ASPEK HUKUM PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN SEHUBUNGAN DENGAN KLAIM ASURANSI BPJS DI RS BHAKTI WIRA TAMTAMA SEMARANG TAHUN 2014
KARYA TULIS ILMIAH
Disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Diploma (Amd, PK) dari Program Studi DIII RMIK
OLEH : AMELIA SETYO PRASTIWI D22.2011.01101
PROGRAM STUDI D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG 2014
i
HALAMAN HAK CIPTA
©2014 “Hak cipta ada pada penulis”
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
ASPEK HUKUM PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN SEHUBUNGAN DENGAN KLAIM ASURANSI BPJS DI RS BHAKTI WIRA TAMTAMA SEMARANG
Disusun oleh : AMELIA SETYO PRASTIWI D22.2011.01101
Disetujui untuk dipertahankan dalam ujian karya tulis ilmiah Tanggal :
Pembimbing
( Jaka Prasetya, S.Kep)
iii
HALAMAN PENGESAHAN
ASPEK HUKUM PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN SEHUBUNGAN DENGAN KLAIM ASURANSI BPJS DI RS BHAKTI WIRA TAMTAMA SEMARANG TAHUN 2014
KARYA TULIS ILMIAH
TAHUN 2014
Disusun oleh : AMELIA SETYO PRASTIWI D22.2011.01101
Karya tulis ilmiah ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang Semarang,
Tim Penguji
Ketua
: dr. Zaenal Sugiyanto, M.Kes
(...............................)
Anggota
: Jaka Prasetya, S.Kep
(...............................)
Mengetahui Dekan
Dr. dr. Sri Andarini Indreswari, M.Kes
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah. Teristimewa Mamah dan Papah tercinta , tersayang, terkasih, dan yang terhormat. Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku aplikasikan dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan , berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna , sejuta cerita , sejuta kenangan , pengorbanan , dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu dukungan yang kalian berikan. Tak lupa permohonan maaf Amee yang sebesar-sebesarnya , sedalam-dalamnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan mamah dan papah terluka , bahkan teriris perih. Tersayang yang sangat ku hormati , kakak-kakak “Nindya dan Karina”. Terimakasih atas motivasi yang telah kau berikan, atas doa mu yang selalu mengiringiku, tak sekedar dari bibir tapi dari hati yang bersih dan tulus ku teteskan air mata penyesalan atas segala kesalahan yang pernah adik mu lakukan pada mu. Ku berdoa agar suatu saat nanti kita jadi partner saudara yang akur, kompak dan dapat membahagiakan orang tua. Amin ya Rabbal „alamin. Tak lupa, sahabat dan teman sehidup semati, seperjuangan, sependeritaan (Fakultas Kesehatan – DIII RMIK) hahaa..lebay!!, perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian , pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Amee ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat kalian semua. Masa depan milik kita generasi muda (walaupun nantinya bakalan tua). Hahahaa. Tak lupa juga buat keluarga di Kost Irawan 10 , Dengan penghuni Laela Miftahul Jannah , Dewi Sri Handayani , Aliefka Zulfana , Nurul Arifah , Yuli Kristiyani , Novia Wijiastuti. Segelas cokelat untuk kalian para
v
sahabat yang selalu menghangatkan hidup Amee dan memberikan semburat warna di tugas akhir ini. Kalian yang selalu ada (walau tidak sampai akhir) di setiap langkahku Tanpa kalian tugas akhir ini akan seratus kali lebih berat untuk diselesaikan. Terima kasih yang takkan pernah habis untuk kalian yang telah menciptakan sebuah cerita denganku di kota semarang ini. Cerita tentang Sevenalay yang gag pernah punya malu hahaa! yang ada disetiap sudut kampus dan Semarang akan selalu terkenang selamanya. Kalian adalah keluarga dan rumah kedua bagiku
thanks for all guys :* Tanpa sadar tersirat dibenak ku terperintah oleh otak ku dan langsung menyusup kehati yang paling dalam ku tuturkan lewat bibir kata maaf yang sebesar-besar nya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah beri Amee ruang ingatan untuk tempat kan kalian di memori kehidupan ku. Sukses buat kalian semua. For mytwentyfour .... Makasi buat semuanya dear :* makasi uda slalu bisa nemenin kapan aja disaat Amee belum pernah berani untuk sendiri Terimakasih atas motivasi nya ya. Terimakasih atas nasehat yang diberikan. Makasi buat rasa yang jauh berbeda dari yang belum pernah terfikirkan Untuk yang kusayangi dan yang kuhormati para dosen ku , dosen pembimbingku dan almamaterku untuk dedikasinya yang sedemikian besar bagi kampus dan dunia pendidikan terutama pada teknologi informasi. Ibu Kriswi sebagai wali dosen yang udah seperti Ibu sendiri. Pak jack , Pak Zaen makasi banyak ya pak atas bimbingan nya, maaf buk udah banyak merepotkan.Semoga semangat pengabdiannya akan terus menyala hingga ujung usia. Ku hentakkan jemari ini dengan penuh perasaan , hingga ku teteskan air mata kebahagiaan dan ku akhiri dengan petikan “Alhamdulillahirobbil‟alamin” Amelia Setyo Prastiwi ,
vi
-
kado kecil untuk kalian – 11 September 2014 DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Amelia Setyo Prastiwi
Tempat dan Tanggal Lahir
: Kendal , 12 Mei 1991
Jenis Kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Alamat
: Kauman Lor RT / RW 02 / 04 sarirejo , Kaliwungu – Kendal
Riwayat Pendidikan : 1. TK Bustanul Athfal 05 Tahun 1995-1997 2. SD 02 Sarirejo Tahun 1997-2003 3. SMP N 01 Brangsong Tahun 2003-2006 4. SMK N 04 Kendal Tahun 2006-2009 5. Program Studi DIII RMIK Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang tahun 2011 - 2014
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Aspek Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien Sehubungan Dengan Klaim Asuransi BPJS Di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang”. Adapun tujuan dari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini banyak kekurangan – kekurangan, namun demikian penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada : 1. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom, Selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 2. Dr. dr. Sri Andarini Indreswari, M.Kes, Selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 3. Arif Kurniadi, M.Kom, Selaku ketua Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 4. Jaka Prasetya, S.Kep, Selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam peyusunan Karya Tulis Ilmiah.
viii
5. dr.Zaenal Sugiyanto, M.Kes, Selaku Review yang telah memberi arahan dan masukan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 6. Kepala rekam Medis dan staf-staf Petugas Rekam Medis di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang 7. Teman – teman DIII RMIK yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini dengan harapan, semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi pengambil
kebijakan
di
bidang
kesehatan,
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
Semarang,
September 2014
Penulis
ix
Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang 2014 ABSTRAK ASPEK HUKUM PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN SEHUBUNGAN DENGAN KLAIM ASURANSI BPJS DI RS BHAKTI WIRA TAMTAMA SEMARANG AMELIA SETYO PRASTIWI Mengingat pelepasan informasi rekam medis harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan menghindari manipulasi data rekam medis maka diperlukan tata cara pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelepasan Informasi Medis sehubungan dengan Klaim Asuransi BPJS di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi.Variabel dalam penelitian ini adalah kebijakan atau protap pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi BPJS, pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS, kesesuaian pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis sesuai secara teori hukum kesehatan Dari hasil pengamatan di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang diperoleh bahwa untuk kebijakan atau protap pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi BPJS sudah baik hanya masih sering dokter lupa memberikan tanda tangan pada formulir SEP (Surat Elegibilitas Peserta). Pada pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan asuransi BPJS sudah baik tetapi pada penyerahan informasi rekam medis kenyataannya disana ada beberapa pasien yang mengambil formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis, pasien tidak menandatangani pada buku ekspedisi sehingga penggunaan buku ekspedisi tidak efektif. Untuk kesesuaian antara pelaksanaan, kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan sebagian besar pelaksanaan sudah sesuai dengan kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan, hanya masih kurang pada dokter yang tidak menandatangani formulir SEP dan pada penyerahan informasi rekam medis pasien tidak menandatangani pada buku ekspedisi. Dilihat dari hasil pengamatan maka peneliti menyarankan pada pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan asuransi BPJS bagian tata cara permintaan informasi rekam medis sebaiknya perlu mengingatkan kepada dokter untuk menandatangani formulir SEP dan petugas pengendali BPJS harus lebih perlu mengingatkan kepada pasien atau keluarga pasien untuk menandatangani buku ekspedisi sebagai bukti serah terima. Kata Kunci : Prosedur, Pelepasan Informasi Rekam Medis, Keperluan Asuransi BPJS, Teori Hukum Kesehatan Kepustakaan : 15 x
Study Program Diploma Medical Record and Health Information Faculty of Health Dian Nuswantoro University of Semarang 2014 ABSTRACT LEGAL ASPECTS OF RELEASE OF MEDICAL INFORMATION IN CONNECTION WITH THE CLAIM OF PATIENTS IN RS BHAKTI BPJS WIRA ENLISTED SEMARANG AMELIA SETYO PRASTIWI Given the release of medical record information must be justified by the law and avoid manipulation of the medical records necessary procedures for the release of medical record information for the purpose of insurance claims BPJS. The purpose of this study to determine the release of medical information in connection with insurance claims BPJS Enlisted Wira Bhakti Hospital Semarang. This type of research is a descriptive study methods used were interviews and observation. The variables in this study are policy or SOP release of medical record information for insurance claims BPJS, implementation of the release of medical record information for the purpose of insurance claims BPJS, suitability implementation of appropriate release of medical record information in health law theory. From the observation in hospital Wira Bhakti Enlisted Semarang obtained that the policy or standard operating procedure for the release of medical record information for insurance claims BPJS been good just still often forget to give your doctor's signature on the form SEP (Letters Elegibilitas Participant). Information on the procedures for the release of medical records for insurance purposes BPJS is good but the delivery of medical record information fact there there are some patients who take the form of insurance that contains information BPJS medical record, the patient did not sign the book so that the expedition expedition ineffective use of the book. And for conformance between the implementation of policies / SOPs and health law theory largely implementation is in accordance with the policy / SOPs and health law theory, just still less on doctors who do not sign the form SEP and delivery information on the patient's medical record does not sign the expedition book. Judging from the results of observations, the researchers suggest the implementation of procedures for the release of medical record information BPJS insurance purposes the procedure of medical records information requests should need to remind the doctor to sign a form SEP and BPJS control officer should be necessary to remind the patient or the patient's family to sign the book expedition as evidence handover. Keywords
:Procedures, Release of Information Medical Records, Insurance Purposes BPJS, TheoryHealth Law
Bibliography : 15
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN HAK CIPTA............................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iv HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... v HALAMAN RIWAYAT HIDUP ..................................................................... vii KATA PENGANTAR ................................................................................... viii ABSTRAK……. ........................................................................................... x DAFTAR ISI ................................................................................................ xii DAFTAR SINGKATAN................................................................................... xv DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvi DAFTAR GAMBAR........................................................................................ xvii
BAB I : PENDAHULUAN A.
Latar Belakang ................................................................................ 1
B.
Rumusan Masalah .......................................................................... 8
C.
Tujuan Penelitian............................................................................. 8
D.
Manfaat Penelitian........................................................................... 9
E.
Lingkup Penelitian ........................................................................... 9
xii
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A.
B.
Rekam Medis .................................................................................. 11 1.
Definisi Rekam Medis ......................................................... 11
2.
Tujuan Rekam Medis ........................................................... 11
3.
