ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR. Heru Guntoro * ABSTRAK

Aspek Hukum Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor

ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR Heru Guntoro * ABSTRAK Perjanjian sewa beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak pertama mengikatkan diri dengan pihak kedua untuk menyerahkan benda selama waktu tertentu dan setelah uang sewa berakhir dibayar pihak kedua menjadi pemilik benda tersebut.Setelah membayar uang muka, dan menandatangani perjanjian kredit, pembeli sudah dapat membawa pulang kendaraan bermotor yang diinginkan.Penguasaan secara fisik kendaraan bermotor tidak serta merta merupakan berpindahnya hak milik atas kendaraan bermotor lazimnya dalam jual beli, dengan sistem sewa beli ini, pembeli hanya diberi hak untuk menguasai secara fisik benda yang menjadi obyek sewa beli.Jadi penguasaan atas kendaraan bermotor tidak mengakibatkan berpindahnya hak milik atas kendaraan bermotor, sebelum angsuran terakhir dibayar lunas oleh pembeli untuk ini suratsurat kendaraan bermotor yang berupa buku pemilik kendaraan bermotormasih berada di pihak kreditur.Dalam hal pihak kedua wanprestasi yaitu tidak membayar atau terlambat membayar angsuran kendaraan bermotor tersebut, pihak pertama dapat mengambil kendaraan bermotor, dan menjual lelang kepada pihak ketiga, setelah diperhitungkan, dengan harga-harga masih ada kelebihan uang, maka sisa hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak kedua, namun kalau hanya terlambat membayar ganti rugi angsuran disertai dengan denda yang besarnya telah ditentukan sebelumnya, apabila kendaraan bermotor hilang atau musnah selama masa perjanjian sewa beli maka risiko beralih kepada pihak asuransi. Kata Kunci : Perjanjian sewa beli ; Wanprestasi ; Ganti rugi ; Risiko. PENDAHULUAN Latar Belakang Transportasi merupakan kebutuhan yang pokok bagi masyarakat modern dewasa ini, mengingat keberadaannya dapat menunjang perkembangan perekonomian masyarakat baik di pedesaan maupun masyarakat perkotaan, baik negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia keberadaan sarana transportasi ini berkembang pesat , baik transportasi darat, laut, maupun transportasi udara, baik transportasi umum maupun transportasi perorangan.

Pesatnya perkembangan sarana transportasi ini disebabkan oleh semakin tingginya tingkat mobilitas masyarakat untuk melakukan aktifitasaktifitas guna memenuhi kebutuhannya. Pada masa silam ketika kebutuhan hidup masyarakat masih sederhana, mobilitas masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas pun juga rendah, dan pada masa itu sarana mobilitas pun cukup dilakukan dengan sarana transportasi tradisional, seperti delman, kuda, becak, gerobak dan bahkan tidak jarang dilakukan dengan berjalan kaki dari suatu tempat ke tempat tujuan

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.7 No.20, Agustus 2010 *Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus1945 Banyuwangi

1


tertentu. Namun sarana transportasi tradisional tersebut sudah tidak lagi memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat, terutama untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang dituju, yang pada saat tertentu memerlukan waktu yang sangat cepat, misalnya ke tempat kerja dan lain sebagainya. Untuk memenuhi sarana transportasi yang serba cepat tersebut, maka berkembanglah sarana transportasi modern yang digerakkan dengan mesin, yang kemudian disebut dengan kendaraan bermotor. Kehadiran kendaraan bermotor ini selain dapat mempercepat perpindahan orang dengan barang, juga lebih efektif dan efisien , karena dapat membawa orang dan barang lebih banyak. Hanya saja kehadiran kendaraan bermotor ini tidak dapat dimiliki oleh setiap anggota masyarakat yang membutuhkan, mengingat harga jualnya relative tinggi, terutama jika dibandingkan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang membutuhkan relative rendah, terutama sejak adanya krisis ekonomi. Kesenjangan antara kebutuhan akan kendaraan bermotor dengan kemampuan daya beli ini, kemudian membuka peluang bisnis di bidang jual beli ini, khususnya bagi pemodal besar baik pemodal domestik maupun dengan cara patungan dengan pihak asing. Peluang bisnis tersebut akhirakhir ini tumbuh dan berkembang dengan pesat seiring semakin meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi bagi masyarakat yang menunjang mobilitas yang semakin tinggi. Peluang bisnis kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal tersebut untuk mendirikan lembaga pembiayaan, yang lazim disebut

