KONGRES XI IKATAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA Nomor : 05/KONGRES XI-ISPI/XI/2014 Tentang: ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
Menimbang
:
Mengingat
:
a. Bahwa didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara dengan hasrat beramal ilmiah dan berilmu amaliah di bidang peternakan dituntut pemikiran dan keterlibatan seluruh anggota Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Kongres XI terutama dalam mencapai hal-hal yang dianggap penting demi kelanjutan organisasi Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) maka perlu disusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. AD ISPI Bab VII Pasal 11 dan ART ISPI Bab IV Pasal 10.
Memperhatikan
:
Hasil Sidang Komisi II Kongres XI ISPI MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
:
Kedua
:
Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Rekomendasi Kongres XI ISPI di Yogyakarta tanggal 14 - 16 November 2014, sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalam penetapannya Ditetapkan di Tanggal Pukul
: Yogyakarta : 15 November 2014 :
Majelis Ketua
(FAHRI LAULEMBAH)
(WIGNYO SADWOKO) (SULASTRI)
(UCU SAMSURI)
(ROCHADI TAWAF)
DRAFT RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA AWAL ANGGARAN DASAR IKATAN SARJANA PETERNAKAN INDONESIA (ISPI) MUKADIMAH Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab kepada pembangunan Bangsa dan Negara dengan hasrat beramal ilmiah, berilmu amaliah di bidang peternakan serta pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dibentuklah suatu ikatan sebagai wadah bagi Sarjana Peternakan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, ASAS DAN SIFAT Pasal 1 Organisasi ini bernama Ikatan Sarjana Ilmu-ilmu Peternakan Indonesia atau disingkat ISPI. Pasal 2 Ikatan Sarjana Ilmu-ilmu Peternakan Indonesia (ISPI) berasaskan Pancasila. Pasal 3 Ikatan Sarjana Ilmu-ilmu Peternakan Indonesia (ISPI) bersifat organisasi profesi keilmuan, kemasyarakatan dan independen. BAB II KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal 4 Organisasi ini berkedudukan di Indonesia dengan Pengurus Besar berkedudukan di Jakarta. Pasal 5 Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1968 di Bogor untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA Pasal 6 ISPI berfungsi sebagai wadah dan bentuk kerjasama para Sarjana Ilmuilmu Peternakan di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan, mengembangkan dan mengamalkan ilmunya dalam Pembangunan Nasional.
PERBAIKAN
Pasal 7 ISPI berusaha untuk : 1. Membantu, menggiatkan dan meningkatkan usaha masing-masing anggota dalam rangka tanggung jawab bersama dalam Pembangunan Nasional. 2. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Badan-badan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang menyangkut masalah Pembangunan Peternakan. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 8 Keanggotaan ISPI terdiri dari : 1. Anggota Biasa. 2. Anggota Luar Biasa. 3. Anggota Kehormatan . BAB V BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 9 Badan kelengkapan Organisasi ini terdiri dari : 1. Kongres. 2. Pengurus Besar. 3. Musyawarah Cabang. 4. Pengurus Cabang. BAB VI PERBENDAHARAAN Pasal 10 Perbendaharaan ISPI diperoleh dari uang pangkal, uang iuran anggota, sumbangan dan usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. BAB VII PERSIDANGAN Pasal 11 1. Kekuasaan tertinggi berada pada Kongres. 2. Keputusan Persidangan Organisasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan hikmah kebijaksanaan dan jika diperlukan diambil berdasarkan suara terbanyak. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12 Anggaran Dasar Organisasi ini hanya dapat diubah berdasarkan
keputusan Kongres yang sah, dengan persetujuan sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah suara anggota yang hadir dan berhak memberikan suara.
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SARJANA ILMU-ILMU PETERNAKAN INDONESIA (ISPI) BAB I KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN Pasal 1 Keanggotaaan ISPI terdiri dari : 1. Anggota Biasa yaitu warga Negara Indonesia yang mempunyai gelar Sarjana Peternakan dan atau 2. Anggota Luar Biasa yaitu warga Negara Indonesia bukan sarjana peternakan tetapi berkecimpung dan mengabdi dalam ilmu peternakan. 3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang telah berjasa kepada organisasi, perkembangan ilmu peternakan dan pembangunan peternakan di Indonesia. Pasal 2 1. Yang diterima sebagai anggota ISPI adalah mereka yang menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. 2. Anggota biasa diterima oleh Pengurus Cabang setelah memenuhi persyaratan penerimaan anggota. 3. Anggota Luar Biasa diterima oleh Pengurus Cabang detelah memenuhi persyaratan penerimaan anggota dan disetujui oleh Pengurus Besar. 4. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diterima dengan stellsel aktif. 5. Anggota kehormatan diterimaatas usul Pengurus Cabang melalui Pengurus Besar dan diangkat oleh kongres. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 3 1. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak : a. Menyatakan pendapat baik secara lisan, maupun tulisan dalam Kongres, Konperensi-konperensi dan rapat-rapat atau langsung kepada Pengurus Cabang maupun Pengurus Besar. b. Memilih dan dipilih untuk jabatan organisasi. c. Ikut serta dalam kegiatan organisasi. d. Mendapatkan kesempatan dan ISPI untuk mengembangkan diri sesuai dengan pasal 7 (a) Anggaran Dasar ISPI.wajib 2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak : a. Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dalam Kongres, Konperensi-konperensi dan rapat-rapat atau langsung kepada Pengurus Cabang maupun Pengurus Besar.
