Arizta R. Gosal, Analisa Perlakuan Akuntansi

ISSN 2303-1174

Arizta R. Gosal, Analisa Perlakuan Akuntansi….

ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Oleh: Arizta Reinhard Gosal Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: [email protected]

ABSTRAK Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Penelitian ini dilakukan pada PT. Samudera Puranabile Abadi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi yakni perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan PT. Samudera Puranabile Abadi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh perusahaan telah tepat, namun pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan salah mencatat nama jurnal atau nama rekening yang termasuk dalam pengakuan akuntansi yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, serta pelaporan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh PT. Samudera Puranabile Abadi telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku. Kata kunci: perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan

ABSTRACT Tax is a compulsory contribution to state tax owed by persons or entities that are forced by laws, to not get rewarded directly and used for the purposes of the State - the amount for the welfare of the people. In principle, the company that performs the calculations, deductions, depositing, and reporting, tax benefits in connection with employment or other services or activities that received taxpayer deducted or withheld income tax including the Income Tax Article 21 permanent employees. This research was conducted at PT. Samudera Puranabile Abadi. The purpose of this study to determine the accounting treatment of the calculation, recording and reporting conducted PT. Samudera Puranabile Abadi. The analytical method used in this research is descriptive method. Based on the research results of employee income tax calculation has been done by the company has the right, but the recording made by the company are not appropriate because the company incorrectly recorded journal name or account name that includes the accounting recognition can lead to misstatements in the financial statements, and income tax reporting employee has been done by PT. Samudera Puranabile Abadi in accordance with the applicable provisions of laws. Keywords: calculation, recording and reporting employee income tax

Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 383-392

383

ISSN 2303-1174


PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat'. Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1991 lalu diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Selain itu juga berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006, yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009. Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Mengingat jumlah pegawai yang banyak, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda – beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Sehingga tidak jarang perusahaan harus membayar pajak penghasilan pasal 21 berikut denda administrasi perpajakan karena keterlambatan. PT. Samudera Puranabile Abadi merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam beberapa bidang usaha yaitu Perdagangan Umum, Jasa Galangan Kapal/ Service Bengkel, dan Industri Petambuatan Kapal. PT. Samudera Puranabile Abadi merupakan perusahaan yang mempekerjakan beberapa pegawai. Dalam menjalankan perusahaannya PT. Samudera Puranabile Abadi mempekerjakan pegawai sebesar 83 orang pegawai dan dirincikan dalam pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dengan perincian 36 orang pegawai tetap dan 47 orang pegawai tidak tetap. Dengan memperhatikan hal diatas, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, perusahaan harus meninjau dengan jelas begitu pentingnya cara perhitungan, pemotogan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagi usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPH. Dengan alasan diatas maka penulis memilih judul Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Samudera Puranabile Abadi Bitung. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi.

TINJAUAN PUSTAKA Pajak Banyak para ahli Perpajakan yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari pada pajak, menurut Soemitro yang dikutip dalam Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat diyujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak menurut Resmi (2009:3) dalam bukunya yang berjudul ―Perpajakan‖ adalah sebagai berikut : a. Fungsi Budgetair Pajak sebagai Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. b. Fungsi Mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 384



ISSN 2303-1174 Akuntansi Pajak

Muljono (2010:27) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

a.

b.

c.

d.

e.

Prinsip akuntansi pajak meliputi: Kesatuan akuntansi Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak. Kesinambungan Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurangkurangnya dalam jangka waktu 10 tahun. Harga pertukaran yang objektif Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. Konsistensi Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut. Konservatif Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap—rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun—rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisas

Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri disingkat menjadi PPh Pasal 21. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP – 545/PJ/2000 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 15/PJ/2006, pengertian dari PPh pasal 21 dan pasal 26 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000. Sedangkan didalam penjelasan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, Pasal 21 ayat (1) dimuat bahwa ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 menerapkan withholding system. Withholding system merupakan cara pemungutan pajak melalui pihak lain untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dipotong. Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh pasal 21 Lapisan Penghasilan Bruto Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Tarif Pajak 5% 15% 25% 30%

Sumber: dikutip dari Putra Jaya (2010)