dengan finance.Lembaga ini berdiri di kota-kota besar, dan telah berkembang sampai ke pelosok tanah air, guna menjangkau konsumen. Hadirnya lembaga ini kemudian juga melahirkan lembaga jual beli baru di bidang jual beli kendaraan bermotor, misalnya jual beli dengan angsuran dan lembaga sewa beli kendaraan bermotor, yang dari waktu ke waktu terus berkembang pesat. Lembaga jual beli kendaraan bermotor dengan sewa bali ini oleh sementara masyarakat dianggap sangat membantu, mengingat lembaga ini dapat meringankan beban ekonomi, sebab dengan membeli yang pembayarannya dapat diangsur ini, keinginan untuk memperoleh kendaraan bermotor tercapai, tetapi dana dapat diatur sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang akan membeli kendaraan bermotor tersebut. Pada sisi lain lahirlah praktek jual beli dengan sistem sewa beli inidapat memberikan manfaat yang besar bagi lembaga pembiayaan maupun sebagian anggota masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Di samping itu juga member manfaat pada lembaga asuransi, sebab pada umumnya jual beli dengan sistem sewa beli selalu melibatkan pihak asuransi segai lembaga penjamin terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang tidak pasti terhadap barang yang menjadi obyek jual beli, yang dalam hal ini kendaraan bermotor.Tidak kalah pentingnya juga dalam perjanjian dengan sistem sewa beli ini juga memberikan keuntungan bagi lembaga perbankan atau lessor sebagai pemilik modal, yang dalam hal ini harus membayar terlebih dahulu sejumlah uang sesuai dengan


2


harga kendaraan bermotor pada dealer. Mengenai sewa beli ini di Indonesia diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kep/II/1980, pasal 1 sub a menyebutkan bahwa yang dimaksud sewa beli adalah ”Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang secara diperhitungkan setiap pembayarannya yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harga dibayar lunas oleh pembeli”.Penguasaan secara fisik kendaraan bermotor tersebut, tidak serta merta merupakan berpindahnya hak milik atas kendaraan bermotor sebagai obyek jual beli. Lazimnya dalam jual beli dengan sistem sewa beli, pembeli hanya diberi hak untuk menguasai secara fisik benda yang menjadi obyek jual beli tersebut, akan tetapi penguasaan atas kendaraan bermotor tersebut tidak serta merta mengakibatkan berpindahnya hak milik atas kendaraan bermotor tersebut, sebelum angsuran terakhir dibayar lunas oleh pembeli sebab surat-surat kendaraan belum diserahkan kepada pembeli. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah beralihnya kendaraan bermotor dari pihak kreditur kepada pihak debitur ? 2. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ?

Tujuan Penulisan 1. Guna mengetahui terjadinya peralihan hak milik atas kendaraan bermotor yang menjadi objek sewa beli 2. Guna mengetahui penyelesaian apabila pembeli tidak membayar / terlambat dalam mengangsur kendaraan bermotor. 3. Guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini secara teorotis adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dimana hasi penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan menambah referensi dalam bidang hukum, bagi yang memerlukan khususnya yang terkait dengan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Sedangkan menfaat praktisnya adalah sebagai sumbangsih pemikiran untuk masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan bagi pihak yang akan melakukan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren.Dalam hal ini hukum sebagai kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu yang tertentu dan terbit sebagai produk hukum dari sumber kekuasaan tertentu yang berlegitimasi. Penelitian hukum normatif ini bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahanbahan hukum sekunder, bahan-bahan yang berupa sumber informasi tentang


