ART HIMPENINDO

MATRIK KONSEP PERUBAHAN AD ART HIMPENINDO MENYESUAIKAN PP 11 /2017 TTG MANAJ PNS DAN KEBUTUHAN ORGANISASI POIN PERUBAHAN AD/ART HIMPENINDO

Referensi: 1. PP 11/2017, Pasal 99 ayat (3): Instansi Pembina memiliki tugas (1). memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF; (2). memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik. 2. PP 11/2017, Pasal 101: organisasi profesi JF (1) Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF. (2) Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF. (3) Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina. (4) Organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi JF mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi JF diatur dengan Peraturan Menteri. Catatan.: warna merah menunjukkan bagian yang terkait langsung dengan PP 11/2017.

No

PP 11 TH 2017 MANAJ. PNS DAN REGULASI LAIN

1.

Supaya nuansa positif lebih muncul

2.

Perubahan cakupan ranah peneliti sesuai dengan RPermenPANRB tentang JFP baru, serta R-UU Sinas Iptek Supaya lebih generik, dan tidak tumpang tindih yang bermakna sama.

3.

4.

Supaya lebih generik.

5.

Sesuai catatan diatas, dan seni bukan ranah peneliti meski ada penelitian seni, tetapi bukan seni itu sendiri.

6.

UU 17 TH 2013 TTG ORMAS

7.

8.

9.

Amanah PP 11/2017

10.

UU 18 TH 2002 TTG SINAS LITBANG RAPIPTEK secara ekplisit dijelaskan pentingnya arah dan prioritas pembangunan iptek pemerintah pusat diberi kewenangan untuk membentuk DRN & Pemda dibentuk DRD untuk daya saing daerah.

11.

Kaidah Norma Hukum

AD ART

AD ART PERUBAHAN

Pembukaan: Ketergantungan pada teknologi dan inovasi impor secara bertahap harus dikurangi melalui ... Pembukaan: … penelitian dan pengembangan … (dan di banyak bagian lain)

Peningkatan kontribusi Indonesia pada teknologi dan inovasi global harus ditingkatkan ...

Pembukaan: … dalam menghasilkan invensi, inovasi, paten, serta hak kekayaan inteletual lainnya. Pembukaan: Dengan adanya wadah ini diharapkan jumlah paten dan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional (terus) meningkat, ... Pasal 3 Himpenindo merupakan organisasi profesi berbadan hukum dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Pasal 5 Visi HIMPENINDO adalah terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan profesi peneliti Indonesia yang bertaraf internasional seiring peran sertanya dalam pembangunan nasional. Pasal 5 Misi HIMPENINDO, yaitu: Ayat (6) :Mendorong publikasi hasil penelitian secara internasional dan pemanfaatan hasil- hasil penelitian sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pemerintah; Pasal 6: 5) Mendorong publikasi hasil penelitian secara internasional dan ... Pasal 7 4) Mengembangkan inovasi dan kompetensi peneliti; 6) Terjalinnya sinergi … 7) Meningkatkan integritas dan etika peneliti; 8) Bersinergi dengan instansi Pembina peneliti dalam rangka pengembangan peneliti; Pasal 8 Struktur organisasi HIMPENINDO terdiri atas empat bagian, yaitu: Dewan Penasehat, Pengurus Pusat, Dewan Pakar, dan Pengurus Cabang.

… dalam menghasilkan invensi dan inovasi.

Pasal 9 Tugas dan wewenang pengurus HIMPENINDO adalah:

… penelitian, pengembangan dan pengkajian ...

Dengan adanya wadah ini diharapkan kontribusi invensi dan inovasi peneliti Indonesia terus meningkat, ...

Yang dimaksud seni ?

Comment [H1]: Yang dimaksud seni

Ditambah nasional dan internasional di rubah global

Comment [H2]: Ditambah nasional

Ditambah nasional dan internasional di rubah global Comment [H3]: Ditambah nasional

5) Mendorong peningkatan hasil penelitian yang diakui secara global dan ... 4) Mengembangkan kapasitas dan kompetensi peneliti; 6) Menjalin sinergi ... 7) Menjadi wadah tunggal ASN dengan jabatan fungsional peneliti (JFP). 8) Meningkatkan integritas dan etika peneliti melalui penyusunan dan penegakan kode etika profesi peneliti; Ditulis Dewan Pakar (Dewan Riset Nasional), Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Pengurus Pusat, dan Pengurus Cabang Struktur organisasi Himpenindo terdiri atas empat bagian, yaitu: Dewan Penasehat, Pengurus Pusat, Dewan Pakar, Majelis Etika Peneliti dan Pengurus Cabang. Tujuan Perhimpunan perlu di rubah tujuan organisasi

Comment [H4]: Ditulis Dewan Pakar (Dewan Riset Nasional), Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Pengurus Pusat, dan Pengurus Cabang

12.