Manfaat Rekam Medis ......................................................... 12
4.
Kepemilikan Rekam Medis .................................................. 13
5.
Nilai Informasi Yang Terkandung Dalam Rekam Medis ....... 14
6.
Pelepasan Informasi Rekam Medis ..................................... 15
7.
Persetujuan Pelepasan Informasi Rekam Medis .................. 18
8.
Aspek Hukum Pelepasan Informasi Rekam Medis............... 20
Asuransi Kesehatan ........................................................................ 23 1.
Klaim ................................................................................... 23
2.
Asuransi .............................................................................. 24
3.
BPJS ................................................................................... 25
C.
Kerangka Teori................................................................................ 35
D.
Kerangka Konsep............................................................................ 36
BAB III : Metodologi Penelitian A.
Jenis Penelitian ............................................................................... 37
B.
Variabel Penelitian .......................................................................... 37
C.
Definisi Operasional ........................................................................ 38
D.
Populasi dan Sampel ...................................................................... 39
E.
Instrumen Penelitian ....................................................................... 39
xiii
F.
Pengumpulan Data ......................................................................... 40
G.
Jenis Data ....................................................................................... 41
H.
Pengolahan Data ............................................................................ 41
I.
Analisa Data .................................................................................... 41
BAB IV : HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN A.
Gambaran Umum Rumah Sakit ...................................................... 42
B.
Gambaran Khusus Instalasi Rekam Medis ...................................... 46
C.
Hasil Pengamatan ........................................................................... 51 1. Kebijakan/Protap Pelepasan Informasi Rekam Medis ............... 51 2. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis ...................... 52 3. Kesesuaian pelaksanaan, protap dan teori hukum kesehatan ... 59
D.
Pembahasan ................................................................................... 60 1. Kebijakan/Protap Pelepasan Informasi Rekam Medis ............... 60 2. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis ...................... 62 3. Kesesuaian pelaksanaan, protap dan teori hukum kesehatan ... 65
BAB IV : PENUTUP A.
Kesimpulan ..................................................................................... 66
B.
Saran .............................................................................................. 68
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiv
DAFTAR SINGKATAN 1. SPO
: Standar Prosedur Operasional
2. SDM
: Sumber Daya manusia
3. SEP
: Surat Elebigilitas Peserta
4. PROTAP
: Prosedur Tetap
5. DRM
: Dokumen Rekam Medis
6. BPJS
: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
7. JKN
: Jaminan Kesehatan nasional
8. SJSN
: Sistem Jaminan Sosial Nasional
xv
DAFTAR LAMPIRAN 1. Hasil Wawancara 2. Formulir – Formulir RM 3. Pedoman Observasi 4. Protap Rawat Jalan 5. Protap Rawat Inap
DAFTAR GAMBAR
xvi
1.
Gambar Kerangka Teori
2.
Gambar Kerangka Konsep
3.
Gambar Checklist
BAB I
xvii
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan harus mengutamakan pelayanan yang berorentasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan pasien rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat.(1) Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik no. 78 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit, bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan, diagnosa pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah sakit. Agar dokumen rekam medis dapat berkesinambungan maka pengisian dokumen rekam medis harus diisi dengan selengkap – lengkapnya.(2) Secara umum informasi rekam medis bersifat rahasia karena hal ini berhubungan langsung dengan individu pasien itu sendiri yang wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sumber hukum yang dapat dijadikan acuan di dalam masalah kerahasiaan yang menyangkut rekam medis pasien dapat dilihat pada Peraturan PerundangUndangan tentang praktek kedokteran yaitu mengenai “Rahasia Kedokteran” pada ayat : 1. Bahwa “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”.
xviii
2. Menyatakan bahwa “rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien memenuhi aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.(3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau JamKesNas merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.(4) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah: 1. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Pasal 1 angka 6) 2. Badan hukum nirlaba (Pasal 4 dan Penjelasan Umum) 3. Pembentukan dengan Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004, batas waktu paling lambat untuk penyesuaian semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS dengan UU No. 40 Tahun 2004 adalah tanggal 19 Oktober 2009, yaitu 5 tahun sejak UU No. 40 Tahun 2004 diundangkan.DPR RI dan Pemerintah mengakhiri pembahasan RUU tentang BPJS pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2011. RUU tentang BPJS disetujui untuk disahkan
xix
menjadi Undang-undang.DPR RI menyampaikan RUU tentang BPJSkepada Presiden pada tanggal 7 November 2011. Pemerintah mengundangkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada tanggal 25 November 2011. Transformasi tentang BPJS : 1. PT ASKES (Persero) Berubah
menjadi
BPJS
Kesehatan
dan
mulai
beroperasi
menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 60 ayat (1) UU BPJS) 2. PT (Persero) JAMSOSTEK Berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 62 ayat (1) UU BPJS)BPJS Ketenagakerjaan paling lambat mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015, termasuk menerima peserta baru (Pasal 62 ayat (2) huruf d UU BPJS) 3. PT (Persero) ASABRI Menyelesaikan pengalihan program ASABRI dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 (Pasal 65 ayat (1) UU BPJS) 4. PT TASPEN (Persero) Menyelesaikan pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 (Pasal 65 ayat (1) UU BPJS). Dapat disimpulkan bahwa BPJS ada 4, yaitu
:
xx
Perusahaan
Perseroan
(Persero)
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja
(JAMSOSTEK); 1. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); 2.
Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
3. Perusahaan
Perseroan
(Persero)
Asuransi
Kesehatan
Indonesia
(ASKES);
pengertian dan perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan : 1. BPJS Kesehatan a. BPJS Kesehatan adalah pengganti layanan kesehatan dari PT. Askes dan juga PT. Jamsostek. b. BPJS Kesehatan adalah program SJSN yang dikhususkan untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menitikberatkan kepada pemerataan pelayanan kesehatan. c. BPJS Kesehatan adalah program untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. d. BPJS Kesehatan memiliki 2 jenis, yaitu PBI dan non-PBI. Dimana anggota PBI iuran dibayarkan oleh pemerintah sedangkan non-PBI iuran membayar sendiri
xxi
2. BPJS Ketenagakerjaan a. BPJS Ketenagakerjaan adalah pengganti PT Jamsostek. b. BPJS Ketenagakerjaan adalah program SJSN yang dikhususkan untuk pelayanan bagi tenaga kerja atau karyawan dalam bentuk jaminan asuransi untuk hari tua. Jadi intinya BPJS Ketenagakerjaan fokus untuk jaminan pensiunan bagi para karyawan. c. BPJS Ketenagakerjaan adalah program khusus untuk tenaga kerja dan pegawai, baik negeri maupun swasta. d. Untuk jenis serta nominal iurannya masih belum ditentukan karena baru akan diumumkan di awal tahun 2015.
Mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan JKN. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesiadalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri)
xxii
yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya kurang, jumlah nilai manfaat program kurang memadai, dan kurang baiknya tata kelola manajemen program tersebut. Dengan adanya undang – undang yang mengatur mengenai hal pelepasan informasi rekam medis pasien maka siapapun yang bekerja di rumah sakit, khususnya bagi mereka yang berhubungan dengan rekam medis pasien wajib memperhatikan ketentuan itu, karena sehubungan dengan pasien yang semakin mengerti akan kewajiban serta haknya atas kerahasiaan informasi rekam medis miliknya, maka petugas rekam medis terkait tidak boleh sembarangan dalam melepas informasi rekam medis pasien apabila yang meminta informasi tersebut adalah via telepon, keluarga pasien, pihak penjamin/asuransi, pasien itu sendiri serta keperluan pengadilan karena dengan haknya pasien dapat menuntut apabila merasa dirugikan.(4)
RS Bhakti Wira Tamtama Semarang bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan, dan akses yang tidak sah.Menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan dan praktisi kesehatan serta pihak ke-3 (asuransi) yang berwenang. Dimana saat ini banyak pasien RS Bhakti Wira Tamtama Semarang yang bekerja sama dengan pihak asuransi, sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senatiasa menghormati privasi pasien. Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan dan
xxiii
keselamatan adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis. Prosedur pelepasan informasi rekam medis harus disertai dengan ijin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi dalam rekam medis, begitu pula dengan pemaparan isi rekam medis haruslah dokter yang merawat pasien
tersebut.
Ini
sejalan
dengan
PerMenKes
No.
269/MENKES/PER/III/2008, pasal 11 ayat (1), “ Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan ijin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundangundangan”. Begitu juga dengan BAB V butir 2 keputusan Dirjen Pelayanan Medik nomor 78/Yan.Med/RS.UM.DIK/YMU/I/91, yang berbunyi. “Isi rekam medis adalah milik pasien yang wajib dijaga kerahasiannya”. Dari survei awal yang dilakukan pada saat magang, ditemukan masalah dalam pelepasan informasi medis untuk pihak asuransi ialah pada formulir SEP (Surat Eligibilitas Peserta) masih sering terdapat dokter lupa memberikan tanda tangan pada formulir SEP tersebut sehingga pada pelaksanaan dalam pelepasan infromasi medis belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik membahas tentang “ASPEK HUKUM PELEPASAN INFORMASI MEDIS PASIEN SEHUBUNGAN DENGAN KLAIM ASURANSI BPJS DI RS BHAKTI WIRA TAMTAMA SEMARANG” dalam pembahasan ini peneliti dapat mengetahui bagaimana pelepasan informasi medis pasien untuk keperluan klaim asuransi BPJS di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang.
xxiv
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelepasan informasi medis pasien sehubungan dengan klaim asuransi di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang”.
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Mengetahui pelepasan Informasi Medis sehubungan dengan Klaim Asuransi BPJS di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui kebijakan Rumah Sakit (Protap) tentang pelepasan informasi medis sehubungan dengan klaim asuransi BPJS di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang b. Mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi BPJS di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang c. Mengetahui kesesuaianpelaksanaan pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi BPJS di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang.
D. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain: 1. Manfaat praktis
xxv
a. Bagi Rumah Sakit Sebagai bahan masukan mengenai pelepasan informasi medis pasien sehubungan dengan klaim asuransi. b. Bagi Peneliti Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang berharga dalam menerapkan teori yang pernah diperoleh dari institusi pendidikan.
2. Manfaat teoritis a. Bagi Institusi Pendidikan Penelitian ini dapat berguna sebagai
tambahan pengetahuan atau
referensi tentang Aspek Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien sehubungan dengan Klaim Asuransi BPJS b. Bagi Peneliti Lain Sebagian acuan dalam pendalaman materi serta yang berhubungan untuk kelanjutan penelitian yang relevan. E. Ruang lingkup Keilmuan
: Bidang Ilmu Rekam Medis
Materi
: Aspek Hukum pelepasan Informasi Medis Pasien dan
Asuransi (BPJS) Lokasi
: RS Bhakti Wira Tamtama Semarang.
