan rujukan bagi pasien kartu jombang sehat (KJS) di RSUD Jombang dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.999.986.020,09,- atau sebesar 100%. Hasil dari program ini seluruh pasien KJS telah mendapatkan pelayanan rujukan dengan baik. Pasien KJS pada tahun 2015 dari Januari s/d Oktober sebanyak 21.397 pasien. 16) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Jombang Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rujukan di RSUD Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 150.640.276.322,65 dan terealisasi sebesar Rp. 149.193.409.269,82 atau sebesar 99,04%. Sepanjang tahun 2015 RSUD Jombang telah mengembangkan layanan dengan penambahan Poli Spesialis Urologi, Poli Spesialis Bedah Plastik dan penambahan alat operasi katarak dengan menggunakan teknik Phaecoemulsification serta dengan menambah beberapa alat kedokteran canggih sesuai SPM pada ruangan-ruangan tertentu guna untuk menunjang pelayanan rujukan di RSUD Jombang. Adapun indikator capaian kinerja RSUD Jombang tahun 2015 sesuai dengan yang diharapkan dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 untuk jumlah BOR (Bed Occupancy Ratio) 65,36%, ALOS (Average Length of Stay) 5,2 hari, TOI (Turn over Interval) 2,4 hari, BTO (Bed Turn
28
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Over) 53,2 kali, GDR (Gross Death Rate) 99,2 ‰, dan NDR (Net Death Rate) 67,2 ‰. Pada Tahun 2015 untuk jumlah BOR (Bed Occupancy Ratio) 68,90%, ALOS (Average Length of Stay) 5,4 hari, TOI (Turn over Interval) 2,1 Hari, BTO (Bed Turn Over) 54,2 kali, kecuali pada indikator GDR (Gross Death Rate) 107,1 ‰, NDR (Net Death Rate) 70,3 ‰ mengalami peningkatan dikarenakan pada awal 2015 RSUD Jombang ditunjuk sebagai pusat rujukan regional sehingga banyak kasus yang dirujuk ke RSUD Jombang sudah dalam kondisi yang buruk. RSUD Jombang juga telah terakreditasi versi 2012 sejak tanggal 1 Mei 2015 dengan penilaian tingkat paripurna, hal ini merupakan syarat dari kementrian kesehatan RI, syarat utama untuk menjadi rumah sakit rujukan regional dan syarat untuk kerja sama dengan BPJS. Akreditasi tidak berhenti begitu saja selalu ada program perbaikan strategi dan ini tiap tahun selalu di lakukan survey ulang oleh tim penilai dari pusat (KARS) sehingga kualitas pelayanan tetap harus terjaga sesuai standart. Sehingga keselamatan pasien selalu terjaga selama perawatan di RSUD Jombang. Pada tahun 2015 RSUD Jombang telah melayani rawat jalan sebanyak 150.208 kunjungan yang berarti meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 145.326 kunjungan. Sedangkan rawat inap tahun 2015 telah melayani sebanyak 24.170 kunjungan yang berarti meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebanyak 22.863 kunjungan. Hasil dari program ini adalah meningkatnya persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Jombang menjadi sebesar 99,04% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 90%. Capaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 85%. 17) Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso dengan anggaran sebesar Rp.9.224.554.871,- dan terealisasi sebesar Rp.4.806.453.529,- atau sebesar 52,12%. Hasil dari program ini adalah persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso sama meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 67%. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Belum tercapainya target ini disebabkan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana (bangunan dan alat kesehatan) standar
rumah sakit Tipe D, sumberdaya manusia utamanya ketersediaan dokter spesialis sehingga berpengaruh pada pencapaian tingkat pelayanan. 18) Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan dalam peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso dengan anggaran sebesar Rp.4.403.516.500,- dan terealisasi sebesar Rp.3.856.431.824,- atau sebesar 87,58%. Target dari program ini adalah: meningkatnya jumlah kunjungan rawat inap menjadi sebanyak 6.072 kunjungan dan terealisasi sebanyak 4.143 kunjungan atau kinerjanya mencapai 68,23%. Jumlah kunjungan rawat inap tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.965 kunjungan. meningkatnya jumlah kunjungan rawat jalan menjadi sebanyak 12.903 kunjungan dan terealisasi sebanyak 11.971 kunjungan atau capaian kinerjanya sebesar 92,78%. Meskipun belum mencapai target, capaian ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 9.432 kunjungan. Belum tercapainya target-target ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana (bangunan rawat inap dan alat kesehatan) dan prasarana pelayanan serta belum tercukupinya sumberdaya manusia terutama tenaga dokter spesialis, serta tingginya persaingan dengan fasilitas kesehatan swasta di daerah sekitar. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Kesehatan pada tahun 2015 salah satunya adalah dengan memperoleh penghargaan antara lain: 1.
Penghargaan tingkat nasional sebagai Kabupaten Sehat 2 Tatanan, yaitu masyarakat mandiri hidup sehat, lingkungan permukiman sehat, Penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba Padapa), diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof.Dr.dr. Nila Farid Moeloek Sp.M kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, di Hotel Bidakara, Jakarta.
2. Juara I Lomba Pemilihan Poskestren tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Poskestren Gading Mangu.
30
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
3.
Juara V Lomba Ponkesdes Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Ponkesdes Grogol.
4. Juara V Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2015 tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 kategori Tenaga Medis atas nama dr. Muhammad Vidya Buana (Kepala Puskesmas Wonosalam). 5.
Juara V Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2015 tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 kategori Tenaga Kesehatan Masyarakat atas nama Wiwik Dinah Sulistyowati (Staf Puskesmas Tapen).
6. Penghargaan Khusus dalam Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas (“Bebas Pasung”) Tahun 2015 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atas nama Anik Rofikoh, Amd Kep. (Staf Puskesmas Dukuh Klopo). 7.
Meraih Gizi Award dengan Kriteria Peduli Peningkatan Gizi Anak melalui Program ASI Eksklusif dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia di Jawa Timur.
8. Juara III Putri Duta Kesehatan Remaja tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Pandu Pujihardini (Siswi SMAN I Jombang). 9. Sebagai wakil Saka Bhakti Husada (SBH) Provinsi Jawa Timur pada Peran Saka Nasional Tahun 2015 di Kendari atas nama Kurniawan Adi Prasetyo, Ela Sanjaya, Fery Arika Susanti (Anggota SBH Ranting Puskesmas Bareng). 10. Juara II Lomba Kader Tiwisada dalam acara Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Pandu Adi Nurcahyo (Siswa SDN Pulogedang 1). 11. Juara II Lomba Kader KKR SMP dalam acara Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Erma Mei Syafa (Siswi SMPN 2 Jombang). 12. Juara Harapan II Lomba Lukis Poster SMP dalam acara Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Shofiyatul Mahfudloh (Siswi SMPN 2 Jombang). 13. Juara Harapan I Lomba Lukis Poster SMA dalam acara Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Memey Ayu Prasasti (Siswi SMKN Kudu).
14. Juara Harapan I Lomba Puisi SD dalam acara Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Farida Naurotin Fajriyati (Siswi SDN Kepanjen 2). 15. Juara III Lomba KTI Guru dalam acara Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Muhammad Nor Syu’eb (Guru SMK Sultan Agung 1). 16. Juara II Lomba KIR Siswa dalam acara Jambore UKS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 atas nama Tita Fatimah Mulazama (Siswi SMA Darul Ulum 2 Unggulan). 17. Piagam Bintang Satu Keamanan Pangan dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya diberikan kepada :
3.
Perusahaan Roti Mayar (Pemilik Sutikno Kusnanhadi)
Takoto Food (Pemilik Nina Kasbalena Kresnawati)
Surya Indah Food (Pemilik Marno, SE)
Athree (Pemilik Drs. H. Gatut Imam Fauzi)
URUSAN PEKERJAAN UMUM Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa urusan pekerjaan umum menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi sub urusan sumber daya air dengan kewenangan pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, sub urusan air minum dengan kewenangan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten, sub urusan persampahan dengan kewenangan pengembangn sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten, sub urusan air limbah dengan kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten, sub urusan drainase dengan kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, sub urusan permukiman dengan kewenangan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten, sub urusan bangunan gedung dengan kewenangan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan
32
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan dengan kewenangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten, sub urusan jalan dengan kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten, sub urusan jasa konstruksi dengan kewenangan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten, penerbitan izin usaha jasa konstruksi, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, serta sub urusan penataan ruang dengan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten. Terhadap urusan pekerjaan umum sebagai ukuran kinerja juga berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 01 Tahun 2014 dengan indikator : Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari; Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian; Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang; Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman; Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai; Persentase pengurangan sampah di perkotaan; Persentase pengankutan sampah; Persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA); Persetasi luas wilayah genangan di perkotaan; Persentasi jumlah Izin Mendirikan Bangunan; Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan; Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi; Tersedianya layanan izin Usaha Jasa Konstruksi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018 dimana urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yakni, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas PU Pengairan, dan diselenggarakan dalam rangka mendukung Misi ke 3 (tiga) yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata” dengan tujuan : menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah, dengan sasaran antara lain : Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah dengan indikator meningkatnya kinerja layanan pemenuhan air irigasi. Pada tahun 2015 dari total luas areal pertanian yang
ada, di Kabupaten Jombang, untuk layanan irigasi tercapai sebesar 96,31%. Sebagai salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif. Untuk mengetahui tingkat kinerja dari strategi yang telah ditetapkan tersebut, disamping mengacu pada target dan realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD juga berpedoman pada ketetapan dalam Standart Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana untuk sub urusan sumber daya air ukuran indeks kinerja layanan jaringan irigasi di katakan sangat baik apabila memiliki kinerja 80 – 100%, kinerja baik 70 – 79%, kinerja kurang baik 55 – 69% dan kinerja jelek kurang dari 55%. Terhadap ukuran kinerja dimaksud untuk bidang sumber daya air sebagai sasarannya adalah meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang dengan indikator meningkatnya kinerja layanan pemenuhan air irigasi sebesar 100%, dari target yang direncanakan tersebut jika ditinjau dari rencana areal tanam yang harus dilayani seluas 34.860 Ha, dengan realisasi tanam seluas 31.060 Ha maka air yang sampai ke petak tersier pada saat musim tanam adalah sebesar 963 liter/detik atau 96,31%. Berdasarkan hal tersebut, untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi tersebut dilakukan melalui program : 1) Program Perencanaan Umum Jaringan Irigasi Di Kabupaten Jombang sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian dan lapangan kerja yang pokok bagi penduduk pedesaan. Karena itu perhatian utama pada pembangunan desa tertuju pada pembangunan pertanian sebagai sektor kegiatan ekonomi yang paling dominan. Pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian serta meningkatkan pendapatan petani. Hal itu sejalan dengan RPJMD Kabupaten Jombang yakni penguatan ketahanan pangan, untuk keberhasilan dalam sektor pertanian, haruslah memiliki persediaan air yang memadai karena tanpa adanya persediaan air yang memadai maka produktivitas dari hasil pertanian sulit untuk ditingkatkan. Untuk dapat menyediakan kebutuhan layanan irigasi yang memadai, maka sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal Bidang 34
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bahwa indikator untuk layanan irigasi adalah jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% dari kebutuhannya. Untuk mengetahui capaian target tersebut maka pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.155.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.142.537.000,- atau tercapai sebesar 91,96%. Dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut digunakan untuk melakukan penyusunan 3 dokumen hasil survey jaringan irigasi maupun inventarisasi jaringan irigasi, terhadap kegiatan yang telah dilakukan tersebut juga dalam rangka memenuhi SPM yang telah ditentukan yaitu untuk mengukur SPM kegiatan yang harus dilakukan adalah melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi realisasi layanan irigasi terhadap luas tanam serta menghitung pencapaian target SPM dan menilai kinerja jaringan irigasi dengan membandingkan antara realisasi luas tanam dengan rencana tata tanam. 2) Program Pengelolaan Jaringan Irigasi Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dinyatakan bahwa irigasi menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian daerah guna mempertahankan produksi swasembada beras, dimana untuk mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Pemanfaatan sumber daya air pada dasa warsa terakhir ini dirasa semakin bertambah besar, namun dibalik itu ketersediaan jumlahnya terbatas, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang selalu meningkat, keterbatasan air bagi pertanian bukan saja terjadi pada musim kemarau, namun di musim hujanpun bisa terjadi. Hal ini disebabkan sebagian besar air hujan yang jatuh menjadi aliran permukaan dan tidak termanfaatkan, sehingga ketersediaan air menjadi berkurang dalam skala ruang dan waktu, keterbatasan air menyebabkan berkurangnya luas tanam, jenis dan jumlah produksi pertanian. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan prioritas dan efisiensi penggunaan air. Efisiensi penggunaan air yang tinggi dalam hal ini irigasi dapat terlaksana apabila manajemen operasional yang ditetapkan tepat pada
sasaran dan sarana jaringan irigasi yang mewadahi baik jumlah maupun kualitasnya. Sarana yang dimaksud meliputi: saluran air, bangunan penangkap air, bangunan sadap, bangunan bagi, alat ukur debit dan bangunan-bangunan lainnya. Guna mewujudkan hal tersebut maka dalam program pengelolaan jaringan irigasi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.211.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.066.078.000,atau tercapai sebesar 93,45%. Dari anggaran yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada 9 UPTD atau 27 saluran irigasi yang dilakukan operasi dan pemeliharaan. 3) Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dinyatakan bahwa pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan sebagai upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna menjaga kondisi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.028.256.900,- dengan realisasi sebesar Rp.20.776.436.300,- atau tercapai sebesar 98,78%. Dari anggaran yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk melakukan rehabilitasi pada 100 jaringan irigasi dari yang ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 19 saluran irigasi, serta pemeliharaan pada 7 Dam dari yang ditargetkan sebanyak 2 Dam maupun rehabilitasi di 2 lokasi embung dari yang ditargetkan sebanyak 1 embung. 4) Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan dalam rangka menormalisasi saluran irigasi yang banyak mengalami sedimentasi maupun memperbaiki kondisi bangunan pengatur irigasi yang mengalami kerusakan akibat adanya daya rusak air. Disamping itu jika diperhatikan dari total panjang jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Jombang sepanjang 394,30 Km yang terdiri dari saluran induk sepanjang 62,90 Km, saluran sekunder sepanjang 434,44 Km, saluran suplesi sepanjang 4,33 Km serta saluran pembuang sepanjang 187,08 Km. Dari panjang saluran yang ada tersebut terdapat 137,7 Km saluran irigasi dalam kondisi baik, sedangkan dari jumlah bangunan irigasi yang terdiri dari 19 embung dan 84 bendung terdapat 10 embung dalam kondisi baik, selain itu terdapat 50 bendung yang dalam kondisi baik. 36
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Berkenaan dengan penanganan rehabilitasi jaringan irigasi pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.174.307.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.224.488.800,- atau tercapai sebesar 68,42%. Dari realisasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan rehabilitasi 10 DAM dari yang ditargetkan hanya 2 Dam, 4 embung dari yang ditergetkan hanya 2 embung dan 10 saluran sekunder dengan capaian sebesar 100%. 5) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 pembangunan sumberdaya air diarahkan untuk menjaga keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air (catchment area) dan keberadaan air tanah. Pengelolaan sumberdaya air perlu dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air serta memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan air secara tepat waktu, jumlah, dan mutu secara berkesinambungan. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya air, permasalahan yang sering muncul saat ini adalah terjadinya kelebihan air pada musim hujan yang berakibat terjadinya banjir, dan kekurangan air (kekeringan) dimusim kemarau yang keduanya mengakibatkan terganggunya keberlangsungan kehidupan serta secara lebih luas pada kegiatan perekonomian. Untuk meminimalkan kondisi tersebut pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 192.600.000, dari alokasi anggaran yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk melakukan studi pembangunan embung di wilayah Kabupaten Jombang. 6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam penyelenggaraan pemeliharraan jaringan irigasi terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan antara lain melalui inventarisasi kondisi jaringan irigasi, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Dari semua kegiatan yang dilakukan tersebut sebagai upaya untuk pengamanan jaringan irigasi, dengan tujuan mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi
yang disebabkan oleh adanya daya rusak air mapun oleh ulah manusia. Sehingga untuk pengamanan jaringan irigasi perlu dilakukan secara terus menerus oleh SKPD maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang membidangi irigasi seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) serta Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, keberadaan kelembagaan pengelolaan irigasi dapat turut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang dengan sasaran meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah dengan strategi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan irigasi adalah melalui pembinaan, pembentukkan kelembagaan maupun kerjasama dalam konstruksi partisipatif, dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada tahun 2015 melalui dana APBD Kabupaten serta program pengembangan sistem irigasi partisipatif dari 10 lembaga GP3A telah dilakukan pembinaan dan pelatihan penilaian terhadap aset irigasi maupun penyusunan desain konstruksi partisipatif, disamping itu setiap tahun juga dilakukan lomba ditingkat GP3A dengan harapan dari GP3A yang memiliki kinerja terbaik akan diikutkan lomba ditingkat Bakorwil, Provinsi serta Nasional. Sedangkan untuk kerjasama dalam pelaksanaan konstruksi telah dilakukan kerjasama rehabilitasi jaringan irigasi dengan 1 kelompok GP3A. Demikian pula dalam pembentukkan kelembagaan maupun restrukturisasi kelembagaan pada 10 kelompok GP3A. Guna mewujudkan semua itu telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.877.593.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.650.218.600,- atau tercapai sebesar 87,89%. Dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut digunakan untuk melakukan pembinaan pada 15 kelompok GP3A di 15 Daerah Irigasi, pelaksanaa konstruksi partisipatif pada 1 kelompok GP3A dan sosialisasi program kali bersih di 9 Desa. Memantapkan kawasan agropolitan Untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran memantapkan kawasan agropolitan tersebut dilaksanakan dengan 38
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
strategi meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan di kawasan agropolitan, adapun beberapa program yang diselenggarakan, yaitu: 1) Program Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan Penanganan pemeliharaan berkala jaringan irigasi juga diarahkan pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten khususnya di kawasan agropolitan, hal ini dilakukan agar kondisi jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik maupun dalam rangka meminimalkan resiko tingkat kehilangan air akibat adanya daya rusak air. Guna mewujudkan hal tersebut pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.073.206.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.018.714.000,- atau tercapai sebesar 98,29%. Dari anggaran yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk menangani pemeliharaan berkala pada 16 saluran sekunder dari yang ditargetkan sebanyak 7 saluran irigasi, serta 1 bangunan Dam dengan capaian sebesar 100%. 2) Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan Untuk penanganan rehabilitasi jaringan irigasi juga dilakukan pada Daerah Aliran Sungai bagian tengah yaitu Daerah Irigasi yang berada di wilayah kawasan agropolitan, hal itu perlu untuk dilakukan mengingat Daerah Aliran Sungai bagian tengah yaitu antara bagian hulu dan bagian hilir memiliki manfaat untuk kepentingan sosial maupun ekonomi, yang dapat diukur dari segi kuantitas air, kualitas air, serta kemampuan untuk menyalurkan air. Karena dengan dapat terjaganya kondisi jaringan maupun bangunan irigasi akan memberikan dampak pada kecukupan ketersedian air irigasi untuk areal tanaman di bagian hilir. Guna mewujudkan hal tersebut maka pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.913.138.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.503.093.200,- atau tercapai sebesar 78,57%, dari anggaran yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk melakukan rehabilitasi pada 4 saluran irigasi dan rehabilitasi 3 Dam. Disamping pelayanan bidang irigasi, guna mencapai keberhasilan sasaran memantapkan kawasan agropolitan tersebut juga perlu didukung adanya infrastruktur jaringan jalan yang memadai, dilaksanakan dengan strategi meningkatkan struktur, rehabilitasi,
pemeliharaan, dan penanganan bangunan pelengkap jalan di kawasan agropolitan, adapun beberapa program yang diselenggarakan, yaitu : 1) Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan Pada program ini ditujukan untuk menangani ruas jalan di kawasan agropolitan, hal ini dilakukan dalam rangka menunjang ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan mobilitas masyarakat, memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.329.638.000,- dengan capaian realialisasi sebesar Rp. 1.974.378.500,- atau sebesar 84,75%. Dari alokasikasi anggaran tersebut digunakan untuk menangani 1 ruas jalan serta perencanaan teknis pada 4 ruas jalan dengan capaian realisasi sebesar 100%. 2) Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan Program ini ditujukan untuk menangani ruas jalan dalam kondisi rusak berat yang berada di wilayah kawasan agropolitan, serta merupakan program yang diarahkan untuk penanganan percepatan infrastruktur jalan. Pelaksanaan Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp.34.311.404.500,- dengan realisasi sebesar Rp.27.899.675.890,atau sebesar 81,31%. Terhadap alokasi anggaran yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk menangani peningkatan struktur ruas jalan kabupaten di 13 ruas jalan dari yang ditargetkan sebanyak 12 ruas atau tercapai sebesar 108,3%, disamping dilakukan pekerjaan fisik maka pada tahun 2015 juga dilakukan perencanaan untuk penanganan pada tahun 2016 sebanyak 5 ruas jalan. 3)
Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan Untuk pembangunan bangunan pelengkap jalan yang berupa pembangunan tembok penahan jalan juga dilakukan di ruas jalan
40
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
kabupaten yang berada di kawasan agropolitan, hal ini dilakukan juga dalam rangka untuk memperkuat struktur konstruksi jalan. Guna memfasilitasi pelaksanaan pembangunan tembok penahan jalan sebagaimana dimaksud maka pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.514.433.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.5.371.586.750,- atau terealisasi sebesar 97,4%. Terhadap capaian anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan pembangunan tembok penahan jalan di 19 lokasi dari yang ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 15 lokasi atau tercapai sebesar 126,6%. 4) Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan Guna meningkatkan peran dan fungsi jaringan jalan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, maka sebagai salah satu indikatornya adalah berkaitan dengan kondisi jembatan. memperhatikan hal tersebut, tentunya keberadaan jembatan menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pembangunannya, untuk mewujudkan hal tersebut pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,terealiasi sebesar Rp. 931.273.500,- atau sebesar 77,6% dengan target sasaran 1 unit jembatan yaitu jembatan Desa Kesamben Kecamatan Ngoro. 5)
Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan Guna mendukung aksesibilitas dan mobilitas orang maupun barang khususnya di kawasan agropolitan, dibutuhkan sarana transportasi yang memadai melalui rekonstruksi atau peningkatan jalan desa yang ada di wilayah tersebut, dalam pelaksanaan rekonstruksi atau peningkatan jalan di wilayah agropolitan dilakukan pada ruas jalan desa yang kondisi rusak berat, dimana pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.998.799.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.245.954.000,atau tercapai sebesar 74,96%. Dari capaian realisasi tersebut diarahkan untuk melakukan kegiatan rekonstruksi/ peningkatan pada 5 ruas jalan serta penyusunan dokumen perencanaan pada 10 ruas jalan.
6) Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan Untuk fasilitasi pembangunan Tembok Penahan Jalan juga dilakukan pada ruas jalan yang berada di kawasan agropolitan, hal ini dilakukan semata-mata dari kegiatan rekonstruksi/peningkatan, rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan kondisi struktur jalannya dapat dipertahankan dari segi umur konstruksi. Guna mewujudkan hal tersebut pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.097.429.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.927.843.275,- atau terealisasi sebesar 96,67%. Dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan tembok penahan jalan pada 25 ruas jalan. Urusan pekerjaan umum diselenggarakan juga dalam rangka mendukung Misi ke 4 (empat) yaitu “Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan” dengan tujuan terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai, yang diarahkan untuk pencapaian sasaran : A. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal Dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan kabupaten dalam kondisi baik, jika ditinjau dari pencapaian kinerja maka pada tahun 2015 terealisasi sebesar 61,65% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 55,36% Dalam penanganan di bidang jaringan jalan, Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jombang nomor 188.4.45/197/415.10.10/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Dengan rincian jalan kabupaten sebanyak 195 ruas atau sepanjang 665.654 Km dan jalan desa sebanyak 305 ruas atau sepanjang 550.175 Km. Yang mana Surat Keputusan tersebut ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan publik agar dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018, dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal dengan target yaitu 55% jalan kabupaten dalam kondisi baik, jika diperhatikan dari target yang telah ditetapkan tersebut, maka sampai dengan tahun 2015 untuk penanganan jalan kabupaten dalam kondisi baik telah mencapai 61,36% 42
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
atau sepanjang 410.376 Km, sedangkan untuk jalan desa dalam kondisi baik telah mencapai 48,16% atau sepanjang 264.964 Km. Harapan dari dilaksanakannya percepatan infrastruktur tersebut adalah dalam rangka meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan biaya angkutan barang produksi masyarakat, serta dapat mempercepat layanan transportasi orang maupun barang. Disamping jika ditinjau dari manfaat jangka pendek bahwa pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas sektor-sektor ekonomi terkait. Sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya transportasi. Dalam penanganan percepatan infrastruktur yang mewujudkan jaringan jalan dalam kondisi mantap dilakukan melalui program-program berikut : 1) Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan Pelaksanaan Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan diwujudkan melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengadaan aspal serta pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dimana pada tahun anggaran 2015 untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.475.000.000,dengan realisasi sebesar Rp.4.209.087.490,- atau 33,74%. Adapun capaian dari sasaran program tersebut adalah untuk penyusunan dokumen perencanaan dapat direalisasikan sebesar 100%, untuk pengadaan aspal dari yang ditargetkan sebanyak 1.300 Drum Aspal dapat direalisasikan sebanyak 1.346 Drum Aspal, sedangkan untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan jalan akses menuju jembatan ploso baru dari yang ditargetkan sebanyak 14 bidang hanya dapat direalisasikan sebanyak 5 bidang, sehingga dari total lahan yang dibutuhkan seluas 6.477 m2 atau sebanyak 54 bidang, yang mana sampai dengan tahun 2015 telah terealisasi seluas 6.051 M2 atau 45 bidang dengan tingkat realisasi capaian sebesar 93,42%.
2) Program Pemeliharaan Rutin Jalan Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat dan memegang peranan yang sangat penting, untuk itu harus dikelola dengan baik. Sesuai dengan karakteristiknya, jalan cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan. Untuk mempertahankan kondisi jalan agar sesuai dengan umur rencana, maka selama masa layanan perlu dilaksanakan pemeliharaan. Penanganan pemeliharaan rutin dilakukan pada ruas jalan dalam kondisi mantap dan dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun yang meliputi perawatan dan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan ringan dan lokal tanpa bermaksud untuk meningkatkan kemampuan struktural jalan, dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pemeliharaan rutin diselenggarakan oleh seluruh UPTD pada Dinas PU Bina Marga yang pada tahun 2015 dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.500.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.309.992.800,- atau sebesar 95,78%, adapun capaian dari program ini adalah untuk menangani pemeliharaan rutin pada ruas jalan di 4 wilayah UPTD, dari yang ditargetkan untuk menangani 52 ruas terealisasi sebanyak 52 ruas atau 100%. 3) Program Pemeliharaan Berkala Jalan Sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan pada jalan dengan kondisi mantap dan dilaksanakan secara berkala, yang meliputi perawatan dan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi dan bersifat luas, tanpa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan struktur jalan yang bersangkutan. Dimana untuk pelaksanaan program Pemeliharaan Berkala Jalan pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.520.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.167.818.600,- atau tercapai sebesar 76,83%, dari alokasi anggaran tersebut di targetkan untuk menangani rehabilitasi pada 2 ruas jalan yaitu jalan Laksda Adi Sucipto sepanjang 1.000 meter dan ruas jalan Suberagung – Gempolegundi sepanjang 550 meter dengan tingkat realisasi capaian sebesar 100%.
44
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
4) Program Rehabilitasi Jalan Rehabilitasi jalan dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas dari setiap ruas jalan, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, dengan tujuan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Dari data penanganan rehabilitasi pada ruas jalan Kabupaten dengan kondisi rusak ringan sampai dengan tahun 2015 mencapai 9,85% atau sepanjang 65.567 Km atau turun sebesar 2,81% jika dibandingkan tahun 2014 bahwa kondisi jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan mencapai 84.272 Km atau sebesar 12,66%. Terhadap capaian yang telah dihasilkan tersebut pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.925.162.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.993.331.973,- atau sebesar 81,08%. Sedangkan dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut ditargetkan untuk menangani 2 ruas jalan dengan realisasi sebesar 100%. Disamping itu pada tahun 2015 juga dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk ruas jalan yang akan dilakukan rehabilitasi pada tahun 2016 dengan sasaran sebanyak 12 ruas jalan. 5) Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Pada program rekonstruksi/peningkatan struktur jalan ini merupakan salah satu program yang digunakan untuk penanganan percepatan infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik, hal ini tentu sejalan dengan tujuan dari rekonstruksi jalan adalah untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Dari tujuan yang akan dilakukan tersebut data ruas jalan kabupaten yang mengalami rusak berat pada tahun 2015 sepanjang 82.874 Km atau sebesar 12,45%, kondisi tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana kondisi ruas jalan yang mengalami rusak berat sepanjang 92.592 Km atau sebesar 13,91%, dari kondisi yang ada tersebut harapannya dengan dilakukan penanganan pada ruas jalan kabupaten yang mengalami rusak berat semakin tahun akan semakin berkurang. Untuk melaksanakan program tersebut pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.632.916.500,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 81.355.307.131,- atau terealisasi sebesar 83,33%, terhadap
alokasi anggaran yang telah dialokasikan tersebut pada tahun 2015 ditargetkan untuk menangani ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat sebanyak 32 ruas dengan capaian realisasi sebesar 100%, disamping itu untuk menunjang penanganan pada tahun 2016 juga dilakukan perencanaan teknis pada 13 ruas jalan dalam kondisi rusak berat. 6) Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Bangunan pelengkap jalan merupakan bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang salah satunya berupa pembangunan tembok penahan jalan, yang tujuannya adalah untuk menjaga tanah pada ruas jalan agar tetap stabil sehingga tidak terjadi longsor. Mengingat begitu pentingnya fungsi dari tembok penahan tanah pada masing-masing ruas jalan, maka pada tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 21.920.567.000,- terealisasi sebesar Rp.21.094.297.312,- atau tercapai sebesar 96,23%, dari capaian realisasi tersebut jika ditinjau dari segi target kinerja maka pada tahun 2015 dari yang direncanakan dilaksanakan sebanyak 44 lokasi terealisasi sebanyak 84 lokasi atau tercapai sebesar 191% 7) Program Pembangunan Jembatan Jembatan menjadi salah satu bagian dari persandangan jalan, dan tentunya juga menjadi salah prioritas dalam percepatan pembangunan infrastruktur, disamping itu dengan dilakukannya pembangunan jembatan akan dapat meningkatkan layanan transportasi maupun konstruksi dari jembatan itu sendiri. Untuk kegiatan pembangunan jembatan yang dilaksanakan di ruas jalan kabupaten lebih banyak diarahkan pada peningkatan lebar jembatan serta penataan geometri jembatan, dimana untuk peningkatan lebar jembatan dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan lebar jalan sedangkan untuk penataan geometri jembatan dilakukan dalam rangka untuk mempermudah manuver kendaraan pada saat melintasi jembatan. Guna mewujudkan hal tersebut maka pada tahun 2015 untuk penanganan pembangunan jembatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.050.000.000,terealisasi sebesar Rp.3.741.217.630,- atau terealisasi sebesar 92,3%. Terhadap anggaran yang telah dialokasikan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan jembatan di 2 lokasi yaitu jembatan
46
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Wangkalkepuh Kecamatan Gudo dan jembatan Sengon Kecamatan Jombang, yang telah terealisasi 100%. 8) Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang, perlu didukung oleh adanya laboratorium kebinamargaan yang memiliki peran dalam mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah jalan dan jembatan, serta pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, disamping itu juga melaksanakan kajian teknis untuk pengembangan penanganan jalan dan jembatan. mengingat begitu pentingnya peran laboratorium jalan, sehingga perlu tersedia sarana dan prasarana yang memadai khususnya pada segi peralatan laboratorium. Guna memenuhi hal tersebut maka pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 86.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.86.231.750 atau tercapai sebesar 99,75%. Terhadap capaian alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk rehailitasi alat ukur maupun pengadaan alat ukur kebinamargaan. 9) Program Pengawasan dan Pengendalian Berpijak pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bahwa kegiatan yang perlu untuk dilakukan dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Dimana untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang jalan adalah dengan melakukan evaluasi fungsi dan manfaat dari hasil kegiatan pembangunan jalan serta mengkaji rencana pembangunan jalan sesuai standart pelayanan minimal yang telah ditentukan, disamping itu untuk pengendalian jalan dilakukan melalui pengendalian ruang manfaat jalan, pemberian peringatan kondisi jalan, penertiban benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi serta perintah pembongkaran. Terhadap kegiatan yang harus diselenggarakan tersebut, maka pada tahun 2015 untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.010.000,dengan capaian realisasi sebesar Rp. 38.855.500,- atau sebesar 57,98%. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kondisi jalan dan jembatan.
10)
Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan Dalam rangka mewujudkan visi dari Dinas PU Bina Marga yaitu terwujudnya infrastruktur jalan yang andal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018, maka salah satu Misinya adalah mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan guna terlaksananya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan adanya ketersediaan peralatan yang mamadai guna menunjang kegiatan pemeliharaan jalan agar kondisi jaringan jalan dapat terjaga secara konstruksi maupun pemanfaatannya. Untuk mendukung keperluan tersebut maka pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.066.672.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.949.922.200,- atau sebesar 94,35%. Dari anggaran yang telah direalisasikan tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan alatalat berat dan untuk pengadaan peralatan kebinamargaan sebanyak 6 unit dengan realisasi 100% Disamping guna melakukan percepatan penanganan pada ruas jalan Kabupaten juga dilakukan percepatan penanganan pada ruas jalan desa, hal ini dilakukan disamping dalam rangka pemenuhan layanan transportasi bagi masyarakat juga dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dan jalan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada tahun 2015 melalui Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/197/415.10.10/2015 telah menetapkan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dan jalan desa, hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi dalam penyelenggaraan jalan, serta untuk mempercepat penanganan kondisi jalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.
Disamping itu untuk penanganan jalan desa juga telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang yaitu Misi ke tiga dengan sasaran memantapkan kawasan agropolitan dengan indikator meningkatnya ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan/peningkatan, serta Misi ke empat dengan sasaran meningkatkan kualitas infrastruktur yang andal dengan 48
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
indikator rasio panjang jalan desa dalam kondisi baik. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, jika ditinjau dari kondisi jalan desa sampai dengan tahun 2015 maka dari jumlah ruas jalan desa sebanyak 305 ruas atau sepanjang 550.175 Km yang dalam kondisi baik sepeajang 264.964 Km atau 48,16%, kondisi sedang sepanjang 115.042 Km atau 20,91%, kondisi rusak ringan sepanjang 94.245 Km atau 17,13% dan yang dalam kondisi rusak berat sepanjang 75.924 Km atau 3,8%. Dari kondisi yang ada tersebut tentunya menjadi harapan kita semua bahwa jalan desa dalam kondisi baik dari tahun ke tahun rasio serta prosentasenya akan semakin tinggi. Dimana jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka ruas jalan desa dalam kondisi baik meningkat dari 41,89% menjadi 48,16% atau meningkat sebesar 6,27%. Untuk mewujudkan pelayanan yang memadai pada ruas jalan desa Bidang Jalan Desa diselenggarakan oleh SKPD Dinas PU Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, dengan rincian program sebagai berikut: 1)
Program Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman Dalam pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan desa lebih diarahkan pada struktur perkerasan jalan, hal ini dilakukan agar kerusakan tidak berkembang lebih lanjut atau semakin parah yang berakibat semakin mahal biaya untuk perbaikannya. Untuk melaksanakan pemeliharan berkala tersebut pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp.252.425.000,- terealisasi sebesar Rp. 216.107.475,- atau sebesar 85,61%, terhadap alokasi anggaran yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk melakukan pemeliharaan pada 10 ruas jalan dengan capaian sebesar 100%.
2)
Program Rehabilitasi Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman Untuk pelaksanaan rehabilitasi jalan desa lebih diarahkan pada penanganan jalan desa yang dalam kondisi rusak ringan, hal ini dilakukan agar kondisi jalan desa dapat terjaga kemantapannya. Guna mewujudkan penanganan rehabilitasi jalan desa tersebut, maka pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.597.015.000,yang terealisasi sebesar Rp. 4.577.680.125,- atau sebesar 81,79%. Dari capaian realisasi tersebut dipergunakan untuk menangani rehabilitasi di empat wilayah UPTD serta 2 ruas jalan desa yaitu Temuwulan Rejosari serta Kedungjati – Tondowulan yang kesemuanya telah terealisasi 100%.
3)
Program Rekonstruksi/Peningkatan Penghubung Antar Permukiman
Struktur
Jalan
Desa
Dalam penanganan rekonstruksi/peningkatan struktur jalan desa ini dilakukan untuk penanganan ruas jalan dalam kondisi rusak berat dengan harapan pada ruas jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai umur rencana yang ditetapkan. Guna pelaksanaan kegiatan rekonstruksi/peningkatan jalan desa, maka pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.384.232.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.826.207.529,46 atau sebesar 76,05%, dari anggaran yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk melaksanakan rekonstruksi/peningkatan di 32 ruas jalan desa serta penyusunan dokumen perencanaan pada 51 ruas. 4) Program Penanganan Bangunan Penghubung Antar Permukiman
Pelengkap
Jalan
Desa
Bangunan pelengkap jalan menjadi bagian dari prasarana jalan yang memiliki manfaat untuk menjaga dan mempertahankan kondisi struktur jalan agar tetap stabil dan tidak mudah longsor, untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut maka dalam percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan, bangunan pelengkap jalan yang perlu dipriotitaskan pelaksanaannya adalah melalui pembangunan Tembok Penahan Jalan. Guna mendukung kegiatan tersebut pada tahun anggran 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.905.571.000,dengan realisasi sebesar Rp.21.129.196.775,- atau tercapai sebesar 96,46%. Dari alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan tembok penahan jalan pada 107 ruas jalan.
B. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman Guna mendukung sasaran tersebut, pada tahun 2015 strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang adalah dengan mengalokasikan dana pagu indikatif desa (PID) bidang infrastruktur yang salah satunya untuk pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dan drainase yang diselenggarakan oleh 264 desa, yang terdiri dari 338 kegiatan. Pagu Indikatif Desa (PID) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa, mengambil 50
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
tema “Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan”. Kemudian dalam rangka mendukung sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, di laksanakan melalui beberapa sektor sebagai berikut : Sektor Air Minum dan Sanitasi Saat ini pencapaian progress sektor sanitasi untuk Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia dibandingkan negara lain di asia tenggara berada pada urutan 8 dengan perkiraan pencapaian target akan terlambat dibandingkan dengan negara Laos, Vietnam, Filipina, Myanmar, Thailand, apalagi dengan Malaysia dan Singapura yang berada diperingkat 2 dan 1 (Paths to 2015 MDG priorities in Asia and the pacific : Asia-Pacific MDG Report 2010/2011). Apalagi dengan melihat pernyataan Wakil Sekjen PBB pada tanggal 25 Maret 2013 bahwa Indonesia berada diurutan 9 dari 10 negara dengan sanitasi terburuk di dunia (Sumber : detik.com – 2013), hal ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi pandangan negara lain terhadap bangsa kita dalam segala aspek dikarenakan kondisi sanitasi merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Penanganan sanitasi sangatlah penting karena sanitasi merupakan aspek mendasar sehingga dikategorikan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia. Dalam rangka menangani permasalahan ini, maka pemerintah menekankan peningkatan penanganan sanitasi kedepannya dalam rancangan RPIJM dengan pencapaian target MDG’s dan Universal Access (100% Akses Air Minum, 0% Daerah Kumuh, 100% Layanan Sanitasi) sebagai tujuan utama. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 tentang MDG’s dan Universal Access, arahan RPJPN 2005-2025 adalah pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk menwujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan target RPJMN 2015-2019 adalah terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencapai daya saing kompetitif perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang terus membaik, merata dan meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah. Pencapaian Universal Access pada Air Minum dan sanitasi 100% ini membagi kepada pemenuhan SPM 85% dan Kebutuhan Dasar 15%. SPM ini terbagi lagi untuk Air Minum yang memenuhi Permen PU No.14 Tahun 2010 tentang kebutuhan 60 liter/orang/hari, dan Sanitasi. Sanitasi ini
dipecah menjadi Air Limbah dengan target 85% on site system dan 15% off site system, dan Persampahan di Perkotaan dengan 20% fasilitas reduksi sampah dan 80% penanganan sampah. Sedangkan Kebutuhan Dasar menekankan basic improved sanitation untuk kawasan berkepadatan rendah dengan pemenuhan 15 liter/orang/hari (WHO) Sektor Air Minum dan Sanitasi diselenggarakan oleh SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, dengan rincian program sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih Dalam kurun waktu tertentu, suatu kawasan memiliki potensi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara lambat maupun cepat. Pertumbuhan maupun perkembangan tersebut dapat muncul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan yang ada, namun dapat juga direncanakan. Pertumbuhan dan perkembangan suatu kawasan ditandai dengan meluasnya kawasan-kawasan terbangun yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana. Air minum sebagai sebagai salah satu kebutuhan utama manusia akan meningkat sesuai dengan perkembangan yang ada. Pemerintah sebagai regulator mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban dasar tersebut. Adapun Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih di Kabupaten Jombang diwujudkan melalui kegiatan pada SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan, dengan pagu anggaran Rp.6.226.034.000,00 telah terealisasi Rp.5.250.957.951,00 (84,34%). Adapun hasil yang dicapai dari program ini pembangunan sarana dan prasarana air bersih di 14 desa dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih di 2 desa serta pemeliharaan sarana air bersih, selain itu juga dilakukan penyediaan tandon air di desa-desa di Wilayah UPTD Ngoro dan Ploso, dengan rincian sebagai berikut : Fasilitasi/Koordinasi
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum / Air Bersih Penyusunan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum / Air
Bersih Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Jenisgelaran, Kec. Bareng
52
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Pulosari, Kec. Bareng Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Sumberaji, Kec. Kabuh Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Sidokaton, Kec. Kudu Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Plabuhan, Kec. Plandaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Purisemanding, Kec. Plandaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Tondowulan, Kec. Plandaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Carangwulung, Kec. Wonosalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Jarak, Kec. Wonosalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Panglungan, Kec. Wonosalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Sambirejo, Kec. Wonosalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Sumberjo, Kec. Wonosalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Wonokerto, Kec. Wonosalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Wonosalam, Kec. Wonosalam Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Nglebak, Kec. Bareng Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Ds.
Mangunan, Kec. Kabuh Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih Studi Geolistrik
Pembangunan 10 Tandon Air Wilayah UPTD Ngoro Pembangunan 10 Tandon Air Wilayah UPTD Ploso
2) Program Pengembangan Domestik
Kinerja
Pengelolaan
Air
Limbah
Perkembangan suatu wilayah juga menimbulkan permasalahan dengan meningkatnya air limbah domestik yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, perkantoran, perniagaan, sekolah maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Air limbah ini dapat berasal dari kamr mandi, kakus, dapur tempat cuci piring dan cuci pakaian. Air limbah domestik memiliki sebaran yang luas dan umumnya terdiri dari air limbah rumah tangga, perkantoran dan restoran. Air limbah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.Definisi lainnya, air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Sedangkan air limbah Rumah Tangga atau air buangan adalah sisa air yang tidak diperlukan lagi yang berasal dari rumah tangga. Sumber air limbah dari kegiatan rumah tangga berasal dari urine, kegiatan mandi, mencuci peralatan rumah tangga, mencuci pakaian serta kegiatan dapur lainnya. Idealnya sebelum air limbah dibuang ke saluran air harus diolah terlebih dahulu. Prinsip dasarnya adalah bahwa air limbah yang dilepas ke lingkungan sudah tidak berbahaya lagi bagi kesehatan lingkungan. Air Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat mengotori air minum, makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan sebagainya. Sistem jaringan Limbah di Kabupaten jombang meliputi: Penggunaan
septik tank dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan;
Pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan
kapasitas besar wajib menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat; Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat
kegiatan fasilitas umum
54
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pengelolaan air limbah permukiman pada saat ini terdiri atas dua sistem, yaitu sistem on site dan sistem of-site, maksud dari kedua sistem tersebut adalah : Sistem off-site atau pengelolaan air limbah terpusat adalah sistem
penanganan air limbah domestik melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sistem on-site atau pengelolaan air limbah setempat adalah sistem
penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual dan/atau komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber. Cakupan layanan pemerintah daerah terhadap penduduk Kabupaten Jombang dengan akses terhadap jamban pribadi adalah 85,49%, akses terhadap sistem komunal 1,09% dan yang terdata sebagai penduduk yang BABS adalah 13,88%. Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Jombang diwujudkan melalui kegiatan pada SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan, dengan pagu anggaran Rp.1.145.000.000,- telah teralisasi Rp.745.472.830,- (65,11%). Adapun hasil dari program ini adalah: Pembangunan IPAL Domestik Komunal Kel. Jombatan, Kec.
