ARTIKEL ILMIAH UKD 4 ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI
Disusun oleh IMRON SYAIFULLAH NIM D0412022
HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
Comment [Q1]: Suspect bekerjasama dan melakukan plagiasi dengan Irawati P, Damar Priambodo Ahmad dan artikelartikel di internet!!! Berdasarkan bukti awal dan investigasi sementara, cukup kuat untuk mengkatgorikan sebagai karya plagiasi. Nilai: 0
A. Latar belakang Perpolitikan Amerika Serikat (AS) dalam hubungan internasional tidak perlu diragukan lagi. AS memiliki perekonomian yang mapan dan teknologi yang canggih awal yang baik dan dibutuhkan dalam melaksanakan hubungan antarnegara. Berakhirnya Perang Dingin yang dimenangkan oleh AS, membuat AS semakin melebarkan sayapnya di kancah internasional. AS merupakan negara yang mandiri dan negara yang dapat menarik negara-negara lain untuk melakukan hubungan kerjasama, terutama bagi negara-negara berkembang yang belum cukup mapan untuk memiliki pengaruh dalam hubungan internasional Serangan yang terjadi pada 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon, AS yang dilakukan para teroris membuat keamanan dan pertahanan AS semakin diperkuat. Tidak hanya di AS, serangan tersebut memberikan efek yang luar biasa terhadap perkembangan keamanan di dunia. AS mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai masalah yang terjadi pada 11 September 2001, dengan mengajak seluruh negara yang ada di dunia untuk bersama-sama memberantas dan memerangi teroris terutama negara-negara lemah yang memiliki peluang yang cukup besar dijadikan tempat perlindungan dan pengoperasian para teroris tersebut terutama di wilayah Asia Tenggara, seperti: Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang juga memiliki penduduk yang banyak yang memungkinkan sebagai tempat persembunyian jaringan terorisme. Pada awal pernyataan kemerdekaannya, sejumlah negara di dunia tidak mengakui eksistensi negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, segala kebijakan yang dikeluarkan dan pelaksanaan politik luar negerinya seluruhnya diarahkan untuk memperoleh pengakuan internasional. Upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional dilakukan melalui jalan diplomasi maupun tindakan militer. Jalur diplomasi dilakukan melalui diplomasi bilateral dengan Belanda dan diplomasi melalui jalur Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sedangkan dalam tindakan militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) lah yang memiliki peran melaksanakan tugas tersebut. Jalur diplomasi dan tindakan militer yang dilakukan oleh Indonesia mendapatkan titik terang setelah Belanda mendapat desakan dari PBB ditambah tekanan militer TNI untuk menerima Perjanjian Roem-Van Roijen 7 Mei 1949. Perjanjian ini pada pokoknya berisi kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag paling lambat 31 Desember 1949. Akhirnya, pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar.1 B. Identifikasi Masalah 1. Mengidentifikasi kapabilitas Indonesia dan Amerika Serikat 2. Mengidentifikasi pengaruh dimensi internasional dalam isu war on terrorism 3. Menjelaskan perilaku Indonesia dengan teori analisa PLN
1 Hassan wirajuda, 2004, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 6
1
Comment [Q2]: Perkataan ini 100% seperti perkataan Damar Priambodo Ahmad.Dan ternyata berasal dari Skripsi Mahasiswa UNHAS dengan alamat http://repository.unhas.ac.id/bitstream/ha ndle/123456789/254/ISI%20SKRIPSI.pdf?se quence=3
Comment [Q3]: Subhanallah! Apa korelasinya sejarah diplomasi kemerdekaan RI dengan perang melawan terorisme hari inil!!! Terlihat sekali copypaste. Perkataan ini juga ditulis sama 100% oleh Damar P Ahmad.
C. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran 1. Kerjasama Bilateral Hubungan Internasional pada dasarnya merupakan perwujudan dari interaksi antar-aktor atau kesatuan sosial, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi dan interaksi tersebut berlangsung dalam suatu sistem internasional. Interaksi akan muncul apabila terjadi hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki satu tujuan yang sama. Seperti halnya dengan negara yang ada di dunia ini, interaksi terjadi antara negara yang satu dengan negara lain demi mencapai tujuan diinginkan masing-masing negara agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. 2. Kepentingan Nasional Kepentingan nasional suatu bangsa dan negara muncul ketika terjadi interaksi antara bangsa-bangsa dan negara-negara baik secara bilateral maupun multilateral. Pada dasarnya politik luar negeri dari suatu negara merupakan alat untuk memperjuangkan dan mencapai kepentingan nasionalnya (national interest), yang menjadi dasar hubungan bagi setiap negara dalam melakukan hubungan internasional. Dan setiap negara dalam pelaksanaan pencapaian kepentingan nasionalnya, akan berusaha untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin di dalam melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara yang telah dicita- citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional relatif sama dengan kepentingan nasional negara lain, yaitu: keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan keutuhan wilayah serta kesejahteraan). Kedua hal pokok tersebut merupakan dasar suatu negara dalam merumuskan kepentingan dan tujuan nasional. 2 Konsep kepentingan nasional yang mengacu pada konsepsi keamanan juga diungkap kan oleh Hans J. Morgenthau, yang menyatakan bahwa: Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.3 Perkembangan pemikiran keamanan secara tradisional sangat didominasi oleh isu-isu yang berkaitan dengan dimensi miliiter. Pengertian tersebut merujuk pada pandangan bahwa keamanan negara senantiasa dikaitkan dengan upaya menggunakan dan pengendalian kapabilitas militer (Viotti & Kauppi, 1993: 48). Berkaitan pula dengan elemen-elemen penting dalam masalah keamanan, pemikiran keamanan tradisional berkeyakinan bahwa pihak yang harus dijamin keamanannya adalah negara sebagai aktor yang rasional dan terpadu (Buzan, 1991: 22). Robert O’ Good dalam Vandana mendefinisikan kepentingan nasional sebagai “a state of affairs solely for its benefit to the nation” seperti menjaga teritorial, kemerdekaan, institusi penting Negara, serta memastikan kemampuan Negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya untuk gengsi Negara (1996: 131). 2 T. May Rudy, 2002, Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Refika Aditama, Jakarta, hal 70 3 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasinal; Disiplin dan Metodologi , , Jakarta, PT Pusataka LP3ES hal 139
2
Comment [Q4]: Perkataan ini 100% seperti perkataan Damar Priambodo Ahmad.