385

ISSN 2303-1174


Penelitian Terdahulu Terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan dalam penelitian yang dilakukan, yakni penelitian dari Siagian (2007) dan Erlinawati (2009). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama – sama melakukan penelitian atas perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai yang bekerja di perusahaan masing – masing. METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis (Kuncoro 2003 : 124) yaitu : 1. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian. Seperti gambar atau sketsa perusahaan. 2. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka. Berupa data biaya-biaya dari perusahaan Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya pembayaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas karyawan. Sumber data menurut Indriantoro (2002: 146),dibedakan menjadi dua, sebagai berikut : 1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari luar badan usaha (pihak eksternal perusahaan) berupa buku penunjang sebagai bahan bacaan dan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada PT. Samudera Puranabile Abadi melalui wawancara dengan beberapa pihak yang ditunjuk untuk memotong pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Data Sekunder Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh selain dari perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini penelaan pustaka sebagai pendukung teori dalam penelitian ini. Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT.Samudera Puranabile Abadi pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2011. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk besarnya sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2011 pada PT. Samudera Puranabile Abadi karena pada tahun 2011 perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 telah menggunakan Undang – Undang terbaru dan data dari perusahaan tahun 2011 bisa didapatkan. Teknik Pengumpulan Data Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya (Sugiyono, 2009 : 410) : a. Wawancara Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan sebagai 386



ISSN 2303-1174

b.

1.

2. 3.

teknik data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari penelitian secara lebih mendalam dengan bagian Kasie Pengelolaan Data Penerimaan. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dengan melalui pencatatan dan pengcopyan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah: Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data – data berupa dokumen uang diperlakukan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 seperti daftar gaji pegawai, perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan, serta kebijakan penyetoran pajak perusahaan. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada PT. Samudera Puranabile Abadi. Wawancara, yaitu kegiatan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada bagian akuntansi. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait masalah kebijakan perusahaan dalam memberikan gaji, kebijakan umum, dan cara penghitungan PPh pasal 21 di perusahaan.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterprestasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap pemecahan masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian PT. Samudera Puranabile Abadi dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlepas dari usaha tenaga kerja yang dimilikinya. Adapun tenaga kerja yang dimiliki perusahaan ini diurakian dalam table berikut ini : Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja No 1 2

Jenis Karyawan Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Jumlah

Jumlah 36 47 83

Sumber Data : PT. Samudera Puranabile Abadi Bitung. Sistem penggajian di perusahaan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : 1. Gaji mingguan: Setiap bulan bagian umum merekap kartu jam kerja kemudian dikirim kebagian pembukuan untuk dibuat daftar gaji, dimana gaji yang akan diterima berdasarkan jam kerja normal ditambah lembur. 2. Gaji borongan: Setiap minggu masing – masing pengawas / mandor memasukkan daftar kemajuan pekerjaan kemudian membuat upah borongan. Setelah itu dimasukkan kebagian pembukuan untuk dibuat daftar gajinya. 3. Gaji bulanan: Pemberian gaji bulanan berlaku untuk karyawan tetap, dimana gaji yang diteruma adalah sebesar gaji pokok dikurangi dengan potongan – potongan ditambah dengan lembur. Setiap bulan bagian umum akan merekap kartu jam kerja kemudian dimasukkan ke bagian Pembukuan.


387

ISSN 2303-1174


Tabel 4.2 Daftar Penghasilan Pegawai Tetap Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

Total Penghasilan 163.050.000,00 162.990.000,00 163.260.000,00 163.410.000,00 163.310.000,00 163.775.000,00 164.125.000,00 163.825.000,00 164.350.000,00 317.850.000,00 163.810.000,00 164.560.000,00 2.118.315.000,00

PPh 21 yang terutang 8.237.624,00 8.234.774,00 8.247.599,00 8.254.724,00 8.249.974,00 8.271.111,50 8.288.686,50 8.274.436,50 8.299.374,00 9.310.791,00 8.273.724,00 8.309.349,00 100.252.167,50

(Sumber Data:PT. Samudera Puranabile Abadi tahun 2011) Akuntansi perpajakan penghasilan karyawan yang dilakukan PT. Samudera Puranabile Abadi dalam mencatat rekapitulasi penghasilan pegawai tetap beserta pajak penghasilannya dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 4.3 Jurnal yang dibuat perusahaan Januari 2011 - Januari 2012 Bulan Jan’11