Jombang Fasilitasi/koordinasi bidang air limbah Fasilitasi/koordinasi bidang air limbah (USRI) Fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyehatan lingkungan
permukiman 3)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di kabupaten Jombang selain mempunyai dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya volume sampah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengelolaan persampahan yang tepat. Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang
bersangkut paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi Pembatasan timbulan sampah, Pendauran ulang sampah dan/atau, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan persampahan, ditetapkan strategi sebagai berikut: 1. penempatan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pelayanannya bersifat pembagian wilayah pelayanan; 2. tempat penampungan sementara secara terpusat pada tiap unitunit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan; 3. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Untuk tetap dapat meningkatkan apa yang telah dicapai Kabupaten Jombang dalam hal persampahan, maka dibutuhkan program-program yang dapat terus menunjang pengelolaan persampahan agar dapat menuju sistem pengelolaan yang jauh lebih baik. Di Kabupaten Jombang Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan diwujudkan melalui kegiatan pada SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan dengan pagu anggaran Rp.10.050.735.000,- telah teralisasi Rp.6.942.162.975,- (69,07%). Adapun hasil yang dicapai dari program ini adalah : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
56
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Persampahan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengelolaan Persampahan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengolah Sampah 3R Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPS / TPST / TPS 3R Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TPA Review Amdal TPA
4) Program Pembangunan Drainase/Trotoar Elemen estetika kota diantaranya adalah trotoar dan drainase sebagai bagian dari jalan. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permkaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain drainase element penting lainnya adalah Trotoar yang merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk pejalan kaki. Sebelum melangkah lebih jauh berkaitan dengan program saluran drainase, alangkah baiknya bila dipahami terlebih dahulu mengenai sistem jaringan drainase. Sistem jaringan drainase itu sendiri terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Sistem Jaringan Drainase Major yaitu Sistem drainase utama atau
drainase makro (Major Drainage) yaitu sistem saluran yang menampung serta mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchmen Area). Sistem Jaringan Drainase Minor yaitu Sistem drainase minor/mikro
adalah sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang
menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan dimana sebagian besar di dalam wilayah kota. Maka berdasarkan kedua sistem jaringan darainase tersebut program-program sebagai berikut : Mengeringkan bagian wilayah kota yang acapkali menjadi daerah
genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif; Membebaskan suatu wilayah terutama kawasan permukiman yang
padat dari genangan air, erosi dan banjir; Mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat
secepatnya dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan air limpasan untuk meresap terlebih dahulu ke dalam tanah (konservasi air); Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan
untuk persediaan dan kehidupan akuatik; Untuk mencapai sasaran terwujudnya Infrastruktur drainase lingkungan permukiman yang sehat, ditetapkan program sebagai berikut : 1. Sistem jaringan drainase meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier; 2. Sistem jaringan drainase disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada dan tingkat peresapan air kedalam penampang/profil tanah, serta arah aliran memanfaatkan topografi wilayah; 3. Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem drainase primer, melalui kegiatan normalisasi sungai-sungai dan konservasi sempadan sungai. Pengembangan sistem pematusan di Kabupaten Jombang di utamakan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman permukiman Pelaksanaan Program Pembangunan Drainase/Trotoar di Kabupaten Jombang diwujudkan melalui kegiatan pada SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan, dengan pagu anggaran Rp.1.245.000.000,- telah teralisasi Rp.1.159.238.375,(93,11%). Adapun hasil yang dicapai dari program ini adalah :
58
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pembangunan
Drainase/Trotoar
Ds.
Tinggar,
Kec.
Bandar
Kedungmulyo Pembangunan Drainase/Trotoar Kel. Kepanjen, Kec. Jombang Pembangunan Drainase/Trotoar Ds. Jombok, Kec. Ngoro Pembangunan Drainase/Trotoar Ds. Plabuhan, Kec. Plandaan Pembangunan Drainase/Trotoar Ds. Tondowulan, Kec. Plandaan Pembangunan Drainase/Trotoar Ds. Ploso, Kec. Ploso Pembangunan Drainase/Trotoar Jalan Jln. Cakraningrat
5)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Trotoar Untuk menjaga keseimbangan prasarana dan sarana drainase yang telah ada maka kegitan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, agar sarana dan prasarana drainase/trotoar dapat terus berfungsi untuk mengalirkan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Pelaksanaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar di Kabupaten Jombang diwujudkan melalui kegiatan pada SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Pertamanan dan Kebersihan, dengan pagu anggaran Rp.2.300.000.000,- telah teralisasi Rp.2.160.278.920,- (93,93%). Adapun hasil yang dicapai dari program ini adalah : Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Trotoar Jalan Jln. Cak Durasim
(d/h Jl. Sriwijaya) Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase/trotoar wilayah UPT Jombang Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase/trotoar wilayah UPT Mojoagung Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase/trotoar wilayah UPT Ngoro Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase/trotoar wilayah UPT Ploso
Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu. Sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan. kegiatan penataan bangunan gedung beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik. Di Kabupaten Jombang diselenggarakan oleh SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, dengan rincian program sebagai berikut: 1)
Program Pengembangan Lingkungan Permukiman
Kinerja
Penataan
Bangunan
dan
Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman diwujudkan melalui 5 (lima) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.640.000.000,- telah teralisasi Rp.494.479.500,- (77,26%). Adapun hasil yang dicapai dari program ini adalah: Terselenggaranya Fasilitasi/Koordinasi Program Infrastruktur Pagu
Indikatif Desa Terselenggaranya
Fasilitasi/Koordinasi Pelayanan Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman, yakni berupa fasilitasi rekomendasi Izin Mendirikan Banguan sebanyak 333 lokasi.
Tersusunnya 2 (dua) dokumen Detailed Engineering Design (DED)
infrastruktur kawasan kumuh di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Ploso. Tersusunnya dokumen Perencanaan Interior Kantor Bappeda dan
dokumen Perencanaan Kantor Kejaksaan Negeri Jombang 2)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Keciptakaryaan Pelaksanaan Program Pembinaan Lingkugan Sosial Bidang Kecipta-karyaan diwujudkan melalui 6 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.200.000.000,- telah teralisasi Rp.1.121.814.000,(93,48%). Adapun capaian sasaran program ini adalah tersedianya sarana ruang khusus bagi perokok pada 6 lokasi dengan luas 77,82 m2,
60
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
yakni pada kawasan Alun-Alun, Taman Kebon Rojo, Taman Kebon Ratu Keplaksari, Taman RTH Mojoagung, Taman Parkir Stadion Jombang, serta Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jombang. 3) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Di Lingkungan Permukiman Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Lingku-ngan Permukiman diwujudkan melalui kegiatan pembangunan Jembatan Sepanyul, dengan pagu anggaran Rp.500.000.000,- telah teralisasi Rp.383.365.950,- (76,67%). Adapun hasil yang dicapai dari program ini adalah:
Pembangunan Jembatan Desa Sepanyul Kec. Gudo
C. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi dengan indikator indeks pembinaan jasa konstruksi; Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing. Disamping itu juga untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Untuk mewujudkan kondisi-kondisi seperti di atas, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pengusaha jasa konstruksi yang ada di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan cara : Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan
tentang jasa konstruksi; Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan,
keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
Meningkatkan
pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
Memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum. Guna mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2015 melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.063.725,- terhadap realisasi anggaran tersebut Adapun hasil yang dicapai dari program ini adalah terselenggaranya Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan Jasa Konstruksi berupa pembinaan pada 25 penyedia jasa konstruksi dari yang ditargetkan sebanyak 20 pengusaha jasa konstruksi sehingga tercapai 125%.
4. URUSAN PERUMAHAN Perumahan selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap warga negara indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 Ayat (1) Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Arah kebijakan Pembangunan Perumahan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. 62
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pemenuhan kebutuhan papan harus didukung dengan akses prasarana dan sarana air limbah pemukiman dan persampahan, yang erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase serta pemahaman tentang hygiene semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan memaui air (waterborne diseses). Penyelenggaraan Urusan Perumahan dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 khususnya Misi Ke 4 (empat) yakni Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, dengan tujuan Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai serta guna mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, yang dijabarkan dengan indikator sasaran: Jumlah lokasi perumahan yang tertata dari yang ditargetkan sebanyak 2 lokasi dapat terealisasi sebanyak 6 lokasi sehingga capaian kinerjanya sebesar 300% Penanganan rumah tidak layak huni dari yang ditargetkan sebanyak 250 KK dapat terealisasi sebanyak 258 KK sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,2% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat terealisasi sebanyak 208 KK Meningkatnya pengelolaan areal permakaman, dari yang ditargetkan sebanyak 5 lokasi dapat terealisasi 10 lokasi sehingga tercapai sebesar 200%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terelisasi sebesar 5 lokasi. Capaian indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 program pada SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, dengan rincian sebagai berikut: 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan diwujudkan melalui 2 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.310.000.000,- telah teralisasi Rp.2.240.756.900,- (72.11%). Adapun capaian sasaran program ini adalah Pembangunan PSU Kawasan Perumahan/Permukiman berupa jalan dan saluran drainase pada 7 lokasi pada 6 perumahan, yakni Perumahan Tunggorono, Perumahan Griya
Indah, Perumahan Tambakrejo, Perumahan Jombang Permai, Perumahan Plandi, serta Perumahan Kepuh Permai dan tersusunnya dokumen Identifikasi Perumahan Kabupaten Jombang (1 dokumen) 2) Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,- telah teralisasi Rp.186.968.970 (74.79%). Adapun capaian sasaran program ini adalah terselenggaranya fasilitasi/koordinasi Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni hibah rehabilitasi 194 rumah tidak layak huni dan hibah pembangunan sarana sanitasi dasar individual sebanyak 64 KK pada 6 kecamatan (Mojowarno, Jombang, Peterongan, Megaluh, Kabuh, dan Ngoro), serta fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sumber dana APBN sebanyak 748 KK di Kecamatan Ploso. 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pelaksanaan Program Pengelolaan Areal Pemakaman diwujudkan melalui 2 (dua) kegiatan pada Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, dengan pagu anggaran Rp. 3.107.295.000,telah teralisasi Rp. 2.240.756.900,- (72.11%). Adapun capaian sasaran program ini adalah Pembangunan Lahan Parkir dan Insfrastruktur Makam K.H Bisri Syamsuri dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman pada 10 lokasi berupa pembangunan jalan paving, tembok penahan, serta pagar, yakni di Ds. Gedangan (Kec. Mojowarno), Ds. Sumobito (Kec. Sumobito), Ds. Tampingmojo (Kec. Tembelang), Ds. Wonokerto (Kec. Peterongan), Ds. Tunggorono (Kec. Jombang), Ds. Jogoroto (Kec. Jogoroto), Ds. Plandi (Kec. Jombang), Ds. Rejoagung (Kec. Ploso), Ds. Segodorejo (Kec. Sumobito), serta Ds. Plabuan (Kec. Plandaan). Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan adalah Data kondisi perumahan terutama Backlog Perumahan diartikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat Perumahan di Kabupaten Jombang, solusinya dengan segera menyusun Rencana Program Investasi dan Pengembangan Perumahan dan Kawsan Permukiman (RP3KP) permasalahan, pendataan dan penanganan perumahan dan terencana dengan baik dan sesuai dengan time line yang telah dijadualkan. 64
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan, keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Jombang antara lain setiap tahun Pemerintah Kabupaten Jombang dipercaya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PS-PLP) untuk kegiatan 100-0-100 (100% akses air minum, 0 Kawasan Kumuh dan 100% akses sanitasi). 5. URUSAN PENATAAN RUANG Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal. b. Mengarahkan pembangunan yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik secara teratur baik kualitas maupun kuantitasnya. c. Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang. Rasa kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam merangsang partisipasi masyarakat. d. Terkendalinya pembangunan wilayah kabupaten dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. e. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan budaya. f. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan. g. Terdorongnya minat investasi masyarakat dunia usaha. h. Terkoordinasinya pembangunan.
pembangunan
antar
wilayah
dan
antar
sektor
Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Peraturan Penataan Ruang diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan.
Peranan penataan ruang didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terjabarkan pada rencana pembangunan sangatlah penting. Segala kegiatan yang tentu saja membutuhkan ruang sebagai wadah pendukung kegiatan pembangunan tersebut harus diatur di dalam rencana tata ruang. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD Tahun 20142018 khususnya Misi Ke 4 (empat) yakni ”Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”, dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah serta guna mewujudkan sasaran terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang, dari yang ditargetkan 1 (satu) perda yang ditetapkan dalam produk hukum daerah, pada tahun 2015 belum dapat dapat terealisasi, saat ini Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Jombang masih dalam tahapan pembahasan bersama dengan BKPRD Provinsi Jawa Timur, pembahasan bersama dengan DPRD Jombang dilakukan setelah mendapatkan Keputusan dari Gubernur, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang mekanisme pemberian persetujuan substansi ranperda Kab/Kota tentang RDTR BWP Kab/Kota. 2. Peningkatan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan target yang pengembangan RTH seluas 1 Ha. Dari realiasi yang telah dicapai pada tahun 2014 sebesar 109,38 Ha belum terdapat penambahan di tahun 2015 ini karena masih belum menemukan area terbuka di perkotaan yang dapat dikembangkan sebagai RTH Publik. 3. Peningkatan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dikelola seluas 7,25 (ha), dapat terealisasi sebesar 9,2 Ha atau capaian kinerjanya sebesar 127%. Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk. Guna mewujudkan capaian sasaran tersebut, telah dilaksanakan melalui beberapa program antara lain :
66
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
1) Program Pemanfaatan Ruang Aspek pemanfaatan ruang menjadi bagian yang sangat penting dalam pengendalian penatagunaan tanah karena berkenaan langsung dengan ketentuan yang telah direncanakan dalam dokumen tata ruang baik berdasarkan ketetapan struktur ruang maupun pola ruangnya, hal itu dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Untuk pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2015 diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,- telah teralisasi Rp.82.934.850,- ( 82.93 %). Adapun capaian sasaran program ini adalah terselenggaranya fasilitasi Rekomendasi Keterangan Rencana Kota, guna memenuhi amanat: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. 2) Program Pengendalian Rencana Rinci Tata Ruang Dalam pengendalian rencana tata ruang salah satu kebijakan yang perlu ditindaklanjuti adalah berkenaan dengan monitoring dan evaluasi perubahan penggunaan lahan, hal itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar terjadinya perubahan lahan pada suatu wilayah akibat adanya perkembangan aktivitas yaitu ketersediaan fasilitas penunjang seperti tempat perdagangan dan jasa, aksesibitas jalan yang memadahi, tempat pendidikan, kesehatan serta perkembangan jumlah penduduk. Guna pelaksanaan Program Pengendalian Rencana Rinci Tata Ruang diwujudkan melalui 2 (dua) kegiatan pada SKPD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dengan pagu anggaran Rp.261.580.000,- telah teralisasi Rp.55.271.800,-. ( 21.32%). Adapun capaian sasaran program ini adalah Terselengaranya Survey Pemetaan Bangunan Kawasan Perkotaan dengan diterbitkannya Keterangan Rencana Kota (KRK) yaitu peta yang di lengkapi dengan keterangan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu persil pada tahun 2015 yang 347 berkas dan tersedianya Informasi Rencana Tata Ruang di Bagian Wilayah
Perkotaan (BWP) Jombang yang meliputi seluruh Kec.Jombang, sebagian Kec. Jogoroto, Kec. Peterongan dan Kec.Diwek menunggu ditetapkan Perda RDTR BWP Jombang Tahun 2016. 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Agar selaras dengan kebijakan penataan ruang dalam peraturan daerah, maka perlu diamankan dan harus didukung sepenuhnya agar dapat berjalan sepenuhnya, efisien, efektif dan berkelanjutan, diperlukan lembaga yang mewadahi/memfasilitasi kegiatannya baik dalam penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, berupa Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dan dikukuhkan melalui SK Bupati Jombang Nomor:188.4.45/148/415.10.10/2015 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Jombang yang merupakan tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pelaksanaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,- telah teralisasi Rp. 96.993.700,- ( 96.99%). Adapun capaian sasaran program ini adalah terselenggaranya fasilitasi Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 171 Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang ditetapkan oleh BKPRD Kabupaten Jombang. 4) Program Perencanaan Tata Ruang Program ini bertujuan memberikan pedoman dalam mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi, yaitu untuk memberikan arah dalam pemanfaatan ruang, juga merupakan arahan dalam investasi, dengan tetap menjagakeseimbangan dan kelestarian lingkungan melalui penyediaan dokumen dan regulasi tata ruang yang ditempuh dengan Penyusunan rencana makro dan rencana rinci tata ruang, sehingga diharapkan dengan tersusunnya dokumen dan regulasi Rencana Tata Ruang ini bisa lebih mengarahkan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan daya tampung dan daya dukung dari kawasan. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. Selanjutnya, berdasarkan RTRW dimaksud, disusun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, yang 68
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
merupakan rencana rinci dari RTRW Kabupaten. RDTR dimaksud merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana rinci tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang mengamanatkan bahwa peta tata ruang diselenggarakan dengan menggunakan peta dasar dan peta tematik tertentu melalui metode proses spasial yang ditentukan. Peta rencana tata ruang disusun dalam tingkat ketelitian tertentu, yang melliputi ketelitian geometris dan ketelitian muatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011, bahwa peta rencana tata ruang digambarkan dalam peta dengan skala atau tingkat ketelitian minimal 1:5000. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar mengamanatkan bahwa ketelitian peta dasar meliputi ketelitian geometris dan ketelitian atribut/semantik. Uji ketelitian geometri dilakukan dengan menggunakan titik uji untuk memenuhi ketentuan obyek yang digunakan sebagai titik uji, hingga mendapatkan kepercayaan peta 90% circular error dan linear error. Adapun uji ketelitian atribut peta dasar dilakukan untuk menunjukkan tingkat kesesuaian antara unsur rupabumi terhadap realitas di lapangan Adapun kegiatan yang dilaksanakan Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang diwujudkan melalui 5 (lima) kegiatan pada SKPD BAPPEDA, dengan pagu anggaran Rp. 847.000.000,- telah teralisasi Rp.801.633.259,- ( 94.64%). Adapun capaian sasaran program ini adalah :
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Jombang dan BWP Diwek
Tersusunnya dokumen Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang (1 dokumen)
Tersusunnya Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) (1 dokumen)
Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Jombang dan Perkotaan Diwek Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan guna memenuhi amanat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansirancangan
Perda Kabupaten/Kota Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaankabupaten/Kota. Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, serta Bappeda, yang diwujudkan melalui 5 (lima) program. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) lingkup tugasnya adalah penyusunan rencana tata ruang yang bersifat makro mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) samapai dengan Peraturan Zonasi (PZ), sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan lingkup tugasnya meliputi penyusunan rencana tata ruang yang bersifal operasional yaitu rencana tata bangunan dan lingkungan. Dalam rangka mengoptimalkan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melalui SK Bupati Jombang Nomor : 188/4/45/74A/415.10.10/2010 tentang Pembentukan BKPRD Kabupaten Jombang yang merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Selain itu urusan penataan ruang merupakan urusan wajib di Kabupaten Jombang yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, yang tahun 2015 dilakukan Peninjauan Kembali (PK) sebelum dilakukan revisi 2016, RTRW setiap 5 (lima) tahun untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Permasalahan umum dalam urusan penataan ruang adalah belum ditetapkannya RDTR menjadi Produk Hukum (Perda) sehingga belum adanya arahan yang pasti dan mengikat dalam pemanfaatan ruangnya secara detail. Pada Tahun 2016 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Jombang dan Diwek yang telah masuk dalam agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda), dengan melalui mekanisme antara lain : 1. Pembahasan klinik RDTR di BKPRD Propinsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
70
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota. 2. Rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi berfungsi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2011. Permasalahan lain yang terjadi terkait dengan perencanaan tata ruang adalah masih kurangnya Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang. Kelembagaan penataan ruang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mensinkronisasikan kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga diperlukan personil-personil yang mumpuni di bidang penataan ruang (baik dalam perencanaan maupun dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang). Oleh karena itu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang dalam hal ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Jombang sangat diperlukan untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan Urusan Penataan Ruang yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, sehingga masing-masing Pokja (dalam BKPRD) tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, antara lain telah mengamanatkan secara tegas bahwa 30% dari wilayah perkotaan harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diwujudkan melalui 11 (sebelas) kegiatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, dengan pagu anggaran Rp. 6.032.947.000,- telah teralisasi Rp. 4.830.660.797,- (80.07 %). Adapun capaian sasaran program ini adalah: Operasi dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan
Perkotaan, yang antara lain digunakan untuk penyediaan BBM, upah pasukan biru sebanyak 32 tenaga, penyediaan toilet portable. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Bidang Pertamanan
berupa 11.280 tanaman perdu serta 285 pohon pelindung
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) berupa pelaksanaan “Kemah Hijau” dan “Bersih Kaliku”. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Jalur hijau Jl. Dr. Sutomo
(299,70 m’) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman dan Tugu Batas Kota Ds.
Balongbesuk, Diwek (274,17 m2) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kebonrojo (8.000 m2) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Keplaksari (113 lampu) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Monumen Adipura
Simpang Tiga (155 m2) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Alun - alun Jombang
(164,62 m’) Dalam rangka Program Pengelolaan RTH Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mendapatkan apresiasi, yakni menjadi salah satu dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang menerima Program Kerjasama dengan Pemerintah Perancis melalui Program Ecodistrict.
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan pemerintah daerah dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan ini masuk pada kelompok urusan konkuren/bersama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang akan menyesuaikan mengingat dalam ketentuan tersebut tidak lagi disebutkan adanya urusan pemerintah daerah. Sampai dengan saat ini peraturan pelaksanaan daeri undang-undang tersebut masih belum diterbitkan, sehingga dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan di tahun 2015 masih mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 72
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana ketentuan tersebut, bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah disusun dokumen perencanaan yang secara berjenjang dan antar waktu untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Untuk perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun) disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Di Kabupaten Jombang, dokumen tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Dokumen RPJPD yang memuat arah pembangunan daerah selama 20 tahun menjadi pijakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai tahap-tahap periodisasi. Untuk perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di Kabupaten Jombang, dokumen tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. RPJMD merupakan aktualisasi perencanaan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jombang periode tahun 2013-2018. RPJMD Tahun 2014-2018 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah maupun SKPD di lingkup pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2014-2018. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berisi rencana program dan kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMD. Implementasi target lima tahunan RPJMD dijabarkan dalam sasaran dan program tahunan yang dimuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Tahun 2015 telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015. Operasionalisasi target sasaran maupun program dalam RKPD dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Program dan kegiatan yang
disusun dalam Renja SKPD selaras dengan program dan kegiatan pada RKPD. Dokumen RKPD dan Renja SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD. Dengan telah ditetapkannya RPJMD dan adanya perkembangan terkini yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang disusun dalam RKPD Tahun 2015, maka dilaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2015 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Perubahan RKPD telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015. Perubahan RKPD diacu oleh SKPD dalam menyusun Perubahan Renja SKPD dan selanjutnya sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2015. Sebagaimana RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan sasaran: A. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Indikator tercapainya sasaran tersebut adalah persentase capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan. Indikator sasaran ini ditandai dengan tercapainya kinerja program dan kegiatan pembangunan yang diukur dari laporan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2015. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan kebijakan peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2015 mencapai 85% atau 113,3% diatas target RPJMD yang sebesar 75%. Secara series tahunan, capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang berada pada realisasi 80,35%. Sedangkan untuk realisasi pelaksanaan anggaran/ keuangan program dan kegiatan mencapai kisaran 87,15 %.
74
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut diupayakan adanya pelaksanaan beberapa program pada tahun 2015, yaitu: 1) Program Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi sebagai masukan bagi perencanaan tahun berikutnya. Kendala, hambatan maupun keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan menjadi masukan penting bagi perencana guna meminimalisir hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Saat ini program evaluasi merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan sebelum proses perencanaan disusun. Program pengendalian dan evaluasi ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.296.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.290.193.600,00 atau 97,96%. Kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi secara tegas dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kepada Pemerintah Provinsi. Capaian dari pelaksanaan program pengendalian dan evaluasi adalah: Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini
meliputi penyusunan laporan program dan kegiatan yang bersumber dari konsolidasi APBD Kabupaten, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Laporan Sistem Informasi Evaluasi DAK dan Laporan Sistem Informasi dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015, laporan yang dipersyaratkan oleh Pusat maupun Provinsi telah dilaksanakan sesuai ketentuan; Tersusunnya Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi dalam
Aplikasi SIPPD. Untuk mengintegrasikan hasil evaluasi dengan data perencanaan pembangunan, maka disusun SI Monev. Sistem ini ditujukan untuk mendokumentasikan data laporan kinerja kegiatan
per triwulan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Melalui sistem ini diharapkan pengendalian kegiatan dapat terpantau sesuai dengan rencana jadwal dan mengantisipasi terhadap kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. 2) Program Pengembangan Data/Informasi Proses perencanaan memerlukan kapasitas data/informasi yang baik. Data/informasi yang berkualitas merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan pendekatan perencanaan teknokratik sebagaimana diamanatkan ketentuan perundang-undangan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp.825.148.150,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.743.985.725,00 atau 90,16%. Guna memenuhi kebutuhan data/informasi dan statistik tersebut, telah dilaksanakan pengumpulan, updating, dan analisis data informasi bagi kebutuhan perencanaan pembangunan serta dalam rangka evaluasi capaian target kinerja program dan kegiatan. Realisasi capaian kinerja program pengembangan data/informasi pada tahun 2015 sebesar 100%. Kegiatan penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) yang sempat mengalami gagal lelang sebanyak 2 (dua) kali, akhirnya dapat diselesaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 melalui kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Permintaan data/informasi yang beragam, akurat, dan tepat waktu terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi statistik untuk perencanaan. Pengelolaan data/informasi dan statistik tidak hanya diperuntukkan bagi instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, dan dunia usaha. Untuk itu, keberlanjutan pengelolaan data/informasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah kabupaten di masa mendatang serta pengembangan keragaman data dan akurasinya guna melayani kebutuhan informasi publik bagi masyarakat. B. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Indikator tercapainya sasaran tersebut adalah persentase realisasi capaian kinerja dengan kategori baik. Untuk mewujudkan hal tersebut diupayakan melalui beberapa urusan, yaitu urusan perencanaan 76
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
pembangunan, urusan pemberdayaan masyarakat dan urusan otonomi daerah. Terkait dengan urusan perencanaan pembangunan, arah kebijakan yang diupayakan adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif dengan beberapa strategi pencapaian, yaitu: Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah; Meningkatkan
ketersediaan dokumen perencanan pembangunan
daerah; Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung perencanaan
pembangunan daerah. Realisasi capaian kinerja dengan kategori baik pada tahun 2015 adalah sebesar 85% atau 102,4% diatas target RPJMD yang sebesar 83%. Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) Program Kerjasama Pembangunan Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi regional, maka diselenggarakan harmonisasi dan fasilitasi kerjasama antar tingkatan pemerintahan, antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Untuk menunjang program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.64.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.31.973.400,00 atau sebesar 49,96%. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan membuka sumber pendanaan alternatif dalam pembangunan Kabupaten Jombang, serta terwujudnya perluasan sasaran pembangunan dalam berbagai bidang. Guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan yang pendanaannya bekerjasama dengan dunia usaha, maka perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
program pembangunan. Untuk itu, sekretariat tetap Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina LingkunganTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PKBL-TJSL) Kabupaten Jombang yang dibentuk secara bertahap dioptimalkan keberadaannya. Realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015, antara lain: Terlaksananya koordinasi pelaksanaan CSR/PKBL-TJSL yaitu koordinasi antara Dunia Usaha yang akan melaksanakan CSR/PKBL-TJSL dengan cara memfasilitasi mulai perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi; Terlaksananya pertemuan Gathering dalam rangka sinkronisasi program dan sasaran pemerintah daerah yang bisa didanai dari CSR/PKBL-TJSL untuk tahun depan (tahun rencana), selain itu juga untuk evaluasi pelaksanaan CSR/PKBL-TJSL tahun berjalan. Dengan capaian kinerja program dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah, maka pada tahun 2015 baru terealisasi sebesar 47,49% dari target. 2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kelembagaan perencanaan merupakan salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Aspek tersebut akan mempengaruhi kualitas perencanaan yang disusun. Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Bappeda. Kegiatan dan pelayanan yang ada di Bappeda ditetapkan tata laksana dan mekanisme penyelenggaraannya. Pada tahun 2015 dilaksanakan Review SOP untuk menyesuaiakan mekanisme dengan mendasar hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Selain itu, review juga ditujukan untuk mengakomodasi beberapa kegiatan yang belum ada dalam SOP. Selain kelembagaan, aspek yang juga mendapatkan perhatian adalah kemampuan teknis aparat perencana. Upaya peningkatan tersebut diselaraskan dengan adanya bintek maupun sosialisasi yang
78
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
diselenggarakan oleh Kementerian maupun Lembaga Negara lainnya. Seiring terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, maka kegiatan bintek maupun sosialisasi perundang-undangan oleh pemerintah hampir tidak ada, sehingga anggaran yang diupayakan untuk mendukung kegiatan tersebut tidak terealisasi. Sedangkan untuk kegiatan penyusunan naskah akademis sistem perencanaan pembangunan daerah, khususnya fasilitasi proses legislasi rancangan perda sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang tidak dapat dilaksanakan mengingat raperda tersebut tidak masuk dalam agenda prolegda tahun 2015. Guna kelancaran pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.124.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.600.700,00 atau 31,00%. Secara kinerja, dari target kinerja sebesar 45% pada Perubahan RKPD Tahun 2015 dapat terealisasi sebesar 20%. 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka pencapaian efektivitas perencanaan pembangunan daerah serta menindaklanjuti ketentuan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah, telah disusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp.1.227.973.360,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.062.743.101,00 atau 86,54%. Dokumen yang ditargetkan disusun pada tahun 2015 untuk pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ketentuan sejumlah 7 (tujuh) dokumen. Realisasi penyusunan dokumen tersebut pada tahun 2015, yaitu: 1. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2016 yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2015; 3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2015; 4. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2015; 5. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015; 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun 2014; 7. Laporan pemeliharaan SIPPD untuk proses penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016
musrenbang
Dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan topdown-bottom up. Implementasi pendekatan tersebut dipertemukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder pembangunan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan ditindaklanjuti dalam: Kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID) yang ditujukan untuk
memperkuat proses musrenbang desa, percepatan pembangunan desa dan konsistensinya dengan penganggaran. Kebijakan PID juga ditujukan untuk mendukung visi Bupati/Wakil Bupati Jombang terkait alokasi 500 juta per desa. Dalam alokasi 500 juta per desa, salah satu bentuk implementasinya adalah melalui alokasi pagu indikatif desa (PID) sebesar 200 juta per desa. Rencana kegiatan yang akan diangarkan melalui PID dibahas dalam musrenbang desa dan diproses melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten untuk memastikan kesesuaiannya dengan program dan kegiatan daerah. Kebijakan PID ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
80
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa; Pendokumentasian usulan perencanaan pembangunan dalam
sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dengan tujuan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tahapan musrenbang terkelola dengan baik; Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang telah disusun (RKPD dan Perubahan RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA dan Perubahan KUA) maupun rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS dan Perubahan PPAS) RAPBD. Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah perkuatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksaaan rencana pembangunan menjadi sangat penting. Langkah pemantauan dan evaluasi kinerja diwujudkan melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didokumentasikan setiap tahun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. Pada tahun 2015 telah disusun dan disampaikan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun 2014 kepada DPRD Kabupaten Jombang. Pelaporan tersebut disampaikan menurut ketentuan perundang-undangan, untuk selanjutnya sebagai masukan bagi perencanaan kebijakan pembangunan pada tahun selanjutnya. 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program perencanaan pembangunan ekonomi pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditujukan untuk dapat mengawal target kinerja sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD guna mewujudkan Jombang Sejahtera Untuk Semua. Anggaran yang dialokasikan guna mendukung program ini adalah sebesar Rp.1.127.604.625,00 dan terealisasi sebesar Rp.991.740.075,00 atau sebesar 87,95%. Capaian atas upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu: Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah yang
difokuskan pada penyiapan masterplan pembangunan kehutanan
di daerah dengan menyediakan dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jombang 2015-2035 beserta draf rancangan peraturan bupati; Tersusunnya Indikator Ekonomi Daerah yang menganalisis nilai
tambah produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Jombang. Hasil analisis ini digunakan untuk perumusan akselerasi sektor pertanian dalam mendukung kontribusi produk domestik regional bruto Kabupaten Jombang; Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi terkait dengan program maupun kegiatan pembangunan ekonomi yang akan, sedang, maupun yang sudah dilakukan oleh SKPD, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN (termasuk Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan), serta koordinasi pembangunan ekonomi wilayah; Tersusunnya Study Kelayakan Sarana dan Prasarana Ekonomi
Wilayah yang meliputi penyiapan dokumen study kelayakan sarana dan prasarana Pasar Cukir; Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, khususnya
progress Pengembangan Kawasan Agropolitan dan rencana aksi Ketahanan Pangan Daerah. Progress pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Jombang, sesuai dengan 7 (tujuh) indikator dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang memiliki index 62,7 termasuk kedalam kategori cukup terjadi peningkatan index pada tahun 2014 menjadi 70,5 dan termasuk dalam kategori baik. Adapun 7 (tujuh) indikator yang menjadi tolok ukur, perhitungan index pengembangan kawasan agropolitan adalah : 1) Investasi dibidang pertanian, 2) Infrastruktur sosial dan ekonomi bidang pertanian, 3) Nilai NTP, 4) Lapangan Kerja, 5) Tumbuh dan berkembangnya kegiatan produksi, penyuluhan dan pemasaran komoditas unggulan 6) Pengelolaan lahan berkelanjutan 7) Kelembagaan dan kualitas SDM, stakeholder kawasan agropolitan yang kreatif, inovatif berjiwa wirausaha dan profesional. 5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah yang terkait dengan misi mewujudkan pelayanan dasar yang terjangkau, maka disusun program 82
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
perencanaan pembangunan sosial budaya yang akan memberikan arah dan pedoman bagi perencanaan program dan kegiatan, baik di tingkat daerah maupun SKPD. Anggaran yang dialokasikan guna mendukung program perencanaan sosial dan budaya adalah sebesar Rp.1.090.000.000,00 dan terealisasi Rp.1.051.421.730,00 atau sebesar 96,46%. Hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan sosial dan budaya yang telah dicapai pada tahun 2015, antara lain: Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Dan Budaya untuk mendukung sinkronisasi dan keselarasan program-program pembangunan di lingkup sosial budaya, baik antar tingkatan pemerintahan maupun antar waktu; Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan
capaian terfasilitasinya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang dengan produk yang dihasilkan berupa laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2015 serta hasil koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan; Pendampingan Program PNPM Perkotaan. Kegiatan ini merupakan
bagian dari komitmen Pemerintah Daerah terhadap program Pemerintah Pusat, dimana setiap daerah yang menerima program PNPM wajib menyediakan biaya operasional bagi pelaksanaan PNPM di daerahnya. Untuk realisasi output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan siklus PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri 7 kecamatan di 113 desa serta pendampingan Penataan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas (PLPBK) di 2 desa; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan
Kemiskinan. SIM ini disusun untuk mendokumentasikan database rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Jombang secara detail, mulai dari data anggota keluarga, lokasi, serta kondisinya. SIM yang telah disusun tahun sebelumnya dilakukan updating data kemiskinan pada tahun 2015; Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK). Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sebagai pijakan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi
dengan mencapai peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Output yang dihasilkan berupa laporan 7 (tujuh) RADPKK sebagaimana ditetapkan Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu; Tersusunnya Rencana Induk Pariwisata Daerah, yaitu dokumen
untuk pengembangan pariwisata daerah dengan memperhatikan aspek hukum, teknis, pelayanan, komersial yang diperlukan dalam pengelolaan kawasan, serta potensi dan animo masyarakat yang terkini, khususnya pada kawasan wisata religi makam presiden RI ke-IV, dan beberapa kawasan wisata alam (wonosalam, kedungcinet) maupun even wisata budaya (kungkum sinden dan kenduren); Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak yang berisi kajian dan
pemetaan status capaian PUG dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan dan program Pemkab Jombang di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya di tahun 2015; Tersusunnya dokumen Indikator Kesejahteraan Daerah yang
digunakan sebagai pijakan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang ditujukan untuk perwujudan Jombang Sejahtera Untuk Semua. 6) Program Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan perencanaan pembangunan, maka program penelitian dan pengembangan merupakan elemen strategis yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya memenuhi kebutuhan serta menyediakan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program penelitian dan pengembangan adalah sebesar Rp.820.000.000,00 dan terealisasi sebesar 93,95%. Hasil capaian pelaksanaan program penelitian dan pengembangan pada tahun 2015 adalah: Terselenggaranya
pengembangan,
84
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
koordinasi penelitian
dan kegiatan penelitian dan mandiri tentang strategi
pengembangan UMKM, koordinasi litbang dengan instansi terkait, serta lomba kreativitas dan inovasi daerah. Tersusunnya evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah
dengan capaian tersusunnya rekomendasi serta strategi kebijakan daerah terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Tersusunnya kajian untuk perumusan strategi pengembangan
objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid serta naskah akademis tentang pengelolaan kawasan makam tersebut; Tersusunnya
dokumen Pra Roadmap SIDA sebagai dasar penyusunan Roadmap SIDA 2016-2021 yang tepat guna;
Tersedianya masterplan pengembangan energi terbarukan di
Kabupaten Jombang yang tepat sasaran; Tersusunnya dokumen profil pondok pesantren di Kabupaten
Jombang; Tersedianya
dokumen penelaahan ketentuan perundangundangan terkait kebijakan penganggaran tahun jamak serta naskah akademis perencanaan dan penganggaran kegiatan tahun jamak.
7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Dalam rencana pembangunan daerah tahun 2014-2018, program pengembangan prasarana daerah, khususnya infrastruktur wilayah maupun infrastruktur lingkungan serta penumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh merupakan prioritas pembangunan daerah. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam direncanakan sebagai program pendukung pencapaian prioritas tersebut. Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.935.548.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.826.993.302,00 atau 88,40%. Beberapa capaian dari pelaksanaan program tersebut adalah: Terselenggaranya Koordinasi
Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana. Telah dilaksanakan rapat-rapat kordinasi dalam rangka
menyelesaikan permasalahan terkait sarana dan prasarana daerah serta untuk mendukung sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan prasarana antar tingkatan pemerintahan; Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Sanitasi Permukiman dan
Air Minum dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG’s dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar. Produk yang dihasilkan adalah review dokumen SSK/MPSS, Operasional Pokja Program Percepatan Sanitasi Permukiman, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air dan minum; Tersusunnya Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah
Tahun 2015-2019 (updating) yang digunakan sebagai pedoman perencanaan infrastruktur permukiman untuk jangka menengah; Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten pelaksana Water Irrigation Support Management Programe (WISMP) yang diselenggarakan secara lintas Kementerian oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan WISMP diarahkan pada penguatan kelembagaan pengelola sumberdaya air irigasi untuk dapat mengelola daerah irigasinya secara partisipatif. Untuk mendukung program WISMP pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan kewajiban dana sharing sesuai MoU untuk mengoptimalkan pengelolaan irigasi di wilayah daerah irigasi yang telah ditetapkan; Tersusunnya dokumen kelengkapan sanitasi, mulai dari Buku Putih
Sanitasi (BPDS), Strategi Sanitasi Memorandum Program Sanitasi (MPS);
Kabupaten
(SSK)
dan
Tersusunnya dokumen kebijakan strategi pembangunan dan
infrastruktur kawasan pemukiman kumuh untuk bahan sinkronisasi dan kebijakan penanganannya; Tersusunnya kebijakan strategi pembangunan dan infrastruktur
perumahan; Tersedianya naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang
prasarana dan sarana utilitas perumahan.
86
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pada tahun 2015, proses dan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang mendapat apresiasi berupa anugerah pangripta nusantara. Kabupaten Jombang mendapatkan apresiasi peringkat III. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur pada penyelenggaraan musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Anugerah Pangripta Nusantara adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan prestasi perencanaan yang baik atau sangat baik. Anugerah Pangripta Nusantara diberikan setelah mengikuti seleksi dan penilaian bertahap dan berjenjang oleh suatu tim penilai. Anugerah Pangripta Nusantara merupakan hasil substansi penilaian dalam 3 aspek yaitu: a) Konsisten substansi perencanaan RKP-RPJMD/RKPD dan kebijakan Afirmatif Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota; b) Sinkronisasi dan sinergi multipihak dalam proses penyusunan perencanaan dan pada saat pelaksanaan akan berjalan baik; c) Jadwal dan pentahapan kegiatan penyusunan perencanaan sesuai dan taat aturan. 7. URUSAN PERHUBUNGAN Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi merupakan sektor pendukung bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah dan berperan sebagai urat nadi pergerakan ekonomi daerah serta memudahkan perpindahan antar-orang, barang dan jasa yang dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Perpindahan/pergerakan orang, barang maupun jasa harus mampu diwujudkan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, terpadu dengan moda layanan lainnya, serta menjangkau seluruh pelosok wilayah untuk menunjang pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu, pergerakan orang, barang dan jasa dapat berperan untuk mendukung stabilitas daerah sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam memfasilitasi kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya, kebutuhan akan transportasi menjadi sangat diperlukan. Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Jombang sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Jombang, sehingga penanganan transportasi jalan tidak boleh sepotong-potong dan dapat terintegrasi dengan baik. Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi yang akan terjadi sebagai akibat dari rencana itu sendiri, akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran dan menurunnya sopan santun berlalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara. Hal itu perlu untuk dilakukan mengingat peran Kabupaten Jombang sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus dengan pusat perkotaan di kota Surabaya memiliki fungsi untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi dan industri serta menjadi simpul distribusi pergerakan wilayah disekitar Jombang menuju wilayah Germaketosusila. Kebijakan terkait dengan sektor perhubungan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 khususnya pada Misi Ke 4 (empat) “Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan” yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan tujuan : Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, yang diarahkan untuk pencapaian sasaran : Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
88
Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas, tidak mengalami perubahan dari target tahun sebelumnya yaitu 25 trayek
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian fungsi) terminal penumpang, melalui: -
Pembangunan halte, dari target 2 unit halte yang ditetapkan belum dapat terealisasi karena adanya penyesuaian kegiatan terhadap pagu anggaran yang didasarkan pada skala prioritas sehingga kebutuhan pembangunan halte sementara waktu ditunda, namun untuk pencapaian target telah dianggarkan kembali pada tahun 2016.
-
Pemeliharaan terminal dari yang ditargetkan sebanyak 4 unit terminal dapat terealisasi 100%
-
Serta pemeliharaan halte, dari yang ditargetkan sebanyak 12 unit halte dapat dipelihara, terealisasi 100%
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, dari yang ditargetkan sebanyak 160 rambu jumlah rambu dapat terealisasi 100%, dari target pembangunan 1 trafict light dapat terealisasi 100%, serta dari target penyediaan 3 zona aman sekolah (ZOSS) juga dapat terealisasi 100% dan dari target 6 buah pembangunan rambu elektronik, dapat terealisasi sebanya 6 buah atau tercapai 100%.
Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksnakan dengan program berikut: 1) Program peningkatan pelayanan angkutan Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa program peningkatan pelayanan angkutan di Kabupaten Jombang dilaksanakan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Program peningkatan pelayanan angkutan pada Tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 361.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 323.938.000,- atau 89,49%. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan, dan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dengan capaian realisasi sebesar 100%.
2) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor diwujudkan melalui satu kegiatan pada Dinas Perhubungan yaitu Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. Uji petik kendaraan bermotor dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan melalui pengujian angkutan kendaraan bermotor sesuai dengan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan bermotor, kelas jalan serta pencegahan pencemaran udara dari kendaraan bermotor. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor pada Tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 379.108.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 370.937.500,- atau sebesar 97,84%. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan capaian realisasi sebesar 100%. 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan diwujudkan melalui satu kegiatan pada SKPD Dinas Perhubungan yaitu promosi, sosialisasi, dan pembinaan di bidang keselamatan transportasi, dengan pagu anggaran Rp. 99.000.000,- telah teralisasi Rp. 86.136.400,- atau sebesar 87 %. Alokasi anggran tersebut digunakan untuk melakukan promosi, sosialisasi dan pembinaan dalam rangka untuk mewujudkan keselamatan transportasi bagi pengguna jalan dengan capaian realisasi sebesar 100%. 4) Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Transportasi LLAJ Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Transportasi LLAJ ini didukung dengan anggaran Rp. 737.980.000,dengan realisasi Rp.691.063.180,- atau sebesar 93,64%. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/ Subterminal, Peningkatan Pengelolaan Terminal/Subterminal, dan Rehabilitasi Pemeliharaan Halte dengan capaian realisasi sebesar 100%. 5) Program Pengendalian, Pengamanan Lalu Lintas dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan Melihat pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat tajam dan kondisi pertumbuhan prasarana yang relative tetap, dibutuhkan
90
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
bentuk pelayanan transportasi untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui Program Pengendalian, Pengamanan Lalu Lintas dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.875.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.828.157.800,- atau sebesar 97,50%. Program tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk Pengadaan Rambu-Rambu sebanyak 160, penyediaan zona selamat sekolah sebanyak 3 buah, pengaturan simpang dengan pemasangan Alat Pengendali Lalu Lintas (APILL)/traffic light dengan capaia realisasi sebesar 100%. 6) Program Pengelolaan Perparkiran Program Pengelolaan Perparkiran ini didukung dengan anggaran Rp.1.962.000.000,- diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, dengan realisasi Rp.1.931.604.000,atau sebesar 98,45%. Adapun capaian sasaran program ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan perparkiran di tepi jalan umum Kabupaten Jombang. 7) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor diwujudkan dalam rangka untuk mendukung pelayanan bagi pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat, dengan pagu anggaran Rp.389.392.000,- telah teralisasi Rp.349.221.200,atau sebesar 89,68%. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung/balai pengujian kendaraan bermotor dan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor. 8) Program Peningkatan Kesadaran dan Keselamatan Lalu Lintas Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran dan Keselamatan Lalu Lintas diwujudkan melalui 2 kegiatan pada Dinas Perhubungan, dengan pagu anggaran Rp.96.000.000,- telah teralisasi Rp. 74.704.000,- atau sebesar 77,81%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah : Fasilitasi/Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Fasilitasi/Koordinasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin)
9) Program Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Transportasi Darat Program Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Transportasi Darat dilaksanakan pada Dinas Perhubungan, dengan pagu anggaran Rp.25.050.000,- telah teralisasi Rp. 23.250.000,- atau sebesar 92,81%. Terhadap alokasi anggaran yang telah direalisasikan untuk evaluasi dan updating data kegiatan Penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). 10) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Barang Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Barang diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi operasional dan pemeliharaan terminal barang, dan Pembangunan/ Rehabilitasi sarana/prasarana terminal barang pada Dinas Perhubungan, dengan pagu anggaran Rp.433.475.000,- telah teralisasi Rp.427.981.659,atau sebesar 98,73%. 11) Program Penerangan Jalan Umum Pelaksanaan Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dengan pagu anggaran Rp.4.822.457.500,- telah teralisasi Rp.4.694.385.720,- atau sebesar 97,34%. Program ini bertujuan untuk menyediakan dan meningkatkan infrastruktur berupa Penerangan Jalan Umum pada ruas jalan Kabupaten sehingga masyarakat terjamin keamanan dan keselamatan dalam berkendara, dengan kegiatan antara lain : 1. Monitoring, Normalisasi, Perbaikan dan Pemasangan PJU; 2. Pemasangan lampu hias PJU dalam kota; 3. Pemasangan KwH Meter di : Kecamatan Jogoroto (terpasang 18 titik lampu); Kecamatan Jombang (terpasang 2 titik lampu); Kecamatan Peterongan (terpasang 2 titik lampu); Kecamatan Sumobito (terpasang 1 titik lampu); 4. Pemeliharaan tiang profil PJU 5. Pemasangan lampu PJU baru di : Jl. Jurusan Watudakon – Kesamben (terpasang 10 titik) Jl. Raya Glagahan – Temuwulan (terpasang 10 titik) 92
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Jl. Raya Sembung (terpasang 10 titik) Jl. Raya Sidowarek – Pulorejo (terpasang 10 titik) Jl. Makam Gus Dur (terpasang 20 titik) Batas Kabupaten Dsn. Sembojo Desa Curahmalang (terpasang 4 titik) Batas Kabupaten Ds. Keboan (terpasang 4 titik) Batas Ds. Kasemen (terpasang 4 titik) Madyopuro carangrejo (terpasang 10 titik) Gambiran – Betek (terpasang 10 titik) Jl. Pandanwangi – Keras (terpasang 15 titik) Jl. Raya KH. Romli Tamin 6. Penggantian lampu PJU di : Jl. Raya Badang (terpasang 10 titik) Jl. Raya Batang (terpasang 10 titik) Jl. Raya Kawi Ngoro (terpasang 10 titik) Jl. Laksda Adi Sucipto (terpasang 20 titik) Jl. Cendrawasih (terpasang 15 titik) Jl. Gubernur Suryo (terpasang 18 titik) Permasalahan yang dihadapi Perhubungan adalah sebagai berikut:
dalam
penyelenggaraan
Urusan
Pertumbuhan mobilisasi sarana transportasi yang sudah tidak seimbang
dengan penyediaan prasarana transportasi yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik/simpul jalan pada saat jam sibuk (peak hour). Masih banyaknya jalan berlobang akibat curah hujan yang tinggi yang
tidak segera itangani sehingga menyebabkan ketidak nyamanan pengguna jalan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan. Lalu
lintas campur antara pergerakan antar kabupaten dengan pergerakan lokal seringkali menimbulkan konflik baik kemacetan, kecelakaan maupun ketidaknyamanan di dalam perjalanan.
Sepinya pengguna angkutan menyebabkan banyaknya angkutan yang
berhenti
Keberhasilan pelaksanaan Urusan Perhubungan pada tahun 2015 salah satunya adalah dengan memperoleh prestasi dan penghargaan Wahana Tata Nugraha bidang Lalu Lintas.
8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususunya dalam upaya peran Pemerintah Daerah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui eksploitasi sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan hidup. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup juga dilaksanakan guna mendukung Agenda Pembangunan Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, khususnya dalam mewujudkan Nawacita (Sembilan Agenda Prioritas), yakni pada sub sektor Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana. Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan di daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dicapai melalui: (a) Peningkatan kualitas air melalui: pengendalian pencemaran akibat pembuangan limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; peningkatan mutu dan kelas air; pemulihan badan air (b) Peningkatan kualitas udara melalui: pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan pemantauan kualitas udara ambien; 94
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta menjamin kepastian hukum, telah ditetapkan serangkaian pengaturan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, antara lain: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tetang Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mata Air, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah. Dalam upaya pengendalian pembangunan dan aktivitas masyarakat yang berimplikasi pada indikasi peningkatan zat polutan sehingga menyebabkan turunnya mutu udara ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia serta makhluk hidup pada umumnya, Pemerintah Kabupaten Jombang bersama DPRD Kabupaten Jombang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 khususnya Misi Ke 4 (empat) yakni “Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”, dengan tujuan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta guna mewujudkan sasaran Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut: 1)
Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan, dengan capaian indikator: a. Pengawasan kegiatan industri yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup, dari 10 industri terealisasi 68 industri yang diawasi. b. Fasilitasi penyusunan dokumen UKL/UPL bagi kegiatan usaha kecil/ menengah dan instansi di bawah kewenangan BLH terealisasi 100%. c. Beban pencemaran air sungai di 18 titik pantau sesuai baku mutu parameter kunci dari target 61% dapat terealisasi 61% sehingga capaian kinerja 100%.. d. Kualitas udara ambien di 10 titik pantau sesuai baku mutu terealisasi terealisasi 100%.
e. Meningkatnya kualitas emisi dari sumber bergerak (kendaraan dinas operasional) dari target 60% dapat terealisasi 60% sehingga capaian kinerja 100%. f. Prosentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi 50 pemegang dokumen lingkungan dari target 40% terealisasi 40% sehingga capaian kinerja 100%.. g. Meningkatnya jenis parameter uji laboratorium lingkungan dari target 5 parameter terealisasi 7 parameter. h. Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup terealisasi 100%. i. Tersusunnya naskah akademis dan draft raperda pengelolaan lingkungan hidup terealisasi 100% (2 dokumen). 2) Meningkatnya jumlah kader lingkungan, sebanyak 19 kelompok masyarakat dan 200 kader. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut : 1) Program Penataan Lingkungan Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan diwujudkan melalui 3 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.034.925.000,- telah teralisasi Rp.990.636.520,- (95,72%). Adapun capaian sasaran program ini antara lain: (a) Koordinasi Penilaian Kota Adipura; (b) Koordinasi Program Adiwiyata; serta (c) Pengembangan Eco Office. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Adipura antara lain diwujudkan melalui sosisalisasi, koordinasi lintas SKPD, pelaksanaan pendampingan kampong Green and Clean, Jombang Eco Creative, evaluasi dan ekspose hasil adipura, serta pelaksanaan Kirab Adipura. Melalui kegiatan ini, Kabupaten Jombang berhasil memperoleh penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Adiwiyata yang diwujudkan melalui pembinaan dan pendampingan sekolah adiwiyata yang dilaksanakan pada 100 sekolah dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Selanjutnya, Pengembangan Eco Office, diselenggarakan melalui pendampingan 20 kantor desa bekerjasama dengan LSM Lingkungan, yang dilanjutkan dengan penilaian Lomba Eco Office.
96
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup diwujudkan melalui 2 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.81.500.000,- telah teralisasi Rp67.676.900. (83,04%). Adapun capaian sasaran program ini adalah tersusunnya dokumen Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup diwujudkan melalui 16 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.000.530.000,- telah teralisasi Rp.911.761.302,- (91,13%). Adapun capaian sasaran program ini antara lain adalah: (a) Fasilitasi pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan sampai dengan pemberian rekomendasi dokumen lingkungan berupa SPPL dan UKL/UPL; (b) Pemantauan kualitas lingkungan pada usaha industri, rumah sakit, hotel, dan sebagainya; (c) Penerapan manajemen pengelolaan limbah industri hasil tembakau berupa pendampingan audit lingkungan sukarela bagi industri rokok serta pengujian kualitas air limbah dan udara ambien industri rokok; (d) Penyusunan dokumen UKL/UPL bagi kegiatan usaha ekonomi lemah serta instansi di bawah kewenangan BLH; (e) Pelayanan pencegahan pencemaran air berupa pengambilan sampel air pada 8 lokasi; (f) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (cerobong asap); (g) Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa berupa pengambilan sampel tanah pada 30 titik; (h) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup telah terselesaikan 100%; (i) Pemantauan kualitas air sungai untuk mengetahui penurunan beban pencemar air sungai berdasarkan baku mutu parameter kunci pada 18 titik pantau; (j) Pemantauan kualitas udara ambien berupa pengambilan
sampel udara pada 12 titik lokasi potensial yang menimbulkan pencemaran udara tinggi; (k) Pemantauan kualitas emisi udara dari sumber bergerak berupa pengambilan sampel udara dari kendaraan dinas roda empat; (l) Koordinasi audit lingkungan, berupa sosialisasi kegiatan dan ekspose hasil audit lingkungan serta pendampingan perusahaan yang diusulkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), yakni salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi, yang mana program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif serta mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production); (m) Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Laboratirium Lingkungan Hidup, berupa penyediaan bahan-bahan kimia dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan hidup agar dapat berfungsi optimal, dengan keluaran berupa jenis analisis parameter yang dapat dilakukan dengan mengacu pada dokumen sistem mutu laboratorium lingkungan; (n) Koordinasi Rencana Aksi Dampak Perubahan Iklim; (o) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup; (p) Koordinasi Penyusunan Peraturan/Regulasi Bidang Lingkungan Hidup. 4) Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam Pelaksanaan Program Perlindungan dan Konservasi dan Sumber Daya Alam diwujudkan melalui 3 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp.158.600.000,- telah teralisasi Rp.139.861.000,- (88,18%). Adapun capaian sasaran program ini antara lain adalah: (a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air berupa pemberian bantuan bibit tanaman pada daerah di sekitar mata air; (b) Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sumber-sumber Mata Air berupa pembuatan dan pemasangan papan himbauan di lokasi sumber mata air yang berisi himbauan untuk tidak menebang pohon dan menjaga kelestarian sumber mata air; (c) Penyelenggaraan operasional dan penyediaan sarana prasarana Taman Kehati Provinsi Jawa Timur Desa Sumberjo Kecamatan Wonosalam berupa pemeliharaan, pembelian bibit tanaman dan pupuk.
98
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
5) Program Peningkatan Peran serta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Pelaksanaan Program Peningkatan Peranserta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup diwujudkan melalui 6 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp.316.005.000,- telah teralisasi Rp.275.716.150,- (87,25%). Adapun capaian sasaran program ini antara lain adalah: (a) Fasilitasi/Koordinasi Kalpataru, yang meliputi pengajuan usulan dan pembinaan kepada calon penerima Kalpataru; (b) Fasilitasi/Koordinasi Saka Kalpataru berupa pembekalan dan penguatan Dewan Saka dan SKK Pengelolaan Sampah; (c) Fasilitasi/Koordinasi Desa Berseri, sebagai salah satu program Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat terwujud desa yang bersih, sehat, lestari, dan asri. Pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) desa yang mendapatkan penghargaan Desa Berseri; ; (d) Fasilitasi/Koordinasi Perlindungan Mata Air, digunakan untuk pendampingan masyarakat dalam rangka perlindungan mata air (Permata) khususnya sumber mata air di Kecamatan Wonosalam; (e) Fasilitasi/Koordinasi Program Cinta Kali Bersih (Cinta Kasih), berupa bersih sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pengambilan sampel air sungai untuk diuji; serta (f) Sosialisasi dan Kegiatan Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil evaluasi, masuh ditemukan sebagian kegiatan atau usaha industri yang memiliki kualitas emisi melebihi baku mutu. Dalam upaya tersebut, Badan Lingkungan Hidup terus berupaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Operasional laboratorium lingkungan hidup masih terkendala kurangnya tenaga analisis. Menghadapi permasalahan ini, Badan Lingkungan Hidup memanfaatkan tambahan jam kerja dan hari libur serta penambahan tenaga analis untuk pengambilan sampel. Penyelesaian pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkendala dengan belum mampu memberikan pelayanan sesuai SOP dalam hal waktu pelayanan, mengingat minimnya sumber daya manusia.
Dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Jombang antara lain sebagai berikut: 1. Penghargaan pada Kota Jombang sebagai kota peraih Anugerah Adipura kategori kota sedang. 2. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional pada 2 sekolah, Adiwiyata Tingkat Provinsi pada 7 sekolah, Adiwiyata Mandiri pada 3 sekolah 3. Penghargaan Desa Berseri untuk Desa Jombok Kecamatan Ngoro (Tingkat Pratama), Desa Sengon Kecamatan Jombang (Tingkat Pratama), Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang (Tingkat Mandiri). 9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan Peristiwa Penting meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta peruba-han status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang yang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta
100
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Sejalan dengan kebijakan nasional dan sesuai dengan amanah undangundang tentang kependudukan, urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi ke 5 (lima) RPJMD yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang bertujuan peningkatan kualitas layanan kependudukan yang diarahkan kepada pencapaian sasaran meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan. Pelayanan prima dapat berjalan dengan baik bila terdapat tertib administrasi yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan publik. Sebagai pelaksana urusan kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempatkan sebagai salah satu unsur pelayanan umum terhadap kebutuhan masyarakat dibidang administrasi penduduk. Target sasaran meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan Kabupaten Jombang yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2015 adalah cakupan penerbitan KK sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% yang meningkat 13% dibanding realisasi tahun 2014 yang sebesar 87%. Target cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebesar 65% dan realisasi sebesar 79% sehingga capaian kinerja sebesar 122%. Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut: 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan Dalam rangka meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan diperlukan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu dengan mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan catatan sipil. Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan), peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan penyebarluasan informasi peristiwa kependudukan. Dengan alokasi anggaran yang diberikan sejumlah Rp.666.899.100,00 dan dapat direalisasikan Rp. 603.695.955,00, atau 90,52%. Hasil capaian yang diperoleh berupa cakupan penerbitan KK dengan target 100% dan terealisasi 100 %, cakupan penerbitan KTP dengan target sebesar 100% teralisasi 95% dan cakupan penerbitan surat keterangan kependudukan terealisasi 100%. Untuk cakupan KK hasilnya lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berarti bahwa penerbitan KK melebihi jumlah keluarga. Hal ini
disebabkan antara lain karena penerbitan KK sebagai ganti kehilangan, pindah alamat atau ganti status. 2) Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan harus didukung oleh peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil dianggarkan sebesar Rp. 35.8715.800,00 dan terealisasi Rp.307.344.350,00 atau 85,68%. Hasil yang dicapai oleh program ini adalah cakupan penerbitan akta-akta pencatatan sipil, yang meliputi : akte kelahiran terealisasi 79% dari target RPJMD 65%. Akte kematian terealisasi 4% dari target yang ditentukan sebesar 30%. Belum tercapainya target akte kematian karena minat masyarakat untuk mengurus akte kematian masih rendah. Selama pelaksanaan programprogram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi beberapa permasalahan yaitu : a. Terbatasnya sarana dan prasarana IT proses KK dan KTP elektronik. b. Jaringan listrik sering mati, karena daya lsitrik belum mencukupi kebutuhan. c. Jumlah Personil belum sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani, dengan perhitungan rasio 1 petugas dibanding 10.000 penduduk. Solusi yang sudah dilakukan adalah : Telah mengajukan sarana dan prasarana IT proses KK dan KTP ke Pemerintah Pusat, dan telah mendapatkan blangko KTP serta printer, tinta ribbon dari Pemerintah Provinsi. Sedangkan blangko KK dapat dicukupi dengan anggaran Tugas Pembantuan. Telah diupayakan sementara menggunakan dengan menggunakan generator dan telah meminta instalatir listrik mengecek kebutuhan listrik dan set up instalasi. Telah diupayakan dengan mengoptimalkan personil yang ada. Capaian-capaian target pada urusan kependudukan dan catatan sipil didukung oleh anggaran Tugas Pembantuan (TP) sebesar
102
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Rp.2.363.694.000,- yang dilaksanakan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.722.693.280,- atau sebesar 72,88%.
10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak–hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk mencapai salah satu misi program internasional Millennium Development Goals (MDG’s) yakni untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menjalankan Misi ke 1 (satu) RPJMD Kabupaten 2014-2018 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama” dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak, yang diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan indikator sasaran antara lain: Meningkatnya indeks pembangunan gender pada tahun 2015, dari yang ditargetkan IPG sebesar 71, dapat terealisasi menjadi sebesar 69,53 atau 97,93%. Capaian tersebut menurun cukup signifikan sebesar 5,26 dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 76,26. Penurunan tersebut disebabkan karena perubahan dalam metode perhitungan IPG sehingga angka yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan metode perhitungan tahun 2014. Capaian indeks pembangunan gender didukung adannya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi pengarusutamaan gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Yang didukung pula adanya peningkatan komitmen SKPD mengurangi kesenjangan Gender sesuai bidang tugas masing-masing. Fokus ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan.
Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/KTA) dari target 60 kasus, pada kenyataannya meningkat menjadi 166 kasus yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 92 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini dimungkinkan karena : -
Kemudahan dalam mengakses informasi membuat masyarakat semakin tahu dan sadar tentang perlunya melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
-
Semakin baiknya koodinasi antar jejaring yang menangani KTP/KTA dalam penanganan pengaduan sehingga data KTP/KTA dapat teridentifikasi dengan baik.
Namun demikian, dari 166 kasus yang ada, semua kasus mendapatkan penanganan dengan baik. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam hal penanganan terhadap kasus KTP/KTA diantaranya : a. Menformulasikan dan mensinkronisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. b. Meningkatkan koordinasi antar jejaring dnegan memanfaatkan sarana dan prasana teknologi informasi untuk memudahkan berbagi informasi dengan cepat antar anggota jejaring P2T-P2A. c. Meningkatkan jaringan dan kapasitas kelembagaan permpuan dan anak.
perlindungan
d. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan dengan melakukan sosialisasi tentang pendataan dan pelaporan ke jejaring yang ada di tingkat kecamatan. e. Meningkatkan kerjasama dengan perlindungan perempuan dan anak.
stakeholder
terkait
dalam
Untuk mencapai sasaran meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan melalui : 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Advokasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan anggaran 42.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.925.000,- atau 91,59%. Hasil dari program ini adalah 104
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
pencegahan trafficking khususnya terhadap kaum perempuan dan anak. 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak, Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, serta Fasilitasi PKK dengan anggaran sebesar Rp.910.456.750,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.621.175.450,- atau 68,23%. Hasil dari program ini adalah meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 100% dan realisasinya seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapatkan pelayanan pengaduan dengan baik. 3)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program ini dilakukan melalui Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp.71.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.70.900.000,- atau 99,86%. Hasil dari program ini adalah cakupan SPM layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mencakup 8 layanan dan realisasinya seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mendapatkan seluruh layanan yang diamanatkan meliputi penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi social, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Diharapkan melalui program ini terbentuk Pos Curhat bagi perempuan dan anak korban kekerasan di 306 desa.
4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun
Keluarga Sejahtera, Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha, serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.139.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.134.609.000,- atau 96,84%. Hasil dari program ini adalah meningkatnya persentase organisasi perempuan yang dibina menjadi sebesar 100%, dan realisasinya seluruh organisasi perempuan yang ada yakni di 38 lembaga telah mendapatkan pembinaan dengan baik. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera melalui kegiatan P2WKSS dan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha ditandai dengan peningkatan jumlah kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) sebanyak 18 kelompok. Keberhasilan yang telah dicapai pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2015 adalah dengan diperolehnya Penghargaan dari Program P2WKSS Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Terbaik 2 se-Jatim dan Kecamatan Kesamben sebagai Kecamatan Sayang Ibu, terbaik ke 2 se-Jatim.
11.
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana (KB) memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera yang tidak terpisahkan dengan program pendidikan dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam rangka menjalankan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 Misi yang Ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau” dengan tujuan : mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang diarahkan pada pencapaian
106
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
sasaran : Terkendalinya pertumbuhan penduduk, adapun indikator kinerja sasaran adalah prosentase pertumbuhan penduduk, dari yang ditargetkan sebesar 0,56% dapat terealisasi sebesar 0,48% atau capaian kinerjanya sebesar 112,25%. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,52%. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Jombang dilaksanakan SKPD, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut : 1) Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.796.181.290,- dan realisasi sebesar Rp. 1.607.760.090,- atau 89,51%. Jumlah PUS di Kabupaten Jombang sebanyak 253.189 pasangan. Indikator kinerja program ini adalah rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur dengan target peserta KB baru sebesar 32.096 terealisasi 34.890 sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,71%, dan berarti mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 29.777 peserta. Adapun target KB aktif sebesar 194.169 terealisasi 204.239 capaian kinerjanya sebesar 105,19%, peserta yang berarti meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya yang sebesar 204.239 peserta. Program keluarga berencana nasional bertujuan untuk membentuk keluarga kecil, berkualitas dan sejahtera. Sebagai upaya untuk mewujudkan program dimaksud salah satu kegiatannya adalah penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan penyediaan sarana mobilitas Tim KB Keliling. Kebutuhan sarana pelayanan KB ini setiap tahun akan diupayakan pemenuhannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB, agar pelayanan KB dapat dilaksanakan secara berkualitas. Agar tersedia petugas pelayanan KB yang berkompeten dan berkualitas maka diselenggarakan pelatihan Contraseption Technical Update (CTU) kepada provider (bidan) yang dilaksanakan baik oleh Latbang BKKBN Provinsi maupun oleh Pusat Pelayanan Klinik Primer/P2KP Kabupaten Jombang.
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Kesehatan Reproduksi Remaja didukung dengan anggaran sebesar Rp.238.050.000,- dan realisasi sebesar Rp.225.580.000,- atau 94,76%. Indikator Kinerja Program ini adalah Rasio persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun pada tahun 2015 ini sebanyak 1.023 orang (9,59%), menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 1.093 orang. Selain itu pembinaan dalam rangka pencegahan ledakan penduduk pada masa yang akan datang maka Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi perhatian khusus fokus dalam pelaksanaan program KB termasuk kalangan remaja utamanya mengenai kesehatan reproduksi remaja. Bagi remaja, hak reproduksi yang harus dipahami adalah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapat pendidikan tanpa ada diskriminasi jender, pemahaman bahwa pernikahan dini banyak memberikan dampak buruk bagi perkembangan remaja terutama remaja perempuan, kelahiran dan kontrasepsi, Kelahiran Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan kekerasan seksual serta pemberian advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan pencegahan HIV Aids dan Narkoba. Di samping itu, juga dilakukan sosialisasi tentang pendewasaan usia kawin/nikah kepada kaum remaja dan kesehatan reproduksi dengan tujuan untuk mencegah maraknya sex bebas di kalangan remaja. Sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan pembinaan para remaja melalui Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) sebanyak 41 lembaga dimana 31 lembaga dalam tahap tumbuh, 6 lembaga dalam tahap tegak, dan 4 lembaga dalam tahap tegar. PIK KRR yang telah terbentuk tersebut, 4 lembaga berbasis sekolah umum, 5 lembaga berbasis perguruan tinggi, dan 32 lembaga berbasis organisasi kepemudaan/ kemasyarakatan. 3) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.825.174.606,- dan realisasi Rp.1.819.131.300,- atau 99.67 %. Indikator kinerja program ini adalah persentase jumlah anggota kelompok PUS yang tergabung dalam tribina dan UPPKS 2.556 kelompok. 108
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pembentukan kuantitas keluarga, menganut slogan “Dua anak lebih baik”, hal tersebut merupakan suatu himbauan dan juga keharusan suatu keluarga untuk merencanakan jumlah keluarga sesuai dengan kemampuannya, karena hal tersebut akan mempengarui pembentukan kualitas keluarga. Untuk melaksanakan tujuan tersebut sampai dengan tahun 2015 telah tersedia 79 tenaga fungsional tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB), 306 pembantu penyuluh KB (PPKBD), yang dibantu oleh 1.738 para sub PPKBD (kader) yang selalu melaksanakan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat tentang pemahaman keluarga berencana. 4) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.789.622.110,- dan realisasi Rp. 603.824.600,- atau 76,47%. Rendahnya realisasi keuangan tersebut disebabkan oleh beberapa sub kegiatan telah terakomodir melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan pembinaan kepada keluarga yang memiliki balita melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan setiap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif. 5) Program Pengendalian Penduduk Yaitu usaha Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, yang ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan, antara lain : Kajian Pembangunan Berwawasan Kependudukan Fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan Peningkatan Peran Kependudukan
serta
Masyarakat
dalam
Pengendalian
Program Pengendalian Penduduk ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.368.737.400,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.351.939.285,atau 95,44%. Indikator kinerja program ini adalah Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga sebanyak 3,28 artinya setiap keluarga rata-rata mempunyai anak kurang dari 2.
Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah dengan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Nasional kategori madya 3 kali berturutturut.
12.
URUSAN SOSIAL Urusan sosial diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusian dan memiliki kriteria masalah sosial, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Urusan Sosial dalam RPJMD Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi ke 1 (satu) “meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama”, dengan tujuan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Yang diarahkan pada pencapaian sasaran Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan Program Partisipasi Sosial Masyarakat dalam rangka mewujudkan toleransi didalam kehidupan bermasyarakat untuk terjaganya kondisi tidak terjadi konflik berbau SARA di Kabupaten Jombang serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah. Upaya yang dilakukan adalah dengan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan berupa kegiatan sosialisasi
110
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
kepahlawanan keperintisan dan perjuangan dengan anggaran Rp.25.000.000,00 dan terealisasi Rp.24.272.800,00 atau 97,09 %. Realisasi dari program ini sosialisasi tentang nilai-nilai kepahlawan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial nasional pada 150 orang siswa SLTA. Disamping sasaran tersebut diatas urusan sosial juga diarahkan pada pencapaian sasaran memulihkan fungsi sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan indikator sasaran berupa menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dari yang ditargetkan sebanyak 57.268 orang, pada tahun 2015 meningkat sebanyak 237 orang menjadi 57.505 orang, sehingga pencapaian kinerja sebesar 99,59%. Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut : 1) Program Penanganan PMKS Untuk memulihkan fungsi sosial masyarakat PMKS yaitu dengan menurunnya jumlah PMKS diperlukan peningkatan upaya pencegahan permasalahan sosial. Program penanganan PMKS dianggarkan dana sejumlah Rp.803.120.000,00 dengan realisasi Rp.719.259.480,00 atau 89,56%. Capaian dari kegiatan program ini adalah meningkatnya persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dengan target 10% dan terealisasi 15%, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 21,5%. 2) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial. Pelaksanaannya berupa program penyediaan sarana dan prasarana sosial berupa peningkatan kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp.262.600.000,00 dan sudah terlaksana sebesar Rp. 218.365.000,00 atau 83,15 %. Hasil yang dicapai adalah terealisasi sejumlah 360 orang dari target semula 390 orang yang mendapatkan pelayanan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 92,3%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 455 orang dari realisasi sejumlah 815 orang.
3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatkan pemberdayaan rehabilitasi, pemberian jaminan dan perlindungan PMKS merupakan salah satu bentuk peningkatan aksesbilitas PMKS memperoleh pelayanan dan rehabilitasi. Program yang dilaksanakan adalah pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan pagu anggaran Rp. 245.940.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 179.316.500,00 atau 72,91 % dengan target meningkatnya persentase lembaga kesejahteraan sosial aktif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 60% dan terealisasi 50% sehingga capaian kinerjanya sebesar 83,33%. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 79, 5% maka terjadi peningkatan capaian kinerja sejumlah 3,83%. Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan Sosial juga didukung melalui Belanja Tidak Langsung berupa : 1. Belanja bantuan sosial kepada panti asuhan, panti cacat, panti rehabilitasi, gelandangan dan psikotik sebesar Rp.615.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.607.000.000,- dengan output bantuan berupa biaya operasional lembaga sosial dari 38 lembaga sosial sebanyak 2.449 orang. 2. Belanja bantuan sosial kepada PKH sebesar Rp.68.000.000.- dan terealisasi 100% dengan output fasilitasi pendidikan dan kesehatan sebanyak 30 orang untuk Desa Gumulan dan 60 orang Desa Plumbongambang. 3. Belanja bantuan usaha ekonomi produktif bagi lembaga sosial yatim piatu dan janda miskin sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi 100%, dengan output pemberian bantuan sarana usaha sebanyak 20 orang dan 1 lembaga. 4. belanja bantuan sosial transmigrasi sebesar Rp.105,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp.60,000,000.00, dengan output bantuan transport, peralatan pertanian dan obat-obatan bagi transmigran sebanyak 20 KK.
13.
URUSAN KETENAGAKERJAAN Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan
112
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peran dalam meningkatkan produktivitas daerah, sehingga apabila potensi tenaga kerja berkualitas akan berdampak positif pada peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita daerah. Namun apabila potensi tenaga kerja tersebut tidak dikelola dan ditangani secara baik akan berpotensi menjadi suatu permasalahan mendasar bagi daerah. Dalam rangka terwujudnya pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, maka upayanya dimulai dari tahap sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja (pre-during-post employment), hal tersebut dilakukan dalam kerangka menjamin kesempatan kerja yang sama (equal opportunities) sebagaimana amanat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasnsmigrasi Nomor: Per.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka menjalan misi ke 3 (tiga) RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 yaitu “meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata” dengan tujuan : memperluas kesempatan kerja, yang diarahkan untuk mencapai sasaran : Menurunnya jumlah pengangguran. Dengan indikator sasaran menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan target 5% pada tahun 2015 terealisasi sebesar 6,11% sehingga capaian kinerjanya sebesar 77,8%, kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 4,39%, tidak tercapai peningkatan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 ini disebabkan karena melemahnya ekonomi global sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK, disamping itu banyak perusahaan baru yang melakukan efisiensi tenaga kerja, sehingga terjadi penurunan jumlah lowongan kerja
hal ini terjadi secara Nasional, dan terjadi pula pada iklim ketenagakerjaan di daerah, khususnya di Kabupaten Jombang. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk program ini dialokasikan anggaran Rp. 86.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 14.330.000,00 atau 16,50 %. Program bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penyusunan data base tenaga kerja daerah, peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan kerja serta, serta pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memberikan dan menyiapkan bekal ketrampilan/skill kepada angkatan kerja untuk memasuki dunia kerja baik sektor formal maupun informal. Sasaran yang dicapai adalah menurunnya jumlah pengangguran dengan target RPJMD 85% terealisasi 80% sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,8% dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah pengangguran menurun dimana realisasinya sebesar 90%. 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program peningkatan kesempatan kerja dilaksanakan melalui penyusunan informasi bursa tenaga kerja, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan dalam dan luar negeri, pengem-bangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan dan monitoring penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing), penyusunan raperda retribusi IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing), pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat. Pagu anggaran untuk program ini adalah Rp.1.418.441.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.370.574.045,00 atau 26,13 %. Sasaran yang dicapai adalah persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan target 31% dan realisasinya sebesar 29% menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 30%. Ini disebabkan penurunan persentase penempatan diakibatkan sedikitnya pembukaan formasi lowongan pada perusahaan sebagai dampak kondisi perekonomian global tahun 2015. Disamping itu, pengembangan sektor industri kreatif masih sangat rendah peminat, akan tetapi Pemerintah 114
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Kabupaten Jombang melalui Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi telah berupaya melaksanakan program-program yang mendukung tumbuhnya dunia wirausaha produktif, dari sektor industri kreatif. 3) Program Perlindungan Ketenagakerjaan.
dan
Pengembangan
Lembaga
Program ini diarahkan pada pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja, fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, pengawasan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan pagu anggaran Rp. 468.020.000,00 dan realisasi Rp. 416.889.600,00 atau 89,08%. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan bertujuan untuk peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mewujudkan ketenangan kerja, ketenangan berusaha dan perlindungan tenaga kerja serta terjalinnya hubungan industrial, yaitu hubungan industrial yang serasi / harmonis antara pekerja dan pengusaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha, kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sasaran yang dicapai adalah jumlah kasus perselisihan hubungan industrial dengan target sembilan kasus dan terealisasi 9 kasus. Jumlah ini sama dengan tahun 2014 yang berjumlah 9 kasus perselisihan. 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga kerja Dalam upaya meningkatkan kapasitas ketrampilan dan sikap perilaku pencari kerja diperlukan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. Hal ini tercakup dalam program pembinaan lingkungan sosial bidang tenaga kerja dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi Rp. 89.092.000,00 atau 59,39 %. Sasaran program ini adalah persentase pencari kerja yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCT dengan target 1% dan terealisasi 0,18%, sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Belum tercapainya target yang ditetapkan disebabkan oleh pengurangan jumlah hari pelaksanaan pelatihan yang semula 30 hari menjadi 12 hari, karena waktu pelaksanaan dilakukan pada bulan Desember 2015.
14.
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Keberadaan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi karena sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jombang sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu untuk mencapai misi kedua yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi. Di Kabupaten Jombang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi ke 3 (tiga) “meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata” untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. Pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.406.059.893,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.5.727.562.634,00 atau 89,41%, dengan tujuan menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah dengan pencapaian sasaran : A. Memantapkan kawasan agropolitan. Adapun indikator sasarannya adalah tersedianya kelembagaan penunjang agribisnis (lembaga) dengan target 121 lembaga/koperasi pada tahun 2015 dapat terealisasi 100% sama dengan capaian tahun 2014 yang terealisasi sebesar 100% Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di kawasan agropolitan. Alokasi anggaran untuk program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Agropolitan pada tahun 2015 sebesar Rp.26.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.510.000,00 atau 85,56% dapat tercapai keluaran berupa pembinaan kelembagaan dan pengelolaan manajemen UKM, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
116
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Adapun realisasi capaian kinerja program sebagai berikut: Jumlah koperasi di wilayah agropolitan sebanyak 121 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 121 koperasi dengan realisasi capaian 100% dari target. Jumlah koperasi sehat di wilayah agropolitan sebanyak 2 koperasi dengan realisasi capaian 100% dari target Selain itu urusan koperasi, usaha kecil dan menengah juga dilaksanakan guna mencapai tujuan meningkatkan kesempatan berusaha, untuk pencapaian sasaran : A. Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha dengan indikator sasaran: a. Meningkatnya akses permodalan wirausaha (WUB) Terealisasi sebesar 171 wirausaha dari 128 wirausaha yang menjadi target atau tercapai 133,6%. Capaian tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 karena adanya peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi calon wirausaha baru. b. Terwujudnya one village one product (jenis) Terealisasi sebanyak 18 produk dari 10 produk yang ditargetkan atau tercapai 180% atau mengalami kenaikan 40% dari tahun 2014 yang hanya terealisasi sebesar 140%. Untuk mencapai sasaran peningkatan berwirausaha dilaksanakan melalui program:
kesempatan
dalam
1) Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang konduksif Alokasi anggaran untuk program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif pada tahun 2015 sebesar Rp.368.514.000,dengan realisasi sebesar Rp.232.195.000,- atau tercapai 63,01%. Capaian ini jelas mengalami penurunan dari tahun 2014 dikarenakan ada 1 kegiatan yang tidak dapat terealiasi sepenuhnya yaitu fasilitasi pengembangan UKM. Untuk program ini diperoleh keluaran : Terlaksananya koordinasi pengembangan UMKM dengan SKPD terkait dan stakeholder dalam aspek produksi, bahan baku, permodalan
Terlaksananya fasilitasi pemerintah dalam pengembangan UMKM dalam aspek modal, bahan, produksi dan pasar Terwujudnya ketrampilan wirausaha bagi masyarakat pedesaan Adapun realisasi capaian kinerja program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang konduksif berupa terwujudnya produk UMKM berdaya saing dapat tercapai 900% yaitu terealisasi 18 produk unggulan dari 2 produk unggulan yang ditargetkan. 2) Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
dan
Keunggulan
Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada tahun 2015 sebesar Rp. 502.919.550,- dengan realisasi sebesar Rp.421.785.100,atau 83,87% dengan keluaran berupa: Terwujudnya pelaksanaan fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMK Terwujudnya pengenalan produk UMKM Jombang melalui IT Terwujudnya ketrampilan usaha bagi UMKM dalam upaya meningkatkan kualitas produksinya Terwujudnya pengetahuan manajerial pengelolaan koperasi bagi pelaku UMKM Terwujudnya wawasan HAKI ( ijin PIRT, dsb ) Terwujudnya ketrampilan memanfaatkan limbah industri menjadi barang bernilai ekonomis Adapun realisasi capaian kinerja program meningkatnya jumlah wirausaha baru sebanyak 85 WUB dari 128 WUB yang ditargetkan atau tercapai hanya 66,41% dimana mengalami penurunan sekitar 33,59% dari tahun 2014 yang bisa terealisasi 100%. Hal ini disebabkan karena munculnya produk hukum yang mewajibkan kepada kelompok masyarakat/pelaku usaha yang akan menerima hibah harus berbadan hukum.
118
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2015 sebesar Rp.640.531.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 552.408.700,- atau 86,24% dengan didukung kegiatan utamanya berupa: Pengembangan klaster bisnis dengan keluaran terwujudnya pembentukan klaster bisnis melalui berbagai upaya peningkatan kualitas hasil produksinya. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM dengan keluaran berupa terwujudna ketrampilam dalam mengelola bantuan permodalan yang telah diterima oleh UMKM dari pihak kreditur dan laporan haasil pemantauan. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM dengan keluaran terwujudnya penyelenggaraan pameran dan pengenalan produk unggulan UMKM pada berbagai event kegiatan di dalam maupun luar daerah Klinik konsultasi bisnis UMKM dengan keluaran terwujudnya pembentukan fasilitasi konseling bagi pelaku UMKM terhadapalternatif pemecahan masalah usaha UMKM Adapun realisasi capaian kinerja program tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha) untuk 60 UMKM dari target yang hanya 5 UMKM atau tercapai 1200% yang tentunya jumlah ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya terealisasi sebanyak 5 UMKM. 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Alokasi anggaran untuk program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi pada tahun 2015 sebesar Rp.384.087.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 362.072.500,- atau 94,27dengan didukung kegiatan utamanya: Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dengan keluaran terwuudnya wawasan prinsip-prinsip perkoperasian bagi masyarakat
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dengan keluaran terwujudnya penyelenggaraan peringatan hari koperasi dan penghargaan kepada koperasi berprestasi Pengawasan pengendalian dan evaluasi koperasi dengan keluaran terwujudnya pendampingan terhadap koperasi /KUD dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan koperasi Pembubaran koperasi oleh pemerintah dengan keluaran terwujudnya pembubaran koperasi oleh pemerintah terhadap koperasi yang telah mati dan tidak mungkin untuk diperbaiki (tidak melaksanakan RAT lebih dari 3 kali berturut-turut) Adapun realisasi capaian kinerja program berupa tercapainya jumlah koperasi aktif sebanyak 785 dari target sebesar 686 koperasi atau tercapai 114,43% sehingga mengalami kenaikan capaian dibandingkan tahun 2014 yang terealisasi sebanyak 686 koperasi atau naik 14,43%. Pencapaian kinerja pada Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah selain didukung oleh program dan kegiatan melalui belanja langsung dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga didukung melalui belanja tidak langsung berupa Belanja Hibah Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Jombang (jasmas) menerima alokasi dana sebesar Rp.250.000.000,00 untuk hibah modal usaha bagi : KUD Guna Mulya Dsn. Sentanan Ds. Krembangan Kecamatan Gudo ( BH. 5249/BH/II/1982) sebesar Rp. 100.000.000, KSU Nira Sejahtera Dsn. Sumoyono Ds. Cukir Kecamatan Diwek (BH : 518.1/574/BH/415.32/2014 ) sebesar Rp. 250.000.000, Kelompok Masyarakat Dian Perkasa Dsn. Jerukwangi Watudakon Kec. Kesamben sebesar Rp.25.000.000,-
Ds.
Kelompok masyarakat Pulo Lor Berdikari Ds. Pulo Lor Kec. Jombang sebesar Rp.15.000.000, Kelompok Masyarakat Sengon sejahtera Ds. Sengon Kec. Jombang sebesar Rp.10.000.000, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rejoagung Maju Ds. Rejoagung Kec. Ploso sebesar Rp.30.000.000,-
120
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Asto Mulyo Ds. Kepuh Kembeng Kec. Peterongan sebesar Rp.20.00.000, Kelompok Usaha Bersama Pemuda Maju Ds. Bakalan Kec. Sumobito sebesar Rp.25.000.000, Kelompok UKM Bangkit Kel. Kepanjen Kec. Jombang sebesar Rp.25.000.000, Kelompok Usaha Masyarakat Parikan Rasa Ds. Badang Kec. Ngoro sebesar Rp.50.000.000, Kelompok Usaha Masyarakat Prasojo Wiguno Ds. Brangkal Kec. Bandar Kedungmulyo sebesar Rp.50.000.000, KUB Sumber Rejeki Dsn. Grogolan Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno sebesar Rp.45.000.000, Lembaga Permata Mandiri Dsn. Betek Barat Ds. Betek Kec. Mojoagung sebesar Rp.50.000.000, Mandiri Sejahtera Dsn. Pulorejo Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno sebesar Rp.50.000.000, Penjahit Berkah Mandiri Dsn. Watesrejo Ds. Bugasur Kedaleman Kec. Gudo sebesar Rp.10.000.000,Selain itu jga mendapatkan belanja hibah dari Provinsi sebesar Rp. 1.800.000.000,- yang diperuntukkan untuk kelompok fungsional (pengajian), yaitu : 56 kelompok muslimat @ Rp.25.000.000 16 kelompok aisyiah @ Rp.25.000.000
15.
URUSAN PENANAMAN MODAL Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang tinggi, akan mampu meningkatkan produktivitas, kapasitas dan kualitas produksi sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi.
Untuk tahun 2015 Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.929.434.525,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.858.277.008,- atau tercapai sebesar 96,31%. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi ke 3 (tiga) yakni “meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata” untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. untuk mencapai tujuan meningkatnya kesempatan berusaha, guna mencapai sasaran : Terwujudnya kerjasama, promosi dan pelayanan penanaman modal. Adapun indikator sasarannya adalah: 1. Terselenggaranya promosi potensi penanaman modal sehingga mampu menarik investor pada tahun 2015 sebanyak 13 PMA, dibandingkan tahun 2014 terjadi kenaikan 1 PMA, dimana pada tahun 2014 hanya terealisasi sebanyak 12 PMA, yaitu PT. Bayer Indonesia atau terjadi kenaikan sebesar 108,33% 2. Terselenggaranya promosi potensi penanaman modal, sehingga pada tahun 2015 mampu menarik investor sebanyak 95 PMDN dari target 9 PMDN. Hal ini terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya 40 PMDN atau terjadi kenaikan sebesar 237,50%, kenaikan yang cukup significant ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi terkait proses Perijinan PMDN, yang semula dilayani oleh Pemerintah Pusat sekarang diserahkan ke Daerah. 3. Tercapainya nilai investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp.13.704.324.217.282,- dari target Rp.12.760.185.021.000,- atau tercapai 107,4%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi kenaikan dari realisasi sebesar Rp.12.942.699.692.234,Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut, yaitu : 1)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Alokasi anggaran untuk program peningkatan promosi dan kerjasama investasi tahun 2015 sebesar Rp.1.520.514.525,- dengan realisasi sebesar Rp.1.483.703.352,- atau 97,58% dapat tercapai keluaran berupa: Terlaksananya temu usaha/bisnis gathering sebanyak 2 (dua) kali di Kabupaten Jombang dengan peserta masing-masing 100 UKM
122
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pembuatan dokumen kajian potensi dan peluang investasi industri untuk menunjang terwujudnya industri agrobis di wilayah pengembangan Kec. Mojowarno sebanyak 10 dokumen Terlaksananya rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha sebanyak 3 kali Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penanamana modal ke 14 perusahaan Mengikuti pameran promosi potensi daerah sebanyak 5 kali di dalam provinsi Jawa Timur dan 4 kali di luar provinsi Pelaksanaan prmosi potensi unggulan Kabupaten Jombang berupa kegiatan KenDuren Wonosalam 1 kali dan gebyar potensi Jombang sebanyak 1 kali Adapun capaian kinerja program : Meningkatnya jumlah investor yang masuk sebanyak 13 PMA dan 95 PMDN dari target 12 PMA dan 9 PMDN. Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja sebesar 42,59 atau 100% dari target 42,59 Tersedianya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah dengan target 100% dapat terealisasi sebesar 100% Terlaksananya kegiatan kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah melalui kegiatan senminar/workshop sebanyak 1 kali di Kabupaten Jombang dan penjajakan kerjasama dan promosi potensi investasi Kab. Jombang sebanyak 2 kali (Australia dan Korea Selatan) Terlaksananya program peningkatan pengembangan informasi penanaman modal ( SIMPEDAL ) sebanyak 1 kali
sistem
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi pada tahun 2014 sebesar Rp.78.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.72.760.000,- atau terealisasi sebesar 92,39% dapat tercapai keluaran berupa updating software Sistem Informasi Penanaman Modal ( SIMPEDAL ) dan buku kajian potensi dan peluang investasi industri agrobis di wilayah pengembangan Kec. Wonosalam.