Fungsi dari kebijakan luar negeri suatu Negara adalah untuk memenuhi kepentingan- kepentingan nasionalnya. Kepentingan suatu Negara sering mengalami konflik dengan kepentingan Negara lain. Secara umum ada dua tujuan dari kepentingan nasional : pertama, memberi orientasi umum kebijakan terhadap lingkungan eksternal; kedua, yang lebih penting kepentingan memberikan control terhadap kriteria pilihan dalam situasi yang mendesak. Dengan kata lain kepentingan nasional membantu menentukan arah kebijakan luar negeri jangka panjang dan mampu memerintahkan apa yang harus dilakukan dalam konteks jangka pendek, dengan demikian akan menambah konsistensi dari kebijakan luar negera tersebut (Lerche & Said dalam Vandana, 1996: 133). Joseph S. Nye, Jr, mengungkapkan pandangan kaum realis yang berpendapat bahwa negara hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengartikan kepentingan nasionalnya, karena adanya sistem internasional yang mempengaruhinya (Nye, 1997: 41). Mereka harus melihat kepentingan mereka dalam perspektif “balance of power” , jika tidak mereka tidak akan dapat bertahan (Plano & Olton, 1999: 1-2). Jadi bagi kaum realis, posisi negara dalam sistem internasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasionalnya direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Kebijakan-kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Seperti yang diungkapkan oleh Joseph S. Nye, Jr, bahwa kepentingan nasional juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan internasional (Nye, 1997: 42). Pembuatan keputusan dalam kebijakan luar negeri melibatkan banyak elemen. Baik internal maupun eksternal. Kebijakan luar negeri sangat erat hubungannya dengan kepentingan nasional sehingga penjabaran kedalam tujuan kebijakan luar negeri (foreign policy objective) yang lebih spesifik dan dapat diukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, sangat diperlukan. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan” (1999: 5). 3. Definisi Terorisme & fenomena karakter baru pergerakan terorisme Terorisme sebagai fenomena penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik tertentu sudah terjadi jauh sebelum peristiwa 11 september 2001. Meskipun motivasi untuk melakukan aksi terorisme bisa berbeda-beda sepanjang sejarah namun kesamaannya terletak dalam penggunaan kekerasan baik terhadap pejabat resmi pemerintah yang dimusuhi atau kepada penduduk sipil dengan maksud menimbulkan kepanikan dan menarik perhatian publik terhadap tuntutan politik yang ingin diperjuangkan oleh kelompok yang melakukan aksi terorisme tersebut. Bagi kelompok teroris perjuangan dengan jalan damai atau dialog hanya membuang waktu dan energi dan karena itu aksi kekerasan merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan politik. Selain perasaan frustasi dalam aksi terorisme ada juga unsur kebencian terhadap sasaran yang dituju
3
Comment [Q5]: Perkataan ini 100% seperti perkataan Irawati Prabowo.
Comment [Q6]: Bukan gaya CMS, mana rujukan/footnote-nya? Copy-paste dari mana lagi ini?
