ARIEF HIMAWAN NIM

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI FINANSIAL DI PASAR MODAL INDONESIA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh:

ARIEF HIMAWAN NIM. 106046101598

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 16 Desember 2010

Arief Himawan

KATA PENGANTAR Alhamdulillahi robbil ‘alamin washsholaatu wassalaamu 'ala asrofil ambiyaa wal mursalin wa'ala aalihi wa ashabihii ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta dan pemilik alam semesta. Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya atas bimbingan dan panutannya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman kegemilangan, dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini didasari pertimbangan bahwa begitu variatifnya transaksi perdagangan efek di pasar modal, khususnya perdagangan saham, sedang di satu sisi masih cukup banyak kalangan yang awam terhadap kesyariahan transaksi-transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Penelitian ini disusun sedemikian rupa secara sederhana namun tidak mengurangi bobot konteks permasalahan, tujuannya tidak lain agar pembaca awam sekalipun dapat mudah memahaminya. Penulis menyadari penelitian ini sangat jauh dari sempurna dan tidak mungkin terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM selaku Dekan, serta Dr. Euis Amalia, M.Ag dan Mu’min Rauf MA, selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga kepada H. Ah. Azharuddin Lathif M.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis juga sangat berterima kasih kepada Dr. Ir. Yadi Nurhayadi, M.Si dan Dr. H. Umar al Haddad, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan koreksi serta saran yang berarti sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian, dan khususnya i   

kepada bapak Taufiq Rochman (staf Divisi Pemasaran BEI) sebagai narasumber perwakilan BEI yang telah memberikan data serta masukan yang dibutuhkan skripsi ini, dan juga kepada bapak Bambang Himawan (Analis Madya Bank Indonesia) atas diskusi dan sharing mengenai aktifitas spekulatif berat dan dampaknya terhadap ekonomi, yang telah memantapkan pandangan penulis terhadap transaksi yang dilarang syariah. Serta ucapan terima kasih penulis kepada pimpinan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan perpustakaan Universitas Indonesia yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi pustaka. Dalam hal ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan adik-adik penulis, juga kepada ’my sweetheart’ Sari Handayani, atas segala do’a, dukungan, dan kesabaran mereka yang menjadi dorongan moril kepada penulis untuk terus bersemangat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan di Prodi Muamalat Perbankan Syariah B angkatan 2006 khususnya kepada Hasonangan, Irul, Husein, Bayu, Handri, Ening, Giska, Arie, the Rangers dan teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Serta penulis ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, khususnya saudara Rizky Aditama dan Mochammad Rajib atas masukan dan diskusinya, yang telah memperluas dan memperdalam wawasan penulis mengenai keilmuan yang berkaitan dengan skripsi ini. Terakhir penulis berterima kasih kepada para penulis yang karyanya menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya investasi pada pasar modal syariah. Amin

Jakarta, 19 Desember 2010

Penulis ii   

ABSTRAK Prinsip dasar syariah dalam aktifitas ekonomi bukan hanya meniadakan praktik bunga karena serupa dengan riba, tetapi juga menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian (maisir) dan ketidakjelasan (gharar). Di samping itu, setiap unit ekonomi diharuskan mengelola usahanya dengan tidak berkaitan dengan barang dan jasa yang haram, seperti minuman keras, produk olahan daging babi dan turunannya, maupun produk yang mengandung material pornografi dan lainnya yang cenderung membawa kemudharatan. Setidaknya dasar inilah yang menjadi acuan penulis untuk membuat penelitian yang mengkaji mengenai hal-hal yang dilarang syariah pada industri pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan studi literatur, yaitu dengan observasi di Bursa Efek Indonesia serta menelusuri dokumen tertulis, baik berupa peraturan maupun fatwa. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pengembangan pasar modal syariah tidak cukup dengan melakukan penyaringan terhadap emiten, tetapi juga pembatasan tegas terhadap transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa aktifitas yang berbenturan dengan prinsip syariah ini diantaranya yaitu saham preferen dan margin trading karena menggunakan instrumen bunga (riba), short selling merupakan manifestasi bai’ al-ma’dum yang mengandung gharar dan riba, insider trading yang identik dengan praktik talaqqi rukban dalam kajian fikih klasik, window dressing yang cenderung bertujuan memanipulasi (tadlis), serta cornering (goreng saham) yang sarat dengan praktik ihtikar (penimbunan) dan bai’ an najsy (rekayasa permintaan). Aktifitas-aktifitas tersebut dapat merusak mekanisme pasar wajar dan semakin menjauhkan pasar modal dari sektor riil. Di masa depan, usaha untuk mencapai pasar modal syariah yang ideal akan lebih efektif jika dibarengi dengan kerjasama dari setiap pihak yang terlibat di pasar modal untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Serta diperlukan adanya koordinasi yang baik antara Bapepam-LK, DSN-MUI, dan BEI dalam proses penegakan prinsip syariah sebagai pendukung stabilitas pasar modal itu sendiri. Kata Kunci : pasar modal, saham syariah, haram, gharar, maisir, riba, short-selling, margin trading, ihtikar, talaqqi ar-rukban, bai’ an najsy. iii   

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................

i

ABSTRAK .........................................................................................................

iii

DAFTAR ISI ......................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..................................................................

viii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .........................................

6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................

7

D. Kajian Kepustakaan ....................................................................

7

E. Metode Penelitian

BAB II

1. Kerangka Konsep .................................................................

10

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian ...........................................

11

3. Data Penelitian ......................................................................

12

4. Jenis Metodologi Penelitian .................................................

13

5. Teknik Analisis Data ............................................................

14

6. Teknik Penulisan ..................................................................

14

F. Sistematika Penulisan .................................................................

14

LANDASAN TEORI A. Islam dan Ekonomi .....................................................................

17

B. Sistem Keuangan Islam ...............................................................

22

C. Investasi ......................................................................................

26

D. Tata Aturan Syariah 1. Terhindar dari Hal yang Haram ............................................

30

2. Terbebas dari Unsur Riba .....................................................

32

a. Landasan Hukum Pelarangan Riba iv   

1) Ar Rum (30) ayat 39 (moral denounciation of riba)

33

2) An Nisa ayat 160-161 (riba and the Jews) ...............

34

3) Ali Imran ayat 130 (legal prohibiton of riba) .........

35

4) Al Baqarah ayat 275-279 (al Bay as the alternative to riba) .

37

b. Jenis-jenis Riba 1) Riba al-Buyu’ (Jual Beli) a) Riba Fadhl ..........................................................

40

b) Riba Nasi’ah (tempo) .........................................

42

2) Riba ad-Duyun (Utang-Piutang) a) Riba Qard ............................................................

42

b) Riba Jahiliyah .....................................................

42

c. Riba dan Bunga Bank (Usury and Interest) ...................

43

d. Dampak Negatif Bunga ..................................................

45

3. Terhindar dari Unsur Gharar ................................................

46

a. Macam-Macam Gharar ...................................................

47

b. Bentuk Jual Beli Gharar / Taghrir 1) Gharar dalam Kuantitas ............................................

48

2) Gharar dalam Kualitas ..............................................

49

3) Gharar dalam Harga .................................................

49

4) Gharar dalam Waktu Penyerahan .............................

50

4. Terhindar dari Unsur Maisir .................................................

50

Landasan Hukum Pelarangan Maisir ....................................

52

5. Terhindar dari Unsur Tadlis .................................................

53

6. Diharamkan Melakukan Talaqqi al-Rukban ........................

55

7. Diharamkan

BAB III

Melakukan

Bai’

an-Najsy

(Ganngguan

pada

Permintaan) dan Ihtikar (Gangguan pada Penawaran) .........

56

PASAR MODAL DI INDONESIA A. Pengertian dan Perkembangan Pasar Modal ............................. v 

 

58

B. Struktur Pasar Modal di Indonesia ............................................

64

C. Instrumen Pasar Modal di Indonesia .........................................

66

1. Saham dan Ruang Lingkupnya ...........................................

67

2. Jenis-Jenis Saham Berdasarkan Cara Penerbitan dan Peralihannya .................

68

Berdasarkan Segi Kemampuan dalam Hak Tagih atau Klaim .....

68

Berdasarkan Kinerja Perdagangan ......................................

70

3. Manfaat Investasi Saham ....................................................

71

4. Resiko Investasi pada Saham ..............................................

72

D. Jenis-Jenis Pasar dalam Pasar Modal 1. Pasar Perdana, Penawaran Umum .......................................

73

2. Pasar Sekunder ....................................................................

75

E. Klasifikasi Pasar, Periode Perdagangan, Jenis Transaksi, Biaya Transaksi dan Penyelesaian

BAB IV

1. Klasifikasi Pasar ..................................................................

76

2. Periode Perdagagan .............................................................

78

3. Jenis Transaksi ....................................................................

79

4. Biaya-Biaya Transaksi dan Penyelesaian ...........................

82

F. Indeks Harga Saham .................................................................

84

G. Proses Penyaringan Saham Syariah (Shariah Scereening Stock)

87

1. Kriteria Saham Syariah .......................................................

89

2. Kriteria Pemilihan Saham Jakarta Islamic Index ................

91

PASAR MODAL SYARIAH DAN AKTIVITAS YANG DILARANG DI DALAMNYA A. Problematika Seputar Pasar Modal Syariah ...............................

93

B. Transaksi yang Dilarang pada Perdagangan Saham ...................

100

1. Larangan

Memperdagangkan

Sekuritas

yang

Haram,

Membawa Kepada Kemaksiatan dan Kemudharatan ........... vi   

serta 101

BAB V

2. Larangan Melakukan Manipulasi atau Tadlis ......................

103

3. Larangan pada Transaksi yang Mengandung Riba ..............

105

4. Larangan Menjual Sekuritas yang Belum Dimiliki ..............

107

5. Larangan Merekayasa Permintaan dan Penawaran .............

111

6. Larangan Transaksi Menggunakan Informasi Orang Dalam

115

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................

118

B. Saran ...........................................................................................

121

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................

123

LAMPIRAN

vii   

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Gambar 1.1

Kerangka Konsep ......................................................................

11

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Islam Sebagai Jalan Hidup yang Komprehensif .......

18

Gambar 2.2

Islamic Financial Institutional System ......................................

23

Gambar 3.1

Struktur Pasar Modal di Indonesia ............................................

62

Tabel 3.2

Perbedaan Saham Biasa dengan Saham Preferen .....................

70

Tabel 3.3

Fraksi Harga Saham ..................................................................

77

Tabel 3.4

Peiode Perdagangan ..................................................................

78

Tabel 3.5

Ilustrasi Biaya Penjualan dan Pembelian Saham ......................

83

Tabel 3.6

Komposisi Saham Syariah ........................................................

89

viii   

 

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Berbisnis merupakan cara pemilik modal untuk mengembangkan hartanya, salah satu diantaranya adalah dengan berinvestasi. Dalam hal berinvestasi, pemilik modal dapat mengelola dananya sendiri maupun menyerahkannya kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Beberapa pemilik modal cenderung memilih menanamkan dananya pada pasar uang ataupun pasar modal ketimbang menyimpannya di bank komersial, karena bank komersial memberikan return yang relatif kecil, meskipun resikonya juga relatif kecil. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual modal/dana dengan pembeli modal/dana untuk melakukan transaksi jual beli dengan diperantarai oleh para anggota bursa selaku pedagang perantara. Sama halnya seperti perbankan, pasar modal merupakan media yang mampu menjadi jembatan bagi pihak yang kelebihan dan membutuhkan modal. Di dalamnya terhubungkan begitu banyak pelaku ekonomi tanpa batas negara.1 Pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal.                                                              1

  Nadjib  Mochammad,  Investasi  Syariah  :  Implementasi  Konsep  Pada  Kenyataan  Empirik,  (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), h. 34. 

1   

2 

Selama 20 tahun terakhir pasar modal di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat. Hal ini terlihat dari peningkatan permintaan atas instrumeninstrumen utama kegiatan pasar modal, seperti saham, obligasi, valuta asing, dll.2 Di Indonesia sendiri, per Desember 2010, total kapitalisasi pasar modal tidak kurang dari 3.846,2 trilliun rupiah, dengan didominasi kapitalisasi pasar saham sebesar 3.083,4 trilliun rupiah, diikuti kapitalisasi pasar obligasi pemerintah sebesar 657,8 trilliun rupiah, dan 105,1 trilliun rupiah kapitalisasi pasar obligasi korporasi.3 Khusus mengenai instrumen syariah, berdasarkan data Organisasi Komisi Sekuritas Internasional (International Organization of Securites Comissions / IOSCO), pada tahun 2007 reksadana syariah dunia disalurkan ke instrumen obligasi syariah (sukuk) sebanyak 6%, sedangkan sebagian besar atau lebih tepatnya 52% dana diinvestasikan dalam bentuk ekuitas (saham). Lebih dari 18% diinvestasikan dalam private equity dan real estate, 13% diinvestasikan ke dalam komoditas murabahah, 8% diinvestasikan ke dalam instrumen campuran termasuk ekuitas, dan 4% sisanya diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen berbasis sewa (leasing based instrument).4

                                                             2

  Tedy  Fardiansyah,  Kiat  dan  Strategi  Menjadi  Investor  Piawai:  Kiat‐kiat  Investasi  pada  Deposito,  Saham,  Obligasi,  Valas,  Emas,  Reksadana,  dan  Derivatif  (Jakarta:  PT.  Elex  Media  Komputindo, 2002), h. 88‐89.  3

  BAPEPAM‐LK,  “Statistik  Pasar  Modal”,  Minggu  Ke‐1  Desember  2010:  29  November  ‐  3  Desember  2010,  diakses  pada  tanggal  18  Desember  2010  dari    http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/statistik_pm/index.htm.  4

 OICV‐IOSCO, “Analysis of The Application of IOSCO’s Objectives and Principles of Securities  Regulation for Islamic Securities Products”, September 2008, h. 8. 

   

3 

Dengan adanya instrumen-instrumen tersebut, pasar modal merupakan wahana yang menarik sebagai tempat penggalangan dana yang memberikan berbagai pilihan kepada para pemilik dana dalam berinvestasi. Jumlah dan pilihan ini semakin banyak mulai dari yang relatif tinggi risikonya sampai pada pilihan yang risikonya rendah. Pasar modal terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer sangat penting untuk menaikkan modal baru dan bergantung pada permintaan modal. Pasar sekunder memiliki kontribusi signifikan dengan memfasilitasi perdagangan sekuritas. Hingga kini, transaksi pada pasar sekunder sangatlah beragam mulai dari transaksi yang kontraknya jual beli biasa, hingga transaksi dengan kontrak yang bersifat turunan (derivatif). Ada banyak sekali instrumen finansial yang dapat dikategorikan kedalam transaksi derivatif ini, beberapa contoh diantaranya yang umum dikenal yaitu transaksi berjangka (futures), option, warrant, right, repurchasing (repo), dsb. Tujuan utama dari transaksi derivatif ini yaitu untuk mengalihkan risiko ataupun mengambil suatu risiko tergantung apakah posisinya sebagai pelaku pelindung nilai (hedger) atau sebagai spekulator. Akan tetapi, umumnya transaksi derivatif lebih didominasi oleh perdagangan spekulatif dari pada perdagangan lindung nilai dalam artian yang sesungguhnya. Salah satu penyebab krisis keuangan Amerika yang kemudian menjalar ke negara-negara lain adalah produk derivatif yang dilaksanakan oleh perusahaan atau individu. Transaksi derivatif di dunia dalam waktu tujuh tahun telah meningkat sebanyak lebih dari tiga kali lipat, yaitu dari 100 trilliun dollar US pada tahun 1998    

4 

menjadi 330 trilliun dollar US pada tahun 2006. Sudah banyak korban yang disebabkan oleh transaksi ini baik di luar negeri, seperti Barings, LTCM, Madoff’s, maupun di Indonesia seperti PT Elnusa (Tbk), dan lainnya.5 Secara teori, transaksi derivatif ibarat sebuah mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi berfungsi sebagai alat lindung atau penjaminan agar suatu usaha dapat produktif dan efisien. Disisi lain, transaksi derivatif juga merupakan alat spekulasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari transaksi itu sendiri.6 Di dalam syariah, aktivitas yang memiliki unsur-unsur spekulatif dikategorikan sebagai maisir (perjudian/spekulasi).

Ĩ$¨Ζ=Ï9 ßìÏ≈oΨtΒuρ ×Î7Ÿ2 ÖΝøOÎ) !$yϑÎγŠÏù ö≅è% ( ÎÅ£÷yϑø9$#uρ Ìôϑy‚ø9$# Ç∅tã y7tΡθè=t↔ó¡o„ … 3 $yϑÎγÏèø¯Ρ ⎯ÏΒ çt9ò2r& !$yϑßγßϑøOÎ)uρ “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir (judi). Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’.” (QS. AlBaqarah [2]: 219) Bahkan maisir dikatakan sebagai perbuatan setan dan disejajarkan dengan perbuatan dosa besar lainnya seperti syirik dan khamar (hal yang memabukkan).

ô⎯ÏiΒ Ó§ô_Í‘ ãΝ≈s9ø—F{$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ çÅ£øŠyϑø9$#uρ ãôϑsƒø:$# $yϑ¯ΡÎ) (#þθãΨtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ ∩®⊃∪ tβθßsÎ=øè? öΝä3ª=yès9 çνθç7Ï⊥tGô_$$sù Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# È≅yϑtã                                                              5

 Rizqullah, “Transaksi Derivatif”, majalah Sharing edisi 27 (Maret 2009) h. 50.    Rizqullah.  “Transaksi  Derivatif:  Apa  dan  Bagaimana  menurut  Islam?”  Artikel  diakses  pada  tanggal 4 Januari  2010 dari http://rizqullah.niriah.com/ekonomi‐islam/71/.  6

   

5 

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,7 adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah [5]: 90) Menurut perspektif ekonomi syariah, penyebab utama krisis yang terjadi saat ini adalah satanic trinity, yaitu trinitas setan yang terdiri dari riba, maisir dan gharar (ketidakjelasan). Sistem dan pasar keuangan dan capital market di Amerika telah didominir oleh setan tiga serangkai atau trinitas setan (satanic trinity) yang terdiri dari (1) bunga (riba) dalam transaksi keuangan; Praktek riba terlihat jelas pada bisnis derivatif yang sangat laris di pasar uang dan pasar modal AS. (2) Produk derivatif yang tak jelas underline-transaction-nya itu disebut juga dengan gharar, karena ketidakjelasan produk riilnya. Produk gharar ini disamarkan dengan istilah produk hybrids dan derivatives yang dibungkus dan dikemas dengan mekanisme securitisation insurance atau guarantee; (3) Perilaku dan praktek spekulatif atau untung-untungan (maisir) yang juga tanpa dilandasi transaksi riil.8 Di dalam sistem ekonomi konvensional yang menganut paham kapitalisme, praktek bunga, maisir, dan gharar di pasar uang dan pasar modal menjadi kewajaran.                                                              7

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan  anak  panah  yang  belum  pakai  bulu  untuk  menentukan  apakah  mereka  akan  melakukan  suatu  perbuatan  atau  tidak.  Caranya  ialah:  mereka  ambil  tiga  buah  anak  panah  yang  belum  pakai  bulu.  Setelah  ditulis  masing‐masing  yaitu  dengan:  lakukanlah,  jangan  lakukan,  sedang  yang  ketiga  tidak  ditulis  apa‐apa,  diletakkan  dalam  sebuah  tempat  dan  disimpan  dalam  Ka'bah.  Bila  mereka  hendak  melakukan sesuatu, maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah  itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan  tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka  undian diulang sekali lagi.  8

Agustianto.  “Bahaya  Transaksi  Derivatif”,  artikel  diakses  pada  5  Maret  2010  dari  http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi‐syariah/1261‐bahaya‐transaksi‐derivatif. 

   

6 

Konsep ekonomi konvensional yang sampai saat ini masih kontroversial digunakan di industri keuangan Islam, antara lain penerapan time value of money atau positive time preference serta margin trading, disamping belum adanya variabel benchmark untuk menentukan tingkat diskonto (discount rate) dari sekuritas ataupun pembiayaan syariah.9 Para ulama fiqih sepakat bahwa transaksi-transaksi yang mengandung riba, maisir, serta gharar dilarang dalam Islam. Persoalannya, bagaimana ketiga hal ini terdefinisikan di dalam konteks transaksi finansial khususnya pada pasar modal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan sebuah penelitan dengan berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Finansial Di Pasar Modal Indonesia”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka perlu penulis sampaikan batasan dan rumusan masalah pada skripsi ini. Di dalam skripsi ini, penulis membatasi penelitian pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan perumusan masalah sebagai berikut. 1. Sejauh mana pasar modal syariah telah dikembangkan di Indonesia? 2. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu efek dan aktifitas transaksi telah melanggar prinsip syariah? 3. Apa saja bentuk transaksi finansial yang tidak sesuai menurut prinsip syariah pada pasar modal di Indonesia (BEI)?                                                              9

M. Nadratuzzaman Hosen, Materi Da’wah Ekonomi Syariah, (Jakarta: PKES,2008),  h. 194. 

   

7 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Secara secara umum, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh analisis komprehensif dalam mengidentifikasi bentuk dan objek investasi yang sesuai menurut prinsip Islam pada pasar modal di Indonesia. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan: 1. Mengetahui konsep teknis dalam transaksi finansial di pasar modal, 2. Mendeskripsikan transaksi finansial pasar modal apa saja yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, di antaranya menambah wawasan mengenai pasar modal secara teoritis dan praktis. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kajian fiqih muamalat dari sudut pandang ekonomi Islam terhadap pasar modal di Indonesia, serta mampu memberikan informasi dan gambaran yang jelas dalam mengidentifikasi transaksi finansial pada transaksi pasar modal, sehingga lebih konsisten dalam berinvestasi secara Islami. D. Kajian Kepustakaan (Review Studi Terdahulu) Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun penulis mencoba menyajikan permasalahannya dengan cara berbeda dibanding penelitian sebelumnya. Pada paparan berikut, penulis akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta diantaranya terkait dengan skripsi ini. Selanjutnya penulis akan menjelaskan posisi penelitian ini termasuk dalam hal otentisitas dan orisinalitasnya.    

8 

Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayub Laksono dengan judul Proyeksi Harga Saham-Saham JII dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif Syariah,10 tujuan pokok dari peneltiannya adalah untuk memberikan gambaran metode analisis dalam pengambilan keputusan oleh investor terhadap tren pergerakan saham agar terhindar dari gharar dan maisir. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan korelasi (correlation study) dan pendekatan literatur (content analysis). Kesimpulan dari penelitiannya yaitu analisis teknikal dalam penggunaannya dengan pertimbangan hukum syariah dapat digunakan untuk melihat tren pasar dalam jangka panjang. Dimana dari penelitian ini ditemukan bahwa pasar saham syariah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, walaupun dalam perkembangannya harga saham bergerak secara fluktuatif. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Satia Nur Maharani dengan judul Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis.11 Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Pasar Modal Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari Pasar Modal Konvensional. Meskipun produk-produk Pasar Modal Syariah diperdagangkan di lantai bursa yang sama dengan produk-produk Pasar Modal konvensional, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang signifikan di dalamnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari filosofi ekonomi syariah sebagai fondasi dan pilar utama dalam Pasar Modal Syariah. Perbedaan mendasar antara pasar modal                                                              10

 Ayub Laksono, “Proyeksi Harga Saham‐Saham JII dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif  Syariah”, (Tesis Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006).  11

  Satia  Nur  Maharani,  “Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Tinjauan  Filosofis  Teoritis”,  (Jurnal  Ekonomi Modernisasi, volume 2, No. 2, Juni 2006). 

   

9 

konvensional dan pasar modal syariah terletak pada instrumen dan mekanisme transaksi, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsipprinsip dasar syariah. Instrumen investasi memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan dan anak perusahaan tidak bergerak pada alkohol, perjudian, produksi yang bahan bakunya berasal dari babi, pornografi, jasa keuangan yang bersifat konvensional dan asuransi yang bersifat konvensional. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Renold Darmansyah dengan judul Analisis Proforma Saham Syariah Antara yang Konsisten dan yang Tidak Konsisten dalam JII (Studi Perbandingan).12 Tujuan pokok dari penelitiannya adalah untuk mengetahui saham-saham apa saja yang konsisten berada dalam JII, agar saham-saham tersebut dapat dipertimbangkan dipilih untuk investasi jangka panjang, demi keamanan dan secara syariah dalam kehalalan. Penelitian tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, meliputi pengolahan data saham-saham JII yang telah dikelompokkan menjadi kelompok saham-saham JII (portofolio) yang konsisten dan yang tidak konsisten yang diolah dengan pendekatan Metode Portofolio Markowitz. Data yang digunakan adalah data harga saham JII selama periode tahun 2002-2004. Kesimpulan dari peneltian ini adalah penyebab keluar masuknya saham-saham syariah pada daftar saham JII lebih disebabkan adanya mekanisme pasar yang menciptakan tingkat kapitalisasi dan likuditas yang tinggi terhadap saham-saham                                                              12

  Renold  Darmansyah,  “Analisis  Proforma  Saham  Syariah  Antara  yang  Konsisten  dan  yang  Tidak Konsisten dalam JII (Studi Perbandingan)”, (Tesis, Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca  Sarjana Universitas Indonesia, 2005). 

   

10 

tertentu. Hasilnya terdapat 13 dari 30 saham yang konsisten dalam JII atau setidaknya ada 17 saham yang harus keluar-masuk JII selama periode tersebut. Secara umum, skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang produk dan transaksi di pasar modal serta menjelaskan kriteria berinvestasi yang sesuai dengan prinsip

Islam.

Sedangkan

pembahasan

utama

dalam

penelitian ini

yaitu

mendefinisikan bentuk-bentuk transaksi finansial khususnya perdagangan saham yang sesuai maupun yang bertentangan dengan prinsip Islam. E. Metode Penelitian 1. Kerangka Konsep Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari satu tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.13 Transaksi derivatif selain mempunyai manfaat terhadap perlindungan suatu transaksi dengan mata uang tertentu, ternyata kemudian berjalan dan berkembang mengikuti perkembangan tren perbankan internasional pada umumnya, sehingga pada gilirannya transaksi derivatif tidak hanya digunakan dalam rangka hedging melainkan                                                              13

 Indonesia Stock Exchange, “Mengenal Pasar Modal”, diakses tanggal 14 Maret 2010, dari  http://www.idx.co.id/Home/Information/ForInvestor/IntroToCapitalMarket/tabid/167/language/id‐ ID/Default.aspx.  

   

11 

juga sebagai tren berspekulasi dana (cara untung-untungan kalau tidak dikatakan judi).14 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengambil model kerangka pemikiran sebagai berikut. PASAR MODAL  Transaksi Finansial  Instrumen Jangka  Panjang 

Instrumen Derivatif 

Mengandung Gharar, Maisir, dan Riba Gambar 1.1  Kerangka Konsep 

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian Secara keseluruhan jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah15 atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantitatifikasi. Bilamana terdapat ilustrasi yang menunjukkan data-data berupa angka-angka dan tabulasi, hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi penelitian.                                                              14

  Sugiri  Permana,  MH.  “Transaksi  Derivatif  pada  Pasar  Modal  dalam  Tinjauan  Hukum  Perjanjian”, h.7.  15  Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed: revisi (Bandung : PT. Remaja Rosda  Karya, 1997), cet ke‐8, h.6. 

   

12 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif atau disebut juga survei normatif. Dalam penelitian ini juga akan digunakan pendekatan ekonomi Islam khususnya fiqih muamalat. Langkah yang akan ditempuh pertama kali, adalah menganalisis konsep investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, kemudian dikaitkan dengan mekanisme serta transaksi finansial Pasar Modal. 3. Data Penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder, dan bahan-bahan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 1) Data Primer a) Hasil wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. b) Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, maupun undang-undang serta peraturan lain yang terkait dengan tema penelitian, c) Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, maupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia lain yang terkait dengan tema penelitian, dan d) Data resmi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan Republik Indonesia maupun lembaga keuangan lain yang terkait,

   

13 

2) Data Sekunder a) Buku-buku mengenai instrumen pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah. b) Artikel, majalah, jurnal ekonomi, karya ilmiah, dan materi-materi penelitian yang relevan terhadap penulisan skripsi ini. 3) Data Tertier a) Kamus Ekonomi b) Data-data elektronis (dari internet). 4. Jenis Metodologi Penelitian Metodologi penelitian adalah cara untuk menjawab dan memecahkan masalah yang timbul dalam perumusan masalah. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini bertujuan mendapatkan data dalam rangka mendalami materi dan sebagai informasi pelengkap atas topik yang dijadikan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan dan perundangundangan, fatwa, buku literatur fiqih muamalat, jurnal, maupun tulisan ilmiah dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan praktik perdagangan efek syariah. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan dilakukan melalui survey langsung ke lembaga penyelenggara kegiatan pasar modal, yakni Bursa Efek Indonesia, dalam    

14 

upaya memperoleh informasi atau data yang valid dan akurat. Cara ini dilakukan melalui interview atau wawancara kepada pihak yang dianggap kompeten dalam kegiatan perdagangan efek di pasar modal,16 serta observasi (pengamatan) dengan cara mengamati secara langsung mekanisme maupun praktek transaksi finansial pasar modal di Bursa Efek Indonesia. 5. Teknik Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah pendekatan literatur (content analysis), dimana penulis menganalisis data yang berkaitan dengan jenis transaksi pada Pasar Modal di Indonesia, supaya mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam skripsi ini. 6. Teknik penulisan Teknik penulisan dalam penelitian ini penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi tahun 2007 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. F. Sistematika Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang secara keseluruhan kelima bab tersebut merupakan satu rangkaian pembahasan yang saling terintegrasi dan saling terkait. Dengan demikian sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah,

                                                             16

 Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan narasumber Taufiq Rochman  (staf divisi pemasaran PT BEI) dalam lampiran, dan juga diskusi dengan Rizky Aditama (PT Danareksa  Sekuritas) tanpa lampiran. 

   

15 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II

LANDASAN TEORI Bab ini menyajikan landasan teori mengenai ekonomi Islam dan investasi secara umum. Bab ini juga akan menyajikan prinsip-prinsip transaksi yang dilarang dalam berbisnis, diantaranya yaitu terhindar dari unsur haram, terbebas dari riba, terhindar dari gharar, terhindar dari maisir, penipuan (tadlis), talaqqi rukban, bai’ an najsy, serta tidak melakukan penimbunan (ikhtikar).

BAB III

KONSEP PASAR MODAL DI INDONESIA Bab ini menyajikan pembahasan mengenai pasar modal di Indonesia. Meliputi pengertian dan gambaran umum pasar modal di Indonesia baik berupa produk dan jasa, mekanisme, juga proses screening dan kriteria saham syariah.

BAB IV

PASAR MODAL SYARIAH DAN AKTIVITAS YANG DILARANG DI DALAMNYA Bab ini menyajikan pembahasan pasar modal syariah di Indonesia, serta transaksi finansial pasar modal yang bertentangan dengan prinsip Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menyajikan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang akan diisi dengan kesimpulan berdasarkan bab-bab sebelumnya dalam karya

   

16 

akhir ini. Serta pengajuan beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan bagi pengembangan instrumen finansial syariah.

   

 

BAB II LANDASAN TEORI A. Islam dan Ekonomi Islam merupakan suatu jalan hidup yang komprehensif. Ajaran Islam tidak hanya sebatas memberikan aturan hubungan antara manusia dengan Rabb-Nya (hablun minallah) tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia (hablun minannas) yang kesemuanya bermuara atas dasar ketundukan kepada Allah sebagai Sang Khaliq. Ajaran Islam tidak mengenal dikhotomi antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, atau yang saat ini populer dengan istilah sekularisme. Di dalam al-Qur’an disebutkan secara jelas bahwa fungsi manusia baik secara individu maupun secara kolektif dalam kehidupannya adalah untuk beribadah.

∩∈∉∪ Èβρ߉ç7÷èu‹Ï9 ωÎ) }§ΡM}$#uρ £⎯Ågø:$# àMø)n=yz $tΒuρ “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz Dzariyat [51]: 56) Secara umum ajaran Islam terbagi atas tiga komponen utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlaq. Akidah dan akhlaq bersifat konstan, sedangkan syariah bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan umat manusia. Akidah berkaitan dengan keimanan dan keyakinan (faith and belief), maupun paradigma berfikir, yang akan menentukan visi dan misi hidup agar senantiasa bertindak dan beraktifitas sesuai dengan ketentuan Allah dalam semua dimensi kehidupan. Syariah berkaitan dengan implementasi ajaran Islam dalam memperkuat hubungan kepada Allah secara vertikal (ibadah), maupun hubungan sesama manusia secara horizontal 17   

18 

(muamalat). Aktifitas ekonomi merupakan bagian dari muamalat. Akhlak merupakan hasil kombinasi antara akidah dan syariah yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang tidak hanya membawa kebaikan bagi diri sendiri tetapi juga membawa kebaikan bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin).17

ISLAM 

AQIDAH 

SHARIAH

AKHLAQ 

(Faith & Belief) 

(Practices & Activities) 

(Morality & Ethics) 

IBADAH

MUAMALAT

(Man to God Worship) 

(Man to Man Activities) 

Economic  Activities

Social  Activities

Political  Activities

Banking and  Financial Activities 

Kerangka Konseptual  Islam Sebagai Jalan Hidup yang Komprehensif  Gambar 2.1

Atas dasar tersebut, pada hakikatnya ekonomi Islam bukanlah merupakan suatu hal yang baru, namun ekonomi Islam telah ada bersamaan dengan prinsip ajaran Islam bermula. Muhammad Baqir as-Sadr, seperti yang dikutip oleh Adiwarman Karim, mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau doktrin dan bukannya ilmu murni (sciene), karena apa yang tekandung dalam ekonomi Islam                                                              17

  “Dan  tiadalah  kami  mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi  semesta  alam.” (QS. al‐Anbiya’ [21]: 107) 

19 

bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik, sedangkan ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana ekonomi berjalan. Dengan demikian ekonomi Islam bukan hanya sekedar ilmu namun ekonomi Islam lebih merujuk kepada sebuah sistem.18 Para ekonom Muslim masing-masing mendefinisikan ekonomi Islam secara berbeda, beberapa diantaranya yaitu, S. M. Hasanuz Zaman (1984), “Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shari’ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society”.19 (Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan pemberian sumber daya material dalam rangka memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat). Muhammad Umer Chapra (1996), “Islamic economics may be defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances”.20                                                              18

  Muhammad  Baqir  as‐Sadr,  Iqtishaduna:  Our  Economics,  dalam  Adiwarman  A  Karim,  Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 4.  19

  Hasanuzzaman,  S.M.,  “Definition  of  Islamic  Economics”,  Journal  of  Research  in  Islamic  Economics,  Winter  1984,  h.  51‐53,  materi  diakses  tanggal  24  Maret  2010  via  http://www.iefpedia.com/english/wp‐content/uploads/2009/10/Definition‐of‐Islamic‐Economics‐by‐ S.‐M.‐Hasanuz‐Zaman.pdf.  20

  Di  dalam  bukunya,  Umer  Chapra  juga  mengutip  beberapa  pendapat  dari  para  pemikir  lainnya  dalam  mendefinisikan  ekonomi  Islam,  diantaranya  yaitu  M.  A.  Mannan  (1986),  ‘Islamic  economics  is  a  social  science  which  studies  the  economic  problems  of  a  people  imbued  with  the  values  of  Islam’.  Khurshid  Ahmad  (1992),  ‘Islamic  economics  is  ‘a  systematic  effort’  to  try  to  understand the economic problem and man’s behaviour in relation to that problem from an Islamic  perspective’.  M.  Nejatullah  Siddiqi  (1992),  ‘Islamic  economics  is  ‘the  Muslim  thinkers’  response  to 

20 

(Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya langka yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi berkelanjutan). Senada dengan pengertian yang telah disebutkan di atas, Adiwarman Azwar Karim (2007) memberikan definisi bahwa, “Ilmu Ekonomi Islami adalah sebuah sistem yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi). Jadi, segala ilmu ekonomi kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka selama itu pula teori tersebut dapat dijadikan dasar dalam membentuk teori ekonomi Islami.”21 Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu ilmu pengetahuan yang berupaya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan menitikberatkan pada ajaran agama Islam, dimana nilai-nilai ajaran Islam tersebut dapat diaplikasikan. Banyak kalangan yang berpandangan skeptis bahwa sistem ekonomi Islam merupakan suatu hal baru dan dibuat-buat hanya untuk menarik minat investasi asing khususnya dari negara-negara Timur Tengah, yang nota bene memiliki                                                                                                                                                                            the  economic  challenges  of  their  times.  In  this  endeavour  they  were  aided  by  the  Qur’an  and  the  Sunnah as well as by reason and experience’. M. Akram Khan (1994), ‘Islamic economics aims at the  study of human falah (well‐being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of  cooperation  and  participation’.  Syed  Nawab  Haider  Naqvi  (1994),  ‘Islamic  economics  is  the  representative  Muslim’s  behaviour  in  a  typical  Muslim  society’.  Muhammad  Umer  Chapra,  What  is  Islamic  Economics?,  Islamic  Development  Bank,  (Jeddah:  Islamic  Research  and  Training  Institute,  1996), h. 30‐31.  21

 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.5. 