13.

14.

15.

16.

17.

UU 18 TH 2002 TTG SINAS LITBANG RAPIPTEK secara ekplisit dijelaskan pentingnya arah dan prioritas pembangunan iptek pemerintah pusat diberi kewenangan untuk membentuk DRN & Pemda dibentuk DRD untuk daya saing daerah. UU 23 Th 2014 ttg Pemda di derivasi dlm PP 12 Th 2017 tentang Binwas Daerah Provinsi, Kab/Kota dibawah Kemendagri

PP 11 Tahun 2017 paragraf 15 pasal 101 ayat (1) s.d ayat (7)

Kaidah Norma Hukum

Kaidah Norma Hukum


Ayat (3). Melaksanakan tugas-tugas organisasi lainnya secara bertanggungjawab untuk mencapai tujuan perhimpunan Ayat (4) Bertindak untuk dan atas nama perhimpunan baik keluar maupun ke dalam Pasal 10 Ayat (4) Dalam pengurusan organisasi, Pengurus Pusat didampingi oleh Dewan Pakar, dan mendapatkan arahan dari Dewan Penasehat

Perhimpunan perlu dirubah organisasi

Pasal 11 Ayat (1) Cabang merupakan perangkat organisasi di tingkat propinsi, yang keanggotaannya terdiri dari: Huruf a. Para peneliti di Kementerian, Lembaga, dan Perguruan Tinggi Huruf b. Peneliti yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota atau lembaga swasta baik yang terikat dalam institusi tertentu atau yang bersifat individu.

Tingkat Provinsi perlu dirubah di Tingkat Kementerian

KEANGGOTAAN Pasal 12 Ayat (1) Anggota HIMPENINDO adalah sivitas yang berprofesi sebagai peneliti dan dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota sesuai ketentuan organisasi;

Tambahan tugas dan wewenang pengurus: 6) Berkoordinasi dengan Instansi Pembina JFP dalam melaksanakan kegiatan. Dewan Pakar perlu dirubah Dewan Pembina

Comment [H6]: Organisasi

Comment [H7]: Dewan Pembina dst

1) Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo dipilih oleh Kongres, dan ditetapkan oleh Instansi Pembina JFP.

Comment [H8]: kementerian

Cabang Tingkat provinsi dihapus biar tidak tumpang tindih dengan tupoksi kementerian Daerah kab/kota dihapus dirubah Kementerian dan lembaga

Dirubah wajib menjadi anggota organisasi profesi 1) Anggota Himpenindo adalah sivitas yang berprofesi sebagai peneliti dan mengajukan permohonan menjadi anggota sesuai ketentuan organisasi;

Pasal l4 Kewajiban anggota: ayat (3) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan, keputusan rapat serta keputusan dan ketetapan Kongres HIMPENINDO;

Dirubah peraturan organisasi

BAB VII DEWAN PAKAR Pasal 16 Dewan pakar beranggotakan Peneliti anggota HIMPENINDO yang memiliki kepakaran dan diperlukan oleh organisasi; Keanggotaan diseleksi setiap periode kepengurusan; Dewan Pakar dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang sekretaris; Untuk meningkatkan nilai tambah organisasi, Dewan Pakar berkoordinasi dengan Forum Profesor Riset di Kementerian/Lembaga

2) Keanggotaan diseleksi setiap periode kepengurusan dan ditetapkan oleh Kongres; 4) Dihapus saja karena tidak jelas?