b. Ikut serta dalam kegiatan organisasi. 3. Setiap anggota kehormatan mempunyai hak : a. Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dalam Kongres Konperensi-konperensi dan rapat-rapat atau langsung kepada Pengurus Cabang maupun Pengurus Besar. b. Ikut serta dalam kegiatan organisasi. 4. Anggota biasa mempunyai hak mendapat advokasi dalam menjalankan tugas. Pasal 4 1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib : a. Memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisai dan mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang diputuskan organisasi. b. Mengembangkan organisasi dan ikut serta menjalankan kegiatankegiatan organisasi . c. Membayar uang pangkal, uang iuran anggota atau sumbangan lainnya yang sudah ditetapkan organisasi. 2. Setiap Anggota kehormatan berkewajiban mendukung kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan AD/ART ISPI. Pasal 5 Keanggotaan ISPI berakhir karena : 1. Yang bersangkutan meninggal dunia. 2. Atas permintaan sendiri kepada pengurus Cabang 3. Diberhentikan dengan keputusan Rapat Anggota Cabang dan yang bersangkutan berhak membela diri pada Pengurus Besar dan berhak naik banding dalam Kongres. BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
1. 2. 3.
1. 2. 3.
Pasal 6 Organisasi ISPI tediri atas Organisasi Pusat dan Organisasi Cabang. Organisasi Pusat mempunyai Cabang di seluruh Indonesia. Organisasi Cabang meliputi satu atau lebih daerah Kabupaten/kota dalam satu Propinsi dengan jumlah anggota minimal 15 orang dengan persetujuan dan pengesahan Pengurus Besar. Pasal 7 Masing-masing tingkatan organisasi dipimpin oleh Pengurus yang dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Pada tiap pergantian pengurus diberikan pertanggungjawaban oleh Pengurus yang habis masa jabatannya dan diadakan serah terima. Apabila karena sesuatu hal ada jabatan yang lowong dalam kepengurusan sebelum habis masa jabatan, maka pengisian jabatan itu ditetapkan oleh pengurus dari Anggota pengurus yang ada dan dipertanggungjawabkan dalam kongres/ Rapat Anggota Cabang.
Pasal 8 1. Organisasi ISPI di tingkat pusat dipimpin oleh Pengurus Besar. 2. Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan unsur pengurus lainnya. Apabila dipandang perlu PB dapat membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) dan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO). 3. Pengurus Besar dipilih dan bertanggungjawab kepada Kongres. 4. Pengurus Besar mempersiapkan Kongres. 5. Setiap Anggota Pengurus Besar yang habis masa jabatannya dapat dipilh kembali untuk jabatan yang sama dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. 6. Hak dan kewajiban : a. Bertindak ke dalam dan k e luar atas nama organisasi sesuai sengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang telah diputuskan Kongres. b. Bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. c. Melaksanakan GBHO yang telah ditetapkan oleh Kongres. d. Memberikan pembinaan . e. Memberikan pembinaan kepada Anggota, sesuai dengan sifat dan tujuan organisasi. f. Menyetujui dan mengesahkan berdirinya Cabang dan Pengurus Cabang. Pasal 9 1. Organisasi ISPI di tingkat cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang. 2. Pengurus Cabang dipilih langsung oleh Rapat Anggota Cabang, yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan pengurus cabang lainnya. Apabila diperlukan, dapat membentuk Komisariat. 3. Susunan Pengurus Cabang yang terbentuk segera dilaporkan ke Pengurus Besar untuk disahkan. 4. Selama Pengurus Cabang yang baru belum terbentuk, Pengurus Cabang yang lama tetap menjlalankan tugasnya. 5. Hak dan kewajiban Pengurus Cabang : a.Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama Organisasi, sesuai sengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres serta keputusan Rapat Anggota Cabang. b.Bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. c. MelaksanakanProgram Kerja Cabang. d.Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Cabang di akhir masa kepengurusannya. BAB IV KONGRES DAN RAPAT-RAPAT Pasal 10 1. Kongres diadakan setiap 4 (empat ) tahun sekali dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya Pengurus Besar dan Utusan Pengurus Cabang. 2. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri duapertiga dari jumlah utusan yang berhak hadir.