21 

keberlimpahan surplus investasi akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia atau dikenal dengan masa “oil booming” sejak dekade 1970-an. Memang tidak dapat dipungkiri tingginya keberlimpahan surplus dana negara-negara Arab petrodollar tersebut telah semakin mengakselerasi ekspansi sistem ekonomi berbasis syariah. Namun perlu diketahui, sedari awal para cendekiawan muslim22 telah memperkenalkan dan menggerakkan sistem ekonomi kontemporer berbasis syariah bukan hanya berlandaskan aspek ekonomis semata, tetapi lebih kepada aspek filosofis dan aspek sosiologis guna memenuhi kebutuhan untuk dapat beraktifitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini juga, sistem ekonomi Islam ditawarkan sebagai alternatif pengganti sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang dianggap telah gagal membawa kesejahteraan dan keadilan yang merata.23 Ghirah pengembangan                                                              22

 Banyak diantara para pemikir dan praktisi yang memperjuangkan pengembangan sistem  ekonomi  kontemporer  berbasis  syariah  merupakan  ulama  yang  juga  ahli  ekonomi  yang  umumnya  lulusan ekonomi Barat. Kapasitas mereka sebagai ilmuwan ekonomi Islam tidak diragukan sedikitpun,  karena  latar  belakang  keilmuwan  mereka  sejak  awal  adalah  ilmu  ekonomi  konvensional,  namun  mereka  juga  telah  memahami  syariah  secara  mendalam.  Dalam  sebuah  artikel  pada  web‐blog  miliknya,  Agustianto  menyebutkan  kurang  lebih  sekitar  50  nama  para  ilmuan  ekonomi  Islam  ini,  sebagian  diantaranya  yang  sudah  sangat  populer  yaitu  Muhammad  Nejatullah  Ash‐Shiddiqy,  Muhammad Abdul Mannan, M Umer Chapra, Masudul Alam Khudary, Monzer Kahf, M Akram Khan,  Kursyid  Ahmad,  Dhiauddin  Ahmad,  Muhammad  Muslehuddin,  Afzalur  Rahman,  Hasanuz  Zaman,  Sudin Haroen, M Fahim Khan, Volker Ninhaus, Abbas Mirakhor, Syed Nawab Haidar Naqvi, Baqir al‐ Sadr, Manzoor Ali, Anas Zarqa, Mukhtar M Metwally, Hasan Abu Rukba, Zubair Hasan, Sakhrur Rafi  Khan,  Mahmud  Ahmad,  dan  lain‐lain.  Serta  masih  banyak  lagi  pakar  ekonomi  Islam  lainnya  yang  kesemuanya  mengecam  dan  mengharamkan  bunga,  baik  konsumtif  maupun  produktif,  baik  kecil  maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan  berbagai  negara.  (Agustianto,  “Ijma’  Ulama  tentang  Keharaman  Bunga  (Interest)  Bagian  I”,  artikel  diakses tanggal 10 April 2010 dari http://agustianto.niriah.com/2008/05/01/ijma%E2%80%99‐ulama‐ tentang‐keharaman‐bunga‐interest/).   23

  Sistem  ekonomi  sosialis‐komunis  sudah  tidak  terlalu  didengungkan  sejak  runtuhnya  pengaruh negara Uni Soviet. Di luar dari itu, pada dasarnya kekurangan dari sistem ekonomi sosialis  adalah  hilangnya  esensi  yang  penting  pendamping  aktifitas  kehidupan,  yaitu  prinsip  ketuhanan  (ilahiyah). Keadilan distributif yang mereka gencarkan seraya mengabaikan aspek keagamaan malah  menciptakan pemimpin materialis dan totaliter. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis‐liberalis, dengan 

22 

sistem ekonomi kontemporer berbasis syariah telah dimulai di akhir dekade 1960-an hingga sekarang, dan semakin pesat terdorong oleh tingginya permintaan negaranegara Timur Tengah untuk dapat memanamkan modalnya di sektor non-ribawi. B. Sistem Keuangan Islam (Islamic Financial System) Secara institusional sistem keuangan Islami saat ini telah tumbuh dan berkembang menyesuaikan diri dengan sistem keuangan yang telah ada. Banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia di dalamnya, yang menjalankan institusi keuangannya berdampingan antara konvensional dengan syariah (dual economic system). Hanya negara Iran, Sudan, dan Pakistan yang dianggap menjalankan sistem keuangan Islami secara manunggal (single economic system). Sejalan dengan pemahaman yang telah ada, pasar keuangan Islami juga merupakan suatu wahana intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). Dalam hal ini pasar keuangan Islami juga mengenal dua jenis investasi, investasi secara langsung maupun investasi secara tidak langsung. Investasi secara langsung melalui pasar modal yang juga memperdagangkan saham maupun obligasi syariah/sukuk, bedanya objek yang diperdagangkan pada pasar modal tersebut telah melewati proses purifikasi dari halhal yang dilarang syariat. Sedangkan investasi secara tidak langsung meliputi pendanaan pada sektor perbankan, asuransi syariah (takaful), reksadana syariah (Unit                                                                                                                                                                            slogan  "Laissez  faire  et  laissez  passer"  (Let  do  and  let  pass)  yang  bercorak  sistem  ekonomi  pasar  bebas,  dianggap  tidak  mampu  mendistribusikan  kesejahteraan  secara  merata  dan  hanya  terkonsentrasi bagi kalangan mampu, yang semakin menciptakan gap yang lebar antara si miskin dan  si kaya. 

23 

Trust Management Companies/ UTMCs), ataupun institusi keuangan lainnya seperti Baitul Maal wa Tamwil / BMT (unit simpan pinjam syariah skala mikro), gadai syariah (rahn), Lembaga Tabung Haji24, dsb.

Islamic Financial System

Surplus Sector 

Islamic Financial  Market 

Direct Financial  Market 

Islamic Money  Market 

Islamic Capital  Market 

Bond  Market 

Deficit Sector 

Indirect Financial  Market 

Takaful 

Commercial  Banks 

Equity  Market 

Finance  Companies 

Islamic Financial Institutional System Gambar 2.2 

Merchant  Banks 

Unit Trusts  (UTMCs) 

Ilustrasi : Rosly (2005)

                                                             24

  Lembaga  Tabung  Haji  /  Pilgrims  Fund  Board  (Malaysia)  memberikan  jasa  simpanan  dan  investasi  bagi  para  nasabahnya  tidak  hanya  untuk  membantu  penyelenggaraan  Haji,  namun  juga  dana  ‘idle’  yang  dikumpulkan  dari  para  nasabah  dikelola  kembali  untuk  diinvestasikan  ke  dalam  sektor  perkebunan,  properti  dan  manufaktur,  teknologi  konstruksi  dan  perkapalan,  jasa  travel,  maupun produk makanan dan minuman halal. Nasabah yang menyimpan dananya pada lembaga ini  akan  mendapatkan  porsi  bagi  hasil,  yang  bahkan  seringkali  nisbah  bagi  hasil  yang  diberikan  lebih  besar  dibandingkan  bunga  rata‐rata  tahunan.  Sehingga  dalam  perkembangannya  nasabah  Tabung  Haji tidak hanya terdiri dari nasabah yang ingin menyimpan dana untuk pemberangkatan Haji/Umrah,  tetapi  juga  para  nasabah  non‐Muslim  yang  berminat  menginvestasikan  dananya  diluar  institusi  keuangan konvensional. Lebih lengkapnya dapat diakses melalui http://www.tabunghaji.gov.my. 

24 

Sistem ekonomi Islam atau lebih tepatnya sistem keuangan Islami tidak melakukan pemisahan antara aspek positif dan aspek normatif.25 Pemisahan aspek positif dan normatif mengandung implikasi bahwa fakta ekonomi merupakan sesuatu yang independen terhadap norma. Kaum materialis dan kapitalis-liberalis dengan dogma sekulernya cenderung menanggalkan nilai-nilai moral dengan mengedepankan ilmu sebagai pengganti agama dalam penegakan hukum,26 memaksakan mekanisme pasar sebebas-bebasnya dengan mengandalkan suatu invisible hand dalam pencarian keseimbangan supply dan demand yang nyatanya cara ini justru menjadikan manusia tamak hingga harta hanya terkonsentrasi dan terakumulasi pada sebagian kecil masyarakat, serta paham bebas nilai yang dianutnya yang mengabaikan pertimbangan

                                                             25

  Aspek  positif  membahas  mengenai  realitas  hubungan  dengan  ekonomi  atau  membahas  sesuatu  yang  senyatanya  terjadi,  sementara  aspek  normatif  membahas  mengenai  apa  yang  seharusnya  terjadi  atau  apa  yang  seharusnya  dilakukan.  ‘Maximizing  pleasure  and  minimizing  pain’  adalah  contoh  pernyataan  positif.  Sedangkan  bahwa  manusia  seharusnya  tidak  mengejar  kepuasan  maksimum  agar  tidak  menjadi  pribadi  yang  tamak,  serakah,  dan  kikir,  serta  ikhlas  menolong  saudaranya yang kesusahan adalah contoh pernyataan normatif.  26

  Jika  kita  tilik  kembali  sejarahnya,  sekularisme  mulai  menggeliat  pada  pertengahan  millenium kedua sebagai hasil ‘perang’ supremasi antara ilmuwan dan gereja, dimana ketika itu posisi  gereja  sedemikian  kuat  namun  terkadang  menyimpang  dari  otoritasnya  semula.  Kala  itu  dominasi  gereja  yang  otoriter,  kaku,  dan  tidak  bersahabat  dengan  perubahan  zaman  sering  bertentangan  dengan ilmu pengetahuan, sehingga pada akhirnya mendorong masyarakat Eropa melakukan gerakan  perubahan yaitu salah satunya dengan Reformasi Gereja sebagai bagian dari apa yang mereka sebut  dengan Renaissance (Kelahiran Kembali/Masa Pencerahan). Dari sinilah kemudian kemajuan ilmu dan  teknologi  tidak  diimbangi  dengan  nilai  spiritualitas  yang  baik,  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah  menenggelamkan  nilai  keagamaan  dalam  memajukan  ilmu  pengetahuan  itu  sendiri.  Lantas  paham  ini  menjadi  suatu  budaya  yang  mengakar  dominasi  peradaban  konvensional  hingga  sekarang.  Kegemilangan  ilmu  pengetahuan  dan  budaya  Barat  yang  seringkali  ‘ditelan’  mentah‐ mentah tanpa menyaringnya kembali (yaitu dengan mengesampingkan hal‐hal yang dianggap buruk  dan  tidak  sesuai  syariah)  memperparah  kemunduran  moral  umat  Islam.  Dampak  yang  paling  nyata  adalah  runtuhnya  Kekhalifahan  Ottoman  di  Turki  yang  kini  menjadi  negara  sekuler.  Pada  gilirannya  kesemua  ini  turut  memudarkan  umat  Islam  dalam  mengamalkan  nilai‐nilai  Islami  yang  seharusnya  menjadi pedoman dalam segala aktifitas kehidupan. 

25 

moral.27 Pemahaman ini terus berkembang di masa modern diperkuat dengan menggunakan perangkat matematika ekonominya, dengan kalkulus diferensial serta persamaan simultannya yang telah membawa ilmu ekonomi semakin jauh dari matriks norma dan budaya. Dalam hal ini, ekonomi Islam merupakan suatu bagian yang tidak lepas dari ajaran Islam itu sendiri. Sehingga ekonomi Islam itu merupakan ekonomi positif, ataupun normatif, atau bahkan kedua-duanya, karena sejatinya ekonomi Islam berupaya mengintegrasikan aspek normatif dan aspek positif tersebut. Ekonomi islam sebagai salah satu bagian muamalat tidak mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi fundamental dalam pembentukan sebuah aktifitas kehidupan multidimensi (ketuhanan dan keduniaan) yang mendalam. Menurut Saiful Azhar Rosly, pencapaian tujuan ekonomi haruslah dilakukan dengan menggunakan pendekatan integral antara fakta rasional dan empiris atau disebut sebagai tabi’ principles, namun juga dengan tidak mengabaikan prinsip etika dan norma keislaman (shariah principles).28 Jadi, pada dasarnya sistem ekonomi Islam tidak boleh                                                              27

 Dalam ekonomi konvensional yang menjadi fokus tujuan ekonomi dasar adalah kepuasan  individu  yang  maksimal,  sementara  definisinya  sendiri  terbatas  pada  besar‐kecilnya  materi  yang  dimiliki  atau  dikonsumsi.  Lantas  paradigma  materialistik  ini  cenderung  mendorong  pelaku  pasar  menjadi  egoistik,  individualistik,  dan  hedonistik,  serta  mengesampingkan  nilai  filantropi  seperti  kebersamaan, kedermawanan, saling membantu dan menolong.  28

 Agar sederhana, pembelajaran atas segala bisnis Islam dapat dibagi menjadi dua prinsip,  yaitu  Shari'  dan  tabi'.  Prinsip  tabi'  berhubungan  dengan  duniawi  dimana  orang  menggunakan  pertimbangan  dan  pengalaman  untuk  menjalankan  bisnis  mereka  sehari‐hari,  sementara  prinsip  Shari'  (yaitu  perintah  Allah)  dilakukan  dengan  menyampaikan  aturan  Ilahi  bahwa  manusia  harus  memperhatikan  sesama.  Jika  prinsip  Shari’  menguraikan  sifat  adil  dari  pasar  keuangan  Islam,  pada  dimensi lain dari kegiatan pasar tidak perlu bergantung pada bimbingan ilahi secara eksplisit. Inilah  yang merupakan aspek tabi’ dari kegiatan keuangan. Ini mendefinisikan efisiensi. Tabi' berarti alami.  Ini adalah cara (hukum) alam. Nilai‐nilai tabi' adalah nilai‐nilai universal. Setelah ditemukan, nilai‐nilai 

26 

mengabaikan prinsip ilmu alamiah (tabi’ principles). Prinsip hukum ini haruslah disandingkan dengan etika dan norma syariah agar tidak hanya memperoleh pencapaian ekonomi semata, tetapi lebih dari itu, kesejahteraan dunia dan akhirat (falah). Bekerja melawan ilmu alamiah ini hanya akan menyebabkan bencana dan kekacauan. Bisnis akan runtuh ketika prinsip tabi’ diabaikan. C. Investasi Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment. Secara sederhana investasi dapat diartikan sebagai kegiatan usaha dalam mengembangkan harta. Istilah investasi dan penanaman modal tidaklah asing dalam kegiatan bisnis. Istilah investasi umumnya lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal umumnya digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Seseorang terdorong untuk berinvestasi disebabkan oleh beberapa alasan, salah satu diantaranya dipicu keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Sudah menjadi rasionalitas yang asasi bahwa hampir setiap orang menginginkan taraf hidupnya dapat meningkat dari waktu ke waktu, atau setidak-tidaknya dapat mempertahankan tingkat pendapatan yang ada agar tidak berkurang dimasa mendatang. Alasan lainnya disebabkan banyaknya ketidakpastian                                                                                                                                                                            ini  dapat  digunakan  oleh  semua  orang,  terlepas  dari  agama  dan  kepercayaan.  Para  pemain  pasar  menggunakan  akumulasi  pengetahuan  dari  berbagai  pertimbangan  dan  pengalaman  untuk  memahami  bagaimana  pasar  bekerja  dan  beroperasi,  yang  merupakan  hal  yang  alami  untuk  dilakukan.  Lihat  Saiful  Azhar Rosly,  Critical  Issues on  Islamic  Banking  and  Financial  Markets.  Islamic  Economics,  Banking  and  Finance,  Investments,  Takaful  and  Financial  Planning,  (Indiana:  Author  House, 2005), h. 27. 

27 

atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup ini, misalnya datangnya musibah, kondisi kesehatan, kondisi keuangan global, kondisi pasar, maupun resiko-resiko lainnya yang sulit diprediksi dengan tepat. Untuk itulah diperlukan perencanaan keuangan yang baik dalam menghadapi permasalahan hidup ini, sehingga memungkinkan seseorang menyiapkan pemenuhan kebutuhan masa depannya. Dalam persfektif syariah Islam setidaknya terdapat dua hal yang menjadi pedoman hukum dalam setiap aktifitas kehidupan termasuk didalamnya aktifitas ekonomi, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut secara prinsip dan konseptual adalah hukum yang tidak dapat diubah-ubah. Tidak kurang ada empat hal yang menjadi landasan bagi seorang Muslim dalam menjalankan setiap aktifitas kehidupannya, yaitu ketauhidan, keadilan dan kesejahteraan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. 29 Islam memandang bahwa mencari rezeki adalah suatu tuntutan dan kewajiban bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun keluarga. Memberikan nafkah dan mengeluarkan zakat tidak mungkin dilakukan jika tanpa berusaha dan bekerja. Allah pun telah memberikan wewenang kepada manusia untuk                                                              29

 Landasan tauhid merupakan landasan filosofis yang dijadikan sebagai fondasi bagi setiap  muslim  dalam  menjalankan  fungsi  hidupnya,  makna  tauhid  dalam  etika  islam  adalah  kepercayaan  penuh  dan  murni  terhadap  ke‐Esaan  Tuhan.  Landasan  keadilan  dalam  ekonomi  berkaitan  dengan  pembagian  manfaat  kepada  semua  komponen  dan  pihak  yang  terlibat  dalam  usaha  ekonomi.  Landasan  kesejahteraan  berkaitan  dengan  kewajiban  terjadinya  sirkulasi  kekayaan  pada  semua  anggota  masyarakat  dan  mencegah  tejadinya  konsentrasi  ekonomi  hanya  pada  segelintir  orang.  Landasan kehendak bebas merupakan kenyataan bahwa manusia secara sunnatullah terlahir memiliki  kehendak bebas, yakni potensi menentukan pilihan yang beragam. Oleh karena kebebasan manusia  tidak dibatasi, maka manusia memiliki kebebasan pula untuk menetukan pilihan yang salah ataupun  yang benar. Dalam hal ini, aksioma kebebasan erat kaitannya dengan landasan pertanggungjawaban,  artinya  bahwa  pemberian  segala  kebebasan  usaha  dilakukan  manusia  tidak  terlepas  dari  pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. 

28 

memanfaatkan segala macam yang tersedia di muka bumi ini.30 Keharusan bekerja baik dengan melakukan investasi ataupun perniagaan lainnya, haruslah diupayakan demi mendapatkan rezeki yang halal. Dengan melakukan bisnis yang halal maka kita tidak hanya memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga kebaikan atas pengabdian dan rasa syukur kepada Sang Khaliq.31 Apa yang diinginkan Islam dalam melakukan perserikatan khususnya melalui perniagaan adalah dimaksudkan agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi dan terakumulasi pada golongan kaya saja, karena sejatinya tujuan yang ingin ditekankan adalah keadilan tanpa diskriminasi, sehingga tercapai distribusi kekayaan dan pendapatan secara luas dan merata. Sesuai Firman Allah SWT yang berbunyi,

…4 öΝä3ΖÏΒ Ï™!$uŠÏΨøîF{$# t⎦÷⎫t/ P's!ρߊ tβθä3tƒ Ÿω ö’s1 “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS al Hasyr [59]: 7) Walaupun Islam sangat mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja keras, namun di sisi lain Islam memberikan peringatan agar manusia tidak terjerumus                                                              30

  “Dialah  yang  menjadikan  bumi  itu  mudah  bagi  kamu,  maka  berjalanlah  di  segala  penjurunya  dan  makanlah  sebahagian  dari  rezki‐Nya.  Dan  hanya  kepada‐Nya‐lah  kamu  (kembali  setelah) dibangkitkan.” (QS al‐Mulk [67]: 15).  31

  “Hai  orang‐orang  yang  beriman,  makanlah  di  antara  rezeki  yang  baik‐baik  yang  Kami  berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar‐benar kepada‐Nya kamu menyembah.”  (QS al‐Baqarah [2]: 172).  “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu,  dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada‐Nya.” (QS al Maidah [5]: 88).  “Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia Allah dan ingatlah Allah banyak‐banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat  perniagaan  atau  permainan,  mereka  bubar  untuk  menuju  kepadanya  dan  mereka  tinggalkan  kamu  sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan  perniagaan", dan Allah sebaik‐baik pemberi rezki.” (QS al‐Jumu’ah [62]: 10‐11). 

29 

dalam sikap mencintai harta secara berlebihan, karena sesungguhnya sikap gila harta ataupun cinta dunia tidak akan diridhai oleh Allah. Berkali-kali Allah mengingatkan agar manusia juga menginvestasikan usahanya tidak hanya untuk dunia, tetapi juga sebagai amalan investasi di akhirat kelak.32 Dalam ayat lain Allah SWT secara tegas menyatakan bahwa tiada seorang pun di dunia yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok, sekalipun manusia telah merencanakan suatu urusan, maka semuanya hanya bersifat rencana saja. Jika Allah menghendaki terlaksana, maka terlaksanalah ia, dan tiadalah kesukaran bagi Allah untuk menghalangi terlaksananya urusan tersebut.33

                                                             32

  “Hai  orang‐orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah  setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok  (akhirat);  dan  bertakwalah  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS al‐Hasyr [59]: 18).  “Dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah  kepadamu  (kebahagiaan)  negeri  akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah  (kepada  orang  lain)  sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik  kepadamu,  dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang‐orang  yang  berbuat  kerusakan.” (QS al‐Qashash [28]: 77).  33

 “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi‐Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan  Dia‐lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun  yang  dapat  mengetahui  (dengan  pasti)  apa  yang  akan  diusahakannya  besok.  Dan  tiada  seorangpun  yang  dapat  mengetahui  di  bumi  mana  dia  akan  mati.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Mengenal. (QS Lukman [31]: 34).  Dari  Surat  Lukman  ayat  31  tersebut  di  atas  setidaknya  dapat  ditangkap  beberapa  pesan,  pertama  tiadalah  seorangpun  manusia  yang  dapat  mengetahui  kapan  terjadinya  hari  Kiamat,  maka  sebaiknya  sekalian  manusia  telah  mempersiapkan  amalannya  sebagai  investasi  menghadapi  Hari  Penghitungan  (Yaumul  Hisab).  Kedua,  manusia  tidak  akan  pernah  tahu  seberapa  besar  keuntungan  yang  akan  didapatkannya  kelak  sekalipun  telah  terencara,  maka  hanya  Allah  yang  berhak  memberikan  besar  kecilnya  rezeki,  karena  turunnya  hujan  diartikan  sebagai  sumber  rezeki.  Ketiga,  sebagai  pesan  untuk  memiliki  generasi  yang  berkualitas  sebagai  investasi  jangka  panjang  bagi  para  orang  tua,  dimana  tiada  seorang  pun  yang  mengetahui  seberapa  besar  kualitas  rahim  seseorang.  Keempat,  hanya  Allah  lah  yang  berhak  untuk  mewujudkan  apa  yang  telah  direncanakan  manusia,  sehingga  untuk  itu  manusia  diharapkan  ikhtiar  serta  tawakkal  kepada  Allah.  Kelima,  merupakan  anjuran melakukan investasi akhirat sedini mungkin, karena manusia tidak ada yang tahu kapan akan  mengalami kematian. 

30 

C. TATA ATURAN SYARIAH Hukum asal bermuamalat adalah mubah (boleh),34 manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain, selama hal tersebut belum ada ketentuan yang melarangnnya. Ini artinya suatu transaksi yang baru muncul dalam fenomena kontemporer, yang dalam sejarah Islam belum ada atau belum dikenal, maka transaksi tersebut hukumnya mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal berniaga pun, Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk serta rambu-rambu yang seyogyanya menjadi pedoman bagi manusia. Diantara rambu-rambu tersebut yaitu, tidak melakukan perbuatan yang haram, mengandung maisir, gharar, dan riba, serta aktivitas lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah. 1. Terhindar dari Hal yang Haram Batasan dalam bermuamalat cukup jelas, yaitu tidak melanggar ketentuan yang disandarkan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Korupsi, mencuri, penipuan, suap (risywah), riba, berjudi, merampas yang bukan haknya, testimoni palsu untuk meyakinkan orang, mengurangi takaran timbangan, dsb., jelas melanggar hukum Allah karena hal tersebut tidak lain merupakan cara memakan harta secara bathil.35                                                             

‫ َا ْ َٔﻻ ْﺻ ُﻞ ِﰲ اﻟْ ُﻤ َﻌﺎ َﻣ َ ِةل ْاﻻ َاب َﺣ ُﺔ ِاﻻَّ َا ْن ﻳَﺪُ َّل َد ِﻟ ْﻴ ٌﻞ ﻋَ َﲆ َ ْﲢ ِﺮﻳْ ِﻤﻬَﺎ‬,  ‘Hukum  asal  bermuamalah  adalah  boleh  ِٕ dilakukan,  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya’.  Kaidah  Fikih  ini  yang  paling  umum  digunakan  34

DSN‐MUI  sebagai  pertimbangan  dalam  menentukan  hukum  transaksi  muamalat  yang  belum  ada  di  masa sebelumnya. Lihat Djazuli, Kaidah‐Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah‐Masalah  yang Praktis. (Jakarta: Kencana, 2007) h. 130. 35

 “Hai orang‐orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama‐suka  di  antara  kamu.” (QS. an‐Nisa [4]: 29). 

31 

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan suatu yang halal dan meninggalkan yang haram. Setidaknya suatu transaksi yang haram disebabkan oleh dua hal yaitu, haram zatnya dan haram selain zatnya. a. Haram zatnya (haram li dzatihi) yaitu perbuatan yang ditetapkan haram sejak semula, karena secara jelas mengandung mafsadat (kerusakan), seperti mencuri, berzina (QS al-Isra [17]:32), meminum khamar (QS al-Maidah [5]: 90), memakan daging babi (QS al-Maidah [5]:3), riba (QS ar Rum [30]:39; an-Nisa [4]:160-161; ali Imran (3):130; al-Baqarah [2]:275-279), dan memakan harta anak yatim (QS an-Nisa [4]:10). Mengenai hukum atas transaksi objek yang telah diharamkan dapat ditelusuri pula dari literatur Hadis serta ijma’ para ulama.

ُّ ‫ ُﺣ ّ ِﺮ َﻣ ْﺖ ﻋَﻠَ ْ ِـﳱ ُﻢ‬،َ‫ﷲ اﻟْﳱَ ُﻮد‬ ،‫اﻟﺸـﺨ ُْﻮ ُم‬ ُ ‫ ﻗَﺎ َل؛ ﻟَ َﻌ َﻦ‬.‫م‬.‫َﻋ ْﻦ َﻋ َّﺒ ٍﺎس َا َّن اﻟﻨّ ِ َّﱯ ص‬ َ ْ ‫ﷲ ا َذا َﺣ َّﺮ َم ﻋَ َﲆ ﻗَ ْﻮ ٍم َٔا‬ ‫ﳾ ٍء َﺣ َّﺮ َم ﻋَﻠَ ْ ِـﳱ ْﻢ‬ َ ‫ َوا َّن‬،‫ﻓَ َﺒﺎ ُﻋ ْﻮﻫَﺎ َو َٔا َ ُﳇ ْﻮا َٔاﺛْ َﻤﺎﳖَ َﺎ‬ َْ ‫ﰻ‬ ِٕ ِٕ .‫ﺛَ َﻤﻨَ ُﻪ‬ Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi saw bersabda, ‘Allah melaknat orang-orang Yahudi. Diharamkan bagi mereka (memakan) lemaklemak hewan, maka mereka kemudian mejual dan memakan hasilnya. Dan sesungguhnya apabila Allah melarang sesuatu, maka Dia pun mengharamkan hasilnya.’ (HR Ahmad dan Abu Dawud)36 Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi yang berhubungan dengan obyek yang haram juga diharamkan. Ini berarti pula bahwasanya jika objek yang haram didapatkan dengan cara yang halal, maka                                                              36

  Diriwayatkan  oleh  Ahmad  dan  Abu  Dawud,  dalam  Qadir  Hassan.  dkk,  Terjemah  Nailul  Authar Himpunan Hadits‐hadits Hukum. Jilid 4, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001) no. 2778, h.1644. 

32 

tidak akan merubah objek haram tersebut menjadi halal. Konsekuensinya bahwa objek yang haram diperniagakan secara halal, maka uang hasil penjualannya tetaplah haram. b. Haram selain zatnya (haram li ghairihi) yaitu perbuatan yang pada mulanya tidak diharamkan, lalu ditetapkan haram karena ada sebab lain yang datang dari luar. Misalnya, berhaji dengan uang hasil korupsi atau bersedekah dengan harta hasil curian. Selain itu, beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam disebabkan oleh cara bertransaksinya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu suap menyuap (risywah)37, taghrir (ketidakpastian), tadlis (ketidaksempurnaan informasi), ihtikar (gangguan pada penawaran), bai’ najsy (gangguan pada permintaan), dan talaqqi al-rukban. 2. Terbebas dari Unsur Riba Riba secara bahasa berarti az-ziyadah (tambahan), dapat juga bermakna tumbuh dan membesar. Riba yang dimaksud dalam fikih adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Secara istilah riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ‘iwad (komponen pengganti) setara yang dapat dibenarkan syariah.38                                                              37

“‫ﺎر‬ ِ َّ‫اﻟﻨ‬

‫” َا َّﻟﺮ ِاﳽ َواﻟْ ُﻤ ْﺮﺗ َ ِﴙ ِﰱ‬,  Yang  memberi  suap  dan  yang  menerima  suap,  kedua‐duanya 

tempatnya adalah di neraka. (HR Abu Dawud).  38

  Dalam  hal  ini  keuntungan  itu  setidaknya  harus  terdiri  dari  dua  komponen  pengganti  utama, yaitu resiko pasar (risk / ghorm), serta usaha dan kerja yang menjadi dasar pertambahan nilai  (value addition / kasb). Komponen ketiga, yaitu tanggung jawab (liability / dhaman). Sesorang yang  ingin  untung  haruslah  bersedia  menerima  kerugian,  bukan  malah  menimpakan  tanggung  jawab  kepada orang lain. Sesuai dengan kaidah fikih yang bersumber dari hadis Nabi SAW, ‘ ُ‫ض َمان‬ َّ ‫’اَ ْل َخ َر ُج ِبال‬ (al‐

33 

Transaksi pengganti sangat penting dalam ekonomi Islam karena menjadi jalan yang membolehkan adanya penambahan atas modal, bisa berupa transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti jual beli, sewa atau kerjasama dalam proyek.39 Seperti halnya proses pengharaman khamar, pelarangan riba di dalam al-Qur’an tidak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan karena praktek riba pada masa itu sudah merajarela, bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah. Proses pengharaman secara bertahap ini berguna untuk mempersiapkan mental umat muslim agar nantinya dapat menerima haramnya praktek riba secara menyeluruh. a. Landasan Hukum Pelarangan Riba 1) Ar Rum [30] ayat 39 (moral denounciation of riba)

!$tΒuρ ( «!$# y‰ΨÏã (#θç/ötƒ Ÿξsù Ĩ$¨Ζ9$# ÉΑ≡uθøΒr& þ’Îû (#uθç/÷zÏj9 $\/Íh‘ ⎯ÏiΒ ΟçF÷s?#u™ !$tΒuρ ∩⊂®∪ tβθàÏèôÒßϑø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù «!$# tμô_uρ šχρ߉ƒÌè? ;ο4θx.y— ⎯ÏiΒ ΟçF÷s?#u™ “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS Ar-Rum [30]: 39)

                                                                                                                                                                           Kharaj bi al‐Dhaman) yang artinya keuntungan muncul bersama kewajiban. Lihat Saiful Azhar Rosly  (2005), h. 30.  39

 Diana Indriani, “Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Sukuk Ijarah Korporat di Pasar  Modal  Indonesia”,  (makalah  disampaikan  dalam  Kegiatan  MES  Goes  to  Campus  dengan  tema  ‘Pengembangan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi’, Kampus PERBANAS Jakarta, 25 November 2009),  h.6‐7. 

34 

Ayat yang turun dalam periode Mekkah tersebut belum mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba, karena kala itu riba memang belum diharamkan. Allah baru menyindir masyarakat Jahiliyah, bahwa riba yang dianggap membawa tambahan pada harta manusia, sesungguhnya tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Riba baru benar-benar diharamkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat ini turun untuk mempersiapkan jiwa kaum Muslimin agar mampu menerima hukum haramnya riba. 2) An Nisa [4] ayat 160-161 (riba and the Jews)

öΝÏδÏd‰|ÁÎ/uρ öΝçλm; ôM¯=Ïmé& BM≈t7ÍhŠsÛ öΝÍκön=tã $oΨøΒ§ym (#ρߊ$yδ š⎥⎪Ï%©!$# z⎯ÏiΒ 5Οù=ÝàÎ6sù tΑ≡uθøΒr& öΝÎγÎ=ø.r&uρ çμ÷Ζtã (#θåκçΞ ô‰s%uρ (#4θt/Ìh9$# ãΝÏδÉ‹÷{r&uρ ∩⊇∉⊃∪ #ZÏWx. «!$# È≅‹Î6y™ ⎯tã ∩⊇∉⊇∪ $VϑŠÏ9r& $¹/#x‹tã öΝåκ÷]ÏΒ t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9 $tΡô‰tGôãr&uρ 4 È≅ÏÜ≈t7ø9$$Î/ Ĩ$¨Ζ9$# “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS An-Nisa [4]: 160-161) Ayat yang turun pada periode Madinah di atas menjelaskan diharamkannya riba terhadap orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah SWT juga telah menurunkan larangan pengambilan riba ini kepada nabi-Nya

35 

sebelum Rasulullah Muhammad SAW.40 Dalam ayat ini termaktub bahwa kaum Yahudi tetap mengambil keuntungan dengan riba yang dilarang, mereka berusaha

merancukannya

dengan

berbagai

cara,

diantaranya

mereka

beranggapan bahwa tidak ada masalah melakukan riba terhadap orang nonYahudi.41 Ayat ini sekaligus merupakan pendahuluan yang amat gamblang untuk kemudian riba diharamkan terhadap kalangan Muslimin. 3) Ali Imran [3] ayat 130 (legal prohibiton of riba)

(#θà)¨?$#uρ ( Zπxyè≈ŸÒ•Β $Z≈yèôÊr& (##θt/Ìh9$# (#θè=à2ù's? Ÿω (#θãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# $y㕃r'¯≈tƒ ∩⊇⊂⊃∪ tβθßsÎ=øè? öΝä3ª=yès9 ©!$#

                                                             40

 “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat‐Ku, orang yang miskin di  antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah  kamu bebankan bunga uang kepadanya.” Perjanjian Lama Kitab Exodus [Keluaran] pasal 22 ayat 25;  “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus  takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu  kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”  Perjanjian Lama Kitab Levicitus [Imamat] pasal 25 ayat 36‐37;  “Janganlah  engkau  membungakan  kepada  saudaramu,  baik  uang  maupun  bahan  makanan  atau apapun yang dapat dibungakan.” Perjanjian Lama Kitab Deutronomy [Ulangan] pasal 23 ayat 19;  “Dan  jikalau  kamu  meminjamkan  sesuatu  kepada  orang,  karena  kamu  berharap  akan  menerima  sesuatu  dari  padanya,  apakah  jasamu?  Orang‐orang  berdosapun  meminjamkan  kepda  orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihanilah musuhmu  dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu  akan besar dan kamu akan menjadi anak‐anak Tuhan yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang‐ orang  yang  tidak  tahu  berterima  kasih  dan  terhadap  orang‐orang  jahat.”  Perjanjian  Baru  Injil  Lukas  pasal 6 ayat 34‐35.  41

  “Di  antara  ahli  Kitab  ada  orang  yang  jika  kamu  mempercayakan  kepadanya  harta  yang  banyak,  dikembalikannya  kepadamu;  dan  di  antara  mereka  ada  orang  yang  jika  kamu  mempercayakan  kepadanya  satu  dinar,  tidak  dikembalikannya  kepadamu  kecuali  jika  kamu  selalu  menagihnya.  Yang  demikian  itu  lantaran  mereka  mengatakan:  ‘Tidak  ada  dosa  bagi  kami  terhadap  orang‐orang  ummi’  (yang  mereka  maksud  dengan  orang‐orang  ummi  dalam  ayat  Ini  adalah  orang  Arab). Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS Ali Imran [3] ayat 75). 