Adapun capaian kinerja program meningkatnya jumlah investasi yang masuk (PMA/PMDN) sebesar Rp. 13.446.932.609.896,- dari target Rp.12.760.185.021.000,- atau tercapai 114,94%. Jika dibandingkan tahun 2014 terjadi kenaikan investasi (PMA/PMDN) sebesar Rp.761.624.525.282,-. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan penanaman modal adalah: Keterbatasan jumlah Sumberdaya manusia baik jumlah maupun kompetensinya pelaksanaan program/kegiatan belum optimal sesuai rencana dan jadwal. Realisasi kawasan industri belum dapat berjalan maksimal dikarenakan pembebasan lahan / fluktuasi harga tanah cenderung lebih cepat naik daripada harga pasar Adanya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mewajibkan setiap PMA yang masuk harus berada di kawasan industri. Keberhasilan yang telah dicapai pada urusan penanaman modal pada tahun 2015 adalah dengan diperolehnya Investment Award Gubernur Jawa Timur terbaik kedua untuk Bidang Pelayanan Penanaman Modal, penghargaan ini merupakan penghargaan kelima kalinya yang berturutturut diterima Kabupaten Jombang. Penghargaan ini diterima Wakil Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab pada tanggal 26 Oktober 2015 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
16.
URUSAN KEBUDAYAAN Pembangunan kebudayaan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang
124
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, fokus dan prioritas pembangunan kebudayaan di atas didukung oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kebudayaan, dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan Keterkaitan dengan RPJM Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dengan Visi “Jombang Sehatera Untuk Semua” Urusan Kebudayaan tercantum dalam Misi ke 1 (satu) yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan sosial dan Beragama” dengan tujuan melestarikan seni dan budaya daerah dan sasarannya adalah : Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah. Sejalan dengan arah kebijakan di tingkat nasional, urusan Kebudayaan di Kabupaten Jombang diselenggarakan dalam rangka membentuk karakter dan membangun jati diri masyarakatnya. Indikator pencapaian sasaran meningkatnya jumlah prestasi seni dan budaya dari 10 prestasi seni budaya yang ditargetkan pa da tahun 2015 telah terealisasi sebesar 10 prestasi atau pencapaian sebesar 100%. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program Pengembangan Nilai Budaya Untuk meningkatkan motivasi bereksistensi dan berprestasi pada bidang seni budaya Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan dukungan dan penghargaan pada prestasi budayawan/ seniman berupa pemberian penghargaan kepada budayawan dan seniman Kota Jombang juga telah menyelenggarakan 34 even pentas seni/gelar seni budaya berupa upacara adat dan workshop. Memberikan dukungan
kepada 7 seniman serta pemberian bantuan alat kesenian kepada 7 orang seniman di Kabupaten Jombang. Yang terdiri dari kesenian sinematografi, seni kriya, seni hadrah, seni musik tradisi non tradisional dan pelestari cagar budaya. Untuk mendukung program ini disediakan dana dalam APBD Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 sebesar Rp. 202.900.000.- dan telah terrealisasi sebesar Rp. 195.550.000.-atau 96,38% . Adapun target di tahun 2015 adalah terfasilitasinya kelompok seni dan budaya sebesar 6%, dan terealisasi 2,2% atau sejumlah 11 kelompok, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 10 kelompok. 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Agar seni budaya Jombangan di kenal di tingkat Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Jombang memfasilitasi perkemba-ngan keragaman dan budaya daerah melalui penyelenggaraan event seni budaya lokal. Melalui program ini sepanjang tahun 2015 telah terselenggara 34 kali event pentas seni. Program ini dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Seni Budaya dengan dana APBD tahun 2015 sebesar Rp. 1.138.212.000.- dan realisasi sebesar Rp. 969.849.000.-.atau 85,21%. Dari program tersebut telah terealisasi berupa terlaksananya pentas seni rutin dan pentas seni luar daerah, kompetisi kesenian lomba cipta batik, lokakarya terhadap seniman, festival al-banjari di 12 Kecamatan dan tampilan seni hadrah 21 kecamatan. 3) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan kesenian tradisional yang ada di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan fasilitasi pembinaan dan penampilan kelompok, grup, sanggar seni termasuk pentas kesenian tradisional berupa kesenian kolaborasi seni tradisi. Sepanjang tahun 2015 telah dilakukan 3 kali kerjasama budaya yaitu berupa pawai budaya dan pentas seni/pertukaran seni budaya keluar daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Seni Budaya dengan dana APBD tahun 2015 sebesar Rp. 81.000.000.- dan realisasi sebesar Rp. 81.200.000..atau 100%. target jumlah even seni dan budaya pada tahun 2015 adalah 2 kali kerjasama dan terealisasi 3 kali atau mencapai 150% yang
126
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
terdiri dari pawai budaya dan pentas seni/pertukaran seni budaya keluar daerah. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Kebudayan pada tahun 2015 diantaranya adalah dengan memperoleh penghargaan : 1. Penyaji Terbaik Festival Ludruk Jawa Timur 2015, 2. Jombang catat rekor MURI sekaligus rekor dunia, 12.200 Bocah TK Menari Massal dan Gerakan Gemar Menabung Anak Usia Dini. Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) 2015 di Kabupaten Jombang berhasil mencetak rekor dunia. Sebanyak 12.200 murid TK di Jombang mengikuti gerakan tari missal di alun-alun Jombang, 3. Sutradara terbaik festivasl Ludruk Jawa Timur 2015, 4. Penata Iringan Terbaik Festivasl Ludruk Jawa Timur 2015.
17.
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dengan tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. Sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional maka penyelenggaraan urusan kepemudaan dan Olah Raga diarahkan untuk mewujudkan peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, social kemasyarakatan, politik dan budaya.
Urusan Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam Misi ke 1 (satu) RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan sosial dan Beragama” dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga dengan sasaran : A. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga. Secara kongkrit upaya pembinaan pemuda dan olahraga di Kabupaten Jombang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta pembinaan olah raga baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat dari yang ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 40 orang atlit berprestasi dapat terealisasi sejumlah 59 atlet. Dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya 40 atlit, terjadi peningkatan kinerja sebesar 147,5%. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program Peningkatan peran serta Kepemudaan Pemuda dilihat sebagai sumberdaya manusia utama yang penuh potensi, penerus, dan pengisi pembangunan. Untuk itu dilakukan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan kepada kemandirian pemuda, pemuda berprestasi, kepeloporan pemuda dengan melibatkan berbagai organisasi kepemudaan. Pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan Paskibaraka yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun, di tahun ini telah terpilih 70 orang pemuda untuk menjadi Paskibraka Kabupaten Jombang pada tanggal 17 Agustus dan 2 orang Paskibraka Provinsi Jawa Timur serta terpilihnya 30 pemuda pelopor, selanjutnya 3 orang pemuda pelopor mengikuti seleksi tingkat provinsi. Sementara jumlah organisasi kepemudaan di Jombang terdapat 24 organisasi yang tergabung di dalam wadah KNPI. Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran serta kepemudaan dengan dana dari APBD Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 sebesar Rp.614.920.000.- dan telah realisasi sebesar Rp.567.650.200.-atau 92,31%. Adapun capaian kinerja dari indikator kinerja program ini adalah meningkatnya Organisasi Pemuda yang mendapatkan pembinaan dari target pada tahun 2015 sebesar 40 % dan telah terealisasi 140,53% yaitu sebanyak 24 128
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
organisasi kepemudaan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya berjumlah 10 organisasi kepemudaan yang mendapat pembinaan. 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Sementara Pembinaan Olahraga diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional melalui Olahraga Pendidikan dilaksanakan oleh Sekolah dan Olahraga Rekreasi Masyarakat serta Olah Raga Prestasi meliputi berbagai Cabang Olahraga yang dibina/dilaksanakan KONI. Olahraga Sekolah dan Cabang Olahraga melekat pada Olahraga Prestasi sedangkan Olahraga Masyarakat lebih pada proses pemberdayaan agar masyarakat memahami, peduli serta merasakan bahwa olahraga merupakan kebutuhan untuk mewujudkan kesehatan dan kebugaran. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengirim kontingen Jombang pada kompetisi Olahraga tradisional Tingkat Propinsi dan menyelenggarakan kompetisi olahraga tingkat kabupaten serta anjangsana sepakbola dan Voli Ball. Program ini dilaksanakan dalam rangka Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan dana dari APBD Kbupaten Jombang pada Tahun 2015 sebesar Rp.973.885.000.- dan telah realisasi sebesar Rp. 918.144.000.- atau 94,28,% Jika dilihat dari evaluasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yaitu meningkatnya jumlah atlit yang berprestasi, pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 40 atlit, realisasinya adalah dari 59 atlit atau 147,5%. Bila dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 40 atlet terjadi peningkatan sebanyak 19 atlit. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Untuk lebih memasyarakatkan olah raga dan untuk meningkatkan prestasi olah raga, Pemerintah Kabupaten Jombang membangun dan meningkatkan kualitas berbagai sarana olah raga seperti Stadion, Gedung Olah Raga (GOR) Merdeka, pembangunan lapangan tenis Indor serta memberikan bantuan peralatan olah raga bagi kelompokkelompok olahraga masyarakat yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan permintaan dari masing-masing kelompok.
Program ini dilaksanakan dalam rangka Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga dengan dana APBD Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 sebesar Rp.3.579.500.000.- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.997.081.750.-atau 83,73%. Jika dilihat dari evaluasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yaitu meningkatnya sarana dan prasarana olahraga sebanyak 4 sarana cabang olah raga dan terealisasi sebesar 100%. Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemuda dan olahraga pada tahun 2015 adalah dengan memperoleh prestasi dan penghargaan : a) Cabang olahraga Karate, terpilih mengikuti Puslatda Jatim PON 2016, atas nama Besty Mega Permatasari dan Hirga Yoga Ludiana. PORPROV V Tahun 2015 dengan prestasi medali emas diperoleh oleh Radik Parama Arta, Alfan Risky Fahansyah, Yarist Ainun Safarah, Nurina Dyastika, Thalya Rosa Setiawan. Medali Perak diperoleh Mario Gunawan, Teja Wastika dan Reno Dwiki Ramadhan. Sedangkan medali perunggu diperoleh Gebby Syanaz D. Prakasa dan Mawar Kanasawa Nurawi Putri. b) Cabang olah raga Tenis Meja, terpilih mengikuti Puslatda PON 2016 Silir Rovani dan Fando Adila. c)
Cabang olah raga Atletik, terpilih mengikuti Puslatda Jatim PON 2016 Fitria Indah Wahyuni. PORPROV V Tahun 2015 di Banyuwangi, kelas Lompat Galah, dengan prestasi perak diperoleh Idris Suyuti, kelas lari 200 m putri, dengan prestasi Juara 3 perunggu diperoleh Emi Novitasari.
d) Cabang olah raga Kempo, PORPROV V Tahun 2015, dengan prestasi Juara 1 emas Randore 55 kg diperoleh Khunaifi, juara 2 perak diperoleh Robby Septian Wibisono dan Richo Arganata, juara 3 perunggu Embu Pasangan Pria diperoleh Khunaifi dan Riznaldy Setiawan. e) Cabang olah raga Gulat, PORPROV V Tahun 2015, juara 2 perak diperoleh Dedi Dwi Laksono dan Muji Hartono. Perunggu diperoleh Rizki Eko Raharjo dan Oktovian Dwi Putra. f)
130
Cabang olah raga Bulu Tangkis, PORPROV V Tahun 2015, dengan prestasi Juara 1 Beregu putri dan Juara 3 perunggu Beregu Putri diperoleh Fitria Ayu Nawangwulan dan Anita Wahyuningtyas. Juara 3 perunggu Tunggal Putri diperoleh Fitria Ayu Nawangwulan.
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
g) Cabang olah raga Angkat Besi, PORPROV V Tahun 2015, dengan prestasi 3 perunggu diperoleh Lena Krisdianty h) Cabang olah raga Tinju, PORPROV V Tahun 2015, dengan prestasi juara 1 emas Kelas 64 Kg diperoleh Bimo Aji Nasikin Putro.
18.
i)
Cabang olah raga Tarung Drajat, PORPROV V Tahun 2015, dengan prestasi juara 3 perunggu kelas Tarung Bebas diperoleh Moh. Syabachul Azis
j)
Cabang olah raga Wushu, PORPROV V Tahun 2015, dengan prestasi juara 3 perunggu kelas San Da diperoleh Indah Fitria Ardiana
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Seluruh warga Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas keutuhan dan tetap tegak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan pandangan, merupakan suatu bentuk dari dinamika politik dalam negeri sebagai wujud demokrasi dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. Kondusifitas kesatuan bangsa dan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mutlak membutuhkan suatu kestabilan pelaksanaan bernegara dan bermasyarakat di daerah. Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan bangsa yang kondusif dan terciptanya potensi masyarakat yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan bencana merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di selenggarakan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu : Satpol PP, Bakesbangpol, BPBD. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan implementasi misi ke 1 (satu) RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama”, dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara yang diarahkan demi tercapainya sasaran yakni: A. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat dengan indikator tidak terjadi konflik SARA dan menurunnya kenakalan remaja. Demi terwujudnya sasaran ini dilaksanakan dengan program-program :
1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program ini diarahkan untuk peningkatan toleransi umat beragama serta peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dan peningkatan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan anggaran sebesar Rp. 186.650.000,dari APBD Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 dan telah terealisasi sebesar Rp. 138.894.250,-, atau 97,93%. Target yang dicapai dari program ini adalah 100% bebas konflik SARA pada Tahun 2015 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program ini diarahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan diskusi, talk show dan seminar dengan anggaran sebesar Rp. 87.150.000,dan terealisasi sebesar Rp.55.140.500,-.atau 63,27%. Hasil dari program ini sepanjang tahun 2015 tidak terjadi kasus kenakalan remaja. B. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, dengan indikator menurunnya angka kriminalitas, pada tahun 2015 capaian terhadap indikator menurunnya angka kriminalitas yang ditargetkan menjadi sebesar 8,36% dapat terealisasi angka kriminalitas sebesar 6,95% sehingga capaian kinerja pada tahun 2015 adalah sebesar 116,87% capaian kinerja ini meningkat dibandingkan tahun 2014 dimana realisasi angka kriminalitas sebesar 8,04. Untuk mewujudkan sasaran ini dilaksanakan dengan program : 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program ini diarahkan untuk pelaksanaan pelatihan dalam rangka keamanan dan kenyamanan lingkungan dan HUT Linmas, yang alokasikan anggaran sebesar Rp.225.750.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 221.082.100,- atau 99,93%. Pencapaian target dari program ini adalah meningkatnya aparat pelaksana siskamswakarsa yakni target sebanyak 140 orang linmas terlatih dan terealisasi 900 orang, atau 642,85% kondisi ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi 147 orang.
132
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
2) Program Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Program ini dilaksanakan untuk meningkatan sumberdaya aparatur Satpol PP dan kegiatan kedinasan ke luar daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 118.516.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.97.336.000,- atau 82,13%. Output dari program ini adalah keikutsertaan dalam HUT dan Jambore Satpol PP se Jatim sebanyak 2 kali dan berperan dalam kegiatan Kepamong Prajaan di luar daerah, sehingga meningkatnya SDM Satpol PP dan terealisasi 67 personil atau 111,67 % dari target yang telah ditetapkan sebanyak 60 personel, jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 66 Personil. 3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program diarahkan untuk memberantas beberapa penyakit masyarakat, antara lain: prostitusi, peredaran uang palsu, perdagangan anak dan perempuan, peredaran narkoba dan premanisme, dan perjudian dengan pagu anggaran sebesar Rp.422.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 383.239.200,- atau 90,78%. Target dari program adalah menurunya angka kriminalitas menjadi sebesar 8,36% dan terealisasi sebesar 6,95%. 4) Program Pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Program ini diarahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan perundang-undangan dan penyuluhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM dan Politik dengan anggaran sebesar Rp. 176.720.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 146.550.344,-, atau 82,93%. Hasil dari program ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan perundang-undangan dan HAM dengan target menurunnya kasus pelanggaran HAM sebanyak 101 pelanggaran terealisasi hanya 62 kasus pelanggaran.
5) Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Program ini dilaksanakan untuk memantau pelanggaran dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah dan evaluasi kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 37.100.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.210.000,- atau 76,04%. Dan hasil dari program ini adalah penyelesaian pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah tercapai sebesar 53,85%, sehingga capaian kinerja sebesar 215,4% dari penyelesaian pelanggaran yang ditargetkan 25 %. Jika di bandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,85% dari 41 %. 6) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan untuk pelaksanaan deteksi dini gangguan, pengendalian gangguan, siskamswakarsa dan koordinasi ketertiban, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 562.855.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 448.751.800,- atau 79,73%. Hasil dari program ini adalah deteksi dini gangguan tramtimbum atau terealisasi 98,70 % dari penyelesaian gangguan tramtibum yang ditargetkan 75 %. 7) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program ini dilaksanakan untuk memfasiltasi koordinasi Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan daerah dan pembinaan dan pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran yang sediakan adalah sebesar Rp. 493.125.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 331.250.000,- atau 67,17% dengan hasil tidak terjadi kerawanan di daerah, kondisi selalu kondusif. 8) Program Pemeliharaan, Masyarakat.
Ketentraman
dan
Ketertiban
Program ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kerja sama aparat keamanan dan peningkatan kewaspadaan dini, dengan anggaran sebesar Rp. 338.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp.290.007.000,- atau 85,72% sehingga hasil program ini adalah tidak terjadi Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT).
134
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
C. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, melalui strategi meningkatkan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi dengan indikator presentase pemilih menggunakan hak pilihnya dan organisasi kemasyarakat yang aktif. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dengan melaksanakan program: Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program ini diarahkan untuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, Koordinasi Forum diskusi-diskusi politik, penyusunan data base partai politik dan fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat dengan Anggaran dalam APBD Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 sebesar Rp. 419.515.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 379.130.000,- atau 90,37%. Hasil dari program ini adalah meningkatnya presentase organisasi yang aktif menjadi sebesar 24% dari yang di target sebesar 22%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 137%. Kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi tahun 2014 yakni sebesar 23,25% Kemudian Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ini juga diarahkan untuk mencapai tujuan Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, yang diarahkan pada pencapaian sasaran : D. Menurunnya Dampak Bencana, dengan Indikator sasaran : a. Menurunnya presentase ancaman bencana dari yang ditargetkan sebesar 49,12% dapat terealisasi penurunan sampai dengan 35,29% atau tercapai sampai dengan 128,16%, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 26,04%; b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, dari yang ditargetkan sebesar 90% dapat terealisasi 90% sehingga capaian kinerjanya 100%, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 80,43%. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Program ini dilaksanakan untuk penyusunan peta rawan bencana, studi penanganan dan mitigasi penanggulangan bencana, sosialisasi dan simulasi bencana / kebakaran, pengadaan hidran serta
pembangunan posko Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebesar Rp.1.058.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 755.617.000,atau 71,4%. Hasil dari program ini adalah menurunnya dampak bencana dari target 49,12 % dan terealisasi 35,29 % atau 139.19%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dampak bencana terealisasi sebesar 26.14%. 2) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana. Program ini diarahkan untuk memfasilitasi tanggap darurat, pengendalian banjir dan tanah longsor, fasilitasi/stimulasi rehab rumah akibat bencana alam dan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.708.600.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 373.148.650,-atau 52,66%. Hasil dari program ini adalah meningkatnya pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana di Kabupaten Jombang diantaranya : Longsor di Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Kesamben. Kekeringan di Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Bareng dan Kecamatan Ploso
Mecamatan
Megaluh,
Banjir di Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kabuh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngoro, Kesamben, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Bandar KM, Mojowarno, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Bareng, Diwek, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Gudo.
Kecamatan Kecamatan Jombang, Kecamatan Kecamatan
Putting Beliung di Kecamatan Bandar KM, Kecamatan Perak, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Mojoagung. Kebakaran yang di tangani PMK di Kecamatan Perak, Kecamatan Jombang, Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Gudo, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Bareng.
136
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana Program ini dilaksanakan untuk inventory kerusakan dan kerugian serta penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dengan anggaran sebesar Rp. 28.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.813.000,- atau sebesar 30,87 %. Rencahnya penyerapan yang terjadi disebabkan karena berkurangnnya luasan daerah yang terdampak bencana dan keterbatasan personil yang ada di BPBD Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan Kesbangpolinmas juga didukung melalui Belanja Tidak Langsung berupa : 1. Belanja Hibah Urusan Organisasi Kemasyarakatan dari Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.465.000.000. dapat terealisasikan sebesar 100% dengan Output Terlaksananya kegiatan Ormas dalam rangka menunjang Program Pembangunan Pemerintah Desa. 2. Belanja Hibah kepada pengurus cabang Robithah Ma’ahid Al Islamiyah NU Jombang dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000.- dapat terealisasi sebesar 100% dengan Output Terlaksananya sarana Penunjang kegiatan pengurus cabang Robithah Ma’ahid Al Islamiyah NU Jombang dalam Rangka ikut mensukseskan Muktamar NU ke-33 di Kabupaten Jombang Tahun 2015. 3. Belanja Hibah Kepada Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000.dapat terealisasi sebesar 100% dengan Output meninkatnya peran FKBU dalam menjalankan sikap toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jombang menuju Jombang Sejahtera Untuk Semua. 4. Belanja Hibah kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.50.000.000.- dapat terealisasi sebesar 100% dengan output terlaksananya program kerja FKDM dalam rangka deteksi dini guna memelihara kondusifitas daerah. 5. Belanja Hibah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.50.000.000.- dapat terealisasi sebesar 100% dengan output terwujudnya kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang harmonis dan tidak adanya konflik antar suku, ras, etnis. 6. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari anggaran yang di alokasikan sebesar Rp. 744.898.954.- dapat terealisasi sebesar 100% dengan output terlaksananya kegiatan partai politik di kabupaten Jombang dalam rangka menunjang kegiatan operasional Parpol dan Mendukung progam pendidikan politik pada masyarakat.
19.
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi ke 1 (satu) “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama” yang diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Kesra dengan tujuan : memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara, yang diarahkan pada pencapaian sasaran : Terwujudnya toleransi umat beragama di dalam kehidupan bermasyarakat, agar terjaga kondisi yang aman, damai dan tidak terjadi konflik SARA, dengan indikator: 1) Persentase sarana ibadah yang dibantu, dengan target 90% dapat terealisasi sebesar 95,48% , jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang sebesar 92% maka telah terjadi peningkatan sebesar 3,48%. 2) Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan hari besar agama dan nasional dengan target 90% dapat terealisasi sebesar 117% , jika dibandingan dengan realisasi tahun 2014 yang sebesar 92% maka telah terjadi peningkatan sebesar 25%. Capaian sasaran ini didukung dengan program, yaitu : 1)
Program Fasilitasi administrasi kesejahteraan rakyat Yang dilaksanakan dengan tujuan terlaksanakannya PHBN dengan anggaran sebesar Rp.3,602,650,000.- dan terealisasi sebesar Rp. 3,354,956,968,- atau 93,12 %
138
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
2)
Program Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah Lembaga dan Kegiatan Keagamaan, yang dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi dana hibah dan bansos sarana prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan dengan anggaran sebesar Rp.1,854,645,000.dan direalisasikan sebesar Rp.1,639,439,600.-atau 88,40 %. Hasil dari program ini adalah :
Persentase sarana yang dibantu, dengan target 642 sasaran dapat terealisasi sebesar 613 sasaran, sehingga capaian kinerjanya sebesar 95,48%, dengan rincian program urusan keagamaan/peribadatan dan pembangunan tempat ibadah sebanyak 177 sasaran terealisasi 156 sasaran dan program pemeliharaan rumah ibadah sebanyak 593 sasaran terealisasi 455 sasaran.
Difasilitasi Lembaga / kegiatan keagamaan dengan sasaran 1.754 lembaga dan target 1.456 lembaga dapat terealisasi 1.610 lembaga, dengan capaian kinerja 110,58%
Penghargaan yang diterima Kabupaten Jombang pada MTQ XXVI Prop.Jatim Juara 1, 3 cabang Lomba MHQ 30 Juz,MHQ 5 Juz dan tilawah, MKQ Dekorasi Juara II, 5 cabang lomba MHQ – 10 Juz,MHQ-20 Juz,Tilawah Dewasa,Tilawah Anak,Tilawah Tartil Juara III, 3 cabang lomba MHQ-30 Juz,Taf B.Arab,Tilawah Remaja Juara Harapa I, satu cabang lomba Tafsir Bahasa Arab Juara Harapan II, satu cabang lomba MHQ – 5 Juz dan Tilawah Juara Harapan III, empat cabang lomba MFQ Fahmil Quran, MHQ 1 Juz dan tilawah,Tafsir B.Indonesia,Tafsir B.Arab Selanjutnya Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 diselenggarakan dalam rangka menjalankan misi Ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih”, guna mencapai beberapa tujuan, yaitu :
1. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melaksanakan beberapa program dan kegiatan guna mendukung Pencapaian sasaran sebagai berikut : A. Mewujudkan Organisasi Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran dan tersusunnya sistem, proses dan prosedur kerja Dalam mewujudkannya dengan penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta penyusunan SOP SKPD yang sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang Untuk mewujudkan capaian sasaran dilaksanakan dengan program, yakni :
Program Pembinaan dan Penataan Kelembagaan. Program ini dilaksanakan dengan indikator berkurangnya tumpang tindih tupoksi dan tersusunnya SOP, maka program ini diarahkan untuk memfasilitasi pemantapan SOTK Pemerintah Daerah, penyusunan SOP dan menyusun instrumen analisa jabatan dengan anggaran sebesar Rp.448,611,575,- terealisasi sebesar Rp.442,449,000,- dengan capaian bahwa berkurang tupoksi SKPD dengan target 100 % realisasi 100 % hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan 7 perubahan perbup (7 SKPD terbentuk sesuai tupoksi yakni; Tupoksi Bakesbangpol, Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Dinas Perhubungan, Dinas PU.Cipta Karya, Rentang koordinasi Asisten Sekda dan Dinas Perindagpas ) dan tersusunnya SOP target 38 SOP realisasi 47 SOP di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 telah melaksanakan 6 perubahan perda dan 6 perbup (6 SKPD terbentuk sesuai tupoksi yakni; Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Perhubungan dan Bagian Humas) dan tersusunnya SOP dari target 31 SOP realisasi 43 SOP di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
B. Tersusunnya Sistem, Proses dan Prosedur Kerja
140
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Dengan Indikator sasarannya adalah tersusunnya SOP seluruh SKPD dari target 38 SOP SKPD dapat terealisasi 47 SOP SKPD , guna pencapaian sasaran tersebut didukung melalui program berikut :
Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. Program ini dilaksanakan mempunyai tujuan menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dengan sasaran mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tersusunya proses dan prosedur kerja. Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan antara lain : menilai indeks kepuasan masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp.955,373,500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.935,005,432,- atau 97,87%. Keberhasilan yang dicapai adalah: Berkurangnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi SKPD dari kondisi awal 7 SKPD, dan ditargetkan 6 SKPD dan terealisasi 7 SKPD yang dibentuk sesuai dengan tupoksinya (perubahan struktur SKPD sesuai dengan tupoksinya) serta tersusunnya 47 SOP SKPD. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dari kondisi awal 6 SKPD, dapat terealisasi 5 SKPD yang dibentuk sesuai dengan tupoksinya (perubahan struktur SKPD sesuai dengan tupoksinya) serta tersusunnya 43 SOP SKPD.
C. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Dengan kebijakan penataan regulasi daerah dan produk hukum daerah, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan produk hukum yang implementatif dan meningkatkan komunikasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan capaian dengan melaksanakan beberapa program melalui Bagian Hukum, yakni: 1)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program ini dilaksanakan oleh bagian hukum, dalam rangka penanganan kasus penanganan hukum; penyusunan, legislasi, sosialisasi, publikasi, pengkajian peraturan perundangan dan penyuluhan kesadaran hukum, dengan indikator presentase ketersediaan produk hukum yang ditetapkan yang dilaksanakan kegiatan kerjasama permasalahan hukum,
legislasi rancangan, sosialisasi dan publikasi peraturan perundangundangan, dengan anggaran sebesar Rp.1,656,019,430.- dan terealisasi sebesar Rp.1,630,972,178.atau sebesar 98,49 % . Hasil dari program ini adalah : a) Penanganan terhadap 92 Kasus hukum dari 5 kasus yang ditargetkan, mengalami kenaikan yang luar biasa sebesar 79 kasus, dibandingkan dengan tahun 2014 yang tertangani sebanyak 13 kasus hukum. b) Peraturan Daerah, dari yang ditargetkan sebanyak 15 Perda dapat terealisasi sebanyak 14 perda dengan capaian program 93 %. Jika dibandingan dengan tahun 2014 mengalami penurunan dari yang ditargetkan sebanyak 15 Perda dapat terealisasi sebanyak 23 perda dengan capaian program 153%.Hal ini dikarenakan ada beberapa Peraturan Daerah yang tidak terealisasi pembahasannya dikarenakan adanya keterlibatan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang belum selesai pembahasannya. c) Peraturan Bupati, dari yang ditargetkan sebanyak 30 perbup, dapat terealisasi sebanyak 42 perbup dengan capaian program 105 % . Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunanan dari yang ditargetkan sebanyak 40 perbup, dapat terealisasi sebanyak 46 perbup dengan capaian program 115%.Hal ini disebabkan karena capaian tersebut bergantung jumlah usulan SKPD d) Keputusan Bupati, dari yang ditargetkan sebanyak 400 SK, dapat terealisasi sebanyak 410 SK dengan capaian program 136.7 % . Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan dari yang ditargetkan sebanyak 300 SK, karena dapat terealisasi sebanyak 444 SK dengan capaian program 148% Keberhasilan untuk program ini pada tahun 2015 salah satunya adalah dengan memperoleh penghargaan : 1. Juara I lomba Kadarkum Tingkat Bakorwil Bojonegoro 2. Juara III Lomba Kadarkum Tingkat Propinsi Jawa Timur
142
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Untuk mencapai tujuan tersebut juga didukung oleh Sekretariat DPRD, dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan, dengan indikator kinerja sasaran adalah Presentase Kajian Naskah akademik terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program: 1) Program Fasilitasi Perumusan Produk Hukum DPRD Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan, dengan indikator tentang presentase kajian naskah akademik terhadap rancangan perda inisiatif DPRD, yang diarahkan dengan kegiatan penyiapan bahan rumusan perda, pengumpulunan dan penyiapan referensi serta pengelolaan perpustakaan DPRD dengan anggaran sebesar Rp.256.974.000,- terealisasi sebesar Rp.107.129.600,- atau 41,69%. Sehingga capaian program ini dengan target 85 % tercapai 33,3%, karena anggaran melebihi kebutuhan.Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar atau 21,44 %. Sehingga capaian program ini dengan target 80 % tercapai 0%, karena transisi pergantian anggota DPRD serta produk Raperda DPRD tidak menggunakan naskah akademik. 2) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini juga dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan dengan indikator rasio perda yang ditetapkan terhadap program legislasi daerah dan dilaksanakan dengan kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, reses DPRD, rapat paripurna, peningkatan kapasitas anggota DPRD dan kunjungan kerja DPRD dalam daerah dan luar daerah yang dianggarkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.728.668.200,- dan terealisasikan sebesar Rp. 8.915.361.823,-, Hasil yang dicapai dari program ini adalah rasio perda yang ditetapkan terhadap program legislasi daerah yang ditargetkan 85 % bisa terealisasikan 61,1 %. D. SDM Aparatur yang berintegrasi, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Sebagai arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas menagemen SDM aparatur pemerintah, dengan mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian PNS. Pencapaian
sasaran ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, maka demi terwujudnya target capaian dilaksanakan dengan program; yaitu : 1)
Program Pembinaan Aparatur Program ini dilaksanakan dengan indikator presentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik, sehingga dilaksanakan dengan kegiatan rencana pembinaan karier, sistem administrasi PNS, disiplin PNS, kesejahteraan PNS, administrasi mutasi PNS dengan anggaran sebesar Rp.973.415.200,- terealisasi sebesar Rp. 834,790,758 atau sebesar 85.76 %, Jika dibandingan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 25%. Hasil dari program ini terlaksananya sidang Baperjakat 8 kali, pelantikan mutasi 2 kali, Ujian Dinas tingkat 1 ada 4 orang,ujian dinas TK.II ada 1 orang,Penyesuaian Ijazah 37 orang, Mutasi Staf 306 orang, mutasi pejabat struktural 37 orang, pemrosesan KP periode April 1.509 orang, periode oktober 709 orang, serta pemrosesan SK KGB 5.795 orang, sosialisasi tata cara penilaian SKPD 150 orang, Sosialisasi Bapertarum 150 orang, dan jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan kematian PNS 150 orang, pemrosesan satya lencana karya satya, karis/karsu 509 orang, layanan Bapertarum 127 orang, kartu taspen 242 orang, Pemrosesan Ijin Cuti 1000 orang, Ijin cerai 20 orang dan pembinaan disiplin (hukdis berat 16 orang, sedang 3 orang ) serta pemrosesan jabatan fungsional dan angka kredit sebanyak 417 orang, terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian dan tersedianya informasi kepegawaian selama 12 bulan, 1 paket pengembangan SIMPEG serta 1 paket aplikasi dokumen elektronik.
2)
Program Pengembangan Aparatur Program ini dilaksanakan dengan indikator presentase ketersediaan pegawai berdasarkan analisis beban kerja, dan dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan CPNS, pemrosesan CPNS, tugas belajar, pelaksanaan diklat-diklat yang dianggarkan sebesar Rp. 3.888.080.275,- dan terealisasi
144
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
sebesar Rp. 3,032,444,339.-atau sebesar 77,99 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 9,11%.
Hasil dari program ini adalah terlaksananya proses penerimaan CPNS sebanyak 4 orang dan penyusunan formasi PNS tahun 2015, terlaksananya pemrosesan CPNS menjadi PNS sebanyak 511 orang dan Orientase CPNS 215 orang, Pengukuhan Sumpah PNS 521 orang, pemberian bantuan tugas belajar sejumlah 6 orang, diklat prajabatan 219 orang, pelaksanaan Diklat Pim IV 2 angkatan sebanyak 30 orang, pengiriman peserta diklat PIM II sebanyak 1 orang, dan PIM III 3 orang, Pengiriman Assesment kompetensi eselon II sebanyak 33 Orang, Diklat pemantapan kompetensi sekdes/kelurahan 50 orang, Diklat SAP Akrual 67 orang, workshop membangun daya saing menghadapi MEA 76 orang.
E. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Hal ini untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah dengan meningkatkan pengawasan dan meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan melaksanakan program: 1) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Peningkatan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah dengan indikator bobot dan jumlah temuan, maka dilaksanakan kegiatan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus, pengendalian managemen kebijakan KDH, yang dianggarkan sebesar Rp. 2.015.070.000,terealisasi sebesar Rp.1,944,616,987,- atau sebesar 96,50% Sehingga capaian dari target 4.320 temuan terealisasi 3.024 temuan. Hal ini menunjukan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan semakin baik dan terjadi penurunan temuan sebanyak 1.296. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dari target 4.665 temuan terealisasi 3.045 terjadi penurunan sebesar 1620.
2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas. Peningkatan profesionalisme pejabat fungsional auditor yang jenjang karirnya meningkat berdasarkan sertifikat keahlian dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan pengembangan dan pelatihan teknik pengawasan serta penilaian kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 358,502,500,- direalisasikan sebesar Rp. 299,051,500,- atau sebesar 83,42 %. Maka capaiannya dari target 28 auditor terealisasi 28 auditor. Hal ini menunjukan bahwa dari sisi target peningkatan profesional Auditor sudah tercapai, namun dari sisi pembiayaan justru mengalami efisiensi karena mendapat bantuan anggaran dari Projek Star Bank Dunia. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah pejabat fungsional auditor. F. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Handal. Untuk pencapai sasaran ini salah satunya dilaksanakan oleh DPPKAD, pada tahun 2015 dialokasikan anggaran Rp.10.886.701.409,dan dapat terealisasi sebesar Rp.9.807.180.304- atau 90,23% dari dana yang disediakan, dengan indikator sasaran: 1.
Peningkatan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah tahun 2015 diharapkan dapat memenuhi target Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang pemeriksaan oleh BPK masih dalam proses audit sedang untuk Laporan Keuangan Daerah sudah disahkan.
2. Penetapan Perda APBD dan penyampaian laporan keuangan daerah tepat waktu dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan yaitu tepat waktu (5 bulan dari awal proses sampai disahkan ). 3.
146
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah setiap tahunnya dengan realisasi Rp.363.963.252.971,96 tercapai 115% dari target Rp.316.493.427.356,20 dengan adanya pelimpahan PBB-P2 ke daerah.
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program : 1) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Dengan realisasi anggaran program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sebesar Rp.485.819.725,- dari target sebesar Rp.501.609.000,- atau tercapai 96,85% , dengan kegiatan : a. Evaluasi Raperdes tentang APBDesa dengan keluaran terlaksananya evaluasi Raperdes APBDes sebanyak 302 desa b. Bimbingan dan pelatihan sistem akuntansi keuangan desa dengan keluaran terlaksananya bimbingan SIMKUDA untuk 302 desa c. Fasilitasi penatausahaan dan pelaksanaan APBDesa dengan keluaran terlaksananya fasilitasi penatausahaan dan pelaksanaan APBDesa sebanyak 302 desa Adapun capaian kinerja program adalah meningkatnya prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sebanyak 302 desa dapat tercapai 100% dari target dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka tidak mengalami perubahan. 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Realisasi anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.854.716.732,dari target anggaran sebesar Rp.3.552.600.00,- atau tercapai 80,36%, dengan keluaran : - Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah sebesar 70%. Ada beberapa permasalahan sehinga capaian belum maksimal antara lain karena petugas pemungut yang ada di desa/perangkat desa terkendala oleh kegiatan yang padat dan tidak mungkin dilakukan.
- Terlaksananya sosialisasi paket regulasi pengelolaan pajak daerah kepada 2.100 WP
tentang
- Terdatanya potensi Pendapatan Asli Daerah selama 12 bulan - Terupdatenya SIMPATDA tahun 2014 - Terlaksananya implementasi PBB sebagai pajak daerah selama 12 bulan Capaian kinerja program adalah Meningkatnya PAD khususnya pajak daerah sebesar Rp.363.962.752.971,96 dapat tercapai 115% dari target Rp.316.493.427.356,20. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar Rp.274.853.247.585,51 maka meningkat sebesar 32,42%. 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Prencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Realisasi anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Prencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 1.695.701.700,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.797.925.600,- atau tercapai 94,31%, dengan keluaran : - Tersedianya dokumen ASB tahun 2014 - Tersedianya dokumen perda tentang APBD sebanyak 131 buku - Tersedianya dokumen Perbup tentang penjabaran APBD sebanyak 131 buku - Tersedianya dokumen peraturan daerah tentang P-APBD sebanyak 131 buku - Tersedianya dokumen Perbup tentang penjabaran P-APBD sebanyak 131 buku - Terlaksanana fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan ( hibah, Bansos ) pada SKPD selama 12 bulan Adapun capaian kinerja program adalah terlaksananya penetapan perda APBD 2015 tepat waktu (5 Bulan dari awal
148
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
proses sampai disahkan) dapat tercapai 100% dan hasil capaian ini juga sama dengan tahun 2014. 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Program ini didukung anggaran sebesar Rp. 915.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 847.875.320,- atau tercapai 92,65%, dengan keluaran : - Terlaksananya peningkatan manajemen aset/barang daerah selama 12 bulan - Terupdatenya data SIMDA BMD selama 12 bulan - Terlaksananya pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah tahun 2015 sebesar 80% - Terlaksananya pendaatan kembali aset daerah selama 12 bulan sebesar 80% - Terlaksanana rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi adm. Barang daerah selama 12 bulan Adapun capaian kinerja program adalah meningkatnya prosentase keakuratan data neraca asset sebesar 100% atau tercapai 100% dari target. 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah Program ini didukung anggaran sebesar Rp. 300.753.000,- dan dapat terealisasi sebesar 300.096.000,- atau tercapai sebesar 99,78%, dengan keluaran: - Terlaksananya penyusunan anggaran kas dan pembuatan surat penyediaan dana sebesar 100% selama 12 bulan - Terlaksananya rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi adm. Keuangan daerah selama 12 bulan Capaian kinerja program adalah terlaksananya peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SP2D dan SPD sesuai perencanaan anggaran kas SKPD sebesar 80% dari yang
ditargetkan sebesar 80% juga, jadi tercapai 100% sama dengan tahun 2014. 6) Program peningkatan dan pengembangan Pelaporan keuangan daerah Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 935.109.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 919.150.400,- atau tercapai 98,29%, didapat keluaran : - Terlaksananya bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah - Tersusunnya dokumen peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 sebanak 264 buku - Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah selama 12 bulan - Tersusunnya dokumen Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 264 buku - Tersusunnya dokumen laporan semester pertama danprognosis APBD tahun 2015 sebanyak 176 buku - Terlaksananya sinkronisasi hasil audit LKPD selama 12 bulan Adapun capaian kinerja program adalah tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya dengan capaian 100% sama dengan tahun 2014. Untuk mencapai sasaran tersebut juga didukung oleh Bagian Administrasi Perlengkapan, dengan indikator sasaran standarisasi harga pada 17 bidang barang, dapat terealisasi 22 bidang barang sehingga tercapai 129,41%. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya indikator sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut :
150
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang handal, dengan Indikator dari program ini adalah meningkatnya standarisasi harga untuk 17 bidang barang, untuk mencapai target yang diinginkan dilaksanakan kegiatan penyusunan analisa standar harga dengan anggaran sebesar Rp. 61.770.000,- terealisasi Rp.41.140.000,- dengan capaian dari target 17 bidang barang dapat terealisasi 22 bidang barang atau sebesar 129,41%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1 bidang dari target 17 bidang terealisasi 21 bidang . 2) Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP Program ini dilaksanakan oleh Bagian perlengkapan untuk meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP dengan anggaran sebesar Rp.1.636.374.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 718.247.427,- . Target Capaian yang ditetapkan untuk tingkat keberhasilan pelelangan sebesar 97% dari total 238 paket pelelangan yang diproses di ULP dengan tingkat keberhasilan 97,90 % atau telah ada pemenang lelang sebanyak 233 paket. Sedangkan 5 paket lelang yang gagal lelang walaupun telah dilakukan lelang ulang dikarenakan : Dalam lelang ulang tetap tidak ditemukan pemenang disebabkan evaluasi administrasi atau evaluasi teknis atas penawaran tidak ada yang memenuhi syarat sehingga gugur. Paket pekerjaan yang gagal lelang tersebut tidak bisa dilelangkan ulang lagi karena apabila dilakukan lelang ulang lagi waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang ditambah dengan masa pekerjaan akan melebihi batas akhir tahun anggaran 2015. G. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Umum dan Bagian SDA dan Ketahanan Pangan, melaksanakan beberapa program dan kegiatan guna mendukung
Pencapaian sasaran, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut : a. Persentase kecamatan yang berkinerja baik dengan target 90% dapat tercapai 90 % sehingga pencapaian kinerja 100%. Hal ini dilaksanakan oleh Bagian administrasi Pemerintahan, dengan peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dan implementasi program dan kegiatan, sehingga akan meningkatkan evaluasi, pengendalian pembangunan daerah, koordinasi administrasi pemerintahan dan komunikasi KDH dengan masyarakat. Guna terwujudnya capaian tersebut dilaksanakan dengan program: Program Peningkatan Fasilitasi / Koordinasi Bidang Administrasi Pemerintahan Program ini diarahkan untuk memfasilitasi penilaian kinerja camat, pengendalian penyelenggaraan pemerintah kecamatan/ desa dan penyusunan LPPD / EKPPD, dengan anggaran sebesar Rp. 5,716,060,000,- terealisasi sebesar Rp. 5,039,454,200,- capaian dari program ini adalah : tercapainya kerjasama daerah sebanyak 11 kerjasama,Tersusunnya LPPD Tahun 2014 dan berhasil mempertahankan posisi 14 besar Nasional, terisinya perangkat desa sebanyak 216 orang, pengadaan tanah di Ds. Jelak ombo untuk Polsek Kota, terselenggarakannya koordinasi EKPPD propinsi dan EKPPD Nasional, terfasilitasinya bantuan keuangan Propinsi kepada desa sebanyak 74 kegiatan. b. Fasilitasi penyelenggaraan hari besar agama dan nasional, dari yang ditargetkan 90% dapat tercapai 117%. Penyelenggaraan terhadap indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Bagian Administrasi Kesra, melalui program : Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar agama dan hari besar nasional, dengan kegiatan peringatan hari besar agama, hari besar nasioanal dan penanganan kesejahteraan rakyat dengan anggaran sebesar Rp.3,602,650,000,- dan terealisasikan sebesar Rp.3,354,956,968,- .