BAB VIII KODE ETIKA PENELITI Pasal 17 Kode Etika Peneliti Kode Etika Peneliti dikeluarkan dan

Comment [H5]: Tujuan organisasi

Comment [H9]: dihapus

Comment [H10]: d

Comment [H11]: wajib menjadi anggota organisasi profesi

Comment [H12]: peraturan organisasi

Ditambah ayat (1) Kode Etika Peneliti dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Himpenindo

Comment [H13]: Tugas Dewan Pakar diatur dalam ART

dilaksanakan oleh Himpenindo HIMPENINDO memiliki dan melaksanakan Kode Etika Peneliti yang dikeluarkan secara nasional oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Penegakan Kode Etika peneliti dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Etik Peneliti (MPEP) LIPI


MPEP dirubah Himpenindo Pasal 17 1) Himpenindo memiliki dan melaksanakan Kode Etika Peneliti yang disusun oleh Majelis Etika Peneliti, disetujui Kongres dan ditetapkan oleh Instansi Pembina JFP. 2) Penegakan Kode Etika Peneliti dilaksanakan oleh Majelis Etik Peneliti (MEP) Himpenindo.

Comment [H14]: Tambahan Ayat

Comment [H15]: Himpenindo

Tambahan Bab dan Pasal untuk Dewan Penasehat dan Majelis Etika Peneliti. Bab IX Dewan Penasehat Pasal 1) Dewan Penasehat beranggotakan Pimpinan Eselon 1 di Instansi Pembina JFP. 2) Dewan Penasehat bertugas memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan organisasi, menetapkan Pengurus Pusat, menetapkan Majelis Etika Peneliti dan memberikan persetujuan atas Kode Etika Peneliti. Bab X Majelis Etika Peneliti Pasal 1) Mejelis Etika Peneliti beranggotakan Peneliti anggota Himpenindo; 2) Keanggotaan diseleksi setiap periode kepengurusan oleh Kongres dan ditetapkan oleh Instansi Pembina JFP; 3) Mejelis Etika Peneliti dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang sekretaris;

18.

19.

20.

Memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi

Memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi

Konsekuensi adanya PP 11 Tahun 2017 paragraf 15 pasal 101 ayat (1) s.d ayat (7)

BAB IX PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT Pasal 18 Ayat (1) Permusyawaratan dalam HIMPENINDO meliputi Kongres, Konggres luar biasa Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pengurus, dan bentuk-bentuk pertemuan komunikasi lainnya yang dianggap perlu.

Ditambah kata Konggres Luar Biasa

Comment [H16]: Tambahan kata2

Pasal 20 HIMPENINDO memfasilitasi koordinasi antara organisasi dengan Lembaga pemerintah/non pemerintah terkait., dan lembaga internasional

Ditambah lembaga internasional

BAB XI KEUANGAN Pasal 21 Keuangan HIMPENINDO bersumber pada:

Dirubah Iuran Wajib

Comment [H17]: Tambahan merah

Ditambah di ayat (1):

21.

Tuntutan dan Kebutuhan Organisasi


22.


Huruf a. Uang pangkal, Huruf b. Iuran wajib anggota, Huruf c. Sumbangan dari anggota, serta Huruf d. Sumber lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar hukum BAB XII PENETAPAN DAN PERUBAHAN Pasal 22 Ayat (1) Tujuan dan keanggotaan badan pendiri HIMPENINDO tidak dapat diubah selama HIMPENINDO masih berdiri. Ayat (2) Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPENINDO dilakukan melalui kongres, konggres luar Pasal 23: 2) Keputusan pembubaran dapat diambil jika disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir; BAB XIV ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP Pasal 24 Ayat (1) Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Ayat (2) Anggaran Dasar ini disusun oleh Tim Pengarah dan dibahas dalam Kongres pertama HIMPENINDO. Ayat (3) Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Kongres Pertama HIMPENINDO tanggal..................... 17 Oktober 2013 di Jakarta. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 17

Instanis Pembina JFP

Ditambah Kata Konggres Luar Biasa

2) Keputusan pembubaran dapat diambil jika disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dan disetujui oleh Instansi Pembina JFP; Konggres pertama dirubah Konggres Luar Biasa

Tanggal penetapan menyesuaikan hari Ha nanti

Nama pimpinan sidang menyesuaikan saat KLB nanti

Comment [H19]: Konggres / Konggres Luar Biasa Comment [H20]: Konggres/Konggres Luar Biasa

Oktober

2013

Comment [H21]: Disesuaikan Hari Konggres

Atas Nama Kongres I HIMPENINDO Pimpinan Sidang,

Comment [H22]: disesuaikan

Prof Kusumo Dwiyanto (Kementerian Pertanian) Prof Enny Sudarmonowati (LIPI) Dr Syahrir Ika (Kementerian Keuangan)

Perubahan cakupan ranah peneliti sesuai dengan RPermenPANRB tentang JFP baru, serta R-UU Sinas Iptek

Comment [H18]: tambahan

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (HIMPENINDO) Indonesia Researcher Union (IRU) ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (HIMPENINDO) Indonesia Researcher Union (IRU) Pasal 1: 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

Comment [H23]: disesuaikan

2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 3) Pengembangan adalah kegiatan

23.