3


hukum, yang pada dasarnya dilakukan dengan suatu penelusuran literatur hukum, yaitu usaha menemukan norma hukum terutama yang tertulis, baik terhadap peraturan perundangundangan, perjanjian ataupun yurisprudensi. Bahan hukum primer dan sekunder dikelompokkan berdasarkan materi yang sesuai dengan pokok permasalahan kemudian diolah sampai menghasilkan bahan hukum yang siap dianalisis secara deduktif berdasarkan kajian isi berupa langkah yang dilakukan sesuai dengan azas dan sistem yang berlaku. HASIL DAN PEMBAHASAN Perspektif Normatif Perjanjian Sewa Beli Sewa beli atau beli sewa belum ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi perjanjian ini masih diberlakukan di masyarakat, asalkan masih berpegang pada asas kebebasan berkontrak dengan tidak mengabaikan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.Sewa beli yang menampakkan jati diri bukanlah sebagai perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa, walaupun mencerminkan cirri-ciri dari keduanya.Perjanjian sewa beli adalah sebagai jual beli benda tertentu, penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dan diktat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ditentukan bahwa hak milik atas benda tersebut, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Sewa beli merupakan jenis suatu perjanjian jual beli, sebagai berikut : a. Jual beli dengan angsuran ; b. Jual beli benda; c. Menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga benda yang telah disepakati bersama; d. Diikat dalam perjanjian; dan e. Hak milik atas benda tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat bendanya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Sewa beli merupakan suatu jenis perjanjian tersendiri, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terutama dalam praktek kebiasaan perusahaan-perusahaan.Sewa beli tidaklah dapat disebut sebagai jual beli, demikian pula tidaklah dapat dikatakan sebagai sewa menyewa.Sebenarnya hakekat sewa beli dengan jual beli dengan jual beli atau sewa menyewa berbeda.Pada sewa menyewa yang menjadi tujuan utamanya adalah penyerahan hak pakai, tidak ada unsure penyerahan hak milik.Demikian pula pada jual beli, bahwa tujuan utamanya adalah penyerahan hak milik, yang terjadi pada saat penyerahan benda dari tangan penjual kepada pembeli (from seller to purchaser). Pada dua jenis perjanjian tersebut terlihat bahwa baik jual beli maupun sewa menyewa, tidak mempersoalkan cara pembayaran harganya. Pada sewa beli justru cara pembayaran harga yang merupakan fokusnya, sebab pada pembayaran angsuran yang terakhir, yaitu pada saat pelunasan seluruh harga terpenuhi, maka akan terjadi perubahan status hukum dari penyewa menjadi pembeli.


4


Dalam bentuk yang umum dari perjanjian sewa beli, penyewa memperoleh penguasaan segera atas benda-benda pada saat perjanjian dibuat.Penyewa membayar uang muka dalam jumlah tertentu, yang biasanya dalam suatu presentase tertentu dari harga tunai benda.Penyewa setuju membayar perimbangan harga tunai dengan harga sewa beli secara angsuran dan hanya ketika semua pembayaran demikianlah telah dibuat, benar-benar kepemilikan benda beralih pada konsumen. Undang-undang Kredit Konsumen 1974 menentukan bahwa dalam perjanjian sewa beli : a. Benda yang disewa atau dipinjamkan dengan pembayaran secara periodic oleh sesorang untuk siapa benda dipinjam atau disewa; b. Kepemilikan benda-benda akan beralih pada orang tersebut, jika syarat-syarat dalam perjanjain dipatuhi dan ada satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ini : 1. Pelaksanaan hak opsi untuk membeli dari orang yang bersangkutan; 2. Perlakuan dari setiap undang-undang khusus lain atas pihak mana saja dalam perjanjian; 3. Terjadinya peristiwa khusus lain apa saja. Dalam hal ini yang penting untuk dicatat bahwa perjanjian sewa beli merupakan perjanjian kredit konsumen, baik terhadap perseorangan atau kelompok (individual or partnership) dengan memberikan hak opsi untuk membeli benda. Dengan demikian terjadinya peralihan hak milik atas benda (the