apakah berupa public property dari negara yang dianggap sebagai musuh atau warga negara dari negara tersebut.4 Untuk bisa mengidentifikasi siapa yang disebut terorisme dan apa yang mendasari lahirnya gerakan terorisme, salah satu yang menarik adalah seperti yang dijelaskan oleh Audrey Kurth Cronin5 yang membagi empat kategori jenis kelompok terorisme berdasarkan Source of Motivation : Leftwing Terrorist, Right-wing Terrorist, ethnonational/separatist terrorist, and religious or “sacred” terrorist.6 Namun Cronin juga menyadari bahwa pembagian tipe gerakan terorisme ini bukanlah secara tepat membagi kelompok-kelompok tersebut, karena masih banyak beberapa bentuk gerakan terorisme yang kemudian mengkombinasikan motivasi ideologis, seperti kebanyakan grup ethnonationalist yang memiliki religious characteristics or agenda- walaupun biasanya tetap akan berpegangan pada satu ideologi atau dominasi pergerakan. Ditambahkan pula oleh Kiras,7 kesulitan dalam menemukan definisi yang tepat mengenai teroris karena sulit menentukan tujuan kekerasan yang akan digunakan dan motivasi dibalik kegiatan terorisme sehingga sejak awal kemunculannya, pada akhirnya terorisme berbeda dari tindakan kriminal (criminal act). Berbagai perspektif yang muncul dari lahirnya gerakan terorisme secara global maupun yang lahir di kawasan Asia Tenggaramenjadi modalitas atas terlaksananya kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam War on Terrorism, dimana dimensi terhadap kegiatan terrorism paska 11 September 2001 dianggap memiliki kesamaan ideologi dan moralitas yang mampu mengancam kedaulatan negara. Walaupun sebelumnya regulasi terhadap pencegahan bahaya terorisme telah lahir melalui konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism), tahun 1937 terorisme diartikan sebagai Crimes against State. Selanjutnya dalam European Convention on The Suppression of Terrorism (ECST) tahun 1977, pengertian terorisme berubah paradigmanya, yaitu dari semula sebagai Crimes againts State (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya), menjadi Crimes againts Humanity.8 4 Dalam literatur politik dunia konsep terorisme diartikan secara berbeda-beda, karena tergantung kepada siapa mendefinisikannya. Hal ini bisa dimengerti karena isu terorisme merupakan isu yang telah membangkitkan kontroversi serta mencakup dimensi yang sangat luas. 5 Audrey Kurth Cronin, Types of terrorist Groups, dikutip dalam James D. Kiras, Terrorism and Globalization dalam John Baylis & Steve Smith, 2001. The Globalization of World Politics An Introduction to International Relations, Third Edition. Oxford University Press Pp.480 6 Menurut Cronin, pembagian tipe teroris berkembang pada eranya masing-masing, misalnya left-wing terjalin bersama pergerakan komunisme, right-wing digambarkan sebagai sayap dari fasisme, dan ethnonationalist/separatist menyertai gelombang dekolonisasi khususnya pada masa pasca perang dunia ke II, sedangkan religion atau sacred terrorism kehadirannya lebih signifikan. Walaupun semua tipe group hingga saat ini masih tetap eksis akan tetapi left dan right-wing lebih banyak terjadi pada dekade sebelumnya. 7 Op.Cit Kiras. Pp.481 8 Crimes againts Humanity pada akhirnya di kategorikan sebagai Gross Violation of Human Rights atau pelanggaran HAM berat yakni apabila serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih jika diarahkan pada jiwa-jiwa orang tak bersalah (Public by innocent).
4
Setelah terjadi diaspora mengenai definisi terorisme, baik akibat dari meluasnya konflik yang terjadi maupun dari munculnya aktor-aktor baru, namun yang akhirnya kita pahami mengenai terorisme justru Konstruksi pemahaman terrorisme post 11 september 2001 ini lebih dikenal sebagai trend baru sebagai Post-Modern Terrorism atau New Terrorism9 yang dalam pengertian berbeda diungkapkan memiliki motivasi oleh “Promises of Rewards in the afterlife” dan menggunakan alasan agama untuk membunuh sebanyak mungkin orang-orang yang tidak memiliki keyakinan.10 Dalam beberapa peristiwa kasus Bombing diyakini diantara fenomena regional, kasus terorisme di sponsori oleh negara (State-Sponsored) seperti kasus militant Islam di Lebanon. Lanjut Menurut Kiras, New Terrorism dapat diartikan pula sebagai rasionalisasi global Jihad, yaitu sesuatu yang dipandang sebagai reaksi dari penindasan yang dirasakan umat muslim dan menurunnya nilai spiritual kaum barat. Sejak runtuhnya WTC & Pentagon, Amerika Serikat memfokuskan diri terhadap memerangi gerakan islam radikal dan teroris, mereka meyakini bahwa Al-Qaeda membentuk basis pergerakannya di Asia Tenggara, beberapa negara yang dijadikan sel-sel pelatihan seperti Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand.11 Terjadinya kasus bom bali tahun 2002 yang telah menewaskan sekitar 200 orang diyakini bahwa penetrasi moralitas gerakan terorisme AlQaeda telah di pusatkan dikawasan ini12 sebagai bentuk militansi islam seperti gerakan Jamaah Islamiyah (JI) dan Gerakan Abu Sayyaf dan MILF13 yang mulai menunjukkan reaksi yang sama terhadap pemerintahan barat khususnya Amerika Serikat. Sedangkan Guraratna14 mengelompokkan lebih banyak kelompok ekstrimis yang dipandang lebih mendekati gerakan terorisme, diantaranya : MILF (Moro Islamic Liberation Front), Abu Sayyaf Group (ASG) di Philipina, Laskar Jundullah di Indonesia, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia, Jemmah Salafiyah (JS) di Thailand, Arakan Rohingya Nationalist Organization (ARNO) dan Rohingya Solidarity Organization (RSO) di Myanmar dan Bangladesh dan Jemaah Islamiyah (JI), organisasi asia tenggara yang hadir di Australia.15 Hampir semua kategori kelompok yang berbasis pada motivasi agama dan bersifat radikalisasi di kawasan Asia