3. Hak suara dalam Kongres diatur oleh tata tertib Kongres. 4. Jumlah utusan tiap Cabang untuk menghadiri Kongres ditentukan oleh Pengurus Besar. 5. Kongres dipimpin oleh Majelis Ketua yang berasal dari Pengurus Besar dan Utusan Cabang. Jumlah dari Personalia Majelis Ketua ditetapkan dalam Tata Tertib Kongres. 6. Kongres bertugas : a. Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. b. Menilai dan mengambil keputusan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar. c. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO). d. Menetapkan Formatur dan Pengurus Harian. e. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu. 7. Acara dan bahan-bahan Kongres diputuskan Pengurus Besar setelah memperhatikan usulan dari Cabang ISPI dan telah disampaikan pada Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebeluma Kongres dimulai. Pasal 11 1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan duapertiga dari jumlah cabang. 2. Acara dan bahan-bahan Kongres Luar BIasa sudah harus diterima oleh Cabang-cabang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kongres dimulai. Pasal 12 1. Setiap Rapat Pengurus dan Rapat-rapat Anggota Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 2. Untuk setiap rapat harus dibuat risalah yang memuat keputusan rapat, acara rapat dan daftar hadir. Pasal 13 Persidangan dianggap sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah yang hadir sekuramh-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh anggota persidangan. BAB V PEMBENTUKAN CABANG Pasal 14 1. Pembentukan cabang dilakukan atas inisiatif para Sarjan Peternakan setempat. 2. Pembentukan Cabang dilakukan melalui persyaratan : a. Sekurang-kurangnya terdapat kesediaan 15 (lima belas) orang Sarjana Peternakan Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota dan mengajukan kepada Pengurus Besar. b. Segera membentuk susunan Pengurus Cabang.
BAB VI USAHA Pasal 15 1. Dalam rangka meningkatkan usaha peningkatan bidang peternakan , organisasi dapat mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah. 2. Dalam rangka pengabdian masyarakat, organisasi dapat membantu, melaksanakan dan menyebar-luaskan hasil-hasil penelitian/informasi dalam ilmu peternakan. 3. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan organisasi, sesuai dengan tujuan, dapat dibentuk Badan Usaha yang berada di bawah pengawasan Pengurus Besar/Pengurus Cabang atau bekerjaasama dengan organsai profesi lain. BAB VII PERBENDAHARAAN Pasal 16 1. Setiap anggota Biasa dan Luar Biasa diwajibkan membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Organisasi yang jumlahnya ditetapkan oleh Kongres, yaitu masing- masing Rp. 10.000,- dan Rp. 2000,- per bulan. 2. Uang Pangkal organisasi menjadi hak Pengurus Cabang. 3. Dua Puluh Lima Persen (25%) dari jumlah Iuran Anggota diserahkan kepada Pengurus Besar oleh Pengurus Cabang, minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan. 4. Sealin Uang Pangkal dan Uang Iuran, perbendaharaan organisasi bias diperoleh dari usaha-usaha lain yang sah dan bantuan yang tidak mengikat. 5. Untuk memriksa perbendaharaan organisasi bila diperlikan, Kongres dapat membentuk Komisi Verifikasi yang anggotanya ditetapkan Kongres. 6. Laporan Komisi Verifikasi akan dikirim ke Cabang-cabang selambatlambatnay 2 (dua) bulan setelah kongres berakhir. BAB IX TANDA PENGENAL Pasal 17 Tanda pengenal ISPI terdiri atas : 1. Lambang Organisasi. 2. Stempel Organisasi. 3. Lagu, dan 4. Kartu Tanda Anggota. BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 18 Semua perbendaharaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diserahkan kepada Komisi Verifikasi yang ditetapkan oleh Kongres untuk
selanjutnya diserahkan kepada suatu Badan atau Lembaga Nonafiliasidalam Rangka Pembangunan bidang peternakan. Keputusan mengenai Pembubaran Organisasi diumumkan lewat pers dan media lainnya. BAB X PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan-keputusan Kongres, Keputusan Pengurus Besar dan Keputusan Cabang.