possession of good) tergantung pada penggunaan hak opsi konsumen dan ketentuan-ketentuan lain yang diisyaratkan dalam perjanjian.Nampaknya, pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam dalam mengantisipasi kompleknya perjanjian sewa beli di masyarakat, yaitu dengan dibuatnya suatu konsep rancangan peraturan tentang sewa beli, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Makna perjanjian sewa beli, apabila sudah terumus dalam suatu undang-undang, maka unsurunsurnya harus terurai dengan jelas dalam klusula-klusula perjanjian baku. Sebaliknya, jika undangundang tersebut belum terwujud, maka unsur-unsur sewa beli yang sudah menjadi kebiasaan dalam perdagangan kendaraan bermotor, yang didukung oleh ketentuanketentuan tentang sewa belu yang ada selama ini, hendaknya terurai dengan jelas pada lembaranlembaran akta perjanjian tersebut, yang boleh jadi akan menjadi hukum kebiasaan, yaitu hukum kebiasaan tentang perjanjian sewa beli. Perjanjian Sewa Beli Merupakan Bentuk Perjanjian Standard Contract. Proses penandatanganan perjanjian kredit sewa beli sebenarnya merupakan bentuk standart contract, debitur harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh dealer kendaran bermotor terlebih dahulu. Syarat-syarat pada umumnya antara lain adalah surat Keterangan Tanda Penduduk Suami Istri (KTP), Keterangan Susunan Keluarga (KSK), Kwitansi Pembayaran Listrik atau Air Minum, slip gaji, rekening


5


Koran, maupun surat-surat lain yang dianggap penting. Setelah semua persyaratan terpenuhi, permohonan itu diproses oleh dealer atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan dealer tersebut. Meliputi pengujian tentang layak tidaknya debitur menerima kredit sewa beli dan hal ini ditindaklanjuti dengan surve rumah debitur, apabila menurut penilaian tersebut debitur dinyatakan layak untuk menerima kredit sewa beli, barulah perjanjian sewa beli yang berisi syarat-syarat yang diajukan untuk ditandatangani. Mengingat perjanjian kredit sewa beli ini mempunyai bentuk standart contract, pada dasarnya debitur sama sekali tidak diberi kesempatan menegosiasikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Dengan arti kata debitur yang hanya diberi kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh dealer atau lembaga keuangan.Hubungan antara dealer lembaga keuangan dan debitur diatur dalam hukum perjanjian membawa konsekwensi, para pihak, dalam hal ini dealer atau lembaga keuangan sebagai suatu badan usaha dan pihak debitur mempunyai hak dan kewajiban. Guna mengetahui hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh para pihak, maka akan diuraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dealer atau lembaga keungan mempunyai kewajiban untuk : 1. Menjamin kerahasiaan identitas debitur; 2. Menyerahkan kendaraan bermotor kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

3. Membayar uang asuransi kehilangan atau kerusakan sesuai dengan perjanjian; 4. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga; 5. Memberikan laporan kepada debitur terhadap perkembangan angsuran di dealer atau lembaga keuangan; 6. Mengembalikan atau menyerahkan BPKB dalam hal kredit telah lunas. Sebaliknya bank berhak untuk : 1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah; 2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama; 3. Melelang kendaraan bermotor dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit sewa beli yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak; Kewajiban nasabah : 1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah; 2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank; 3. Menyetor dan awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan; 4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank; 5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.