Tenggaramenjadi satu definisi yang sangat sering dikaitkan dengan kelompok Al-Qaeda, dimana kelompok-kelompok diatas sudah cukup mewakili ancaman yang mampu membahayakan negara dan pemerintahan. Walau bila di cermati tidak seluruhnya dari daftar kelompok-kelompok Ibid. Kiras, Pp. 486 Secara umum sebenarnya terdapat perdebatan panjang mengenai isu terorisme yang dikaitkan dengan persoalan agama, kelompok pertama menegaskan bahwa terorisme tidak memiliki kaitan dengan agama manapun karena semua agama menolak kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Karena umumnya mereka, kelompok yang melakukan terorisme merupakan kelompok minoritas dan tidak mewakili penganut agama secara keseluruhan, sedang kelompok yang lain mengatakan bahwa kelompok terorisme yang bertindak atas nama ajaran agama mendapatkan inspirasi dan justifikasi atas tindakannya berdasarkan penafsiran mereka atas doktrin afama yang diyakininya, 11 Op.Cit. Bruce Vaughn. Etc 12 Ibid. Pp. 5 13 Ibid. Pp.16 14 Op.Cit. Rohan Guraratna, Pp.1-2 15 Ibid, Pp.2 9
10
5
diatas merupakan kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Diantaranya ada beberapa kelompok separatisme yang memiliki motivasi religious. Untuk membantu counter analysis¸ adalah seperti yang diungkapkan oleh Andrew Tan16 dalam ASEAN as the ‘Second Front’ in the War Against Terrorism: Evaluating the Threat and Responses yang menyebutkan bahwa ASEAN memiliki latar belakang sejarah yang panjang bahkan jauh lebih dulu dari counter terrorism yang digelorakan oleh Amerika Serikat setelah peristiwa pengeboman 11 September 2001. Berbeda dengan model gerakan terorisme internasional, gerakan terorisme di ASEAN pada awalnya merupakan gerakan sentimen terhadap pemerintah nasional atas ketidakadilan dan alienasi yang diterimanya, dengan semangat etno nasionalisme yang biasanya juga diiringi dengan membawa identitas religi yang dianutnya. Maka secara umum, gerakan terorisme di ASEAN dapat dilihat sebagai gerakan yang lahir dari kelompok suku minoritas yang mempunyai preferensi belief yang berbeda yang diperparah lagi mengalami masalah kesejahteraan dengan pemerintah nasional. Identitas agama yang digunakan adalah Agama Islam, karena di beberapa daerah seperti Filipina, Aceh, dan Thailand, kelompok Islam menjadi kelompok minoritas atau setidaknya memiliki prinsip yang berbeda dari kelompok Islam lainnya. Namun pada intinya terbentuknya kelompok terorisme di ASEAN disebabkan karena alasan policy yang tidak memihak mereka yang kemudia berimbas pada rendahnya ekonomi. Dan hal inilah yang seringkali menjadi alasan terjadinya clash antara pemerintah dengan kelompok tersebut. Kelompok teroris ASEAN pada mulanya murni lahir dari dari kelompokkelompok etno-religi yang menginginkan separasi dari negara yang dinilai tidak dapat mengakomodir hak-hak mereka. Mereka menginginkan terbentukya negara baru yang berlandaskan hukum Islam secara kuat, holistik, dan eksplisit. Revolusi Iran menjadi salah satu hal yang menarik kelompok-kelompok tersebut untuk menggaungkan revivalisme Islam global. Namun karena terbentuknya interaksi antara kelompok tersebut dengan kelompok-kelompok militan terorisme di Timur Tengah, maka muncullah kelompok-kelompok di ASEAN yang mempunyai tujuan untuk menekan pos-pos kekuatan negara-negara Barat di ASEAN, seperti Jemaah Islamiyah dan Kumpulan Militan Mujahidin (KMM). Gerakan Terorisme di ASEAN seringkali menuai simpati dari kelompok militan atau terorisme yang lebih besar, terutama yang berada di daerah Timur Tengah. Adanya koneksi dengan kelompok tersebut membuat terorisme di ASEAN, oleh Andew Tan disebut sebagai ‘Second Front’ atau batas kedua sebelum pusat gerakan terorisme yang berada di Timur Tengah, seperti Al-Qaeda yang berada di Afghanistan. Sehingga ASEAN juga dijadikan sebagai ‘Second Front’ dalam upaya meng-counter terorisme di dunia. Gerakan Terorisme di ASEAN dapat dikategorikan lahir dari tiga peristiwa: Pemberontakan suku Moro di Filipina, Pemberontakan Aceh di Indonesia, dan Pemberontakan Pattani di Thailand Selatan
16 Tan, Andrew. 2003. “Southeast Asia as the ‘Second Front’ in the War Against Terrorism: Evaluating the Threat and Responses” dalam Terrorism and Political Violance, vol.15 No.2 (summer 2003). London: Frank Cass pp.112-138.
6
Comment [Q7]: Subhanallah! Anda benar-benar menyepelekan dosen anda. Seolah-olah saya tidak tahu teknologi google search atau aneka software plagiarisme. Tulisan ini anda plagiasi 100%, dari footnote sampai titik-komanya, dari tulisan Hijrah Saputra Har berjudul “Dikotomi Label Terorisme pada Gerakan Islam di Asia Tengara” dengan alamat: https://www.academia.edu/3414312/Diko tomi_Label_Terorisme_pada_Gerakan_Isla m_di_Asia_Tenggara.
D. Pembahasan 1. Identifikasi kapabilitas Indonesia dan Amerika Serikat Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper). Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik : 1) Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara. 2) Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 3) Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang. 4) Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem. 5) Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang. a. Indonesia Letak astronomis Indonesia terletak di antara 60 LU-110 LS dan 950 BT-1410 BT, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis equator yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besarnya. Garis equator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 00. Letak Geografis Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang
7
Comment [Q8]: Kurang cakep copy paste-nya, karena paragraf ini lepas konteks dari tulisan diatasnya. Pilihan katanya juga sangat tidak koheren/ nyambung!!!