Metode
: Wawancara dan Observasi
xxvi
Obyek
: Berkas dokumen rekam medis pasien di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang
Waktu
: Penelitian dilakukan pada BulanMei 2014
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Rekam Medis 1. Definisi Rekam medis Menurut Hatta, Gemala. 2008 rekam medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan
dalam
upaya
memberikan
pelayanan
kesehatan
kepada
pasien.Selain itu rekam medis pasien merupakan catatan yang merekam informasi tentang penyakit-penyakit dan perawatan pasien pada masa lalu dan saat ini. Rekam medis harus tersusun secara tepat yang meliputi data
xxvii
identifikasi pasien, anamnesis, pemeriksaan diagnosis, tindakan, dan pelayanan yang mendorong untuk melakukan diagnose atau alasan untuk menjalani pelayanan kesehatan dengan perlakuan yang benar menurut hukum, dan menghasilkan dokumen yang tepat.(5) Menurut Huffman E.K, 1992 menyampaikan batasan rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masih dalam masa perawatan.(6)
2. Tujuan Rekam Medis Tujuan
rekam
memudahkan memudahkan
medis
yaitu
pengelolaan
untuk
dalam
pengambilan
menyediakan
pelayanan
keputusan
informasi
kepada
manajerial
pasien
guna dan
(perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilain dan pengendalian) oleh pemberi pelayanan klinis dan administrasi pada saran pelayanan kesehatan.(6)
10
3. Manfaat Rekam Medis Manfaat atau kegunaan dapat dilihat beberapa aspek yaitu : a. Aspek Administrasi (Administration) Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab
xxviii
sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. b. Aspek Hukum (Ilegal) Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya sebagai alat bukti hukum yang dapat melindungi kepentingan pasien, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan. c. Aspek Keuangan (Financial) Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan. d. Aspek Penelitian (Research) Suatu berkas rekam medis yang mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. e. Aspek Pendidikan (Education) Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. f. Aspek Dokumentasi (Documentation)
xxix
Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban rumah sakit.(7)
4. Kepemilikan Rekam Medis Melihat dari definisi rekam medis diatas sudah jelas dapat diketahui bahwa informasi yang terkandung di dalam rekam medis adalah menjadi milik pasien yang diperoleh dari kontak medis antara pasien dengan dokter selama masa perawatan pasien. a. Milik rumah sakit atau tenaga kesehatan: 1) Sebagai penaggungjawab integritas dan kesinambungan pelayanan. 2) Sebagai tanda bukti rumah sakit terhadap segala upaya dalam 3) Penyembuhan pasien 4) Rumah sakit memegang berkas rekam medis asli. 5) Direktur RS bertanggungjawab atas: 6) Hilangnya, rusak, atau pemalsuan rekam medis 7) Penggunaan oleh badan atau orang yang tidak berhak b. Milik pasien, pasien memiliki hak legal maupun moral atas isi rekam medis.
Rekam
medis
adalah
milik
pasien
yang
harus
dijaga
kerahasiaannya. c. “Milik umum”, pihak ketiga boleh memiliki (asuransi, pengadilan, dsb) Semua informasi yang terkandung dalam rekam medis adalah rahasia oleh karena itu, pemaparan isi rekam medis harus seijin pasien, kecuali:
xxx
a. Keperluan hukum b. Rujukan ke pelayanan lain untuk kepentingan pasien/keluarganya. c. Evaluasi pelayanan di institusi sendiri d. Riset/edukasi e. Kontrak badan atau organisasi pelayanan.(8)
5. Nilai Informasi Yang Terkandung Dalam Rekam Medis a. Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan Laporan/catatan yang terdapat dalam berkas rekam medis sebagai hasil pemeriksaan , pengobatan, observasi, atau wawancara dengan pasien. Tidak boleh disebarluaskan ke pada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien. Pemberitahuan kepada pasien , keluarga pasien harus oleh dokter yang merawat.(8) b. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan Identitas pasien: nama, alamat. Untuk kasus-kasus tertentu tidak boleh disebarluaskan (untuk ketenangan dan keamanan rumah sakit) 1) Orang terpandang/pejabat 2) Atas permintaan pasien 3) Buronan(8)
6. Pelepasan Infomasi Rekam Medis Pelepasan Infomasi Rekam Medis secara umum dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis sifatnya rahasia dan harus
xxxi
dijaga kerahasiaannya oleh dokter maupun tenaga profesi kesehatan lainnya. Ketentuan-ketentuan pelepasan atau pemberian informasi kepada orang / badan yang mendapat kuasa ialah : a. Setiap informasi yang bersifat medik yang dimiliki rumah sakit tidak boleh disebarkan oleh pegawai rumah sakit itu, kecuali bila pimpinan rumah sakit itu mengijinkan. b. Rumah sakit tidak boleh dengan sehendaknya menggunakan rekam medis dengan cara yang dapat membahayakan kepentingan pasien, kecuali jika rumah sakit itu sendiri akan menggunakan rekam medis tersebut bila perlu untuk melindungi dirinya atau mewakilinya. c. Para asisten dan dokter yang bertanggung jawab boleh dengan bebas berkonsultasi dengan bagian rekam medis dengan catatan yang ada hubungan dengan pekerjaannya. Andaikata ada keragu-raguan dipihak staf rekam medis maka persetujuan masuk ketempat rekam medis itu boleh ditolak dan persoalannya hendaknya diserahkan kepada keputusan pimpinan rumah sakit. Bagaimanapun salinan rekam medis tidak boleh dibuat tanpa persetujuan khusus dari kepala bagian rekam medis yang akan bermusyawarah dengan pimpinan rumah sakit jika ada keraguraguan. Tidak seorangpun boleh memberikan informasi lisan atau tertulis kepada orang di luar organisasi rumah sakit tanpa persetujuan tertulis dari pihak pimpinan rumah sakit (Perkecualian : mengadakan diskusi mengenai kemajuan dari pada kasus dengan keluarga atau wali pasien
xxxii
yang mempunyai kepentingan yang syah). d. Dokter tidak boleh memberikan persetujuan kepada perusahaan asuransi atau badan lain untuk memperoleh rekam medis. e. Badan badan sosial boleh mengetahui isi data sosial dari rekam medis, apabila mempunyai alasan-alasan yang sah untuk memperoleh informasi namun untuk data medisnya tetap diperlukan surat persetujuan dari pasien yang bersangkutan. f. Permohonan pasien untuk memperoleh informasi mengenai catatan dirinya diserahkan kepada dokter yang bertugas merawatnya. g. Permohonan secara lisan, permintaan informasi sebaiknya ditolak, karena cara permintaan harus tertulis. h. Informasi rekam medis hanya dikeluarkan dengan surat kuasa yang ditanda tangani dan diberi tanggal oleh pasien (walinya jika pasien tersebut secara mental tidak kompeten), atau keluarga terdekat kecuali jika ada ketentuan lain dalam peraturan. Surat kuasa hendaklah juga ditanda tangani dan diberi tanggal oleh orang yang mengeluarkan rekam medis dan disimpan di dalam berkas rekam medis tersebut. i. Informasi di dalam rekam medis boleh diperlihatkan kepada perwalian rumah sakit yang sah untuk melindungi kepentingan rumah sakit dalam hal-hal yang bersangkutan dengan pertanggung jawaban.
j. Informasi boleh diberikan kepada rumah sakit lain, tanpa surat kuasa yang ditanda tangani oleh pasien berdasarkan permintaan dari rumah sakit itu
xxxiii
yang menerangkan bahwa si pasien sekarang dalam perawatan mereka. k. Dokter-dokter dari luar rumah sakit yang mencari keterangan mengenai pasien pada suatu rumah sakit, harus memiliki surat kuasa dari pasien tersebut. Tidak boleh seorang beranggapan bahwa karena pemohon seorang dokter ia seolah-olah lebih berhak untuk memperoleh informasi dari pemohon yang bukan dokter. Rumah Sakit dalam hal ini akan berusaha memberikan segala pelayanan yang pantas kepada dokter luar, tetapi selalu berusaha lebih memperhatikan pasien dan rumah sakit. l. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi Bagian Rekam Medis, tetapi juga berlaku bagi semua orang yang menangani rekam medis di Bagian Perawatan, bangsal-bangsal dan lain-lain. m. Rekam medis yang asli tidak boleh dibawa keluar rumah sakit, kecuali bila atas perintah pengadilan, dengan surat kuasa khusus tertulis dari pimpinan rumah sakit. n. Rekam medis tidak boleh diambil dari tempat penyimpanan untuk dibawa kebagian lain rumah sakit, kecuali jika diperlukan untuk transaksi dalam kegiatan rumah sakit itu. Apabila mungkin rekam medis ini hendaknya diperiksa dibagian setiap waktu dapat dikeluarkan bagi mereka yang memerlukan. o. Dengan persetujuan pimpinan rumah sakit, pemakaian rekam medis untuk keperluan riset diperbolehkan. Mereka yang bukan staf medis rumah sakit, apabila ingin melakukan riset harus memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan rumah sakit.
xxxiv
p. Bila suatu rekam medis diminta untuk dibawa ke pengadilan segala ikhtiar hendaklah dilakukan supaya pengadilan menerima salinan foto statik rekam medis yang dimaksud. Apabila hakim minta yang asli, tanda terima harus diminta dan disimpan di folder sampai rekam medis yang asli tersebut kembali. q. Fakta bahwa seorang majikan telah membayar atau telah menyetujui untuk membayar ongkos rumah sakit bagi seorang pegawainya, tidak dapat dijadikan alasan bagi rumah sakit untuk memberikan informasi medis pegawai tersebut kepada majikan tadi tanpa surat kuasa / persetujuan tertulis dari pasien atau walinya yang sah. r. Pengesahan untuk memberikan informasi hendaklah berisi indikasi mengenai periode-periode perawatan tertentu. Surat kuasa / persetujuan itu hanya berlaku untuk informasi yang termasuk dalam jangka waktu / tanggal yang ditulis didalamnya.(9)
7. Persetujuan Pelepasan Informasi Medis Persetujuan Pelepasan Informasi Medis. Walaupun informasi yang terkandung dalam rekam medis dapat dibuka, namun pelepasan informasi tersebut harus melalui persetujuan atau ijin tertulis dari pasien ataupun kuasa pasien itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak privasi pasien dan melindungi sarana pelayanan kesehatan dalam tindak hukum perlindungan hak kerahasiaan informasi pasien. Dengan ijin tertulis atau persetujuan
xxxv
pelepasan informasi medis, maka harus dilengkapi dengan tanda tangan pasien.(10) Selanjutnya Huffman, Ek. 1994 menyebutkan bahwa formulir yang digunakan dalam pelepasan informasi setidaknya memuat unsur-unsur meliputi : a. Nama institusi yang akan membukainformasi. b. Nama perorangan atau institusi yang akan menerima informasi c. Nama lengkap pasien, alamatterakhir dan tanggal lahir. d. Maksud dibutuhkannya informasi. e. Jenis informasi yang diinginkan termasuk tanggal pengobatan pasien. Hati-hati perkataan “apapun dan semua” jenis informasi tidakdibenarkan. f.
Tanggal yang tepat, kejadian,kondisi hingga batas waktu ijinyang ditetapkan, kecuali dicabutsebelumnya.
g. Pernyataan bahwa ijin dapat dicabutdan tidak berlaku bagi masa lampau maupun mendatang. h. Tanggal ijin ditanda tangani dan tanggal tanda tangan harus sebelum tanggal membuka informasi. i.