36 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda42 dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS Ali Imran [3]: 130) Praktik riba yang terjadi pada masa pra-Islam merupakan suatu aktifitas bisnis yang sangat menindas. Dalam setiap perjanjian utang-piutang kala itu umumnya disertai berbagai persyaratan, salah satunya adalah pelipatgandaan utang jikalau terjadi wanprestasi. Sebagai contoh jika dia meminjam Rp. 100.000 lantas pada bulan berikutnya dia mampu melunasi, maka dia hanya membayar pokoknya saja. Dia tidak perlu membayar bunga jika dapat melunasinya tepat waktu. Namun lain halnya jika dia tidak mampu membayar serta meminta penundaan untuk bulan berikutnya, maka utangnya akan menjadi Rp. 200.000. Lantas jika ternyata dia tidak mampu melunasi serta meminta penundaan kembali, utangnya akan berlipat menjadi Rp. 400.000, dan begitu seterusnya.43 Al Qur’an melarang bentuk transaksi riba ini, karena transaksi riba yang berlipat ganda (ad’afan muada’afah) jelas-jelas merupakan sesuatu yang zhalim.

                                                             42

  Yang  dimaksud  riba di  sini  ialah  riba nasi'ah.  Menurut  sebagian  besar ulama  bahwa riba  nasi'ah  itu  selamanya  haram,  walaupun  tidak  berlipat  ganda.  Riba  itu  ada  dua  macam:  nasiah  dan  fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl  ialah  penukaran  suatu  barang  dengan  barang  yang  sejenis,  tetapi  lebih  banyak  jumlahnya  karena  orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan  padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum  terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.  43

 Lihat Saiful Azhar Rosly. Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Islamic  Economics,  Banking  and  Finance,  Investments,  Takaful  and  Financial  Planning,  (Indiana:  Author  House, 2005), h. 33‐35. 

37 

4) Al Baqarah [2] ayat 275-279 (al Bay as the alternative to riba) z⎯ÏΒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# çμäܬ6y‚tFtƒ ”Ï%©!$# ãΠθà)tƒ $yϑx. ωÎ) tβθãΒθà)tƒ Ÿω (#4θt/Ìh9$# tβθè=à2ù'tƒ š⎥⎪Ï%©!$# ⎯yϑsù 4 (#4θt/Ìh9$# tΠ§ymuρ yìø‹t7ø9$# ª!$# ¨≅ymr&uρ 3 (#4θt/Ìh9$# ã≅÷WÏΒ ßìø‹t7ø9$# $yϑ¯ΡÎ) (#þθä9$s% öΝßγ¯Ρr'Î/ y7Ï9≡sŒ 4 Äb§yϑø9$# y7Íׯ≈s9'ρé'sù yŠ$tã ï∅tΒuρ ( «!$# ’n<Î) ÿ…çνãøΒr&uρ y#n=y™ $tΒ …ã&s#sù 4‘yγtFΡ$$sù ⎯ÏμÎn/§‘ ⎯ÏiΒ ×πsàÏãöθtΒ …çνu™!%y` Ÿω ª!$#uρ 3 ÏM≈s%y‰¢Á9$# ‘Î/öãƒuρ (#4θt/Ìh9$# ª!$# ß,ysôϑtƒ ∩⊄∠∈∪ šχρà$Î#≈yz $pκÏù öΝèδ ( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& nο4θn=¢Á9$# (#θãΒ$s%r&uρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# ¨βÎ) ∩⊄∠∉∪ ?Λ⎧ÏOr& A‘$¤x. ¨≅ä. =Åsム∩⊄∠∠∪ šχθçΡt“óstƒ öΝèδ Ÿωuρ öΝÎγøŠn=tæ ì∃öθyz Ÿωuρ öΝÎγÎn/u‘ y‰ΖÏã öΝèδãô_r& óΟßγs9 nο4θŸ2¨“9$# (#âθs?#u™uρ βÎ*sù ∩⊄∠∇∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçFΖä. βÎ) (##θt/Ìh9$# z⎯ÏΒ u’Å+t/ $tΒ (#ρâ‘sŒuρ ©!$# (#θà)®?$# (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# $y㕃r'¯≈tƒ Ÿω öΝà6Ï9≡uθøΒr& â¨ρâ™â‘ öΝà6n=sù óΟçFö6è? βÎ)uρ ( ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ «!$# z⎯ÏiΒ 5>öysÎ/ (#θçΡsŒù'sù (#θè=yèøs? öΝ©9 ∩⊄∠®∪ šχθßϑn=ôàè? Ÿωuρ šχθßϑÎ=ôàs? “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka

38 

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS Al Baqarah [2]: 275-279) Ayat di atas merupakan perintah pamungkas dalam melarang aktifitas riba. Beberapa poin yang dapat diambil diantaranya, yaitu: a) Orang yang memakan riba diumpamakan bagai orang gila, karena akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang memakan riba, yaitu jiwa dan hati mereka tidak tenteram, pikiran mereka tidak menentu. Keadaan mereka seperti orang yang kemasukan setan atau seperti orang gila. Dari kelanjutan ayat dapat dipahami, bahwa keadaan pemakan riba itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang bermanfaat dengan mudarat, antara yang dibolehkan Allah dan yang dilarang-Nya. Hal ini disebabkan dalam hati mereka hanyalah cinta terhadap harta, sehingga mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. b) Sesungguhnya Allah membedakan antara jual beli dengan riba. Sebelumnya orang-orang kafir mengatakan (berpendapat) bahwa jual beli sama dengan riba. Namun dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaannya yaitu pada jual beli ada pertukaran atau iwadh yang seimbang, serta manfaat dan keuntungan antara kedua belah pihak, sedangkan riba selain tidak ada iwadh yang seimbang, riba hanyalah merupakan suatu bentuk pemerasan tidak langsung terhadap orang yang membutuhkan.

39 

c) Orang yang tetap mengambil riba adalah penghuni kekal neraka. Ini merupakan ancaman bagi mereka yang kembali mengambil riba walau telah mengetahui adanya larangan tersebut. d) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah mengembangkan

harta

yang

telah

dikeluarkan

sedekahnya

atau

melipatgandakan berkahnya. e) Perintah untuk meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika tidak mereka adalah musuh agama. Ini merupakan ancaman bagi mereka yang tetap memakan riba yang belum dipungut. Barang siapa memahami larangan Allah SWT dan melaksanakannya, hendaklah ia menghentikan perbuatan riba itu dengan segera. Mereka tidak dihukum Allah SWT terhadap perbuatan yang mereka lakukan sebelum ayat ini diturunkan. Mereka juga dibolehkan untuk mengambil pokok pinjaman mereka saja, tanpa bunga yang mereka setujui sebelumnya. Dalil-dalil yang mengharamkan riba dalam as-Sunnah a) Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

ِ ‫ َو َﻣﺎ ﻫ َُّﻦ َاي َر ُﺳ ْﻮ َل‬:‫ ﻗُﻠْﻨَﺎ‬.‫ﺎت‬ ِ ‫ِا ْﺟﺘَ ِﻨ ُﺒﻮا اﻟ َّﺴـ ْﺒ َﻊ اﻟْ ُﻤ ْﻮ ِﺑ َﻘ‬ ُ‫اﻟﴩك‬ ْ ّ ِ :‫ﷲ؟ ﻗَﺎ َل‬ ِ ‫ َو‬، ِ ‫ِاب‬ ُ ْ ‫ َو َٔا‬،‫ﷲ اﻻَّ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ‬ ،‫ﰻ ّ ِاﻟﺮ َاب‬ ُ ‫ َوﻗَ ْﺘ ُﻞ اﻟﻨَّ ْﻔ ِﺲ اﻟ َّ ِﱵ َﺣ َّﺮ َم‬،‫اﻟﺴ ْﺤ ُﺮ‬ ّ ِٕ

40 

ِ َ‫ َوﻗَ ْﺬ ُف اﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺼﻨ‬،‫ َواﻟﺘَّ َﻮ ِ ّﱄ ﻳ َ ْﻮ َم َّاﻟﺰ ْﺣ ِﻒ‬،‫ﰻ َﻣﺎ َل اﻟْ َﻴ ِﺘ ْ ِﲓ‬ ُ ْ ‫َو َٔا‬ ‫ﺎت اﻟْﻐَﺎ ِﻓ َﻼ ِت‬ ِ َ‫اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ‬ ‫ﺎت‬

“Hindarilah tujuh hal yang membinasakan. “Ada yang bertanya, Apakah tujuh hal itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, ‘Menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang lengah dari beriman’.” (HR al-Bukhari dan Muslim)44

b) Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah bahwa ia menceritakan,

ِ ‫ﻟَ َﻌ َﻦ َر ُﺳ ْﻮ ُل‬ َ ِ ٓ ‫ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ا‬ ،‫ﰻ ّ ِاﻟﺮ َاب َو ُﻣ ْﺆ ِﳇَ ُﻪ َو َﰷ ِﺗ َﺒ ُﻪ َو َﺷﺎ ِﻫﺪَ ﻳْ ِﻪ‬ ُ ‫ﷲ َﺻ َّﲆ‬ ‫ ُ ْﱒ َﺳ َﻮا ٌء‬:‫َوﻗَﺎ َل‬

“Rasullullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, dan beliau bersabda, ‘Semua sama saja’.” (HR Muslim)45 b. Jenis-Jenis Riba Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kategori riba, ada membaginya menjadi dua, tiga, hingga empat jenis. Namun secara umum yang akan disebutkan di sini adalah pengkategorian riba oleh mayoritas fuqaha dan ekonom muslim di Indonesia. Secara garis besar, riba itu terbagi menjadi dua macam, yaitu riba jual beli (riba al buyu’) dan riba utang-piutang (riba ad-duyun). 1) Riba al Buyu’ (Jual beli) Yang termasuk dalam kategori riba jual beli ini diantaranya,

                                                             44

  Diriwayatkan  oleh  al‐Bukhari,  no.2560,  dalam  Imam  Az‐Zabidi,  Ringkasan  Shahih  Al‐ Bukhari, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003).  45

  Diriwayatkan  oleh  Muslim  no.1567  dalam  Terjemah  Hadis  Shahih  Muslim  Jilid  I‐IV,  terj.  Ma’mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1986). 

41 

a) Riba Fadhl Riba fadhl adalah adanya perbedaan (selisih kadar/timbangan) pertukaran antar barang sejenis, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang termasuk ke dalam barang ribawi ini ada 6 jenis, diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit r.a bahwasanya Rasulullah bersabda,

َّ ‫ا َّذلﻫ َُﺐ ِاب َّذلﻫ َِﺐ َواﻟْ ِﻔﻀَّ ُﺔ ِابﻟْ ِﻔﻀَّ ِﺔ َواﻟْ ُ ُّﱪ ِابﻟْ ُ ِّﱪ َو‬ ‫اﻟﺸ ِﻌ ْ ُﲑ ِاب َّﻟﺸ ِﻌ ْ ِﲑ َواﻟﺘَّ ْﻤ ُﺮ ِابﻟﺘَّ ْﻤ ِﺮ‬ ‫َواﻟْ ِﻤﻠْ ُﺢ ِابﻟْ ِﻤﻠْ ِﺢ ِﻣﺜْ ًﻼ ِﺑ ِﻤﺜ ٍْﻞ َﺳ َﻮ ًاء ﺑ َِﺴ َﻮا ٍء ﻳَﺪً ا ِﺑ َﻴ ٍﺪ ﻓَﺎ َذا ا ْﺧﺘَﻠَ َﻔ ْﺖ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْا َٔﻻ ْﺟﻨَ ُﺎس‬ ِٕ .‫ﻓَ ِﺒ ْﻴ ُﻌ ْﻮا َﻛ ْﻴ َﻒ ِﺷﺌْ ُ ْﱲ ِا َذا َﰷ َن ﻳَﺪً ا ِﺑ َﻴ ٍﺪ‬ ِٕ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, jewawut ditukar dengan jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama beratnya dan harus diserahterimakan langsung. Kalau berlainan jenis, silahkan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara tunai juga”. (HR Muslim)46 Jadi, ringkasnya riba fadhl yaitu merupakan riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (sawȃ-an bi sawȃ-in), dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Banyak orang yang kurang mengetahui hikmah dibalik pengharaman riba fadhl ini, karena secara zhahir jual beli ini tidak mengandung manipulasi. Logikanya adalah bahwa yang bagus tidak sama dengan yang jelek, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Namun sebagian

berpendapat

bahwa

kemungkinan

penjelasan

atas

hikmah

diharamkannya riba fadhl adalah sebagai upaya menutup jalan menuju                                                              46

 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1555 dalam Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I‐IV (1986). 

42 

perbuatan haram, karena seringkali riba fadhl ini dapat menggiring kepada riba nasi’ah. Bahkan dikhawatirkan dapat menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba dalam masyarakat, karena orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorong suatu saat untuk menjualnya dengan pembayaran tertunda dengan bunganya. b) Riba Nasi’ah (tempo) Riba Nasi’ah adalah adanya tambahan atas penangguhan penyerahan jenis barang ribawi. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Bentuk riba ini diharamkan dengan berlandaskan kepada al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’ ulama. 2) Riba ad-Duyun (utang-piutang) Yang termasuk dalam kategori riba utang-piutang ini yaitu, a) Riba Qard Riba qard adalah adanya tambahan suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang di awal akad. Riba jenis ini yang sering terjadi pada bank-bank konvensional dengan sistem bunga. b) Riba Jahiliyah Riba jahiliyah adalah adanya tambahan atas pokok yang dikenakan setiap kali si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba ini merupakan jenis riba yang dimaksud dalam surat Ali Imran [3] ayat 130, yaitu riba yang berlipat ganda (ad’afan mudha’afah).

43 

c. Riba dan Bunga Bank (Usury and Interest) Riba pada masa kontemporer seperti sekarang menjelma dalam berbagai bentuk. Salah satu yang cukup lazim yaitu bunga bank. Walaupun banyak kalangan sempat berselisih pendapat mengenai apakah bunga bank termasuk riba, namun mayoritas ulama baik di dalam maupun luar negeri telah berkonsensus dan menyatakan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, entah hanya secuil ataupun berlipat ganda. Kalangan cendekiawan muslim yang melarang praktek bunga47, menganggap bahwa bunga bank memiliki kriteria yang sama dengan riba yaitu merupakan tambahan yang berikan atas pokok pinjaman. Seseorang yang meminjam uang di bank telah terhukum usahanya nanti harus untung, serta diwajibkan mengembalikan                                                              47

  Bagi  kalangan  yang  melegalkan  sistem  bunga,  setidaknya  mereka  mengemukakan  sembilan  pendapat.  Namun  kesemua  alasan  tersebut  kurang  tepat  dan  dapat  disanggah,  diantaranya  yaitu  pertama,  boleh  mengambil  bunga  karena  darurat.  Namun  kondisi  darurat  tidak  terpenuhi  karena  menyimpan uang tidak harus di bank. Selain itu, sekarang lembaga keuangan syariah telah tersebar  hampir  di  seluruh  pelosok  bumi.  Ditambah,  sesuatu  yang  bersifat  darurat  seharusnya  memiliki  batasan waktu sampai kapan keadaan darurat tersebut berlangsung. Kedua, pada tingkat wajar tidak  mengapa  bunga  dibebankan.  Namun,  tingkat  bunga  yang  wajar  sangat  tergantung  waktu,  tempat,  jangaka  waktu,  serta  jenis  dan  skala  usaha.  Ketiga,  opportunity  lost  yang  ditanggung  pemilik  dana  disebabkan  penggunaan  uang  oleh  pihak  lain.  Namun  di  dunia  ini  tidak  ada  yang  bisa  memastikan  bahwa seseorang akan berhasil atau tidak. Keempat, bunga untuk konsumtif dilarang, tetapi bunga  untuk produktif dibolehkan. Namun produksi pada dasarnya adalah konsumsi barang‐barang modal  dan konsumsi itu  sebenarnya  memproduksi  zat  lain,  seperti  energi dan kerja.  Kelima, uang  sebagai  komoditi, karena itu ada harganya, dan harga uang itu adalah bunga (Boehm‐Bawerk). Namun uang  tidak dapat disamakan dengan komoditi karena tidak memenuhi sifat barang dan jasa, sehingga tidak  dapat  dijual  atau  disewakan.  Uang  hanya  merupakan  alat  tukar.  Keenam,  bunga  sebagai  penyeimbang laju inflasi. Namun tingkat inflasi dapat mencapai nol ataupun negatif (deflasi) sehingga  alasan ini tidak relevan. Ketujuh, bunga sebagai upah menunggu (abstinence concept, Senior, Irving  Fisher). Namun motif menitipkan uang selain karena keuntungan juga karena keamanan. Kedelapan,  nilai  uang  sekarang  lebih  besar  daripada  nilai  uang  di  masa  depan  (Time  Value  of  Money).  Namun  nilai uang dapat turun, tetap, atau naik. Kesembilan, di zaman Nabi tidak ada bank, dan bank bukan  Syakhsiyyah  Mukallafah  (yang  terkena  kewajiban  menjalankan  hukum  syariah).  Namun  hukum  syariah meliputi semua sendi kehidupan manusia. (Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2007), h. 16‐17). 

44 

utang plus beban bunganya. Bunga bank tersebut mengharuskan kepastian pengembalian (pre-determined revenue) sejak awal transaksi, padahal untung-rugi suatu usaha merupakan ketidakpastian. Lantas, jika ia tidak mampu membayar tepat waktu maka bunga itu akan terus berbunga, sesuai prinsipnya yaitu double countable. Islam secara tegas melarang mengambil harta saudaranya secara bathil (QS an-Nisa [4]: 29). Jadi, baik bunga pinjaman maupun bunga simpanan, bunga rendah maupun yang berlipat ganda, kesemuanya tetap haram. Ini diperkuat dengan hadis Nabi tentang laknat bagi orang yang memakan riba, pemberi riba, juru tulis dan saksisaksinya.48 Di Indonesia, pengharaman riba secara resmi baru diputuskan sekitar 6 tahun lalu dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah). Hal ini cukup jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, negeri yang juga memiliki penduduk mayoritas Muslim tersebut telah lama menggunakan sistem finansial nonribawi. Meskipun otoritas perbankan Malaysia baru menerapkan sistem finansial Islami ini di tahun 1983 ditandai dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), sejatinya pemberlakuan sistem non-ribawi telah diperkenalkan Malaysia sejak tahun 1969 melalui Lembaga Tabung Haji.

                                                             48

  Lihat  kembali  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  dari  Jabir  bin  Abdillah  pada  bagian  sebelumnya. 

45 

d. Dampak Negatif Bunga Dalam bukunya, Muhammad Syafi’i Antonio49 menjelaskan bahwa salah satu yang merupakan dampak ekonomi dari riba adalah efek inflatoir yang disebabkan adanya bunga sebagai biaya uang. Tingkat suku bunga tersebut menjadi elemen penentuan harga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Para ekonom banyak yang mengatakan bahwa sistem bunga merupakan salah satu jeratan lingkaran setan, karena utang yang menggunakan sistem bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan utang. Hal ini disebabkan oleh biaya bunga yang tinggi, serta rendahnya tingkat pendapatan peminjam, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan (double countable). Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah dan tempo yang panjang, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah utang yang terus-menerus. Negara maju menjadi korban debt addicted, sementara negara-negara miskin dan berkembang tidak pernah bisa terbebas dari jeratan utang yang terus menerus menggelembung. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia. Dalam aspek sosial, riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Para pemungut riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan (memaksa)                                                              49

  Muhammad  Syafi‘i  Antonio,  Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press – Tazkia Cendekia), 2001.   

46 

orang lain agar berusaha dan mengembalikan. Misalnya, utang dengan bunga sebesar 15% lebih tinggi dari pokok yang dipinjamnya. Persoalannya, tidak ada siapapun yang menjamin bahwa keuntungan usahanya nanti akan lebih dari 15%. Apalagi bagi mereka yang tingkat keuntungan usahanya dibawah 15%, maka ia harus berpikir kembali untuk mengambil pinjaman tersebut. Ini artinya bahwa riba juga menutup akses seseorang terhadap faktor ekonomi, yang secara tidak langsung akan menghambat perputaran dan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Semua orang apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa (QS Lukman [31] ayat 34). Dan siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. 3. Terhindar dari Unsur Gharar (Uncertain to both parties) Definisi gharar secara bahasa yaitu suatu hal yang tidak diketahui, dapat juga diartikan sebagai resiko, kerugian, ataupun kecelakaan. Sedangkan taghrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Menurut Afzalur Rahman, seperti yang dikutip oleh Adiwarman Karim, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.50 Gharar dan tadlis terjadi karena adanya incomplete information. Jika pada tadlis, incomplete                                                              50

 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, dalam Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 199. 

47 

information ini hanya dialami oleh satu pihak saja (unknown to one party, misal penjual saja, atau pembeli saja). Maka pada gharar, incomplete information dialami oleh kedua belah pihak (baik penjual maupun pembeli / uncertain to both parties). Jual beli gharar berarti jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad diyakini tidak dapat diserahkan. a. Macam-Macam Gharar Ditinjau dari kadar ketidakjelasannya, gharar dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Gharar fahish (ketidakjelasan yang berat), bila ketidakjelasan kuantitasnya banyak, maka hukumnya dilarang berdasarkan ijma’. Seperti menjual burung di udara, menjual unta atau kuda yang kabur, menjual mobil yang hilang dicuri, menjual buah yang masih dalam bentuk bunga, dsb. 2) Gharar yasir (ketidakjelasan yang ringan), bila ketidakjelasan kuantitasnya sedikit dan dapat dimaklumkan, maka hukumnya boleh berdasarkan ijma’ ulama. Seperti menjual rumah dengan pondasinya dimana jenis dan bahannya tidak diketahui secara pasti. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan merupakan satu kesatuan yang dapat dimaklumkan. Ataupun menjual buah yang telah nampak ukuran kematangannya. 3) Gharar mutawasith (ketidakjelasan yang sedang), bila ketidakjelasan kuantitasnya sedang, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan pada adat kebiasaan sekitar.

48 

b. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar / Taghrir 1) Gharar dalam Kuantitas Yang termasuk dalam contoh jual beli ini yaitu jual buah-buahan dalam perjanjian selama sekian tahun, ataupun jual beli dengan sistem ijon, yaitu menjual buah masih dalam bentuk bunga sebelum layak konsumsi dan sebelum dapat dipastikan kematangannya. Letak unsur gharar dalam jual beli seperti ini adalah karena buah-buahan tersebut masih dikhawatirkan terkena hama atau kerusakan lainnya sehingga gagal panen. Hikmah dilarangnya jual beli dengan sistem ijon yaitu untuk mencegah terjadinya resiko moral (moral hazard) dari kedua belah pihak, sebab jika ternyata hasil panen buah melimpah dan tidak sebanding dengan harga yang dibayar maka pihak penjual merasa sangat dirugikan, ataupun sebaliknya pihak penjual bisa saja dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk mengoptimalkan hasil panennya lantas mengkambing-hitamkan kondisi alam sebagai penyebabnya. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Zaid bin Tsabit bercerita bahwa,

ِ ‫َﰷ َن اﻟﻨَّ ُﺎس ِﰱ َﻋﻬْ ِﺪ َر ُﺳ ْﻮ ِل‬ ،‫ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴـ ِﻪ َو َﺳ َّ َـﲅ ﻳَﺘ َ َﺒـﺎﻳ َ ُﻌ ْﻮ َن اﻟ ِﺜ ّ َﻤ َـﺎر‬ ُ ‫ﷲ َﺻ َّﲆ‬ ،‫ﺎب اﻟﺜ َّ َﻤ َﺮ ادلُّ َﻣ ُﺎن‬ َ ‫ اﻧ َّ ُﻪ َٔا َﺻ‬:‫ ﻗَﺎ َل اﳌ ُ ْﺒ َﺘﺎ ُع‬،‫ﴬ ﺗَ َﻘ ِﺎﺿ ْ ِﳱ ْﻢ‬ َ َ ‫ﻓَﺎ َذا َﺟ َّﺬ اﻟﻨَّ ُﺎس َو َﺣ‬ ِ ‫ ﻓَ َﻘـﺎ َل َر ُﺳ ْـﻮ ُل‬،‫َـﺎت َ ْﳛ َﺘ ُّﺠ ْـﻮ َن ِٕﲠِ َـﺎ‬ ُ ‫ َٔا َﺻﺎﺑ َ ُﻪ ﻗُﺸَ ـﺎ ٌم؛ ﻋَﺎﻫ‬،‫َٔا ِٕ َﺻﺎﺑ َ ُﻪ ُﻣ َﺮ ٌاض‬ ‫ﷲ‬ ‫ ﻓَﺎ َّﻣـﺎ َﻻ؛ ﻓَـ َﻼ‬:‫ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ﻟَ َّﻤﺎ َﻛ ُ َﱶ ْت ِﻋ ْﻨـﺪَ ُﻩ اﻟْﺨ ُُﺼ ْـﻮ َﻣ ُﺔ ِﰱ َذ ِ َكل‬ ُ ‫َﺻ َّﲆ‬ ِٕ .‫ﺗَﺘ َ َﺒﺎﻳ َ ُﻌ ْﻮا َﺣ َّﱴ ﻳ َ ْﺒﺪُ َو َﺻ َﻼ ُح اﻟﺜ َّ َﻤ َﺮ‬

“Masyarakat di zaman Rasulullah SAW biasa melakukan jual beli buahbuahan. Kalau datang masa panen dan datang para pembeli yang telah membayar buah-buahan itu, para petani berkata, ‘Tanaman kami terkena diman (busuk pada tunas), terkena penyakit, terkena qusyam, dan berbagai hama lain.’ Maka ketika mendengar berbagai polemik yang

49 

terjadi dalam hal itu.Rasulullah SAW bersabda, ‘Bila tidak, jangan kalian menjualnya sebelum buah-buahan itu layak dikonsumsi’.” (HR alBukhari)51 2) Gharar dalam Kualitas Contoh taghrir dalam kualitas yaitu menjual anak sapi yang masih dalam kandungan, jual beli ini pada masa jahiliyah populer dengan sebutan jual beli Habalul Habalah. Mereka terbiasa menjual anak yang masih dalam kandungan binatang bunting, dan menyerahkannya secara tertunda. Islam melarang jual beli semacam ini,52 karena letak unsur gharar dalam jual beli ini amat jelas sekali. Dalam hal ini si penjual dan pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut hingga janinnya lahir. Apakah akan lahir normal, atau cacat, kembar ataupun lahir dalam keadaan mati. Si pembeli dalam posisi yang mengkhawatirkan karena ia bisa memperoleh apa yang dia beli dan bisa juga tidak. Dengan demikian terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek yang ditransaksikan. 3) Gharar dalam Harga Contoh gharar dalam harga umumnya terjadi karena salah satu pihak tidak memastikan secara jelas harga yang akan dia bayarkan. Misalkan, si penjual berkata, ‘Saya jual tunai barang ini dengan harga Rp. 100.000, namun jika anda membelinya dengan tempo maka harganya Rp. 120.000’. Kemudian si pembeli berkata, ‘Baik, saya terima’. Ketidakjelasan terjadi karena si pembeli tidak memastikan harga mana                                                              51

  Diriwayatkan  oleh  al‐Bukhari  no.  1036,  dalam  Imam  Az‐Zabidi,  Ringkasan  Shahih  Al‐ Bukhari, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003).  52

ِ َ ‫اﻟْ َﺤ َﺒ‬   “‫ةل‬

ِ ‫” َٔا َّن َر ُﺳ ْﻮ ُل‬, ِ‫ﷲ ﳖَ َـﻰ َﻋ ْﻦ ﺑ َ ْﻴﻊ ِ َﺣ َﺒﻞ‬

dari  Abdullah  ra  bahwasanya  Rasulullah  SAW 

melarang jual beli Habalul Habalah (HR Muslim no. 1457). 

50 

yang akan dia ambil. Dalam perdagangan di bursa, gharar dalam harga salah satunya terjadi pada kontrak futures. Para pihak yang terlibat bersepakat untuk melakukan jual beli suatu efek dengan menggunakan harga efek tersebut di masa yang akan datang. Jadi, dalam jual beli ini objek transaksi telah ditetapkan dengan jenis dan kuantitas sekian, namun harganya tidak dapat dipastikan (karena sifatnya yang fluktuatif), apakah dia akan lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saat ini. 4) Gharar dalam Waktu Penyerahan Contoh jual beli gharar dalam waktu penyerahan kembali ke macam jual beli habalul habalah tadi. Dalam jual beli habalul habalah, selain terdapat gharar dalam kualitas, juga terdapat gharar dalam waktu penyerahan. Si penjual ataupun pembeli tidak mengetahui pasti kapan janin tersebut akan lahir, apakah besok, lusa, pekan depan, ataupun tidak jadi diserahterimakan jika saja janin tersebut mati. 4. Terhindar dari Unsur Maisir Kata maisir secara harfiah dalam bahasa Arab berarti mudah atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. Dalam bahasa Arab, maisir sering juga disebut qimar. Maisir dan qimar memiliki pengertian yang sama. Qimar meliputi setiap bentuk keuntungan atau uang yang perolehannya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan peluang. Sedangkan maisir berarti mendapatkan sesuatu dengan terlalu mudah atau mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja sama sekali.53

                                                             53

  Muhammad  Ayub,  Understanding  Islamic  Finance  A‐Z  Keuangan  Syariah,  (terj.)  Aditya  Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 174. 

51 

Maisir dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai judi, sedangkan menurut istilah diartikan sebagai akad (perjanjian) yang di dalamnya salah satu pihak dari dua pihak yang berjudi atau bertaruh berjanji akan membayar uang atau pengganti lain yang bernilai uang yang telah disepakati kepada pihak lain jika terjadi suatu peristiwa.54 Peristiwa yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah judi. Menurut Rafiq al-Mishri, seperti yang dikutip oleh Syakir Sula, judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang mengguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.55 Dari kesemua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan yang saling melengkapi, bahwa pada intinya judi merupakan segala permainan yang mengandung unsur taruhan (materi / harta) dimana pihak yang menang mengambil materi/harta dari pihak yang kalah. Akan tetapi, pada dasarnya tidak semua praktek muamalat itu haram atau mengandung unsur judi, karena ada beberapa bentuk muamalat yang mengandung sedikit unsur untung-untungan namun diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam bentuk maisir (judi), seperti sewa-menyewa, jual beli, serta kegiatan bisnis lainnya. Sesuatu yang dikategorikan sebagai bentuk maisir atau judi setidaknya harus memiliki tiga unsur yaitu;                                                              54

 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) Cet. Ke‐1, h. 101.   Rafiq al‐Mishri, Al‐Maisir Wal Qimar, dalam Syakir Sula, “Maisir (Judi / Untung‐untungan)”,  artikel diakses tanggal 7 April 2010 dari  http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:maisir‐judiuntung‐ untungan&catid=21:asuransi‐syariah&Itemid=52.  55

52 

1) adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi, 2) adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, dan 3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Landasan Hukum Pelarangan Maisir

Ó§ô_Í‘ ãΝ≈s9ø—F{$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ çÅ£øŠyϑø9$#uρ ãôϑsƒø:$# $yϑ¯ΡÎ) (#þθãΨtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ ∩®⊃∪ tβθßsÎ=øè? öΝä3ª=yès9 çνθç7Ï⊥tGô_$$sù Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# È≅yϑtã ô⎯ÏiΒ “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (maisir), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS al-Maidah [5]: 90) Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang praktek maisir (judi), bahkan di dalam al-Qur’an maisir disebut berdampingan dengan perbuatan meminum khamar56, yang kesemuanya dikategorikan sebagai perbuatan syaitan. Hal ini didasarkan pada praktek judi yang di dalamnya terdapat sifat ketergantungan yang menyebabkan seseorang enggan untuk berusaha. Padahal keharusan manusia untuk berusaha merupakan perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Allah telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk keperluan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hanya saja manusia seringkali tamak dan ingin mendapat untung tanpa mau bersusah payah. Alasan utama mengapa maisir dilarang dalam Islam adalah bahwa uang seharusnya dihasilkan dengan cara berusaha dan                                                              56

  Lihat QS al‐Maidah [5] ayat 90‐91; al‐Baqarah [2] ayat 219. 

53 

bekerja, yaitu dengan pengetahuan dan bukan dengan untung-untungan. Pengetahuan dan usaha harus diupayakan dalam memenuhi kehidupan, agar tercipta kehidupan yang sehat dan bermoral. Semua orang mengetahui bahwa khamar dan maisir juga membawa manfaat, seperti khamar dapat menghangatkan tubuh, meningkatkan peredaran darah, dsb, maupun maisir/judi dapat menjadikan seseorang kaya tanpa perlu bersusah payah. Kita tidak bisa menafikan bahwa khamar dan judi tidak membawa manfaat, hanya saja manfaatnya itu lebih sedikit daripada mudharatnya,57 khamar dapat membuat orang yang paling terhormat menjadi tidak bermartabat. Dampak negatif dari judi lainnya yaitu dapat menimbulkan permusuhan dan saling benci antar sesama manusia, bahkan bisa membuat lupa diri, tidak mengingat Tuhan.58 Ditambah judi merupakan salah satu contoh mengambil harta dengan cara bathil yang dilarang Islam. 5. Terhindar dari Unsur Tadlis (penipuan / unknown to one party) Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party). Dalam kegiatan muamalat sehari-hari tadlis lebih diartikan sebagai bentuk penipuan. Tadlis dapat terjadi dari empat hal yaitu, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.59                                                              57

  “Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar  dan  judi.  Katakanlah:  "Pada  keduanya  terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari  manfaatnya.” (QS al‐Baqarah [2]: 219).  58  “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian  di  antara  kamu  lantaran  khamar  dan  berjudi  itu,  dan  menghalangi  kamu  dari  mengingat  Allah  dan  sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS al‐Maidah [5]: 91).  59   Kuantitas,  contohnya  dengan  mengurangi  timbangan,  ukuran,  ataupun  jumlah  barang.  Kualitas, contohnya dengan menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, mengubah bahan yang 

54 

Islam melarang segala bentuk penipuan, manipulasi, maupun usaha menutupnutupi cacat pada barang dagangan ataupun menampilkan tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yang kesemuannya ditujukan untuk memperdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat. Para ulama Salaf (ulama masa sahabat, tabi’in, dan tabiut tabi’in) berpandangan bahwa memperlihatkan cacat barang itu termasuk nasihat yang merupakan intisari agama60, dimana Rasulullah juga menganjurkan para sahabat untuk melakukan kebajikan itu, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dalam hadis dibawah ini.