Feb’11

Mar’11

Keterangan Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji) Piutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan januari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji) Piutang PPh pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan februari) Beban Gaji/tunjangan-tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)

Debet 163.050.000,00

Kredit 154.812.376,00 8.237.624,00

8.237.624,00 8.237.624,00 162.990.000,00 154.755.226,00 8.234.774,00

8.234.774,00 8.234.774,00 163.260.000,00 155.012.401,00 8.247.599,00

(sumber data: PT. Samudera Puranabile Abadi) Tabel 4.3 merupakan jurnal yang dibuat perusahaan berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai tetap selama bulan januari 2011 sampai dengan januari 2012. Penyetoran PPh Pasal 21 PT. Samudera Puranabile Abadi dilakukan pada bulan berikutnya dan diakui sebagi Piutang PPh pasal 21. Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi adalah: 1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan tiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. 2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh bagian keuangan PT. Samudera Puranabile Abadi sebagai pemberi gaji. 3 PT. Samudera Puranabile Abadi menggunakan SPT Masa untuk pelaporan pajaknya. 4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan gaji berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak dengan disertai Surat Setoran Pajak (SSP). 388


ISSN 2303-1174


Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dilaksanakan dengan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang telah disediakan Kantor Pelayanan Pajak disertai dengan rincian Pendapatan Kena Pajak tiap pegawai Pembahasan Mekanisme penghitungan oleh PT. Samudera Puranabile Abadi adalah sebagai berikut: Arnold Mende bekerja di PT. Camar Sapta Ganda sebagai bagian administrasi. Dengan total gaji pokok Rp 20.000.000 per bulan, dengan status kawin dan memiliki 3 anak. Gaji Bulanan Tunjangan – tunjangan Penghasilan bruto Pengurangan: Biaya Jabatan (5% x 20.000.000)=Rp 1.000.000 Maksimum di perkenankan Penghasilan netto Penghasilan netto setahun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp Pajak Penghasilan Pasal 21 (1 tahun) Pajak Penghasilan Pasal 21 (bulanan)

Rp Rp Rp

18.000.000 2.000.000 + 20.000.000

Rp 500.000 _ Rp 19.500.000 Rp 234.000.000 21.120.000 _ 212.880.000 Rp 26.932.000 Rp 2.244.333

Sedangkan mekanisme penghitungan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Gaji Bulanan Rp 20.000.000 Tunjangan – tunjangan Rp 2.000.000 Penghasilan bruto sebulan Rp 20.000.000 Biaya Jabatan (5% x 20.000.000)=Rp 1.000.000 Maksimum di perkenankan Rp 500.000 _ Penghasilan netto sebulan Rp 19.500.000 Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp 19.500.000 Rp 234.000.000 PTKP setahun: - Wajib Pajak sendiri Rp 15.840.000 - tambahan WP kawin Rp 1.320.000 - tambahan untuk 3 anak Rp 3.960.000 Rp 21.120.000 Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 162.880.000 = Rp 24.432.000 Rp 26.932.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 26.932.000 : 12 bulan = Rp 2.244.333 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai PT. Samudera Puranabile diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji ditambahkan dengan tunjangan - tunjangan. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam Undang Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai.


389

ISSN 2303-1174


Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

No.

Nama Pegawai

Pajak Penghasilan Pasal 21 (rupiah) UU No. 36 PT. SPA selisih tahun 2008

1

Arnold Mende 2 Ahmad Gazali 3 Budi Kotambunan 4 Aron Dembe 5 Ernest Susilo 6 Fandy Kawengian 7 Yongki Mamahit 8 Youdi Dondo 9 Fritz Dumingan 10 Yuda Soroinsong Sumber: data olahan 2012

2.244.333

2.244.333

--

1.719.333 1.510.833 113.875 101.125 86.125 64.625 119.375 88.375 53.625

1.719.333 1.510.833 113.875 101.125 86.125 64.625 119.375 88.375 53.625

----------

Dari tabel tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai PT. Samudera Puranabile telah sesuai dengan peraturan Pajak Undang Undang No. 36 Tahun 2008, karena tidak didapati adanya selisih.Perbandingan jurnal yang telah dibuat perusahaan dan jurnal yang tepat untuk pegawai tetap bulan januari 2011 sampai dengan bulan Januari 2012: Tabel 4.5 Perbedaan Jurnal antara Perusahaan dengan Jurnal yang Tepat Bulan Jan’11