Pembubuhan tanda tangan pasien/kuasa, bila terdapat kasus anak termasuk kategori belum dewasa/mandiri maka membuka informasi harus berdasarkan ijin orang tua.(11) Kemudian WHO dalam Medical Record Manual menjelaskan apabila
suatu permintaan dibuat untuk pelepasan informasi, permintaan tersebut harus mengandung hal-hal sebagai berikut :
xxxvi
a. Nama lengkap pasien, alamat dan tanggal lahir b. Nama orang atau lembaga yang akan meminta informasi c. Tujuan dan kebutuhan informasi yang diminta d. Tingkat dan sifat informasi yang akan dikeluarkan, termasuk tanggal keluar informasi e. Ditandatangani oleh pasien atau wakilnya yang sah (misalnya, orangtua atau anak).(1)
8. Aspek Hukum Pelepasan Informasi Rekam Medis Status hukum dan peraturan tentang catatan kesehatan harus dijaga oleh institusi pelayanan kesehatan.Istitusi kesehatan tidak memiliki hukum atau peraturan pemerintah pusat.Institusi pelayanan kesehatan harus menyimpan catatan mengenai kesehatan karena hukum atau peraturan tersebut penting sebagai kepedulian pasien dan dokumen yang sah.(12) Status hukum minimum berisi tentang alamat pasien. Selain itu juga harus berisi tentang identitas data, ramalan penyakit, sejarah keluarga, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, laporan konsultasi, laporan laboratorium, prosedur operasi, laporan khusus, waktu tindakan, catatan perkembangan pasien, laporan asuhan perawatan, terapi, ringkasan pasien masuk, catatan untuk menentukan diagnosis akhir, komplikasi, pemeriksaan prosedur, dan tanda tangan kehadiran dokter.
xxxvii
Sebagai tambahan terhadap peraturan status, terdapat peraturan dan hukum pemerintah pusat dalam keadaan tertentu.Institusi kesehatan yang menggunakan peraturan atau hukum untuk masalah pembayaran harus melalui peraturan pemerintah pusat untuk memelihara catatan kesehatan tersebut.Hukum pemerintah pusat juga ada untuk fasilitas kesehatan dengan menggunakan alkohol atau obat keras untuk program perawatan. a. Aspek hukum : 1) Mempunyai nilai hukum 2) Isinya menyangkut mesalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan b. Rekam medis yang bermutu adalah: 1) Akurat, menggambarkan proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar 2) Lengkap, mencakup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukuran 3) Terpercaya, dapat digunakan dalam berbagai kepentingan 4) Valid atau sah sesuai dengan gambaran proses atau produk hasil akhir yang diukur 5) Tepat waktu, dikaitkan dengan episode pelayanan yang terjadi 6) Dapat digunakan untuk kajian, analis, dan pengambilan keputusan 7) Seragam, batasan sebutan tentang elemen data yang dibakukan dan konsisten penggunaaannya di dalam maupun di luar organisasi
xxxviii
8) Dapat dibandingkan dengan standar yang disepakati diterapkan 9) Terjamin kerahasiaannya 10) Mudah diperoleh melalui sistem komunikasi antar yang berwenang. Beberapa kewajiban pokok yang menyangkut isi rekam medis berkaitan dengan aspek hukum adalah: a. Segala gejala atau peristiwa yang ditemukan harus dicatat secara akurat dan langsung b. Setiap tindakan yang dilakukan tetapi tidak ditulis, secara yuridis dianggap tidak dilakukan c. Rekam medis harus berisikan fakta dan penilaian klinis d. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus dicatat dan dibubuhi paraf e. Tulisan harus jelas dan dapat dibaca (juga oleh orang lain) : 1) Kesalahan yang diperbuat oleh tenaga kesehatan lain karena salah baca dapat berakibat fatal. 2) Tulisan yang tidak bisa dibaca, dapat menjadi bumerang bagi si penulis, apabila rekam medis ini sampai ke pangadilan. f.
Jangan menulis tulisan yang bersifat menuduh atau mengkritik teman sejawat atau tenaga kesehatan yang lainnya.
g. Jika salah menulis, coretlah dengan satu garis dan diparaf, sehingga yang dicoret masih bisa dibaca. h. Jangan melakukan penghapusan, menutup dengan tipe-x atau mencorat-coret sehingga tidak bisa dibaca ulang.
xxxix
i.
Bila melakukan koreksi di komputer, diberi space untuk perbaikan tanpa menghapus isi yang salah.
j.
Jangan merubah catatan rekam medis dengan cara apapun karena bisa dikenai pasal penipuan.(12) Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32
tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, disebutkan pada BAB V Pasal 21 tentang standar profesi dan perlindungan hukum pada bagian
satu
sudah
jelas
bahwa
setiap tenaga kesehatan dalam
melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan. (13) Pada
pasal
22
diwajibkan
bagi
tenaga
kesehatan
dalam
data
kesehatan
pribadi
melaksanakan tugasnya harus : a. Menghormati hak pasien b. Menjaga
kerahasiaan
identitas
dan
pasien. c. Memberikan
informasi
yang
berkaitan
dengan
kondisi
dan
tindakan yang akan dilakukan. d. Meminta persetujuan terhadapa tindakan yang akan dilakukan. e. Membuat dan memelihara rekam medis. Bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah disebutkan di atas
maka
dapat
didenda
sebanyak Rp.10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah).
xl
Kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran tidak hanya dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan dan lain-lain, tetapi petugas rekam medis juga harus menjaga rahasia jabatan dan pekerjaan sebagai administratif di unit rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Hal-hal yang menyangkut tentang kerahasiaan.(14)
B. Asuransi Kesehatan 1. Klaim Klaim adalah tuntutan penggantian oleh perusahaan di bawah ketentuan atau pola tuntutan dari seseorang kepada pihak tertanggung karena kerugian yang diakibatkan adanya bahaya-bahaya tercakup dalam polis yang dimiliki oleh pihak tertanggung. Klaim adalah permohonan atautuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal sebuah polis. 2. Asuransi Asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menerima suatu premi mengikat dirinya untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung yang mungkin diderita, karena terjadinya suatu peristiwa yang mengandung ketidakpastian
dan
mengakibatkan
kehilangan,
kerugian
atau
suatu
keuntungan. Asuransi merupakan pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satuberkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya
xli
sesuai dengan perjanjian yang dibuat). Sedangkan, asuransi kesehatan adalah lembaga sosial yang bergerak dibidang perusahaan jaminan pelayanan kesehatan dan mengatur hak dan kewajiban.
a. Unsur-Unsur Asuransi : 1) Adanya pembayaran premi atau iuran 2) Adanya pihak tertanggung atau peserta (client), yang terdaftar sebagai anggota, membayar premi (iuran) sesuai dengan mekanisme tertentu sehingga biaya kesehatannya ditanggung. 3) Adanya
pihak
penanggung/badan
asuransi
(health
insured
institution),yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta 4) Penyedia layanan kesehatan (healthprovider), yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran sehingga mendapat imbalan jasa dari badan asuransi. 5) Suatu peristiwa (accident) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya) 6) Kepentingan (interest) yang mungkin mengalami kerugian karena peristiwa yang tidaktertentu. 7) Polis adalah perjanjian hukum antara penanggung dan tertanggung. b. Manfaat Asuransi 1) Membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunai ketika berobat.
xlii
2) Biaya kesehatan dapat diawasi dengan diberlakukannya aturanaturan yang membatasi jenis pelayanan oleh pengelola asuransi. 3) Mutu pelayanan dapat diawasi, melalui penilaian berkala yang dilakukan badan khusus terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). 4) Tersedianya data kesehatan yang lengkap untuk merencanakan dan menilai kegiatan yang dilakukan.(Azwar, A. 1996). (15) 3. BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004 , batas waktu paling lambat untuk penyesuaian semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS dengan UU No. 40 Tahun 2004 adalah tanggal 19 Oktober 2009, yaitu 5 tahun sejak UU No. 40 Tahun 2004 diundangkan. Batas waktu penetapan UU tentang BPJS yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah. RUU tentang BPJS tidak selesai dirumuskan. DPR RI mengambil inisiatif menyelesaikan masalah ini melalui Program Legislasi Nasional 2010 untuk merancang RUU tentang BPJS. DPR telah menyampaikan RUU tentang BPJS kepada Pemerintah pada 8 Oktober 2010 untuk dibahas bersama Pemerintah. DPR RI dan Pemerintah mengakhiri pembahasan RUU tentang BPJS pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2011. RUU tentang BPJS disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang. DPR RI menyampaikan
xliii
RUU tentang BPJS kepada Presiden pada tanggal 7 November 2011. Pemerintah mengundangkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada tanggal 25 November 2011.
Petikan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 5 (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS. (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 6 (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.
xliv
Pelaksanaan JKN per 1 Januari 2014 ini adalah amanat dari UU No. 40 thn. 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 thn. 2011 tentang BPJS. UU SJSN Pasal 19 ayat 1 menegaskan, “Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”. Prinsip asuransi sosial sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3, “adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya”. Adapun yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan. JKN adalah asuransi sosial. Hanya peserta yang membayar premi yang akan dapat layanan kesehatan JKN. Itu artinya wajib bagi seluruh rakyat sesuai prinsip kepesertaan wajib UU SJSN, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan (JKN), dan tentu wajib membayar premi/iuran tiap bulan. Di dalam Pasal 17 disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya,
menambahkan
iuran
yang
menjadi
kewajibannya
dan
membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala”. Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah (ayat 4) dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI), atas nama hak sosial rakyat. Tapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Jadi realitanya,
xlv
rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat lainnya. Dalam implementasinya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tentang PBI dan Peraturan Presiden No. 12 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut ditetapkan nominal iuran PBI per jiwa Rp. 19.225, akan mendapat layanan rawat inap kelas 3. Iuran PNS/TNI/Polri/pensiunan sebesar 5% per keluarga (2% dari pekerja dan 3% dari pemberi kerja) dan akan dapat layanan rawat inap kelas 1 untuk golongan III ke atas atau yang setara, dan rawat inap kelas 2 untuk di bawah golongan III. Untuk pekerja penerima upah selain PNS dan lainnya, iuran ditetapkan 4,5% per keluarga (0,5% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja) hingga 30 Juni 2015, dan menjadi 5% per keluarga (1% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja) mulai 1 Juli 2015. Mereka akan mendapat layanan rawat inap kelas 1 jika bergaji lebih dari dua kali pendapatan tidak kena pajak (sekitar Rp. 4 juta) dan rawat inap kelas 2 jika bergaji di bawahnya. Jika pekerja bergaji Rp 2 juta, sampai 30 Juni 2015, ia harus membayar Rp. 10 ribu per keluarga (untuk 5 anggota keluarga), dan pemberi kerja harus membayar Rp. 80 ribu untuk tiap pekerjanya. Dan mulai 1 Juli 2015, tiap pekerja harus membayar Rp. 20 ribu, dan pemberi kerja harus membayar Rp. 80 ribu untuk tiap pekerjanya. Jadi pemberi kerja tiap bulan harus membayar Rp. 80 ribu dikalikan jumlah pekerjanya. Sementara untuk pekerja bukan penerima upah (bekerja sendiri) atau bukan pekerja, iuran Rp. 25.500 per jiwa (layanan rawat inap kelas 3), Rp.
xlvi
42.500 per jiwa (rawat inap kelas 2), dan Rp. 59.500 per jiwa (rawat inap kelas 1). Untuk satu keluarga tinggal dikalikan jumlah anggota keluarga. Jumlah itulah yang wajib dibayarkan tiap bulan. Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan BUMN (Pasal 40 UU BPJS). Artinya Bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru. Sesuai amanat Pasal 11 UU BPJS, dana itu dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang, obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung. Di dalam pasal 11 UU BPJS disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai”. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial dan mencakup program yang lebih lengkap adalah UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek. Sampai saat ini penyelenggaraan Jamsostek baru mencakup sekitar 12 juta peserta aktif dari sekitar 31 juta tenaga kerja di sektor formal (Standing, 2000.). Selain
PT
Jamsostek,
beberapa
Badan
Penyelenggara
telah
melaksanakan program jaminan sosial secara parsial sesuai dengan misi khususnya berupa program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
xlvii
Negeri yang dikelola oleh PT ASKES Indonesia, Jaminan Hari Tua dan Pensiun Pegawai Negeri dikelola PT TASPEN dan jaminan sosial bagi TNIPolri yang dikelola oleh PT ASABRI. Pegawai Negeri, pensiunan pegawai negeri, pensiunan TNI-Polri, Veteran, dan anggota keluarga mereka menerima jaminan kesehatan yang dikelola PT Askes berdasarkan PP No. 69/91. Selain itu pegawai negeri yang memasuki masa pensiun mendapatkan jaminan pensiun yang dikelola oleh program Tabungan Pensiun (TASPEN) berdasarkan PP No. 26 tahun 1981.