152
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
c. Presentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/WKDH, dari yang ditargetkan 90% dapat tercapai 100%. Penyelenggaraan terhadap indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Bagian Umum, melalui program :
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program ini, diarahkan untuk memfasilitasi tugas dan kewajiban Bupati / Wakil Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati dengan DPRD dan berpedoman pada RPJMD. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan dialog/audensi denga tokohtokoh masyarakat organisasi sosial dan kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/ departemen/ lembaga non departemen/luar negeri, koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, peningkatan kapasitas Bupati / Wakil Bupati dengan pagu anggaran sebesar Rp.2,457,000,000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2,032,557,378,- hasil yang dicapai dari program tersebut adalah peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang ditargetkan 90% namun bisa terealisasi 90 % dikarenakan kegiatan yang dilakukan dengan menyesuaikan jadwal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
d. Presentase tertib administrasi pembangunan, dari yang ditargetkan 80% dapat terealisasi 135,89% sehingga tercapai kinerja 169,86% meningkat dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 98%. Penyelenggaraan terhadap indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Bagian Adm Pembangunan, melalui program : Program Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan
Bidang
Administrasi
Pelaksanaan Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan diwujudkan melalui 9 kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan, dengan pagu anggaran Rp.1.157.600.000,- telah teralisasi Rp.1.046.937.450,- (90,44%).
Adapun keluaran program ini antara lain adalah: (a) Tersusunnya dokumen Standar Satuan Harga; (b) Tersusunnya dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD; (c) Terselenggaranya fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan (SIPEM); (d) Terselenggaranya fasilitasi Sistem Administrasi LPSE sebanyak 217 paket; (e) Terselenggarnya fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa pada 85 lokasi; (f) Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi bidang administrasi pembangunan; dari yang ditargetkan 80% dapat terealisasi 135,89% sehingga tercapai 169,86% meningkat dibanding tahun 2014 yang dapat terealisasi sebesar 98%. (g) Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Kabupaten Jombang, melalui penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan Tentara Manunggal Masuk Desa Tahun 2016. Di samping itu, Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan juga dilaksanakan guna mendukung fasilitasi/koordinasi kegiatan integrasi pembangunan sebanyak 510 proposal, yang meliputi pemerintah desa, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, serta anggota masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. e. Presentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang sumber daya alam, dari yang ditargetkan 90% dapat terealisasi sebesar 87% sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,66%. Penyelenggaraan terhadap indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Bagian SDA dan Ketahanan Pangan, melalui program : 1) Program Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan Pengelolaan Bidang Sumber Daya Alam
dan
Pelaksanaan Program Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Sumber Daya Alam diwujudkan melalui 2 kegiatan pada Bagian Administrasi Sumber Daya 154
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Alam dengan pagu anggaran Rp.122.025.000,- telah teralisasi Rp.79.838.000,- (63,43%). Adapun keluaran program ini adalah terfasilitasinya koordinasi penyelenggaraan pertambangan mineral batuan dan air tanah, serta terselenggaranya sosialisasi regulasi kegiatan pertambangan mineral batuan pada masyarakat. 2) Program Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan Bidang Energi
Pengembangan
dan
Pelaksanaan Program Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Energi diwujudkan melalui 2 kegiatan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dengan pagu anggaran Rp.23.625.000,- telah teralisasi Rp.20.775.000,- (87,94%). Adapun keluaran program ini adalah terselenggaranya sosialisasi energi listrik dan air tanah. 3) Program Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan Bidang Pertanian
Pengembangan
dan
Pelaksanaan Program Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Pertanian diwujudkan melalui 2 kegiatan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dengan pagu anggaran Rp.22.493.600,00 telah teralisasi Rp.22.493.000,- (100%). Adapun keluaran program ini adalah terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi terkait dengan kebutuhan dan ketersediaan pupuk pada tingkat kios dan distribusi di Kabupaten Jombang. f. Total capaian laba BUMD yang ditargetkan pada tahun 2015 sebesar Rp.3.007.757.052 dan dapat terealisasi sebesar Rp.2.476.641.801,89 atau 82,34 % Pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Bagian Administrasi Perekonomian. Untuk mencapai indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui program: 1) Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan BUMD Program ini didukung anggaran sebesar Rp. 38.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.238.900,- atau tercapai 99,71%.
Dengan kegiatan utama pembinaan BUMD, diperoleh keluaran terlaksananya minitoring aspek administrasi operasional keuangan di 4 BUMD. Pada tahun 2015, PD. Bank Jombang memperoleh penyertaan modal sebesar Rp. 5.500.000.000,-. Adapun capaian kinerja program berupa realisasi capaian total laba BUMD sebesar Rp.3.007.757.052 dan dapat terealisasi sebesar Rp.2.476.641.801,89 atau 82,34 % dengan perincian: a)
PDAM Kab Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 922.574.144,- dari target (-) Rp.638.251.425,- atau tercapai 44,55% disebabkan karena adanya sambungan ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat; adanya kebocoran pada pipa jaringan khususnya pipa-pipa yang usianya sudah tua atau akibat dari tekanan akar-akar pohon yang besar; serta belum adanya penyesuaian tarif PDAM, karena saat ini harga jual air lebih rendah dari biaya operasional.
b) Realisasi capaian laba PD. Aneka Usaha Seger sebesar Rp. 116.345.523,92 atau tercapai 96,85% dari target Rp. 120.124.006,-, belum tercapainya target tersebut disebabkan karena : - Belum maksimalnya kerjasama dengan pihak ketiga baik dokter praktek maupun korporasi, sehingga masih banyak potensi yang belum dapat menghasilkan keuntungan. - Sarana dan prasarana di Klinik dan laboratorium yang belum lengkap sehingga mengganggu pelayanan - Pelayanan satu atap dengan dokter spesialis belum maksimal, masih banyak resep maupun rujukan laboratorium yang keluar - Masih kurangnya jumlah kapitasi untuk operasional Klinik Pratama. c) Realisasi capaian laba PD. BPR Bank Jombang sebesar Rp. 2.354.066.636,- atau tercapai 70,64% dari target Rp. 3.32.689.00,-, belum tercapainya target tersebut disebabkan karena : 156
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
- Masih belum optimalnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun - Secara makro kondisi perekonomian Indonesia terjadi perlambatan, sehingga berdampak pada dunia perbankan pada umumnya. d) Realisasi capaian laba PD. Perkebunan Panglungan sebesar Rp. 203.345.591,- atau tercapai 105,25% dari target Rp. 193.195.471,-, terlampauinya target ini disebabkan karena pada tahun 2015 terdapat penjualan kayu sengon. 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemerintah dan Pembangunan
Evaluasi
Kebijakan
Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.549.985.600,- dan terealisasi sebesar Rp.544.741.605,atau tercapai 99,05%. Dengan kegiatan utamanya : -
Koordinasi, monitoring dan pembinaan kegiatan masyarakat, dengan keluaran : Terlaksananya koordinasi dan monitoring pembinaan kegiatan masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan upaya pengendalian inflasi daerah
-
Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang aturan / kebijakan bidang ekonomi, dengan keluaran : Terlaksananya sosialisasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur
Adapun capaian kinerja program berupa terkendalinya tingkat inflasi daerah tahun 2015 diprediksi sebesar 1,99%, dapat dipertahankan dibawah target inflasi tahun 2015 pada kisaran 5,0 - 6,0 karena adanya penurunan harga BBM pada akhir tahun mampu mengendalikan inflasi dan memberikan sumbangan terhadap deflasi selain beberapa komoditas sayur mayur dan minyak goreng. Sedangkan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi sepanjang 2015 adalah beras, bawang putih, gula pasir dan tarif sekolah menengah atas.
3) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Didukung dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi Rp.14.681.000,- atau tercapai sebesar 97,87% dengan kegiatan utamanya yaitu pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran, dengan keluaran terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran. Adapun capaian kinerja program berupa prosentase rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal sebesar 0,98% dari target 3,20% yaitu sudah jarang ditemukan rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal karena KPPBC telah melakukan tindakan hukum bagi pelanggar. H. Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Dengan indikator pencapaian sasaran adalah : a.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat yang ditargetkan sebesar 77,35 dapat terealisasi sebesar 76,18 sehingga capaian kinerja sebesar 98,48% yang dilaksanakan oleh Kecamatan di seluruh Kabupaten Jombang. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya indikator sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut : Program Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan wilayah kecamatan
penyelenggaraan
Program ini diselenggarakan untuk mencapai sasaran persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan yang ditargetkan 90%, dapat terealisasi 90%. b. Meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan dari target 81% dapat terealisasi sebesar 78,19 % sehingga capaian kinerja sebesar 96,05% yang dilaksanakan melalui Bagian Humas. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya indikator sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut : Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 158
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Program ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketentuan – ketentuan di bidang cukai agar masyarakat mengetahui serta memahaminya. Total anggaran kegiatan penyampaian ketentuan di bidang cukai sebesar Rp. 225,000,000.- direalisasikan sebesar Rp.213,685,000,- atau tercapai dengan prosentase 94,97 % dari target 30 media tercapai sebanyak 27 media. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5 media. Kegiatan utama dari program ini adalah publikasi melalui media cetak dan on line, iklan, serta media elektronik (TV) dan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dalam rangka mengurangi penggunaan pita cukai palsu dan menekan peredaran rokok ilegal. Adapun capaian kinerja kegiatan ini adalah prosentase rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal sebesar 0,98% dari target 3,20% sehingga sudah jarang ditemukan rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal karena KPPBC telah melakukan sosialisasi. 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Perijinan Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan beberapa program dan kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan. Pada tahun 2015 Badan Pelayanan Perizinan dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.258.072.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.821.227.915,atau tercapai sebesar 80,65% dari dana yang disediakan, dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut: 1. Persentase layanan perizinan tepat waktu (%) dengan realisasi 81,06 dari target 86 atau tercapai 94,26%. Tidak bisa terealisasi 100% karena belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD/instansi teknis terkait sehingga penyelesaian izin melebihi SOP, namun capaian kinerja ini mengalami kenaikan 0,45% dari realisasi tahun 2014 yang hanya terealisasi sebesar 81,51% 2. Tersedianya akses informasi pelayanan perijinan bidang usaha sebanyak 2 aplikasi sesuai yang ditargetkan sehingga capaian 100% dan sama dengan capaian tahun 2014.
3. Terselengaranya pelayanan perijinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebanyak 14 izin yang masuk dengan target penyelesaian 60% dari izin yang masuk atau sebanyak 8 izin, pada tahun 2015 terealisasi penyelesaian izin sebanyak 3 izin sehingga tercapai 37,5%. Pencapaian yang rendah terjadi karena adanya perubahan prosedur/update versi Aplikasi SPIPISE dari BKPM pusat sehingga diperlukannya Bimtek operator SPIPISE, dan disebabkan juga oleh terbatasnya SDM/operator SPIPISE. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program: 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program ini didukung anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.952.500,- atau tercapai 93%, dimana kegiatan utamanya Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik dengan keluaran : Tersedianya Aplikasi pelayanan perizinan berbasis WEB Tersedianya modul pelayanan perizinan Terlaksananya upgrading / maintenance aplikasi SimYaniz Terlaksananya upgrading sistem pendaftarab online Tersedianya maintenance sistem informasi Adapun capaian kinerja program: Tersusunnya sistem informasi perizinan sebanyak 2 aplikasi dengan capaian yang sama dengan tahun 2014 sebesar 100% 2) Program validasi dokumen perizinan Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 179.540.000,dan terealisasi sebesar Rp. 146.412.500,- atau tercapai 81,55%. Terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 14,51% dari realisasi tahun 2014. Program ini didukung dengan kegiatan utamanya yaitu pelaksanaan konfirmasi dan verifikasi dokumen perizinan, dengan keluaran : Terlaksananya penelitian lapangan untuk pengajuan izin yang memerlukan survey lapangan sebanyak 1.108 izin. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 1.120 160
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Terlaksananya verifikasi dokumen perizinan sebanyak 1.077 pengajuan. Terjadi kenaikan capaian yang cukupbesar dari tahun 2014 yang hanya terealisasi sebesar 567. Adapun capaian kinerja program berupa tercapainya tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan realisasi 74,28% dari yang ditargetkan sebesar 80%. Capaian ini mengalami penurunan walau hanya sedikit dari tahun 2014. 3) Program peningkatan mutu pelayanan perizinan Dengan dukungan anggaran Rp. 309.445.000,- dan terealisasi sebesar 238.693.100,- atau tercapai 77,14%, dengan kegiatan peningkatan pelayanan perizinan didapat keluaran : Terselenggaranya pelayanan perizinan, dengan izin yang masuk sebanyak 7.145 izin dan dapat diterbitkan sebanyak 6.847 izin atau tercapai 95,83%. Mengalami kenaikan 9,71% dibandingkan tahun 2014 yang dapat tercapai sebesar 86,12%. Terselenggaranya pameran publik gelar pelayanan publik nasional di Sidoarjo Terselenggaranya pameran publik gelar potensi Jombang (GPJ) bersamaan dengan penyelenggaraan Muktamar NU di Jombang Terlaksananya pelatihan upgrading tenaga pelayanan perizinan Adapun capaian kinerja program berupa teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan dengan target 1 monev atau tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2014. 4) Program Peningkatan Tertib Administrasi Perizinan Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 157.350.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 142.658.000,- atau tercapai 90,66%. Dengan kegiatan utama pengawasan perijinan, diperoleh keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap izin yang dikeluarkan sebanyak 1.643 izin dengan perincian: pengawasan 224 tower, pengawasan 157 toko modern, pengawasan bidang kesehatan 106 meliputi RS Bersalin, RS Swasta, Optik, Apotik, tempat praktek dokter/bidan, laboratorium dan Balai Pengobatan, pengawasan usaha penggilingan padi 350, pengawasan perizinan ( IMB, HO, SIUP/TDP ) sebanyak 806
sasaran. Capaian tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 590 atau sebesar 56,03% dibandingkan tahun 2014. Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat dimana dari 21 pengaduan yang masuk dapat diperoleh 15 terselesaikan, 2 dalam tahap mediasi, 1 dalam tahap mengurus perizinan ke BPP dan 2 kasus masalah sudah dilaporkan Satpol PP untuk dilakukan. Adapun capaian kinerja program berupa tertibnya administrasi perizinan dapat terealisasi sebesar 74,68% dengan target 75% capaian kinerja 99,57%, mengalami kenaikan sebesar 2,06% dari realisasi sebesar 72,62% dari tahun 2014. 5) Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dibidang perizinan Didukung anggaran sebesar Rp. 115.00.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.94.355.000,- atau sebesar 82,05%. Dengan kegiatan utama pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perijinan diperoleh keluaran : Terlaksananya penambahan wawasan masyarakat terhadap proses perijinan, melalui sosialisasi dengan cara siaran di Radio Suara Pendidikan FM Jombang setiap hari Senin sebanyak 47 kali, tercapai 100% Terlaksananya sosialisasi perizinan di 6 kecamatan, yaitu Kec. Jombang, Mojowarno, Diwek, Kabuh, Tembelang dan Ploso. Tercapai sama dengan tahun 2014 yakni sebesar 100% Terlaksananya penyusunan perijinan
aturan hukum sebagai dasar
Terlaksananya pendataan terhadap jenis izin tertentu Adapun capaian kinerja program berupa meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengajukan izin sebesar 82,13% dari target sebesar 83%. Hal ini mengalami kenaikan capaian sebesar 1,04% dari tahun 2014 yang terealisasi sebesar 81,09%. 6) Program Pelayanan Perijinan Penanaman Modal Didukung anggaran sebesar Rp.34.930.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.14.182.432,- atau tercapai 40,60%. Kegiatan utamanya
162
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
adalah peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal, dengan keluaran : Terselesaikannya izin penanaman modal sebanyak 3 izin dari target sebesar 8 izin (60% dari izin yang masuk), sehingga tercapai 37,5%. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan perizinan adalah: 1. Kurangnya tenaga yang berkompeten dengan SDM yang memadai 2. Belum optimalnya koordinasi/sinkronisasi dengan instansi/SKPD tehnis terkait sehingga penyelesaian izin melebihi SOP 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional perizinan 4. Banyak pemohon yang belum bisa mencukupi persyaratan yang belum lengkap 5. Pemanfaatan izin yang tidak sesuai, dengan yang diizinkan. 6. Tingkat kesadaran masyarakat tentang izin masih rendah 20.
URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota karena ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan penegasan tentang ketahanan pangan nasional yang harus dibangun dengan dasar azaz kemandirian dan kedaulatan pangan. Produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama pasokan pangan nasional, sedangkan pangan impor merupakan pilihan terakhir manakala produksi dalam negeri tidak mencukupi. Beberapa kebijakan umum Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019
dalam Ketahanan Pangan dijabarkan melalui Pengamanan Produksi Untuk kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan adalah: 1)
Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : (a) Meningkatkan jumlah surplus padi dari produksi dalam negeri; (b) Meningkatkan produksi kedelai terutama untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tahu dan tempe; (c) Meningkatkan produksi jagung dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan industri kecil; (d) Meningkatkan produksi daging sapi untuk memenuhi konsumsi rumah tangga; (e) Meningkatkan produksi gula untuk kebutuhan rumah tangga dan industri rumah tangga;
2) Peningkatan cadangan pangan pemerintah, khususnya beras dan cadangan pangan daerah; serta 3) Peningkatan konsumsi pangan baik jumlah maupun kualitas yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi kalori pada tahun 2019 minimal mencapai 2.150 kkal, dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 92,5. Dalam rangka operasionalisasi perwujudan Ketahanan Pangan di tingkat daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), maka Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya. Dari ke tiga aspek ketahanan pangan tersebut terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain :
164
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
1) Ketersediaan dan cadangan pangan Ketersediaan pangan yaitu pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya, yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, pemasokan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Indikator kinerja pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan di Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2015 adalah: ketersediaan energi dan protein perkapita 90% serta penguatan cadangan pangan 60%. 2) Distribusi dan akses Pangan Distribusi pangan yaitu pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Indikator kinerja pelayanan distribusi dan akses pangan pemerintah Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2015 adalah: Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% serta Stabilitas harga dan pasokan pangan 90%. 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Penganekaragaman pangan berfungsi untuk mengarahkan agar: a) Pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan;dan b) Pemanfaatan pangan dalam tubuh dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Selain penganekaragaman juga diperlukan adanya keamanan pangan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
Indikator kinerja pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan pemerintah Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2015 adalah : pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) 90% dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80%. 4) Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan kerawanan pangan adalah penanganan kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya, rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Indikator kinerja pelayanan penanganan kerawanan pangan pemerintah Kabupaten/kota sampai dengan tahun 2015 adalah penanganan daerah rawan pangan 60%. Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 adalah peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energy pada wilayah-wilayah terpencil dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.Tujuan peningkatan ketahanan pangan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 memiliki sasaran 1) meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability), 2) Meningkatnya penyerapan pangan (food utilitation), dan 3) Meningkatnya akses pangan (food acces) Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Jombang diarahkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan swasembada pangan. Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Jombang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2019, pada misi ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau” dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan daerah, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan yang diarahkan untuk pencapaian sasaran : A. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah, dengan Indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 : Tercukupinya ketersediaan energi perkapita per hari dengan target sebesar 4.200 kal/kap/hr terealisasi sebesar 4.117 kal/kap/hr atau sebesar 98,02 % dari target dan jika dibandingkan dengan realisasi 166
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
capaian tahun 2014 sebesar 4.100 kal/kap/hr maka mengalami kenaikan sebesar 0,41%. Tercukupinya ketersediaan protein per kapita per hari dengan target sebesar 110 kal/kap/hr terealisasi sebesar 102,48 kal/kap/hr atau sebesar 93,16 % dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 104,2 kal/kap/hr maka mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena produksi daging, ikan dan kedelai sebagai penyedia protein belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sesuai standar kebutuhan berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi dengan adanya peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,48%. Tercukupinya cadangan pangan pemerintah dapat terealisasi 100% dari target 100 ton/tahun. Jika dibandingkan realisasi tahun 2014 maka tidak mengalami perubahan stock dengan mempertahankan cadangan pangan pemerintah sesuai Standart Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan. Tercukupinya cadangan pangan masyarakat dengan target sebesar 250 kg/tri bulan terealisasi sebesar 364,97 kg/tri bulan atau sebesar 145,99 % dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 260 kg/tri bulan maka mengalami kenaikan sebesar 40,37%. Hal ini menunjukan berfungsinya lumbung pangan yang ada sebagai fungsi cadangan pangan masyarakat tidak hanya untuk system tunda jual. Untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut:
Program Penguatan ketersediaan dan cadangan pangan Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.425,790,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 410,967,000.00 atau 96.52 %. Realisasi indikator kinerja program ini meliputi : a. Tercukupinya Ketersediaan energi perkapita per hari dapat terealisasi sebesar 98,02 % dari target. b. Tercukupinya Ketersediaan protein per kapita perhari dengan realisasi sebesar 93,16 % dari target.
c. Tercukupinya cadangan pangan pemerintah dapat terealisasi sebesar 100 % dari target. Sedangkan tercukupinya cadangan pangan masyarakat dapat terealisasi sebesar 145,99 % dari target. Output dari program ini adalah tersedianya data baku pangan daerah dan tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM) sebanyak 5 dokumen, terbinanya kelompok cadangan pangan dan tersalurnya bansos untuk 2 kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPKL), terbinanya kelompok lumbung sebanyak 15 kelompok lumbung. B. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah, dengan Indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 sebagai berikut :
Meningkatnya persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan dengan target 90% dapat terealisasi 100% dari target, dan Jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2014 maka sama besar.
Menurunnya prosentase fluktuasi harga dan pasokan pangan dengan target sebesar 15% terealisasi sebesar 7,6% atau sebesar 149% dari target dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 15% maka mengalami kenaikan capaian target sebesar 49,33% hal ini antara lain karena berfungsinya system tunda jual melalui lumbung pangan dimana pada saat panen raya gabah disimpan dalam lumbung dan dijual atau dipinjamkan ke anggota pada saat paceklik, serta adanya operasi pasar untuk menekan gejolak harga pangan.
Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut, yaitu :
Program peningkatan distribusi dan akses pangan Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.212,900,000.00 dan terealisasi sebesar Rp 151,885,100.00 atau 71.34 %. Realisasi indikator kinerja program ini meliputi : a. Meningkatnya persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan dengan target 90% dapat terealisasi sebesar 90% atau sebesar 100% dari target dan jika
168
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 maka tidak mengalami perubahan. b. Menurunnya prosentase fluktuasi harga dan pasokan pangan dengan target sebesar 15% dapat terealisasi sebesar 7,6% atau sebesar 149% dari target dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 15% maka menurun sebesar 49,33% artinya kondisi harga dan pasokan pangan relatif stabil dan tidak terjadi gejolak harga pangan. Output dari program peningkatan distribusi dan akses pangan ini adalah tersosialisasinya inpres tentang kebijakan perberasan sekali dalam 1 tahun, serta terlaksananya sinkronisasi lintas sektor dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan. C. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah, dengan indikator sasaran pada tahun 2015, sebagai berikut : Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dengan target sebesar 84 terealisasi sebesar 85,2 atau sebesar 101% dari target dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 79,5 maka mengalami peningkatan sebesar 7,17%. Hal ini menunjukan pola konsumsi pangan masyarakat sudah mulai beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif walaupun belum mencapai kondisi ideal sebesar 95%. Tercukupinya konsumsi energi per kapita per hari dengan target sebesar 1.945 kal/kap/hr dapat terealisasi sebesar 1.815 kal/kap/hr atau sebesar 93% dari target dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 1.772,7 kal/kap/hr maka mengalami peningkatan sebesar 2,39%. Tercukupinya konsumsi protein per kapita per hari dengan target sebesar 50 gr/kap/hr dapat terealisasi 100% dari target dan tidak mengalami perubahan dibandingkan realisasi tahun 2014. Tertanganinya kasus keamanan pangan dengan target sebesar 85% dapat terealisasi sebesar 100% dari target dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 yaitu sebesar 80% maka mengalami peningkatan sebesar 6,25%.
Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut, yaitu : 1) Program Penganekaragaman Pangan Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.421,260,450.00 dan terealisasi sebesar Rp 408,061,516.00 atau 96.87 %. Realisasi indikator kinerja program ini meliputi : a. Meningkatnya persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target sebesar 84 terealisasi sebesar 85,2 atau sebesar 101% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 79,5 maka mengalami peningkatan 7,17%. b. Tercukupinya konsumsi energi per kapita per hari dengan target sebesar 1.945 kal/kap/hr terealisasi sebesar 1.815 kal/kap/hr atau sebesar 93% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 1.772,7 kal/kap/hr mengalami peningkatan 2,39%. c. Tercukupinya konsumsi protein per kapita per hari dengan target sebesar 50 gr/kap/hr dapat terealisasi 100% dari target dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 maka tidak mengalami perubahan. Adapun output dari program ini adalah terlaksananya pengenalan pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman; Terlaksananya lomba cipta menu; serta terlaksananya survey konsumsi pola pangan harapan (PPH) untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat. 2) Program Peningkatan keamanan pangan Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.428,623,750.00 dan terealisasi sebesar Rp.401,491,650.00 atau 93.67 %. Realisasi indikator kinerja program berupa meningkatnya persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan target sebesar 85% dapat terealisasi 100% dari target. Jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 80% maka mengalami peningkatan sebesar 6,25%. Hal ini sebagai hasil nyata dari
170
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
pembinaan dan pemantauan keamanan pangan bagi produsen, UKM dan kader posyandu. Output dari program ini adalah terlaksananya uji laboratorium pangan segar sebanyak 50 sampel, terlaksananya pembinaan keamanan pangan bagi produsen yang melaksanakan usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian pada 30 UKM serta peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kader posyandu tentang MP-ASI berbahan baku lokal dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) D. Penanganan Kerawanan Pangan, dengan indikator kinerja sasaran pada tahun 2015, sebagai berikut : Menurunnya luasan daerah rawan pangan dengan target tidak ada daerah rawan pangan dapat terealisasi 100% dimana hasil survey dan pembuatan Peta Rawan Pangan Tahun 2014 di Kabupaten Jombang sudah tidak ada desa rawan pangan dan juga tidak ada desa hampir rawan pangan, namun masih terdapat 9 desa agak tahan (hijau muda) di 3 kecamatan yaitu Desa Mundusewu, Desa Jenisgelaran dan Desa Nglebak Kecamatan Bareng, Desa Asemgede, Desa Manunggal, Desa Sumbernongko kecamatan Ngusikan, serta Desa Mangunan, desa Kabuh dan desa Marmoyo kecamatan Kabuh. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program berikut, yaitu :
Program Penanganan Kerawanan pangan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.148,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp 88,175,400.00 atau 59.58 %. Realisasi indikator kinerja program berupa meningkatnya persentase penanganan daerah rawan pangan dengan target 65% dapat terealisasi 60% atau 107,7% dari target. Jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 87,5% maka mengalami kenaian capaian kinerja sebesar 20,2%. Adapun Output dari program ini adalah terbentuknya kelembagaan RTM dalam wadah Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) yang dapat mengorganisasi RTM sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya dan pendapatan RTM; peta rawan pangan, terlaksananya
pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta informasi indikator ketersediaan akses dan pemanfaatan pangan sebanyak 14 desa. Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan Ketahanan Pangan juga didukung melalui Belanja Tidak Langsung berupa dana hibah untuk pembelian isi lumbung pangan sebesar Rp.680.000.000,- dengan output penguatan permodalan untuk pengadaan isi lumbung kepada 34 kelompok lumbung (masing-masing lumbung Rp 20.000.000,-) dalam rangka meningkatkan usaha lumbung pangan yang berfungsi selain sebagai cadangan pangan masyarakat juga sebagai usaha tunda jual gabah. Selain didukung program hibah dari sumber dana APBD Kabupaten Jombang, capaian indikator kinerja sasaran urusan Ketahanan Pangan juga dilakukan melalui program kegiatan bersumber dana APBD Provinsi dan APBN antara lain : a. Sumber dana APBD Provinsi : Bentuk Kegiatannya adalah sebagai berikut : 1.
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, berupa pemberian bantuan Keuangan untuk dipergunakan sebagai Pemabngunan Gudang Cadangan Pangan dan penguatan modal pada 1 (satu) Gapoktan yaitu: Gapoktan Sukoiber Ds. Sukoiber Kec. Gudo. Tujuan dari kegiatan ini adalah : meningkatkan pengembangan usaha kelompok lembaga pangan; meningkatkan akses pangan masyarkat, memberdayakan gapoktan untuk melaksanakan distribusi pangan; menjaga stabilitas harga pangan pokok terutama ditingkat petani, mengetahui fluktuasi harga pangan pada 18 komoditas.
2. Pengembangan Lumbung Pangan Desa, bentuk kegiatan berupa : a) Bantuan Keuangan untuk pembuatan gudang lumbung pada 5 kelompok lumbung masing-masing mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 37.000.000,- di Kec. Tembelang, Kec. Bareng, Kec. Gudo, Kec. Diwek, Kec. Perak. b) Bantuan gabah untuk isi lumbung pada 34 lumbung @ Rp.20.000.000,- yaitu : Kec. Bandar Kd.M, Kec. Peterongan, Kec. Ngusikan, Kec. Sumobito, Kec. Kabuh, Kec. Diwek, Kec. Megaluh, Kec. Kesamben, Kec. Ploso, Kec. Peterongan, Kec. 172
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Kabuh, Kec. Ploso, Kec. Plandaan, Kec. Bareng, Kec. Jogoroto, Kec. Kudu, Kec. Plandaan, Kec. Tembelang, Kec. Mojoagung, Ds. Jombok Kec. Ngoro. 3. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), bentuk kegiatannya berupa pemberian bibit tanaman , unggas dan ikan pada 12 kelompok, berupa sayuran, bibit ikan lele dan bibit unggas. 4. Pengembangan Umbi-umbian, pada 4 Desa yaitu Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben berupa bibit garut dan mbote; Ds. Watudakon Kec. Kesamben berupa bibit garut dan mbote; Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben berupa bibit garut dan mbote; Ds. Jatiduwur Kec. Kesamben berupa bibit garut dan mbote. 5. Pengembangan Karang Kitri Kegiatan ini berupa bantuan barang berupa : benih sayuran , bibit tanaman obat keluarga (Toga), bibit buah-buahan, saprodi dan Kebun Bibit Desa (KBD) pada 5 Desa yaitu Ds. Kedungrejo Kec. Megaluh ; Ds. Banjardowo Kec. Jombang ; Ds. Galengdowo Kec. Wonosalam ; Ds. Watugaluh Kec. Diwek ; Ds. Jombok Kec. Ngoro. 6. Pengembangan Kantin Sekolah Kegiatan ini merupakan bantuan barang berupa : Lemari es, kompor gas, etalase, mixer, mangkok, sendok garpu, kacang ijo, kedelai, beras cerdas, gatot instan, tiwul instan, gula, agar-agar dan tepung tapioka pada 5 sekolah 7. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian. Kegiatan ini merupakan bantuan barang berupa : a. Alat penggorengan, panci dan food prosesor sebanyak 1 paket pada Ds. Jenis gelaran Kec. Bareng b. Alat pembuat pupuk organik (APPO) 1 unit pada Ds. Genenganjasem Kec. Kabuh. b. Sumber dana APBN (Dekonsentrasi): 1.
Bantuan Sosial Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan penyediaan bibit tanaman untuk masyarakat di tiap kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
a.
Jumlah bantuan uang sebesar @ Rp 3.000.000,- sebanyak 6 KRPL pada desa lama (tahun 2014) yaitu di Ds. Tugusumberjo Kec. Peterongan, Ds. Jombok Kec. Ngoro, Ds. Jogoloyo Kec. Sumobito, Ds. Jombok Kec. Ngoro, Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto, Ds. Janti Kec. Jogoroto.
b. Jumlah bantuan uang sebesar @ Rp 15.000.000,- sebanyak 6 kelompok pada desa baru yaitu di Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto, Ds. Sugihwaras Kec. Ngoro, Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, Ds. Curahmalang Kec. Sumobito, Ds. Pesanggrahan Kec. Gudo, Ds. Denanyar Kec. Jombang, Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, Ds. Randuwatang Kec. Kudu. 2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Implementasi kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan berupa: a. Penilaian Dinamika kelompok dan pengembangan usaha b. Pertemuan Tim Pangan Desa c. Pertemuan pendamping dengan koordinasi pendamping d. Pelatihan teknis e. Pertemuan evaluasi f. Monitoring dan evaluasi Lokasi kegiatan pada kelompok afinitas di Desa Genengan Jasem Kec. Kabuh. 3. Penanganan Krisis dan Kerawanan Pangan Implementasi dari kegiatan ini adalah pertemuan dan analisis data SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) di Desa Genenganjasem Kec. Kabuh. Keberhasilan kinerja urusan Ketahanan Pangan tahun 2015 juga ditunjukkan dalam beberapa prestasi atau penghargaan antara lain : 1. Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara Tingkat Nasional a. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Tk.Nasional diberikan kepada Kelompok Lumbung Sumber Makmur Ds. Manduro Kec. Kabuh
174
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
b. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Tk. Nasional diberikan kepada Kelompok Usaha Kreatif Mandiri "99" Ds. Japanan Kec.Mojowarno 2. Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Timur a. Lomba Cipta Menu dalam rangka Hari Pangan Sedunia kategori Pengembangan Sayuran dan Buah meraih Juara II b. 2. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan diberikan kepada Kelompok Lumbung Sumber Makmur Ds. Manduro Kec. Kabuh c. 3. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan diberikan kepada Kelompok Usaha Kreatif Mandiri "99" Ds. Japanan Kec.Mojowarno 3. Penghargaan Tingkat Bakorwil Bojonegoro Lomba Festival Makanan Khas Kuliner meraih Juara II 21.
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri tentang program – program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan, pembinaan/arahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan dalam rangka menjalankan amanat RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 misi ke 3 (tiga) yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing” yang bertujuan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa, yang diarahkan pada pencapaian sasaran meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan indikator sasaran adalah pembentukan dan pengembangan BUMDes. Target yang ditetapkan adalah 302
mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi pengembangan BUMDes dan telah terealisasi keseluruhannya. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut: 1) Program Pembentukan/Pengembangan BUMdes Program ini dilaksanakan dalam rangka mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes dengan memberikan fasilitasi pembentukan BUMDes di desa dengan anggaran sebesar Rp. 56.865.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 56.865.000,00 atau 100%. Hasil dari program ini 302 desa telah membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa. 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Program ini dilaksanakan untuk memberikan fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dan pendampingan program Jalin Matra dengan anggaran sebesar Rp. 139.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 138.640.000,00 atau 99,31%. Target dari program ini adalah: meningkatnya persentase LKM yang mendapat pelatihan menjadi sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% , meningkatnya persentase LKM yang mendapatkan bantuan permodalan menjadi 100% dan terealisasi sebesar 100% jika dibandingan dengan tahun 2014 capaian kinerja yang dicapai adalah sama. 3) Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Program ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan gelar produk Teknologi Tepat Guna (TTG), peningkatan kapasitas kader Posyandu dan kader PKK, peningkatan kapasitas LPMD, pemberdayaan kluster ekonomi, pelatihan penyusunan dan pengolahan data Profil Desa/Kelurahan serta Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PKM) dengan anggaran sebesar Rp. 423.545.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 379.44.1250,00 atau 89,59%. Target yang ditetapkan untuk program ini adalah: Pengurus LPMD yang terlatih sebanyak 80% dan terealisasi sebesar 100% . Jumlah posyandu aktif sebesar 80% dan realisasinya mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 capaian kinerjanya adalah sama. Selain dalam rangka menjalankan misi ke 3 (tiga) RPJMD Kabupaten Jombang, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga 176
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
diselenggarakan untuk mendukung misi ke 5 (lima) yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa, yang diarahkan pada pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan indikator sasaran adalah peningkatan indeks kepuasan masyarakat desa terhadap pelayanan Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan suvey Indeks Kepuasan Masyarakat Desa terhadap pelayanan Pemdes yang dilakukan terhadap 100 desa indeks yang diperoleh adalah sebesar 86,33. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa program, yaitu : 1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program ini dilaksanakan melalui pelatihan aparatur pemerintahan desa, fasilitasi pengisian perangkat desa, fasilitasi bantuan keuangan untuk pemberian (TPAPD), serta fasilitasi bantuan keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), survei Indeks Kepuasan Masyarakat Desa terhadap pelayanan pemdes, Fasilitasi untuk Dana Desa dan Fasilitasi Pemilihan Pilkades dengan anggaran sebesar Rp. 1.664.865.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.638.373.900,00 atau 98,41%. Hasil dari program ini adalah meningkatnya prosentase aparatur desa yang terlatih menjadi sebesar 80% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sama dengan capaian kinerja pada tahun 2014. 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program ini dilaksanakan melalui fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD), fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD Integrasi), Lomba Desa, fasilitasi penataan pasar desa, pengamanan tanggul sungai brantas berbasis partisipatif, fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), serta penyelenggaraan dialog pembangunan desa dengan anggaran sebesar Rp. 542.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 491.038.700,00 atau 90,47%. Hasil dari program ini adalah seluruh desa telah menetapkan RPJMDes dan RKPDes sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Pencapaian kinerja pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selain didukung oleh program dan kegiatan melalui belanja langsung dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga didukung melalui belanja tidak langsung berupa : 1. Belanja Bantuan Keuangan ADD sebesar Rp. 116.964.431.054,terealisasi semua atau 100 % , 2. Belanja bantuan Keuangan Kompensasi Sekdes Rp.113.000.000,- terealisasi semua atau 100 %,
sebesar
3. Belanja Bantuan Keuangan Pengadaan Perangkat Rp.399.000.000,- terealisasi Rp.251.100.000,- atau 63 %,
sebesar
4. Belanja Bantuan Keuangan Posyandu sebesar Rp. 2.449.850.000,terealisasi Rp.2.436.350.000,- atau 99 %, 5. Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) sebesar Rp.85.437.433.000,terealisasi semua atau 100 %. 22.
URUSAN STATISTIK Penyediaan data Statistik Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan melalui tahapan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melalui kegiatan pengumpulan data/ survey, pengolahan data, penyajian data dan analisis data yang dapat memberikan informasi tentang suatu masalah atau gejala. Penyediaan Data yang lengkap, obyektif dan terpercaya sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan sebagaimana amanat dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Seiring dengan misi ke 5 (lima) Kabupaten Jombang “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih” dengan tujuan Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, pelaksanaan urusan Statistik Kabupaten Jombang diarahkan pada pencapaian sasaran “Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi”. Urusan statistik tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.825,148,150 dan telah terealisasi sebesar Rp.743,985,725.00 atau 90.16 %. Sebagai upaya dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi tersebut, dilaksanakan melalui program
178
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan hasil capaian sebagai berikut : 1. Tersusunnya buku dokumen Data Dan Informasi Sektoral Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebanyak 85 buku; 2. Tersusunnya buku dokumen Data Dan Informasi Sektoral Kecamatan seKabupaten Jombang Tahun 2015 sebanyak 84 buku 3. Tersusunnya buku dokumen Data Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebanyak 75 buku; 4. Tersusunnya buku dokumen Data Makro Ekonomi Daerah /PDRB Kecamatan Se- Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebanyak 42 buku; 5. Tersusunnya buku dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebanyak 35 buku; 6. Tersusunnya buku dokumen Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebanyak 20 buku; 7. Tersusunnya buku dokumen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebanyak 25 buku; 8. Tersusunnya buku dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang sebanyak 30 buku. 9. Penyusunan dokumen Data Inflasi Daerah Kabupaten Jombang dengan hasil dokumen laporan inflasi bulanan(MOM), semester dan tahunan (YOY) dalam bentuk 2 buku dokumen inflasi semester dan 2 buku dokumen inflasi Tahunan. Dalam pencapaian target sasaran “Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi” pada penyelenggaraan urusan Statistik dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia, dari target sebesar 90% telah tercapai 100%. Penerbitan dokumen statistik daerah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan data statistik yang akurat dan up to date guna mendukung sistem perencanaan daerah yang baik dan tepat sasaran. Data statistik yang dimaksud adalah data yang relevan dengan kebutuhan perencanaan sekaligus mampu mendukung pengukuran hasil kinerja di setiap satuan kerja perangkat daerah. Secara keseluruhan dokumen tersebut disampaikan sebagai alat penilai hasil pembangunan, juga berfungsi sebagai dasar perencanaan
daerah baik yang bersifat makro maupun sektoral. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, seluruh dokumen tersebut telah selesai seluruhnya disusun dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat terhadap kebijakan-Kebijakan dan program-program pembangunan yang sudah maupun akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jombang. Keberhasilan capaian target sasaran ini tidak terlepas dari dukungan dana APBD yang berkesinambungan dan hubungan kerja sama teknis dengan SKPD, Instansi vertikal khususnya Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Jombang serta pihak ketiga.
23.
URUSAN KEARSIPAN Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan keselamatan dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arah Kebijakan Kearsipan yaitu pengelolaan arsip yang terprogram dan mandiri diharapkan akan terwujud optimalisasi dalam penatausahaan, perlindungan, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel, efektif dan efisien. Urusan Kearsipan diselenggarakan sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus benar melalui penanganan arsip yang dilaksanakan oleh Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan. Urusan Kearsipan dilaksanakan dalam rangka menjalankan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2018 misi yang ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan tujuan menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang professional, dan diarahkan pada pencapaian sasaran : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, dengan indikator sasaran meningkatnya jumlah instansi yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku. Target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2015 sebanyak 111 instansi telah menerapkan tata kelola kearsipan secara baku sesuai standar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012
180
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
tentang Tata Naskah Dinas,sedangkan realisasinya sebanyak 110 instansi yang terdiri dari 63 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 47 Desa se Kabupaten Jombang. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program, yaitu :
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program ini dilaksanakan melalui pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip berupa boks arsip, mesin penghancur kertas, rak arsip, yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Jombang serta melakukan pembinaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi) kepada arsiparis (pengelola arsip) terutama di desa dengan anggaran sebesar Rp.183,790,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 175,500,000,- atau 95.49%. Target dari program ini adalah:
24.
-
Meningkatnya jumlah instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku sesuai Standar Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas sebanyak 111 instansi dan realisasinya sebanyak 110 instansi, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang realisasinya sebanyak 84 instansi yang terdiri dari 63 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 21 Desa se Kabupaten Jombang.
-
Meningkatnya persentase sarana prasarana kearsipan dalam kondisi baik menjadi sebesar 10% dan realisasinya 7 SKPD (11,11%) telah mempunyai sarana prasarana kearsipan dalam kondisi baik.
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyampaian informasi secara cepat dan akurat melalui media komunikasi yang efektif oleh pemerintah kepada masyarakat akan menimbulkan sebuah trust atau kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Kondisi ini merupakan modal utama bagi terwujudnya sebuah organisasi yang professional di abad digital ini. Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah otonom berusaha tetap eksis di era otonomi daerah ini dengan memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan komunikasi dan informatika. Melalui kebijakan ini diharapkan akan memunculkan komunikasi dua arah
antara pemerintah dan masyarakat yang muaranya adalah suksesnya program pembangunan secara menyeluruh. Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Jombang laksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan serta Bagian Humas Sekretariat Daerah Jombang.. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dalam rangka menjalankan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2019 ke 5 (lima), yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan tujuan menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang professional, yang diarahkan pada pencapaian sasaran Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dengan indikator: Meningkatnya prosentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan yang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 81% dapat terealisasi sebesar 78.19 %, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 75,2% dapat terealisasi sebesar 73% sehingga terjadi peningkatan sebesar 5% Untuk mencapai terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program : 1) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Dalam rangka mendukung kegiatan dokumentasi khususnya kegiatan– kegiatan yang dilaksanakan Pimpinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bagian Humas mendokumentasikan kegiatan baik berupa foto maupun visualisasi. Foto dan hasil visualisasi itu juga digunakan untuk mendukung kegiatan pemberitaan di media massa. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dilakukan melalui siaran radio dan penerbitan majalah MASSA dengan anggaran sebesar Rp. 1,503,400,000,- dan terealisasi sebesar Rp.1,175,571,560 ,- atau 78,19%. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan yang ditargetkan sebesar 81% dan terealisasi sebesar 78,19% sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,5%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 menurun sebesar 19,19% dari realisasi sebesar 97,38%, ini dikarenakan pada tahun 2015 kegiatan yang dilaksanakan lebih sedikit dari tahun sebelumnya hanya terkait event-event tertentu saja sedangkan anggaran yang ada sangat besar.