6


Nasabah berhak untuk : 1. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melaui bank; 2. Menurut dealer atau lembaga keuangan dalam hal ini terjadi pembocoran identitas; 3. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit sewa beli yang tidak terbayar; 4. Mendapatkan suatu perlindungan dari asuransi. Penggunaan standart contract dalam pemberian fasilitas kredit dalam masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepraktisan bagi para pihak yang bertransaksi, karena tidak mungkin bila bank harus melakukan negoisasi tentang substansi perjanjian dengan setiap orang yang akan menjadi debitur. Selain banyak menguras tenaga dan pikiran juga akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan akan menjadi kesulitan tersendiri dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan perjanjiannya. Oleh karena itu, dalam standart contract telah diuraikan secara jelas tentang hak maupun kewajiban dari masingmasing pihak. Menurut jenisnya, standart contract dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu : 1. Standart contract sepihak, yaitu perjanjian baku yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didlamam perjanjian. Pihak yang kuat ini lazimnya adalah kreditur. 2. Standart contract timbal balik, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang dibuat oleh majikan dan

buruh dalam perjanjian buruh kolektif. 3. Standart contract yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatanperbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah. 4. Standart contract yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokad, adalah perjanjian baku yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat. Berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa hubungan antara dealer atau lembaga keuangan dan debitur diatur oleh hukum perjanjian.Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dan sesuai dengan hukum perjanjian, maka apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat para pihak.Asa ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (The Freedom of Contract). Asas ini dapat dilihat dalam dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengemukakan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Bentuk Akta Perjanjian Sewa Beli Sebelum menganalisis akta otentik tentang perjanjian sewa beli,


7


perlulah dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada suatu peraturan yang mengharuskan perjanjian sewa beli dibuat dalam bentuk tertulis.Perjanjian termasuk perjanjian sewa beli adalah bebas bentuk, sehingga dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan (akta). Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang berbentuk baku berupa lembaran-lembaran surat perjanjian, sehingga berbentuk akta. Suatu akta baru disebut otentik secara teoritik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu akta baru dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya. Akta otentik dapat berbentuk akta proses verbal atau akta partai. Akta partai dibuat apabila para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur sewa beli menghadap di depannotaris, kemudian notaris menetapkan apa saja yang diterangkan oleh orang-orang yang menghadap sendiri tersebut. Pada akta proses verbal, pegawai umum (juru sita atau notaris) membuat suatu akta tentang suatu pelelangan atau penyitaan benda, diantaranya atas kendaraan bermotor. Fakta hukum atas perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat berbentuk murni dibuat oleh kreditur dan debitur, namun ada pula yang perjanjian bakunya dilegalisir oleh notaris.Dalam hal ini, akta dibawah.Kendala hukum yang timbul, adalah tidak setiap kreditur mempunyai kesempatan atau beritikad baik dengan menyodorkan klausula-klausula perjanjian pada debitur untuk dipelajari dan dipahami, bahkan jika mungkin melakukan

perbaikan, penambahan serta perubahan.Kreditur nampaknya tidak selalu faham benar tentang Hukum Perjanjian terutama klausula-klausula yang dibuat/dicetak sendiri, apalagi debitur yang dalam keadaan hanya menerima saja lembaran-lembaran akta perjanjian yang sudah jadi. Debitur sebaiknya berhati-hati dalam membubuhkan tanda tangan, sebab apabila perbuatan itu dilakukannya pada lembaran-lembaran akta perjanjian sewa beli berarti menanggung kebenaran atau paling tidak mengetahui, membaca atau menyetujui apa yang dituliskan diatas tanda tangannya. Lawan pihak dari kreditur sebagai pihak pertama adalah debitur. Dalam klausula perjanjian baku sewa beli bahwa debitur dengan nama, alamat dan pekerjaan, serta nomor KTP/SIM disebut sebagai pihak kedua. Pihak kedua adalah subyek yang bertindak selaku penerima angsuran.Dapat pula dinyatakan bahwa pihak debitur adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang menerima penyerahan objek sewa beli dari penjual sewa. Disamping itu dapat terjadi pihak kedua menjalani dalam jabatannya dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama subyek yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang selanjutnya disebut sebagai penyewa. Dengan demikian apabila yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian sewa beli, maka akibat hukumnya harus menaati segala ketentuan-ketentuan tentang sewa beli, yaitu penyebutan atau persamaan para pihak harus pula dilakukan secara imperative.Hal ini mengandung arti bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa.Debitur dengan demikian bukanlah sebagai