Anggota TNI-Polri dan PNS
Departemen Pertahanan mendapat jaminan hari tua, cacat, dan pensiun melalui program ASABRI berdasarkan PP No. 67 tahun 1991. Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri dan PNS Dephan memperoleh jaminan pensiun melalui anggaran negara. Dengan demikian, sebagian besar program pensiun pegawai negeri, TNI, dan Polri tidak didanai dari tabungan pegawai sehingga sangat bergantung pada anggaran belanja negara. Kontribusi pemerintah, dari APBN, untuk dana pensiun pegawai negeri, tentara, dan anggota polisi–yang merupakan suatu bentuk tunjangan pegawai atau employment benefits– akan terus membengkak dan memberatkan APBN, jika tidak ditunjang dengan peningkatan iuran dari pegawai. Selain itu, tidaklah adil jika dana APBN yang berasal dari pajak akan tersedot dalam jumlah besar bagi pendanaan pensiun pegawai negeri, tentara dan anggota polisi saja. Penyelenggaraan dana pensiun yang adil dan memadai yang didanai bersama (bipartit) antara pekerja sendiri dan pemberi kerja, terlepas dari status pegawai negeri atau
xlviii
swasta atau usaha sendiri (self-employed) merupakan sebuah sistem yang lebih berkeadilan dan lebih terjamin kesinambungannya. Sebenarnya dana Pensiun yang dikelola PT Taspen terdiri atas 14% dana dari iuran PNS dan 86% dari APBN. Cakupan beberapa skema jaminan sosial yang ada (Askes, Taspen, Asabri, Jamsostek) baru diperuntukan bagi 7,8 juta tenaga kerja formal dari 100,8 juta angkatan kerja (BPS, 2003). Baru 12 juta tenaga kerja formal kini aktif sebagai peserta PT Jamsostek. Di negara-negara tetangga kepesertaan tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial sudah mencakup seluruh tenaga kerja formal. Khusus dalam program asuransi kesehatan sosial dengan pembiayaan dari publik, Indonesia jauh tertinggal karena baru menjamin 9 (sembilan) persen dari jumlah penduduknya. Berikut adalah alur, prosedur dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukannya klaim asuransi BPJS di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang : Alur pendaftaran untuk pasien BPJS : a. Pasien mendaftar di unit TPPRJ, dengan mengumpulkan KIB (Kartu Ijin Berobat) terlebih dahulu, membawa fotocopy surat rujukan dari Faskes I dan disertai fotocopy kartu BPJS b. Dari petugas TPPRJ, pasien akan dipanggil namanya dan petugas meminta kepada pasien untuk menyerahkan syarat-syarat yanga harus dibawa, lalu pasien menunggu di poliklinik yangakan dituju dan pasien diberikan pelayanan kesehatan di poliklinik c. Pasien menuju ke Lab / rontgen (apabila ada tindakan lain / kusus)
xlix
d. Pasien ke apotik untuk mengambil obat dari resep dokter setelah diperiksa Sedangkan untuk pasien lama mengumpulkan KIB untuk dicarikan DRM di filling. Pasien yang menggunakan asuransi membawa syarat-syarat sebagai berikut : a. Pasien Askes (BPJS Kesehatan) dengan syarat : menyerahkan fotocopy kartu Askes, fotocopy KTP, fotocopy surat rujukan, dan SEP (surat elegibilitas peserta) dari unit rekam medis. b. Pasien Dinas dengan syarat : menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy surat rujukan, SEP (Surat Elegibilitas Peserta) dari unit rekam medis, fotocopy KTA, fotocopy KPI untuk istri dan fotocopy KU1. c. Pasien Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dengan syarat : menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy surat rujukan PPK1 jamsostek, SEP (surat elegibilitas peserta) dari unit rekam medis, fotocopy kartu jamsostek / kartu BPJS. d. Untuk pasien swasta / umum hanya perlu menyerahkan fotocopy KTP, karena pasien langsung membayar sendiri kekasir. e. Pasien tagihan membawa fotocopy surat pengantar dari perusahaan dan membawa surat rujukan dari kantor / perusahaan. f.
Petugas akan membuatkan SEP (Surat Elegibilitasi Peserta) sebagai alat bukti pengklaiman dan ditempelkan di DRM pasien.
l
Persyaratan
berkas atau bentuk informasi rekam medis klaim asuransi
BPJS yang akan diverifikasi meliputi : a. Rawat jalan 1) Fotocopy kartu BPJS (jika belum jadi diganti dengan persyaratan pasien askes, jamsostek, jamkesmas, dinas). 2) Surat Elegibilitas Peserta (SEP) 3) Form pengendali BPJS 4) Fotocopy surat rujukan 5) Resep alat kesehatan (diluar prosedur operasi) 6) Biling system atau perincian tagihan manual rumah sakit 7) Berkas pendukung lain yang diperlukan meliputi (perincian biaya laborat, rontgen, EKG, obat) b. Rawat Inap 1) Fotocopy kartu BPJS (jika belum jadi diganti dengan persyaratan pasien askes,jamsostek, jamkesmas, dinas). 2) Surat Elegibilitas Peserta (SEP) 3) Form pengendali BPJS 4) Surat perintah rawat inap 5) Fotocopy resume medis (untuk rawat inap yang ditanda tangani oleh dokter penanggung jawab pasien(DPJP)) 6) Fotocopy laporan operasi dan anesthesia (jika ada tindakan operasi )
li
7) Resep alat kesehatan (diluar prosedur operasi) 8) Biling system atau perincian tagihan manual rumah sakit 9) Berkas pendukung lain yang diperlukan meliputi (perincian biaya laborat, rontgen, EKG, obat) 10) Surat rujukan PPK1,untuk kasus emergency tidak wajib membawa rujukan Alur prosedur pelepasan klaim asuransi BPJS : a. Dari poliklinik berkas diserahkan ke kasir ( dengan catatan berkas sudah lengkap berdasarkan checklist ketentuan ) b. Petugas kasir bertugas untuk membuat rincian kwitansi dan tagihan c. Dari kasir, berkas dibawa ke unit pengendali BPJS lalu di unit pengendali bertugas melakukan pengecekan berkas, pengkoding penyakit pasien, mengentri data, dan dilanjutkan ke verifikator untuk memverifikasi data yang akan di klaim d. Setelah semua data dari BPJS sudah di verifikasi dan sudah lengkap, dilakukan pengajuan atau surat pengajuan klaim asuransi (yang berisi form data tentang jumlah pasien RJ & RI dan nominal jumlah pengajuan Klaim) diajukan ke Karumkit(Kepala Rumah Sakit) untuk mengetahui telah mengajukan klaim asuransi e. Setelah dari Karumkit diketahui, berkas dikirimkan ke kantor klaim asuransi (BPJS)
lii
C. Kerangka Teori
Kebijakan atau Protap
Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis :
Kepemilikan Rekam Medis
Berkas Rekam Medis
Isi Rekam Medis
Milik Rumah Sakit
Milik Pasien
1) Tata cara permintaan informasi rekam medis 2) Pihak peminta informasi rekam medis 3) Penggunan informasi rekam medis 4) Pembuat informasi rekam medis 5) Pengagendaan pelepasan informasi rekam medis
liii
Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim Asuransi (BPJS)
Sistem Pelepasan Informasi Medis
Sumber Data : Unit Rekam Medis RS Bhakti Wira Tamtama Semarang
D. Kerangka Konsep
Kebijakan atau Protap
Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis : 1. Tata cara permintaan informasi rekam medis 2. Pihak peminta informasi rekam medis 3. Penggunan informasi rekam medis 4. Pembuat informasi rekam medis 5. Pengagendaan pelepasan informasi
Pelaksanaan pelepasan informasi medis sesuai
Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan liv Klaim Asuransi (BPJS)
Pelaksanaan pelepasan informasi medis tidak sesuai
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini termaksud penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan prosedur pelepasan
lv
informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS.Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi. B. Variabel Penelitian Variabel dalam penelitian ini adalah : 1. Kebijakan atau Protap pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi BPJS 2. Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS : a) Tata cara permintaan informasi rekam medis b) Pihak peminta informasi rekam medis c) Penggunan informasi rekam medis d) Pembuat informasi rekam medis e) Pengagendaan pelepasan informasi rekam medis f)
Petugas yang terlibat beserta perannya dalam proses pelepasan informasi rekam medis
g) Penyerahan informasi rekam medis h) Bentuk informasi yang diberikan untuk klaim asuransi BPJS i)
Syarat-syarat pelepasan informasi rekam medis pasien
3. Kesesuaian pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis sesuai secara teori hukum kesehatan
37
C. Definisi Operasional No 1
Variable Kebijakan atau Protap
Definisi Kebijakan alur prosedur pelaksanaan pelepasan
lvi
informasi rekam medis pasien untuk klaim asuransi BPJS 2
Pelaksanaan
pelepasan
informasi Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis
rekam medis untuk keperluan klaim mulai dari pengajuan surat permintaan dan asuransi BPJS
persetujuan pelepasan informasi rekam medis, pengagendaan, penyediaan DRM, menyalin data-data pasien, diteliti dan diisi serta di tanda tangani dokter sampai dengan penyerahan informasi rekam medis
a. Tata cara pelepasan informasi rekam medis b. Pihak peminta informasi rekam medis c. Penggunaan informasi rekam medis d. Pembuat informasi rekam medis
Tahap-tahap pelaksanaan dalam pelepasan informasi rekam medis Pihak yang membutuhkan informasi di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang Informasi rekam medis digunakan
untuk
berbagai keperluan (klaim asuransi BPJS) Dokter yang membuat informasi rekam medis di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang
e. Pengagendaan pelepasan
Cara pencatatan pelepasan informasi rekam
informasi rekam medis
medis dalam buku agenda di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang
f.
Petugas yang terlibat beserta
Petugas rekam medis bagian filing dalam
perannya dalam proses pelepasan
peminjaman DRM dan petugas pengendalian
informasi rekam medis
BPJS yang bertugas dalam pelaksanaan syarat-
lvii
syarat klaim asuransi g. Penyerahan informasi rekam medis h. Bentuk informasi rekam medis
Proses penyerahan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS Jenis formulir yang digunakan untuk keperluan klaim asuransi BPJS
i.
3
Syarat-syarat pelepasan informasi
Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk keperluan
rekam medis
klaim asuransi BPJS
Kesesuaian pelaksanaan pelepasan Membandingkan antara pelaksanaan dan teori informasi rekam medis sesuai secara hukum kesehatan tentang pelepasan informasi teori hukum kesehatan
rekam medis
D. Objek dan Subjek Penelitian Objek pada penelitian ini adalah pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS dilihat dari aspek pelaksanaan dan teori.Subyek pada penelitian ini adalah petugas rekam medis atau kepala rekam medis yang berkaitan dengan peminjaman dokumen rekam medis dan petugas pengendali BPJS yang berhubungan dengan bagian pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS.