ِ ‫َا َّن َر ُﺳ ْﻮ َل‬ ‫ﷲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ َﻣ َّﺮ ﻋَ َﲆ ُﺻ ْ َﱪ ِة َﻃ َﻌﺎ ٍم ﻓَ َﺎ ْد َﺧ َﻞ ﻳَﺪَ ُﻩ ِﻓ ْﳱَﺎ ﻓَﻨَﺎﻟَ ْﺖ‬ ُ ‫ﷲ َﺻ َّﲆ‬ َّ ‫ ﻓَ َﻘﺎ َل َﻣﺎﻫ ََﺬا َاي َﺻﺎ ِﺣ َﺐ‬،‫َا َﺻﺎ ِﺑ ُﻌ ُﻪ ﺑَﻠَ ًﻼ‬ ‫اﻟﺴ َﻤﺎ ُء َاي َر ُﺳ ْﻮ َل‬ َّ ‫اﻟﻄ َﻌﺎ ِم؟ ﻗَﺎ َل َا َﺻﺎﺑ َ ْﺘ ُﻪ‬ ِ َّ ‫ ﻗَﺎ َل َاﻓَ َﻼ َﺧ َﻌﻠْ َﺘ ُﻪ ﻓَ ْﻮ َق‬،‫ﷲ‬ .‫اﻟﻄ َﻌﺎ ِم َ ْﰽ ﻳَ َﺮا ُﻩ اﻟﻨَّ ُﺎس؟! َﻣ ْﻦ ﻏَ َّﺶ ﻓَﻠَﻴْ َﺲ ِﻣ ِ ّﲎ‬

“Bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu dan mendapatkan bagian yang basah. Beliau bertanya, ‘Wahai pemilik makanan, apa maksudnya ini?’ Orang itu menjawab, ’Itu bagian yang kena

                                                                                                                                                                           ditawarkan  dengan  yang  diberikan  kepada  pembeli.  Harga,  contohnya  dengan  menaikkan  harga  barang  diatas  harga  pasar  karena  ketidaktahuan  pembeli  akan  harga  pasar.  Waktu  penyerahan,  contohnya dengan berjanji akan mengirimkan barang dalam beberapa hari padahal dia tahu bahwa  hal tersebut tidak mungkin dapat dipenuhinya.  60

  Dari  Uqbah  bin  Umar,  bahwa  Raslullah  saw  bersabda,  “Orang  Muslim  itu  bersaudara  dengan sesama Muslim. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu yang ada cacatnya kepada  saudaranya tanpa menjelaskan cacat barang tersebut”. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam A Qadir  Hassan,  dkk,  Terjemah  Nailul  Authar  Himpunan  Hadits‐Hadits  Hukum.  Jilid  4.  no.  2937,  (Jakarta:  PT  Bina Ilmu, 2001) h.1755).  Dalam  hadis  lainnya  Rasulullah  bersabda,  “Dua  orang  yang  melakukan akad  jual  beli  boleh  saling  menyatakan  pilihan,  sebelum  mereka  berpisah  –atau  beliau  bersabda:  sampai  mereka  berpisah‐  (dari  lokasi  penjualan).  Kalau  keduanya  jujur  dan  berterus‐terang,  maka  jual  beli  mereka  diberkahi. Kalau mereka berdusta dan saling menyembunyikan (aib barang) pasti dihapus keberkahan  jual beli tersebut.” Diriwayatkan oleh al‐Bukhari no. 996 dalam Imam az‐Zabidi, Ringkasan Shahih Al‐ Bukhari; dan dalam Muslim no. 1479 dalam Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I‐IV. 

55 

siraman hujan wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda dengan nada tanya, ‘Kenapa engkau tidak meletakkannya saja di bagian atas sehingga bisa dilihat orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami’.” (HR Jama’ah kecuali al-Bukhari dan Nasa’i)61 6. Diharamkan Melakukan Talaqqi al-Rukban Transaksi yang dilarang lainnya adalah menyembunyikan dan memanipulasi harga yang sedang beredar pada waktu perjanjian. Nabi SAW melarang membeli barang dagangan yang sedang dibawa kafilah menuju pasar dan orang kota menjualkan barang milik orang desa. Cara ini umumnnya dilakukan dengan mendatangi (mencegat) kafilah dan membeli barang jualan mereka serta menyembunyikan harga yang sedang berlaku di kota tujuan kafilah. Dalam fiqih praktik ini disebut Talaqi al-Rukban. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal; yang pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (entry-barrier) sehingga memungkinkan dirinya dapat melakukan monopoli dan mengatur harga semaunya, dan yang kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

‫اﻟﺴ َﻮق ﻓَﻬ َُﻮ‬ ُّ ‫َﻻﺗَﻠَﻘَّ ُﻮا اﻟْ َﺠﻠَ َﺐ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَﻠَﻘَّﺎ ُﻩ ﻓَ ْﺎﺷ َ َﱰى ِﻣﻨْ ُﻪ َﺷﻴْﺌًﺎ ﻓَ ِٕﺎ َذا َٔا َﰏ َﺳـ ّﻴِﺪُ ُﻩ‬ .‫ِابﻟْ ِﺨ َﻴ ِﺎر‬

“Janganlah kalian mencegat kafilah dagang. Barangsiapa mencegat dan membeli barang dagangan darinya (sebelum tahu harga pasaran), maka kalau nantinya pemilik barang itu sampai di pasar, ia berhak menentukan pilihan (melangsungkan atau membatalkan jual belinya dengan orang yang mencegatnya tadi)”. (HR Muslim)62                                                              61 62

 A Qadir Hassan. Terjemah Nailul Authar. (2001) no. 2937,  h.1755.   Diriwayatkan oleh Muslim no. 1465 dalam Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I‐IV, (1986). 

56 

Menurut Adiwarman Karim inti dari pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnnya terjadi di pasar. Mencari harga barang yang lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan lebih, maka tejadilah penzaliman yang dilarang dalam Islam. 63 7. Diharamkan Melakukan Bai’ an-Najsy (gangguan pada permintaan) dan ihtikar (gangguan pada penawaran) Beberapa bentuk manipulasi lainnya yaitu jual beli najsy (bai an-najsy / false demand) atau permintaan palsu. Yang dimaksud dengan najsy adalah meninggikan harga barang yang dilakukan orang yang tidak mau membelinya dengan maksud menipu pembeli lain. Bai an-najsy dilakukan dengan menciptakan pemintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produknya naik. Larangan melakukan bai an-najsy dapat diketahui dari hadis Rasulullah yang dirwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, “Bahwa Rasulullah melarang jual beli najsy.”64 Hadis lainnya yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ia menceritakan, Rasulullah SAW pernah bersabda,                                                              63 64

 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, h. 187. 

  Diriwayatkan  oleh  al‐Bukhari  dalam  Imam  az‐Zabidi,  Ringkasan  Shahih  Al‐Bukhari,  no.  2142;  dan  Muslim  no.  1462  dalam  Terjemah  Hadis  Shahih  Muslim  Jilid  I‐IV,  terj.  Ma’mur  Daud,  (Jakarta: Widjaya, 1986). 

57 

‫َﻻ ﻳُ َﺘﻠَﻘَّﻰ ُّاﻟﺮ ْﻛ َﺒ ُﺎن ِﻟ َﺒ ْﻴﻊ ٍ َو َﻻ ﻳ َ ِﺒ ْﻊ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ﻋَ َﲆ ﺑ َ ْﻴﻊ ِ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ َو َﻻ ﺗَﻨَﺎ َﺟ ُﺸ ْﻮا َو َﻻ ﻳ َ ِﺒ ْﻊ‬ .‫ﺎﴐ ِﻟ َﺒﺎ ٍد‬ ٌ ِ ‫َﺣ‬

“Janganlah seseorang diantara kalian mencegat pedagang (untuk memborong barangnya sebelum sampai pasar), janganlah kalian membeli sesuatu yang masih dalam penawaran orang lain, janganlah kalian melakukan jual beli najsy, dan janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga)”. (HR Muttafaq ‘alaih)65

Sedangkan tindakan yang dilarang lainnya adalah menimbun barang dagangan. Penimbunan dalam bahasa Arab disebut ihtikar, yaitu tindakan menimbun komoditi barang dagangan sehingga mengakibatkan terjadinya distorsi pasar. Harus dibedakan antara menimbun untuk berjaga-jaga, dengan menimbun yang bertujuan mendapatkan abnormal

return.66

Jika

menimbun

barang

dilakukan

semata-mata

untuk

mengacaukan harga pasar dan memperbesar laba disaat pasar panik, maka ini merupakan suatu kezaliman dan jelas-jelas dilarang dalam syariat. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ma’mar ra bahwa Nabi bersabda,

.‫َﻣ ِﻦ ْاﺣﺘَ َﻜ َﺮ ﻓَﻬ َُﻮ ﺧَﺎ ِﻃ ُﺊ‬

“Barangsiapa yang menimbun barang (dengan tujuan menaikkan harga), maka dia salah (berdosa)”. (HR. Muslim)67                                                              65

  HR  Muttafaq  ‘Alaih:  diriwayatkan  oleh  al‐Bukhari  no.  2160  dalam  Imam  az‐Zabidi,  Ringkasan  Shahih  Al‐Bukhari;  dan  lafazh  ini  adalah  lafazh  beliau;  dan  Muslim,  no.  1462  dalam  Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I‐IV, terj. Ma’mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1986), dengan adanya  sedikit perbedaan lafazh.   66

 Ihtikar terjadi bila syarat di bawah ini terpenuhi, pertama menjadikan adanya kekurangan  (shortage)  barang  baik  dengan  menimbun  stock  atau  mengenakan  entry‐barriers;  kedua,  menjual  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  pada  saat  terjadi  kekurangan  barang  (shortage);  dan  ketiga,  mengambil  keuntungan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  keuntungan  sebelum  komponen  1  dan  2  dilakukan. (Izzuddin Abdul Manaf, “Etika dalam Pandangan Islam & Implementasinya dalam Bisnis”,  artikel diakses tanggal 3 Maret 2010 dari http://konsultasimuamalat.wordpress.com).  67

  Diriwayatkan oleh Muslim no. 1576 dalam Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid I‐IV, terj.  Ma’mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1986). 

 

BAB III PASAR MODAL DI INDONESIA A. Pengertian dan Perkembangan Pasar Modal Pasar modal merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi dalam dunia investasi.68 Dalam hal ini pasar modal juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar merupakan sarana yang mempertemukan aktifitas penjual dan pembeli untuk suatu komoditas atau jasa. Penjual (emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha menjual efek-efek69 di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar                                                              68

 Pengertian pasar modal dalam Undang‐Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,  yaitu  “Kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan efek.” UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 13.  Menurut  Dahlan  Siamat,  “Dalam  arti  sempit  pasar  modal  adalah  suatu  tempat  yang  terorganisasi  di  mana  efek‐efek  diperdagangkan  yang  disebut  Bursa  Efek.  Bursa  efek  atau  stock  exchange  adalah  suatu  sistem  yang  terorganisasi  yang  mempertemukan  penjual  dan  pembeli  efek  yang  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  dengan  melalui  wakil‐wakilnya.  Fungsi  bursa  efek  ini  antara  lain  menjaga  kontinuitas  pasar  dan  menciptakan  harga  efek  yang  wajar  melalui  mekanisme  permintaan dan penawaran. Definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar konkret atau abstrak  yang  mempertemukan  pihak  yang  menawarkan  dan  yang  memerlukan  dana  jangka  panjang,  yaitu  jangka  satu  tahun  ke  atas.”  Dahlan  Siamat,  Manajemen  Lembaga  Keuangan,  (Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi Keempat, h. 249.  Menurut  Muhamad  Nafik  HR,  “Dalam  arti  sempit,  pasar  modal  adalah  pasar  yang  dipersiapkan  untuk  memperdagangkan  saham  dan  surat  berharga  lainnya  melalui  jasa  perantara  perdagangan efek. Atau, pasar modal adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran  surat  berharga.  Di  tempat  inilah  para  pelaku  pasar  yang  punya  kelebihan  dana  (surplus  fund)  melakukan  investasi  dalam  surat  berharga  yang  ditawarkan  oleh  emiten.  Sebaliknya,  yang  membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan listing terlebih dahulu pada badan otoritas  di  pasar  modal  sebagai  emiten.”  Muhamad  Nafik  HR,  Bursa  Efek  dan  Investasi  Syariah,  (Jakarta:  Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 145.  69

 Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengertian efek adalah surat berharga,  yaitu  surat  pengakuan  utang,  surat  berharga  komersial,  saham,  obligasi,  tanda  bukti  utang,  Unit  Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 

58   

59 

modal mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan jangka panjang dan menengah. Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana (investor) menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka/issuer) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Secara global investasi di pasar modal baru dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Muslim di awal dekade 1980-an. Hal ini disebabkan terdapat larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Demi mengakomodir kepentingan pemilik modal yang akan menginvestasikan dananya pada sektor yang tidak bertentangan dengan sprinsip syariah, maka sejumlah bursa efek di dunia mulai meluncurkan suatu indeks yang secara khusus terdiri dari saham-saham yang mematuhi prinsip syariah (sharia compliant index). Berbagai upaya dilakukan dalam memperkenalkan kerangka hukum guna mengembangkan instrumen pasar modal Islami, diantaranya oleh dilakukan pemerintah Jordania dan Pakistan, namun mengalami kegagalan.70 Hingga akhirnya                                                              70

  Pemerintah  Jordania  menetapkan  undang‐undang  nomor  13  tahun  1978  yang  mengizinkan  Jordan  Islamic  Bank  untuk  menerbitkan  obligasi  syariah  (sukuk)  berlandaskan  sistem  bagi  hasil  yang  dikenal  dengan  obligasi  Muqaradah.  Hal  ini  diikuti  dengan  diperkenalkannya  Muqaradah  Bond  Act  di  tahun  1981  untuk  mengembangkan  wakaf  sektor  properti.  Senada  dengan  hal tersebut, pemerintah Pakistan memperkenalkan peraturan khusus berupa Modaraba Companies  and  Modarabas  (Flotation  and  Control)  Ordinance  di  tahun  1980  dan  juga  ditambah  penerbitan  Modaraba  Companies  and  Modaraba  Rules  pada  tahun  berikutnya.  Akan  tetapi,  Pakistan  baru  pertama  kalinya  berhasil  menerbitkan  obligasi  syariah  di  tahun  2005,  sedangkan  Jordania  hingga  penghujung tahun 2010 belum sekalipun menerbitkan obligasi syariah. OICV‐IOSCO, “Islamic Capital  Market  Fact  Finding  Report:  Report  of  the  Islamic  Capital  Market  Task  Force  of  the  International  Organization  of  Securities  Comissions”,  Juli  2004,  h.  27.  Lihat  juga  Adnan  Halawi,  “Global  Sukuk  Markets  ‐  October  in  Review”,  diakses  tanggal  5  Maret  2011  dari  http://www.zawya.com/Story.cfm/sidZAWYA20101101123128.   Diluar  topik,  istilah  muqaradah  adalah  sama  dengan  mudharabah.  Istilah  muqaradah  digunakan oleh kalangan ulama Hijaz (Madinah), sedangkan oleh kalangan ulama Kufah dan Basrah 

   

60 

instrumen pasar modal syariah yang pertama kali berhasil diterbitkan yaitu berupa obligasi syariah, diprakarsai oleh pemerintah Malaysia di tahun 1983 dengan mengeluarkan Government Investment Issue atau GII (awalnya dikenal dengan Government Investment Certificate). Konsep awal GII berlandaskan akad qardhul hasan atau pinjaman yang baik (tanpa bunga), namun karena akad tersebut tidak memungkinkan efek diperjualbelikan kembali, maka kini GII diterbitkan dengan akad bai’ al-inah, tujuannya agar efek dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian instrumen pasar modal Islami lainnya mulai dikembangkan secara global, salah satunya di Amerika. Equity fund yang pertama kali diluncurkan di Amerika adalah The Amana Income Fund oleh The North American Islamic Trust71 di tahun 1986. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 di Bahrain, Dow Jones Indexes meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) yang terdiri dari saham-saham Dow Jones Global Indexes yang telah disaring berdasarkan kehalalan aktivitas bisnis dan rasio finansialnya. Secara lebih spesifik, penyaringan tahap pertama DJIM adalah mengeluarkan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yang tidak berdasarkan prinsip Islam seperti minuman beralkohol, rokok, produk                                                                                                                                                                            (Irak)  lebih  dikenal  dengan  istilah  mudharabah.  Mudharabah  adalah  akad  kerjasama  suatu  usaha  dimana pihak pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh dana dan pihak pengelola usaha  (mudharib)  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  usaha.  Keuntungan  hasil  usaha  dibagikan  sesuai  dengan nisbah bagi hasil untung/rugi yang telah disepakati bersama sejak awal.  71

  North  American  Islamic  Trust  (NAIT)  adalah  organisasi  yang  didirikan  oleh  Asosiasi  Mahasiswa  Muslim  Amerika  dan  Kanada  (Muslim  Students  Association/MSA)  pada  tahun  1973  di  Plainfield,  Indiana.  Dalam  menjalankan  fungsinya,  NAIT  tidak  hanya  memberikan  bantuan  finansial  untuk  kemakmuran  masjid,  sekolah,  dan  beasiswa  komunitas  muslim  di  Amerika,  tetapi  juga  memberikan panduan dan pengelolaan investasi yang kompatibel dengan hukum syariah dan hukum  Amerika. Lebih lengkapnya lihat http://www.nait.net/.  

   

61 

yang mengandung daging babi, perjudian, pornografi, persenjataan, hiburan (hotel, kasino, musik, sinema), dan juga jasa keuangan konvensional (perbankan, asuransi, dsb.). Selanjutnya, pihak Sharia Supervisory Board dari DJIM akan menyaring kembali perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan rasio finansialnya. Hasil penyaringan rasio finansial ini cukup berguna mendeteksi tanda-tanda masalah suatu perusahaan, diantaranya gejala kebangkrutan perusahaan dengan profil tinggi seperti Worldcom dan Enron. Hampir setahun sebelum Worldcom jatuh, DJIM telah mengeluarkannya dari indeks, sebab Worldcom tidak lulus financial ratio screening dengan rasio utang terhadap kapitalisasi pasar melebihi 33%.72 Hingga saat ini DJIM terus dikembangkan dengan berbagai seri yang setidaknya melibatkan saham perusahaan dari 69 negara, termasuk tujuh indeks DJIM berkategori blue-chip dari negara Malaysia, Cina, Amerika, serta kawasan Eropa dan Asia Pasifik.73 Sedangkan di akhir Desember 1998, the Financial Times and the London Stock Exchange (FTSE) bekerja sama dengan investor internasional meluncurkan FTSE Global Islamic Index Series (FTSE-GIIS) yang merupakan bagian dari kelompok FTSE All World Index Series.74 Kemudian pada bulan Januari 2008, FTSE bekerja sama dengan sebuah lembaga penelitian dan konsultan keuangan syariah                                                              72

  Khaled  A  Hussein,  “Ethical  Investment:  Empiritical  Evidence  from  FTSE  Islamic  Index”,  Islamic Economic Studies, Vol. 12, No. 1, Agustus 2004, h. 28.  73

  Dow  Jones  Indexes,  “Dow  Jones  Islamic  Market  Indexes”,  artikel  diakses  tanggal  15  September 2010 dari http://www.djindexes.com/islamicmarket/.   74

  FTSE  All  World  Index  mencakup  47  negara  berbeda  dengan  lebih  dari  2.700  saham  dari  FTSE  Global  Equity  Index  Series  sekuritas  berkapital  besar  dan  sedang.  FTSE  All  World  Index  ini  membagi indeks ke dalam tiga segmen, yaitu Developed, Advanced Emerging, dan Emerging. 

   

62 

Dubai, Yasaar Research Inc., meluncurkan FTSE Shariah Global Equity Index Series yang terdiri dari 96 indeks syariah, termasuk di dalamnya FTSE Shariah Developed Index Series, FTSE Shariah Emerging Index Series, FTSE Shariah All-World Index Series, dan FTSE Shariah Multinationals 150 Index.75 Di negara Malaysia perkembangan pasar modal syariah diawali oleh Bank Islam Malaysia Bhd yang pada tahun 1983 mengeluarkan daftar saham syariah walau hanya terbatas untuk kepentingan internal, hal ini kemudian berlanjut dengan diperkenalkannya daftar saham syariah yang lebih komprehensif pada bulan Juni 1997 oleh Securities Comission (SC) Malaysia. Sebelumnya pada bulan Mei 1996, Rashid Hussin Bank Unit Trust Management Bhd menerbitkan indeks saham syariah pertama, diikuti dengan peluncuran Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) oleh Bursa Malaysia pada April 1999.76 Selanjutnya di tahun 2007 Bursa Malaysia berkolaborasi dengan FTSE meluncurkan dua indeks syariah yaitu FTSE Bursa Malaysia (FBM) EMAS Shariah Index dan FBM Hijrah Shariah Index.77 Pada awal pertama kali

                                                             75

  FTSE  The  Index  Company, “Islamic  Investment”, artikel diakses  tanggal  15 Oktober 2010  dari http://www.ftse.com/Media_Centre/press_packs/Islamic_Investment.jsp.   76

  OICV‐IOSCO,  “Islamic  Capital  Market  Fact  Finding  Report:  Report  of  the  Islamic  Capital  Market  Task  Force  of  the  International  Organization  of  Securities  Comissions”,  Juli  2004,  h.  27‐28.  Lihat  pula  Saiful  Azhar  Rosly.  Critical  Issues  on  Islamic  Banking  and  Financial  Markets.  Islamic  Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning. Indiana: AuthorHouse.  2005, h. 372.  77

 FBM EMAS Shariah Index merupakan indeks yang terdiri dari saham‐saham emiten FBM  EMAS  Index  yang  telah  lulus  seleksi  penyaringan  syariah  berdasarkan  kriteria  SAC  dan  FTSE.  Sedangkan  FBM  Hijrah  Shariah  Index  merupakan  indeks yang  hanya terdiri  30  emiten  terbesar  dari  FBM EMAS Index yang telah lulus seleksi syariah berdasarkan kriteria berlapis yang ditetapkan FTSE,  Yasaar, dan SAC. Lihat Md Nurdin Ngadimon, “Shariah Screening Process in Islamic Capital Market”,  IFSB  Seminar  on  Islamic  Capital  Market,  19‐20  May  2009:  Mauritius,  materi  diakses  tanggal  23 

   

63 

diluncurkan bulan Januari 2007, KLSI berjalan berdampingan dengan dua indeks syariah yang baru tersebut, namun setelah beberapa bulan KLSI akhirnya ditutup. Hingga kini pengaturan dan pengembangan instrumen pasar modal Malaysia berada di bawah pengawasan SC Malaysia. Secara berkala SC melalui Shariah Advisory Council (SAC) menerbitkan daftar saham-saham yang dinilai halal secara syariah. Khusus di Indonesia, secara historis jual beli efek di Indonesia telah dilakukan sejak akhir abad 19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan oleh Verreniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880.78 Dalam perkembangannya kemudian, pasar modal di Indonesia mengalami pasang surut hingga akhirnya dapat berkembang seperti sekarang.79 Perkembangan pasar modal syariah pertama kali dimulai tahun 1997 dengan diperkenalkannya instrumen reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management (DIM). Selanjutnya di bulan Juli 2000 PT DIM bekerja sama dengan Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia) meluncurkan Jakarta Islamic Indeks (JII). Indeks syariah ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada investor yang ingin menanamkan dananya secara Islami. Pada awalnya penentuan kinerja komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah DIM. Kemudian seiring perkembangan pasar, otorisasi pemilihan saham-saham JII tersebut dilakukan                                                                                                                                                                            September  2010  dari  http://www.iefpedia.com/english/wp‐content/uploads/2010/02/Shariah‐ Screening‐Process‐in‐Islamic‐Capital‐Market‐Dr‐Md‐Nurdin‐Ngadimon.pdf.  78

  BAPEPAM‐LK,  “Sejarah  Pasar  Modal”,  artikel  diakses  tanggal  10  Agustus  2010  dari  http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah.htm.  79

   

 Lihat lampiran Perkembangan Pasar Modal di Indonesia pada bagian akhir. 

64 

oleh Bapepam-LK bekerja sama dengan DSN MUI. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. B. Struktur Pasar Modal di Indonesia Menteri Keuangan RI  BAPEPAM ‐ LK

Bursa Efek 

Lembaga Kliring dan  Penjamin

Perusahaan Efek: 

Lembaga Penunjang:

Profesi Penunjang:

‐ Penjamin Emisi  ‐ Perantara  Perdagangan Efek  ‐ Manajer Investasi 

‐ Biro Administrasi efek   ‐ Bank Kustodian  ‐ Wali amanat  ‐ Pemeringkat Efek 

‐ Akuntan  ‐ Konsultan Hukum ‐ Penilai ‐ Notaris

Gambar 3.1

Lembaga Penyimpanan  dan Penyelesaian

Pemodal: ‐ Domestik  ‐ Asing

Emiten: ‐ Perusahaan  Publik  ‐ Reksadana

Sumber: Bapepam‐LK & BEI 

Struktur Pasar Modal di Indonesia

Organisasi yang terkait di Pasar Modal adalah sebagai berikut: 1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam memiliki kewenangan membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan Pasar Modal di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KMK 606/KMK.01/2005 Bapepam disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau disingkat Bapepam-LK.

   

65 

2. Self Regulatory Organizations (SRO) adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. SRO terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (LPP). 3. Perusahaan Efek adalah perusahaan yang mempunyai aktifitas sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut. 4. Lembaga Penunjang Pasar Modal diantaranya adalah Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. 5. Profesi Penunjang Pasar Modal diantaranya adalah Akuntan, Konsultan Hukum, Perusahaan Penilai, dan Notaris.80                                                              80

  Bursa  Efek  adalah  pihak  yang  menyelenggarakan  dan  menyediakan  sistem  dan  atau  sarana  untuk  mempertemukan  penawaran  jual  dan  beli  efek  pihak‐pihak  lain  dengan  tujuan  memperdagangkan  efek.  Sebelumnya  bursa  efek  yang  ada  di  Indonesia  adalah  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), namun pada Oktober 2007 BES dimerger BEJ menjadi Bursa Efek  Indonesia (BEI). LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa  agar  terlaksana  secara  teratur,  wajar,  dan  efisien.  Lembaga  yang  telah  memperoleh  izin  usaha  sebagai  LKP  oleh  BAPEPAM  adalah  PT  KPEI  (Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia).  KPEI  didirikan  berdasarkan  UU  Pasar  Modal  Indonesia  tahun  1995.  LPP  adalah  pihak  yang  menyelenggarakan  kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah  memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh BAPEPAM adalah PT KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).  Perantara  Pedagang  Efek  merupakan  salah  satu  aktifitas  pada  perusahaan  efek  yang  melakukan kegiatan usaha  jual  beli  efek  untuk  kepentingan  sendiri  atau  pihak  lain.  Penjamin  Emisi  Efek  (underwriter)  adalah  pihak  yang  membuat  kontrak  dengan  emiten  untuk  melaksanakan  penawaran  umum  bagi  kepentingan  emiten  dengan  atau  tanpa  kewajiban  untuk  membeli  sisa  efek  yang tidak terjual. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek  untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali  perusahaan  asuransi,  dana  pensiun,  dan  bank  yang  melakukan  sendiri  kegiatan  usahanya  berdasarkan perundang‐undangan yang berlaku.  Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan  pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kustodian adalah pihak  yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk  menerima  dividen,  bunga,  dan  hak  lain,  menyelesaikan  transaksi  efek,  dan  mewakili  pemegang 

   

66 

C. Instrumen Pasar Modal di Indonesia Pada prinsipnya instrumen pasar modal sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yaitu semua surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Di Indonesia hanya terdapat satu penyelenggara kegiatan Bursa Efek yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI merupakan Bursa Efek hasil penggabungan dari PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 2007. BEI menyelenggarakan perdagangan atas hampir semua Efek yang ada dan diterbitkan di Indonesia yaitu efek bersifat ekuitas (saham, waran dan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), obligasi (obligasi negara dan obligasi korporasi), sukuk (sukuk negara dan sukuk korporasi), efek derivatif (kontrak opsi saham/KOS) dan kontrak berjangka indeks efek/KBIE) 81, unit penyertaan reksa dana yang diperdagangkan di ursa (Exchange Traded Fund/ETF), dan efek beragun aset/EBA.82                                                                                                                                                                            rekening  yang  menjadi  nasabahnya.  Wali  Amanat  adalah  pihak  yang  mewakili  kepentingan  pemegang efek bersifat utang.  Akuntan  yaitu  pihak  yang  berfungsi  memeriksa  kondisi  keuangan  emiten  dan  memberikan  pendapat apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh emiten wajar atau tidak. Konsultan  hukum  yaitu  ahli  hukum  yang  memberikan  pendapat  hukum  kepada  pihak  lain  dan  terdaftar  di  Bapepam.  Perusahaan  penilai  (appraisal)  yaitu  perusahaan  yang  berfungsi  untuk  memberikan  penilaian terhadap emiten, apakah nilai aktiva emiten wajar atau tidak. Notaris yaitu pejabat umum  yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.  81

 Namun selama tahun 2010 ini tidak ada perdagangan derivatif untuk option pada kontrak  opsi saham (KOS) dan futures pada kontrak berjangka indeks efek (KBIE), pihak BEI sedang melakukan  revitalisasi  dan  pengkajian  ulang  perdagangan  derivatif  mulai  dari  perubahan  perdagangan,  sistem,  dan cara penyerahannya. Oleh karena itu, untuk tahun 2010 ini perdagangan derivatif di Bursa Efek  Indonesia dihentikan dulu. Lihat lampiran, Taufiq Rochman, Wawancara Pribadi oleh Arief Himawan,  18 Agustus 2010, Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tape recording, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lihat  pula IDX Fact Book 2010, (Jakarta: Research Division IDX, 2010), h.11.  82

  Saham  adalah  selembar  catatan  yang  berisi  pernyataan  kepemilikan  sejumlah  modal  kepada perusahaan yang menerbitkan. Obligasi adalah tanda pengakuan hutang atas pinjaman oleh 

   

67 

1. Saham dan Ruang Lingkupnya Kata saham diyakini berasal dari bahasa arab ‘sahama’ (‫س َھ َم‬ َ ) yang berati saling memberi bagian.83 Sedangkan dalam istilah sederhana saham merupakan suatu tanda bukti penyertaan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aktiva dan asset perusahaan, dan bahkan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham atau stock atau sering juga disebut share merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan di bursa. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk menambah pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

                                                                                                                                                                           emiten  untuk  jangka  waktu  sekurang‐kurangnya  tiga  tahun  dengan  imbalan  bunga  serta  pembayarannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Option  merupakan  produk  turunan  (derivatif) dari efek saham dan obligasi. Ada dua istilah dalam option yaitu call option dan put option.  Call  option  memberikan  hak  kepada  pemegangnya  untuk  membeli  saham  pada  harga  yang  telah  ditentukan, sedangkan put option pemegang saham mempunyai hak untuk menjual saham pada saat  yang  telah  ditentukan.  Warrant  juga  merupakan  produk  derivatif  dari  saham  biasa  yang  bersifat  jangka  panjang  dan  memberikan  hak  kepada  pemegangnya  untuk  membeli  saham  atas  nama  dan  dengan harga tertentu. Right adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli  tambahan  penerbitan  saham  baru.  Hak  tersebut  biasanya  dicantumkan  dalam  anggaran  dasar  perusahaan  dengan  tujuan  pemilik  saham  yang  lama  dapat  mempertahankan  mengendalikan  perusahaan serta mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama.  83

  Problematika  saham  belum  dijumpai  dalam  fikih  klasik,  pembahasannya  baru  dikenal  dalam  fikih  kontemporer.  Definisi  saham  menurut  ulama  fikih  modern  adalah  sebagian  modal  perusahaan  yang  diperjualbelikan  kepada  masyarakat  dengan  ketentuan  bahwa  imbalan  yang  diberikan  kepada  pemilik  modal  sesuai  dengan  prosentase  modal  masing‐masing  dan  dibayarkan  pada  waktu  yang  telah  ditentukan.  Saham  dikategorikan  kedalam  lingkup  kontrak  perserikatan  (syirkah),  dengan  istilah  akad  yang  disebut  al‐musahamah  (kontribusi)  ataupun  syirkah  al‐asham  (perserikatan dalam modal). 

   

68 

2. Jenis-Jenis Saham Berdasarkan cara penerbitan dan peralihannya, saham dapat dibedakan menjadi: a. Saham atas unjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak menghadiri RUPS. b. Saham atas nama (registered stock), artinya saham yang ditulis dengan jelas nama pemiliknya, dan merupakan bukti bagi pemegang saham bersangkutan secara hukum sebagai pemilik. Berdasarkan segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, saham dibedakan menjadi: a. Saham biasa (common stock), adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya, kepemilikannya melekat pada pemegang sertifikat tersebut. Saham biasa berarti saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Saham biasa, merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Saham biasa menanggung resiko terbesar karena pemegang saham biasa menerima dividen hanya setelah pemegang saham preferen dibayar dan memperoleh dividen sepanjang perseoran memperoleh keuntungan, hak suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan saham yang dimilikinya (one share one vote), dan seandainya terjadi likuidasi perusahaan, pemegang saham ini mempunyai hak untuk memproleh sebagian dari kekayaan

   

69 

perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi, baik untuk para kreditur maupun para pemegang saham preferen. b. Saham preferen (preferred stock), adalah saham yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu dari saham biasa yang besarnya tetap. Apabila perusahaan dilikuidasi, maka pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham setelah para kreditur, dan kemungkinan memperoleh penghasilan tambahan dalam pembagian laba perusahaan. Disamping penghasilan tetap yang dijamin kontinuitas serta besarannya, dividen tidak dipengaruhi oleh laba perusahaan. Saham preferen terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu Cumulative prefererred stock, Non-cumulative preferred stock, Participating preferred stock, Non-participating preferred stock, serta Convertible preferred stock.84

                                                             84

  Cumulative  prefererred  stock,  saham  preferen  ini  memberikan  hak  kepada  pemiliknya  atas pembagian dividen yang sifatnya komulatif dalam suatu prosentase atau jumlah tertentu, artinya  kalau  pada  tahun  tertentu  yang  dibayarkan  tidak  mencukupi  atau  tidak  membayar  dividen  sama  sekali akan diperhitungkan pada tahun‐tahun berikutnya sampai saat dibagikan dividen. Kumulatif ini  tidak berlaku pada saat perusahaan dilikuidasi jika tidak terdapat saldo laba ditahan. Non‐cumulative  preferred stock, pemegang saham ini mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen hingga suatu  prosentase  atau  jumlah  tertentu  tetapi  tidak  berlaku  kumulatif,  yaitu  dividen  tahun‐tahun  sebelumnya yang belum dibayar tidak perlu dilunasi pada tahun berikutnya. Jadi jika akan membagi  dividen  untuk  pemegang  saham  biasa,  kewajiban  yang  ada  hanyalah  membayar  dividen  saham  preferen  untuk  tahun  tersebut.  Participating  preferred  stock,  pemegang  saham  ini  disamping  memperoleh dividen tetap seperti yang telah ditentukan, juga diberi hak untuk memperoleh bagian  dividen tambahan setelah saham biasa memperoleh jumlah dividen yang sama dengan jumlah tetap  yang  diperoleh  saham  preferen.  Non‐participating  preferred  stock,  pemegang  saham  ini  setiap  tahunnya memperoleh dividen terbatas sebesar tarif dividennya. Convertible preferred stock,  saham  jenis  ini  mempunyai  preferensi  untuk  ditukar  dengan  surat  berharga  lain.  Hak  konversi  umumnya  meliputi  penukaran  saham  preferen  dengan  saham  biasa.  Dalam  hal‐hal  tertentu,  saham  preferen  mungkin  dapat  dikonversi  dengan  obligasi,  sehingga  para  investor  mempunyai  kebebasan  untuk  merubah posisi mereka dari pemegang saham menjadi kreditur. 