8


peminjam atau pemakai belaka, bahkan sebagai pemilik sekalipun.Untuk penyebutan perusahaan sewa beli sebagai pihak pertama,kedudukannya bukanlah sebagai pemilik yang cenderung untuk memperkuat posisi hukumnya yaitu sebagai subyek yang berhak atas kendaraan bermotor.Yang benar menurut hukum kedudukannya adalah sebagai penjual sewa. Selanjutnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak tersebut, yaitu pihak penjual sewa dan pembeli sewa akan dituangkan dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian, yang lazimnya berupa sederetan pasal-pasal sebagai klausula-klausula perjanjian sewa belinya sendiri. Peralihan Hak Milik Dalam Perjanjian Bermotor. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk menyerahkan hak milik dan barang yang menjadi objek perjanjian dari satu pihak dan pihak lain untuk menyerahkan pembayaran sebagai imbalannya. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, pihak pembelian menjadi pemilik sah dan mutlak atas kendaraan yang menjadi objek perjanjian apabila angsuran tersebut telah dibayar lunas.Pemindahan hak milik atas kendaraan tersebut ke tangan pihak pembeli seketika pada tanggal yang tersebut dalam kwitansi pembayaran terakhir (pelunasan), dan dengan penyerahan kwitansi itu tidak terjadi pula penyerahan lepas atas kendaraan yang menjadi ojek perjanjian oleh pihak penjual, kepada pihak pembeli.Disamping itu pada waktu itu pula pihak penjual menyerahkan surat-surat yang

berhubungan dengan bukti pemilihan kendaraan bermotor dan surat-surat lainnya yang sebelumnya dititipkan pada pihak pembeli. Saat berpindahnya hak milik atas kendaraan yang menjadi objek perjanjian dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, yaitu pada saat pihak pembeli membayar angsuran terakhir yang merupakan sisa hutangnya, pada saat itu pula pihak pembeli bebas melakukan perbuatan apa saja seperti menjual, menghibahkan, menukarkan, dijadikan jaminan hutang, dan sebagainya. Perjanjian sewa beli adalah merupakan perjanjian yang tujuannya untuk memperoleh hak milik dari barang yang menjadi objek perjanjian di satu pihak dan di pihak lain untuk memperoleh pembayaran sebagai imbalannya. Hak milik dalam perjanjian sewa beli ini dapat diperoleh setelah pihak kedua memenuhi pembayaran angsuran yang telah ditetapkan pihak pertama atau saat berpindahnya hak milik atas barang yang di beli sewakan terjadi apabila angsuran terakhir telah dibayar lunas oleh pihak kedua, maka sejak itu hak milik secara otomatis berpindah dari pihak pertama kepada pihak kedua. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa hak milik mutlak baru berpindah kepada pihak kedua apabila sudah dibayarnya seluruh angsuran harga kendaraan bermotor kepada pihak pertama dan detik itulah pihak kedua sudah menjadi pemilik yang sah, dengan demikian pihak kedua bebas memperlakukan kendaraan bermotor yang ada padanya sesuai dengan keinginannya, ia bebas menjual ataupun menghibahkan kepada orang lain