Comment [Q9]: Plagiasi/ copy-paste tulisan Uwes Fatoni, M.Ag tentang SEJARAH SISTEM POLITIK INDONESIA dengan alamat di http://www.sistempolitikindonesia.blogspo t.com/2006/03/sejarah-sistem-politikindonesia.html. Comment [Q10]: Saya menduga data dari tulisan selanjutnya juga copy-pastedari skripsi atau artikel online lain.
mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Letak Geologis Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Secara geologis wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Adanya dua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi Kondisi geografis suatu negara tidak hanya dipandang dari segi bentuk negara dan apa yang terdapat di dalam negara tersebut, tetapi faktor geo politik dan geo-strategis juga hal penting yang harus diketahui. Geo-politik artinya penentuan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan konstelasi (seluk beluk) geografis yang ditempati oleh suatu bangsa. Fungsi geo-politik Indonesia adalah: 1) Hankam, Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. 2) Ekonomi, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan devisa negara. 3) Politik, Menyadarkan warga negara akan hak dan kewajibannya dan kepentingan diplomatik serta ketertiban masyarakat dunia. 4) Sosial, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengaturan pengiriman misi olahraga dan kesenian ke luar negeri secara bergiliran dalam rangka memperkenalkan Indonesia ke luar negeri Angkatan Bersenjata / Pasukan Militer : Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945, bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR, baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang, BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. Badan Keamanan Rakyat hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi sekutu. b. Amerika Serikat 1) Kondisi Militer Warga Amerika merupakan imigran dari Eropa yang memiliki perbedaan pendapat dengan penguasa yang berkuasa di Inggris waktu itu, adapun sebelum para imigran ini datang, Amerika telah dihuni oleh orang orang Indian selama beribu-ribu tahun. Namun, populasi suku Indian menurun drastis akibat wabah penyakit dan peperangan dengan para pendatang tersebut. Abad ke-19, kekuatan AS meluas di seluruh wilayah Amerika Utara, melalui paksaan, kekuatan militer dan diplomasi AS memperoleh banyak negara-negara bagian lain di dalam dan di luar negara, seperti Kuba dan Filipina. Meskipun berhasil menguasai beberapa negara, AS mengalami masalah sosial yang buruk, dimana adanya usaha untuk mengembangkan wilayah kekuasaan kaum kulit putih yaitu para imigran dan kaum pribumi Indian yang telah dijadikan korban. Melalui kekuatan militer,
8
pemusnahan, penyingkiran serta pembangunan daerah reservasi, kaum pribumi Indian telah disingkirkan, di sebelah selatan, masih terdapat sistem perbudakan bagi kaum kulit hitam sebagai warga kelas kedua. Diskriminasi terhadap kaum minoritas merupakan salah satu sebab terjadinya Perang Saudara di AS, yaitu antara negara bagian Utara dan negara bagian Selatan, walaupun sistem perbudakan telah dihapuskan, diskriminasi tersebut masih terjadi hingga ke pertengahan abad ke-20. Amerika Serikat memiliki tradisi yang kuat dalam melakukan sipil kontrol terhadap militernya. Presiden selaku Kepala Negara juga sebagai Kepala Militer yang memimpin militer secara keseluruhan, akan tetapi yang membentuk kebijakan tentang militer adalah sebuah departemen eksekutif federal yang merupakan organ utama yaitu Departemen Pertahanan. 2) Angkatan Bersenjata / Pasukan Militer Pada 30 September 2010, jumlah angkatan militer yang bertugas aktif yaitu 1.430.895 dan memiliki cadangan di dalam tujuh komponen dalam angkatan militer sebanyak 848.000 orang. Dimana tujuh komponen tersebut terdiri dari Tentara Garda Nasional, Cadangan Angkatan Darat, Pasukan Cadangan Korps Marinir, Cadangan Angkatan Laut, Air National Guard, Angkatan Udara Cadangan dan Coast Guard Cadangan. Pada 31 Desember 2010, angkatan bersenjata AS ditempatkan di lebih dari 820 instalasi di sedikitnya 135 negara. Irak dan Afghanistan adalah contoh dari negara yang ditempati oleh angkatan bersenjata AS. Para calon angkatan bersenjata AS direkrut dari sekolah tinggi dan perguruan tinggi, usia yang dibutuhkan berkisar antara 18 sampai dengan 28 tahun. Jika telah mendapat izin dari orang tua atau wali maka, para calon dapat mendaftar pada usia 17 tahun. Setelah melakukan pendaftaran, anggota baru menjalani pelatihan dasar yang juga dikenal sebagai boot camp di Angkatan Laut, Coast Guard dan Marinir. Pada 2010 , angka bunuh diri di angkatan bersen jata AS berada pada tingkat rekor tinggi. Dalam beberapa operasi militer seperti di Afghanistan, kerugian akibat bunuh diri melebihi kematian akibat tindakan musuh. Tarif antara Angkatan Darat dan Marinir dijalankan pada sekitar 20 per 100.000 orang per tahun Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang mengenai pola pengembangan kebijakan luar negerinya. Landasan atau dasar pijakan politik luar negerinya seperti sifat patriotisme warga negaranya, kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun, dan kemakmuran negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadikan AS sebagai bangsa yang memiliki integritas yang tinggi. Sebagai negara super power, kebijakan luar negeri AS merupakan role model bagi kebijakan luar negeri hampir seluruh negara di dunia 3) Kebijakan Amerika Serikat di Bidang Keamanan Dunia Prinsip-prinsip kebijakan luar negeri AS sejak Pasca Perang Dunia II hingga masa kontemporer terbagi dalam 3 periode yakni: a) Periode Pasca Perang Dunia II (1940an hingga 1960an). Pada masa ini, prinsip kebijakan luar negeri AS sangat didominasi oleh dorongan untuk membendung penyebaran kekuatan