24.

UU 23 Th 2014 ttg Pemda di derivasi dlm PP 12 Th 2017 tentang Binwas Daerah Provinsi, Kab/Kota dibawah Kemendagri

Menyesuaikan Tingkatan Organisasi

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah penggunaan hasil litbang dan/atau teknologi untuk menyelesaikan masalah, dan/atau menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/atau untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait; Pasal 4 Organisasi Struktural HIMPENINDO terdiri dari Pusat dan Cabang; HIMPENINDO Cabang berada di tingkat propinsi dan dianggotai oleh peneliti yang berasal dari lembaga litbang pemerintah, perguruan tinggi ataupun nonpemerintah dengan anggota minimal 25 orang

Pasal 5 Ayat (2) HIMPENINDO Cabang berfungsi menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan peneliti

untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

Comment [H24]: kementerian dan lembaga

Cabang Tingkat Provinsi dirubah tingkat Kementerian dan lembaga Kondisi Real Lapangan (Peneliti CSIS, ICW dll apakah mau dibina LIPI Ditambah kata dicabangnya

Comment [H26]: Tambahan

dicabangnya. 25.

26.

27.

28.

Menyesuaikan lingkup tugas organisasi

Pasal 9 Anggota kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan HIMPENINDO karena prestasi dan kontribusinya bagi pengembangan Litbang di Indonesia

Litbang dirubah Himpenindo

Menyesuaikan Konsekuensi adanya PP 11 Tahun 2017 paragraf 15 pasal 101 ayat (1) s.d ayat (7)

BAB V KEPENGURUSAN Pasal 12 Ayat (3) Sekretaris Jendral Pengurus Pusat adalah ex officio Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), baik ditetapkan sebagai anggota formatur ataupun tidak dalam kongres. Kedudukan Sekretariat di Jakarta.

Semua ayat 3 dihilangkan

Meluruskan Tingkatan Rapat

Pasal 13 Ayat (2) Pengurus Cabang dibentuk dalam Konferensi Cabang Ayat (4). Ketua Umum di tingkat Pusat dipilih oleh peserta kongres, sedangkan ketua cabang di tingkat Cabang dipilih oleh peserta konferensi

Menyesuaikan Konsekuensi adanya PP 11 Tahun 2017

BAB VI DEWAN PEMBINA Pasal 15

Comment [H25]: Apakah LIPI masih membina peneliti non pemerintah

Comment [H27]: Himpenindo

Comment [H28]: Dihilangkan krn \

Konferensi dirubah Konggres Comment [H29]: Konggres Tingkat Cabang

Comment [H30]: Konggres Tingkat Cabang

Tambahan Bab menyesuaikan PP 11/2017 yeng tersurat adanya

paragraf 15 pasal 101 ayat (1) s.d ayat (7)

(1). Ketua Dewan Pembina adalah Ex Officio Kepala LIPI (2). Anggota Dewan Pembina paling banyak 7 orang terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga yang diusulkan dalam konggres (3). Anggota Dewan Pembina ditetapkan dalam Kongres HIMPENINDO

instansi pembina sehingga diwujudkan dalam organisasi profesi berupa Dewan Pembina

Pasal 16 (1). Dewan Pembina berfungsi memberikan masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada pengurus didalam pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan AD ART dan ketentuan lain yang berlaku dalam organisasi; (2). Kewenangan pembinaan meliputi keputusan perubahan AD ART dan pengesahan laporan tahunan; 29.

30.

Kebutuhan dan tuntutan lembaga fungsional

PP 11/2017 membatasi hanya profesi fungsional walau keanggotaan ada luar biasa

Comment [H31]: Tambahan Bab

Pasal 17 (1). Pimpinan Dewan Pakar dibentuk melalui kongres HIMPENINDO (2). Pimpinan Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Kelompok Kepakaran (3). Ketua umum HIMPENINDO menjadi Wakil Ketua Anggota Dewan Pakar. (4). Mantan Ketua Umum HIMPENINDO pada periode sebelumnya secara otomatis menjadi Ketua Dewan pakar pada periode berikutnya, dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur kemudian;

Agar Organisasi berbasis fungsional ketua umum himpenindo merangkap anggota Dewan Pakar.