9


karena barang tersebut sudah sah menjadi pemiliknya. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ini berakhir apabila : a. Angsuran terakhir telah dibayar lunas oleh pihak pembeli. b. Pihak pembeli meninggal dunia dan ahli waris yang meneruskannya, atau ada ahli waris tetapi tidak mau meneruskan. c. Pihak pembeli jatuh pailit dan sejak saat itu kendaraan ditarik kemudian dijual. Apabila setelah dijual dan setelah diperhitungkan dan ternyata ada uang yang berlebihan, maka uang kelebihan tersebut dikembalikan kepada pihak pembeli. d. Pihak pembeli wanprestasi, dan sejak saat itu kendaraan ditarik kemudian dijual, setelah dijual dan setelah diperhitungkan ternyata ada uang kelebihan, maka uang kelebihan tersebut dikembalikan kepada pihak pembeli. e. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berakhir sejak diadakan perampasan oleh pihak penjual terhadap pihak lain, hal ini terjadi kendaraan tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak penjual. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ada akta perjanjian sewa beli tidak disebut dengan tegas kedudukan pihak kedua sebelum pembayaran dilunasi oleh debitur.Apakah kedudukan sebagai penyewa, sebagai perjanjian, sebagai pembeli penerima, atau sebagai pemakai. Namun hanya disebut sebagai yang menerima dan menyewa beri dari pihak kesatu dan

seterusnya hanya disebut sebagai pihak kesatu, tidak menyebut sebagai apa kedudukannya. Pada klausula yang dipersyaratkan, pembayaran harus tepat waktunya sesuai dengan perincian angsuran, apabila ternyata pihak kedua terlambat menyetorkan uang sewa bulanan kepada pihak kesatu untuk bulan yang bersangkutan, maka pihak kedua diwajibkan membayar tunai denda keterlambatan dengan sejumlah uang. Hal ini menunjukkan adanya suatu perlindungan kerugian kepada pihak penjual saja tanpa memperhatikan keadaan pihak kedua dalam keadaan lalai, padahal semestinya melalui teguran terlebih dahulu oleh pihak pertama melaui juru sita atau surat lain yang serupa. Cara Menyelesaikan Sengketa jika Timbul Wanprestasi a. Musyawarah Penciptaan hak dan kewajiban terhadap pembeli sewa dan penyewa beli tidak selamanya dapat diwujudkan dengan lancer tanpa kendala sampai tuntas.Acapkali timbul sengketa antara kreditur dan debitur sebagai akibat wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum. Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak, lazimnya debitur tidak melakukan prestasi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum lembaran-lembaran akta perjanjian.Kewajiban yang utama dalam membayar angsuran dengan jumlah tertentu dan tepat waktunya. Akibat hukum dilalaikannya kewajiban tersebut disertai dengan berbagai alas an yang dapat dijadikan dasar pembenar bagi debitur, maka kreditur dapat menerima atau menolaknya.


10


Akibat wanprestasi debitur, kreditur dapat melakukan teguran yaitu dengan mengirimkan surat teguran atau surat peringatan pada debitur. Adapun kreditur tidak mengirimkan surat teguran, yang mana dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan sebagai saat pembayaran, dalam hal ini debitur dianggap lalai. Dalam penyelesaian sengketa antara penjual sewa dan pembeli sewa, baik karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum ,ternyata mendeskripsikan bahwa masingmasing pihak mempunyai hak dan kewajiban, sehingga saling ingin memenuhi kepentingannya dengan menekan kerugian yang sekecilkecilnya, cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan pilihan utama untuk ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak. b. Jalur Hukum Klausula-klausula perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu kreditur dan debitur sewa beli merupakan undang-undang bagi mereka, sehingga harus mematuhinya.Dalam hal ini perjanjian yang berlaku sebagai hukum tersebut, memberikan ancaman sanksi yang dibuat oleh mereka sendiri.Biasanya baru benar dilaksanakan, jika sudah terbentang jalan buntu untuk berdamai. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor telah ditentukan bahwa tentang perjanjian sewa beli dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili (tempat kediaman hukum) di kantor panitera Pengadilan Negeri yang ditunjuk. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa para pihak telah menunjuk pengadilan sebagai pemutus sengketa, apabila terjadi perselisihan di antara mereka.