   

70 

Saham Biasa (common stock)

Saham Preferen (preferred stock)

a. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi. b. Memiliki hak suara proporsional (one share one vote), c. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba, d. Hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya.

a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen, b. Tidak memiliki hak suara, c. Pembayaran dividen dalam jumlah tetap, d. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi, e. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan disamping penghasilan yang diterima secara tetap, f. Dapat dikonversikan menjadi saham biasa ataupun obligasi

Tabel 3.2 Perbedaan Saham Biasa dengan Saham Preferen Berdasarkan kinerja perdagangan, saham dibedakan menjadi; a. Blue-chip stock,85 yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. b. Income stock, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham.                                                              85

  Istilah  blue  chip  diambil  dari  permainan  poker  di  mana  chip  berwarna  biru  (blue)  merupakan kepingan yang paling berharga dan memiliki nilai paling tinggi. Di Bursa Efek Indonesia,  saham‐saham  yang  masuk  ke  dalam  Indeks  LQ‐45  dikategorikan  sebagai  saham  Blue‐chip  karena  memiliki fundamental yang baik. 

   

71 

c. Growth stock (well-known), yaitu emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga growth stock (lesser-known), yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer dikalangan emiten. d. Speculative stock, yaitu saham dari suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum tentu dapat direalisasikan. e. Counter cyclical stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, emiten mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai hasil kemampuan emiten memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam produk yang sangat dan selalu dibutuhkan masyarakat seperti rokok, dan consumer goods. 3. Manfaat Investasi Saham Setidaknya ada dua jenis keuntungan yang akan didapat ketika berinvestasi saham, yaitu mendapatkan dividen dan memperoleh capital gain. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen sendiri ada dua macam, yaitu    

72 

dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimiliki. Dividen saham, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga jual yang melebihi harga beli saham tersebut. Contoh, Investor membeli saham PT ABCD Tbk yang listing di bursa efek setahun yang lalu dengan harga Rp 4.000. Saat ini harga saham ABCD telah meningkat menjadi Rp 4.750. Jika investor tersebut menjual sahamnya pada harga tersebut, maka ia akan menikmati capital gain atau keuntungan sebesar Rp 750 per saham (tanpa perhitungan pajak dan komisi). 4. Resiko Investasi pada Saham a. Tidak mendapat dividen. Perusahaan (emiten) akan membagikan dividen jika operasi perusahaan mendapatkan laba. Namun dividen tidak akan dibagikan jika emiten tidak dapat membukukan laba pada tahun berjalan ataupun seandainya RUPS memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba yang diperoleh akan dipergunakan untuk ekspansi usaha. b. Capital Loss. Capital loss merupakan kontra posisi dari capital gain. Investor akan mengalami capital loss jika harga beli saham lebih besar dari harga jual. Contoh, Investor membeli saham PT ABCD Tbk setahun yang lalu pada harga Rp 4,000. Saat ini harga saham turun menjadi Rp 3,750. Jika ia menjual sahamnya maka ia akan rugi Rp 250 (tanpa perhitungan pajak dan komisi).    

73 

c. Risiko Likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayar. Yang terburuk adalah jika tidak ada lagi aktiva yang tersisa, maka para pemegang saham tidak memperoleh apa-apa. d. Saham mengalami suspend ataupun delisting. Otoritas bursa dapat memberlakukan penghentian sementara (suspension) atau bahkan mengeluarkan dari pencatatan bursa (delisting) terhadap salah satu ataupun seluruh saham emiten di bursa. Suspensi dilakukan jika contohnya suatu saham mengalami lonjakan atau penurunan harga yang luar biasa. Suspend biasanya berlangsung dalam waktu singkat misal satu atau dua sesi perdagangan, atau dalam kurun waktu perdagangan tertentu. Sedangkan delisting umumnya terjadi karena kinerja saham yang buruk, misalnya dalam waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, dsb. Saham yang telah suspend ataupun delisting tidak lagi diperdagangkan di bursa, namun tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas. D. Jenis-Jenis Pasar dalam Pasar Modal 1. Pasar Perdana (primary market), penawaran umum (initial public offering) Pasar perdana adalah wahana dilakukannya penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjualan, penjatahan, dan penyerahan efek. Pasar perdana merupakan pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di bursa. Di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi (underwriter) melalui perantara pedagang    

74 

efek (broker-dealer) yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan Penawaran Umum (initial public offering/IPO). Prosedur penawaran dan pemesanan efek di Pasar Perdana diawali dengan penawaran perdana suatu saham perusahaan kepada investor publik yang dilakukan melalui Penjamin Emisi dan Agen Penjual. Tata cara pemesanan efek seperti harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat kabar berskala nasional, dan juga dibagikan ke publik dalam bentuk prospektus. Investor yang berminat dapat memesan saham dengan cara menghubungi Penjamin Emisi atau Agen Penjual, dan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Investor lalu melakukan pemesanan saham tersebut dengan disertai pembayaran. Setelah itu Penjamin Emisi dan Agen Penjual mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Proses penjatahan saham (allotment)86 kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh Penjamin Emisi dan Emiten yang mengeluarkan saham. Apabila jumlah saham yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan, atau telah terjadi oversubscribed, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan (refund). Saham tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui Penjamin Emisi dan Agen Penjual.                                                              86

 Dalam proses penjatahan, ada beberapa istilah yang harus diperhatikan, ‘undersubscribed’  adalah  kondisi  dimana  total  saham  yang  dipesan  oleh  investor  kurang  dari  total  saham  yang  ditawarkan.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  semua  investor  pasti  akan  mendapat  saham  sesuai  dengan  jumlah  yang  dipesannya.  Sedangkan  ‘oversubscribed’  adalah  kondisi  dimana  total  saham  yang  dipesan  oleh  investor  melebihi  jumlah  total  saham  yang  ditawarkan.  Dalam  kondisi  ini,  terdapat  kemungkinan investor mendapatkan saham kurang dari jumlah yang dipesan, atau bahkan mungkin  tidak mendapatkan sama sekali. 

   

75 

2. Pasar Sekunder Pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran perdana. Di pasar ini efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya melalui pelaksanaan secara lelang berkesinambungan (continuous auction). Di Bursa Efek Indonesia periode perdagangan dibagi menjadi dua sesi setiap harinya, yang dimulai dari pukul 9.30 dan berakhir pada pukul 16.00. Mekanisme pencocokan ‘matching’ order beli dan order jual dari sekian banyak investor adalah berdasarkan kriteria Prioritas Harga dan Prioritas Waktu.87 Mekanisme yang ada pada lelang efek di bursa, memungkinkan pihak yang melakukan penawaran terakhir mendapat prioritas karena harga permintaan beli yang lebih tinggi dari investor sebelumnya, atau harga penawaran jual lebih rendah dari investor lain. Dalam pelaksanaan lelang tersebut, anggota bursa tidak mengetahui pihak yang menjadi lawan transaksinya. Pihak lawan transaksi baru akan dapat diketahui setelah transaksi yang dilaksanakan telah matched. Proses lelang tersebut akan diakhiri dengan bertemunya (matching) permintaan beli dan penawaran jual melalui sistem komputer BEI (Jakarta Automated Trading System/JATS). Pada saat                                                              87

  Prioritas  Harga  artinya  siapapun yang  memasukkan  order  permintaan  dengan harga  beli  (bid price) yang paling tinggi akan mendapat prioritas utama untuk dapat ‘bertemu’ dengan siapapun  yang memasukkan order penawaran dengan harga jual (offer price atau ask price) yang paling rendah.  Sedangkan  Prioritas  Waktu,  artinya  jika  penawaran  jual  atau  permintaan  beli  diajukan  pada  harga  yang  sama,  maka  siapapun  yang  memasukkan  order  beli  atau  jual  lebih  dahulu  akan  mendapat  prioritas pertama untuk dicocokkan (matched) oleh sistem. 

   

76 

matching di sistem JATS, transaksi efek dikatakan mengikat dan hanya dapat dibatalkan apabila disetujui oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa beli, Perusahaan Efek Anggota Bursa jual, dan Bursa Efek. E. Klasifikasi Pasar, Periode Perdagangan, Jenis Transaksi, Biaya Transaksi dan Penyelesaian 1. Klasifikasi Pasar Dalam era perdagangan tanpa warkat (scripless trading), Bursa Efek Indonesia menggolongkan perdagangan saham dalam 3 pasar, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. a. Pasar Reguler (T+3) Perdagangan efek di pasar reguler tersedia bagi anggota bursa yang ingin menjual atau membeli efek (kecuali obligasi) yang penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi bursa (T+3). Saham-saham di Pasar Reguler maupun Pasar Tunai diperdagangkan dalam satuan perdagangan ‘lot’, dimana 1 lot sama dengan 500 lembar saham. Transaksi dilakukan berdasarkan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus menerus selama periode perdagangan. Harga yang terjadi di pasar ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan indeks di BEI. Harga penawaran harus sesuai dengan fraksi harga yang berlaku. Pergerakan fraksi harga saham, bukti right, dan warrant yang berlaku saat ini.88                                                              88

 Indonesia Stock Exchange, “Mekanisme Perdagangan Bursa Efek di Indonesia”, Workshop  Pelatihan Pasar Modal, (Jakarta: Divisi Pemasaran Indonesia Stock Exchange), 4 Mei 2010. Lihat juga 

   

77 

Harga Efek

Fraksi Harga

< Rp 200

Rp 1

Rp 200 -
Rp 5

Rp 500 - < Rp 2000

Rp 10

Rp 2000 -
Rp 25

≥ Rp 5000

Rp 50

Tabel 3.3 Fraksi Harga Saham b. Pasar Negosiasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tawar menawar yang sudah terjadi di luar bursa antara anggota Bursa Beli dan anggota Bursa Jual dengan harga saham yang umumnya berpedoman pada kurs terakhir di Pasar Reguler. Di pasar ini, transaksi sering kali terjadi dengan intensitas saham yang besar namun dengan frekuensi yang kecil. Pasar Negosiasi termasuk pasar nonreguler. Di dalam pasar non-reguler ini juga dikenal istilah block sale yaitu pasar dengan volume perdagangan lebih dari 200.000 lembar saham atau 400 lot, dan odd lot yaitu pasar dengan transaksi perdagangan saham kurang dari satuan perdagangan atau kurang dari 500 saham. Proses penyelesaian transaksi di pasar negosiasi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli, atau jika tidak ditentukan maka proses penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa ke-tiga (T+3). c. Pasar Tunai (T+0) tersedia bagi anggota bursa yang ingin menjual atau membeli efek (kecuali obligasi) yang penyelesaian dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Tidak seperti di pasar reguler, frekuensi                                                                                                                                                                            Indonesia  Stock  Exchange,  Buku  Panduan  Indeks  Harga  Saham  Bursa  Efek  Indonesia,  (Jakarta:  BEI,  2010) h. 26‐27. 

   

78 

perdagangan efek di pasar tunai tidak seramai di pasar reguler. Ini lebih dikarenakan mekanisme pasar tunai yang mengharuskan proses penyelesaian transaksi dilaksanakan pada hari bursa saat itu juga (T+0), yang bagi sebagian orang proses ini dianggap kurang fleksibel.89 2. Periode Perdagangan Sejak tanggal 4 Februari 2004, BEI menerapkan sistem sesi pra-pembukaan yang memungkinkan anggota bursa untuk membuat perintah jual dan perintah beli sesuai dengan ketentuan unit saham, fraksi harga, dan batas Penolakan Automatis (auto rejection) untuk membentuk harga pembukaan. Harga pembukaan ini dibentuk dari pencocokan akumulasi total penawaran dan permintaan tertinggi yang dibuat selama sesi pra-pembukaan. Semua penawaran dan permintaan yang belum tercocokkan selama masa pra-pembukaan akan diproses pada sesi pertama bursa, kecuali harga permintaan dan penawaran tersebut melebihi batas Penolakan Automatis. Periode pra-pembukaan untuk Pasar Reguler dilaksanakan pada setiap hari perdagangan sebagai berikut:

Monday - Friday

Put Order

09:10:00 – 09:25:00 JATS Time

Proses Alokasi Transaksi JATS

09:25:01 – 09:29:59 JATS Time

Sedangkan jadwal aktifitas perdagangan bursa dilaksanakan setiap Hari Bursa yang kesemuanya dibagi menjadi dua sesi.

                                                             89

  Lihat  lampiran,  Taufiq  Rochman,  Wawancara  Pribadi  oleh  Arief  Himawan,  18  Agustus  2010, Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tape recording. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

   

79 

Monday - Thursday

Friday

Session I

09:30 – 12:00 JATS Time

Session II

13:30 – 16:00 JATS Time

Session I

09:30 – 11:30 JATS Time

Session II

14:00 – 16:00 JATS Time

Khusus untuk periode perdagangan Pasar Tunai: Monday - Thursday

Session I

09:30 – 12:00 JATS Time

Friday

Session II

09:30 – 11:30 JATS Time

3. Jenis Transaksi Berdasarkan sumber pembiayaan dan kepemilikan saham, maka transaksi efek terdiri dari transaksi margin, transaksi short-selling, transaksi repurchase agreement (repo), dan transaksi pinjam-meminjam efek. a. Transaksi margin on trading. Transaksi margin dilakukan pembeli dengan membayar sebagian harga secara tunai, kemudian perantara mencari pinjaman kepada bank untuk melunasi sisa harga dengan syarat surat berharga tersebut dijadikan jaminan bagi pialang untuk melunasi harga pinjaman. Transaksi ini terjadi di pasar sekunder. Fasilitas margin trading telah diterapkan BEI dengan dikeluarkannya peraturan nomor II-9 bulan Agustus 1997 dan disempurnakan dengan peraturan nomor III-I tentang Keanggotaan Margin dan Short Selling serta peraturan nomor II-H tentang  Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling. Untuk saat ini, tidak semua saham dapat ditransaksikan dan dijaminkan secara margin dan short selling. Setiap awal bulan BEI akan mengeluarkan daftar efek yang dapat ditransaksikan dan    

80 

dijaminkan secara margin dan short selling,90 diantaranya adalah pertama, saham-saham yang terdaftar sebagai daftar efek yang dapat ditransaksikan secara margin dan short selling; kedua, saham-saham yang masuk dalam perhitungan Indeks LQ45; ketiga, obligasi negara dan atau obligasi korporasi dengan rating minimum setara A+. b. Transaksi short selling. Transaksi ini merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjualan terhadap surat berharga yang belum dimiliki pada waktu transaksi dilaksanakan.91 Setidaknya ada dua alasan bagi investor melakukan                                                              90

 Lihat lampiran Pengumuman Bursa Efek Indonesia Peng‐00582/BEI.PSH/11‐2010 tentang  Efek  yang  Dapat  Ditransaksikan  dan  Dijaminkan  dalam  Rangka  Transaksi  Marjin  dan  atau  Transaksi  Short Selling.  91

  Short  selling  merupakan  suatu  instrumen  yang  memungkinkan  investor  untuk  menghasilkan uang tanpa perlu memiliki suatu sekuritas secara aktual. Setidaknya ada dua hal yang  menjadi motivasi seseorang menggunakan instrumen short selling, yaitu spekulasi dan lindung nilai.  Bagi  investor  tersebut,  dia  berasumsi  bahwa  suatu  saham  tertentu  (yang  tidak  dia  miliki  saat  ini)  harganya  terlampau  tinggi  dan  akan  menjadi  lebih  rendah  di  masa  berikutnya.  Oleh  karena  itu,  dia  akan meminjam efek (melalui broker) dari pihak lain, untuk segera menjualnya dengan harga saat ini  dan  kemudian  akan  membelinya  kembali  di  masa  mendatang.  Jika  asumsinya  benar,  harga  efek  ternyata turun maka ia untung. Namun, jika asumsinya keliru, harga efek ternyata naik maka ia rugi.  Ilustrasinya seperti ini, Iwan berasumsi bahwa saat ini saham PT ABCD Tbk terlampau tinggi  pada  posisi  Rp  6000,  dan  dia  ingin  mendapat  keuntungan  jika  penaksirannya  benar.  Iwan  lalu  menghubungi brokernya, Rizki, dan menginstruksikannya untuk menjual saham ABCD sebanyak 3 lot  (1500 lembar). Dalam hal ini Rizki akan melakukan dua hal, pertama dia akan mengadministrasikan  penjualan  3  lot  saham  ABCD  atas  nama  Iwan  ke  dalam  sub  account  KSEI  meskipun  dana  belum  diserahkan,  dan  kedua  dia  akan  mengatur  pinjaman  3  lot  saham  ABCD  dari  pihak  lain  agar  dapat  diserahkan ke pembeli. Umpamakan Rizki akhirnya dapat meminjam saham tersebut dari Arief, dan  berhasil menjualnya sebanyak 3 lot pada harga Rp 6000 per lembar kepada pembeli. Besarnya biaya  (diluar  biaya  dan  komisi)  adalah  Rp  9.000.000.  Penjualan  yang  dilakukan  Iwan  inilah  yang  disebut  dengan  ‘short  3  lot’  saham  ABCD.  Jika  dalam  beberapa  waktu  kemudian  harga  saham  ABCD  turun  menjadi  Rp  5.500  per  lembar,  untuk  menutup  posisi  short‐nya  Iwan  akan  menginstruksikan  brokernya  (Rizki)  untuk  membeli  saham  ABCD  sebanyak  3  lot.  Besarnya  biaya  (tanpa  pajak  dan  komisi)  sebesar  Rp  8.250.000.  Setelah  saham  ABCD  tersebut  dikembalikan  kepada  Arief  (yang  meminjamkan  saham),  maka  saat  ini  Iwan  sudah  tidak  mempunyai  kewajiban  lagi  kepada  Rizki  ataupun  Arief,  karena  Iwan  telah  menutup  posisi  short‐nya  (short  covering).  Dalam  kasus  ini  Iwan  mendapat  keuntungan  sebesar  Rp  750.000  (diluar  biaya  dan  komisi)  dengan  melakukan  penjualan  saham ABCD seharga Rp 9.000.000 dan membelinya dengan harga Rp 8.250.000. 

   

81 

short selling, yaitu untuk spekulasi dan untuk lindung nilai (hedging). Meskipun faktanya short selling lebih banyak kepada motif spekulasi belaka, banyak bursa di dunia yang tetap melegalkan aktifitas ini. Menurut pihak bursa short selling menjadikan lebih banyak informasi yang tersedia di pasar, karena pelaku short sering kali mencari fakta dan berita lebih mendalam demi mendukung spekulasi mereka, dan juga short selling menjadikan pasar lebih likuid, menurunkan sekuritas yang terlampau tinggi, dan secara umum meningkatkan efisiensi pasar. c. Transaksi repurchase agreement (repo) merupakan transaksi pinjam meminjam dana yang dilakukan oleh para pihak dengan jaminan efek tertentu. Repo dapat dilakukan melalui peminjaman uang dengan jaminan efek tanpa perpindahan kepemilikan efek yang direpokan, repo seperti ini biasanya dikenal dengan sebutan Classic Repo. Repo juga dapat dilakukan melalui peminjaman uang dengan jaminan efek dimana efek yang direpokan berpindah kepemilikannya secara hukum, repo seperti ini biasanya dikenal dengan sebutan sell/buy back. Walaupun berdasarkan mekanismenya sell/buy back repo merupakan transaksi pinjam-meminjam, namun dari sudut pandang hukum terjadi perpindahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan, sehingga transaksi repo dapat juga dikategorikan kedalam jual beli. Dalam transaksi sell/buy back repo, terdapat dua kali proses pemindahbukuan. Sebagai contoh, misalkan broker A bertransaksi repo jual dengan bank B, maka pada tanggal penyelesaian pertama (biasa disebut 1st leg) terjadi perpindahan efek dari broker A ke bank B yang diikuti pula dengan perpindahan dana dari bank B ke broker A. Sedangkan pada tanggal    

82 

penyelesaian kedua (biasa disebut 2nd leg yang juga merupakan jatuh tempo repo), jumlah dan instrument efek yang sama akan berpindah dari Bank B ke broker A yang diikuti dengan perpindahan dana sesuai dengan kesepakatan dari broker A ke bank B. Umumnya, harga pada saat penebusan lebih tinggi dibandingkan harga penjualan. d. Transaksi Pinjam Meminjam Efek (PME) dapat terjadi dalam hal anggota bursa tidak memiliki efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat jual beli efek yang dilakukannya di Bursa Efek. Tidak ada ketentuan khusus yang diterbitkan oleh Bapepam-LK terkait dengan transaksi ini. Namun terdapat beberapa ketentuan yang mendukung transaksi tersebut seperti ketentuan pasal 1 angka 28 UUPM, Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6, Peraturan KPEI II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat, standar (form) perjanjian KPEI sebagai pemberi pinjaman (lender), dan perjanjian KPEI sebagai peminjam (borrower). Pada bulan Oktober 2008 PME sempat dihentikan menyusul terjadinya kejatuhan pasar modal akibat krisis finansal global, namun sejak bulan Mei 2009 PME telah dibuka kembali. 4. Biaya-Biaya Transaksi dan Penyelesaian Penyelesaian (settlement) dilaksanakan apabila order beli dan order jual telah cocok atau matched, penyerahan sertifikat saham dan pembayarannya harus diselesaikan melalui Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari ketiga setelah terjadinya transaksi atau disebut T+3. Untuk setiap transaksi, seorang investor harus membayar komisi ke    

83 

Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak. Komisi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari total nilai pembelian dan atau penjualan. Komisi atau biaya transaksi berbeda antara Perusahan Efek satu dengan yang lainnya, pada dasarnya hal tersebut didasarkan pada persentase tertentu dari nilai total transaksi jual/beli atau a % x (jumlah saham x harga saham). Komisi atau biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai komisi. Pajak Pendapatan sebesar 0.1% juga akan dibebankan pada transaksi penjualan atau 0.1% x (jumlah saham yang dijual x harga saham). Keterangan Transaksi Beli

Perhitungan 10 x 500 saham x Rp 4000

20.000.000

0.3% * Rp 20.000.000

60.000

10% x Rp 60.000

6.000

Komisi untuk broker (0.3% * nilai transaksi) PPN 10 % dari komisi Total Biaya Pembelian Saham

66.000

Total Biaya yang dikeluarkan Keterangan Transaksi Jual

Nilai Uang (Rp)

20.066.000

Perhitungan

Nilai Uang (Rp)

10 x 500 saham x Rp 4000

20.000.000

0.3% * Rp 20.000.000

60.000

10% x Rp 60.000

6.000

0.1% * Rp 20.000.000

20.000

Komisi untuk broker (0.3% * nilai transaksi) PPN 10 % dari komisi PPh (0.1% dari nilai transaksi) Total Biaya Penjualan Saham

Total Biaya yang diterima

86.000

19.914.000

Nb:  Ilustrasi  perhitungan  transaksi  Jual  dan  Beli  saham  sebanyak  10  lot  pada  harga  Rp  4.000  per  saham dengan asumsi komisi kepada broker sebesar 0,3%.

Tabel 3.5 Ilustrasi Biaya Penjualan dan Pembelian Saham    

84 

F. Indeks Harga Saham Indeks Harga Saham adalah indikator harga dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks berfungsi sebagai tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu waktu, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Pasar yang sedang bergairah (bullish period) atau terjadi transaksi yang aktif ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami kenaikan dan kondisi inilah yang diinginkan. Keadaan stabil ditunjukkan dengan indeks harga saham yang tetap, sedangkan keadaan lesu (bearish period) ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami penurunan.92 Sekarang ini Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga efek, dengan rincian sepuluh indeks harga saham dan satu indeks obligasi. Kesemua informasi indeks ini secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik sebagai pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Indeks efek ini diantaranya yaitu: 1. Indeks Individual yaitu indeks harga saham masing-masing emiten. 2. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan semua emiten yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Saat ini beberapa emiten tidak dimasukkan dalam perhitungan IHSG, misalnya emiten-emiten eks Bursa Efek Surabaya karena alasan tidak (atau belum ada) aktivitas transaksi sehingga belum tercipta harga dipasar. Per 3 Desember 2010, IHSG tercatat sebesar Rp 3.696,26.

                                                             92

 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),  cet. Kelima, h. 102. 

   

85 

3. Indeks Sektoral menggunakan semua emiten yang ada pada masing-masing sektor. Setidaknya ada sembilan sektor yang dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya yaitu Sektor Primer/Ekstraktif (sektor pertanian, pertambangan), Sektor Sekunder / Industri Pengolahan dan Manufaktur (industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi), dan Sektor Tersier / Industri jasa dan non-manufaktur (properti dan real estate, transportasi dan infrastruktur, keuangan, perdagangan-jasa dan investasi). 4. Indeks Papan Utama menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan utama. Per Desember 2009, dari 398 emiten yang tercatat di BEI, 177 emiten masuk dalam Papan Utama sedangkan sisanya sebanyak 221 emiten masuk dalam Papan Pengembangan. Indeks Papan Pengembangan, menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan pengembangan. serta 5. Indeks LQ45 menggunakan 45 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. LQ45 diterbitkan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus dengan dievaluasi setiap tiga bulan. Per 3 Desember 2010, indeks LQ45 tercatat sebesar Rp 670,86 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 2.126 triliun atau sebesar 66,49% dari total kapitalisasi pasar BEI. 6. Jakarta Islamic Index (JII) menggunakan 30 emiten yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbikan oleh Bapepam-LK) dan termasuk saham yang memiliki kapitalisasi besar dan likuiditas tinggi. JII diterbitkan setiap enam bulan sekali yaitu bulan Januari dan Juli. Per 3 Desember 2010, JII tercatat    

86 

sebesar Rp 525,48 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 1.085 triliun atau sebesar 33,44% dari total kapitalisasi pasar BEI. 93 7. Indeks Kompas100 menggunakan 100 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Februari dan Agustus. 8. Indeks BISNIS-27 menggunakan 27 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerja sama antara BEI dengan Harian Bisnis Indonesia. Evaluasi dilakukan setiap bulan enam bulan sekali yaitu pada bulan Mei dan November. 9. Indeks PEFINDO25 menggunakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerja sama antara BEI dengan lembaga rating Pemeringkat Efek Indonesia/PEFINDO. Evaluasi dilakukan setiap bulan enam bulan sekali yaitu pada bulan Februari dan Agustus. 10. Indeks SRI-KEHATI menggunakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerja sama antara BEI dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia / KEHATI. SRI merupakan kependekan dari Sustainable and Responsible Investment. Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan pedoman investasi bagi pemodal yaitu dengan membuat suatu benchmark indeks baru yang secara khusus memuat emiten yang memiliki kinerja yang sangat baik                                                              93

  BAPEPAM‐LK,  “Statistik  Pasar  Modal”,  Minggu  Ke‐1  Desember  2010:  29  November  ‐  3  Desember  2010,  diakses  pada  tanggal  18  Desember  2010  dari    http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/statistik_pm/index.htm. 

   

87 

dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Evaluasi dilakukan setiap bulan enam bulan sekali yaitu pada bulan Mei dan November. 11. Indeks Obligasi Pemerintah Indonesia merupakan indeks yang secara khusus dikembangkan sebagai indikator perkembangan Surat Utang Negara / SUN berdenominasi rupiah dengan kupon bernilai tetap dan memiliki masa tempo lebih dari satu tahun. G. Proses Penyaringan Saham Syariah (Shariah Screening Stock) Sejak tahun 2000, pasar modal Indonesia telah memiliki indeks syariah yaitu Jakarta Islamic Index (JII), di mana penentuan kriterianya disusun berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Namun sejak Juni 2007 penentuan dan pengawasan kinerja JII dilakukan oleh Bapepam-LK bekerja sama dengan DSN-MUI. Sejak itu pula, Bapepam-LK tidak lagi hanya menyaring efek untuk dimasukkan ke dalam JII saja, tetapi juga menerbitkan suatu kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang disebut Daftar Efek Syariah (DES). DES diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu per Mei dan November. DES pertama kali diterbitkan 30 November 2007 dengan 172 saham. Hingga tahun 2003 efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat    

88 

berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.94 Belakangan sejak tanggal 6 Maret 2008, instrummen keuangan syariah bertambah dengan dikeluarkannya fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan fatwa DSN-MUI No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah pada.95 Per November 2010, efek yang termasuk dalam DES berupa 11 jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 31 sukuk atau obligasi syariah, 49 unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK) reksa dana syariah, dan 221 saham emiten, perusahaan publik, dan emiten tidak listing.96 Sejak bulan Juni 2010, otoritas Bursa                                                              94

 Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria  sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Fatwa DSN MUI No. 40/DSN‐MUI/X/2003, dan tidak termasuk  saham  yang  memiliki  hak‐hak  istimewa.  Obligasi  Syariah  adalah  surat  berharga  jangka  panjang  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dikeluarkan  emiten  kepada  pemegang  Obligasi  Syariah  yang  mewajibkan  emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada  pemegang  Obligasi  Syariah  berupa  bagi  hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Reksa Dana Syariah  adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk  akad  antara  pemodal  sebagai  pemilik  harta  (Shahibul  mal/  rabb  al‐mal)  dengan  Manajer  Investasi,  begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al‐mal, maupun antara Manajer Investasi  sebagai wakil shahib al‐mal dengan pengguna investasi. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang  diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio‐nya terdiri dari aset keuangan  berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual  beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah,  sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip‐Prinsip  Syariah.  Surat  berharga  komersial  Syariah  adalah  surat  pengakuan  atas  suatu  pembiayaan  dalam  jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip‐Prinsip syariah.  95

  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (HMETD)  Syariah  adalah  hak  yang  melekat  pada  saham  yang  termasuk  dalam  Daftar  Efek  Syariah  (DES) yang  memungkinkan  para  pemegang  saham  yang ada untuk membeli efek baru; termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham  dan  waran,  sebelum  ditawarkan  kepada  pihak  lain.  Hak  tersebut  wajib  dapat  dialihkan.  Waran  berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak  kepada pemegang efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) untuk memesan saham dari  emiten  pada  harga  tertentu  untuk  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  atau  lebih  sejak  diterbitkannya  tersebut. (Fatwa no. 65 dan 66 DSN‐MUI).  96

 Lihat lampiran, Update Daftar Efek Syariah periode VII bulan November 2010 berdasarkan  Keputusan Bapepam‐LK no. KEP‐523/BL/2010 tentang Daftar Efek Syariah. 

   

89 

Efek Indonesia membubuhkan tanda [S] yang berarti syariah, pada setiap efek yang masuk ke dalam DES, baik dalam publikasi tertulis maupun publikasi elektronik. Periode

Tanggal Terbit

Saham Syariah

Saham Tercatat

Prosentase (%)

I

30 November 2007

164

383

42.82%

II

30 Mei 2008

180

390

46.15%

III

28 November 2008

185

396

46.72%

IV

29 Mei 2009

177

396

44.70%

V

30 November 2009

186

402

46.27%

VI

27 Mei 2010

194

406

47.78%

VII

29 November 2010

209

415

50.36%

Rata-rata

46.40% Sumber: Bapepam‐LK 

Tabel 3.6 Komposisi Saham Syariah Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan juga pasal 3 ayat 2 fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi prinsip syariah Islam adalah: 1. Kriteria Saham Syariah Penyaringan Kualitatif (Core Bussines Activity Screening)97 saham syariah di Indonesia sebagai berikut.                                                              97

  Kriteria  Kualitatif  yang  dilakukan  oleh  FTSE  Shariah  Index  Series  yaitu  mengeluarkan  emiten  yang  bergerak  di  bidang  keuangan  konvensional  (perbankan,  asuransi  dan  jasa  keuangan  konvensional lainnya), perusahaan alkohol dan produk turunannya, perusahaan yang memproduksi,  mengemas,  memproses  bahan  yang  mengandung  daging  babi  dan  makanan  non‐halal  maupun 

   

90 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. b. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi (termasuk perbankan dan asuransi konvensional), jual beli resiko yang mengandung gharar dan maisir. c. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan : 1) Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi) 2) Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan atau 3) Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI. Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam kategori syariah adalah: a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas, b. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu,

                                                                                                                                                                           produk  turunannya,  perusahaan  yang  bergerak  di  jasa  hiburan  (kasino,  judi,  sinema,  music,  pornografi, dan hotel), perusahaan rokok, perusahaan persenjataan dan pertahanan. (FTSE The Index  Company,  “Ground  Rules  for  the  Management  of  the  FTSE  Shariah  Global  Equity  Index  Series”,  Version  1.4  September  2010).  Untuk  kriteria  kualitatif  Dow  Jones  Islamic  Market  Index  (DJIM)  menerapkan standar yang hampir sama seperti yang diterapkan FTSE. (Dow Jones Indexes, “Guide to  the Dow Jones Islamic Market Index”, Januari 2006). 

   

91 

c. Kriteria Kuantitatif (Financial Ratio Screening)98 yaitu dengan tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut: 1) Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%), 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%. 2. Kriteria Pemilihan Saham Jakarta Islamic Index Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index dilakukan proses seleksi sebagai berikut: a.

Seleksi Syariah, saham-saham yang akan dipilih berdasarkan kriteria Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam–LK dan DSN MUI berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

b.

Seleksi Kapitalisasi, memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.

                                                             98

  Kriteria  kuantitatif  yang  diberlakukan  FTSE  Shariah  Index  Series  yaitu  total  utang  kurang  dari  33%  total  aktiva,  cash  and  interest  bearing  items  kurang  dari  33%  total  aktiva,  total  piutang  kurang dari 50% total aktiva, dan pemasukan bunga maupun pemasukan non‐halal tidak lebih dari 5%  total pendapatan. (FTSE The Index Company, “Ground Rules for the Management of the FTSE Shariah  Global Equity Index Series”, version 1.4 September 2010).  Sedangkan  penyaringan  rasio  finansial  yang  dilakukan  Dow  Jones  Islamic  Market  Index  (DJIM) yaitu mengeluarkan perusahaan yang rasionya melebihi 33% pada tiap‐tiap; total utang dibagi  rata‐rata  24  bulan  kapitalisasi  pasar,  jumlah  kas  perusahaan  dan  efek  berbunga  dibagi  rata‐rata  24  bulan  kapitalisasi  pasar,  dan  total  piutang  dibagi  rata‐rata  24  bulan  kapitalisasi  pasar.  (Dow  Jones  Indexes,  “Screens  for  Shari’ah  Compliance”,  artikel  diakses  tanggal  15  Oktober  2010  dari  http://www.djindexes.com/islamicmarket/?go=shariah‐compliance). 

   

92 

c.

Seleksi Nilai Volume Transaksi, dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham tertinggi berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai transaksi di pasar reguler selama satu tahun terakhir.

d.