182
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
2) Program kerjasama informasi dan media masa Program ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi terhadap layanan publik, yang secara makro diarahkan pada penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui sambutan kepala daerah, penyampaian informasi melalui media massa maupun peningkatan kerjasama dengan media massa berupa kerjasama penyebarluasan informasi penyuluhan masyarakat dengan media cetak dengan anggaran sebesar Rp. 1,280,000,000,- dan realisasi sebesar Rp.1,165,595,652,- atau 91,06%. Hasil dari program ini adalah meningkatnya jumlah kerjasama informasi dengan media massa dengan target sebanyak 12 media dan terealisasi sebanyak 9 media, sama dengan realisasi pada tahun 2014. Disamping mendukung misi ke 5 (lima) RPJMD, Urusan Komunikasi dan Informatika juga dilaksanakan dalam rangka menjalankan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2019 ke 4 (empat), yaitu “Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan” dengan tujuan mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel, yang diarahkan pada pencapaian sasaran terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal, yang dilaksanakan melalui program berikut : 1) Program Pengembangan komunikasi dan informatika Dalam rangka penyelenggaraan program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp.296,714,000.dan dapat terealisasi sebesar Rp.166,795,369,- atau 56,21%, adapun output dari program ini adalah untuk Pengembangan Komunikasi Sosial dan Diseminasi, Informasi Nasional Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 Dalam rangka penyelenggaraan program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp.215.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.164.267.000,- atau 76,4%. Ini dikarenakan kegiatan baru pelimpahan dari Dinas Perhubungan dengan kelebihan anggaran sehingga sasaran dan tujuannya masih belum tercapai dengan maksimal, selain itu data jasa titipan di Kabupaten Jombang relatif sedikit . Hasil dari Program ini adalah : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk yang ditargetkan sebanyak 1 kelompok, dapat terealisasi sebanyak 2 KIM,
di Desa Mojotrisno Kecamatan Plumbongambang Kecamatan Gudo.
Mojoagung
dan
Desa
Dokumen Data eksisting menara telekomunkasi yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen, dapat terealisasi sebanyak 1 dokumen dan software penataan menara telekomunikasi. 25.
URUSAN PERPUSTAKAAN Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat, diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar sebagai garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang terinformasi (well-informed), kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional, Urusan perpustakaan diarahkan pada pengembangan perpustakaan daerah dalam rangka menumbuhkan minat baca di kalangan generasi muda. Urusan perpustakaan di Kabupaten Jombang laksanakan oleh Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan, dan dilaksanakan dalam rangka menjalankan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2018 misi yang ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau” dengan tujuan : meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat, yang diarahkan pada pencapaian sasaran meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan milik pemkab dengan target sebanyak 83.730 pengunjung dapat terealisasi sebanyak 98.109 pengunjung atau dengan capaian kinerja 117,17%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 10.790 pengunjung dari jumlah pengunjung yang terealisasi sebanyak 87.319 pengunjung. Untuk mendukung terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut 1) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, penyelenggaraan koordinasi
184
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
pengembangan budaya baca, serta publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca dengan anggaran sebesar Rp. 776,015,100,- dan terealisasi sebesar Rp. 597,686,950 - atau 77.02 % dengan Hasil dari pelaksanaan program tersebut adalah :
Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah yang ditargetkan mencapai 83.730 orang dan terealisasi sebanyak 98.109 pengunjung yakni tercapai 117%, jika dibandingkan tahun 2014 meningkat sebanyak 10.790 pengunjung dari realisasi sebanyak 87.319 pengunjung.
Meningkatnya jumlah judul buku perpustakaan daerah menjadi yang ditargetkan sebanyak 13.180 buku, dan realisasinya sampai dengan akhir tahun 2015 perpustakaan telah mempunyai sebanyak 14.628 judul buku, yakni tercapai sebesar 110%, meningkat sebanyak 2.198 judul buku, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang telah mempunyai sebanyak 12.430 judul buku
Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan daerah dengan target sebanyak 30.775 eksemplar dan terealisasi sebanyak 29.514 eksemplar yakni tercapai sebesar 95,90% Jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penambahan sebanyak 4.739 eksemplar dari realisasi sebelumnya sebanyak 24.775 eksemplar.
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN Urusan Pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak 8 urusan. 26.
URUSAN PERTANIAN Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mendorong partisipasi petani dan masyarakat agar mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya secara profesional, efisien serta berdayaguna dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi secara tepat dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Produk yang berdaya saing tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Arah kebijakan umum Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2015 – 2019 terkait pelaksanaan urusan pertanian yaitu dalam rangka mendukung agenda ke-6 dari Nawa Cita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan agenda ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi domestic dengan sasaran: A. Peningkatan Agroindustri Sasaran prioritas peningkatan agroindustry adalah: (a) Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, (b) Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan (c) Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan, (d) meningkatkan neraca perdagangan (ekspor impor) komoditi pertanian, serta (e) meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP). Untuk mencapai sasaran tersebut dicapai melalui arah kebijakan yang difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian B. Peningkatan Kedaulatan Pangan Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: a.
186
Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. c.
Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan. e.
Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
f.
Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi: a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah. b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan. c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan. e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan. Adapun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ada Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan 2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian 4. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit 5. Penguatan kelembagaan petani 6. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian 7. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi 8. Penguatan jaringan pasar produk pertanian Kebijakan urusan pertanian Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain : 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) 2. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) 3. Meningkatnya akses petani terhadap factor produksi, teknologi informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur, pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian; Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Perikanan, sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten 188
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Jombang tahun 2014-2018, diselenggarakan dalam rangka pencapaian misi ke 3 (tiga) “Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berdaya saing dan merata” dengan tujuan menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain : A. Sasaran Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah, dengan indikator kinerja sasaran tahun 2015: a) Tercapainya peningkatan Produksi : Padi dengan target produksi 436.207 ton dapat terealisasi sebesar 450.655 ton atau 103% dari target dan jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 431.175 ton maka mengalami peningkatan sebesar 4% . Jagung dengan target produksi 205.326 ton dapat terealisasi sebesar 211.164 ton atau sebesar 103% dari target dan jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 233.448 ton maka mengalami penurunan sebesar 10% disebabkan menurunnya luas tanam diikuti menurunnya produktivitas. Kedelai dengan target produksi 8.424 ton dapat terealisasi sebesar 9.747 ton atau sebesar 115% dari target dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 10.822 ton maka mengalami penurunan sebesar 11% disebabkan menurunnya produktivitas Tebu dengan target produksi 961.446 ton dapat terealisasi sebesar 995.438,71 ton atau sebesar 104% dari dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 962.481,45 ton maka mengalami peningkatan sebesar 3%. Tembakau dengan target produksi daun basah 52.142,72 ton dapat terealisasi 58.742,56 ton atau sebesar 113% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 57.194 ton maka mengalami peningkatan sebesar 3%. Kopi dengan target produksi ose kering 520 ton dapat terealisasi sebesar 716,09 ton atau sebesar 138% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 713,45 ton maka mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Cengkeh dengan target produksi bunga kering 842,4 ton dapat terealisasi sebesar 720 atau 85% dari target, dan jika
dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 763,16 ton maka mengalami penurunan sebesar 6%, karena serangan hama penyakit, dan pohon yang tua dilakukan penebangan (peremajaan). Kakao dengan target produksi 153,64 ton ose kering terealisasi sebesar 206 ton atau sebesar 134% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 131,4 ton maka mengalami peningkatan sebesar 57%. Daging dengan target produksi 17.951 ton terealisasi sebesar 18.345 ton atau 102% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 17.863,22 ton maka mengalami peningkatan sebesar 3%. Telur dengan target produksi 13.712 ton terealisasi sebesar 12.523 ton atau 91% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 14.776,22 ton maka mengalami penurunan sebesar 15%. Susu dengan target produksi 6.708 ton terealisasi sebesar 8.279 ton atau 123% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 8.666,55 ton maka mengalami penurunan sebesar 4%. Populasi ternak ruminansia dengan target 291.934 ekor terealisasi sebesar 279.766 ekor atau 96% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 271.855 ekor maka mengalami peningkatan sebesar 3%. Populasi unggas dengan target 8.499.000 ekor terealisasi sebesar 9.979.056 ekor atau 117% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 7.940.652 ekor maka mengalami peningkatan sebesar 26%. b) Tercapainya produktivitas Padi dengan target produktivitas 59 kw/ha terealisasi sebesar 60,58 kw/ha atau sebesar 102% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 62,40 kw/ha maka mengalami penurunan sebesar 3% karena kemarau panjang yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
190
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Jagung dengan target produktivitas 70,5 kw/ha terealisasi sebesar 71,49 kw/ha atau sebesar 101% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 76,44 kw/ha maka mengalami penurunan sebesar 6% karena terjadinya kemarau panjang yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kedelai dengan target produktivitas 17 kw/ha terealisasi sebesar 17,04 kw/ha atau sebesar 100% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 18,04 kw/ha maka mengalami penurunan sebesar 6%. Tebu dengan target produktivitas 82.650 kg/ha/th terealisasi sebesar 83.450 kg/ha/th atau 101% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 80.700 kg/ha/th maka mengalami peningkatan sebesar 3%. Tembakau dengan target produktivitas 13.500 kg/ha/th terealisasi sebesar 13.197,61 kg/ha/th daun basah atau sebesar 98% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 12.919 kg/ha/th daun basah maka mengalami peningkatan sebesar 2%. Kopi dengan target produktivitas 635 kg/ha ose kering terealisasi 600,24 kg/ha/th ose kering atau sebesar 95% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 598,03 kg/ha/th ose kering maka mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Kakao dengan target produktivitas 567 kg/ha/th biji kering terealisasi produktivitas sebesar 646,84 kg/ha/th biji kering atau sebesar 114% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 454,67 kg/ha/th biji kering maka mengalami peningkatan sebesar 42%. Cengkeh dengan target produktivitas 418 kg/ha/th bunga kering terealisasi sebesar 391 kg/ha/th atau sebesar 94% dari target, dan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 414,37 kg/ha/th maka mengalami penurunan sebesar 6%, karena hama penyakit dan musim.
Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu: 1) Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan air Tanaman Pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.13.349.975.500,- dan terealisasi sebesar Rp.13.079.180.200,atau 97.97 %. Realisasi indikator kinerja program adalah Tercapainya Indeks pertanaman dengan target 215 terealisasi sebesar 201,20 atau 93,58% dari target. Output dari program ini adalah : pembangunan Jaringan Irigasi Desa di 21 Desa pada 9 kecamatan sepanjang 2.997,57 m dan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di 111 desa pada 17 kecamatan sepanjang 28.606,21 m. 2) Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.8.484.202.775,- dan terealisasi sebesar Rp.7.965.672.300,- atau 93,89 %. Realisasi indicator kinerja program adalah Tercapainya peningkatan jalan usaha tani dalam kondisi baik dengan target 2,76% terealisasi 9,52% atau 345% dari target. Output dari penyelenggaraan program ini adalah Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian di 83 Desa pada 15 kecamatan, dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian di 2 desa pada 2 kecamatan. 3) Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.5.221.905.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.118.961.000,- atau 98,03%. Realisasi indikator kinerja program tercapainya Indeks pertanaman dengan target 215 dapat terealisasi sebesar 200,69 atau 93% dari target. Dengan output Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
192
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Desa di 5 desa pada 5 kecamatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tadi di 46 desa pada 17 kecamatan. 4) Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Dam Parit Pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.836.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.812.659.000,- atau 97,21 %. Realisasi indikator kinerja program terbangunnya dam parit sebanyak 8 unit dapat terealisasi 100% dari target dengan 0utput program Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit di 8 Desa pada 4 kecamatan sebanyak 8 unit. 5) Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.386.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.152.920.000,- atau 39,59 % karena dana untuk legalitas HIPPA agar kelompok memiliki Badan Hukum tidak terserap karena kelompok telah mendaftar dan mengajukan sendiri-sendiri. Realisasi indikator kinerja program meningkatnya jumlah kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif 21 kecamatan dengan target 21 lembaga dapat terealisasi 100% dari target, dengan Output program yaitu Terlaksananya Pembinaan Dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); Terwujudnya P3A yang mampu melaksanakan perencanaan dan mengelola irigasi secara partisipatif; Terwujudnya kemampuan anggota P3A dalam pemanfaatan air irigasi secara efektif dan efisien. 6) Program peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.275.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.273.075.000,- atau 99,30 %. Realisasi indikator kinerja program Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1% dengan taget sebesar 40 Ha naik 0,25% terealisasi sebesar 40 Ha naik 0,14% atau 56% dari taget. Hal ini disebabkan belum optimalnya gerakan petani memanfaatkan bahan organik ke
lahannya sehingga BO pada tahun 2014 sebesar 1,4% hanya naik menjadi 1,42% Output dari program ini adalah Terlaksananya Reklamasi Lahan 10 ha; Terlaksananya Gerakan Pengembalian Limbah Pertanian 5000 ha; Terlaksananya Gerakan Penanaman Tanaman Sebagai Pupuk Hijau 100ha; serta Terlaksananya pembangunan pagupon dan peningkatan populasi burung hantu 10 unit; Terlaksananya gerakan pelepasan agens hayati 5000 ha. 7) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.2.570.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2,442,425,743.00 atau 95.04 %. Realisasi indikator kinerja program tercapainya produktivitas : - Padi dengan target produktivitas 59 kw/ha terealisasi sebesar 60,58 kw/ha atau sebesar 102,68% dari target. - Jagung dengan target produktivitas 70,5 kw/ha terealisasi sebesar 71,80 kw/ha atau sebesar 101,84% dari target. - Kedelai dengan target produktivitas 17 kw/ha terealisasi sebesar 17,16 kw/ha atau sebesar 100,94% dari target. Output dari penyelenggaraan program ini adalah terlaksananya penerapan teknologi pertanian tepat guna dalam bentuk laboratorium lapangan; Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna; Terlaksananya gerakan massal penerapan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan; Terlaksananya gerakan massal penerapan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan; Terlaksananya pelatihan petugas laboratorium; terlaksananya Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Spesifik; dan Tersedianya bahan dan peralatan laboratorium pertanian. 8) Program Pengelolaan Lahan Tanaman Perkebunan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.852,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp.839,222,700.00 atau 98.50 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi tercapainya peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik di 194
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
kawasan perkebunan dengan target 3.262 km terealisasi 2.838 km atau 87% dengan output Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan produksi di 11 Desa pada 8 kecamatan, sepanjang 2.838 m. 9) Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Perkebunan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.59,400,000.00 dan terealisasi sebesar Rp.58,236,500.00 atau 98.04 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi: Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun dengan target 137 m terealisasi 130,40 m atau 95,18% dari target dengan output Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa di Desa Kedung Losari, Kec. Tembelang. 10) Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan air Tanaman Perkebunan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.3.013.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.959.511.000,- atau 98,20 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi : Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun dengan target 2.542 m terealisasi 2.312,352 m atau 91% dari target dengan Output adalah: Pembangunan Jaringan Irigasi Desa di lokasi tanaman perkebunan di 16 desa pada 10 kecamatan sepanjang 1.234,05 m dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di lokasi tanaman perkebunan di 29 desa pada 15 kecamatan, sepanjang 1.078,3 m. 11) Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Sumur Dangkal Pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.9.514.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.068.035.900,- atau 95,30 %. Realisasi indikator kinerja program tercapainya peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal) dengan target 13 unit dapat terealisasi 100 unit atau 769% karena adanya tambahan anggaran dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi dan DAK Bidang Pertanian sehingga jumlah sumur dangkal yang dibangun dapat diperbanyak.
Output dari penyelenggaraan program ini adalah Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal di 97 Desa pada 20 kecamatan sebanyak 114 unit. 12) Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Sumur Dangkal Perkebunan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.102.877.000,- atau 97,98 %. Realisasi indikator kinerja program terbangunnya sumur dangkal dengan target 4 unit dapat terealisasi 100% dari target, dengan output Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal 4 desa pada 4 kecamatan masing-masing 1 unit. 13) Program peningkatan produksi pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.4.205.055.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.967.509.426,- atau 94,35 %. Realisasi indikator kinerja program adalah tercapainya produksi pertanian tanaman pangan : Padi dengan target produksi 436.207 ton dapat terealisasi sebesar 450.655 ton atau sebesar 103% dari target. Jagung dengan target produksi 205.326 ton terealisasi sebesar 211.164 ton atau sebesar 103% dari target. Kedelai dengan target produksi 8.424 ton terealisasi sebesar 9.747 ton atau sebesar 115,70% dari target. Output dari penyelenggaraan program ini adalah Terlaksananya Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian di P4S; Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Produksi Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi; Terlaksananya diseminasi dan apresiasi teknologi dan hasil produksi pertanian; Terlaksananya pelatihan pemanfaatan pekarangan dan pemberian bantuan Benih dan Bibit hortikultura; Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT); Terlaksananya Pembinaan Program WISMP; Terlaksananya pemberian bantuan Bibit Komoditas Unggulan Daerah, Alat Mesin (Alsinstan) Pertanian,
196
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
serta Bahan Dan Peralatan Pengendalian OPT; Terselenggaranya Pengumpulan Dan Analisa Data Statistik Pertanian; Terwujudnya Kawasan Penerapan Teknologi Agroekosistem Spesifik Lokasi Tanaman Pangan; serta Terlaksananya program WISMP. 14) Program peningkatan produksi perkebunan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.399.883.900,- dan terealisasi sebesar Rp.299.654.900,- atau 74,94 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi peningkatan produksi: Tebu dengan target produksi 961.446 ton realisasi produksi sebesar 995.438,71 ton atau sebesar 104% dari target. Tembakau dengan target produksi daun basah 52.142,72 ton terealisasi 58.742,56 ton atau sebesar 113% dari target. Kopi dengan target produksi ose kering 520 ton terealisasi sebesar 716,09 ton atau sebesar 138% dari target. Cengkeh dengan target produksi bunga kering 842,4 ton terealisasi sebesar 720 atau 85% dari target. Kakao dengan target produksi 153,64 ton ose kering terealisasi sebesar 206 ton atau sebesar 134%. Output dari penyelenggaraan program ini adalah Pengembangan bibit unggul perkebunan; Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT serta Pengembangan Infrastruktur pengelolaan lahan dan air perkebunan rakyat 15) Program peningkatan kualitas bahan baku Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.5.498.994.982,- dan terealisasi sebesar Rp.4.879.921.900,atau 88,74 %. Realisasi indikator kinerja program tercapainya peningkatan produktivitas tembakau yang berkualitas dengan target produktivitas 13.500 kg/ha/th terealisasi sebesar 13.197,61 kg/ha/th daun basah atau sebesar 98% dengan output terselenggaranya pelatihan dan penyediaan sarana prasarana budidaya tembakau melalui kegiatan Standarisasi Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
Penyediaan sarana prasarana penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (tembakau) serta peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau. 16) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perkebunan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.961.502.750,- dan terealisasi sebesar Rp.656.522.550,- atau 68,28 %. Realisasi indikator kinerja program tercapainya jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh dengan target 150 petani dapat terealisasi 100% dari target dengan output adalah Pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha tani Cengkeh bagi masyarakat serta bantuan sarana prasarana budidaya cengkeh untuk penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi penggangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 17) Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.1.048.986.600 dan terealisasi sebesar Rp.28. 412.000 atau 2,71 %, karena gagal lelang yang disebabkan oleh tidak adanya penawaran. Realisasi indikator kinerja program meliputi Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan :
198
Tebu dengan target produktivitas 82.650 kg/ha/th terealisasi sebesar 83.450 kg/ha/th atau 101% dari target.
Tembakau dengan target produktivitas 13.500 kg/ha/th terealisasi sebesar 13.197,61 kg/ha/th daun basah atau sebesar 98%.
Kopi dengan target produktivitas 635 kg/ha ose kering terealisasi 600,24 kg/ha/th ose kering atau sebesar 95%.
Kakao dengan target produktivitas 567 kg/ha/th biji kering terealisasi produktivitas sebesar 646,84 kg/ha/th biji kering atau sebesar 114%.
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Cengkeh dengan target produktivitas 418 kg/ha/th bunga kering terealisasi sebesar 391 kg/ha/th atau sebesar 94%.
Output dari penyelenggaraan program ini adalah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi perkebunan Tepat Guna. 18) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.304.804.000,- dan terealisasi sebesar Rp.269,447,591.00 atau 88,40 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi : Angka kejadian penyakit ternak dengan target sebesar 25% dapat terealisasi sebesar 13% atau 192% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 25% maka mengalami kenaikan sebesar 48%. Output dari penyelenggaraan program ini adalah pendataan masalah peternakan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak melalui vaksinasi dan pelayanan kesehatan hewan terpadu serta pengawasan perdagangan produk asal hewan mulai dari proses pemotongan di RPH sampai dengan di lokasi pemasaran (pasar dan kios). 19) Program peningkatan produksi hasil peternakan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.2.213.083.700,- dan terealisasi sebesar Rp 1.309.261.350,- atau 59,16 % Realisasi indikator kinerja program meliputi tercapainya:
Produksi Daging dengan target produksi 17.951 ton dapat terealisasi sebesar 18.345 ton atau 102% dari target.
Produksi telur dengan target produksi 13.712 ton dapat terealisasi sebesar 12.523 ton atau 91% dari target.
Produksi susu dengan target produksi 6.708 ton terealisasi sebesar 8.279 ton atau 123% dari target.
Populasi ternak ruminansia dengan target 291.934 ekor terealisasi sebesar 279.766 ekor atau 96% dari target.
Populasi unggas dengan target 8.499.000 ekor terealisasi sebesar 9.979.056 ekor atau 117% dari target.
Output dari penyelenggaraan program ini adalah
Terlaksanya pengadaan pakan 46.379 kg, ayam 840 ekor dan obat-obatan 1 paket untuk pembibitan ternak ayam buras di CDC Desa Keras Kecamatan Diwek.
Terlaksananya pelatihan/bimtek budidaya ternak kambing/ domba dan pemberian bantuan/hibah ternak kambing/domba sebanyak 267 ekor terdiri 89 ekor jantan dan 178 ekor betina, bantuan pakan 4.005 kg dan pembangunan/rehabilitasi kandang 89 pkt;
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi tempat penampungan susu dan penyediaan sarana pendukungnya berupa pengadaan Cooling unit sebanyak 3 unit
Terlaksananya pengawasan mutu pakan sebanyak 20 kl, pengujian bahan pakan 8 sample dan pengujian pakan 6 sample;
Terlaksananya pelatihan/bimtek 4 kl dan monitoring evaluasi perkembangan ternak yang telah didistribusikan kepada masyarakat;
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna berupa chooper 4 unit, hand sprayer 1 unit, itik : 230 ekor, Kambing/domba : 172 ek
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak berupa pembangunan gudang pakan 1 paket, pembangunan kandang ayam 1 paket serta pengawasan mutu ternak 12 kl
20) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.650.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.288.248.800,- atau 44,29 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi: Pelayanan IB dengan target 50.000 straw dapat terealisasi 100% dari target dengan output terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi
200
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
peternakan tepat guna serta Fasilitasi Pelayanan kesehatan hewan dan IB di PUSKESWAN. 21) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan dan Perikanan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.563.523.600,- atau 80,50 %. Output dari penyelenggaraan program ini adalah Pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak kambing/domba bagi masyarakat serta bantuan sarana prasarana budidaya ternak kambing/domba untuk penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi penggangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. B. Sasaran Memantapkan kawasan agropolitan, dengan indikator kinerja sasaran tahun 2015: a) Meningkatnya produksi di Kawasan agropolitan :
Padi dengan target produksi 108.712 ton dapat terealisasi sebesar 104.551 ton atau 96% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 92.750 ton maka mengalami peningkatan sebesar 12% .
Jagung dengan target produksi 57.893 ton terealisasi sebesar 63.637 ton atau sebesar 110% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 68.701 ton maka mengalami penurunan sebesar 7% karena menurunnya luas tanam diikuti menurunnya produktivitas.
Kedelai dengan target produksi 445 ton terealisasi sebesar 627 ton atau sebesar 141% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 1.098 ton maka mengalami penurunan sebesar 43%. Hal ini disebabkan karena menurunnya produktivitas.
Cabe dengan target produksi 181 ton terealisasi sebesar 249 ton atau sebesar 138% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 76 ton maka mengalami peningkatan sebesar 328% karena meningkatnya produktivitas.
202
Tomat dengan target produksi 51 ton terealisasi sebesar 57 ton atau sebesar 112% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 77 ton maka mengalami penurunan.
Durian dengan target produksi 5530 ton terealisasi sebesar 5.554 ton atau sebesar 100,43% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 5.607 ton maka mengalami penurunan sebesar 0,95%. Hal ini disebabkan karena pada saat berbunga banyak yang rontok terkena hujan sehingga produktivitas tanaman menurun.
Kopi dengan target produksi ose kering 520 ton dapat terealisasi sebesar 716,09 ton atau 138% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 713,45 ton maka mengalami peningkatan sebesar 0,37%.
Cengkeh dengan target produksi bunga kering 842,4 ton terealisasi sebesar 720 ton atau 85% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 763,46 ton maka mengalami penurunan sebesar 6%, karena serangan hama penyakit/peremajaan
Kakao dengan target produksi 154 ton ose kering terealisasi sebesar 206 ton biji kering atau 134% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 131,40 maka mengalami peningkatan sebesar 57%.
Daging dengan target produksi 3.710 ton terealisasi sebesar 3.212,02 ton atau 86,58% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 2.401,56 ton maka mengalami peningkatan sebesar 33,75%.
Telur dengan target produksi 170 ton terealisasi sebesar 222,05 ton atau 131% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 100,93 ton maka mengalami peningkatan sebesar 120%.
Susu dengan target produksi 6.121 ton terealisasi sebesar 6.900,61 ton atau 113% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 5.574,34 ton maka mengalami peningkatan sebesar 24%.
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Populasi ternak ruminansia dengan target 46.794 ekor terealisasi sebesar 46.437 ekor atau 99% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 44.602 ekor maka mengalami peningkatan sebesar 4%.
Populasi unggas dengan target 1.952.447 ekor terealisasi sebesar 2.670.175 ekor atau 137% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 1.155.012 ekor maka mengalami peningkatan sebesar 131%.
b) Tercapainya produktivitas komoditas di Kawasan Agropolitan Padi dengan target produktivitas 59,5 kw/ha terealisasi sebesar 58,80 kw/ha atau 99% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 60,53 kw/ha maka mengalami penurunan sebesar 4% karena terjadinya kemarau panjang yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jagung dengan target produktivitas 71 kw/ha terealisasi sebesar 75,07 kw/ha atau 106% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 79,10 kw/ha maka mengalami penurunan sebesar 5% karena terjadinya kemarau panjang yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kedelai dengan target produktivitas 17,5 kw/ha terealisasi sebesar 17,22 kw/ha atau 98% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 16,34 kw/ha maka mengalami peningkatan sebesar 5%. Cabe dengan target produktivitas 40,32 kw/ha terealisasi sebesar 46,16 kw/ha atau 114% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 29,15 kw/ha maka mengalami peningkatan sebesar 180,55% disebabkan karena tidak terjadi serangan OPT sehingga pertumbuhan tanaman cukup optimal. Tomat dengan target produktivitas 31,67 kw/ha terealisasi sebesar 30,00 kw/ha atau 95% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 48,13 kw/ha maka mengalami penurunan karena perawatan tanaman kurang baik sehingga pertumbuhan tanaman kurang optimal.
Durian dengan target produktivitas 53,09 kg/pohon terealisasi sebesar 72,75 kg/pohon atau 137% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 79,11 kg/pohon maka mengalami penurunan karena bunga rontok terkena hujan. Kopi dengan target 635 kg/ha/th ose kering terealisasi sebesar 600,24 kg/ha/th atau 95% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 598,03 kg/ha/th maka mengalami peningkatan sebesar 0,001%. Cengkeh dengan target 418 kg/ha/th bunga kering terealisasi sebesar 391 kg/ha/th atau 94% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 414,37 kg/ha/th maka mengalami penurunan sebesar 6%, disebabkan karena serangan hama penyakit. Kakao dengan target 567 kg/ha/th biji kering terealisasi sebesar 646,84 kg/ha/th atau 114% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 454,67 kg/ha/th biji kering maka mengalami peningkatan sebesar 42%. Selanjutnya untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas di Kawasan agropolitan tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.199.898.000,- atau 95,19 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi : a. Tercapainya produksi komoditas tanaman pangan di kawasan agropolitan : Padi dengan target produksi 108.712 ton terealisasi sebesar 104.551 ton atau 96,17 % dari target. Jagung dengan target produksi 57.893 ton terealisasi sebesar 63.637 ton atau 109,9% dari target.
204
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Kedelai dengan target produksi 445 ton terealisasi sebesar 627 ton atau 140% dari target. b. Tercapainya produktivitas komoditas tanaman pangan di kawasan agropolitan : Padi dengan target produktivitas 59,5 kw/ha terealisasi sebesar 58,8 kw/ha atau 98,8% dari target. Jagung dengan target produktivitas 71 kw/ha terealisasi sebesar 75,07 kw/ha atau 106% dari target. Kedelai dengan target produktivitas 17,5 kw/ha terealisasi sebesar 17,22 kw/ha atau sebesar 98% dari target. Output dari penyelenggaraan program ini adalah terlaksananya gerakan massal penerapan teknologi tepat guna budidaya pangan serta terlaksananya pelatihan manajemen dan teknis bagi pengurus kelembagaan. 2) Program Rehabilitasi Infrastruktur Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.72.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.70.350.000,- atau 97,71 %. Realisasi indikator kinerja program adalah Tercapainya prosentase infrastruktur pertanian yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan agropolitan dengan target 10% terealisasi 0,78% atau 7,8% dari taget karena hanya ada 2 infrastruktur yang diperbaiki sedangkan infrastruktur lainnya kondisinya cukup baik. Output dari penyelenggaraan program ini adalah Rehabilitasi/ Pemeliha-raan Jaringan Irigasi Desa di 2 Desa pada kecamatan Mojowarno. 3) Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.6.354.016.725,- dan terealisasi sebesar Rp.6.187.883.200,- atau 97,38%. Realisasi indikator kinerja program tercapainya peningkatan infrastruktur pertanian di kawasan agropolitan dalam kondisi baik
dengan target 20% terealisasi 21,18% atau 106% dari target dengan output: Pengadaan sarana dan prasarana cluster tanaman pangan Pembangunan Jalan Usaha Tani di wilayah agropolitan sebanyak 11 Desa pada 4 kecamatan. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa di wilayah agropolitan sebanyak 34 Desa pada 4 kecamatan. 4) Program pengembangan hortikultura
kawasan
agropolitan
cluster
Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.255.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.252.160.000,- atau 98,89 %. Realisasi indikator kinerja program adalah : a. Produksi tanaman holtikultura di kawasan agropolitan : 1. Cabe dengan target produksi 181 ton dapat terealisasi sebesar 249 ton atau 138% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 76 ton maka mengalami peningkatan sebesar 328% disebabkan karena meningkatnya produktivitas. 2. Tomat dengan target produksi 51 ton terealisasi sebesar 57 ton atau 112% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 77 ton maka mengalami penurunan karena menurunnya produktivitas. 3. Durian dengan target produksi 5.530 ton terealisasi sebesar 5.554 ton atau 104,34% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 5.607 ton maka mengalami penurunan. b. Produktivitas tanaman holtikultura di kawasan agropolitan : 1. Cabe dengan target produktivitas 40,32 kw/ha terealisasi sebesar 46,16 kw/ha atau 114,46% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 29,15 kw/ha maka mengalami peningkatan disebabkan karena pertumbuhan tanaman kurang baik karena teknik budidaya yang kurang baik. 206
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
2. Tomat dengan target produktivitas 31,67 kw/ha terealisasi sebesar 30 kw/ha atau 94,72% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 48,13 kw/ha maka mengalami penurunan sebesar 37.67% karena bunganya rontok terkena hujan. 3. Durian dengan target produktivitas 53,09 kg/pohon terealisasi sebesar 72,75 kg/pohon atau 137% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 79,11 kg/pohon maka mengalami penurunan sebesar 8%. Output program ini adalah terlaksanya konservasi pohon induk durian bido dan gerakan massal penanaman komoditas unggulan, terlaksa-nanya pelatihan manajemen dan teknis bagi pengurus kelembagaan di wilayah agropolitan tanaman hortikultura, serta terlaksananya pelatihan manajemen dan teknis bagi petugas pembina di wilayah agropolitan tanaman hortikultura 5) Program Pengembangan perkebunan
Kawasan
Agropolitan
cluster
Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.270.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.265,559,000.00 atau 98,36 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi : a. Tercapainya agropolitan
produksi
tanaman
perkebunan
di
Kawasan
1. Kopi dengan target produksi ose kering 520 ton terealisasi sebesar 716,09 ton atau 138% dari target. 2. Cengkeh dengan target produksi bunga kering 842,4 ton terealisasi sebesar 720 ton atau 85% dari target. 3. Kakao dengan target produksi 154 ton ose kering terealisasi sebesar 206 ton biji kering atau 134% dari target. b. Tercapainya Produktivitas komoditas tanaman perkebunan di Kawasan agropolitan 1. Kopi dengan target 635 kg/ha/th ose kering terealisasi sebesar 600,24 kg/ha/th atau sebesar 95% dari target.
2. Cengkeh dengan target 418 kg/ha/th bunga kering terealisasi sebesar 391 kg/ha/th atau 94% dari target. 3. Kakao dengan target 567 kg/ha/th biji kering terealisasi sebesar 646,84 kg/ha/th atau 114% dari target. Output dari penyelenggaraan program ini adalah Pembangunan jalan produksi di 2 Desa pada Kecamatan Mojowarno sepanjang 530 m, Pembangunan Jaringan Irigasi Desa di 2 Desa pada kecamatan Bareng dan Mojowarno sepanjang 235 m, dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di 1 Desa pada Kecamatan Ngoro sepanjang 55 m. 6) Program Pengembangan Peternakan
Kawasan
Agropolitan
Cluster
Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.93.206.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.886.000,- atau 53,52 %. Realisasi indikator kinerja program terwujudnya produksi hasil ternak dan populasi ternak di kawasan agropolitan berupa : 1. Daging dengan target produksi 3.710 ton terealisasi sebesar 3.212,02 ton atau 86,58% dari target. 2. Telur dengan target produksi 170 ton terealisasi sebesar 222,05 ton atau 131% dari target. 3. Susu dengan target produksi 6.121 ton terealisasi sebesar 6.900,61 ton atau 113% dari target. 4. Populasi ternak ruminansia dengan target 46.794 ekor terealisasi sebesar 46.437 ekor atau 99% dari target. 5. Populasi unggas dengan target 1.952.447 ekor terealisasi sebesar 2.670.175 ekor atau 137% dari target. Output dari penyelenggaraan program ini adalah Pengembangan dan penguatan kelembagaan peternakan; Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM peternakan c) Terbangunnya jaringan pemasaran (pola kemitraan) dengan target 4 pola kemitraan yang terbangun dan terealisasi sebesar 3 pola kemitraan atau 75% dari target. Jika dibandingkan dengan
208
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
realisasi capaian tahun 2014 sebesar 1 pola kemitraan maka mengalami peningkatan sebesar 300%. Selanjutnya untuk mencapai sasaran terbangunnya jaringan pemasaran (pola kemitraan) di Kawasan Agropolitan dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.345.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.342.600.000,- atau 99,30 %. Realisasi indikator kinerja program adalah tercapainya jumlah pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian dengan target 4 pola kemitraan terealisasi 3 pola kemitraan atau 75% dari target. Output dari penyelenggaraan program ini adalah terlaksananya fasilitas kerjasama regional/nasional penyediaan hasil produksi pertanian komplementer; terlaksananya pengawasan sistem tunda jual di tingkat Poktan; serta tersedianya informasi kebutuhan pasar atas hasil produksi pertanian. 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.1.154.922.700,- dan terealisasi sebesar Rp.888.660.200,- atau 76,95 %. Realisasi indikator kinerja program adalah tercapainya jumlah kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi peternakan dengan target 5 inti dan 115 plasma terealisasi 100% dari target. Jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 5 inti dan 110 plasma maka mengalami peningkatan sebesar 5% . Output dari penyelenggaraan program ini adalah Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat; Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH); serta Pembangunan/ rehabilitasi/renovasi tempat penampungan susu serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.
C. Sasaran Meningkatkan kesejahteraan petani Sasaran meningkatkan kesejahteraan petani dengan indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dengan target Nilai Tukar Petani sebesar 110,8 terealisasi sebesar 111,97 atau 101% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 107,25 maka mengalami peningkatan sebesar 4,72%. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.375.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.368.887.000,- atau 98,37 %. Realisasi indikator kinerja program tercapainya NTP Subsektor Tanaman Pangan dengan target 110 terealisasi 114,86 atau 104% dari target dengan output terlaksananya pelatihan agribisnis bagi petani dan pelaku usaha, terlaksananya pendampingan PUAP serta terlaksanya pembinaan dan penilaian kelompok tani 2) Program Pengembangan produk hasil agribisnis menjadi bahan jadi atau setengah jadi Program ini telah dilaksanakan dengan oanggaran sebesar Rp.100.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp.99.200.000 ,- atau 99,20 %. Realisasi indikator kinerja program tercapainya produk beras oleh kelompok tani dengan target 500 ton terealisasi 510,3 ton atau 102% dari target dengan output terlaksananya pemberian bantuan alat pengolah hasil panen 2 unit dan terlaksananya fasilitasi prosesing gabah menjadi beras 250 ha 3) Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.375.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.372.229.000,- atau 99,26 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi Rasio penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan :
210
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
pelatihan 1 kali dengan target 30% yaitu 40 orang penyuluh mendapatkan pelatihan 1 kali dari 140 orang penyuluh yang ada dan terealisasi 100% yaitu 140. orang penyuluh mendapatkan pelatihan 1 kali dari 140 orang penyuluh yang ada. Realisasi capaian sebesar 333% dari target. pelatihan 2 kali dengan target 30% yaitu 40 orang penyuluh mendapatkan pelatihan 2 kali dari 140 orang penyuluh yang ada dan terealisasi 100% yaitu 140 orang penyuluh mendapatkan pelatihan 2 kali dari 140 orang penyuluh yang ada. Realisasi capaian sebesar 333% dari target pelatihan 3 kali dengan target 40% yaitu 60 orang penyuluh mendapatkan pelatihan 3 kali dari 140 orang penyuluh yang ada dan terealisasi 100% yaitu 140 orang penyuluh mendapatkan pelatihan 3 kali dari 140 orang penyuluh yang ada. Realisasi capaian sebesar 250% dari target Besarnya capaian kinerja program ini disebabkan karena pelatihan PPL sebelumnya tergantung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian, namun pada tahun 2015 ini Dinas Pertanian mampu menyelenggarakan sendiri pelatihan bagi seluruh PPL. Output dari penyelenggaraan program ini adalah terlaksananya Training of Trainer, lokakarya, seminar bagi PPL; terlaksananya pendampingan dan monev penyusunan program dan rencana kerja PPL serta tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian 4) Program pembinaan lingkungan sosial bidang pertanian Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.2.188.577.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.017.523.000,- atau 92,18 %. Realisasi indikator kinerja program tercapainya NTP sub sektor tanaman holtikultura sebesar 119 terealisasi sebesar 122,80 atau 103% dari taget. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 118,84 maka mengalami peningkatan sebesar 3%, dengan output adalah pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya tanaman hortikultura bagi masyarakat dan bantuan bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya
tanaman hortikultura untuk penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 5) Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.183.073.600,- dan terealisasi sebesar Rp.95.738.600,- atau 52,30 %, karena terjadi kesalahan kode rekening, sehingga penyerapan tidak optimal. Realisasi indikator kinerja program meliputi : Jumlah kelompok binaan yang bermitra, dengan target 2 kelompok dapat terealisasi 100% dari target dan sama dengan realisasi capaian tahun 2014. Jumlah kelompok yang terbina dengan target 6 kelompok lanjut dan 6 kelompok mandiri kelompok dapat terealisasi 5 kelompok lanjut dan 3 kelompok mandiri dari target sama dengan realisasi capaian tahun 2014. Output dari penyelenggaraan program ini adalah Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh perkebunan. 6) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.86.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.47.043.000,- atau 54,38 %. Realisasi indikator kinerja program adalah NTP Subsektor Perkebunan dengan target sebesar 110,8 terealisasi 103,8 atau 94% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 122,93 maka mengalami penurunan sebesar 15,56% dengan output peningkatan kemampuan lembaga petani berupa pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tani perkebunan. 7) Program Pemberdayaan Lapangan
Penyuluh
Peternakan/Perikanan
Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.36.386.500,- dan terealisasi sebesar Rp.29.550.600,- atau 81,21 %.
212
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Realisasi indikator kinerja program tercapainya jumlah kelompok ternak/ikan binaan dengan target 11 kelompok dapat terealisasi 100% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 10 kelompok maka mengalami peningkatan sebesar 10% dengan output peningkatan kapasitas tenaga penyuluh peternakan dan perikanan Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan pertanian juga didukung melalui Belanja Tidak Langsung APBD berupa dana hibah kepada Urusan peternakan dan perikanan sebesar Rp.210.000.000,dengan output berupa : a. Hibah sarana prasarana pengembangan ternak kambing/domba berupa perbaikan kandang, bantuan pakan, obat-obatan/vitamin dan ternak kambing/domba kepada 7 kelompok ternak kambing/domba di kecamatan Tembelang sebanyak 2 kelompok, kecamatan Jombang sebanyak 1 kelompok, kecamatan Megaluh 1 kelompok, kecamatan Kesamben 1 kelompok dan kecamatan Diwek 2 kelompok b. Hibah sarana prasarana pengembangan ternak ayam petelur berupa kandang baterai, ayam siap telur dan pakan kepada 1 kelompok ternak ayam petelur di Kecamatan Kesamben. Selain didukung program hibah dari sumber dana APBD Kabupaten Jombang, capaian indikator kinerja sasaran urusan Pertanian juga dilakukan melalui program kegiatan bersumber dana APBD Provinsi dan APBN antara lain : a.
Sumber dana APBD Provinsi : (i) Peningkatan Produksi Peternakan dengan kegiatan: 1. Vaksinasi Avian Influenza dengan output meningkatkan kekebalan terhadap serangan AI pada ayam dan itik melalui vaksinasi Avian Influenza sebanyak 69.980 dosis. 2. Penyemprotan Desinfektan sebanyak 200 liter untuk menurunkan prevalensi kejadian penyakit unggas sehingga produktivitas ternak meningkat. 3. Vaksinasi Brucella sebanyak 2.495 dosis untuk meningkatkan kekebalan terhadap serangan brucellosis pada sapi perah.