Kreditur juga debitur lebih cenderung menghindari jalur hukum ke pengadilan, jika tidak terpaksa. Alas an utamanya adalah masalah biaya, waktu dan tenaga. Apabila memang terpaksa ditempuh jalan mengajukan gugatan ke pengadilan, baik secara perdata atau pidana, maka cara ini merupakan pilihan terakhir. Lembaga Peradilan tidak akan pernah menangani sengketa perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, jika para pihak cenderung menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah. Dapat pula kondisi ini akan terjadi sebaliknya, apabila kesadaran hukum untuk berperkara telah demikian menebal di antara para pihak dalam perjanjian sewa beli tersebut, sehingga akan semakin menumpuk pula berkas perkara perjanjian sewa beli di pengadilan. Dengan demikian semakin banyak pula yurisprudensi sewa beli, khususnya yang menyangkut kendaraan bermotor tercipta melalui peradilan. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang menganut system standart contract, hak milik kendaraan bermotor beralih dan pihak pertama (dealer) kepada pihak kedua (penyewa beli) adalah pada saat angsuran terakhir sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian telah harus dibayar oleh pihak kedua,sehingga selama angsuran


11


tersebut belum lunas, maka pihak kedua kedudukannya sebagai penyewa atas kendaraan bermotor tersebut. 2. Dalam hal pihak kedua tidak membayar atau terlambat membayar angsuran kendaraan bermotor tersebut, pihak pertama dapat mengambil kendaraan bermotor, dan menjual lelang kepada pihak ketiga, setelah diperhitungkan, dengan hargaharga yang mendapatkan laba, maka sisa hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak kedua, namun kalau hanya terlambat membayar angsuran, maka pihak kedua diwajibkan membayar angsuran disertai dengan denda yang besarnya telah ditentukan sebelumnya, bila terjadi risikohilang atau musnah menjadi

kendaraan bermotor selama masa sewa beli maka risiko beralih kepada pihak asuransi, artinya pihak kedua memperoleh penggantian dari pihak asuransi. Saran Dari uraian pembahasan hingga kesimpulan dapat diberikan saran sebagai berikut : 1. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak hendaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang secara klausula mengatur dan membatasi isi perjanjian sewa beli. 2. Isi perjanjian sewa beli hendaknya dibuat dengan prinsip keterbukaan dan itikad baik dari kreditur maupun debitur.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Kadir Muhammad, Tahun 1990, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Abdul Kadir Muhammad, Tahun 1993, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Achmad Ichsan, Tahun 1997, Hukum PerdataI.B., P.T. Pembimbing Masa. Ali Chidir,Tahun 1981, Yurisprudensi Aneka Perjanjian, Pustaka Alumni,Bandung. Corley, Robert N, & Reed, O Lee, 1986, Fundamental of the Legal Environtment of Business, McGraw-Hill, New York. Gunawan Widjaja, Kartini Mulyadi, Tahun 2003, Seri hukum Perikatan Hapusnya Perikatan, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kartini Mulyadi, Tahun 2003, seri Hukum Perikatan Jual Beli, Cetakan Pertama, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.


12


Laboratorium Hukum, fakultas Hukum Universitas Pancasila, Tahun 1986, Inventarisasi Perundang-undangan Mengenai Leasing, Cetakan Pertama, Ind-Adico, Jakarta. M. Yahya Harahap, Segi-segi hukum Perjanjian, Pustaka, Bandung, Tahun 1986. Purwahid Patrik, Tahun 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Cetakan Pertama, Mndar maju, Bandung. R. Subekti, Tahun1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan Ke Dua Puluh, P.T. Intermasa, Jakarta. Vollmar, H.F.A., 1984,Pengantar Studi Hukum Perdata, CV. Rajawali, Jakarta. Wiryono Prodjodikoro R., Tahun 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuanpersetujuan Tertentu, Sumber, Bandung. -----------, Tahun 1980, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, alumni bandung. -----------, dan Tjirto Soedibio, Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ketiga Puluh, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.


13

ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR. Heru Guntoro * ABSTRAK

Recommend Documents