9
Komunis yang dimotori oleh Uni Soviet. Dengan menerapkan kebijakan politik pembendungan terhadap penyebaran komunisme dan menjadikannya sebagai salah satu motif kebijakan luar negeri AS. Kebijakan luar negeri AS pada masa ini sulit dipisahkan dengan kebijakan keamanan nasionalnya. Terutama kebijakan yang menekankan kekuatan militer sebagai instrumen penangkalan (detterence) terhadap kekuatan-kekuatan militer Uni Soviet. Kebijakan ini oleh para pengambil kebijakan luar negeri AS dimanifestasikan dalam pembentukan aliansi-aliansi militer di berbagai penjuru dunia, untuk menghalau dari kemungkinan ancaman Uni Soviet yang secara tidak langsung akan meningkatkan keamanan nasionalnya. Dalam era ini, kebijakan Politik Luar Negeri AS lebih proaktif untuk membendung apa yang mereka yakini sebagai perluasan komunisme. Persepsi inilah yang menyebabkan AS melakukan tindakan-tindakan intervensi di berbagai kawasan dunia. b) Periode Pasca Perang Vietnam (1960an-1980an). Prinsip pembendungan masih sangat mewarnai Politik Luar Negeri AS. Namun, sejak kekalahan AS dalam Perang Vietnam, decision maker AS mulai memikirkan secara serius keadaan perekonomian dalam negeri yang terus memburuk. Pada masa ini, prinsip pembendungan dan pengembangan akses terhadap pasar global menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri AS Selanjutnya pada periode Pasca Perang Dingin. Kebijakan Politik Luar Negeri AS mengalami beberapa penyesuaian sejalan dengan berbagai perubahan mendasar yang terjadi dalam politik internasional. 2. Pengaruh dimensi internasional (international constraints) dalam isu war on terrorism Secara umum, kebijakan anti-terorisme AS mulai terbentuk di akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an yang terfokus pada cara ataupun strategi menghalangi dan menghukum bagi negara sponsor yang berada di belakang pergerakan suatu organisasi teroris sesuai dengan Anti-Terorisme dan Tindakan Efektif Hukuman Mati 1996 (PL 104 -132) yang mengisyaratkan pergeseran penting dalam kebijakan. Fokus kebijakan ini terletak pada strategi keamanan nasional dan internasional sebagai tindakan pencegahan dari serangan teroris. Kebijakan ini kembali mulai dipublikasikan secara besar-besaran sejak AS mendapatkan serangan tiba-tiba dari organisasi teroris Al-Qaeda di negaranya. Upaya counterterrorism AS memerlukan upaya multidepartemental dan multinasional yang melampaui kecerdasan tradisional, militer, dan fungsi penegakan hukum. Upaya ini juga harus diimbangi dengan kemampuan negara yang lebih luas, seperti diplomasi, pengembangan, komunikasi strategis, dan kekuatan sektor swasta dalam melaksanakan kebijakan CT yang sudah disepakati Terorisme internasional yang telah diakui dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan asing (internasional) dan domestik bagi AS dimana memiliki potensi untuk menggagalkan berbagai tujuan kebijakan luar negeri AS. Untuk itu, berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh para kelompok teroris maka dalam kebijakan counterterrorism AS menggunakan peningkatan taktik yang menimbulkan beberapa kontroversi seperti berikut
10
Comment [Q11]: Ada 3 periode, namun yang disebutkan hanya 2, betapa tidak cermatnya dalam melakukan aksi copy-paste. Dan kalimat ini berasal dari Skripsi DAMPAK HUBUNGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DI INDONESIA, hal. 52-53 di alamat https://www.academia.edu/3407071/DAM PAK_HUBUNGAN_INDONESIA_DAN_AMERI KA_SERIKAT_TERHADAP_STABILITAS_KEA MANAN_DI_INDONESIA
1) Introgasi 2) Penahanan pencegahan (preventative detention) 3) Memperluas penggunaan pengawasan rahasia tanpa surat perintah 4) Profiling etnis/agama 5) Pengumpulan data dalam negeri suatu negara yang menjadi markas teroris 6) Penuntutan aksi teror bagi anggota yang tertangkap di pengadilan militer Aspek lain yang dapat dilihat dalam menanggapi respon kebijakan counterterrorism AS ialah dari alat kebijakan. Alat kebijakan ini meliputi: Diplomasi/keterlibatan yang membangun, sanksi ekonomi, economic inducements, operasi/kegiatan rahasia, imbalan untuk program informasi, ekstradisi/kerjasama dengan penegak hukum, tekanan militer, dan konvensi internasional. Kebijakan counterterrorism dan pencetusan Global War on Terrorism yang dilakukan oleh AS bisa saja memang sah-sah saja dilakukan, apabila dilihat dari sudut pandang kaum realis yang memiliki pola pikir bahwa dunia itu memang anarki. Selain itu kebijakan dan seruan tersebut dapat dikatakan benar karena dianggap sebagai salah satu cara bagi AS dengan menunjukkan bahwa hal ini digunakan untuk mempersiapkan perang yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini dikarenakan realis tidak setuju akan terciptanya perdamaian abadi, yang ada hanyalah musuh abadi, dan negara harus memiliki cara untuk bertahan serta mencari cara untuk menunjukkan kesiapan melakukan perang melawan aktor ataupun negara lain baik yang sedang terjadi ataupun yang belum terjadi. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa sebelumnya counterterrorism ataupun GWOT ini tidak terlalu akrab bagi masyarakat internasional terutama sejak berakhirnya perang dingin. Keduanya kembali menjadi isu terpenting setelah serangan 9/11 yang menjadi titik tolak munculnya kebijakan-kebijakan serupa yang diterapkan negara-negara lain di dunia dalam memerangi terorisme bersama-sama, baik yang berada di lingkungan nasional ataupun internasional. Namun sudut pandang realis ini memiliki kelemahan apabila dihubungkan dengan kasus yang saya ambil ini karena tidak semua negara di dunia memiliki kesiapan yang sama seperti AS, seandainya ada pun, negara tersebut pastinya masuk ke dalam negara-negara sekutu AS yang hampir selalu mendukung dan mengikuti apa yang dikeluarkan dan dilakukan negara hegemon ini. Selain itu, sebagian besar negara juga percaya bahwa memang kita semua harus mempersiapkan diri untuk perang yang terjadi sewaktu-waktu baik dalam bentuk langsung ataupun bentukbentuk lainnya tetapi selagi ada organisasi internasional yang dapat menghimpun hampir seluruh negara-negara dunia untuk mencegah perang dan menciptakan perdamaian (sementara), seperti PBB dan organisasiorganisasi internasional yang berada dibawah nauangan PBB ini ada dan masih berjalan, maka meraka tidak mau terlalu direpotkan untuk terus berpikir seperti pandangan kaum realis Konsturktivisme dalam posmodern memiliki beberapa klaim sesuai dengan materi pada perkuliahan yang telah disampaikan, bahwa: a. Materialitas adalah signifikan, begitu juga dengan ide-ide; b. Maksud dari tindakan aktor (individu/negara) juga penting karena mempengaruhi suatu hal dan tindakan yang diambil;
11
Comment [Q12]: Anda melakukan plagiasi terhadap karya Randy Desvita Sari dengan judul “Analisa Kritis Terhadap Kebijakan Counter-Terrorism Amerika Serikat dari Sudut Pandang Konstruktivismedalam Posmodernisme” di alamat https://www.academia.edu/9536096/Anali sis_Kritis_Terhadap_Kebijakan_CounterTerrorism_Amerika_Serikat_dari_Sudut_Pa ndang_Konstruktivisme_Dalam_Posmoder nisme
c. Pemaknaan merupakan intersubjektif bersama; d. Realita merupakan sesuatu yang dibangun/dikonstruksi bukan suatu yang diberikan atau muncul begitu saja; e. Beberapa ide dan norma dapat memecah dan membagi struktur sehingga memiliki implikasi pada identitas; f. Wendt berpendapat bahwa “Anarchy is what states make it”. Klaim tersebut kemudian dapat membantu penulis untuk menganalisa secara kritis terhadap kebijakan counterterrorism yang dikeluarkan oleh AS beserta dengan Global War On Terrorism nya. Teror yang ditujukan ke Amerika Serikat pada peristiwa 9/11 bukanlah dari aktor tunggal berupa negara yang jahat atau rudal balistik atau dari kecanggihan teknologi biologi, kimia, dan senjata pemusnah massal nuklir sebagaimana pernah. 3. Perilaku Indonesia dengan teori analisa PLN Analisa kritis terkait dengan PLN counter-terrorism AS dianggap menarik karena telah berhasil mengangkat kembali isu mengenai keamanan nasional dan internasional. Dilihat dari sudut pandang realis, konflik yang terjadi antara kelompook teroris dan negara tidak dapat dihindari sebagaimana pandangan utama bahwa dunia akan selalu anarki dan tidak mungkin terjadi perdamaian abadi. Realita yang dibuat oleh Amerika Serikat mengenai isu keamanan internasional sedang terancam melalui kelompokkelompok teroris merupakan hasil dari konstruksi yang dibangun oleh AS kepada dunia yang membawa hasil hingga saat ini, bahwa masyarakat internasional percaya bahwa segala bentuk terror pertama kali selalu dikaitkan dengan suatu kelompok teroris. Tindakan yang kemudian dilakukan oleh AS sebagai bentuk responnya terhadap serangan 9/11 menjadi penting terlebih lagi hal itu dilakukan melalui aktor individu. Melalui analisa dari sudut pandang konstruktivisme dalam posmodernisme ini secara keseluruhan topik yang saya bahas berkesimpulan bahwa GWOT maupun kebijakan counterterrrorism AS berawal dari wacana yang dikeluarkan setelah perang dingin berakhir yang bertepatan setelah peristiwa 9/11 terjadi yang kemudian secara terusmenerus dikonstruksikan kepada dunia dan pada akhirnya menghasilkan keputusan seperti saat ini. Isu terorisme menjadi dianggap berbahaya dan mengancam karena AS membentuknya menjadi realita yang pantas untuk dikhawatirkan oleh dunia. Menurut saya dibandingkan dengan isu teroris, isu lingkungan lah yang sebenarnya lebih penting karena perubahan iklim yang terjadi saat ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada apa yang dihasilkan oleh kelompok teroris. Sebagai penutup seperti apa yang disebutkan oleh Wendt bahwa Anarchy is what states make it yang apabila dikaitkan dengan topik yang dibahas bahwa AS membuat keamanan internasional ‘seolah-olah’ menjadi tidak aman sehingga kemudian menjadi anarki dimana kunci utama dari semua ini terletak pada kesepakatan bersama yang dikonstruksikan melalui kebijakan counterterrorism pasca peristiwa 9/11.