Feb’11

Mar’1 1 390

Jurnal yang dibuat Perusahaan Keterangan Debet Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)

163.050.000,00

Piutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan januari) Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)

8.237.624,00

Piutang PPh pasal 21 karyawan

Kredit 154.812.376,00 8.237.624,00

8.237.624,00

162.990.000,00 154.755.226,00 8.234.774,00

8.234.774,00 8.234.774,00

Keterangan

Jurnal yang Tepat Debet

Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji bulan januari)

163.050.000,00

Hutang PPh Pasal 21 karyawan Kas (pada saat setor PPh pasal 21 bulan Januari) Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji bulan Februari) Hutang PPh Pasal 21 karyawan

8.237.624,00

Kredit 154.812.376,00 8.237.624,00

8.237.624,00

162.990.000,00 154.755.226,00 8.234.774,00

8.234.774,00 8.234.774,00 Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 383-392


ISSN 2303-1174 Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan februari) Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji)

163.260.000,00 155.012.401,00 8.247.599,00

Kas (pada saat setor PPh Pasal 21 bulan Februari) Beban Gaji/tunjangan -tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (pada saat membayar gaji bulan Maret)

163.260.000,00 155.012.401,00 8.247.599,00

(sumber: data olahan) Tabel 4.5 merupakan perbandingan jurnal yang dibuat oleh perusahaan dan jurnal yang dibuat oleh penulis pada bulan januari 2011 sampai dengan bulan januari 2012. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berikut ini akan disajikan tabel ketaatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi: Tabel 4.6 Ketaatan Penyetoran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13

Bulan/ Masa Pajak

Penyetoran

Januari 2011 5 Februari 2011 Februari 2011 5 Maret 2011 Maret 2011 9 April 2011 April 2011 7 Mei 2011 Mei 2011 4 Juni 2011 Juni 2011 9 Juli 2011 Juli 2011 6 Agustus 2011 Agustus 2011 10 September 2011 September 2011 8 Oktober 2011 Oktober 2011 5 November 2011 November 2011 10 Desember 2011 Desember 2011 7 Januari 2012 Januari 2012 4 Februari 2012 (sumber: data olahan)

Pelaporan 15 Februari 2011 15 Maret 2011 19 April 2011 17 Mei 2011 14 Juni 2011 19 Juli 2011 16 Agustus 2011 20 September 2011 18 Oktober 2011 15 November 2011 20 Desember 2011 17 Januari 2012 14 Februari 2012

Keterangan

Telah sesuai dengan UU

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PT. Samudera Puranabile Abadi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.


391

ISSN 2303-1174

Arizta R. Gosal, Analisa Perlakuan Akuntansi…. PENUTUP

Kesimpulan Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan: 1. Hasil perhitungan PPh pasal 21 pada PT Samudera Puranabile Abadi telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. 2. Jurnal yang telah di buat oleh PT. Samudera Puranabile sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 tidak tepat, karena dalam hal pengakuan perusahaan ini salah yakni dalam jurnal yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang seharusnya Hutang PPh Pasal 21. 3. Penyetoran dan Pelaporan yang di lakukan oleh PT. Samudera Puranabile telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Saran Sebaiknya PT. Samudera Puranabile Abadi merubah pencatatan yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengakuan mengenai pajak penghasilan 21 karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Erlinawati. 2009. Perlakuan akuntansi dan perpajakan atas penghitungan PPh pasal 21 PT "X" di Gresik. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya. Indriantoro, Nur. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi 2. Penerbit BPFE.Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta. Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Penerbit Andi. Yogyakarta Putra,

Jaya. 2010. Cara menghitung pajak karyawan PPh pasal 21. http://jayaputrasbloq.blogspot.com/2010/01/cara-menghitung-pajak-karyawan-pph.html. Tanggal Akses 15 Mei 2012.

Resmi, Siti 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta. Siagian, Eva Junita D. 2007. Evaluasi Perhitugan PPh 21 Karyawan Pada kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan keenam. Penerbit Alfabeta. Bandung. UU Nomor 36 Tahun 2008. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Departemen Keuangan. Jakarta

392


Arizta R. Gosal, Analisa Perlakuan Akuntansi

Recommend Documents