E. Instrument Penelitian
lviii
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Pedoman wawancara Instrument pedoman wawancara kepada : a) Petugas Rekam Medis atau Kepala Rekam Medis b) Petugas Pengendali BPJS (bagian pelepasan informasi rekam medis) Instrument pedoman wawancara tersebut digunakan untuk mendapatkan data : a) Tata cara permintaan informasi rekam medis b) Pihak peminta informasi rekam medis c) Penggunan informasi rekam medis d) Pembuat informasi rekam medis e) Pengagendaan pelepasan informasi rekam medis f)
Petugas yang terlibat beserta perannya dalam proses pelepasan informasi rekam medis
g) Penyerahan informasi rekam medis h) Syarat-syarat klaim asuransi BPJS 2. Pedoman Observasi Pedoman observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis dan teori hukum kesehatan
lix
F. Pengumpulan Data 1. Wawancara Cara pengumpulan data dengan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari petugas rekam medis dan pengendali BPJS yang menangani pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS
2. Observasi Cara pengumpulan data dengan mengatahui objek penelitian secara langsung G. Jenis Data 1. Data Primer Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas rekam medis dan pengendali BPJS serta dari hasil observasi 2. Data Sekunder Data yang diambil adalah data pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis yang dilakukan di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas rekam medis dan pengendali BPJS serta dari hasil observasi H. Pengolahan Data 1. Editing
lx
Suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara meneliti untuk mengoreksi data yang dikumpulkan guna mengetahui kekurangan dan kesalahan pengisian data dalam pelaksaan pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS 2. Penyajian Suatu
cara
pengolahan
data
dengan
cara
menyajikan
hasil
dari
pengumpulan data berupa narasi sehingga pembaca mudah memahami pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis
I.
Analisis Data Dalam penelitian ini analisa yang digunakan yaitu analisa deskriptif tentang pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS dengan menggambarkan keadaan di lapangan guna membandingkan hasil penelitian dengan teori.
lxi
BAB IV HASIL PENGAMATAN A. Gambaran Umum RS Bhakti Wira Tamtama Semarang 1.
Profil Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Kesdam IV/Diponegoro Profil Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Kesdam IV/Diponegoro. Rumah Sakit ini dibawah naungan Kesehatan Kodam IV/Diponegoro Semarang. Nama Kesatuan
: Kesdam IV/Diponegoro
Nama Unit Kerja
: Rumkit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama
Alamat
: Jl Dr. Sutomo No. 17 Semarang 50141
Telepon
: (024)3555944
Kelebihan
: Tempat strategis berada di tengah kota Semarang
Visi
: Menjadikan Rumah Sakit Tk. III 04.06.02
lxii
Bhakti Wira Tamtama andalan masyarakat penggunanya. Misi
: Rumah Sakit Tk. III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama menyelenggarakan pelayanan kesehatan, manusiawi dan profesional bagi komunitas TNI dan masyarakat pengguna lainnya.
Pelayanan
: Melayani Anggota TNI, PNS, 43 keluarga Purnawirawan .
Tipe Rumah Sakit
: Tk III / Tipe C
Jumlah T T
: 124 buah
2. Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang memiliki 15 poliklinik yang melayani pasien rawat jalan serta rujukan antara lain : a. Poli Klinik Spesialis Penyakit Dalam b. Poli Klinik Spesialis Bedah Umum c. Poli Klinik Spesialis Bedah Orthopedy d. Poli Klinik Spesialis THT e. Poli Klinik Spesialis Mata f. Poli Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin g. Poli Klinik Spesialis Kesehatan Anak h. Poli Klinik Spesialis Saraf
lxiii
i. Poli Klinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan j. Poli Klinik Spesialis Akupuntur k. Poli Klinik Umum Gigi dan Prostetik Ordentik Mulut l. Poli Klinik Spesialis Jantung m. Poli Klinik Spesialis Paru n. Poli Klinik Spesialis Rehab Medik o. Penunjang Lab, Apotik, Radiologi, Gizi
3. Instalasi Rawat Inap Sedangkan untuk memenuhi pelayanan rawat inap rumah sakit ini memiliki8 bangsal antara lain : a. Bangsal Melati digunakan untuk melayani pasien dinas dengan golongan pangkat PATI dan PAMEN Mayjen, Brigjen, Kolonel, Letkol, Mayor, beserta keluarga dan pasien umum yang memang ingin mendapatkan pelayanan VIP. b. Bangsal Nusa Indah digunakan untuk melayani pasien dinas dengan golongan pangkat PAMA seperti Letda, Lettu, Kapten beserta keluarga dan pasien umum yang memang ingin mendapatkan pelayanan kelas I dan kelas II. c. Bangsal Anggrek merupakan bangsal anak untuk keluarga pasien dinas dan pasien umum.
lxiv
d. Bangsal Bougenville merupakan bangsal untuk merawat kasus pasien kebidanan bagi pasien dinas dan pasien umum. e. Bangsal VK adalah bangsal yang digunakan untuk pasien melahirkan. f. Bangsal Flamboyan merupakan bangsal untuk penyakit dalam digunakan untuk melayani pasien dinas golongan pangkat Prada s/d Peltu
beserta keluarga
dan
juga
pasien umum
yang
ingin
mendapatkan pelayanan kelas III. g. ICU bangsal untuk pelayanan pasien dinas dan umum untuk melakukan perwatan intensif. h. Bangsal Dahlia merupakan bangsal untuk merawat kasus pasien bedah. 4. Struktur Organisasi Struktur organisasi RS Bhakti Wira Tamtama Semarang mempunyai peranan penting karena dapat menggambarkan secara jelas pembagian dan hubungan pekerjaan, fungsi dan kewajiban, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dan hak masing-masing bagian. Struktur organisasi yang baik dan teratur dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja di sebuah rumah sakit. Di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang juga memiliki
struktur
organisasi
yang
berada
di
bawah
Kesdam
IV/Diponegoro Semarang. (lihat lampiran 1).
5.
Instalasi Pendidikan
lxv
Pada Instalasi Pendidikan menyelenggarakan upaya pengembangan tenaga kesehatan yang ada di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang berupa pendidikan dan pelatihan baik internal yang dilaksanakan di dalam rumah sakit maupun eksternal yang dilaksanakan di luar rumah sakit dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan di luar rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Diklat RS Bhakti Wira Tamtama Semarang juga mengelola mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan kesehatan untuk melakukan praktek kerja lapangan di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang.
6. Sistem Administrasi Rumah Sakit Administrasi Rumah Sakit merupakan suatu proses totalitas kelembagaan rumah sakit yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu bagian administrasi Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama adalah unit administrasi rekam medis,yang menangani pasien di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.
B. Gambaran Khusus Instalasi Rekam Medis 1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Rekam Medis
lxvi
a. Fungsi Pelayanan Rekam Medis di TPPRJ 1)
Pencatatan identitas ke formulir rekam medis rawat jalan, data dasar pasien, KIB, KIUP, dan buku register pasien rawat jalan.
2)
Pemberi dan pencatat no RM sesuai dengan kebijakan penomoran yang ditetapkan.
3)
Penyedia DRM baru untuk pasien baru.
4)
Penyedia DRM lama untuk pasien lama melalui filling.
5)
Penyimpanan dan pengguna KIUP.
6)
Pendistribusian DRM untuk pelayanan rawat jalan.
7)
Penyedia informasi jumlah kunjungan pasien rawat jalan.
b. Fungsi Pelayanan Rekam Medis di TPPRI Pusat informasi pelayanan rawat inap rumah sakit dan mengatur penggunaan tempat tidur bangsal rawat inap berdasarkan catatan pengguna tempat tidur atau mutasi pasien yang diperoleh dari informasi bangsal / SHRI. c. Fungsi Pelayanan Rekam Medis di Assembling 1)
Sebagai perakit formulir rekam medis.
2)
Peneliti isi data rekam medis.
3)
Pengendali DRM tidak lengkap.
4)
Pengendali penggunaan no rekam medis dan formulir rekam medis.
lxvii
d. Fungsi Pelayanan Rekam Medis di Koding / Indexing 1)
Pencatat data dan peneliti kode tindakan dari diagnosis yang di tulis dokter, kode operasi, kode sebab kematian.
2)
Mencatat dan menyimpan indeks penyakit, operasi, atau tindakan medis, sebab kematian dan indeks dokter.
3)
Penyedia informasi nomor-nomor rekam medis yang memiliki jenis penyakit, sebab kematian, operasi atau tindakan medis, sebab kematian yang sama berdasarkan indeks bersangkutan untuk berbagai keperluan (Audit Medik).
4)
Pembuat laporan penyakit dan laporan kematian berdasarkan indeks penyakit operasi dan sebab kematian.
e. Fungsi Pelayanan Rekam Medis di Analising / Reporting 1) Sebagai pengumpul dan pengolah data rekam medis sehingga dapat menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. 2) Sebagai penganalisis statistik dan data rekam medis. f.
Fungsi Pelayanan Rekam Medis 1) Menyimpan DRM. 2) Penyedia DRM untuk berbagai keperluan. 3) Pelindung arsip-arsip DRM terhadap kerahasiaan isi data RM.
lxviii
4) Pelindung arsip-arsip DRM terhadap bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi.
C. Hasil Pengamatan 1. Kebijakan atau Protap Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi BPJS a)
Petugas Pengendali BPJS dan Rekam Medis 1)
Menerima surat permintaan informasi rekam medis / surat keterangan dokter dari pihak BPJS melalui pasien atau keluarga pasien.
2)
Menanyakan identitas pasien
3)
Mencari dokumen rekam medis dibagian filing
4)
Menyalin hasil pemeriksaan pada surat permintaan informasi rekam medis / surat keterangan dokter
5)
Memintakan tanda tangan dokter yang merawat
6)
Menghubungi pasien atau keluarga pasien untuk memberitahu kalau informasi rekam medis sudah bisa diambil
b) Dokter 1) Memeriksa salinan / mengisi surat keterangan dokter 2) Menandatangani surat keterangan dokter atau informasi rekam medis dan SEP (Surat Elegibilitas Peserta) 2. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Keperluan Klaim Asuransi BPJS
lxix
a) Tata Cara Permintaan Informasi Rekam Medis Permintaan informasi rekam medis di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang dilakukan secara tertulis oleh pasien berupa surat permintaan informasi rekam medis atau surat keterangan dokter dan persetujuan pelepasan informasi rekam medis yang ditujukan langsung kepada tim dokter RS Bhakti Wira Tamtama Semarang. Untuk lebih jelasnya permintaan informasi rekam medis di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang dapat dilihat pada alur kerja sebagai berikut : 1)
Pemohon
(pasien)
mengajukan
surat
permintaan
informasi
rekammedis dan persetujuan pelepasan informasi rekam medis secara tertulis beserta formulir khusus dari asuransi BPJS yang harus diisi dokter melalui petugas bagian pengendali BPJS 2)
Petugas pengendali BPJS menerima surat permintaan dan persetujuan pelepasan informasi rekam medis dari pasien untuk dicatat dan di agendakan
3)
Petugas
pengendali
BPJS
menyerahkan
surat
permintaan
informasi rekam medis dan persetujuan pelepasn informasi rekam medis kepada petugas rekam medis untuk dicarikan data pasien sesuai dengan nomor RM nya 4)
Petugas pengendali BPJS menyalin hasil pemeriksaan pada formulir kususdari asuransi BPJS kecuali diagnosa ditulis sendiri oleh dokter yang merawat
lxx
5)
Kemudian formulir khusus permintaan informasi rekam medis dari asuransi BPJS tersebut diserahkan kepada dokter yang merawat untuk diteliti , di isi, dan di tanda tangani
6)
Formulir khusus dari asuransi BPJS tersebut sudah diisi semua kemudian diserahkan kembali kepada petugas pengendali BPJS
7)
Setelah formulir khusus dari asuransi BPJS yang sudah
terisi
lengkap, kemudian pasien diberitaahu kalau formulir dari asuransi sudah
bisa
di
ambil
dengan syarat
menunjukan kwitansi
pembayaran RI ( pasien rawat inap) atau kwitansi biaya administrasi (pasien RJ), baru diserahkan langsung kepada pasien atau keluarga pasien (disertai ijin atau surat kuasa dari pasien) dengan menanda tangani buku ekspedisi. Apabila formulir dari asuransi diserahkan pasien melalui pos atau dikirim harus atas permintaan pasien sendiri, melalui kantor pos dan tercatat.