12
Comment [Q13]: Rupanya dalam copypaste-pun anda masih kurang teliti. Ada paragraf yang tidak nyambung, hubungan antar kata yang tidak nyambung pun dengan beraninya asal anda copy pastekan! Bahkan kalimat yang tidak selesai asal dicomot!
Comment [Q14]: Ini adalah bagian simpulan dari artikel Randy Desvita Sari dengan judul “Analisa Kritis Terhadap Kebijakan Counter-Terrorism Amerika Serikat dari Sudut Pandang Konstruktivismedalam Posmodernisme” yang tadi saya sebutkan!!!
E. Penutup Hubungan antara Indonesia dan AS pada kerjasama dalam bidang keamanan terlihat dan signifikan dari adanya diadakan dialog keamanan oleh kedua negara yang terus dilanjutkan meskipun, telah mengalami pergantian pemerintahan dari kedua negara. Dialog keamanan antara kedua negara memfokuskan pada kerjasama untuk melawan aksi terorisme yang dapat mengancam kedaulatan kedua negara, dan juga mengancam keamanan dunia. Selain itu, hubungan kerjasama antara dua negara ini mengacu pada dampak yang akan diterima oleh Indonesia terhadap stabilitas keamanan negara ini. Pada tahun 2010, adanya Kemitraan Komprehensif yang memungkinkan kedua negara yaitu Indonesia dan AS untuk sepenuhnya mengeksplorasi dan membangun bersama di atas kepentingan nasional, memaksimalkan kerjasama pada prioritas bersama, dan memperkuat hubungan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kemitraan Komprehensif bagi kedua Negara tujuannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai isu dalam rangka mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi, yang semuanya itu tidak hanya dapat dirasakan oleh Amerika Serikat dan Indonesia, tetapi baik regional maupun global juga turut merasakan dampak dari kerjasama antarnegara tersebut. Tekad AS memerangi terorisme bukanlah sebuah ungkapan kemarahan semata. Kesungguhan AS dalam hal ini terlihat jelas ketika AS menjadikan “war against terrorism” sebagai salah satu bagian dari Strategi Keamanan Nasional AS 2002 (National Security Strategy/NSS). Dan upaya AS memberantas terorisme ini tidak terbatas pada wilayah teritorial AS saja,
13
Comment [Q15]: Hal 8-9 Skripsi mahasiswa UNHAS di alamat http://repository.unhas.ac.id/bitstream/ha ndle/123456789/254/ISI%20SKRIPSI.pdf?se quence=3
DAFTAR PUSTAKA Audrey Kurth Cronin, Types of terrorist Groups, dikutip dalam James D. Kiras, Terrorism and Globalization dalam John Baylis & Steve Smith, 2001. The Globalization of World Politics An Introduction to International Relations, Third Edition. Oxford University Press Pp.480 Crimes againts Humanity pada akhirnya di kategorikan sebagai Gross Violation of Human Rights atau pelanggaran HAM berat yakni apabila serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih jika diarahkan pada jiwa-jiwa orang tak bersalah (Public by innocent). Dalam literatur politik dunia konsep terorisme diartikan secara berbeda-beda, karena tergantung kepada siapa mendefinisikannya. Hal ini bisa dimengerti karena isu terorisme merupakan isu yang telah membangkitkan kontroversi serta mencakup dimensi yang sangat luas. Hassan wirajuda, 2004, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 6 Menurut Cronin, pembagian tipe teroris berkembang pada eranya masing-masing, misalnya left-wing terjalin bersama pergerakan komunisme, right-wing digambarkan sebagai sayap dari fasisme, dan ethnonationalist/separatist menyertai gelombang dekolonisasi khususnya pada masa pasca perang dunia ke II, sedangkan religion atau sacred terrorism kehadirannya lebih signifikan. Walaupun semua tipe group hingga saat ini masih tetap eksis akan tetapi left dan right-wing lebih banyak terjadi pada dekade sebelumnya.
Comment [Q16]: Apakah ada penulisan daftar pustaka seperti ini?? Comment [Q17]: Ini bukan gaya CMS. Bahkan ada halamannya... Ini bukan footnote tapi daftar pustaka!
Comment [Q18]: Apakah ada penulisan daftar pustaka seperti ini??
Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasinal; Disiplin dan Metodologi , , Jakarta, PT Pusataka LP3ES hal 139 T. May Rudy, 2002, Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Refika Aditama, Jakarta, hal 70 Tan, Andrew. 2003. “Southeast Asia as the ‘Second Front’ in the War Against Terrorism: Evaluating the Threat and Responses” dalam Terrorism and Political Violance, vol.15 No.2 (summer 2003). London: Frank Cass pp.112138. Secara umum sebenarnya terdapat perdebatan panjang mengenai isu terorisme yang dikaitkan dengan persoalan agama, kelompok pertama menegaskan bahwa terorisme tidak memiliki kaitan dengan agama manapun karena semua agama menolak kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Karena umumnya mereka, kelompok yang melakukan terorisme merupakan kelompok minoritas dan tidak mewakili penganut agama secara keseluruhan, sedang kelompok yang lain mengatakan bahwa kelompok terorisme yang bertindak atas nama ajaran agama mendapatkan inspirasi dan justifikasi atas tindakannya berdasarkan penafsiran mereka atas doktrin afama yang diyakininya,
14
Comment [Q19]: Apakah ada penulisan daftar pustaka seperti ini??