BAB VII DEWAN PENASEHAT Pasal 20 Ayat (1). Dewan Penasehat beranggotakan para tokoh formal pemerintah, dunia usaha

Dewan Penasehat beranggotakan para tokoh formal pemerintah, dunia usaha maupun para tokoh yang berpengaruh luas di kalangan rakyat Indonesia harus profesinya peneliti

maupun para tokoh yang berpengaruh luas di kalangan rakyat Indonesia. Ayat (3). Dewan Penasehat diketuai secara ex officio Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Mantan Ketua Umum Himpenindo pada periode sebelumnya tidak otomatis menjadi ketua Dewan Pakar tetapi menjadi Dewan Pakar aja.

Dewan Penasehat diketuai secara ex officio Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dihilangkan menyesuaikan PP11/2017 1) Dewan Penasehat beranggotakan Pimpinan Eselon 1 di Instansi Pembina JFP. 2) Jumlah anggota Dewan Penasehat sesuai dengan jumlah Pimpinan Eselon 1 di Instansi Pembina JFP yang aktif. 3) Dewan Penasehat diketuai secara ex officio Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 4) Dewan Penasehat berfungsi menetapkan Pengurus Pusat, menetapkan Majelis Etika Peneliti dan memberikan persetujuan atas Kode

Etika Peneliti. 31.

Menyesuaikan Konsekuensi adanya PP 11 Tahun 2017 paragraf 15 pasal 101 ayat (1) s.d ayat (7)

BAB VIII MAJELIS PERTIMBANGAN ETIKA PENELITI Pasal 21

HIMPENINDO memiliki hubungan koordinatif dengan Majelis

Nama: Majelis Etika Peneliti

Pertimbangan Etika Peneliti yang keanggotaan dan mekanisme pelaksanaan tugasnya diatur sesuai Peraturan Kepala LIPI Organisasi

1) Majelis Etika Peneliti bertugas menyusun dan menegakkan Kode Etika Peneliti, dan menyusun Tata Laksana Penegakan Kode Etika Peneliti. 2) Majelis Etika Peneliti beranggotakan paling banyak 10 orang. 3) Ketua dan Sekretaris Majelis Etika Peneliti dipilih oleh dan dari anggota Majelis Etika Peneliti. 4) Majelis Etika Peneliti dapat membentuk Tim Penegakan Etika Peneliti untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etika Peneliti. Konferensi dirubah konggres untuk menyesuaikan tingkatan rapat

Himpenindo

32.

33.

34.


Tuntutan dan kebutuhan Organisasi

Penyesuaian tgl dan pimpinan konggres

Penegakan Etik tidak lagi LIPI tetapi Himpenindo

Bab IX PERMUSYAWARATAN Pasal 22 (1). Rapat adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan. Rapat diadakan antar anggota pengurus. (2). Konferensi Konggres Cabang adalah pertemuan untuk pengambilan kebijakan tertinggi di Cabang (3). Kongres adalah pertemuan untuk pengambilan kebijakan tertinggi di pusat. (4). Kongres Luar Biasa di Tingkat Cabang adalah pertemuan untuk pengambilan kebijakan tertinggi di Cabang. (5). Kongres Luar Biasa di Tingkat Pusat adalah pertemuan untuk pengambilan kebijakan tertinggi di pusat.



Konggres Luar Biasa perlu di atur tuntutak organisasi


Pasal 24 Korum dan Persyaratan Ayat (2). Penentuan korum pada konferensi cabang HIMPENINDO diatur oleh pengurus cabang.

Konferensi dirubah menjadi konggres untuk membedakan tingkatan rapat

BAB XII PENUTUP Pasal 28 (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPENINDO, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan pengurus pusat. (2). Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tanggal dan pimpinan sidang menyesuaikan

Comment [H36]: Konggres

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal ....... Atas Nama Kongres I HIMPENINDO Pimpinan Sidang, Prof Kusumo Dwiyanto (Kementerian Pertanian) Prof Enny Sudarmonowati (LIPI) Dr Syahrir Ika (Kementerian Keuangan)

: 17 Oktober 2013

Comment [H37]: Menyesuaikan

ART HIMPENINDO

Recommend Documents