b) Pihak Peminta Informasi Rekam Medis Pihak yang berhak meminta informasi rekam medis adalah pasien, penyidik, dan hakim. Kalau di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang yang sering meminta informasi rekam medis adalah perusahaan asuransi, melalui pasien atau keluarga pasien dengan formulir kusus dari pihak asuransi, sedangkan pihak asuransi tidak boleh meminta
lxxi
langsung kepada RS tanpa persetujuan dari pasien selaku pemilik informasi rekam medis. c) Penggunaan Informasi Rekam Medis Informasi rekam medis yang diminta atas persetujuan pasien untuk keperluan asuransi untuk mengganti biaya perawatan dan pengobatan selama di RS Bhakti Wira Tamtama. Bentuk informasi yang diberikan kepada perusahaan asuransi berupa : 1) anamnesa 2) Pemeriksaan fisik dan penunjang 3) Diagnosa akhir 4) Tindakan dokter 5) Dokter yang merawat d) Pembuat Informasi Rekam Medis Yang berhak mengisi informasi rekam medis adalah dokter yang memeriksa dan menangani perawatan pasien di unit rawat inap disertakan pula tanda tangan, hal ini dikarenakan dokter sebagai pelaksana pelayanan medis mempunyai tanggung jawab penuh atas kegiatan medisnya terhadap pasien.
e) Pengagendaan Permintaan Informasi Rekam Medis Pada pengagendaan permintaan informasi rekam medis di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah ada, yaitu pada waktu pasien mengajukan permintaan informasi rekam medis langsung diagendakan
lxxii
oleh petugas pengendali BPJS, yang nantinya juga dipakai sebagai buku ekspedisi yang harus ditanda tangani oleh pasien saat penyerahan formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis pasien yaitu sebagai bukti serah terima pelepasan informasi rekam medis. f) Petugas yang terlibat beserta perannya dalam proses permintaan informasi rekam medis Di RS Bhakti Wira Tamtama semarang yang membuat informasi rekam medis adalah dokter yang pertama kali menangani pasien, sedangkan petugas lain yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis adalah : 1) Petugas Pengendali BPJS : g. Menerima permohonan informasi rekam medis guna keperluan asuransi BPJS h. Mengagendakan permintaan informasi rekam medis i.
Menyalin data-data pasien ke formulir khusus yang dibawa pasien dari asuransi BPJS
j.
Meminta dokter untuk meneliti, mengisi, melengkapi, dan menandatangani formulir khusus dari asuransi BPJS
k. Menyerahkan formulir khusus dari asuransi BPJS yang sudah terisi lengkap kepada pasien langsung 2) Petugas Rekam Medis menyiapkan DRM pasien yang berisi datadata medis pasien sesuai dengan no RM dan identitas pasien.
lxxiii
g) Penyerahan Informasi Rekam Medis 1) Pasien diberitahu kalau formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis pasien sudah jadi 2) Pasien dipersilahkan membayar biaya administrasi kebagian kasir untuk pasien rawat jalan dan untuk pasien rawat inap menunjukkan kwitansi pembayaran rawat inap 3) Di RS Bhakti Wira tamtama Semarang formulir dari asuransi BPJS yang sudah terisi informasi rekam medis pasien diserahkan langsung kepada pasien atau keluarga pasien menandatangani buku ekspedisi sebagai bukti serah terima Berdasarkan kenyataannya ada beberapa pasien yang mengambil formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis, pasien tidak menandatangani pada buku ekspedisi sehingga penggunaan buku ekspedisi tidak efektif, karena petugas bagian pengendali BPJS kadang tidak memberitahu pasien untuk tanda tangan pada buku ekspedisi hanya melihat pasien sudah membawa bukti kwitansi pembayaran administrasi. h) Bentuk informasi yang diberikan untuk klaim asuransi BPJS Jenis formulir yang digunakan untuk keperluan klaim asuransi BPJS adalah :
1) Rawat jalan :
lxxiv
a. Fotocopy kartu BPJS (jika belum jadi diganti dengan persyaratan pasien askes, jamsostek, jamkesmas, dinas). b. Surat Elegibilitas Peserta (SEP) c. Form pengendali BPJS d. Fotocopy surat rujukan e. Resep alat kesehatan (diluar prosedur operasi) f. Biling system atau perincian tagihan manual rumah sakit g. Berkas pendukung lain yang diperlukan meliputi (perincian biaya laborat, rontgen, EKG, obat)
2) Rawat Inap a. Fotocopy kartu BPJS (jika belum jadi diganti dengan persyaratan pasien askes, jamsostek, jamkesmas, dinas). b. Surat Elegibilitas Peserta (SEP) c. Form pengendali BPJS d. Surat perintah rawat inap e. Fotocopy resume medis (untuk rawat inap yang ditanda tangani oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP)) f. Fotocopy laporan operasi dan anesthesia (jika ada tindakan operasi ) g. Resep alat kesehatan (diluar prosedur operasi) h. Biling system atau perincian tagihan manual rumah sakit
lxxv
i. Berkas pendukung lain yang diperlukan meliputi (perincian biaya laborat, rontgen, EKG, obat) j. Surat rujukan PPK1, untuk kasus emergency tidak wajib membawa rujukan. i) Syarat-syarat pelepasan informasi rekam medis pasien Pasien yang menggunakan asuransi BPJS membawa syaratsyarat sebagai berikut : 1) Pasien Askes (BPJS Kesehatan) dengan syarat : Menyerahkan fotocopy kartu Askes, fotocopy KTP, fotocopy surat rujukan, dan SEP (surat elegibilitas peserta) dari unit rekam medis. 2) Pasien Dinas dengan syarat : Menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy surat rujukan, SEP (Surat Elegibilitas Peserta) dari unit rekam medis, fotocopy KTA, fotocopy KPI untuk istri dan fotocopy KU1. 3) Pasien Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dengan syarat : Menyerahkan
fotocopy
KTP,
fotocopy
surat
rujukan
PPK1
jamsostek, SEP (surat elegibilitas peserta) dari unit rekam medis, fotocopy kartu jamsostek / kartu BPJS. 4) Untuk pasien swasta / umum hanya perlu menyerahkan fotocopy KTP, karna pasien langsung membayar sendiri kekasir. 5) Pasien tagihan membawa fotocopy surat pengantar dari perusahaan dan membawa surat rujukan dari kantor / perusahaan.
lxxvi
6) Petugas akan membuatkan SEP (Surat Elegibilitasi Peserta) sebagai alat bukti pengklaiman dan ditempelkan di DRM pasien.
3. Kesesuaian pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis sesuai secara kebijakan / protap dan teori hukum kesehatan Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaannya permintaan informasi rekam medis yang ada di RS Bhakti Wira tamtama Semarang
sebagian besar sudah sesuai dengan
kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan diantaranya, pada tata cara permintaan informasi rekam medis, harus mengajukan surat permintaan informasi rekam medis kepada dokter yang merawat, persetujuan tertulis dari pasien, tujuan penggunaan informasi rekam medis yaitu untuk keperluan asuransi BPJS, dan pembuat informasi rekam medis adalah dokter yang merawat. Sedangkan pelaksanaannya permintaan informasi rekam medis yang tidak sesuai antara kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan diantaranya adalah pada tata cara permintaan informasi rekam medis yaitu masih sering terdapat dokter yang tidak memberikan tanda tangan padaformulir SEP (Surat Elegibilitas Peserta), dan ada beberapa pasien yang mengambil formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis, pasien tidak menandatangani pada buku ekspedisi sehingga penggunaan pada buku ekspedisi tidak efektif.
lxxvii
D. Pembahasan 1. Kebijakan atau Protap Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi BPJS a)
Petugas Pengendali BPJS dan Rekam Medis 1)
Menerima surat permintaan informasi rekam medis / surat keterangan dokter dari pihak BPJS melalui pasien atau keluarga pasien. Di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang, pasien mengajukan permintaan informasi rekam medis kepada tim dokter RS Bhakti Wira tamtama Semarang sekaligus memberi persetujuan secara tertulis untuk pelepasan informasi rekam medis yang digunakan untuk keperluan asuransi BPJS.
2)
Menanyakan identitas pasien Petugas bagian pengendali BPJS menanyakan identitas lengkap pasien serta no RMnya kemudian beserta surat permintaan informasi rekam medis dan persetujuan pelepasan informasi rekam medis diserahkan ke bagian rekam medis (bagian filing) untuk meminjam DRM pasien tersebut.
3)
Mencari dokumen rekam medis di bagian filing Setelah menerima surat permintaan informasi rekam medis dan persetujuan pelepasan informasi rekam medis dari pasien, petugas rekam medis mencari DRM pasien tersebut sesuai
lxxviii
dengan no RM nya di ruang filing, kemudian DRM yang berisi data – data pasien tersebut diserahkan kembali ke bagian pengendali BPJS. 4)
Menyalin hasil pemeriksaan pada surat permintaan informasi rekam medis / surat keterangan dokter Bagian pengendali BPJS menyalin data pasien kedalam formulir khusus dari asuransi BPJS dengan pensil (agar kalau ada pengisian yang salah bisa diperbaiki) apabila ada yang tidak jelas petugas pengendali BPJS akan menanyakan isi DRM tersebut kepada petugas rekam medis atau dokter yang merawat langsung.
5)
Memintakan tanda tangan dokter yang merawat Dokter yang merawat akan meneliti, mengisi kekurangan atau mengganti yang salah kemudian menandatangani formulir dari asuransi BPJS tersebut. Setelah selesai, formulir dari asuransi BPJS tersebut diserahkan kembali kepada petugas bagian pengendali BPJS. Tetapi pada RS Bhakti Wira tamtama Semarang masih sering terdapat dokter lupa menandatangani formulir SEP dari asuransi BPJS tersebut .
6)
Menghubungi pasien atau keluarga pasien untuk memberitahu kalau informasi rekam medis sudah bisa diambil Pasien diberitahu kalau formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis sudah jadi kemudian disuruh
lxxix
membayar biaya administrasi ke pasien untuk rawat jalan dan kwitansi pembayaran rawat inap untuk pasien yang rawat inap kemudian formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis diberikan langsung kepada pasien atau keluarga pasien dengan tanda tangan pada buku ekspedisi sebagai bukti serah terima. b)
Dokter 1)
Memeriksa salinan atau mengisi surat keterangan dokter Dokter yang merawat wajib meneliti, mengisi formulir dari asuransi BPJS dengan informasi yang terdapat pada DRM pasien tersebut.