Proses Evaluasi Emiten, pengkajian ulang akan dilakukan setiap enam bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

   

93 

BAB IV PASAR MODAL SYARIAH DAN AKTIVITAS YANG DILARANG DI DALAMNYA A. Problematika Seputar Pasar Modal Syariah Pasar modal dengan segala problematikanya telah menjadi kajian komprehensif di kalangan ahli hukum Islam. Dalam hal ini para pakar fikih kontemporer tidak berselisih atas keharaman saham yang berasal dari emiten yang bergerak di bidang usaha yang haram, misalnya perusahaan minuman keras, makanan yang mengandung babi dan produk turunannya, perjudian, jasa keuangan ribawi, prostitusi dan pornografi, dsb. Namun mereka berbeda pendapat jika saham yang ditransaksikan berasal dari emiten yang bergerak di bidang usaha yang halal, seperti bidang pertambangan, pertanian, transportasi, tekstil, telekomunikasi, dsb. Masing-masing pihak saling mengajukan argumentasi yang cukup kuat dalam menentukan keabsahan transaksi saham tersebut di pasar modal. Bahkan beberapa kalangan diantaranya berpendapat bahwa haram melakukan jual beli saham walau dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka mempermasalahkan bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (PT) karena perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat dalam perserikatan Islami (syirkah islamiyah). Taqiyuddin anNabhani dalam an-Nizham al-Iqtishadi (2004) menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah bentuk syirkah yang batil (tidak sah), karena bertentangan dengan hukumhukum syirkah dalam Islam. Kebatilannya antara lain dikarenakan dalam PT tidak terdapat ijab dan kabul sebagaimana dalam akad syirkah. Yang ada hanyalah

94 

transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apa pun baik dengan pihak perusahaan maupun pesero (investor) lainnya.99 Pendapat lainnya lebih mengkritisi perkembangan harga saham di pasar modal yang saat ini sudah jauh dari nilai instrinsiknya. Hal ini diakibatkan oleh transaksi spekulatif serta keinginan para pelaku pada umumnya agar harga saham terus meningkat, ditambah banyaknya berita bohong (rumor) dan tindakan manipulasi harga, sehingga perubahan harga yang terjadi tidak mencerminkan nilai saham sebenarnya secara wajar. Permasalahan ini juga diperparah dengan adanya monopoli saham oleh spekulan dan pemodal besar agar bisa menekan pihak penjual lain dengan mengatur harga sesuai keinginannya.100 Kenaikkan harga saham yang terjadi bukan didorong oleh bertambahnya keuntungan perusahaan dan jumlah deviden yang dibagikan, melainkan dipicu oleh harapan dan impian pemburu saham terutama dari kalangan yang paling awam. Kondisi seperti ini merupakan sasaran empuk bagi para spekulan yang sangat jeli dalam menganalisis perkembangan pasar.                                                              99

  KH.  M.  Shiddiq  al‐Jawi,  “Jual  Beli  Saham  dalam  Pandangan  Islam”,  diakses  tanggal  23  Oktober  2010  dari  http://konsultasi.wordpress.com/2007/09/14/jual‐beli‐saham‐dalam‐pandangan‐ islam/.   100   Contoh  sederhananya,  sebagian  besar  pelaku  pasar  sengaja  melepas  saham  sambil  menyebarkan  isu‐isu  negatif  agar  harganya  turun  dikarenakan  banyaknya  penawaran  (supply).  Tekanan  jual  dan  kuatnya  spekulan  mendikte  pasar  memaksa  investor  lain  untuk  menjual  saham‐ sahamnya  dengan  harga  murah.  Ketika  harga  saham  semakin  menurun,  spekulan  membeli  kembali  saham  tersebut  dengan  harga  lebih  murah  sebelum  harganya  meningkat  kembali.  Pada  akhirnya  spekulanlah  yang  beruntung  sementara  investor  kecil  lain  harus  menanggung  kerugian  yang  disebabkan tindakan buruk spekulan dan investor besar yang memonopoli saham dalam porsi yang  dominan. 

95 

Namun bagi mereka yang melegalkan jual beli saham berpendapat bahwa pada dasarnya saham tidak lain merupakan suatu bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga pada dasarnya saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tertentu. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang, dengan catatan bahwa jual beli saham tersebut tetap mengacu pada pedoman jual beli barang secara umum, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek kerelaan (an taradhin), serta terhindar dari unsur haram, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. Hal ini juga diperkuat dengan fatwa yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memutuskan akan kebolehan jual beli saham dalam fatwa nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.101 Dalam hal perkembangannya di dalam negeri sendiri, keberadaan pasar modal syariah di Indonesia belumlah semapan dibandingkan negara-negara lain yang lebih dahulu mengembangkan pasar modal yang berbasis syariah, seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Kuwait. Hal ini salah satunya didasari bahwa pasar modal syariah di Indonesia bukanlah pasar modal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari struktur pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Aktif dan lambannya perkembangan pasar modal syariah secara tidak langsung ditopang oleh perkembangan sosialisasi dan pendidikan investasi di pasar modal Indonesia. Perlu diketahui, untuk saat ini saja                                                              101

 Lihat lampiran Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia nomor 40/DSN‐ MUI/X/2003  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal. 

96 

jumlah rekening baru sekitar 400 ribuan dari 200 sekian juta penduduk Indonesia, artinya masih ada peluang yang cukup besar yang dapat diekplorasi menjadi unit ekonomi yang aktif dalam kegiatan pasar modal, konvensional ataupun syariah. Bahkan lebih jauh, hal ini juga berarti potensi Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah di bidang pasar modal. Akan tetapi untuk saat ini target tersebut hanya akan menjadi impian utopis saja, karena otoritas penyelenggara bursa yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini tidak membedakan mekanisme transaksi efek yang syariah atau tidak. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan bapak Taufiq Rochman, staf divisi pemasaran BEI, yang menjelaskan bahwa BEI hanya bertindak sebagai fasilitator perdagangan efek, pilihan untuk bertransaksi secara konvensional atau syariah dikembalikan kepada motivasi masing-masing investor. ”Masih bisa, indeks syariah itu tidak ada pembedaan artinya hanya indeks saja. Transaksi dan mekanismenya sama. Kita tidak membedakan apakah transaksi itu syariah atau tidak, kita tidak memiliki laporan transaksi syariah. Kita transaksi secara umum, tidak menanyakan apakah anda akan bertransaksi secara syariah atau tidak. Jadi, dapat disimpulkan pihak bursa hanya memberikan pengelompokkan arah investasi, apakah akan memilih saham-saham pertanian atau saham finance, ataupun saham-saham yang syariah dasarnya ini. Pilihannya dikembalikan ke masing-masing orang.”102 Sampai saat ini, tidak ada suatu aturan dan mekanisme khusus di bursa guna setidaknya mencegah terjadinya moral hazard bagi pelaku pasar muslim melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Upaya yang dilakukan pihak BEI                                                              102

  Lihat  lampiran,  Taufiq  Rochman,  Wawancara  Pribadi  oleh  Arief  Himawan,  18  Agustus  2010, Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tape recording. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

97 

dalam menghindari transaksi yang bertentangan dengan syariah masih sebatas sosialisasi dan edukasi berinvestasi yang sesuai syariah kepada pelaku pasar muslim. ”...Kita (BEI) hanya menginfokan. Jadi kalau anda ingin transaksi syariah di pasar modal pilihlah saham-saham yang syariah. Ya jangan saham perbankan, jangan saham minuman keras, rokok. Kalau obligasi ya obligasi yang syariah misal sukuk. Kita informasikan juga, kita sebagai fasilitator kan menyediakan semua, tinggal masyarakat maunya pakai yang mana. Intinya dalam sosialisasi ya kita angkat tema-tema syariah.”103 Hal ini juga ditambah oleh kebijakan ‘regulator atas’ yaitu Bapepam-LK, yang belum memiliki aturan khusus yang menjadi pedoman mekanisme transaksi yang sesuai syariah. Saat ini Bapepam-LK baru sebatas menerbitkan aturan mengenai penerbitan efek syariah, akad-akad yang digunakan, serta kriteria penerbitan Daftar Efek Syariah.104 Aturan tersebut hanya berjalan ketika efek syariah akan terbit di pasar perdana, sedangkan ketika efek diperdagangkan masuk ke pasar sekunder, para pelaku pasar muslim hanya berpedoman pada batasan dalam fatwa nomor 40 DSNMUI yang pada intinya menekankan bahwa perdagangan efek syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. Padahal ketegasan dan kejelasan terkait kesesuaian syariah atas perdagangan efek syariah di pasar sekunder merupakan kunci ketenangan dan kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal.                                                              103

  Lihat  lampiran,  Taufiq  Rochman,  Wawancara  Pribadi  oleh  Arief  Himawan,  18  Agustus  2010, Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tape recording. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  104

  Lebih  lengkapnya  lihat  Peraturan  Bapepam‐LK  nomor  II.K.1  tentang  Kriteria  dan  Penerbitan  Daftar  Efek  Syariah;  nomor  IX.A.13    tentang  Penerbitan  Efek  Syariah;  nomor  IX.A.14  tentang Akad‐Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. 

98 

Disamping itu pula, salah satu permasalahan yang terkati erat dengan transaksi di pasar modal adalah spekulasi. Secara sederhana spekulasi merupakan tindakan mengambil resiko. Hal ini biasa dilakukan oleh investor ataupun spekulator.105 Investor yang baik di pasar modal akan memanfaatkan bursa sebagai wahana investasi di perusahaan-perusahaan yang diyakininya bagus dan menguntungkan. Keputusan investasi yang mereka lakukan didasari pada informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai faktor-faktor fundamental ekonomi makro dan perusahaan itu sendiri disertai kajian analisis teknikal secara saksama. Tindakan ini disebut good speculation. Sedangkan spekulator cenderung memanfaatkan bursa sebagai sarana mengumpulkan pundi-pundi keuangan pribadi tanpa memperdulikan efek negatif dan distorsi pasar yang diakibatkannya. Tindakan ini disebut bad speculation. Pasar dengan bad speculation akan dipenuhi kegiatan perjudian, manipulasi, hingga rumorrumor yang disebarkan dengan maksud menggoreng saham di pasaran.106 Sebaliknya, good speculation akan mendorong terciptanya sirkulasi modal yang meningkatkan perekonomian secara makro, sebab investasinya didasari kualitas kinerja perusahaan                                                              105

 Beberapa kalangan membedakan antara investor dengan spekulator berdasarkan tingkat  ketidakpastian  yang  dihadapinya.  Spekulator  cenderung  melibatkan  bisnisnya  pada  sesuatu  yang  tingkat  ketidakpastiannya  tinggi  dan  bahkan  sering  kali  dilakukan  tanpa  perhitungan  matang,  sedangkan investor senantiasa menghitung resiko dengan tingkat return yang diterimanya. Sehingga  spekulasi tidak lain merupakan game of chance, sedangkan investasi bisnis adalah game of skill.  106

  Goreng  saham  merupakan  istilah  dikalangan  pelaku  pasar  modal  yang  menggambarkan  saham perusahaan‐perusahaan yang umumnya diperdagangkan bukan berdasarkan fundamentalnya  tetapi  sering  diperdagangkan  oleh  para  bandar  saham  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Ciri‐ciri  saham  ini  adalah  memiliki  kapitalisasi  yang  kecil  sehingga  mudah  bagi  para  bandar  tersebut  untuk  memainkan saham karena jumlah sahamnya yang relatif sedikit.  

99 

(emiten), dalam hal ini emiten dituntut untuk lebih meningkatkan performa perusahaan, efisiensi, tingkat pendapatan, dan transparansi keuangan jika ingin menarik hati investor di pasar modal. Pada hakikatnya spekulasi dilarang bukanlah karena ketidakpastian yang ada dihadapannya, melainkan bagaimana cara seseorang menyikapi ketidakpastian tersebut. Manakala ia mengabaikan aturan hukum dan tanggung jawab demi mendapatkan keuntungan semata dari adanya ketidakpastian, maka inilah yang dilarang syariat Islam terhadap praktik gharar dan maisir. Ketidakpastian yang diakibatkan keduanya lebih banyak membawa kemudharatan, efek negatif, ataupun bahaya (hazard). Bahkan secara pragmatis, maisir (judi) merupakan kegiatan spekulatif yang tidak berkaitan dengan sektor riil/produktif. Sehingga jelas bahwa pada dasarnya segala tindakan spekulatif yang cenderung ke arah maisir tidaklah akan meningkatkan agregat supply barang dan jasa. Kembali pada akar permasalahan spekulasi, pembahasannya kemudian adalah upaya apa yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya bad speculation di pasar modal. Banyak kalangan yang telah mengajukan berbagai solusinya, diantaranya yaitu menetapkan minimum holding periode atau jangka waktu memegang saham minimum, menetapkan harga saham tertinggi (ceiling price) tiap-tiap perusahaan dengan interval periode tertentu, mewajibkan serah terima bukti kepemilikan fisik saham, dsb.107 Akan tetapi karena alasan efesiensi dan likuiditas,                                                              107

 Dengan menetapkan minimum holding periode, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap  saat,  sehingga  meredam  motivasi  mencari  untung  dari  volatilitas  saham  semata.  Jangka  waktu 

100 

maka hal tersebut sulit diimplementasikan. Oleh sebab itu, perlu kajian lebih lanjut yang mendalam oleh para pakar guna merumuskan formula yang dapat meredam bad speculation di pasar modal. B. Transaksi yang Dilarang pada Perdagangan Saham Pada dasarnya memperdagangkan sekuritas di pasar modal dibolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi batasan syariah ini, kita perlu merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai pedoman utama. Namun untuk permasalahan muamalat yang kompleks, tidak semua orang berkemampuan dalam menafsirkan secara langsung dari kedua sumber hukum tersebut. Maka kemudian di sinilah kita perlu merujuk kepada pihak yang lebih kompeten mencarikan hujjah hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak yang dimaksud di sini adalah pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan ijtihad terhadap suatu kasus permasalahan, yaitu pemerintah dalam

                                                                                                                                                                           memegang  saham  yang  diusulkan  setidaknya  satu  pekan,  atau  usulan  lainnya  yaitu  boleh  menjual  kembali  saham  tersebut  namun  dengan  dikenakan  denda/penalti.  Rumusan  besarnya  penalti  yaitu:  apabila dijual dalam hari yang sama, maka penaltinya 90%; apabila dijual pada hari berikutnya, maka  penaltinya  89%; apabila dijual pada 2 hari berikutnya, maka penaltinya  88%, dst.  Aturan  lainnya  adalah  setiap  jual  beli  harus  diikuti  dengan  serah  terima  bukti  fisik  saham,  ataupun  juga  menetapkan  harga  saham  tertinggi  (HST)  tiap‐tiap  perusahaan  dengan  interval  tidak  lebih  dari  tiga  bulan  sekali.  Saham  dapat  dijual  dengan  harga  di  bawah  HST,  namun  tidak  boleh  diperjualbelikan lebih tinggi dari HST. Rumusan besarnya HST yaitu,  HST =   Jumlah Kekayaan Perusahaan                Jumlah Saham yang Diterbitkan  Lihat  Mokhtar  Metwally,  “The  Role  of  the  Stock  Exchange  in  An  Islamic  Economy”,  Journal  of  Research in Islamic Economics, Vol. 2, No. 1, h. 22, 1984. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution,  Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah,  (Jakarta:  Kencana),  2007,  h.77‐80,  dan  juga  arsip  mailinglist  dalam grup diskusi Ekonomi‐Syariah, “Tanya Batasan Spekulasi?”, diakses tanggal 7 November 2010,  dari http://www.mail‐archive.com/ekonomi‐[email protected]/msg01231.html.  

101 

hal ini dibantu oleh ulama. Oleh sebab itu, kita pun sebaiknya harus tunduk pada aturan pemerintah maupun fatwa ulama.108 Begitu pula dalam lingkup pasar modal, pemerintah dan juga ulama telah memberikan batasan sebagai panduan agar terhindar dari praktik yang melanggar syariah. Dalam pasal 5 ayat 2 fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003 praktik yang dilarang dalam transaksi di pasar modal diantaranya yaitu najsy, bai’ al ma’dum, insider trading, margin trading, ihtikar, dsb.109 Perdagangan efek syariah di pasar modal harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. Batasan ini diberlakukan tidak hanya kepada investor dan broker, tetapi juga kepada seluruh stakeholder untuk menghindari terjadinya transaksi yang melanggar prinsip syariah. 1. Larangan Memperdagangkan Sekuritas yang Haram, Membawa Kepada Kemaksiatan dan Kemudharatan. Para ulama kontemporer sepakat bahwa haram memperdagangkan saham dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram serta perusahaan membawa                                                              108

  “Hai  orang‐orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar‐benar beriman kepada Allah dan hari  kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An‐Nisa [4]: 59)  109

  Najsy,  yaitu  melakukan  penawaran  palsu;  Bai’  al‐ma’dum,  yaitu  melakukan  penjualan  atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling); Insider trading, yaitu memakai informasi  orang  dalam  untuk  memperoleh  keuntungan  atas  transaksi  yang  dilarang;  Menimbulkan  informasi  yang  menyesatkan;  Margin  trading,  yaitu  melakukan  transaksi  atas  Efek  Syariah  dengan  fasilitas  pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan Ihtikar  (penimbunan),  yaitu  melakukan  pembelian  atau  dan  pengumpulan  suatu  Efek  Syariah  untuk  menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain.   

102 

kemaksiatan dan kemudharatan. Misalnya saham perusahaan yang memproduksi minuman keras, produk olahan dari daging babi, industri hiburan seperti kasino, perjudian, pornografi, music, dsb. Bahkan sebagian saham perusahaan yang berkategori blue-chip pun juga haram untuk diperdagangkan seperti perbankan, asuransi konvensional, serta perusahaan rokok. Hingga kini di Bursa Efek Indonesia (BEI) emiten yang benar-benar berkategori haram masih terbatas pada perusahaan penghasil minuman keras, rokok, dan pembungaan uang saja. Sedangkan emiten yang memproduksi makanan haram, perjudian, industri pornografi dan prostitusi, serta pembuatan dan pemasaran senjata sebagai core business-nya belum ada yang listing di BEI. Dalil yang mengharamkan perdagangan saham ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. Kesemua perusahaan tersebut dianggap hanya membawa sedikit manfaat dan cenderung menjurus kepada mafsadat yang besar. Emiten yang haram ini diantaranya juga adalah saham perusahaan ritel dan perhotelan yang menjajakan minuman keras, menjalankan praktik yang melanggar hukum Islam, serta menjual makanan dan minuman yang haram. Dalam ajaran Islam ditegaskan dengan jelas bahwa umat Islam tidak boleh memiliki ataupun memperdagangkan sekuritas emiten yang mempraktikkan serta terlibat dalam aktivitas yang dilarang hukum Islam. Ada kejadian yang cukup menarik ketika pada akhir tahun 2000 MUI mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan penghasil produk penyedap rasa (vetsin/MSG) Ajinomoto dinyatakan haram, karena perusahaan ini diduga

103 

menggunakan minyak lemak babi sebagai katalisator dalam proses produksinya. Kejadian ini sontak menimbulkan sentiment negatif dari masyarakat baik dalam maupun luar negeri, tidak terkecuali pada bursa Tokyo. Saham Ajinomoto Co. Inc. merosot menembus batas 200 yen atau 14,3 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.110 Penurunan itu akibat kekhawatiran masalah di Indonesia itu menjalar ke negara mayoritas Muslim lainnya. Penurunan penjualan produk akan mempengaruhi omzet penjualan, omzet penjualan yang menurun akan mengurangi laba perusahaan, sedangkan pembagian deviden sendiri sangat bergantung pada besar kecilnya laba perusahaan. Deviden yang kecil akan menurunkan prospek perusahaan. Oleh karena itu, banyak investor yang sengaja melepas saham perusahaan tersebut sebagai antisipasi penurunan nilai sahamnya. 2. Larangan Melakukan Manipulasi atau Tadlis Salah satu praktik yang dilarang dilakukan dalam bermuamalat yaitu penipuan atau tadlis. Praktik penipuan ini merupakan tindakan pengambilan harta dengan cara bathil yang dilarang Islam. Di pasar modal praktik ini umumnya terjadi disertai dengan melakukan tindakan window dressing guna memperdaya pembeli. Window dressing adalah usaha untuk menutupi kekurangan dengan cara tertentu sehingga tampak lebih baik agar barangnya terjual dengan harga tinggi. Dalam fikih klasik, window dressing contohnya seperti menjual kurma basah ditutupi dengan kurma

                                                             110

  Gatra,  “Saham  Ajinomoto  di  Tokyo  Guncang”  artikel  diakses  pada  tanggal  15  Oktober  2010 dari http://www.gatra.com/2001‐01‐10/artikel.php?id=2808.  

104 

kering. Nabi Muhammad SAW pernah menegur pedagang pasar yang berdagang dengan cara seperti itu.111 Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berlaku jujur dan tidak boleh menipu. Jujur berarti memberikan informasi selengkap mungkin tentang kelebihan maupun kekurangan barangnya. Ia tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Transaksi yang jujur tidak hanya akan menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga transaksinya akan membawa keberkahan. Di pasar modal banyak sekali aktifitas penipuan yang kemudian terungkap, bahkan diantaranya dilakukan oleh perusahaan dengan profil tinggi, seperti Enron dan Madoff. Skandal kebangkrutan Enron (2001), perusahaan yang pada tahun 2000 menduduki peringkat ke-7 versi majalah Fortune 500 dengan mencatatkan omzet sebesar US$ 100 miliar (Rp 900 triliun) ternyata tidak lebih dari suatu manipulasi akuntansi saja.112 Selama bertahun-tahun Enron diduga melakukan penipuan dengan membuat laporan keuangan palsu, hal ini dilakukan bekerja sama dengan perusahaan Akuntan Publik, Arthur Andersen, untuk membuat seolah-olah neraca perusahaan untung. Beberapa waktu setelah terungkapnya skandal ini, harga saham Enron rontok hingga tidak memiliki nilai sama sekali, pemegang saham rugi hingga US$ 74 miliar (Rp 630 triliun). Sejak itu, Enron menjadi lambang populer penipuan korporasi terbesar sepanjang sejarah.                                                              111

Lihat Hadis Muslim dari Abu Hurairah di bagian tadlis pada bab sebelumnya.  Wikipedia,  “Enron  Scandal”,  artikel  diakses  tanggal  20  Oktober  2010  dari  http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal.   112

105 

Penipuan besar lainnya dilakukan oleh Bernard Madoff (2008), mantan Ketua NASDAQ, melalui perusahaan bernama Madoff Investment Securities. Madoff menipu nasabahnya hingga US$ 50 miliar dengan melakukan investasi fiktif, caranya dengan membayar nasabah lama dengan uang nasabah baru.113 Cara ini mirip dengan arisan berantai yang marak di Indonesia. Di Indonesia sendiri skandal penipuan pasar modal diantaranya yang terungkap baru-baru ini yaitu kasus Katarina Utama (2010). PT Katarina Utama Tbk (RINA) diduga melakukan penyelewengan dana IPO dan penggelembungan aset perseroan. Dana IPO sebesar Rp 33,6 miliar pada penawaran Juli 2009 yang rencananya digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja serta menambah kantor cabang, hingga saat ini tidak ada realisasi yang signifikan, malah ada indikasi kalau manajemen RINA telah melakukan penggelembungan aset dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif dari sejumlah perusahaan.114 3. Larangan pada Transaksi yang Mengandung Riba Dalam perdagangan di pasar modal, aktifitas yang mengandung riba dapat dijumpai dalam obligasi konvensional, margin trading, dan saham preferen. Obligasi konvensional dan juga saham preferen mengandung riba qard dan riba jahiliyah. Obligasi memberikan pendapatan berupa prosentase bunga (kupon/coupon) sesuai yang disepakati di awal. Hal yang serupa juga terjadi pada saham preferen. Pada                                                              113

  Wikipedia,  “Madoff  Investment  Scandal”,  artikel  diakses  tanggal  20  Oktober  2010  dari  http://en.wikipedia.org/wiki/Madoff_investment_scandal.  114

  Indro  Bagus,  “BEI  Layangkan  SP  I  ke  Katarina  Utama”,  artikel  diakses  tanggal  15  November  2010  dari  http://www.detikfinance.com/read/2010/09/23/124814/1446511/6/bei‐ layangkan‐sp‐i‐ke‐katarina‐utama. 

106 

saham jenis ini investor selain berhak menerima pembagian saham lebih dahulu dari pada pemegang saham biasa, juga akan mendapat deviden yang bersifat tetap, yang tidak tergantung pada kinerja perusahaan. Sistem fixed income inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apakah usahanya nanti akan mendapat return. Besarnya return merupakan suatu yang tidak pasti, nilainya bisa positif, nol (impas), bahkan negatif. Ketidakpastian return merupakan resiko yang harus ditanggung secara bersama oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Inilah salah satu contoh prinsip keadilan yang sangat ditekankan ajaran Islam. Dalam fatwa no.40/DSN-MUI/X/2003 juga dilarang transaksi margin trading. Bertransaksi saham dengan margin atau margin trading yaitu merupakan praktek membeli saham dengan menggunakan fasilitas utang yang memungkinkan seseorang melakukan pembelian saham melebihi kemampuan dana yang dimilikinya. Harapan pembeli menggunakan fasilitas margin umumnya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan modal yang lebih sedikit. Utang yang digunakan sebagai margin harus dikembalikan beserta bunga yang telah ditetapkan. Utang tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pialang (broker) kepada anggota investornya sebagai leverage (efek pengungkit). Sebagai contoh, misalnya untuk bertransaksi saham sejumlah Rp 40 juta, maka sesuai aturan bursa saat ini, dengan fasilitas margin investor cukup menyiapkan dana (cash margin) minimal sebesar 50%-nya saja. Keuntungannya, jika transaksi untung maka investor akan mendapatkan prosentase keuntungan yang lebih besar

107 

dibandingkan bila bertransaksi tanpa margin. Sebaliknya, jika ternyata transaksi rugi maka investor akan mengalami kerugian yang melebihi modal yang dimilikinya. Saat ini tidak semua saham bisa ditransaksikan dengan fasilitas margin trading. BEI memilih saham yang benar-benar layak dan bisa ditransaksikan secara margin.115 Hal ini penting agar saham yang bisa ditransaksikan adalah saham yang baik (memiliki prospek bagus ke depan) dan likuid (mudah diperdagangkan). Disebabkan adanya insrumen bunga dalam fasilitas utang margin trading, ditambah praktik margin trading cenderung lebih banyak digunakan oleh para spekulan untuk bertransaksi jangka pendek bukan dalam arti investasi jangka panjang yang sebenarnya, maka alasan inilah MUI mengharamkan margin trading. 4. Larangan Menjual Sekuritas yang Belum Dimiliki Di dalam pasar modal konvensional terdapat suatu instrumen yang memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan tanpa harus memiliki suatu saham secara aktual pada saat transaksi. Praktik ini dikenal dengan istilah short selling. Namun praktik ini dilarang pada pasar modal syariah di Indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat 2 butir b fatwa DSN no.40/DSN-MUI/X/2003, yaitu short selling merupakan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki atau dalam fikih disebut Bai’ al-ma’dum. Landasan hukum pelarangan bai’ alma’dum itu sendiri didasarkan dari hadis Rasulullah saw yang melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki.                                                              115

 Lihat lampiran Pengumuman Bursa Efek Indonesia Peng‐00582/BEI.PSH/11‐2010 tentang  Efek  yang  Dapat  Ditransaksikan  dan  Dijaminkan  dalam  Rangka  Transaksi  Marjin  dan  atau  Transaksi  Short Selling. 

108 

ِ ‫ ُﻗﻠْ ُﺖ َاي َر ُﺳ ْﻮ َل‬:‫َﻋ ْﻦ َﺣ ِﻜ ْ ِﲓ ا ْﺑ ِﻦ ِﺣ َﺰا ٍم ﻗَﺎ َل‬ ‫ﷲ ﻳَﺎْٔ ِﺗﻴْ ِ ْﲏ َّاﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ﻓَﻴَ ْﺴﺎَٔﻟُ ِ ْﲏ‬ ‫ َﻻ‬:‫ ﻓَ َﻘﺎ َل‬،‫ﻮق‬ ِ ‫اﻟﺴ‬ ُّ ‫ ُ َّﰒ َاﺑْ َﺘﺎﻋُ ُﻪ ِﻣ َﻦ‬،ُ‫َﻋ ِﻦ اﻟْ َﺒ ْﻴﻊ ِ ﻟَﻴْ َﺲ ِﻋ ْﻨ ِﺪي َﻣﺎ َٔا ِﺑ ْﻴ ُﻌ ُﻪ ِﻣﻨْﻪ‬ (‫ )رواﻩ اﶆﺴﺔ‬. َ‫ﺗَ ِﺒ ْﻊ َﻣﺎ ﻟَﻴْ َﺲ ِﻋ ْﻨﺪَ ك‬ Dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw, Ya Rasulullah (bagaimana) tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk kujual? Ia menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau tidak memiliki.” (HR Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, at-Tirmidzi, anNasa’i, dan Ibnu Majah)116 Akan tetapi aktifitas short selling diperbolehkan oleh Dewan Penasihat Syariah / Shariah Advisory Council (SAC) Komisi Sekuritas Malaysia sejak tahun 1998.117 Mereka mengadopsi pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim yang menafsirkan hadis di atas dengan pendekatan yang berbeda dibanding mayoritas ulama (Jumhur Ulama).118 Menurut pendapat keduanya, penekanan hadis tersebut                                                              116

  A  Qadir  Hassan  dkk,  Terjemah  Nailul  Authar  Himpunan  Hadits‐Hadits  Hukum;  Bab  Larangan Menjual Secara Konkrit Barang yang Belum Dimiliki. (Jakarta: PT Bina Ilmu), 2001, no. 2808,  h. 1665‐1667.  117

  Isu  bai’  al  ma’dum  telah  menjadi  diskusi  diantara  kalangan  Islamic  Capital  Market  Department  (ICMD,  awalnya  dikenal  dengan  nama  Islamic  Capital  Market  Unit)  dan  Islamic  Instrument  Study  Group  (IISG)  Malaysia  sejak  tahun  1995  dan  1997.  ICMD  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  riset  dan  pengembangan  produk  pasar  modal  syariah  dan  melakukan  analisa  terhadap  semua efek yang tercatat di Bursa Malaysia serta berfungsi sebagai sekretariat IISG. Per tanggal 16  Mei  1996  peran  IISG  diperluas  sehingga  menjadi  lembaga  yang  lebih  formal  dalam  menjamin  kesyariahan  pasar  modal  Malaysia  yang  kemudian  disahkan  sebagai  sebuah  lembaga  yang  dikenal  dengan Shariah Advisory Council (SAC). Dalam menjalankan tugasnya, pada pertemuan ke‐13 tanggal  19  Maret  1998  SAC  menetapkan  prinsip‐prinsip  mengenai  Securities  Borrowing  and  Lending  (SBL)  yang merupakan implementasi dari akad bai’ al ma’dum. Selanjutnya pada pertemuan ke‐69 tanggal  18  April  2006  SBL  disempurnakan  dengan  dikeluarkannya  aturan  tentang  Regulated  Short  Selling  (RSS), dimana di dalam RSS transaksi short selling diizinkan selama dapat dijamin, diawasi, dan diatur  oleh otoritas bursa untuk  dimungkinkannya penyelesaian transaksi.  118

  Pendapat  Ibnu  Taimiyyah  dan  Ibnu  al‐Qayyim  ini  berbeda  dengan  mayoritas  Ulama,  diantaranya  termasuk  ulama  Pakistan  dan  ulama  Dewan  Syariah  Nasional  Indonesia,  yang  tetap  melarang penjualan atas barang yang belum dimiliki (bai’ al ma’dum), karena secara rasional jual beli 

109 

lebih kepada ‘janganlah menjual sesuatu yang tidak mampu anda serahkan’ dan bukan ‘janganlah menjual sesuatu yang tidak anda miliki’. 119 Dalam pandangan SAC Malaysia, elemen gharar dapat ditanggulangi dan diminimalisir dengan dibuatnya aturan berupa Regulated Short Selling (RSS) berdasarkan prinsip-prinsip Securities Borrowing and Lending (SBL). Dengan kata lain, aturan yang ada pada RSS dan SBL diharapkan dapat meningkatkan probabilitas penyerahan saham. Ketika probabilitas serah-terima saham tinggi, maka hal ini menjadikan elemen ketidakpastian (gharar) tidak lagi signifikan, sehingga sebagai konsekuensinya transaksi atau aktifitas tersebut dapat dikategorikan sesuai syariah (shariah compliant). Atas dasar tersebut, transaksi short selling diperbolehkan oleh cendekiawan muslim Malaysia, selama pemenuhan penyerahan, penyelesaian, dan pembayaran kewajiban transaksi dijamin, dimonitor, dan diatur oleh otoritas bursa.120

                                                                                                                                                                           ini mengandung ketidakpastian dan resiko yang besar (gharar). Lihat fatwa no.40/DSN‐MUI/X/2003  dan lihat juga Gerard al‐Fil, “Why Short‐selling is Haram”, artikel diakses tanggal 23 September 2010  dari http://www.ameinfo.com/170733.html.   119

  Menurut  Ibnu  Taimiyyah  dan  Ibnu  al‐Qayyim  apa  yang  dimaksud  dalam  hadis  tersebut  adalah larangan terhadap penjualan yang mengandung resiko dan ketidakpastian yang besar (gharar)  dimana objek jualnya tidak mungkin dapat diserahkan, baik objek tersebut berwujud atau tidak (misal  menjual  unta  yang  kabur).  Mereka  juga  merujuk  kepada  penjualan  dengan  akad  Salam  dan  Istisna  (jual  beli  dengan  pesanan),  yaitu  penjualan  dimana  uang  diserahkan  lebih  dahulu  dan  barang  diserahkan  kemudian.  Contoh  jual  beli  salam  pada  komoditas  pertanian,  si  penjual  mungkin  tidak  mempunyai  barang  tersebut  sewaktu  kontrak  dibuat,  namun  barang  akan  diserahkan  pada  waktu  tertentu  (saat  panen)  atau  sesuai  dengan  waktu  yang  disepakati  dalam  perjanjian.  Lihat  Dr.  Asyraf  Wajdi Dusuki dan Dr. Abdelazeem Abozaid, “Fiqh Issues in Short Selling as Implemented in the Islamic  Capital Market in Malaysia”, Journal of King Abdul Aziz University, Islamic Economics, vol. 21, no. 2,  2008, h. 13‐15.  120

 Lebih lengkapnya lihat Dr. Asyraf Wajdi Dusuki dan Dr. Abdelazeem Abozaid, “Fiqh Issues  in Short Selling as Implemented in the Islamic Capital Market in Malaysia”, Journal of King Abdul Aziz  University, Islamic Economics, vol. 21, no. 2, 2008. Lihat pula Securities Comission, Resolutions of the  Securities Comission Syariah Advisory Council. (Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 2003), h. 23‐25. 