4. Penanggulangan Gangguan Reproduksi berupa pemerikasaan, diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi pada 525 ekor sapi betina produktif yang tidak bunting karena mengalami gangguan reproduksi. 5. Pengembangan Alat Mesin Peternakan (ALSINAK) berupa pembuatan Biogas sebanyak 1 unit. 6. Pemberdayaan Laboratorium dan pengembangan ALSINAK berupa distribusi mini feedmill sebanyak 4 pkt. 7. Pengembangan lahan hijauan pakan ternak berupa distribusi pupuk 15.000 kg, bibit hijauan pakan ternak 105.000 stek, hand traktor 1 unit, kendaraan roda tiga (R3) 1 unit, chooper 1 unit dan pompa air 1 unit. (ii) Peningkatan Produksi Perkebunan dengan kegiatan: 1. Pengembangan Tanaman Kakao dengan output terlaksananya pengembangan kakao rakyat seluas 150 ha melalui pemberian bantuan benih kakao 120.000 batang, polybag 120.000 buah dan pupuk organik 120.000 kg dan anggaran sebesar Rp.147.600.000,-. 2. Rehabilitasi Tanaman Cengkeh dengan output terlaksananya pembibitan cengkeh seluas 100 ha, berupa bantuan benih cengkeh 10.000 biji, polybag 10.000 buah, pupuk organik 2.000 kg, anggaran sebesar Rp.6.800.000,3. Pengembangan Sarana dan Prasarana On Farm dengan output terlaksananya pemberian bantuan alat budidaya komoditi perkebunan, melaui bantuan Chainsaw 2 unit, Power sprayer 3 unit, Gergaji pangkas 50 buah, gunting 50 buah, Pompa air 4 buah , anggaran sebesar Rp.108.500.000,4. Standarisasi Kualitas Bahan Baku dengan output terlaksananya pemberian bantuan sarana budidaya tembakau seluas 350 ha berupa bantuan pupuk NPK 87.500 kg, hand tracktor 1 unit, pompa air 1 unit, cultivator 1 unit. 5. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan melalui kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku dengan output pemberian bantuan sarana panen komoditi
214
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
tembakau berupa widik 750 buah dan alat perajang tembakau 1 unit, anggaran sebesar Rp.61.500.000,(iii) Peningkatan Produksi Pertanian dengan kegiatan: 1. Bantuan alat dan mesin pertanian berupa: a. Handtraktor sebanyak 8 unit didistribusikan kepada 5 poktan di Kecamatan Peterongan, Megaluh, Sumobito dan Gudo, serta 3 Gapoktan di Kecamatan Gudo, Ngoro dan Bandar Kedungmulyo. b. Pompa air sebanyak 5 unit didistribusikan kepada 5 Poktan di Kecamatan Bareng, Plandaan, Bandarkedungmulyo dan Bareng. c. Transplanter sebanyak 4 unit didistribusikan ke 2 Gapoktan Kecamatan Diwek dan Kesamben serta 2 Poktan di Kecamatan Peterongan dan Mojoagung. d. Chopper sebanyak 1 unit diberikan kepada 1 Poktan di Kecamatan Mojowarno 2. Pengembangan Kawasan Hortikultura dengan output: a. Sekolah Lapang GAP (SL-GAP) dan pemberian bantuan Benih Cabe merah 50 sacet, Mulsa Hitam perak 20 rol kepada Gapoktan Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan b. Sekolah Lapang GAP (SL-GAP) dan pemberian bantuan Benih Jahe gajah 2 ton kepada Gapoktan Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam b. Sumber dana APBN : 1. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis, dengan kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter, dengan output terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit parasiter pada 530 sampel dengan hasil yang harapan adanya pertambahan berat badan ternak yang mencapai 0,1 kg per hari, meningkatnya produktivitas dan reproduksi ternak, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan dan kesehatan ternak
Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan dengan output Pelayanan teknis kesehatan hewan dilakukan berdasarkan pelayanan aktif dan pasif serta kegiatan surveillans klinis yang dilakukan di 2 (dua) puskeswan wilayah Ploso dan Ngoro masingmasing sebanyak 200 sampel, pembinaan kelompok yang dilakukan di wilayah Puskeswan Ploso dan Puskeswan Ngoro masing-masing 3 (tiga) kelompok ternak binaan; 2. Penyentakan Birahi dan Inseminasi Buatan serta Penanggulangan dengan kegiatan berupa Penanggulangan Gangguan Reproduksi (APBN-P TA 2015) dengan output terlaksananya pemeriksaan, diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi pada 2.806 sapi betina produktif yang tidak bunting karena mengalami ganguan reproduksi 3. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan, dengan kegiatan berupa : Pengembangan budidaya sapi potong dengan output terlaksananya distribusi sapi PO 20 ekor, obat-obatan 1 paket, pakan 100 kg, dan peralatan rekording 1 paket. Pengembangan budidaya sapi potong (APBNP) dengan output terlaksananya pemberian bantuan bahan pembuatan kandang 2 paket, chooper 2 paket, Mixer pakan 2 paket, dan bibit Hijauan Pakan Ternak 2 paket Pengembangan budidaya kambing (APBNP) dengan output terlaksananya distribusi bantuan sarana prasarana pengembangan ternak kambing 2 paket masing-masing terdiri dari ternak kambing 65 ekor, bahan kandang 1 paket serta obat, pakan dan sarana prasarana pendukung. Penguatan pakan sapi potong penggemukan dengan output terlaksananya distribusi bantuan sarana prasarana penggemukan sapi potong kepada 5 kelompok masing-masing menerima pakan konsentrat 36 ton, chooper 1 unit, timbangan ternak 1 unit dan bibit HPT 1 paket Penanaman dan pengembangan sumber bibit/benih tanaman pakan ternak dengan output terlaksananya distribusi pupuk 15.000 kg, bibit HPT 105.000 stek dan hand traktor, kendaraan
216
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
R3, chooper, pompa air serta pembangunan gudang pakan masing-masing 1 unit 4. Bantuan alat mesin pertanian terdiri: a. RMU 2 unit kepada Gapoktan Jipurapah Kecamatan Plandaan dan Gapoktan Sidokaton Kecamatan Kudu b. Combine Harvester 18 unit untuk didistribusikan kepada Poktan/Gapoktan di kecamatan Perak, Megaluh, Kesamben, Mojoagung, Bareng, Ngoro, Kabuh, Kudu, Jogoroto dan Tembelang masing-masing 1 unit dan Poktan/Gapoktan di kecamatan Jombang, PLandaan, Bandar Kedungmulyo dan Mojowarno masing-masing 2 Poktan/Gapoktan. c. Corn Sheller 6 unit untuk didistribusikan kepada 2 Gapoktan/Poktan di kecamatan Sumobito dan masing-masing 1 Poktan/Gapoktan di kecamatan Gudo, Peterongan, Kabuh, dan plandaan d. Vertical Dryer Jagung 2 unit untuk didistribusikan kepada Poktan/Gapoktan di Kecamatan Gudo dan Mojowarno masingmasing 1 unit. e. Power Tresher Multiguna 5 unit untuk didistribusikan ke Poktan di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Tembelang, Kabuh, Plandaan masing-masing 1 unit. f. Combine Harvester Kecil 8 unit untuk didistribusikan ke Gapoktan/Poktan di kecamatan Perak, Tembelang, Bandar Kedungmulyo, Peterongan, Sumobito, Mojoagung, Kesamben dan Gudo masing-masing 1 unit g. Penggilingan Padi Kecil 2 unit untuk didistribusikan ke Poktan/Gapoktan di Kecamatan dan Peterongan. h. Alat Perontok Kedelai (Soybean Thresher) 2 unit diberikan kepada 2 Poktan di Kecamatan Tembelang.
27.
URUSAN KEHUTANAN Penyelenggaraan urusan kehutanan di Kabupaten Jombang berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup demi tercapainya keseimbangan ekosistem alam dan juga dalam rangka menopang
pencapaian urusan wajib Lingkungan Hidup serta urusan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman bahan pangan lokal selain beras di bawah tegakan tanaman hutan. Beberapa arah kebijakan umum Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 berkaitan dengan pelaksanaan urusan kehutanan antara lain : 1. Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan melalui : a) Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Dan Produk Kayu, b) Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Dan Hasil Hutan Bukan Kayu 2. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS Melalui : a) Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan, b) Peningkatan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati 3. Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kebijakan urusan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya dengan sasaran antara lain : 1) meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi, 2) Meningkatnya sumberdaya air terkonservarsi, 3) meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumber daya air, DAS, dan wilayah pesisir serta laut, 4) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK). Kebijakan urusan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2019, pada misi ke-4 (empat) “Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”. Tujuan yang ingin dicapai antara lain : A. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator: 218
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Penurunan luas lahan kritis dengan indikator kinerja sasaran tahun 2015 tertanganinya luas lahan kritis dengan target 550 ha dapat terealisasi sebesar 716,9 ha atau 130% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebanyak 620 ha maka mengalami peningkatan sebesar 16% . Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1) Program rehabilitasi hutan dan lahan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.515,984,400.00 dan terealisasi sebesar Rp 482,502,000.00 atau 93.51 %. Realisasi indikator kinerja program adalah tertanganinya luas lahan kritis dengan target 550 ha terealisasi sebesar 716,9 ha atau 130% dari target dengan output pembuatan Bibit/Benih tanaman kayukayuan dan MPTS, terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan serta penghijauan lingkungan serta Gerakan Indonesia Menanam, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 2) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.1,995,204,800.00 dan terealisasi sebesar Rp 1,692,853,560.00 atau 84.85 %. Realisasi indikator kinerja program adalah Rehabilitasi hutan dan lahan dengan pembangunan sipil teknis dan vegetatif dengan target dam penahan 5 unit, gully plug 5 unit, pembangunan vegetatif 200 Ha dapat terealisasi sebanyak dam penahan 17 unit, gully plug 16 unit, pembangunan vegetatif 400 Ha yang tersebar di 11 desa dengan capaian kinerja 286,67% dari target. Hal ini disebabkan adanya tambahan dana dari PAK/pengalihan dari dana yang tidak sesuai juknis kehutanan, dan untuk SULK selain dana APBD juga ada pendampingan dari kemitraan partnership dari Jakarta dan penilaian SULK dari MFP3. Output dari program ini adalah Pengembangan Hutan Tanaman dan Pelestarian Sumber Daya Hutan
B. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indicator sasaran: a. Tercapainya produksi dan produktivitas kehutanan (m3) dengan target kinerja produksi hasil hutan kayu tahun 2015 sebesar 2.200 m3 dapat terealisasi sebesar 7.670,58 m3 atau 348,66% dari target karena laporan dari perusahaan terkait penggunaan bahan baku kayu rakyat semakin tertib dan semakin tingginya/luasnya hutan rakyat khususnya tanaman sengon. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 6.622,546 m3 maka mengalami peningkatan sebesar 2%. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh program berikut : Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.605,022,000.00 dan terealisasi sebesar Rp 552,407,570.00 atau 91.30 %. Realisasi indikator kinerja program adalah meningkatnya produksi hasil hutan kayu dengan target sebesar 2.200 m3 terealisasi sebesar 7.670,58 m3 atau 348% dari target dengan output pengembangan hasil hutan non kayu dengan penanaman benih jahe 1800 kg dan benih kunir 4660 kg, Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Optimalisasi PNBP, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan, Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan, serta Pengembangan Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan b. Meningkatnya jumlah industri hasil hutan bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (industri) dengan target 1 industry dapat terealisasi sebanyak 5 industry atau 500% dari target, capaian yang tinggi ini karena adanya dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebanyak 5 industri yang ber sertifikasi legalitas kayu.
220
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh program berikut : Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.137,850,000.00 dan terealisasi sebesar Rp 130,237,700.00 atau 94.48 %. Realisasi indikator kinerja program adalah meningkatnya jumlah industri hasil hutan ber Sertifikasi Legalitas kayu dengan target 1 industry, terealisasi sebanyak 5 industry atau 500% dari target dengan output terlaksananya pembinaan terhadap industri primer hasil hutan dan pemberian bantuan 1 unit open kayu.
28.
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan dalam rangka mendukung Misi Ke 4 (empat) RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yakni “Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”, dengan tujuan Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta Mewujudkan infrastruktuktur dasar yang memadai. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Dinas PU Bina Marga dan Badan Lin gkungan Hidup. Dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi sub urusan geologi, mineral dan batubara, migas, serta ketenagalistrikan, hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan berupa penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Dalam mencapai tujuan Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sasaran diarahkan pada meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut :
1) Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Pelaksanaan Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan diwujudkan melalui 2 kegiatan pada SKPD Badan Lingkungan Hidup, dengan pagu anggaran Rp.67.000.000,- telah teralisasi Rp.53.438.100,- (79,76%). Penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan regulasi yang bersifat teknis, antara lain Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015, Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Nomor: 1116/37.02/DBT/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Pengawasan Kegiatan Pertambangan di Kabupaten/Kota, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 04.E/30/DJB/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan regulasi tersebut membawa implikasi perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan ESDM di daerah, antara lain bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang tidak memberikan segala bentuk penetapan, penerbitan, dan persetujuan yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk pengawasan. Dengan demikian, Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan diarahkan pada fasilitasi/koordinasi pengelolaan urusan pertambangan, antara lain sosialisasi dan arahan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait usaha pertambangan, khususnya mengenai perubahan kewenangan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi), serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur. Dalam mencapai tujuan Mewujudkan infrastruktuktur dasar yang memadai, sasaran diarahkan pada meningkatkan kualitas infrastruktur yang andal, dengan indikator rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dari target 105 RTM dapat terealisasi
222
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
111 RTM sehingga capaian kinerja sebanyak 106% meningkat dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebanyak 85 RTM. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut : 1) Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan Pelaksanaan Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan diwujudkan melalui 2 kegiatan pada SKPD Dinas PU Bina Marga dengan pagu anggaran Rp. 752.488.500,- telah teralisasi Rp. 358.020.500,- ( 47,58%). Dalam rangka penyediaan energi listrik khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya untuk pemberian bantuan pemasangan sambungan listrik, dengan realisasi sebanyak 111 RTM. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah melaksanakan fasilitasi penyediaan listrik bagi masyarakat di sekitar desa hutan (pemasangan jalur listrik masuk desa). Dalam pembangunan jaringan listrik yang melintasi kawasan hutan milik Perum Perhutani, upaya yang dilakuan adalah melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Perum Perhutani terkait pemasangan tiang dan jaringan listrik melalui kawasan hutan. Fasilitasi dimaksud merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan serta Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan nomor P.6/VII-PKH/2014, yang mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan listrik perdesaan dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama. Kerjasama dimaksud pada tahun 2015 juga telah ditindaklanjuti dengan pembayaran penggantian nilai tegakan kepada Perum Perhutani. Dalam penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kewenangan sub urusan mineral bukan logam dan batuan, membawa implikasi pengembangan dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Di samping itu, tidak adanya kewenangan atas pembinaan dan pengawasan pertambangan pada Pemerintah
Kabupaten sebagai kendali serta antisipasi permasalahan dalam melaksanakan kewenangan daerah menyangkut Pendapatan Daerah serta melindungi tenaga kerja dan kelestarian lingkungan serta mengatasi masalah sosial. Di samping itu, penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan Provinsi akan menjadi kendala dalam peningkatan target PAD Kabupaten. Terkait dengan permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Jombang akan senantiasa melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas ESDM dan Badan Penanaman Modal dalam rangka menyamakan persepsi terhadap peraturan yang berlaku, sehingga terwujud sinergitas dan keselarasan, khususnya dalam perlindungan dan kelestarian lingkungan serta mengurangi permasalahan sosial, termasuk permasalahan.
29.
URUSAN PARIWISATA Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri pemerintah maupun dari penanaman modal asing. Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Indonesia didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing kepariwisataan Indonesia dalam
224
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
peta kepariwisataan regional maupun internasional sebagaimana dirumuskan dalam visi pembangunan kepariwisataan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional, penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Jombang diarahkan pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan. Dalam RPJM Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, dengan Visi “Jombang Sehatera Untuk Semua”, Urusan Pariwisata tercantum dalam Misi ke 3 (tiga), yaitu “Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata” dengan tujuan mengembangkan pariwisata daerah, yang diarahkan pada pencapaian sasaran : Meningkatnya potensi wisata daerah, dengan indikator capaian sasaran adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisata, dari yang ditargetkan sebanyak 1.430.000 orang dapat terealisasi 100,69% atau sebesar 1.439.870 orang, meningkat sebesar 9.842 pengunjung jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 1.430.028 pengunjung. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jombang, digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan asetaset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Urusan Pariwisata diselenggarakan melalui program-program sebagai berikut : 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata Dalam upaya pengembangan pariwisata, dilaksanakan promosi pariwisata Kabupaten Jombang melalui media teknologi audio visual serta pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. Sepanjang tahun 2015 telah terlaksana dengan baik dengan terlaksananya partisipasi event promosi luar daerah berupa Festifal Makanan Khas Jawa Timur, Anugerah Wisata Jawa Timur, Festival Batik Bunga Jombang, Festival Daya Tarik Wisata Alam serta partisipasi Fiesta di Nusa Dua Bali.
Program ini dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan dana dalam APBD Kabupaten Jombang tahun 2015 sebesar Rp. 45.012.000.- dan Realisasi sebesar Rp.39.151.600.-.atau 86,98% Adapun target kunjungan wisata yang direncanakan sebanyak 1.430.000 wisatawan telah terealisasi sebesar 100,69% atau sejumlah 1.439.870 wisatawan. Pada tahun 2014 terealisasi 1.425.000 wisatawan sehingga terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebesar 14.870 orang. 2) Program pengembangan destinasi pariwisata Destinasi pariwisata di Kabupaten Jombang diarahkan untuk tempat-tempat wisata seperti Alon-alon, Kebun Rojo, Tirta Wisata, Makam Gus Dur, Makam Sayid Sulaiman dan Air Terjun Tretes di Wonosalam. Dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, telah dilakukan penataan Tirta Wisata, serta bekerja sama dengan Provinsi Jawa Timur dan Kemenko Kesra untuk penataan kawasan Makam Gus Dur. Dengan memanfaatkan popularitas dan kebesaran Gus Dur diharapkan pembangunan kawasan sekitarnya dapat semakin menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang muaranya akan mampu meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat Jombang. Program ini dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Nilai Budaya dengan dana APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015 sebesar Rp. 1.815.000.- dan Realisasi sebesar Rp.1.612.469.441.- atau 88,84% dengan target pengembangan destinasi pariwisata yaitu meningkatnya jumlah obyek wisata yaitu 1 lokasi terealisasi 200% menjadi 2 lokasi. Yaitu Tirta Wisata dan UPTD Makam Gus Dur. 3) Program pengembangan Kemitraan Pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata dilakukan dengan pemilihan duta wisata Guk Yuk setiap tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memunculkan kader dari kalangan para generasi muda menjadi duta-duta wisata Kabupaten Jombang. Melalui kegiatan ini terpilih 8 Pasang Juara Guk Yuk Kabupaten Jombang dan terkirimnya 1 pasang Guk Yuk pada event Raki Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan tersebut diharapkan generasi muda Jombang akan terbuka wawasannya di bidang pariwisata, sekaligusmenambah kepedulian dan kecintaannya kepada Kabupaten Jombang. 226
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Pengembangan dan penguatan informasi pengembangan kemitraan dengan realisasi tersusunnya media informasi pariwisata berupa data pengunjung DTW. Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahuntahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Realisasi kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2015 telah mencapai target atau 100,69% dari sebanyak 1.430.000 orang yang direncanakan terealisasi 1.439.870 orang. Anggaran untuk Program Pengembangan Kemitraan dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 289.988.000.- dan telah terealisasi sebesar Rp.289.195.200.-,atau 99,73%. Target capaian kinerja adalah promosi ke 3 Media, yaitu : Media Cetak, Media Elektronik dan Event, dan telah terealisasi 100% Di masa yang akan datang, masih perlu dilakukan eksplorasi terhadap potensi pariwisata lain yang ada di wilayah Kabupaten Jombang selain terus melakukan upaya peningkatan potensi dan promosi tujuan wisata yang telah ada.
30.
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Jombang diarahkan dalam rangka menopang pencapaian urusan wajib ketahanan pangan melalui budidaya perikanan. Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Jombang dilaksanakan untuk peningkatan usaha perikanan dan menumbuhkan sikap kemandirian petani ikan dalam upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agribisnis dan agroindustri yang berbasis Sumber daya lokal dan pasar global. Arah kebijakan umum Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 berkaitan dengan pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan antara lain 1) Terwujudnya tata kelola dalam pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi nasional; 2) termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional; 3) Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui peningkatan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan
ketahanan masyarakat terhadap bencana pesisir; 4) Terkendalinya IUU fishing dan kegiatan di laut yang merusak; 5) Terwujudnya SDM dan Iptek kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari; Kebijakan urusan kelautan dan perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain : 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan 2. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk perikanan 3. Meningkatnya akses nelayan terhadap factor produksi, teknologi informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi. Kebijakan urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Jombang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2019, pada misi ke-3 (ketiga) yaitu “Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berdaya saing dan merata” yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan tujuan menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain : A. Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah, dengan indikator kinerja sasaran tahun 2015 ; a. Tercapainya Produksi hasil perikanan dengan target sebesar 15.769 ton, terealisasi sebesar 15.585 ton atau 99% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 15.752 ton maka mengalami penurunan sebesar 1%, karena panjangnya musim kemarau tahun 2015 yang menyebabkan menurunnya pasokan sumber air sebagai media hidup ikan. b. Tercapainya kecukupan konsumsi makan ikan dengan target sebesar 16,7 kg/kap/th terealisasi sebesar 14,46 kg/kap/th atau 87% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 15,20 kg/kap/th maka mengalami penurunan sebesar 5%, karena pengaruh dari menurunnya produksi ikan dalam Kabupaten serta melonjaknya daya beli masyarakat akibat melonjaknya Kurs Dollar Amerika terhadap rupiah. Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 228
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
1) Program pengembangan budidaya perikanan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.882,611,600.00 dan terealisasi sebesar Rp 581,437,912.00 atau 65.88 %. Realisasi indikator kinerja program tercapainya produksi hasil perikanan dengan target sebesar 15.769 ton, terealisasi sebesar 15.585 ton atau 99% dari target dengan output antara lain : a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan yaitu terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ikan lele bagi 15 RTM di Desa Tambakrejo Kab. Jombang, terlaksananya pengembangan pembudidayaan ikan lele dan Bawal bagi yayasan/ Pesantren/Panti Asuhan di 3 lokasi. b. Bimbingan Teknis Budidaya Ikan yaitu terlaksannya bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan anggota Pokdakan, Pengembangan usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) sebanyak 1 paket. c. Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan (SAP) yaitu terlaksananya pembudidayaan ikan lele, patin, gurami dengan hasil panen budidaya ikan lele sebanyak 1.696 kg, patin sebanyak 305 kg dan gurami sebanyak 348 kg dan hasil penjualan ikan tersebut sebanyak Rp. 41.025.300,- yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD. 2) Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.85,103,200.00 dan terealisasi sebesar Rp 76,388,700.00 atau 89.76 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi tercapainya kecukupan konsumsi makan ikan dengan target sebesar 16,7 kg/kap/th terealisasi sebesar 14,46 kg/kap/th atau 87% dari target, dengan output yaitu Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan.
B. Memantapkan kawasan agropolitan, dengan indikator kinerja sasaran tahun 2015 : a. Meningkatnya produksi ikan di kawasan agropolitan dengan target sebesar 7.930,5 ton, terealisasi sebesar 7.386 ton atau 94% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 7.567,40 ton maka mengalami penurunan sebesar 3%, karena berkurangnya pasokan sumber air terutama air deras akibat kemarau panjang, sedangkan kawasan Agropolitan mayoritas mengandalkan sumber air deras. b. Meningkatnya produktivitas ikan di kawasan agropolitan dengan target sebesar 233,56 Ton/ha, terealisasi sebesar 206,24 ton/ha atau 88% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 255,16 ton/ha maka mengalami penurunan sebesar 19%, karena menurunnya produksi ikan dan menurunnya kepadatan tebar di Kawasan Agropolitan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program: Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perikanan. Program ini telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.61,232,000.00 dan terealisasi sebesar Rp 45,914,600.00 atau 74.98 %. Realisasi indikator kinerja program meliputi : a. Meningkatnya produksi ikan di kawasan agropolitan dengan target sebesar 7.930,5 ton terealisasi sebesar 5.058,20 ton atau 64% dari target. b. Meningkatnya produktivitas ikan di kawasan agropolitan dengan target sebesar 233,56 Ton/ha, terealisasi sebesar 206,24 ton/ha atau 88% dari target. Dengan output dari program ini berupa Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal perikanan, Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan serta Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah. Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan kelautan dan perikanan juga didukung melalui Belanja Tidak Langsung APBD berupa dana hibah sebanyak Rp.62.000.000,00 yang diberikan kepada Perkumpulan Pembudidaya Ikan sebanyak 2 lembaga di kecamatan
230
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
Jombang dan 1 lembaga di kecamatan Mojoagung untuk pembuatan kolam ikan serta pengadaan bibit ikan dan pakan ikan. Disamping program-program yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Jombang, capaian indikator kinerja sasaran urusan Kelautan dan Perikanan juga dilakukan melalui program kegiatan bersumber dana APBN antara lain : Program Pengembangan Pakan Mandiri dengan kegiatan berupa: 1. Pengembangan pakan mandiri melalui Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) dengan output pemberian dukungan sarana prasarana kepada Kelompok Syubbanul Khoir Desa Pojok Kulon dan Kelompok Sinar Makmur Desa Bareng di Kecamatan Kesamben masing-masing menerima: Mesin pellet terdiri penepung, pencampur dan pencetak serta oven masing-masing 1 unit diberikan dari Ditjen Prasarana Bahan baku pembuatan pakan ikan terdiri dari 465 kg tepung ikan, 335 kg kedelai, 350 kg bungkil kedelai, 350 kg jagung, 350 kg bekatul, 200 kg tepung terigu, 12 minyak ikan, 6 kg mineral dan vitamin mix dari Ditjen Produksi 2. Pengembangan Pembenihan Lele melalui pemberian paket Peremajaan Indukan Lele kepada kelompok Mina Subur Makmur Desa Kesamben Kecamatan Ngoro dan Kelompok Subur Makmur Desa Gedangan kecamatan Mojowarno. 3. Pengembangan Pembenihan Lele melalui pemberian paket Pembenihan Ikan Lele kepada Kelompok petani ikan Desa Ngoro di Kecamatan Ngoro 4. Pemberian paket Budidaya Ikan Lele Bioflok kepada Kelompok Ulam Wisata Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno 5. Pemberian paket Budidaya Ikan Air Tawar (Bawal) kepada Kelompok Mina Makmur Ds. Rejoagung Kec. Ngoro 6. Pemberian paket Obat-obatan ikan kepada Kelompok Makmur Abadi Ds. Sidowarek Kec. Ngoro dan Kelompok Mina Kauman Sejahtera Ds. Kauman Kec. Ngoro Selain didukung program hibah dari sumber dana APBD Kabupaten Jombang, capaian indikator kinerja sasaran urusan Kelautan dan
Perikanan juga dilakukan melalui program kegiatan bersumber dana APBD Provinsi dan APBN antara lain : C. Sumber dana APBD Provinsi Program Pengembangan Pakan Mandiri melalui Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) dengan output pemberian dukungan sarana prasarana kepada Kelompok Syubbanul Khoir Desa Pojok Kulon dan Kelompok Sinar Makmur Desa Bareng di Kec. Bareng masing-masing menerima : - Mesin Pellet terdiri dari penepung, pencampur dan pencetak oven masing-masing 1 unit - Bahan baku pembuat pakan ikan, terdiri dari 465 kg tepung ikan, 325 kg kedelai, 350 bungkil kedelai, 350 kg jagung, 350 bekatul, 200 kg tepung terigu, 12 kg minyak ikan, 6 kg mineral dan vitamin Pengembangan Pembenihan Lele melalui pemberian paket Peremajaan Indukan Lele kepada kelompok Mina Subur Makmur Desa Kesamben Kecamatan Ngoro dan Kelompok Subur Makmur Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Pengembangan Pembenihan Lele melalui paket Pembenihan Ikan Lelel kepada Kelompok Petani Ikan Ngoro Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Pemberian Paket Budidaya Iakn Air Tawar kepada Kelompok Mina Makmur Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Pemberian Paket Obat-obatan ikan kepada Kelompok Makmur Abadi Ds. Sidowarek Kec. Ngoro dan Kelompok Mina Kauman Sejahtera Ds. Kauman Kec. Ngoro D. Sumber dana APBN Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya , berupa dana BLM senilai Rp. 60.000.000 untuk masing-masing kelompok : 1.
Mina Mayangan, Ds. Mayangan Jogoroto
2. Mina Abadi, Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto 3.
Tirta Makmur, Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang
4. Usaha Mina, Ds. Balungbesuk Kec. Perak 5.
232
Mina Merdeka, Ds. Bendet, Kec. Diwek
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
6. Mina Sejahtera, Ds. Rejoagung, Kec. Ngoro 7.
Mina Asih, Ds. Karangwinongan, Kec. Mojoagung
8. Mina Bhakti Nagari, Ds. Kepuhkembeng, Kec.Peterongan 9. Mina Sukses, Ds. Kedungmlati, Kec. Kesamben 10. Sumber Makmur, Ds. Genukwatu, Kec. Ngoro 11. Berkah Mulia, Ds. Mojotengah Kec. Bareng 12. Sumber Rejeki, Ds. Gedangan Kec. Mojowarno 31.
URUSAN PERDAGANGAN Urusan Perdagangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi ke 3 (tiga) yaitu “meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata” untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, untuk mencapai tujuan : menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah, yang diarahkan pada pencapaian sasaran : Meningkatkan jaringan pemasaran industri, dengan indikator kinerja sasaran terbangunnya jaringan pemasaran dari yang ditargetkan pada tahun 2015 sebanyak 4 kemitraan, dapat terealisasi 100% yaitu kemitraan antara IKM tembakau dengan PT. Sadana, IKM Mamin dengan toko modern (indomart), IKM (KUB) alas kaki dengan PT. Karya Mekar dan IKM Bati dengan PT. Semen Gresik (fasilitasi pemasaran/pameran). Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2014. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : 1)
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan didukung dengan anggaran tahun 2015 sebesar Rp.249.599.000,- dan terealisasi sebesar Rp.209.204.000,- atau 83,82% dengan keluaran: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi hubungan kerjasama dengan lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Kerja (BPSK) sebanyak 3 kali, dengan capaian yang sama dengan tahun 2014 yaitu 100% Pengawasan barang-barang elektronik yang berstandar SNI, bergaransi dan berbahasa Indonesia sebanyak 2 kali, dengan capaian yang sama dengan tahun 2014 yaitu 100%
Terlaksananya peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa sebanyak 3 kali (21 kecamatan), dengan capaian yang sama dengan tahun 2014 yaitu 100% Tersedianya dokumen hasil monitoring BDKT sebanya 20 buku Terlaksananya sosialisasi barang berharga sebanyak 4 kali (400 orang) Terlaksananya pendampingan tera ulang UTTP sebanyak 3 kali (21 kecamatan) Terlaksananya pendampingan tera ulang SPBU di 13 kecamatan yang semula ditargetkan 16 kecamatan. Hal ini dikarenakan jadwal yang diberikan oleh Disperindag Provinsi hanya di 13 kecamatan Adapun capaian kinerja program berupa meningkatnya persentase kualitas barang yang beredar di masyarakat sesuai standar yang berlaku dapat tercapai sesuai target 75%, dimana mengalami kenaikan sebesar 5% dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 70%. 2) Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.58.196.250,- dan terealisasi sebesar Rp.44.618.500 atau sebesar 76,67%, dengan keluaran: Terlaksananya sosialisasi penyederhanaan prosedur dokumen ekspor dan impor sebanyak 1 kali Terlaksananya sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri sebanyak 1 kali Terlaksananya pemantauan barang dan jasa yang diekspor di 30 perusahaan (UMKM) dimana terjadi kenaikan dari tahun 2014 yang hanya 27 perusahaan (UMKM) Adapun capaian kinerja program tercapainya nilai ekspor sebesar 81.586.943,02 (US$) dari target 92.743.268 (US$) yaitu sebesar 87,97 %. Hal ini mengalamai peningkatan dibandingkan tahun 2014 yakni sebesar 63,90%.
234
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
3) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.404.874.000,- dan terealisasi sebesar Rp.386.060.440,00 atau 95,35%, dengan keluaran: Terlaksananya monitoring informasi harga 16 bahan pokok dan strategis di 7 pasar daerah yang dilaksanakan 1 kali seminggu dan dilaporkan ke Provinsi dan diinformasikan secara online dengan capaian yang sama dengan tahun 2014 yakni 100% Terlaksananya pasar ramadhan sebanyak 1 kali Rekomendasi IUTM, IUPP, dan IUPT sebanyak 12 bulan Penghitungan volume perdagangan kab. Jombang sebanyak 12 kali Terlaksananya Pasar lelang di Surabaya, Bojonegoro dan Jombang sebanyak 6 kali dari yang ditargetkan sebanyak 13 kali. Hal ini dikarenakan kegiatan pasar lelang yang dilaksanakan oleh Disperindag Prov. Jatim dialihkan untuk kegiatan sosialisasi pasar lelang Terlaksananya misi dagang (promosi IKM dan UKM) sebanyak 2 kali Adapun capaian kinerja program berupa tercapainya volume perdagangan sebesar 663.169.148,57 (US$) dari target 343.061.723 US$ yaitu sebesar 192,07%. Capaian kinerja tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 70,61% dari tahun 2014 yang terealisasi sebesar 121,46% 4) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.946.400,- dan terealisasi sebesar Rp.1.946.400,- atau 100%, dengan keluaran:
Terlaksananya pendampingan penguatan modal usaha PK5 dan asongan sebanyak 2 kali
Adapun capaian kinerja program berupa Peningkatan jumlah PKL dan asongan yang terbina sebanyak 604 PKL dari yang ditargetkan sebanyak 876 PKL atau tercapai 68,95%. Capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,39%.
5) Program Pengelolaan Pasar Daerah Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.6.454.186.182,dan terealisasi sebesar Rp.5.890.139.540,- atau 91,26%, dengan keluaran: Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar di 18 pasar daerah, pemeliharaan dan rehabilitasi 7 pasar daerah dan pengecatan bangunan 2 pasar daerah. Terlaksananya operasional pemungutan retribusi pasar daerah, pembinaan dan pemantauan penarikan PAD di 18 pasar daerah Penyediaan sarana dan prasarana pasar daerah yang memadai di 18 pasar daerah dan pembayaran listrik kantor pasar dan PJU selama 12 bulan Terlaksananya pembersihan selasar dan gorong-gorong pasar daerah di 4 pasar daerah Pengelolaan ketertiban & keamanan pedagang pasar (pemungut dan pengelola fasum) sebanyak 564 orang dari 746 orang yang menjadi target sasaran. Hal ini dikarenakan peserta banyak yang tidak datang karena waktunya bersamaan dengan adanya demo buruh. Adapun capaian kinerja program berupa: Tercapainya realisasi PAD pasar daerah sebesar Rp.3.624.120.600,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp.3.534.070.000 atau tercapai sebesar 102,55%
32.
URUSAN PERINDUSTRIAN Urusan Perindustrian dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi ke 3 (tiga) yaitu “meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata” untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah dalam mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, untuk mencapai tujuan mewujudkan sentra-sentra industry, yang diarahkan untuk pencapaian sasaran: A. Tumbuh-kembangnya sentra-sentra indikator sasaran adalah:
236
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
industri
olahan,
dengan
Terwujudnya sentra industri olahan (sentra IKM) dengan target 154 sentra IKM dan dapat terealisasi sebanyak 157 sentra IKM, dengan capaian kinerja 101,92%. Capaian kinerja sentra industri olahan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014 karena sasaran yang ditargetkan tahun 2015 bertambah 5 IKM
Meningkatnya volume usaha industri kecil dan menengah tahun 2015 dengan target Rp.432.054.387,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.432.067.379,00, dengan capaian kinerja 100,003%. Terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 0,007% jika dibandingkan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 100,01% dikarenakan target yang terealisasi tahun 2015 lebih besar jika dibandingkan target yang terealisasi tahun 2014.
Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil dan menengah dapat terealisasi 1% dengan target 4% dengan capaian kinerja 25%.
Keberhasilan dalam mempertahankan serta peningkatan capaian sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program-program sebagai berikut : 1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.293.035.000,- dan terealisasi sebesar Rp.230.045.100 atau 78,50% dengan keluaran: a) Terlaksananya pendampingan penerapan hak merk/halal/ barcode IKM bagi 30 IKM, tercapai 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2014 b) Terlaksananya peningkatan mutu proses produksi desain dan diversifikasi IKM bagi 40 IKM, tercapai 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2014 c) Terlaksananya magang peningkatan kualitas produk IKM sebanyak 30 IKM, tercapai 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2014 d) Terlaksananya pemibinaan/bimbingan teknis teknologi IKM bagi 30 IKM, tercapai 100% sama dengan capaian kinerja tahun 2014
Adapun capaian kinerja program berupa meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi tercapai sebanyak 157 sentra IKM dari target 154 sentra IKM atau tercapai 101,95%. Capaian kinerja program tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,46% dari tahun 2014 diarenakan sasaran yang menjadi target di tahun 2015 lebih besar dari tahun 2014 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah Program pengembangan industri kecil dan menengah ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.772.885.550,- dan terealisasi sebesar Rp.652.569.732,- atau 84,43% dengan keluaran: a) Terlaksananya pelatihan/bintek proses produksi bagi 40 IKM mamin atau tercapai 100%. Capaian ini juga sama dengan capaian pada tahun 2014 b) Terlaksananya pelatihan/bintek proses produksi bagi 60 IKM kerajinan. Capaian ini juga sama dengan capaian pada tahun 2014 c) Terlaksananya pelatihan/bintek proses produksi bagi 20 IKM aneka kripik dan buah-buahan. Capaian ini juga sama dengan capaian pada tahun 2014 d) Terlaksananya temu usaha /workshop industri kecil dengan industri menengah/besar sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 150 IKM. Capaian ini juga sama dengan capaian pada tahun 2014 e) Terlaksananya promosi dan informasi produksi unggulan IKM sebanyak 11 kali. Capaian ini juga sama dengan capaian pada tahun 2014 f) Terlaksananya pendataan dan validasi data IKM untuk 100IKM di 21 kecamatan. Capaian ini juga sama dengan capaian pada tahun 2014 g) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan IKM industri kreatif sebanyak 2 kali dengan 60 IKM. Capaian ini juga sama dengan capaian pada tahun 2014 Adapun capaian kinerja program berupa tercapainya volume usaha industri kecil dan menengah sebesar Rp.432.067.379.000,- atau tercapai
238
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
100% dari target Rp.432.054.387.000,-. Pencapaian kinerja program tahun 2015 sama dengan pencapaian tahun 2014 B. Meningkatnya jaringan pemasaran industri, dengan indikator sasaran terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri dengan target 4 kemitraan. Keberhasilan dalam mempertahankan serta peningkatan capaian sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program-program sebagai berikut : 1) Program penataan struktur industri Program penataan struktur industri didukung oleh anggaran sebesar Rp.78.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.980.000,00 atau tercapai 83,07%, dengan keluaran : terlaksananya pelaksanaan pelatihan proses produksi alas kaki bagi IKM di kawasan industri sebanyak 1 kali pada tahun ini dapat dilihat kenaikan capaian kinerja sebesar 83,07% dari tahun 2014. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak dapat direalisasikan karena kegiatan tersebut sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. 2) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program pengembangan sentra-sentra industri potensial didukung oleh anggaran sebesar Rp.133.853.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.123.229.500,00 atau 92,06% dengan keluaran: a) Terlaksananya pelatihan proses produksi bagi 40 IKM manikmanik, 20 IKM anyaman pandan dan 20 IKM alas kaki b) Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana sentra IKM bagi 1 IKM Adapun capaian kinerja program berupa tercapainya pengembangan sentra-sentra industri potensial sebanyak 3 sentra IKM dari 5 sentra IKM yang ditargetkan atau tercapai sebesar 60%. Hal ini mengalami penurunan sebesar 40% dari capaian tahun 2014. 3) Program Pembinaan Industri Program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 30.17.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.358.600,- atau tercapai 80,88%, dimana kegiatan utamanya berupa pengembangan industri kecil tembakau
dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practise dengan keluaran berupa terlaksananya workshop blending IHT sebanyak 10 IHT. 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustrian dan Perdagangan Realisasi anggaran Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.689.435.500,00 dari target Rp.1.656.310.900,00 atau 41,62% dengan kegiatan utamanya: a) Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi industri kecil menengah di lingkungan industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, dengan keluaran :
Terlaksananya pelatihan proses produksi upper alas kaki di lingkungan IHT dan atau daerah penghasil bahan baku IHT bagi 20 IKM
Terlaksananya pelatihan pembuatan lampu tenaga surya di lingkungan IHT dan atau daerah penghasil bahan baku IHT bagi 30 IKM
Terlaksaananya pelatihan proses produksi jahit afalan kain kaos di lingkungan IHT dan atau daerah penghasil bahan baku IHT bagi 50 IKM dari yang ditargetkan sebanyak 125 IKM atau tercapai 40% hal ini dikarenakan banyak peserta yang mengundurkan diri menjelang pelaksanaan kegiatan.
Terlaksananya pelatihan roses peci dilingkungan IHT dan atau daerah penghasil bahan baku IHT bagi 75 IKM
b) Kegiatan Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong penumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi industri kecil menengah, dengan keluaran :
240
Terlaksananya pemberian sarana dan prasarana kelembagaan IHT / asosiasi IHT sebanak 50 unit dari 75 unit yang ditargetkan. Hal ini disebabkan adanya beberapa IKM calon
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
penerima bantuan tidak memenuhi syarat karena tidak berbadan hukum. c) Kegiatan pengadaan tempat khusus untuk merokok di 4 pasar daerah tidak dapat dilaksanakan karena rekanan mengundurkan diri dengan alasan waktu terlalu pendek. 33.
URUSAN KETRANSMIGRASIAN Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk menempatkan transmigrasi sebagai satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya. Oleh karena itu, Pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan transmigrasi, sepanjang tersedia sumber-sumber daya yang mendukungnya. Kebijakan transmigrasi diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: (1) Penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak; (2) Memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja; (3) Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk. Sejalan dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan urusan transmigrasi di Kabupaten Jombang dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 urusan ketransmigrasian diselenggarakan untuk mendukung Misi ke 3 (tiga) yakni “Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berdaya saing dan merata” dengan tujuan Memperluas kesempatan kerja, yang diarahkan pada pencapaian sasaran menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator kinerja meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan, dari target 40 orang transmigran dapat terealisasi sebanyak 0 KK Hal ini disebabkan
karena tidak mendapatkan Kuota calon transmigran dari Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran tersebut dilaksanakan dengan program berikut : Program Pengembangan Transmigran.
Kerjasama
Wilayah
Pengiriman
Merupakan kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Program ini dilaksanakan mulai dari pendaftaran dan seleksi bagi para calon transmigran, komunikasi informasi edukasi (KIE) kepada calon transmigran, penjajakan kerja sama dengan daerah lain berkaitan dengan penempatan lokasi transmigrasi serta melak-sanakan pelayanan penampungan, logistik, kesehatan, perbekalan, pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigran. Dengan anggaran Rp.55.000.000,- sudah direalisasikan sebesar Rp.48.297.100,-. Hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan, dengan target sesuai RPJMD adalah 40 kk dan dapat direalisasikan sebanyak 0 kk, karena tidak mendapatkan Kuota calon transmigran dari Provinsi Jawa Timur.
242
LKPj BUPATI JOMBANG TAHUN 2015
P
enyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah salah satu bentuk intervensi Pemerintah/Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara berjenjang bertujuan untuk pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom dengan sasaran mempercepat terwujudnya kese-jahteran masyarakat dan mengurangi kesenjangan pemba-ngunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Angka (11) pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi disamping penyelenggaran Asas Desen-tralisasi dan Asas Dekonsentrasi. Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dijelaskan bahwa Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan azas dekonsentrasi dan azas
tugas pembantuan. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa. Disebutkan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah tersebut bahwa : (1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa didanai dari APBN bagian anggaran Kementerian/Lembaga melalui dana tugas pembantuan. (2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa didanai dari APBD Provinsi. (3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didanai dari APBD Kabupaten/Kota. Ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (2) bahwa pendanaan dalam rangka tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik yang menghasilkan keluaran (output) yang berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Jombang memperoleh Anggaran Tugas Pembantuan dari 4 (empat) Kementerian sebesar Rp. 34.195.983.(Tiga Puluh Empat Millyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan dikelola oleh 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jombang, dengan perincian sebagai berikut : Tabel 5.1. Dana Tugas Pembantuan Yang diterima Pemerintah Kabupaten Jombang Pada Tahun 2015
Sumber : KPKN Mojokerto
A. DASAR HUKUM Dasar hukum yang digunakan didalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan yang dibiayai dari dana yang bersumber dari APBN melalui Kementerian terkait adalah sebagai berikut : 1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pemerintahan Daerah;
Tahun 2014 tentang
5) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 7)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertang-gungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian pertanian Nomor : 018.03.4.059477/2015 dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Nomor No : 018.04.4.050459/2015 Kementerian Pertanian tentang Pengesahan DIPA pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2015 15) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Nomor : 010.08.04.050458/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2015 16) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Tenaga Kerja Nomor 026.04.4.059476/2015 tentang Pengesahan DIPA pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Tahun 2015 17) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Kesehatan Nomor DIPA 024.03.4.059470/2015 dan DIPA No. 024.05.4.050402/2015 dari Kementerian Kesehatan tentang Pengesahan DIPA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2015 18) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Kesehatan pada APBN Tahun 2015 untuk RSUD Jombang dengan DIPA No. 024.04.4.0500456/2015 tanggal 28 Juni 2015 tentang Pengesahan DIPA pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun 2015.
B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN Pada Tahun 2015, Instansi yang memberi Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Jombang dengan dana dari APBN/APBNP melalui Departemen/ Lembaga/ Kementerian, adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Pertanian RI; 2. Kementerian Kesehatan RI; 3. Kementerian Tenaga Kerja RI; 4. Kementerian Dalam Negeri RI Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah ada penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang didanai oleh Pemerintah Pusat
disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam hal ini melalui KPPN Mojokerto. Penyaluran dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui rekening kas umum negara . Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. C. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN Dana Tugas Pembantuan yang diberikan oleh lembaga/kementerian kepada SKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan prioritas pembangunan pemerintah. SKPD Kabupaten Jombang yang diberikan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah adalah : 1.
Dinas Pertanian
2.
Dinas Kesehatan
3.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.
Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
D. PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN Tugas pembantuan dari Departemen/Lembaga/Kementerian yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang terdiri dari beberapa program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diuraikan sebagai berikut: 1) Dinas Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mendapatkan 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor : 018.03.4.059477/2015 Kementerian Pertanian tentang Pengesahan DIPA pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2015 mengalokasikan Anggaran sebesar 4.793.040.000,-. Dana tersebut dipergunakan untuk Program
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi serta dukungan Manajemen dan Teknis lainnya. Program – program tersebut di atas telah menyelesaikan beberapa kegiatan sebagai keluaran (output) sebagai berikut : a. Perluasan Areal Tanam (PAT) Kedelai yang tepat dan berkelanjutan seluas 500 Ha b. Pembinaan lokasi ubinan di 50 lokasi c. Peningkatan produktivitas melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai dengan luas areal 2.000 Ha. d. Dukungan Manajemen dan Teknis pada Ditjen Tanaman Pangan untuk operasional kegiatan Sedangkan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015, Nomor No: 018.04.4.050459/2015 telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.3.041.134.000,- Dana tersebut telah dipergunakan untuk mendukung Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan dengan sasaran : a) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan dan b) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura. Adapun keluaran (output) dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a. Sekolah Lapang GAP (Base line) untuk perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat seluas 16 Ha di Poktan Ketanen Ngoro, Poktan Banjarsari Bandar Kedungmulyo, Poktan Jombok Kesamben dan Poktan Segunung Kesamben b. Sarana Preasarana Budidaya (base line) sebanyak 16 unit di Poktan Ketanen Ngoro, Poktan Banjarsari Bandar kedung Mulyo, Poktan Jombok Kesamben dan Poktan Segunung kesamben c. Penyediaan Sarana prasarana Pasca panen Sayuran dan Tanaman Obat (base line) sebanyak 320 unit di Poktan Ketanen Ngoro, Poktan Banjarsari
Bandar Kedungmulyo, Poktan Jombok Kesamben dan Poktan Segunung Kesamben d. Pengembangan kawasan tanaman sayuran (base line) sebanyak 16 Ha di di Poktan Ketanen Ngoro, Poktan Banjarsari Bandar Kedungmulyo, Poktan Jombok Kesamben dan Poktan Segunung kesamben e. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya untuk layanaan perkantoran atau operasional kegiatan. Secara keseluruhan, jumlah dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian yang diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 7.834.174.000,- Adapun realisasi kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 5.2 Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2015
Sumber data : Dinas Pertanian Tahun 2015
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan telah menyerap Anggaran sebesar Rp. 3.782.285.400,- dari Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.4.793.040.000,- atau mencapai 78,91%, dengan Hasil (Outcomes) yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah : a. Terlaksananya perluasan areal penerapan budidaya kedelai yang tepat dan berkelanjutan, tidak dapat diserap dikarenakan tidak ada penanaman kedelai 2 musim berturut-turut. b. Meningkatnya jumlah lokasi ubinan kedelai c. Terlaksananya Peningkatan produktivitas melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai. Sedangkan untuk Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Horti-kultura Ramah Lingkungan dari Ditjen Hortikultura telah menyerap Anggaran sebesar Rp.3.008.845.000,- dari Anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp.3.041.134.000,- atau mencapai 98,94%. Adapun hasil (outcomes) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah: a. Tersedianya mutu pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat b. Tersedianya sarana dan prasarana budidya tanaman sayur dan obat c. Terlaksananya pengembangan kawasan tanaman sayuran dan obat d. Meningkatnya jumlah bantuan sarana pasca panen kepada petani 2) Dinas Kesehatan Pada Tahun Anggaran 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah menerima Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.935.459.000,- yang terdiri dari :
1. Rp.4.229.199.000,- dari Ditjen Bina Gizi dan KIA 024.03.4.059470/2015 dan
sesuai DIPA No.