2)
Menandatangani surat keterangan dokter atau informasi rekam medis Setelah formulir dari asuransi BPJS tersebut terisi informasi rekam
medis
pasien
dengan
benar
kemudian
dokter
menandatangani dan diserahkan kembali kepada petugas pengendali BPJS untuk diberikan kepada pasien. Kekurangan dari kebijakan/protap tersebut adalah dokter sering lupa memberikan tanda tangan pada formulir SEP (Surat Elegibilitas Peserta) dan pasien lupa menandatangani buku ekspedisi sebagai serah terima , karena tandatangan dari dokter atau pasien sangat dibutuhkan pada lembar formulir SEP sebagai bukti untuk pengajuan klaim asuransi BPJS.
lxxx
2. Pelaksanaan
Prosedur
Pelepasan
Informasi
Rekam
Medis
untuk
Keperluan Asuransi BPJS a. Tata cara permintaan informasi rekam medis Kesamaan pelaksanaan dengan kebijakan / protap yang ada di RS Bhakti Wira Tamtama dan teori hukum kesehatan terletak pada permintaan informasi rekam medis secara tertulis serta ditanda tangani oleh pasien sendiri selaku pemilik informasi rekam medis, kemudian menyiapkan DRM yang dilakukan oleh bagian rekam medis dan penyerahan DRM serta formulir dari asuransi BPJS kepada dokter yang menangani untuk diteliti, diisi, dan ditanda tangani. b. Pihak peminta informasi rekam medis Pada pelaksanaan pihak yang meminta informasi rekam medis di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang adalah pihak asuransi BPJS melalui pasien atau keluarga pasien, tetapi dengan persetujuan pasien secara tertulis karena isi rekam medis milik pasien c. Penggunaan informasi rekam medis Di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang penggunaan informasi rekam medis biasanya untuk keperluan asuransi BPJS. Bentuk informasi yang diberikan kepada perusahaan asuransi kepada BPJS yaitu : anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjanag, diagnosa akhir, tindakan dokter, dan dokter yang merawat d. Pembuat informasi rekam medis
lxxxi
Ada kesamaan antara pelaksanaan, kebijakan / protap dengan teori hukum kesehatan tentang pembuat informasi rekam medis yaitu : yang berhak membuat informasi rekam medis adalah dokter yang menangani pasien secara langsung. e. Petugas yang terlibat beserta perannya dalam proses pelepasan informasi rekam medis Dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis petugas yang terlibat di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang sudah sesuai dengan kebijakan / protap di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang f. Penyerahan informasi rekam medis Pasien diberitahu kalau formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis pasien sudah jadi , kemudian pasien dipersilahkan membayar biaya administrasi kebagian kasir , di RS Bhakti Wira Tamtama formulir dari asuransi BPJS yang sudah terisi informasi rekam medis pasien diserahkan langsung kepada pasien atau keluarga pasien dengan menandatangani buku ekspedisi sebagai bukti serah terima Berdasarkan
kenyataannya
ada
beberapa
pasien
yang
mengambil formulir dari asuransi BPJS yang berisi informasi rekam medis, pasien tidak menandatangani pada buku ekspedisi sehingga penggunaan buku ekspedisi tidak efektif, karena petugas bagian pengendali BPJS kadang tidak memberitahu pasien untuk tanda tangan pada buku ekspedisi hanya melihat pasien sudah membawa
lxxxii
bukti kwitansi pembayaran administrasi. dalam hal ini petugas kurang disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya, karena kurang mengerti pentingnya penggunaan buku ekspedisi sebagai bukti serah terima untuk menghindari penyerahan informasi rekam medis pasien kepada orang yang tidak tepat guna menjaga kerahasiaan informasi rekam medis pasien. 3. Kesesuaian antara pelaksanaan, kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan Pelaksanaan permintaan informasi rekam medis yang ada di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagian sudah sesuai dengan kebijakan / protap dan teori hukum kesehatan tapi ada sebagian yang tidak sesuai yaitu pada tata cara permintaan informasi rekam medis masih terdapat dokter lupa memberikan tanda tangan pada formulir SEP dan pasien sering kali lupa menandatangani buku ekspedisi
lxxxiii
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kebijakan atau Protap Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi BPJS Pada kebijakan/protap sebagian besar sudah sesuai dengan pelaksanaan dan teori hukum kesehatan. 2. Pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan asuransi BPJS a. Tata cara permintaan informasi rekam medis Tata cara permintaan informasi rekam medis antara pelaksanaan, kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan sebagian besar sudah
lxxxiv
sesuai, ketidaksesuaian terletak pada dokter sering lupa tidak menandatangani formulir SEP dan pada penggunaan buku ekspedisi. b. Pihak peminta informasi rekam medis Pada pelaksanaan siapa yang berhak meminta informasi rekam medis sudah sesuai dengan kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan. c. Penggunaan informasi rekam medis Penggunaan informasi rekam medis tersebut untuk keperluan asuransi BPJS sebagai bukti untuk mengajukan klaim asuransi.
d. Pembuat informasi rekam medis 64 Yang berhak membuat informasi rekam medis adalah dokter yang merawat
sehingga
ada
kesesuaian
antara
pelaksanaan,
kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan. e. Pengagendaan permintaan informasi rekam medis Pada pelaksanaannya pengagendaan permintaan informasi rekam medis diagendakan yaitu ditulis dibuku khusus. f. Petugas yang terlibat beserta perannya dalam proses pelepasan informasi rekam medis Petugas yang terlibat adalah dokter yang merawat sebagai pembuat informasi rekam medis, petugas pengendali BPJS sebagai petugas
lxxxv
yang menangani pelepasan informasi rekam medis, petugas rekam medis sebagai penyedia DRM. g. Penyerahan informasi rekam medis Ada kesesuaian antara pelaksanaan, kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan terhadap penyerahan informasi rekam medis yaitu pada pasien atau keluarga pasien dengan ijin atau surat kuasa dari pasien, dan ada juga ketidaksesuaian pada penanda tanganan buku ekspedisi sebagai buku serah terima. 3. Kesesuaian antara pelaksanaan, kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan Secara keseluruhan sebenarnya pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang sebagian besar sudah sesuai dengan kebijakan/protap dan teori hukum kesehatan.
B. Saran 1.
Kepada petugas pengendali BPJS, pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan asuransi BPJS bagian tata cara permintaan informasi rekam medis sebaiknya perlu mengingatkan kepada dokter untuk menandatangani formulir SEP
2.
Pada pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan asuransi BPJS bagian tata cara permintaan informasi rekam medis sebaiknya petugas pengendali BPJS perlu mengingatkan kepada
lxxxvi
pasien atau keluarga pasien untuk menandatangani buku ekspedisi sebagai bukti serah terima 3.
Kepada Kepala Unit RM, sebaiknya perlu dibuatkan prosedur tetap tentang
pelepasan informasi rekam medis pasien,
agar
dalam
pelaksanaannya dapat sesuai dengan teori hukum kesehatan 4.
Kepada petugas RM dan petugas pengendali BPJS, agar kerahasiaan dari DRM pasien tetap terjaga sebaiknya petugas menjalankan pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis sesuai dengan kebijakan yang sudah ada.
5.
Pada kebijakan/protap isinya perlu adanya penambahan butir yaitu lebih dilengkapkan diperjelaskan agar sesuai dengan teori hukum kesehatan khususnya pada butir yaitu pada penyerahan informasi rekam medis dengan ditanda tangani pada buku ekspedisi.
lxxxvii
DAFTAR PUSTAKA 1. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pelayanan Medis, Pedoman Pengelolaan Rekam Medis di Indonesia, Revisi I, Jakarta 1997 2. Keputusan Dirjen Pelayanan Medik no 78/Yanmed/RS Umdik/I/1991 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit 3. Depkes, Dirjen Yanmed, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit. Jakarta. 1997 4. Undang-Undang
No. 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 5. Hatta,
R.
Gemala.
Ed.
(2009). Pedoman
Manajemen
Informasi
Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 6. Huffman, Edna K. Health Information Management10 Edition, (Berwyn IIIionis, Physicion Record Company, 1994) 7. Shofari, Bambang. Modul Pelayanan Rekam Medis, Fakultas Kesehatan. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2008 (tidak dipublikasikan) 8. http://jurnalhukumkesehatanrekammedis.yoyoke.web.ugm.ac.id,
diakses
tanggal 12 Juni 2014 9. http://riskamegayanti06.blogspot.com/2013/05/pelepasan-informasimedis.html. diakses Tanggal 12 Juni 2014 10. World Health Organization. (2006). Medical Records Manual A Guide for Developing Countries. Geneva : WHO
lxxxviii
11. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996, BAB V Pasal 21,
Tentang
Tenaga Kesehatan, Standar Profesi Dan Perlindungan Hukum 12. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996,Pasal 22, Tentang Kewajiban Tenaga Kesehatan 13. http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial&o ldid=7800295, diakses tanggal 07 Agustus 2014 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1996 Pasal 22 15. Azwar, A. Tentang Manfaat Asuransi, Yogyakarta 1996
lxxxix
PEDOMAN OBSERVASI
No
Pengamatan
1
Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis
2
Yang berhak meminta informasi rekam medis
3
Bentuk permintaan informasi rekam medis
4
Formulir yang digunakan untuk keperluan klaim asuransi
5
Yang membuat informasi rekam medis
6
Pengagendaan pelepasan informasi rekam medis
Hasil Pengamatan
Peranan petugas rekam medis dan pengendali BPJS 7 dalam pelepasan informasi rekam medis Penyerahan informasi rekam medis untuk keperluan 8 klaim asuransi
xc
Kebijakan atau protap pelepasan informasi dalam 9 berbagai keperluan
PEDOMAN OBSERVASI
No
Pengamatan
1
Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis
2
Yang berhak meminta informasi rekam medis
3
Bentuk permintaan informasi rekam medis
4
Formulir yang digunakan untuk keperluan klaim asuransi
5
Yang membuat informasi rekam medis
6
Pengagendaan pelepasan informasi rekam medis
7
Peranan petugas rekam medis dan pengendali BPJS
Hasil Pengamatan
xci
dalam pelepasan informasi rekam medis Penyerahan informasi rekam medis untuk keperluan 8 klaim asuransi Kebijakan atau protap pelepasan informasi dalam 9 berbagai keperluan
xcii
PEDOMAN WAWANCARA
A. Identitas Responden Nama
:
Jenis Kelamin
:
Umur
:
B. Daftar Pertanyaan 1. Siapa yang berhak meminta informasi rekam medis ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………. 2. Bagaimana bentuk permintaan informasi rekam medis dari pemohon ? …………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………… …………………………. 3. Bentuk atau Jenis informasi rekam medis apa yang diminta ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………….
xciii
4. Ditujukan kepada siapa permintaan informasi rekam medis ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………….
5. Siapa yang bertugas membuat informasi rekam medis ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………. 6. Apa peranan rekam medis dalam menangani pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim asuransi BPJS ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………. 7. Bagaimana selanjutnya setelah diterimanya surat permintaan informasi rekam medis dari klaim asuransi BPJS ?
xciv
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………. 8. Apakah pelepasan informasi rekam medis diagendakan ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………… 9. Bagaimanakah proses penyerahan hasil informasi rekam medis ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………. 10. Syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk pelepasan informasi rekam medis ? ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ....................................
11. Adakah kebijakan atau Protap untuk pelepasan informasi rekam medis ?
xcv
..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .........................
xcvi