110 

Short selling sempat dilarang oleh otoritas pasar modal Eropa dan Amerika selama krisis finansial yang menerpa kawasan tersebut di tahun 2008-2009. Namun pelarangan ini lebih ditujukan guna menutup rapat tindakan spekulasi di bursa mereka selama masa krisis. Hal ini justru membuat para spekulan dan hedge fund asing dari negara-negara tersebut akan mencari sasaran spekulasi baru, yaitu bursa negaranegara berkembang yang belum melarang short selling, termasuk bursa Indonesia. Lepas dari itu semua, pada dasarnya kemungkinan dampak buruk yang terjadi dari tindakan short selling yaitu terjadinya strategi perdagangan kotor akibat perbedaan harapan antara kedua pihak dalam transaksi short selling. Pihak pemilik mengharapkan keuntungan dari kenaikan sekuritas yang dipinjamkan, sedangkan pihak peminjam mengharapkan turunnya nilai saham agar dapat menutup posisi pembelian kembali saham (cover short) dengan harga yang lebih rendah dibanding harga saham ketika dipinjam. Oleh karena perbedaan harapan yang diinginkan inilah cenderung terjadinya moral hazard untuk saling mengalahkan dan saling menipu,121 hal ini tidak lain dilakukan demi mempengaruhi atau bahkan merusak ekspektasi harga agar menuju harga sekuritas yang diharapkan. Bahkan tidak hanya itu, lebih jauh pada dasarnya ada masalah fikih lain yang terkait erat dengan short selling, yaitu pengambilan manfaat (materi atau immaterial)                                                              121

 Pihak peminjam yang menginginkan harga sahamnya turun akan merekayasa seolah‐olah  penawaran  meningkat  sambil  menyebarkan  isu‐isu  negatif  agar  harga  sekuritasnya  turun.  Jika  kemudian harga benar‐benar turun, maka ia akan untung. Namun jika harga sekuritas tersebut justru  mengalami kenaikan, maka peminjam mengalami kerugian disebabkan harus membeli kembali (buy  back)  untuk  menutup  posisi  short  pada  harga  lebih  tinggi.  Hal  yang  sebaliknya  pada  pihak  yang  meminjamkan, ia akan untung jika kemudian harga sekuritas naik, atau akan rugi jika nilai sekuritas  benar‐benar turun. 

111 

atas objek pinjaman. Seperti kita tahu, pemilik sekuritas akan membebankan biaya atas saham yang dipinjamka, dan seperti kita juga telah bahas pada bagian sebelumnya, mengambil manfaat dengan menetapkan beban pengembalian lebih atas pinjaman serupa dengan riba. Lebih lanjut, praktik short selling tidak lain merupakan bentuk game of chance122 yang dikategorikan sebagai zero sum game123, karena dalam short selling ini satu pihak mengalami keuntungan atas kerugian terhadap pihak lain. Islam melarang aktivitas yang berakibat kepada zero sum game karena hal ini mengandung unsur judi (maisir). Sesuatu dikatakan sebagai maisir ketika di dalamnya terdapat unsur taruhan dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari yang kalah. Kesimpulannya, short selling merupakan transaksi yang mengandung gharar dan riba, serta merupakan salah satu bentuk maisir yang haram dilakukan. 5. Larangan Merekayasa Permintaan dan Penawaran Dalam jual beli saham di pasar sekunder, sering kali terjadi manipulasi dengan merekayasa permintaan dan penawaran, tujuannya tidak lain hanya untuk                                                              122

  Pada  dasarnya  game  of  chance  /  permainan  kesempatan  merupakan  suatu  bentuk  kegiatan yang memiliki karakter identik dengan untung‐untungan, namun tidak semua praktik game  of  chance  adalah  haram.  Untuk  menentukan  bentuk  game  of  chance  yang  boleh  dan  yang  haram  haruslah  dilihat  faktanya  secara  teliti.  Contoh  game  of  chance  yang  tidak  mengandung  maisir  yang  dilarang, misalkan pihak bank memberikan tiket umrah bagi pemilik tabungan tertentu, umpamakan  seratus  buah  tiket.  Semua  nasabah  deposan  pada  dasarnya  berhak  memperoleh  paket  umrah  tersebut,  tapi  karena  tidak  mungkin  diberikan  kepada  seluruh  nasabah,  maka  dilakukanlah  undian.  Undian ini tergolong hadiah, karena nasabah deposan lain tidak menanggung para pemenang paket  umrah  tersebut.  Hal  ini  disebut  non‐zero  sum  game,  artinya  si  penerima  hadiah  senang  dan  si  pemberi  hadiah  juga  senang,  sehingga  bila  dijumlahkan  senang‐senangnya  nilainya  lebih  besar  daripada nihil. Lihat Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (2007) h. 36‐38.  123   Zero  sum  game  adalah  situasi  dimana  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  satu  pihak  merupakan kerugian yang sama jumlahnya di pihak lain. Jadi selisih antara keuntungan di satu pihak  dengan  kerugian  di  pihak  yang  lain  adalah  nihil  (tidak  termasuk  biaya‐biaya).  Perdagangan  opsi  merupakan salah satu contoh lain dari zero sum game. 

112 

mendapatkan capital gain jangka pendek dari para investor yang turut bertransaksi pada saham tersebut. Tindakan ini dikenal dengan istilah goreng saham atau stock cornering. Goreng saham atau stock cornering yaitu merupakan usaha yang dilakukan sekelompok pihak yang berupaya melakukan pembentukan harga sehingga menyebabkan pihak tertentu mengalami kerugian. Cornering dapat dilakukan sendirisendiri dengan menggunakan akun rekening kepemilikan sekuritas pada perusahaan pialang yang berbeda, atau cornering dilakukan dengan berkeja sama dengan broker dan investor lain.124 Strategi yang digunakan adalah membuat demand dan supply yang semu, agar tercipta harga yang semu sesuai yang diharapkan spekulan. Untuk mengharapkan harga naik, para spekulan akan membuat seolah-olah terjadi permintaan yang tinggi dengan target harga yang melonjak. Cara yang digunakan yaitu spekulan bekerja sama dengan beberapa pihak misal dengan perusahaaan sekuritas atau broker, melakukan pembelian saham tertentu secara besar-besaran sambil meniupkan isu-isu positif agar pasar bereaksi dengan meningkatnya permintaan atas saham tersebut. Setelah harga telah mencapai titik tertinggi yang dituju, barulah spekulan melepas saham yang dimilikinya. Umumnya setelah pelepasan saham secara besar-besaran ini, jika fundamental perusahaan tidak kuat, maka harga saham akan jatuh dan investor                                                              124

 Caranya bisa dengan melakukan transaksi fiktif atau transaksi semu, dimana pembeli juga  sekaligus  pejual.  Yaitu  pembeli  menjual  suatu  saham  atas  akun  rekeningnya  di  suatu  sekuritas  tertentu  untuk  kemudian  dibeli  menggunakan  akun  rekening  sekuritas  lain  miliknya,  atau  dengan  melakukan  penjualan  dan  pembelian  saham  kepada  investor  lain  dalam  jaringan  mereka.  Tindakan  jual beli ini dilakukan hanya untuk membentuk harga agar sesuai dengan yang diharapkan spekulan  tersebut. 

113 

lain yang kurang cermat terjebak pada harga beli yang tinggi. Sebaliknya, jika ingin mendapat harga yang lebih rendah, spekulan bekerja sama dengan broker yang dia kenal melakukan transaksi dengan menjual saham sebanyak-banyaknya agar harga turun ke bawah hingga ke level yang diharapkan sambil terus menyebarkan isu-isu negatif. Ketika investor lain juga terpengaruh untuk menjual saham karena menghindari kerugian lebih besar akibat harga terus merosot, spekulan sudah membeli saham kembali saham tersebut dari broker dengan harga lebih rendah sebelum harga mengalami kenaikan kembali. Umumnya saham yang sering digoreng adalah saham-saham dengan kapitalisasi dan likuiditas yang kecil, atau saham kelas menengah yang harganya murah dan investornya masih sedikit, sehingga memudahkan spekulan memborong dan mengendalikan harga karena jumlah sahamnya relatif sedikit. Saham ketegori blue chip ataupun saham yang pemegangnya merata di banyak pihak/ tidak dikuasai oleh satu pihak akan sulit untuk digoreng. Kasus cornering/goreng saham yang terkuak diantaranya melibatkan broker bermasalah yang sama, sebut saja PT Optima Karya Capital Securities (OKCS). OCKS diduga bekerja sama dengan Mahakarya Capital Securities melakukan cornering atas saham PT Triwira Insan Lestari Tbk hingga harga saham berkode TRIL tersebut meroket 97,06% dari kisaran Rp 400 per saham pada 28 Januari 2008 menjadi Rp 1.340 pada 6 Maret 2008.125 Optima Securities juga diduga melakukan                                                              125

  Arif  Gunawan  S,  “Kasus  Triwira  Masuk  Penyidikan  Bapepam‐LK”,  artikel  diakses  tanggal  19 Oktober 2010 dari http://bataviase.co.id/node/281899.  

114 

persekongkolan lain dalam penggorengan saham dengan mengangkat saham PT Ades Waters Indonesia Tbk naik sebesar 183,33%, PT Indah Kiat Pulp & Papers Tbk sebesar 191,26%, dan juga disinyalir mendongkrak harga saham PT Tjiwi Kimia Tbk hingga 111,11%.126 Di beberapa negara termasuk di Indonesia cornering/menggoreng saham merupakan tindakan yang melawan hukum. Cornering merupakan tindakan manipulasi pasar dan dilarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 91 dan Pasal 92. Manipulasi pasar yang dimaksud yaitu pihak yang bertransaksi membuat harga menjadi harga semu. Pihak yang melakukan transaksi ini dianggap melakukan tindakan pidana dengan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar. Sanksi tersebut tertuang pada Pasal 104 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995. Di dalam kajian fikih, praktik menciptakan demand dan supply yang semu dikenal dengan istilah Bai’ Najsy dan ihtikar. Bai’ najsy dilarang karena pelaku merekayasa permintaan (demand) untuk mendapatkan keuntungan di atas normal, cara yang dilakukan yaitu bisa dengan meminta pihak tertentu untuk memberikan hasil analisis manipulatif yang baik (window dressing), ataupun juga dengan cara menyuruh orang lain (penawar palsu) untuk menawar dengan harga tinggi padahal dia tidak membutuhkannya.127 Cara ini dilakukan agar investor lain tertarik untuk                                                              126

  Arif  Gunawan  S,  “Optima,  Skandal  yang  Terperam”,  artikel  diakses  tanggal  19  Oktober  2010 dari http://web.bisnis.com/artikel/2id3015.html.   127   Sebelumnya  telah  dibuat  kesepakatan  antara  penjual  dengan  penawar  palsu  untuk  membeli  dengan  tawaran  harga  yang  tinggi  agar  ada  pembeli  sesungguhnya  yang  terjebak  dengan 

115 

membeli dan terlanjur merealisasikan transaksi dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan ihtikar yang lebih umum diartikan sebagai tindakan penimbunan, dilarang karena pelaku merekayasa penawaran (supply) dengan cara sengaja membatasi peredaran suatu barang/sekuritas serta menghalangi investor lain membelinya, agar kemudian si pelaku dapat mengambil keuntungan yang tinggi ketika harganya melonjak. Mencari keuntungan tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi jika keuntungan tersebut diperoleh dengan sengaja mengacaukan harga di pasaran, maka barulah cara seperti itu tidak diperkenankan. Islam sangat mengecam praktik bai’ najsy dan ihtikar128, karena tindakan membuat demand dan supply yang semu dapat mengakibatkan harga menjadi tidak normal, mengandung unsur penipuan, dan menjebak orang lain karena kondisi pasar tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. 6. Larangan Transaksi Menggunakan Informasi Orang Dalam Praktik kecurangan lain yang terjadi di pasar modal yaitu memanfaatkan informasi yang belum disebarkan kepada masyarakat atau informasi perusahaan yang bersifat rahasia dan belum terbuka untuk umum. Hal ini ditujukan agar mendapat abnormal return dengan jalan pintas. Praktik ini di pasar modal dikenal dengan istilah insider trading.                                                                                                                                                                            harga  tinggi  yang  telah  direkayasa  tersebut.  Oleh  karena  itu,  yang  ada  hanyalah  permintaan  palsu  (false demand) terhadap objek jual beli tersebut.  128

  Lihat  Hadis  Rasulullah  saw  pada  bab  II  sebelumnya  tentang  larangan  bai’  najsy  dan  ihtikar.  Lihat  pula  pasal  5  ayat  2  fatwa  DSN  No.40/DSN‐MUI/X/2003  mengenai  Transaksi  Efek  yang  Dilarang. 

116 

Insider trading yaitu melakukan transaksi sekuritas dengan memanfaatkan informasi eksklusif yang belum dimiliki oleh investor dan masyarakat di pasar. Umumnya informasi tersebut diperoleh melalui orang dalam perusahaan, bisa berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan. Walaupun praktik insider trading ini marak dilakukan di pasar modal, namun praktik ini sangat sulit untuk dibuktikan. Praktik insider trading ini cukup identik dengan praktik talaqqi rukban (mencegat pedagang sebelum sampai ke pasar) yang dibahas dalam fikih klasik. Keduanya sama-sama merupakan tindakan illegal dimana salah satu pihak berusaha mengambil keuntungan dengan cara membeli barang sebelum pihak lain mengetahui harga yang wajar di pasar. Keduanya dapat merusak mekanisme pasar dalam menentukan harga yang sehat dan fair. Suatu tindakan disebut insider trading jika memenuhi tiga unsur, diantaranya yaitu pertama, adanya orang dalam; kedua, informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum disclosure; ketiga, melakukan transaksi karena informasi material.129 Praktik insider trading dilarang disebabkan tidak meratanya informasi yang dimiliki para pelaku bursa. Informasi tersebut hanya dimiliki oleh orang dalam atau sekelompok tertentu yang memiliki akses terhadap orang dalam. Insider trading tidak hanya berdampak buruk pada pasar, tetapi juga terhadap emiten. Umumnya emiten akan kehilangan kepercayaan dari investor, dan akan cukup sulit bagi emiten

                                                             129

 Muhamad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, h. 208‐209. 

117 

untuk merebut kembali simpati investor. Hal ini akan berdampak buruk bagi perkembangan perusahaan nantinya. Di dalam hukum positif di Indonesia, insider trading merupakan tindakan yang dilarang sesuai Pasal 95 dan Pasal 98 UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Insider trading adalah melakukan pembelian atau penjualan atas efek berdasarkan informasi orang dalam. Yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Di dalam UU Pasar Modal tersebut disebutkan pula bahwa sesuatu tidak dinilai sebagai informasi orang dalam yaitu apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta informasi dari emiten atau perusahaan publik dan kemudian memperolehnya dengan mudah tanpa pembatasan, orang tersebut tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam. Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat pembatasan, maka terhadap pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan untuk mempengaruhi pihak lain agar melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Pihak yang melakukan transaksi ini dianggap melakukan tindakan pidana dengan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar. Sanksi tersebut tertuang pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pasar modal syariah di Indonesia bukan merupakan pasar modal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari struktur pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Kegiatan pasar modal syariah di Indonesia berjalan pararel dengan pasar modal konvensional, karena kelahirannya diadopsi dari pasar modal konvensional. Secara teknis tidak ada perbedaan yang mencolok antara pasar modal syariah dan yang tidak di pasar modal Indonesia. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional dapat dilihat pada instrumen dan akad penerbitan efeknya, sedangkan perbedaan indeks saham syariah dengan indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bahkan otoritas penyelenggara bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia (BEI), tidak membedakan mekanisme transaksi antara efek syariah dengan konvensional. BEI hanya bertindak sebagai fasilitator perdagangan efek yang memberikan pengelompokan arah investasi, pilihannya dikembalikan ke motivasi dan minat masing-masing investor. 2. Aturan mengenai perdagangan efek syariah telah diterbitkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) salah satunya melalui fatwa nomor 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah 118

119

di Bidang Pasar Modal. Namun otoritas pasar modal, dalam hal ini Bapepam-LK, baru sebatas mengeluarkan aturan mengenai penerbitan efek syariah, akad-akad yang digunakan, serta kriteria penerbitan Daftar Efek Syariah, sedangkan saat perdagangan Bapepam-LK belum memiliki standar khusus yang menjadi pedoman mekanisme perdagangan yang sesuai syariah. Kejelasan dan ketegasan penerapan fatwa tersebut merupakan kunci ketenangan dan kepercaryaan masyarakat terhadap transaksi perdagangan efek di pasar modal. 3. Pasar modal syariah dikembangkan dengan menggunakan model pendekatan produk, pendekatan pendapatan, dan pendekatan struktur modal. Dengan menggunakan pendekatan produksi ini, pasar modal syariah akan mengeluarkan emiten yang kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip Islam seperti usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi; usaha keuangan ribawi (perbankan dan asuransi konvensional); usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram maupun barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. Pendekatan pendapatan lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, ketika pendapatan yang diperoleh dari bunga (interest) dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) lebih dari 10%, maka saham perusahaan tersebut tidak syariah. Pendekatan struktur modal dengan melihat ratio utang terhadap modal atau yang lebih dikenal dengan debt/equity ratio. Semakin besar ratio ini semakin besar ketergantungan modal terhadap utang, yang pada intinya utang tersebut merupakan pinjaman yang mengandung

120

unsur riba. Untuk saat ini sangat sulit bagi perusahan untuk membuat ratio ini nol, atau sama sekali tidak ada utang atas modal. Oleh karena itu toleransi yang diberlakukan Bapepam-LK saat ini yaitu total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%). Setelah melewati tahapan penyaringan di atas, Saham Syariah yang ada di Indonesia dikumpulkan dalam suatu Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan November. DES diterbitkan dan dievaluasi secara berkala oleh Bapepam-LK bekerja sama dengan DSN-MUI. Per November 2010 Saham Syariah berjumlah 209 saham dari 415 saham terdaftar. Dari kesekian jumlah saham syariah tersebut dipilihlah sebanyak 30 saham unggulan kedalam Jakarta Islamic Index (JII). 4. Selain dari kriteria emiten, pasar modal masih belum sesuai dengan prinsipprinsip syariah juga disebabkan oleh jenis transaksi investasinya. Pada dasarnya pelaksanaan transaksi investasi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian (prudential/ihtiyath) serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. Tindakan yang dimaksud diantaranya dengan melakukan penipuan (tadlis) ataupun manipulasi laporan keuangan (window dressing) guna memperdaya pembeli; menggunakan fasilitas pinjaman berbasis bunga (margin trading) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah; menciptakan demand dan supply yang semu yaitu dengan merekayasa permintaan (bai’ an-

121

najsy) ataupun memonopoli dan menimbun suatu efek (ihtikar); melakukan penjualan atas efek yang belum dimiliki (short selling / bai’ al ma’dum); menggunakan informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat yang didapatkan dari orang dalam guna mendapat keuntungan dengan jalan pintas (insider trading / talaqqi rukban). B. Saran Menyangkut kesimpulan di atas, penulis mengusulkan hal-hal berikut: 1. Pengawasan terhadap pasar modal berdasarkan prinsip syariah harus ditingkatkan lagi, mengingat BEI sebagai pihak penyelenggara transaksi hanya bertindak sebagai fasilitator perdagangan. BEI tidak secara tegas membedakan antara transaksi yang syariah dan yang tidak. Sehingga transaksi yang melanggar prinsip Islam seperti saham preferen, short selling dan margin trading masih dapat dilakukan secara bebas oleh para pelaku pasar kecuali terlepas dari motifnya akan bertransaksi secara syariah atau tidak. Dalam hal ini otoritas pasar modal syariah harus dengan tegas menolak atau mengeluarkan emiten yang memproduksi barang dan jasa yang diharamkan syariah, serta memberlakukan suatu aturan dan mekanisme khusus yang dapat mencegah terjadinya moral hazard bagi investor muslim melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Setiap pelaku pasar haruslah menerapkan etika yang bertanggung jawab dalam bertransaksi di pasar modal syariah agar tercipta nilai pasar yang wajar dan fair. Untuk melakukan investasi pada suatu efek, seorang investor muslim harus

122

memilih efek yang setidaknya telah lulus persyaratan kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan Bapepam-LK dan DSN-MUI, atau dengan kata lain efek yang telah ditetapkan ke dalam Daftar Efek Syariah. 3. Seluruh pihak baik itu otoritas bursa, praktisi, maupun para akademisi harus giat mempromosikan dan mensosialisasikan investasi di pasar modal syariah, karena melihat peluang dan tantangan sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi tidak hanya menjadi hub melainkan juga sebagai center pengembangan industri keuangan syariah, khususnya pasar modal.

 

DAFTAR PUSTAKA A. PERATURAN Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah. --------------, nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. --------------, nomor 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah. --------------, nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah. Keputusan Bapepam-LK nomor KEP-523/BL/2010 tentang Daftar Efek Syariah: Update Daftar Efek Syariah 29 November 2010. Pengumuman Bursa Efek Indonesia Peng-00582/BEI.PSH/11-2010 tentang Efek yang Dapat Ditransaksikan dan Dijaminkan dalam Rangka Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling. Peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. --------------, nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. --------------, nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. B. BUKU Al-Qur’an dan Hadis. Alkitab, Ed.II, cet. Ketiga. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. 1994. Achsien, Iggie H. Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cet. Kedua. 123   

124 

al-Mushlih, Prof.Dr.Abdullah & Prof.Dr.Shalah ash-Shawi. Fikih Ekonomi & Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2008. al-Qaradhawi, Yusuf. Al-Halal wa Al-Haraam Fiil Islam. Terjemah Bahasa Indonesia. Halal dan Haram Dalam Islam. International Islamic Federation of Student Organizations (IIFSO). Libanon: Darul Al-Quranul Al-Karim, 1980. ---------------. Bunga Bank Haram. (terj.) Jakarta: Akbar, 2005, Cet.IV. Anoraga, Pandji. & Pakarti, Piji. Pengantar Pasar Modal, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, cet. Kelima. Antonio, Muhammad Syafi‘i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press – Tazkia Cendekia, 2001. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. as-Sadr, Muhammad Baqir. Iqtishaduna: Our Economics, dalam Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, (terj.) Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. az-Zabidi, Imam. Ringkasan Shahih al-Bukhari, Bandung: Mizan Media Utama, 2003. az-Zuhaily, Wahbah. al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Juz 3, Damaskus, 1989, Cet. Ketiga. Bannock, Graham & William Manser, International Dictionary of Finance. London: Profile Books Ltd., 2003, Fourth Edition. Bapepam-LK, Panduan Investasi di Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: BAPEPAM & Japan International Coorperation Agency, 2003. Bidin, Aishah. The Impact of Islamic Law in the Banking System and Finacial Market: A Malaysian Perspective. Malaysia: Comp. Law, 2001.    

125 

Bursa Efek Indonesia, Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, Jakarta: BEI, 2010. --------------, IDX Fact Book 2010, Jakarta: Research Division IDX, 2010. Chapra, Muhammad Umer. What is Islamic Economics?, Islamic Development Bank. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1996. --------------. Islam dan Tantangan Ekonomi. Terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000. Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2007. Fakhruddin, Hendy M. Istilah Pasar Modal A-Z, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008. Fardiansyah, Tedy. Kiat dan Strategi Menjadi Investor Piawai: Kiat-kiat Investasi pada Deposito, Saham, Obligasi, Valas, Emas, Reksadana, dan Derivatif. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002. Grolier Incorporated, Grolier Encyclopedia of Knowledge. Connecticut: Grolier Incorporated, 1993, vol.8. Hamid, Abdul. Pasar Modal Syariah. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009. Haroen, Nasroen. Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Hassan, A Qadir. dkk, Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4. Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001. Hosen, M. Nadratuzzaman. Materi Da’wah Ekonomi Syariah. Jakarta: PKES, 2008. Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar Modal Syariah, Jakarta: Kencana, 2007. Karim, Adiwarman A. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 2007.    

126 

--------------, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Mannan, Abdul. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009. Mochammad, Nadjib. Investasi Syariah: Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik. Yogyakarta: Kreasi Wacana,2008. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997, ed. Revisi. Nafik HR, Muhamad. Bursa Efek dan Investasi Syariah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009. Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, dalam Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Redaksi Sinar Grafika, Himpunan Peraturan Pasar Modal: UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. III. Rodoni, Ahmad. Investasi Syariah. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009. Rosly, Saiful Azhar. Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets. Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning. Indiana: AuthorHouse, 2005. Sakti, Ali. Analisis Teoritis Ekonomi Islam; Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. Jakarta: Paradigma&Aqsa Publishing, 2007. Securities Comission, Resolutions of the Securities Comission Syariah Advisory Council. Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 2003. Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, Edisi Keempat. Soemitra MA, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.

   

127 

C. JURNAL DAN KARYA ILMIAH Darmansyah, Renold. “Analisis Proforma Saham Syariah Antara yang Konsisten dan yang Tidak Konsisten dalam JII (Studi Perbandingan)”, Tesis, Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005. Dow Jones Indexes, “Guide to the Dow Jones Islamic Market Index”, Januari 2006. Dusuki, Asyraf Wajdi. dan Abozaid, Abdelazeem. “Fiqh Issues in Short Selling as Implemented in the Islamic Capital Market in Malaysia”, Journal of King Abdul Aziz University Islamic Economics, vol. 21, no. 2, 2008. FTSE The Index Company, “Ground Rules for the Management of the FTSE Shariah Global Equity Index Series”, Version 1.4 September 2010. Hasanuzzaman, S.M. “Definition of Islamic Economics”, Journal of Research in Islamic Economics, Winter 1984, h. 51-53, materi diakses tanggal 24 Maret 2010 via http://www.iefpedia.com/english/wpcontent/uploads/2009/10/Definition-of-Islamic-Economics-by-S.-M.Hasanuz-Zaman.pdf. Hussein, Khaled A. “Ethical Investment: Empiritical Evidence from FTSE Islamic Index”, Islamic Economic Studies, Vol. 12, No. 1, Agustus 2004. Indonesia Stock Exchange, “Mekanisme Perdagangan Bursa Efek di Indonesia”, Workshop Pelatihan Pasar Modal, Jakarta: Divisi Pemasaran Indonesia Stock Exchange, 4 Mei 2010. Indriani, Diana. “Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Sukuk Ijarah Korporat di Pasar Modal Indonesia”, makalah disampaikan dalam Kegiatan MES Goes to Campus dengan tema ‘Pengembangan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi’, Kampus PERBANAS Jakarta, 25 November 2009. Laksono, Ayub. “Proyeksi Harga Saham-Saham JII dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif Syariah”, Tesis Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006.    

128 

Maharani, Satia Nur. “Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis”, Jurnal Ekonomi Modernisasi, volume 2, No. 2, Juni 2006. Metwally, Mokhtar. “The Role of the Stock Exchange in An Islamic Economy”. Journal of Research in Islamic Economics. Vol. 2, No. 1, h. 22. 1984 Ngadimon, Md Nurdin. “Shariah Screening Process in Islamic Capital Market”, IFSB Seminar on Islamic Capital Market, 19-20 May 2009: Mauritius, materi diakses tanggal 23 September 2010 dari http://www.iefpedia.com/english/wpcontent/uploads/2010/02/Shariah-Screening-Process-in-Islamic-Capital-MarketDr-Md-Nurdin-Ngadimon.pdf.

Nurhayadi, Yadi. “Pasar Modal Syariah, Landasan Hukum dan Kritik atas Kinerjanya”, Makalah program Doktor Kajian Islam, Sekolah Pacasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. OICV-IOSCO, “Analysis of The Application of IOSCO’s Objectives and Principles of Securities Regulation for Islamic Securities Products”, September 2008. --------------, “Islamic Capital Market Fact Finding Report: Report of the Islamic Capital Market Task Force of the International Organization of Securities Comissions”, Juli 2004. Rochman, Taufiq. Wawancara Pribadi oleh Arief Himawan, 18 Agustus 2010, Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tape recording. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. D. ARTIKEL INTERNET & WEBSITES Agustianto, “Ijma’ Ulama tentang Keharaman Bunga (Interest) Bagian I”, artikel diakses tanggal 10 April 2010 dari http://agustianto.niriah.com/2008/05/01/ijma%E2%80%99-ulamatentang-keharaman-bunga-interest/. ---------------, “Bahaya Transaksi Derivatif” Artikel diakses pada 5 Maret 2010 dari http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1261-bahayatransaksi-derivatif.     

129 

al-Fil, Gerard. “Why Short-selling is Haram”, artikel diakses tanggal 23 September 2010 dari http://www.ameinfo.com/170733.html. al-Jawi, M. Shiddiq. “Jual Beli Saham dalam Pandangan Islam”, artikel diakses tanggal 23 Oktober 2010 dari http://konsultasi.wordpress.com/2007/09/14/jual-beli-sahamdalam-pandangan-islam/.

al-Mishri, Rafiq. Al-Maisir Wal Qimar, dalam Syakir Sula, “Maisir (Judi / Untunguntungan)”, artikel diakses tanggal 7 April 2010 dari http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article &id=77:maisir-judiuntung-untungan&catid=21:asuransisyariah&Itemid=52. Bagus, Indro. “BEI Layangkan SP I ke Katarina Utama”, artikel diakses tanggal 15 November 2010 dari http://www.detikfinance.com/read/2010/09/23/124814/1446511/6/beilayangkan-sp-i-ke-katarina-utama. Bapepam-LK, “Sejarah Pasar Modal”, artikel diakses tanggal 10 Agustus 2010 dari http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah.htm. Dow Jones Indexes, “Dow Jones Islamic Market Indexes”, artikel diakses tanggal 15 September 2010 dari http://www.djindexes.com/islamicmarket/. ----------------, “Screens for Shari’ah Compliance”, artikel diakses tanggal 15 Oktober 2010 dari http://www.djindexes.com/islamicmarket/?go=shariahcompliance.  Ekonomi-Syariah, “Tanya Batasan Spekulasi?”, diakses tanggal 7 November 2010, dari http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg01231.html. FTSE The Index Company, “Islamic Investment”, artikel diakses tanggal 15 Oktober 2010 dari http://www.ftse.com/Media_Centre/press_packs/Islamic_Investment.jsp.

Gatra, “Saham Ajinomoto di Tokyo Guncang” artikel diakses pada tanggal 15 Oktober 2010 dari http://www.gatra.com/2001-0110/artikel.php?id=2808.    

130 

Gunawan S, Arif. “Kasus Triwira Masuk Penyidikan Bapepam-LK”, artikel diakses tanggal 19 Oktober 2010 dari http://bataviase.co.id/node/281899. ----------------. “Optima, Skandal yang Terperam”, artikel diakses tanggal 19 Oktober 2010 dari http://web.bisnis.com/artikel/2id3015.html. Indonesia Stock Exchange, “Mengenal Pasar Modal”, artikel diakses pada tanggal 14 Maret 2010, dari http://www.idx.co.id/Home/Information/ForInvestor/IntroToCapitalMark et/tabid/167/language/id-ID/Default.aspx. ---------------, “Statistik Pasar Modal”, Minggu ke-4 April 2010. Manaf, Izzuddin Abdul. “Etika dalam Pandangan Islam & Implementasinya dalam Bisnis”, artikel diakses tanggal 3 Maret 2010 dari http://konsultasimuamalat.wordpress.com/. Qur’an in Word versi 1.0.0 dibuat oleh Mohamad Taufiq. Rizqullah, “Transaksi Derivatif”, Sharing Edisi 27 (Maret 2009). --------------. “Transaksi Derivatif: Apa dan Bagaimana menurut Islam?” Artikel diakses pada 4 Januari 2010 dari http://rizqullah.niriah.com/ekonomiislam/71/. Wikipedia, “Enron Scandal”, artikel diakses tanggal 20 Oktober 2010 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal. --------------, “Madoff Investment Scandal”, artikel diakses tanggal 20 Oktober 2010 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Madoff_investment_scandal. http://www.bapepam.go.id/.  http://www.iosco.org/. http://www.nait.net/. http://www.tabunghaji.gov.my.     

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia   

 

 

 

 

Lampiran I 

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia  

TAHUN

 

KRONOLOGI

14 Desember 1912

Bursa Efek pertama dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Verreniging voor den Effectenhandel yang merupakan cabang dari Amsterdamse Effectenbueur.

1914-1918

Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.

1925-1942

Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersamaan dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya.

Awal tahun 1939

Karena isu politik (Perang Dunia II) bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup.

1942-1952

Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II.

1952

Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata dan Menteri Keuangan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo Instrumen yang diperdagangkan Obligasi Pemerintah RI 1950.

1956

Program nasonalisasi perusahaan Belanda. Bursa efek semakin tidak aktif.

1956-1977

Perdagangan di bursa efek vakum.

10 Agustus 1977

Bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan di bawah Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.

1977-1987

Perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal.

1 April 1983

Peluncuran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

24 Desember 1987

Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAK-DES `87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.

1988-1990

Paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktifitas bursa terlihat meningkat.

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia   

 

 

 

 

 

Lampiran I 

2 Juni 1988

Bursa Parallel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.

20 Desember 1988

Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 1988 (PAK-DES `88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.

16 Juni 1989

Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.

13 Juli 1992

Swastanisasi BEJ; Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.

22 Mei 1995

Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem JATS (Jakarta Automated Trading Systems). Suatu sistem perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis me-match kan antara harga jual dan beli saham. Sebelum diberlakukannya JATS, transaksi dilakukan secara manual. Misalnya dengan menggunakan papan tulis sebagai papan untuk memasukkan harga jual dan beli saham.

10 November 1995

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan Januari 1996.

1995

Bursa Parallel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.

2 Januari 1996

Peluncuran Indeks Sektoral.

3 Juli 1997*

Lahir danareksa Management.

Februari 1997

Peluncuran Indeks LQ45.

3 Juli 2000*

Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah.

25 Juli 2000

Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.

2001*

DSN mengeluarkan Fatwa No. 20 tentang Investasi di Reksadana Syariah.

2002

BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading).

8 April 2002

Peluncuran Indeks Papan Utama dan Indeks Papan Pengembangan.

syariah

oleh

PT

Danareksa

Invesment

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia   

 

 

 

 

 

Lampiran I 

14 September 2002*

DSN mengeluarkan Fatwa No. 32 dan 33 tentang Obligasi Syariah (Mudharabah)

September 2002*

Instrumen Obligasi Syariah pertama yang diterbitkan PT Indosat Tbk dengan menggunakan skim mudharabah.

4 Maret 2003*

Pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Boediono didampingi ketua Bapepam Herwidayatmo, wakil dari MUI, wakil dari DSN pada direksi, direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku, dan asosiasi profesi di pasar modal.

4 Oktober 2003*

Fatwa DSN No. 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. MoU antara Bapepam dan DSN-MUI.

4 Februari 2004

BEI menerapkan sesi pra-pembukaan. Harga pra-pembukaan dibentuk dari akumulasi total penawaran dan permintaan tertinggi selama masa pra-pembukaan.

4 Maret 2004*

DSN mengeluarkan Fatwa No. 41 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

30 Desember 2005

Penyempurnaan Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau disebut Bapepam-LK

2006*

Peraturan Bapepam & LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah; Peraturan Bapepam & LK No. IX.A.14 tentang AkadAkad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

2006*

Pemberian izin instrumen reksa dana jenis baru, yaitu reksa dana yang berbasis indeks atau dikenal Reksa Dana Indeks. PT Danareksa Investment Management menggunakan indeks JII sebagai underlying indeks, sedangkan PT Mandiri Manajemen Investasi menggunakan indeks LQ-45.

13 Juli 2007

Peluncuran Indeks Kompas100.

2007

Penggabungan BEJ dan BES berdasarkan kesepakatan RUPLSB pada tanggal 30 Oktober 2007 yang kemudian dituangkan dalam Akta Penggabungan dan berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang resmi efektif beroperasi sejak tanggal 3 Desember 2007.

2007*

DSN mengeluarkan Fatwa No. 59 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi;

2008*

UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Fatwa DSN-MUI No. 65 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah; Fatwa DSN-MUI No. 66 tentang Waran Syariah;

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia          Lampiran I    Fatwa DSN-MUI No. 69 dan 70 tentang SBSN; Fatwa DSN-MUI No. 71 tentang Sale and Lease Back; Fatwa DSN-MUI No. 72 tentang SBSN Ijarah – Sale and Lease Back. 27 Januari 2009

Peluncuran Indeks BISNIS-27.