2. Rp.706.260.000 dari Ditjen Bina Pelayanan Medik sesuai DIPA No. 024.05.4.050402/2015 Adapun Anggaran dari Dirjen Bina Gizi dan KIA dipergunakan untuk mendukung program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada 34 (tiga puluh empat) Puskesmas di 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kabupaten Jombang dengan sasaran untuk mendukung tercapainya Indikator Milenium Development Goals (MDG’s) antara lain penyuluhan untuk menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan penyakit menular, menurunkan penyakit HIV AIDS dan meningkatkan cakupan air bersih di perdesaan. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 5.3 Tugas Pembantuan dari Ditjen Bina Gizi dan KIA yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2015
-
Sumber: Dinas Kesehatan
Dari dana Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak / Bantuan Operasional Kesehatan (BOK yang disalurkan melalui Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan yang diterima sebesar Rp. 4.229.199.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.251.289.500 atau 76,88%. dengan keluaran (outcomes) meningkatnya bantuan operasional pelayanan kesehatan dasar di 34 Puskesmas yang tersebar di 21 wilayah Kecamatan Kabupaten Jombang. Sedangkan Tugas Pembantuan dari Ditjen Bina Pelayanan Medik dengan Anggaran sebesar Rp. 706.260.000,- telah terealisasi sebesar Rp.662.543.200,- atau sebesar 93,81%. Adapun keluaran (output) dari program tersebut adalah untuk mendukung program pengendalian penyakit dan penyehatan Lingkungan serta penyediaan prasarana dan sarana kesehatan di
sentra-sentra makanan dan minuman baik yang ada di kawasan Pusat Jajanan Serba Ada (pujasera) Kebonrojo dan Pusat Jajanan Serba Ada (pujasera) di belakang dekompinda Jombang. Prasarana dan sarana yang disediakan adalah : a. Penyediaan air bersih berupa pembangunan sumur air masing-masing lokasi 1 unit disertai pemasangan tower air dan pemasangan pipa penyambung b. Pengadaan bak cuci piring di masing-masing lokasi sebanyak 40 buah c. Penyediaan tempat cuci tangan (wastafel) masing-masing tempat 5 unit d. Pembuatan septi tank di masing-masing lokasi 1 unit e. Pembuatan saluran air limbah di masing-masing tempat Adapun realisasi kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran digambarkan sebagai berikut : Tabel 5.4. Tugas Pembantuan yang diterima dari Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2015
Sumber: Dinas Kesehatan
Hasil (outcome) yang telah dicapai dari pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat terutama di lokasi-lokasi umum yang menyediakan makanan dan minuman. Permasalahan : 1. DIPA untuk Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak direvisi dan baru terbit pada tanggal 21 April 2015 2. Sempat terhambat Pencairan Anggaran untuk BOK karena terbentur dengan Petunjuk Teknis dan KPPN dan baru bisa merealisasikan proses pencairan ke Puskesmas setelah terbit Permen Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Angggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang telah menerima dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.1.062.656.000 dari Kementerian Tenaga Kerja sesuai DIPA Nomor : 026.04.4.059476/2015 tanggal 14 November 2014 untuk mendukung program Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan kerja di Kabupaten Jombang. Adapun berikut:
Keluaran (output) dari kegiatan tersebut
adalah sebagai
a) Padat karya Infrastruktur Adapun kegiatan Padat Karya Infrastruktur dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi berupa:
Pembangunan jalan Makadam sepanjang 725 m2 derngan lebar 2,5 M di Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro dan melibatkan 88 orang selama 20 hari kerja;
Pembangunan jalan Rabat beton di Desa Galendowo Kecamatan Wonosalam sepanjang 364 M2 dengan lebar 2,3 M dan melibatkan 88 orang selama 20 hari kerja Pembangunan saluran irigasi di Desa Tengaran Kecamatan Peterongan sepanjang 218 M dengan lebar 1,1 M dan melibatkan 88 orang selama 20 hari kerja b) Padat Karya Produktif Kegiatan Padat karya Produktif bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat berupa :
Budidaya Domba sebanyak 36 ekor (2 jantan dan 34 Betina) dalam kandang 5x12 M2 di Desa Sembung Kecamatan Perak yang diperuntukan untuk 20 orang dalam 1 kelompok masyarakat
Budidaya Domba sebanyak 36 ekor (2 jantan dan 34 betina) dalam kandang 5x12 M2 di Desa Betek Kecamatan Mojoagung yang diperuntukan untuk 20 orang dalam 1 kelompok masyarakat.
c) Layanan Perkantoran untuk operasional kegiatan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran Secara dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah pusat yang diterima melalui Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sebesar Rp.1.062.656.000 telah terealisasi sebesar Rp.1.028.527.000 atau sebesar 96,8 %. dengan kondisi sebagai berikut : Tabel 5.5 Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Tahun 2015
-
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Tahun 2015
Sedangkan Hasil (outcomes) dari kegiatan tersebut diatas adalah meningkatnya akses jalan Desa, meningkatnya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 264 orang dalam padat karya infrastruktur dan 132 orang untuk penyediaan prasarana padat karya produktif selama 10 hari kerja untuk meningkatkan usaha ekonomi rakyat perdesaan. 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun Anggaran 2015 sesuai DIPA No. 010.08.4.050458/2015 yang diterima dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menerima dana sebesar Rp. 2.363.694.000 untuk mendukung program Pelayanan Umum di bidang Kependudukan di Kabupaten Jombang. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 telah terealisasi sebesar Rp.1.722.693.280,- atau 72,88%. Adapun keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah untuk Persediaan Barang Konsumsi berupa pengadaan blanko - blanko sebagai berikut : a.
Formulir Biodata Penduduk sebanyak 133.238 lembar
b. Formulir Perubahan Biodata penduduk sebanyak 50.598 lembar
c.
Blanko KK sebanyak 210.164 lembar
d. Formulir permohonan pindah/datang sebanyak 49.588 lembar e. Blanko SKTT sebanyak 13.200 lembar f.
Formulir Keterangan pindah ke Luar Negeri sebanyak 13.202 lembar
g. Pengadaan formulir Penduduk rentan sebanyak 13.200 Lembar h. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristwa penting sebanyak 612 Buku i.
Pengadaan Formulir pelapor Kelahiran sebanyak 31.000 set
j.
Buku Register Akta Kelahiran sebanyak 400 Buku
k.
Blanko Kutipan Akte Kelahiran sebanyak 20.000 lembar
l.
Formulir pelaporan perkawinan sebanyak 5.000 set
m. Buku Register Akta Perkawinan sebanyak 30 buku n. Blanko Kutipan Akta Perkawinan sebanyak 5.000 lembar o. Formulir pelaporan perceraian sebanyak 250 set p. Buku Register Akta Perceraian sebanyak 4 set q. Blanko Kutipan Akta Perceraian sebanyak 200 set r.
Formulir pelaporan kematian sebanyak 3.244 lembar
s.
Buku Register Akta Kematian sebanyak 64 Buku
t.
Blanko Kutipan Akta kematian sebanyak 3.200 lembar
u. Formulir pelaporan Pengangkatan Anak 2.644 set v.
Formulir Pelaporan pengakuan Anak sebanyak 2.644 set
w. Buku Regster pengakuan Anak sebanyak 53 Buku. Adapun Hasil (Outcomes) dari kegiatan tersebut adalah : a. Meningkatnya jumlah penduduk penerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman Sidik Jari b. Tersedianya database kependudukan yang tersambung online dengan Provinsi dan nasional c. Terpenuhinya jaringan komunikasi serta sarana dan prasarana SIAK di Daerah dan Data center kependudukan secara on line Sampai dengan akhir tahun Anggaran 2015 sebagaimana Tabel berikut :
telah terealisasi
Tabel 5.6 Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2015
Sumber : Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015
Permasalahan : Penyerapan anggaran hanya mencapai 72,88% disebabkan karena untuk kegiatan koordinasi lintas sektor dan pengadaan formulir-formulir untuk orang asing tidak seluruhnya terlaksana. 5) Rumah Sakit Umum Daerah Tugas pembantuan yang diterima RSUD Jombang dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dalam APBN Tahun 2015 melalui DIPA No. 024.04.4.0500456/2015 dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.18.000.000.000,- Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan berupa Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Regional. Perkembangan pelaksanaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran tercatat sebagai berikut : Tabel 5.7. Tugas Pembantuan yang diterima oleh RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2015
Sumber :KPPN Mojokerto
Keluaran (Output) dari kegiatan tersebut adalah untuk pengadaan alat Kesehatan Rujukan Regional sebanyak 139 unit untuk RSUD Jombang dan telah didistribusikan untuk ruangan-ruangan dan Poli di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan jenis dan jumlah sebagai berikut :
Tabel 5.8 Nama-nama Alat Kesehatan Rujukan Regional Tahun 2015
Sumber : RSUD Jombang 2015
Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana Alat Kesehatan Rujukan Regional yang memadai untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Jombang.
P
emerintah Kabupaten Jombang sebagai daerah otonom, selain menyelenggarakan fungsi desentralisasi dan tugas pembantuan, juga harus menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas ini bersifat koordinatif antar daerah otonom maupun instansi pemerintahan secara vertikal serta pelayanan dasar masyarakat. Beberapa peraturan perundangan yang menjadi acuan utama bagi Pemerintah Daerah saat melaksanakan kerjasama antar daerah yaitu: 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; 2. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 3. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; 4. Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 diuraikan berikut ini.
A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH Sepanjang tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Jombang menjalin kerjasama dengan sejumlah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Indonesia, yaitu: a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 16 Desember 2014 Nomor:20/415.10.1/2014 tentang Dukungan pendam-pingan dan pengalokasian dana program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera (Jalan Matra) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2018 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 16 Desember 2019. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan komitmen bersama dalam memberikan dukungan fasilitasi pendampingan dan pengalokasian dana Program Jalin Matra di Provinsi Jawa Timur; b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 01 Januari 2015 Nomor: 120.1/63/012/2015 dan Nomor: 180/1A/415.10.1/2015 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Jombang agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien; c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 02 Januari 2015 Nomor: 120.1/16/012/2015 dan Nomor:180/6/415.10.1/2015 tentang Peningkatan Program Puskesmas dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah peningkatan dan pendekatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat; d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 02 Pebruari 2015 Nomor: 120.1/116/012/2015 dan Nomor:180/2/415.10.1/2015 tentang Pembangunan Daerah dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara berkelanjutan serta pemberian pelayanan umum secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur ( BPKP ) tanggal 15 Januari 2015 Nomor: 180/1/415.10.1/2015 dan Nomor: PRJ-03/PW13/3/2015 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Jombang dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 15 Januari 2016. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
B.
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan pihak ketiga yang telah dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) a.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan Perusahaan Umum Jasa Tirta I pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan Nomor:180/12/415.10.1/2014, Nomor:01/SKB/BBWS/X/2014 dan Nomor:KP.065.1/PK/DU/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas di Wilayah Kabupaten Jombang dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengefektifkan potensi sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas;
b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Indonesia Urban Water, Sanitation & Hygien ( IUWASH) tanggal 01 Oktober 2012 Nomor: 180/16/415.10.1/2012 dan Nomor:003/IUWASHMoU/X/2012 tentang Peningkatan akses di bidang air minum dan sanitasi bagi masyarakat perkotaan di Kabupaten Jombang dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 31 Maret 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk peningkatan pelayanan di bidang air minum dan sanitasi perkotaan ; c.
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tanggal 06 Desember
2011 Nomor:HK.303/B.27/KPK/BMKG-201 dan Nomor: 521/612.1/ 415.27/2011 tentang Layanan informasi cuaca/iklim di Kabupaten Jombang dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 06 Desember 2021. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka penyediaan layanan informasi cuaca/iklim di Kabupaten Jombang; d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Pusat Arkeologi Nasional tanggal 30 Juni 2014 Nomor: 180/9/415.10.1/ 2014 dan Nomor:2228/P4/PL/2014 tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 30 Juni 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, khususnya dalam rangka Penataan Kawasan Cagar Budaya di Kawasan Utara Brantas; e. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Johns Hopkins Program For International Education In Gynecology And Obstetrics (JHPIEGO) tanggal 06 Januari 2014 Nomor:01/008/EMAS/ 2014 dan Nomor:180/2/415.10.1/2014 tentang Pelaksanaan Gerakan Penyelamatan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 30 September 2016. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan Penyelamatan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); f.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk tanggal 17 April 2014 Nomor: 12/KB/XVIII.JATIM/4/2014, Nomor: 900/6/415.31/2014 dan Nomor: 052/058/SP/DIR/CS tentang Akses data transaksi rekening Pemerintah Kabupaten Jombang secara online pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah;
g. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Direktorat Jenderal PU Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tanggal 06 Agustus 2012 Nomor:
KT.0105.DC/PKS/43/2012 dan Nomor:180/12/415.10.1/2012 tentang Pelaksanaan Program Penurunan Emisi Kota-Kota Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015. Tujuan perjanjian kerjasama ini dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca melalui penutupan TPA eksisting dan pembangunan TPA lahan urug saniter baru, serta meningkatkan kemampuan kapasitas pengelolaan persampahan; h. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Research Triangle Institute International tanggal 01 Desember 2014 Nomor : USAID PRIORITAS/JATIM/K16 dan Nomor: 180/21/415.10.1/ 2014 tentang Penyelenggaraan bantuan teknis USAID untuk peningkatan kualitas pembelajaran, tata layanan dan manajemen pendidikan, serta koordinasi antar institusi pendidikan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 01 Desember 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas; i.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 09 Maret 2015 Nomor: 0182/MPK.F/CB/2015, Nomor: 120.1/164/012/ 2015, Nomor: 11 Tahun 2015 dan Nomor: 180/4/415.10.1/2015 tentang Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Trowulan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 09 Maret 2016. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk melestarikan kawasan Cagar Budaya Trowulan yang bermanfaat bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
j.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang tanggal 23 Oktober 2015 Nomor : 180/11/415.10.1/2015 dan Nomor : Kd.15.12/2/HM.01/403/ 2015 tentang Integrasi Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dengan Database Sistem Informasi Manajemen Nikah dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendapatkan data penduduk yang sama dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2. Kerjasama dengan Badan Hukum a.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Brawijaya tanggal 29 Mei 2013 Nomor:180/10/415.10.1/2013 dan Nomor:30A/UN10/DN/2013 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 29 Mei 2018. Tujuan kesepakatan bersama adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak secara optimal, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah;
b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Negeri Malang tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 180/11A/415.10.1/2013 dan Nomor:7442/UN32/DN/2013 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2018. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak secara optimal, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah; c.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 180/3A/415.10.1/2013 dan Nomor: 31/UN.38/DN/2013 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak secara optimal, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah;
d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang tanggal 04 Nopember 2014 Nomor:180/17/415.10.1/2014 dan Nomor: 3578/A/AU/11/2014 tentang Penggunaan Wilayah Kabupaten Jombang sebagai Sarana Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menjadikan wilayah Kabupaten Jombang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang;
e. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan YPPP. AN Najiyah Bahrul Ulum Tambakberas tanggal 04 Nopember 2014 Nomor:180/13/415.10.1/2014 dan Nomor: 133/ypp.4 nj BU/4.2/XI/2014 tentang Kerjasama Penggunaan Wilayah Kabupaten Jombang sebagai Sarana Pendidikan bagi Mahasiswa Akper dan Stikes Bahrul Ulum Jombang dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menjadikan wilayah Kabupaten Jombang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa AKPER dan STIKES Bahrul Ulum Jombang; f.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Yayasan Samodra Ilmu Cendekia tanggal 04 Nopember 2014 Nomor:180/14/415.10.1/2014 dan Nomor:02149/YSIS/XI/2014 tentang Kerjasama Penggunaan Wilayah Kabupaten Jombang sebagai Sarana Pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menjadikan wilayah Kabupaten Jombang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang;
g. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Yayasan Pemberdayaan Keluarga Besar Jombang tanggal 04 Nopember 2014 Nomor: 180/18/415.10.1/2014 & Nomor: 09/YYSPEMKAB/JBG/XI/2014 tentang Kerjasama Penggunaan Wilayah Kabupaten Jombang sebagai Sarana Pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015. Tujuan kesepakatan bersama adalah untuk menjadikan wilayah Kabupaten Jombang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PEMKAB Jombang; h. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Mojokerto tanggal 04 Nopember 2014 Nomor:180/15/415.10.1/2014 dan Nomor:121/SKSYKWK/l.e/2014 tentang Kerjasama Penggunaan Wilayah Kabupaten Jombang sebagai Sarana Pendidikan bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015. Tujuan kesepakatan
bersama ini adalah untuk menjadikan wilayah Kabupaten Jombang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto; i.
Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Yayasan Prima Wiyata Husada Jombang tanggal 04 Nopember 2014 Nomor:180/16/415.10.1/2014 dan Nomor: 31/MoU/YYS-PWH/XI/2014 tentang Kerjasama Penggunaan Wilayah Kabupaten Jombang sebagai Sarana Pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk Menjadikan wilayah Kabupaten Jombang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang;
j.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT. Marga Harjaya Infrastruktur tanggal 15 Januari 2014 Nomor:02/MHI-MOU/CSR/1/2014 dan Nomor:180/3/415.10.1/2014 tentang Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 15 Januari 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk membagi peran para pihak secara jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar lintasan Jalan Tol Kertosono Mojokerto di Kabupaten Jombang;
k.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Forum Layanan Iptek Bagi Masyarakat “Legowo” tanggal 07 Juli 2014 Nomor: 180/10/415.10.1/2014 & Nomor: 005/Flipmas/Legowo/MOU/III/ 2014 tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Wilayah dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 07 Juli 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menghasilkan naskah akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data dan kajian-kajian sebagai pendukung pengambilan kebijakan daerah;
l.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Gadjah Mada tanggal 03 September 2014 Nomor: 180/11/415.10.1/2014 dan Nomor:7281/P/PH/2014 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kapada Masyarakat dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan 03 September 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan
sumber daya yang dimiliki oleh para pihak secara optimal, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah; m. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT. Sejahtera Usaha Bersama tanggal 03 September 2014 Nomor: 180/11a/415.10.1/2014 dan Nomor: 133/SUB/JBG/VII/2014 tentang Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility PT. SUB dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 03 September 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan tanggung jawab sosial PT. Sejahtera Usaha Bersama terhadap masyarakat disekitar perusahaan; n. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Muhammadiyah Malang tanggal 21 April 2015 Nomor: 180/8/415.10.1/2015 dan Nomor: E.5.c/437/UMM/IV/2015 tentang Kerjasama Penggunaan Kabupaten Jombang sebagai wahana bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 21 April 2016. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menjadikan Wilayah Kabupaten Jombang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang; o. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Universitas Airlangga tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 180/9/415.10.1/2015 dan Nomor: 20/UN3/DN/2015 tentang Kerjasama Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak secara optimal, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah; p. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT.Indonesia Power Unit Pembangkitan Perak Grati tanggal 23 Oktober 2015 Nomor: 180/10/415.10.1/2015 dan Nomor: 08.Pj/060/UPPGT/2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016. Tujuan kesepakatan bersama ini
adalah untuk melaksanakan Program CSR untuk mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jombang;
C.
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan kerja instansi vertikal tersebut di daerah. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk merumuskan rencana kerja yang terintegrasi antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Jombang tanggal 06 Pebruari 2012 Nomor: 180/04/415.10.1/2012 dan Nomor: 970/5298/120.22/2012 dan Nomor: 01/II/2012 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jombang dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2017. Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemungutan retribusi parkir berlangganan dengan memanfaatkan database pada Kantor Bersama SAMSAT; b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Mojokerto tanggal 02 Januari 2015 Nomor: 180/7/415.10.1/2015 dan Nomor : 03.PJ/041/AREA-MJK/2015 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang yang berasal dari PPJ; c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang tanggal 04 Juni 2014 Nomor: 180/8A/415.10.1/2014 dan Nomor: 35175.06 tentang Kerjasama Pengumpulan, Penyusunan, Pengolahan Dan Analisis Serta Publikasi Statistik Sosial Ekonomi Daerah dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 04 Juni 2015. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama untuk menghasilkan informasi statistik daerah sebagai pendukung perumusan kebijakan daerah dan sebagai informasi potensi daerah bagi masyarakat umum;
d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor: 180/3/415.10.1/2015 dan Nomor: 187/0.5.8/65/02/2015 tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Melibatkan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Tujuan perjanjian kerjasama bersama ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan bidang hukum perdata dan tata usaha negara; e. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kepolisian Resort Jombang dan Komando Distrik Militer 0814 Jombang tanggal 12 Maret 2015 Nomor: 180/5/415.10.1/2015, Nomor: B/08/III/2015 dan Nomor: B/239/III/2015 tentang Sinergitas Peran 3 Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 12 Maret 2016. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat guna merealisasikan Jombang sejahtera untuk semua;
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. Kebijakan dan Kegiatan Terbentuknya pemerintahan baru dan proses pemekaran daerah sebagaimana terdapat pada Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak lepas dari batas wilayah sebagai dasar legalitas adanya pemerintahan. Dengan terbentuknya pemerintahan baru, perlu diikuti dengan penetapan dan penegasan batas wilayah. Sebagaimana tertera dalam Pasal 34 Ayat (2c) dan Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa persyaratan dasar kewilayahan yaitu Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Untuk mengeliminir perbedaan persepsi dalam pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang pedoman Penegasan Batas Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (7a) tentang
penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Sebagaimana Peraturan tersebut, terdapat 5 tahapan kegiatan penegasan (penyelesaian) batas daerah otonom didarat secara pasti dilapangan: a. Penelitian Dokumen; b. Pelacakan Batas; c. Pemasangan Pilar Batas; d. Pengukuran dan Penentuan posisi pilar batas; e. Pembuatan peta batas. Tahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Kebijakan penyelesaian batas daerah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pada dasarnya senantiasa didorong oleh keinginan untuk menata suatu wilayah kerja pemerintahan disetiap strata pemerintahan secara terpadu, saling mendukung dan berjalan simetris dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan koordinat definitif pada pilar batas tersebut dalam sistem Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-95), dengan mengunakan teknologi GIS pilar tanda batas tersebut digambar pada peta RUPABUMI (Proyeksi UTM) skala minimal 1:50.000, selanjutnya dipakai sebagai data dasar pembuatan peta batas daerah provinsi, Kabupaten/Kota tersebut. #) Rupabumi = bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya: sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan. Kabupaten Jombang berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu : Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bojonegoro. Dengan beberapa daerah yang berbatasan tersebut, telah dilaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah. Bentuk pilar batas sebagai tanda batas pemisah batas Kabupaten/Kota dipasang tipe pilar B, dengan ukuran 40cmx40cmx75cm diatas tanah dengan kedalaman 100cm dibawah tanah, pilar batas dengan keterangan:
a. PBU = Pilar Batas Utama; b. PABU = Pilar Antar Batas Utama; c. PBA = Pilar Batas Antara; d. PKBU = Pilar Kontrol Batas Utama; e. PKBA = Pilar Kontrol Batas Antara. Kegiatan dan Kendala: Sedangkan hasil verifikasi data dilapangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakorsurtanal, Daerah-daerah yang berbatasan antara lain: a. Dengan Kabupaten Bojonegoro telah terpasang 1 (satu) pilar batas (PBA 14) di as (median line) saluran irigasi di antara Desa Jiporapah, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang dengan Desa Tondomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dengan panjang batas + 2.7417 KM; b. Dengan Kabupaten Mojokerto telah terpasang 31 pilar batas yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Wonosalam (4 pilar), Kecamatan Mojoagung (8 pilar), Kecamatan Sumobito (2 pilar), Kecamatan Kesamben (7 pilar), dan Kecamatan Ngusikan (10 pilar). Dengan panjang batas +68.8422 KM; c. Dengan Kabupaten Malang telah terpasang 3 (tiga) pilar batas di Kecamatan Wonosalam (Desa Jarak dan Galengdowo) kegiatan ini menggunakan dana APBD Kabupaten Malang, sedangkan pada tahun 2011 ada perapatan pilar yang kegiatannya didanai oleh APBN, dengan panjang batas + 4.1958 KM; d. Dengan Kabupaten Nganjuk telah terpasang 16 pilar batas yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo (8 pilar), Kecamatan Megaluh (3 pilar ) dan Kecamatan Plandaan (5 pilar), dengan panjang batas + 42.1134 KM kegiatan ini menggunakan dana APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dan perlu adanya penegasan batas kembali dilapangan untuk mengetahui kendala pada segmen batas yaitu: 1. PABU 016 terletak di Desa Ngepung Dusun Sedanggogor Kec. Nganjuk; 2. Penarikan garis pada PABU 016 menyusuri jalan setapak dan jalan besar hingga ke Desa Ngepung;
3. Dari PABU 016 garis batas menyusuri punggungan hingga ke pertigaan antara Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bojonegoro. 4. Sepakat untuk dilanjutkan proses penyusunan Rancangan Permendagri. e. Dengan Kabupaten Lamongan sampai saat ini pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah telah dilaksanakan dengan sumber dana APBN Tahun 2011 dengan panjang batas + 31.3575 KM. Memerlukan adanya penegasan batas kembali dilapangan untuk mengetahui kendala pada segmen batas yaitu: 1. Kedua Pemerintah Kabupaten perlu melakukan kesepakatan dan melakukan verifikasi dilapangan untuk penarikan garis batas diantara PABU 003 dan PABU 004; 2. Kedua Pemerintah Kabupaten sepakat akan melakukan verifikasi dilapangan untuk penarikan garis batas diantara PABU 004 dan PABU 006 serta penarikan garis batas pada PABU 009. f. Dengan Kabupaten Kediri telah terpasang 11 (sebelas) pilar batas, mulai dari PABU 016 di Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo yang merupakan titik simpul 3 Kabupaten yaitu Jombang, Kediri, Nganjuk. Dan sampai PABU 026 yang juga merupakan titik simpul perbatasan 3 Kabupaten yang terletak di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam yaitu Jombang, Kediri, Malang. 2. Realisasi dan Solusi Kendala Pelaksanaan Kegiatan a. Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang Sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro. Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah as (Median Line) saluran irigasi diantara Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Kab. Bojonegoro dengan Desa Jiporapah Kec. Plandaan Kab. Jombang dan ditandai dengan PAB 14. b. Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2012 tentang batas daerah kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto, batas daerah ini dimulai dari pertigaan batas kab. Mojokerto,
Jombang dan Malang ke arah barat laut menyusuri as (median line) kali Jurangcelat Dengan data pemasangan patok batas, sebagai berikut: PABU 001 dengan koordinat 07°41’ 32.1385” LU dan 112° 25’24.3623” BT terletak antara di desa Tawangrejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto yang berbatasan dengan desa Panglungan Kec. Wonosalam Kab. Jombang. Pada penegasan batas daerah antara Kab. Jombang dengan Kab. Mojokerto terpasang 17 PABU dan 14 PBU yaitu PBU 31 dengan koordinat 07°20’ 42.383” LS dan 112° 20’45.517” BT yang terletak pada pertigaan batas desa Simongagrok Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dengan Desa Kromong Kec. Ngusikan Kab. Jombang dan Desa Kretekranggon Kec. Sambeng Kab. Lamongan. c. Batas Daerah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2013 tentang batas daerah Kab. Malang dengan Kab. Jombang Prov. Jatim dengan menggunakan APBD Kabupaten Malang TA 2009 dan APBN TA 2011, batas daerah ini dimulai dari pertigaan batas antara Kab. Malang dengan Kab. Jombang dan Kab. Mojokerto yang ditandai oleh PBU 31 dengan koordinat 07°46’ 44.9980” LS dan 112° 27’ 20.5039” BT yang terletak pada batas Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang dengan Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan Desa Tawangrejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto. Selanjutnya penegasan batas daerah ini berjalan ke arah barat menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 001. PBU 001 selanjutnya kearah barat laut menyusuri punggung bukit hingga puncak Puncak Gunung Malang sampai pada PBU 32 dengan koordinat 07°46’ 25.7065” LS dan 112° 26’ 24.4193” BT yang terletak pada batas desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang dengan Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang sampai pada PBU 33 07°46’ 25.7065” LS dan 112° 26’ 24.4193” BT PBU 33 selanjutnya kearah barat daya menyusuri punggung bukit hingga Gunung Argowayang sampai pada PABU 002 dengan koordinat 07°46’ 16.1231” LS dan 112° 25’ 51.6540” BT yang terletak di Desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malang dengan Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang. PABU 002 selanjutnya kearah barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kab. Malang dengan Kab. Kediri dan Kab. Jombang yang ditandai oleh PBU 34 dengan koordinat 07°45’
52.0256” LS dan 112° 25’ 02.4344” BT yang terletak pada batas desa Tawangsari Kec. Pujon Kab. Malanng dengan Desa Galengdowo Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan Desa Medowo Kec. Kandangan Kab. Kediri. d. Batas Daerah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang Perlu dimunculkannya kembali Program dan Kegiatan Penegasan batas daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombang, untuk dapatnya memfasilitasi penegasan batas daerah yang akan dilaksanakan dan perlu dilakukannya koordinasi dengan Kabupaten Nganjuk, Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan verifikasi dan penegasan batas daerah dan pendataan rupabumi serta koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah dengan Kabupaten Jombang. e. Batas Daerah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Jombang Batas daerah dengan Kabupaten Lamongan Harus segera dilakukan survey penegasan, penetapan dan pembangunan patok batas daerah dan desa Perlu dimunculkannya kembali Program dan Kegiatan Penegasan batas daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombang, untuk dapatnya memfasilitasi penegasan batas daerah yang akan dilaksanakan dan perlu dilakukannya koordinasi dengan Kabupaten Nganjuk, Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. f.
Batas Daerah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang Permasalahan terhadap segmen batas daerah yaitu: 1. PABU 16 disepakati merupakan simpul batas antara Kabupaten Jombang, Kediri dan Nganjuk yang simpulnya berada ditengah kali Brantas sehingga terjadi perubahan penarikan garis batas; 2. Kabupaten Kediri telah memberikan bukti pembebasan lahan disekitar Desa Pare Lor antara warga desa setempat dengan proyek Gunung kelud tahun 1980 – 19985; 3. Kabupaten Kediri telah menyerahkan peta krawangan (peta persil) dan data lainnya terkait perubahan garis batas. 4. Pada rapat evaluasi survei penegasan batas berita acara rapat tanggal 15 Oktober 2013 menyebutkan bahwa:
a).
b). c).
Posisi pilar batas PABU 18 akan dicermati penulisan draft Permendagrinya karena posisi garis batas yang keluar dari median sungai; Perubahan data peta dari PABU 20 menjadi PBU 20; Penempatan PABU 23 terletak terlalu jauh dari garis batas (terletak lebih dari 500 meter dari garis batas);
d). Ditjen PUM akan melakukan pengecekan titik simpul Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang khususnya untuk segmen Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang sesuai dengan keputusan hasil rapat tanggal 12 November 2015 diputuskan bahwa dari permasalahan-permasalahan tersebut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan beserta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri akan melakukan evaluasi laporan dokumen penegasan batas daerah. Solusi yang diperlukan: Untuk mengatasi permasalahan diatas dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sangat diperlukan untuk membuat kembali program dan kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah dan batas desa diKabupaten Jombang untuk koordinasi antar daerah, provinsi dan Pusat.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan berbagai dampak psikologis lainnya. 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulanggannya Bencana yang terjadi di Kabupaten Jombang dan penanggulangannya pada tahun 2015, adalah sebagai berikut: a. Bencana Banjir Bencana banjir terjadi sebanyak 41 kali pada 7 desa dan 4 Kecamatan. Seluruhnya ditetapkan statusnya sebagai bencana lokal kabupaten.
Penanggulangan bencana dilakukan dengan jalan pihak BPBD bersama SKPD terkait, masyarakat, LSM dan TNI melakukan perbaikan tanggul sungai/saluran pada 9 lokasi bencana dengan melaksanakan langkahlangkah sebagai berikut :
Pemasangan Glangsing berisi tanah urug : 29.100 glangsing di 21 (sebelas) lokasi
Pemasangan bronjong dan batu kali : 220 buah di 2 (dua) lokasi
Dalam rangka penanganan bencana banjir di atas, menggunakan dana APBD sebesar Rp. 271.301.000,- dan dana BTT Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 87.500.000,00. b. Bencana Angin Puting Beliung Dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 tercatat sebanyak 15 6 kali Bencana Angin Puting Beliung terjadi di 13 Desa pada 9 Kecamatan di Kabupaten Jombang. Bencana angin puting beliung yang menyita perhatian kita terjadi di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandar Kedungmulyo yang menyebabkan 24 rumah rusak ringan dan 3 rumah rusak berat dan kerugian diperkirakan mencapai Rp. 300.000.000,-. Akibat lain yang ditimbulkan dari bencana angina puting beliung menyebabkan 6 rumah lainnya rusak ringan, rusaknya kandang ayam milik warga ,gudang mebel yang roboh, tumbangnya tanaman sawah yang siap panen dan banyaknya pohon tumbang sehingga menyebabkan kemacetan dan listrik padam. Seluruhnya ditetapkan statusnya sebagai bencana lokal kabupaten. Penanggulangan bencana dilakukan dengan jalan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, masyarakat, LSM dan TNI untuk melakukan kerjabakti perbaikan rumah, bantuan yang diberikan antara lain adalah :
Pihak BPBD memberikan bantuan glangsing 2.500 buah.
Bantuan dari propinsi berupa tambah gizi 10 Dos dan makanan siap saji sebanyak 8 dos.
c. Bencana Kebakaran Bencana Kebakaran yang disebabkan dari api yang tidak bisa dikendalikan, baik disengaja dan tidak disengaja yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, cacat bahkan korban jiwa terjadi sebanyak 42 kali dengan 32 kali ditangani PMK, 10 kali ditangani Desa. Bencana Kebakaran terjadi di 34 desa dan 14 Kecamatan. Kejadian Kebakaran terjadi pada
rumah penduduk, gudang, Blower milik PT. SUB PLYWOOD, Mobil Milik KSP maupun mobil penduduk, Pabrik Gula, Sekolah, Lahan Bambu, Lahan Kosong yang berdekatan dengan rumah penduduk, kios, perusahaan mebel dan lahan tebu dengan berbagai macam penyebab antara lain konsleting hubungan arus pendek listrik dan kelalaian manusia. Seluruhnya ditetapkan statusnya sebagai bencana lokal kabupaten. d. Bencana Kekeringan Bencana kekeringan pada tahun 2015 terjadi pada 12 dusun, 7 Desa di 4 Kecamatan. Kekeringan ini disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan dan tidak lancarnya air PDAM sehingga mengakibatkan kekurangan air bersih. Statusnya sebagai bencana Lokal Kabupaten. penanganan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jombang dengan memberikan bantuan pengiriman air bersih di Wilayah yang terdampak kekeringan yang berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) APBN-BNPB sebesar Rp. 45.000.000,-, BPBD Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang untuk menentukan lokasi, gambar, RAB dan pengawasan dari Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan pembangunan tower air dan pipanisasi di Desa Karangan Kecamatan Bareng, sumur bor dan pipanisasi di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng, pipanisasi di Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan dan Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng dengan anggaran yang berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) APBN-BNPB sebesar Rp. 931.404.000,e. Bencana Tanah Longsor Bencana tanah longsor tahun 2015 terjadi pada 6 Desa di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Bareng, Wonosalam dan Kesamben. Tanah Longsor ini disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi dan lama sehingga memacu terjadinya gerakan tanah. Statusnya sebagai bencana Lokal Kabupaten. Penanganan dilakukan dengan melakukan kroscek ke lokasi bencana serta berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Desa dan Instansi terkait. Kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana dan mengurangi risiko yang mungkin akan ditimbulkan, dengan pembagian peran masing-masing SKPD terkait, yang dikoordinasikan BPBD untuk melaksanakan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pembentukan posko-posko, pendidikan,
bantuan dan pembangunan kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana. 2. Status Bencana Melihat bencana yang terjadi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang Bencana Banjir, Puting Beliung, Kebakaran dan Tanah Longsor menjadi bencana Lokal Kabupaten. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2015 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 2.793.223.600,-. 4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana Dalam setiap upaya penanggulangan bencana perlu diantisipasi dengan upaya menyamakan persepsi bagi semua pihak yang ketentuan langkahnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan antisipasi antara lain dengan : 1. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan, SKPD terkait di Kabupaten Jombang dan instansi terkait pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat, serta melibatkan peran para relawan dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana; 2. Melakukan siaga banjir dengan membentuk Posko Siaga Banjir di yang berkedudukan di kantor BPBD Kabupaten Jombang dan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Jombang yang keanggotaannya melibatkan personil BPBD Kabupaten Jombang, SKPD terkait, para relawan, serta personil pada masing-masing kantor kecamatan di Kabupaten Jombang; 3. Sosialisasi penanggulangan bencana pada 306 desa/kelurahan di Kabupaten Jombang 4. Mitigasi bencana untuk meminimalisasi kerusakan apabila terjadi bencana.
5. Pemasangan pamflet dan papan peringatan. 6. Penyusunan Peta Rawan Banjir 7. Pemasangan EWS (Early Warning System) banjir. 8. Penambahan posko WMK. 9. Pengadaan Hidran. Sedangkan potensi bencana yang diperkirakan terjadi : Diperkirakan pada tahun 2016 masih akan terjadi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang. F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS 1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang 20092029 ditetapkan Kawasan Agropolitan yang pusatnya berada di Wilayah Pengembangan (WP) Mojowarno. Kawasan agropolitan tersebut meliputi Kecamatan Wonosalam, Bareng, Ngoro dan Mojowarno. Sebagai kawasan agropolitan titik beratnya adalah pada pengembangan industri pertanian, perkebunan dan kehutanan serta agrowisata. Kawasan ekonomi khusus di Kecamatan Mojowarno didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan sumber daya alam khususnya disektor agrobisnis, dan pasar agribisnis. Kawasan ekonomi khusus di Kecamatan Mojowarno, direncanakan menjadi pusat pertumbuhan di bagian timur wilayah Kabupaten Jombang. Kawasan ekonomi khusus tersebut direncanakan secara signifikan memberikan dampak perkembangan ekonomi bagi wilayah pedesaan. Konsep pengembangan agropolitan juga dikaitkan dengan program pengembangan pariwisata yaitu mengembangkan rute pariwisata yang menghubungkan Majapahit Park – Agropolitan Wonosalam – Wisata Religi Diwek – Wisata Kerajinan Gudo – Wisata Belanja di Perak dan Bandarkedungmulyo.
2. Sumber Anggaran Dalam rangka mewujudkan kawasan khusus agropolitan tersebut sumber anggaran berasal dari APBD Kabupaten Jombang dan APBD Provinsi Jawa Timur. 3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi Keterbatasan anggaran menjadi masalah utama bagi pengembangan kawasan khusus tersebut. Dengan adanya dukungan dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat diharapkan akan dapat mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung terwujudnya kawasan khusus agropolitan Mojowarno.
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Dalam rangka mewujudkan kondisi yang aman dan tertib, kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. 1. Gangguan yang Terjadi Gangguan selama tahun 2015 masih bersifat lokal dan individual yang secara keseluruhannya masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Penyadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban akan terus dilakukan disamping sosialisasi oleh aparat pemerintah akan tetap dilakukan. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Dana penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Tahun Anggaran 2015 yang bersumber APBD sebesar Rp 2.163.126.100,- (pada kantor Satpol PP) dan Rp 2.687.937.000,00 (pada Kantor Bakesbangpolinmas). 3. Penanggulangan dan Kendalanya Dari pelaksanaan program Tahun Anggaran 2015 capaian kinerja sebagai berikut: i.
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: a.
Koordinasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan di daerah.
b. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah, seperti: patroli wilayah dan piket Pam serta KTL. ii.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: a.
Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat. Dengan terlaksananya silahturahmi Toga dan Toma dan penyuluhan dalam upaya terciptanya/terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakatm(suku, agama dan ras) dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarkat. iii.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka menumbuh kembangkan rasa nasionalisme bagi generasi muda di Kabupaten Jombang.
iv.
Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) a.
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
b. Penyuluhan peredaran uang palsu. c.
Penyuluhan pencegahan aksi premanisme.
d. penyuluhan pemberantasan perdagangan anak dan perempuan. e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. v.
Program Pendidikan Politik Masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a.
Penyuluhan kepada masyarakat dilaksanakan melallui kegiatan diskusi dalam upaya dipahaminya program-program politik yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
b. Koordinasi forum-forum diskusi politik dalam upaya pemahaman masyarakat tentang dinamika politik di daerah oleh masyarakat. c.
Penyusunan data base partai politik di Kabupaten Jombang
d. Fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat. vi.
Program pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. a.
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
b. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat. c.
vii.
Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan pemahaman HAM dan politik.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan a.
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Peringatan HUT Linmas viii.
Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah a.
Pemantauan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di daerah
b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan cara melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Persidangan, tindak pidana ringan kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah c. ix.
Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum a.
Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dalam rangka membatasi jumlah gangguan ketertiban c.
Koordinasi pengendalian ketertiban yang efektif dan optimal
d. Deteksi dini dan pemetaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum x.
Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja a. Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
b. Keikutsertaan dalam peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Luar Daerah Meskipun menghadapi sejumlah kendala, secara umum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2015 dapat berjalan lancar.
B
erbagai prestasi dan permasalahan selama Tahun 2015 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang Tahun 2015 ini, diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang dalam melakukan perbaikan kedepan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini merupakan komitmen bersama untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2015 ini, sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalin bersama sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang, terkait dengan hal tersebut disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Pemerintah Kabupaten Jombang telah mencoba mewujudkan komitmen bersama bahwa peningkatan kinerja yang telah dicapai
akan menjadi potensi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dimasa mendatang akan dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis serta pertumbuhan penduduk, sehingga dibutuhkan adanya perubahan cara pandang dan berpikir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, utamanya bagi aparatur di daerah dalam mengembang tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat yang berdedikasi serta mempunyai komitmen moral bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan yang sinergis dengan komponen lainnya. Sehingga demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang Tahun 2015 ini bersifat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (progress report) dan merupakan rangkaian pelaksanaan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dengan lima tahun berikutnya sebagaimana dalam rangkaian 5 (lima) tahunan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang 20142018. Sedangkan LKPj Tahun 2015 ini, sebagai laporan penyelenggaraan pada tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD 2014-2018, diharapkan dapat berperan sebagai bahan evaluasi serta menjadi masukan yang bersifat konstruktif yang sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja pada pencapaian kinerja tahun selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Demikian laporan ini disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan serta diiringi dengan harapan semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa bersama mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Jombang. Terima kasih, Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh
Jombang,
Maret 2016
BUPATI JOMBANG
Drs. Ec. NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Secara substansi, bahwa pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam LKPj Bupati Jombang Tahun 2015 merupakan hasil evaluasi dan realisasi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jombang selama 1 (satu) tahun berjalan, dengan tolok ukur sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga memuat permasalahan-permasalahan yang masih dijumpai, sehingga diharapkan segenap stakeholder Pemerintah Kabupaten Jombang dapat memanfaatkan laporan ini sebagai bahan untuk memberikan masukan, kritik dan saran bagi perencanaan pembangunan yang akan disusun pada periode yang akan datang. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Forpimda, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Jombang atas segala kerjasama yang telah terbina dan telah mendukung pelaksanaan tugas kami selaku Bupati Jombang. Demikianlah laporan ini kami sampaikan, semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan daerah selama ini mendapatkan ridha dan karunia dari Allah SWT. Amin. Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh
Jombang, Maret 2016 BUPATI JOMBANG
Drs.Ec. NYONO SUHARLI WIHANDOKO