2 Maret 2009

Dalam upaya peremajaan, sistem JATS lama yang dipakai sejak tahun 1995 beralih dengan sistem JATS Next-G (Next Generation). Sistem yang baru ini diharapkan mampu mengakomodasi maksimal hingga satu juta order dan 500.000 transaksi per hari.

18 Mei 2009

Peluncuran Indeks PEFINDO25.

8 Juni 2009

Peluncuran Indeks SRI-KEHATI.

30 Juni 2009*

Peraturan Bapepam & LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Juni 2010*

Otoritas bursa membubuhkan tanda [S] pada setiap saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah, baik untuk publikasi tertulis maupun publikasi elektronik.

1 September 2010

Lantai bursa (trading floor) di gedung BEI resmi ditutup, seluruh perdagangan dilakukan secara remote trading. Sebagai gantinya akan dibangun museum bursa efek di tempat tersebut.

*Milestones perkembangan pasar modal syariah Sumber : Andri Soemitra, dengan pengolahan dan penambahan data.

 

 

Transkrip Wawancara  

 

 

 

 

 

     Lampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA Nama Jabatan Hari/tanggal Jam Tempat

: Taufiq Rochman : Staf Divisi Pemasaran Bursa Efek Indonesia : Rabu, 18 Agustus 2010 : 10.45-11.25 WIB : Gd. Bursa Efek Indonesia, Tower I, lt. 6

1. Apa yang menjadi pembeda antara indeks syariah dengan indeks lainnya? Tentunya kalau indeks-indeks syariah itu kan anggota-anggotanya ya, seperti IHSG seluruh saham masuk hitungan, kalau katakanlah ada namanya indeks industri, ataupun pertanian atau agriculture artinya perusahan yang bidang usahanya pertanian saja. Kalau indeks syariah tentunya adalah saham-saham yang tidak bertentangan dengan syariah. Sebetulnya tidak hanya 30 saham saja yang ada pada JII, nanti anda lihat di Bapepam ada yang namanya Daftar Efek Syariah atau DES, ada sekitar 191 saham berdasar data yang terbaru. Kita bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia, -red) yang diwakili oleh DSN (Dewan Syariah Nasional, -red) sedangkan pemerintah diwakili oleh Bapepam. Bapepam dan DSN mengeluarkan DES, memang dari sekian yang terdapat dalam DES hanya diambil 30 buah yang menjadi perhitungan indeks. Jelasnya, yang merupakan efek syariah lebih dari 30, namun untuk indeks hanya 30 buah. 2. Bagaimana mekanisme yang dilakukan BEI dalam memperdagangkan efek syariah? Secara umum mekanisme perdagangannya tidak ada perbedaan antara yang syariah dan tidak, dapat diperdagangkan pada pasar tunai, pasar reguler, ataupun pasar negosiasi. Hanya barangnya yang beda, mekanismenya sama. 3. Transaksi apa saja yang terkait dalam pasar modal syariah? Dan transaksi apa yang menjadi unggulan pada pasar modal syariah? Order jual atau order beli itu kan amanah jual amanah beli, ijab qabulnya diorder tadi kan. Kalau transaksiya ya pasarnya itu tadi. Transaksi di pasar

Transkrip Wawancara  

 

 

 

 

 

     Lampiran II 

reguler menjadi unggulan yang paling banyak. Dari jumlah dan nilai transaksinya yang paling banyak juga frekuensinya. Kalau di pasar negosiasi, sekali-kali meledak besar. Kalau ada transaksi besar bisa saja di negosiasi. Misal seseorang mengalihkan sahamnya dari si A ke B. Atau contohnya dari HM Sampoerna (rokok – tidak syariah) dari pemilik lama Putera Sampoerna ke PT Phillip Morris lewatnya pasar negosiasi, transaksinya bertriliun-triliun tapi sekali transaksi di pasar negosiasi meskipun terjadi tidak sering. Kalau tunai kan sifatnya T+0, artinya beli hari ini, jual hari ini, dapat haknya hari ini. Ini agak kurang fleksibel. 4. Dalam fatwa DSN-MUI no 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal disebutkan transaksitransaksi yang dilarang dalam memperdagangkan efek, seperti short selling, margin trading, dan derivatives. Sejauh apa kewenangan pihak BEI dalam menyikapi keputusan tersebut? Kewenangan pihak bursa untuk short-selling hanya menentukan jenis saham apa saja yang dapat diperdagangkan secara short-selling. Kemudian juga menentukan perusahaan efeknya (broker) mana yang boleh dan mana yang tidak. Anda boleh transaksi margin ataupun short-selling dari bursa. Katakanlah perusahaannya harus memiliki nilai kekayaan sekian ratus juta rupiah, memiliki sistem pembukuan yang bagus, karena memang transaksi ini resikonya lebih tinggi. Semua harus melewati seleksi terlebih dahulu, untuk lebih jelas dapat anda lihat di Peraturan Keanggotaan Bursa. Kalau untuk derivatif contohnya opsi, perusahaan yang menentukan sistem penyerahan misal seperti sekarang yatitu cash settlement, hanya uang ke uang jadi tidak ada bukti fisik yang diserahterimakan, ini memang tidak syariah. 5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pihak BEI dalam memastikan efek syariah diperdagangkan sesuai dengan kepatuhan prinsip syariah? Memastikan efek syariah kan bukan dari pihak bursa tadi yah. Kita hanya melakukan pengawasan hanya secara umum saja. Misal transaksinya naik

Transkrip Wawancara  

 

 

 

 

 

     Lampiran II 

tinggi dalam satu hari atau turun tinggi namun tidak ada informasi, atau namanya UMA -Unusual Market Activity-. Kalau ada kejadian ya akan diumumkan, bahkan mungkin akan kita suspend jika ada yang janggal, tidak wajar kenaikannya, dihentikan dulu perdagangannya. Setelah UMA biasanya suspend. 6. Apakah masih mungkin bagi seseorang untuk memperdagangkan efek syariah dengan cara spekulatif seperti short selling dan margin trading? Masih bisa, indeks syariah itu tidak ada pembedaan artinya hanya indeks saja. Transaksi dan mekanismenya sama. Kita tidak membedakan apakah transaksi itu syariah atau tidak, kita tidak memiliki laporan transaksi syariah. Kita transaksi secara umum, tidak menanyakan apakah anda akan bertransaksi secara syariah atau tidak. Jadi, dapat disimpulkan pihak bursa hanya memberikan pengelompokkan arah investasi, apakah akan memilih sahamsaham pertanian atau saham finance, ataupun saham-saham yang syariah dasarnya ini. Pilihannya dikembalikan ke masing-masing orang. 7. Apa strategi dan upaya yang dilakukan pihak BEI untuk menghindari transaksi yang dilarang syariah? Srateginya salah satunya adalah sekolah pasar modal. Dalam penjelasannya ada materi tersendiri tentang pasar modal syariah. Kita hanya menginfokan. Jadi kalau anda ingin transaksi syariah di pasar modal pilihlah saham-saham yang syariah. Ya jangan saham perbankan, jangan saham minuman keras, rokok. Kalau obligasi ya obligasi yang syariah misal sukuk. Kita informasikan juga, kita sebagai fasilitator kan menyediakan semua, tinggal masyarakat maunya pakai yang mana. Intinya dalam sosialisasi ya kita angkat tema-tema syariah. 8. Apa saja kendala dan tantangan dalam mengembangkan pasar modal syariah? Tantangannya jumlah penduduk kita masih terbuka luas, kendalanya orang yang tahu dan sudah investasi di pasar modal masih sedikit. Baru sekitar 400 ribu rekening. Hampir sama seperti orang yang ’melek’ perbankan, kalau

Transkrip Wawancara  

 

 

 

 

 

     Lampiran II 

pasar modal masih 400 ribu dibanding 200 sekian juta jumlah penduduk Indonesia. Kalau tantangannya masih sangat besar, jadi peluangnya juga masih sangat besar sekali. Produknya pun sebenarnya ada kan, sahamnya ada yang syariah, obligasi ada yang syariah, reksadana ada yang syariah, semua sudah komplit. Tentunya nanti kalaupun ada futures atau pun derivatif yang syariah harus dirubah sistemnya menjadi penyerahan fisik tadi. Kita baru mau beralih kesana, tapi yang sekarang masih baru yang cash settlement. Ini (penyerahan fisik, -red) masih rencana, masih sebuah wacana. Ya kalau bicara kenyataan, di tahun ini tidak ada perdagangan derivatif, semua stop dulu. Kita kaji kembali dari perubahan perdagangan, sistem dan penyerahannya. Kalau indeks futures jelas tidak syariah. Kalau opsi masih bisa, syaratnya harus penyerahan fisik. Fisiknya bukan benar-benar dalam bentuk kertas, hanya pindah rekening. 9. Apakah kegiatan transaksi pada pasar modal syariah sudah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah? Kalau indeks yang syariah saya kira sudah cukup sesuai. Kalau motif kita syariah artinya kita kan pasti mencari dulu saham apa yang tidak syariah, yang dilarang DSN. Transaksi pasar modal syariah seperti yang saya jelaskan tadi kan, prinsip dan mekanismenya sama. Tentunya yang membedakan antara yang syariah dan tidak syariah hanya sahamnya. Kalau objeknya syariah tentunya ini sesuai kan dengan DSN, tentu yang tidak short selling, tidak margin. Kalau transaksi syariah atau tidak kan masing-masing orangnya, kita tidak membedakan transaksi ini yang syariah. 10. Apa yang menjadi peluang dan kekuatan pasar modal syariah dibanding pasar modal konvensional? Kalau pasar modal syariah kan bagian dari pasar modal konvensional, karena pasar modal konvensional sebagiannyakan adalah syariah. Dan kedepan potensinya masih sangat besar sekali, sekarang perusahaan yang go public baru sekitar 410 perusahaan, orang yang bertransaksi baru 400 ribu. Potensinya masih besar, dari jumlah penduduk, dari peningkatan income yang

Transkrip Wawancara  

 

 

 

 

 

     Lampiran II 

naik juga. Di samping itu sekarang kan pendidikan syariah juga menopang, sedang giat-giatnya mencetak tenaga-tenaga syariah. Sekarang anda tahu SDM syariah masih sangat diperlukan, karena masih kekurangan. Dan tentunya adanya kejadian-kejadian ataupun krisis dimana-mana kan karena tidak syariah tadi, harus dibuktikan bahwa sebenarnya syariah ini yang paling bisa diandalkan.

Aktifitas Perdagangan Opsi dan Futures Saham di BEI 

Lampiran III 

STOCK OPTION TRADING ACTIVITIES Year

Call Option

Put Option

Total

Contract

Value

Freq.

Contract

Value

Freq.

Contract

Value

Freq.

56 243 242 246

150 149 281

236,500,000 101,840,000 1,363,060,000

104 131 163

34 6 90

41,030,000 1,490,000 312,560,000

15 4 61

184 155 371

277,530,000 103,330,000 1,675,620,000

119 135 224

22 20 21 20 21 20 22 22 20 20 22 16 120 20 19 18 22 20 21 22 20 21 18 20 19 241 19 20 20 20 20 22 21 20 18 22 20 19 103 20 74 19 22 21 21

10 25 26 38 50 55 13 46 9 7 2 87 8 6 16 13 9 3 24 4 2 2 -

550,000 99,100,000 234,810,000 175,700,000 166,640,000 252,100,000 65,700,000 205,370,000 82,100,000 56,860,000 24,130,000 495,800,000 62,120,000 62,660,000 72,980,000 58,960,000 41,710,000 5,960,000 167,560,000 14,410,000 2,360,000 7,080,000 -

2 5 13 17 30 31 9 38 9 7 2 84 7 6 16 13 9 3 23 3 2 2 -

25 5 9 13 26 11 1 30 1 1 4 12 5 1 5 1 -

87,650,000 1,450,000 7,550,000 9,120,000 127,330,000 66,270,000 13,190,000 103,290,000 4,070,000 1,050,000 12,600,000 51,490,000 12,950,000 2,700,000 13,540,000 4,890,000 -

5 1 6 13 24 11 1 30 1 1 4 12 5 1 5 1 -

35 25 31 38 50 55 22 59 35 18 3 117 9 7 20 25 14 4 29 4 2 3 -

88,200,000 99,100,000 236,260,000 175,700,000 166,640,000 252,100,000 73,250,000 214,490,000 209,430,000 123,130,000 37,320,000 599,090,000 66,190,000 63,710,000 85,580,000 110,450,000 54,660,000 8,660,000 181,100,000 14,410,000 2,360,000 11,970,000 -

7 5 14 17 30 31 15 51 33 18 3 114 8 7 20 25 14 4 28 3 2 3 -

Month 2004 2005 2006 2007

Days

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2008 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2009 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2010 Jan Feb Mar Apr May

Sumber: IDX Fact Book 2010 

 

-

Aktifitas Perdagangan Opsi dan Futures Saham di BEI 

Lampiran III 

INDEX FUTURES TRADING ACTIVITIES Year Month

 

Volume

Value (Rp)

Freq. (X)

Year Month

Volume

Value (Rp)

Freq. (X)

3,674

573,448,125,000

2,940

2001

64,036

525,914,035,000

26,179

2006

Aug Sep Oct Nov Dec 2002 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

14,463 17,378 15,652 12,005 4,538 47,839 8,681 15,410 4,626 4,525 2,901 2,541 2,464 1,989 1,681 1,565 1,174 282 8,671 463 221 243 720 727 901 921 624 1,452 1,119 651 629 18,642 1,471 1,060 1,651 1,563 2,087 1,799 1,678 1,348 1,652 1,519 1,137 1,677 13,283 1,073 1,185 1,903 1,822 1,071 1,156 1,109 1,079 749 650 536 950

129,041,476,000 149,480,914,000 120,835,228,000 92,169,603,000 34,386,814,000 1,461,543,325,000 77,798,729,000 147,847,501,000 237,251,875,000 259,369,970,000 169,337,395,000 145,311,195,000 129,654,085,000 97,299,810,000 76,399,915,000 62,206,465,000 46,673,445,000 12,392,940,000 509,028,300,000 20,147,850,000 9,322,935,000 10,170,165,000 33,677,350,000 37,812,955,000 51,235,005,000 52,540,350,000 34,384,550,000 91,857,365,000 78,119,625,000 44,454,365,000 45,305,785,000 2,224,627,860,000 121,930,595,000 88,302,190,000 134,111,045,000 174,736,845,000 327,439,505,000 254,291,300,000 212,571,870,000 168,645,475,000 190,621,700,000 196,847,630,000 144,819,305,000 210,310,400,000 1,661,498,075,000 129,494,740,000 144,201,800,000 245,039,185,000 229,614,455,000 128,176,750,000 144,140,535,000 141,989,480,000 136,143,550,000 87,241,880,000 79,501,605,000 66,381,600,000 129,572,495,000

1,208 4,948 8,733 8,381 2,909 26,631 4,932 5,172 2,380 2,935 2,218 1,755 1,850 1,497 1,316 1,274 1,041 261 8,228 445 209 238 655 650 882 909 613 1,304 1,089 643 591 17,313 1,433 1,054 1,641 1,457 1,819 1,622 1,553 1,271 1,559 1,445 1,033 1,426 10,894 929 998 1,464 1,247 885 1,021 936 965 721 587 445 696

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2008 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2009 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2010 Jan Feb Mar Apr May

777 113,951,090,000 642 590 84,799,600,000 492 670 100,391,260,000 508 469 75,182,625,000 408 241 40,270,735,000 200 167 24,729,720,000 122 70 10,495,985,000 64 76 12,258,730,000 66 106 17,885,380,000 59 45 7,647,320,000 37 259 47,932,255,000 161 204 37,903,425,000 181 215 45,429,925,000 146 83 16,159,600,000 79 14 2,638,825,000 14 14 2,663,650,000 14 13 2,712,550,000 13 5 1,065,300,000 5 1 220,000,000 1 85 19,970,000,000 20 479 22,917,725,000 115 2 92,560,000 2 417 19,912,740,000 101 60 2,912,425,000 12 - Sumber: IDX Fact Book 2010  -

77

Lampiran IV 

Lampiran IV 

1

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR: 40/DSN-MUI/X/2003

Tentang

PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

‫ﱠحي ِْم‬ ِ ‫من الر‬ ِ ْ‫بِس ِْم ﷲِ الرﱠح‬ Dewan Syari'ah Nasional setelah, Menimbang

: a. bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal; b. bahwa pasar modal berdasarkan dikembangkan di berbagai negara;

prinsip

syariah

telah

c. bahwa umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah; d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Mengingat

: 1. Firman Allah SWT., antara lain:

(275 :‫َﺣ ﱠﻞ اﷲُ اﻟْﺒَـْﻴ َﻊ َو َﺣﱠﺮَم اﻟﱢﺮﺑَﺎ… )اﻟﺒﻘﺮة‬ َ ‫… َو أ‬ “…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [2]: 275).

ِ ِِ ِ ِ َ ْ ‫ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳْ َﻦ َآﻣﻨُـ ْﻮا اﺗﱠـ ُﻘ ْﻮا اﷲَ َو َذ ُرْوا َﻣﺎ ﺑَﻘ َﻲ ﻣ َﻦ اﻟﱢﺮﺑَﺎ إِ ْن ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣﻨ‬ ْ‫ ﻓَِﺈ ْن َﱂ‬.‫ﲔ‬ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َ‫س أ َْﻣ َﻮاﻟِ ُﻜ ْﻢ ﻻَﺗَﻈْﻠِ ُﻤ ْﻮ َن َوﻻ‬ ُ ‫ﺗَـ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ﻓَﺄْ َذﻧـُ ْﻮا ﲝَْﺮب ﻣ َﻦ اﷲ َوَر ُﺳ ْﻮﻟﻪ َوإ ْن ﺗـُْﺒﺘُ ْﻢ ﻓَـﻠَ ُﻜ ْﻢ ُرءُْو‬ .(279 -278 :‫ﺗُﻈْﻠَ ُﻤ ْﻮ َن )اﻟﺒﻘﺮة‬ “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 278-279). Dewan Syariah Nasional MUI

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

2

ِ ‫ﻳﺎ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُـﻮا ﻻَﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮا أَﻣﻮاﻟَ ُﻜﻢ ﺑـﻴـﻨَ ُﻜﻢ ﺑِﺎﻟْﺒ‬ ‫ﺎﻃ ِﻞ إِﻻﱠ أَ ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ِﲡَ َﺎرًة َﻋ ْﻦ‬ َ ْ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ ٍ ‫ﺗَـَﺮ‬ (29 :‫اض ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ… )اﻟﻨﺴﺎء‬ “Hai orang yavng beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,…” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

ِ ‫ﻀ ِﻞ‬ ِ ‫ﻀﻴ‬ ِ ِ ِ ‫ﺼﻼَةُ ﻓَﺎﻧْـﺘَ ِﺸ ُﺮْوا ِﰱ اْﻷ َْر‬ ...‫اﷲ‬ ‫ﺖ اﻟ ﱠ‬ ْ َ‫ض َواﺑْـﺘَـﻐُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓ‬ َ ُ‫ﻓَﺈ َذا ﻗ‬ “…Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah…” (QS. Al Jumu’ah [62]: 10).

(1 :‫ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ َآﻣﻨُـ ْﻮا أ َْوﻓُـ ْﻮا ﺑِﺎﻟْﻌُ ُﻘ ْﻮِد … )اﳌﺎﺋﺪة‬ “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…” (QS. alMa’idah [5]: 1). 2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

‫ﺿَﺮَر َوﻻَ ِﺿَﺮ َار )رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ وأﲪﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس‬ َ َ‫ﻻ‬ (‫وﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﳛﻲ‬ “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

ِ (‫ﺲ ِﻋْﻨ َﺪ َك )رواﻩ اﳋﻤﺴﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام‬ َ ‫ﻻَ ﺗَﺒ ْﻊ َﻣﺎ ﻟَْﻴ‬ “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)

ِ ِ َ‫ وﻻَ َﺷﺮﻃ‬،‫ﻒ وﺑـﻴﻊ‬ ‫ﺲ‬ ْ َ‫ َوﻻَ ِرﺑْ ُﺢ َﻣﺎ َﱂْ ﻳ‬،‫ﺎن ِ ْﰲ ﺑَـْﻴ ٍﻊ‬ ْ َ ٌ َْ َ ٌ َ‫ﻻَ َﳛ ﱡﻞ َﺳﻠ‬ َ ‫ َوﻻَ ﺑَـْﻴ ُﻊ َﻣﺎ ﻟَْﻴ‬،‫ﻀ َﻤ ْﻦ‬ ‫ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﱰﻣﺬي‬،‫ِﻋْﻨ َﺪ َك )رواﻩ اﳋﻤﺴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ‬ .(‫واﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ واﳊﺎﻛﻢ‬ “Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya).

Dewan Syariah Nasional MUI

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

3

ِ (‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻋ ْﻦ ﺑَـْﻴ ِﻊ اﻟْﻐََﺮِر )رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ‬ َ ‫ﻧَـ َﻬﻰ َر ُﺳ ْﻮ ُل اﷲ‬ “Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar” (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

ِ ِ ِ ‫ﱠﺠ‬ (‫ﺶ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ْ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻧَـ َﻬﻰ َﻋ ِﻦ اﻟﻨ‬ َ ‫إ ﱠن َر ُﺳ ْﻮَل اﷲ‬ “Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu” (Muttafaq ‘alaih)

ِ ْ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ و َﺳﻠﱠﻢ ﻧَـ َﻬﻰ َﻋ ْﻦ ﺑَـْﻴـ َﻌﺘَـ‬ ‫ﲔ ِ ْﰲ ﺑَـْﻴـ َﻌ ٍﺔ )رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﱰﻣﺬي‬ ‫إِ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ‬ َ ‫ﱠﱯ‬ َ َ (‫واﻟﻨﺴـﺎﺋﻰ‬ “Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).

(‫ﻀﻪُ )رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام‬ َ ِ‫ﻻَ ﺗَﺒِ َﻌ ﱠﻦ َﺷْﻴﺌًﺎ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ْﻘﺒ‬ “Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya” (HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)

ِ ِِ ‫َﺣ ﱠﻞ َﺣَﺮ ًاﻣﺎ َواﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ُﻤﻮ َن‬ ‫اَﻟ ﱡ‬ َ ‫ﲔ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ‬ َ ْ ‫ﺼ ْﻠ ُﺢ َﺟﺎﺋٌﺰ ﺑَـ‬ ُ ‫ﲔ إِﻻﱠ‬ َ ‫ﺻ ْﻠ ًﺤﺎ َﺣﱠﺮَم َﺣﻼَﻻً أ َْو أ‬ ِ ِ ‫َﺣ ﱠﻞ َﺣَﺮ ًاﻣﺎ )رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ‬ َ ‫َﻋﻠَﻰ ُﺷ ُﺮوﻃ ِﻬ ْﻢ إﻻﱠ َﺷ ْﺮﻃًﺎ َﺣﱠﺮَم َﺣﻼَﻻً أ َْو أ‬ .(‫ﻋﻮف‬ “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Al-Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

ِ ِ ِ ْ ‫ﺚ اﻟ ﱠﺸ ِﺮﻳْ َﻜ‬ ‫ﲔ‬ ُ ‫ أَﻧَﺎ ﺛَﺎﻟ‬:‫ ﻳَـ ُﻘ ْﻮ ُل اﷲُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ‬:‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل‬ َ ‫إ ﱠن َر ُﺳ ْﻮَل اﷲ‬ ِ ‫ ﻓَِﺈ َذا ﺧﺎ َن أَﺣ ُﺪ ُﳘﺎ‬،‫ﺎﺣﺒﻪ‬ ِ ‫ﻣﺎ َﱂ َﳜُﻦ أَﺣ ُﺪ ُﳘﺎ‬ ‫ﺖ ِﻣ ْﻦ ﺑَـْﻴﻨِ ِﻬ َﻤﺎ )رواﻩ‬ ُ ‫ﺻﺎﺣﺒَﻪُ َﺧَﺮ ْﺟ‬ َُ ‫ﺻ‬ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ (‫أﺑﻮ داود واﻟﺪارﻗﻄﲏ واﳊﺎﻛﻢ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‬ “Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala berfirman:”Aku adalah Pihak ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu Pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu Pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya” (HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

Dewan Syariah Nasional MUI

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

4

َ‫ ﻻَ َْﳛﺘَ ِﻜ ُﺮ إِﻻ‬:‫ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‬ (‫َﺧﺎ ِﻃ ٌﺊ )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ “Dari Ma’mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah” (HR Muslim). 3. Kaidah Fiqh:

ِ .‫ﺎﺣﺔُ َﻣﺎ َﱂْ ﻳَ ُﺪ ﱠل َدﻟِْﻴ ٌﻞ َﻋﻠَﻰ َْﲢ ِﺮْﳝِ َﻬﺎ‬ ْ ‫أﻷ‬ َ َ‫َﺻ ُﻞ ِﰱ اﻟْ ُﻤ َﻌ َﺎﻣﻼَت اْ ِﻹﺑ‬ “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

ٍ ‫ﻻَ َﳚﻮزِ ﻷ‬ ِ ‫ف ِﰲ ِﻣ ْﻠ‬ ‫ﻚ اﻟْﻐَ ِْﲑ ﺑِﻼَ إِ ْذﻧِِﻪ‬ َ َ‫َﺣﺪ أَ ْن ﻳَـﺘ‬ َ ُ ُْ ْ َ ‫ﺼﱠﺮ‬

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.” Memperhatikan

: 1. Pendapat ulama, antara lain: •

Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173, [Beirut: Dar al-Fikr, tanpa thn] :

ِِ ِ ْ ‫َﺣ ُﺪ اﻟ ﱠﺸ ِﺮﻳْ َﻜ‬ ‫ﻚ َﻏ ِْﲑِﻩ‬ ‫ﲔ ِﺣ ﱠ‬ َ ‫ِ ﻷَﻧﱠﻪُ ﻳَ ْﺸ َِﱰ ْي ِﻣ ْﻠ‬،‫ﺼﺔَ َﺷ ِﺮﻳْ ِﻜ ِﻪ ِﻣْﻨﻪُ َﺟ َﺎز‬ َ ‫َوإن ا ْﺷﺘَـَﺮى أ‬ “Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.” •

Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841:

ِ ‫َﺳ ُﻬ ِﻢ ُﺷَﺮَﻛﺎءُ ِﰱ اﻟﺸ ْﱢﺮَﻛ ِﺔ ﺑِﻨِ ْﺴﺒَ ِﺔ‬ ْ ‫َﺳ ُﻬ ِﻢ َﺟﺎﺋٌﺰ َﺷ ْﺮ ًﻋﺎِ ﻷَ ﱠن أ‬ ْ ‫ﺎب اْﻷ‬ ْ ‫اﻟﺘﱠﻌﺎَُﻣ ُﻞ ﺑِﺎْﻷ‬ َ ‫َﺻ َﺤ‬ ِ ِ .‫َﺳ ُﻬ ٍﻢ‬ ْ ‫َﻣﺎ ﳝَْﻠ ُﻜ ْﻮ َن ﻣ ْﻦ أ‬ “Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.” •

Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang mubah, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad ‘Abdul Ghaffar al-Syarif (al-Syarif, Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h.78-79); Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah, [t.t.: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas Qal’ahji, (Qal’ahji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhaw’i al-Fiqh wa al-Syari’ah, [Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999], h.56). Syaikh Dr. ‘Umar bin

Dewan Syariah Nasional MUI

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

5

‘Abdul ‘Aziz al-Matrak (Al-Matrak, al-Riba wa alMu’amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan:

ِ ٍ ِ ٍ ‫ﺎت ﻣﺒ‬ ‫ﺎﺣ ِﺔ أَ ِو‬ ْ ‫)الثاني( أ‬ َ َ‫ﺎﺣﺔ ﻛﺎَﻟ ﱢﺸ ْﺮَﻛﺎت اﻟﺘﱢ َﺠﺎ ِرﻳﱠﺔ اﻟْ ُﻤﺒ‬ َ َُ ‫َﺳ ُﻬ ٌﻢ ِﰱ ُﻣ َﺆ ﱠﺳ َﺴ‬ ِ َ‫ﺎﻋﻴﱠ ِﺔ اﻟْﻤﺒﺎﺣ ِﺔ ﻓ‬ ِ ‫اﻟْﻤﺆ ﱠﺳﺴ‬ ِ َ‫ﺼﻨ‬ ‫ﺎﳘَﺔُ ﻓﻴﻬﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺑﻴﻊ‬ ‫ﺎت اﻟ ﱢ‬ َ ‫ اَﻟْ ُﻤ َﺴ‬:‫ﻬﺬ ِﻩ‬ َ َُ َ َُ ِ ِ ٌ‫ﺲ ﻓِْﻴـ َﻬﺎ َﻏَﺮٌر َوﻻَ َﺟ َﻬﺎﻟَﺔ‬ َ ‫ إ َذا َﻛﺎﻧَﺖ اﻟﺸ ْﱢﺮَﻛﺔُ َﻣ ْﻌُﺮْوﻓَﺔً أ َْو َﻣ ْﺸ ُﻬ ْﻮَرًة َوﻟَْﻴ‬،‫أﺳﻬﻤﻬﺎ‬ ِ ‫ِ ﻷَ ﱠن اﻟ ﱠﺴﻬﻢ ﺟﺰء ِﻣﻦ رأْ ِس اﻟْﻤ ِﺎل ﻳـﻌﻮد ﻋﻠَﻰ ﺻ‬،ٌ‫ﺎﺣ َﺸﺔٌ ﺟﺎﺋِﺰة‬ ِ َ‫ﻓ‬ ‫ﺎﺣﺒِ ِﻪ ﺑِ ِﺮﺑْ ٍﺢ‬ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َ ْ ٌُْ َ ْ ٍ ‫ﺎﺷ‬ ِ ‫ و‬،‫ﺼﻨﺎﻋ ِﺔ‬ ِ َ‫ﻧ‬ ِ َ ‫ﺐ اﻟﺘ‬ ِ ‫ﻰء ِﻣ ْﻦ َﻛﺴ‬ .‫ﻚ‬ ‫ﻫﺬ ِﻩ َﺣﻼَ ٌل ﺑِﻼَ َﺷ ﱟ‬ َ َ َ ‫ﱢﺠ َﺎرة َواﻟ ﱢ‬ ْ “(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.” •

Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi (‫صة‬ َّ ‫ح‬ ِ ) suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu’ Syarh al-Muhazdzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.

•

Keputusan Muktamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah:

ِ َ‫ أَو رﻫـﻨُﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋ ِﺎة ﻣﺎ ﻳـ ْﻘﺘ‬،‫َﳚﻮُز ﺑـﻴﻊ اﻟ ﱠﺴﻬ ِﻢ‬ .‫ﻀﻰ ﺑِِﻪ ﻧِﻈَ ُﺎم اﻟﺸ ْﱢﺮَﻛ ِﺔ‬ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َْ ْ ُ

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

2. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi’ul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M. 3. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 4. SK DSN - MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional. 5. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama

Dewan Syariah Nasional MUI

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

6

Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia. 6. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia. 7. Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12 Muharram 1424 H. 8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Sabtu, tanggal 08 Sya’ban 1424 H./04 Oktober 2003 M. MEMUTUSKAN Menetapkan

: FATWA TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan : 1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. 4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. 5. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSNMUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsipprinsip Syariah. 6. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

Dewan Syariah Nasional MUI

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

7

BAB II PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL Pasal 2 Pasar Modal 1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. 2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. BAB III EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH Pasal 3 Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik 1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. 2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain: a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; 3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan. 4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer. 5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktuwaktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

Dewan Syariah Nasional MUI

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

8

BAB IV KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH Pasal 4 Jenis Efek Syariah 1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hakhak istimewa. 3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib almal dengan pengguna investasi. 5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah . BAB V TRANSAKSI EFEK Pasal 5 Transaksi yang dilarang 1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. 2. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi: a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; b. Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling); c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang; Dewan Syariah Nasional MUI

40 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

9

d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan; f.

Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan

g. Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain; h. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas. Pasal 6 Harga Pasar Wajar Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. BAB VI PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI Pasal 7 Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 08 Sya’ban 1424 H 04 Oktober 2003 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua,

Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syariah Nasional MUI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-523/BL/2010 TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang

:

a. bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah melakukan penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010; b

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Daftar Efek Syariah sebagai pengganti Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006; 5. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-180/BL/2009; 6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -2² Pasal 1 (1)

Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

(2)

Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini disusun berdasarkan kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pasal 2

Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari: a.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

b.

Sukuk/Obligasi Syariah;

c.

Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah; dan

d. Saham. Pasal 3 Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah: a.

Laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berakhir pada tangal 30 Juni 2010; dan/atau

b.

Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik maupun dari pihak² pihak lainnya yang dapat dipercaya. Pasal 4

Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Daftar Efek Syariah yang baru oleh Ketua Bapepam dan LK. Pasal 5 Daftar Efek Syariah sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini, akan direview: a.

secara periodik berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik;

b.

apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; dan/atau

c.

apabila terdapat aksi korporasi (corporate action), informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -3² menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pasal 6 Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) hari bursa setelah tanggal 29 November 2010.

Ditetapkan di pada tanggal

: Jakarta : 29 November 2010

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ttd. A. FUAD RAHMANY NIP 195411111981121001 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd. Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 195710281985121001

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010

DAFTAR EFEK SYARIAH: I.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) No.

II.

Nama Efek

Nama Penerbit Efek

1.

SBSN Seri IFR0001

Pemerintah RI

2.

SBSN Seri IFR0002

Pemerintah RI

3.

SBSN Seri IFR0003

Pemerintah RI

4.

SBSN Seri IFR0004

Pemerintah RI

5.

SBSN Seri IFR0005

Pemerintah RI

6.

SBSN Seri IFR0006

Pemerintah RI

7.

SBSN Seri IFR0007

Pemerintah RI

8.

SBSN Seri IFR0008

Pemerintah RI

9.

Sukuk Ritel Seri SR-0001

Pemerintah RI

10.

Sukuk Ritel Seri SR-0002

Pemerintah RI

11.

Sukuk Global SNI 14

Pemerintah RI

Sukuk/Obligasi Syariah (OS) No.

Nama Efek

Nama Penerbit Efek

1.

OS Ijarah Indosat Tahun 2005

PT Indosat Tbk

2.

OS Ijarah PLN I Tahun 2006

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

3.

Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007

PT Indosat Tbk

4.

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007

PT Berlian Laju Tanker Tbk

5.

Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007

PT Adhi Karya (Persero) Tbk

6.

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

7.

Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008

PT Indosat Tbk

8.

Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008

PT Mayora Indah Tbk

9.

Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008

PT Summarecon Agung Tbk

10.

Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun PT Aneka Gas Industri

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -22008 11.

Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Tahun 2008

PT Metrodata Electronics Tbk

12.

Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

13.

Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

14.

Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri B

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

15.

Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A

PT Matahari Putra Prima Tbk

16.

Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B

PT Matahari Putra Prima Tbk

17.

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A

PT Berlian Laju Tanker Tbk

18.

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B

PT Berlian Laju Tanker Tbk

19.

Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri A

PT Bakrieland Development Tbk

20.

Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri B

PT Bakrieland Development Tbk

21.

Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I tahun 2009

PT Salim Ivomas Pratama

22.

Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009 PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)

23.

Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri PT Indosat Tbk A

24.

Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri PT Indosat Tbk B

25.

Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A

PT Mitra Adiperkasa Tbk

26.

Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B

PT Mitra Adiperkasa Tbk

27.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

28.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

29.

Sukuk Ijarah Titan Nusantara I Tahun

PT Titan Petrokimia Nusantara

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -32010

III.

30.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

31.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah No.

Reksa Dana

Jenis

Manajer Investasi

1.

TRIM Syariah Saham

Saham

PT. Trimegah Securities, Tbk.

2.

Batavia Dana Saham Syariah

Saham

PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

3.

PNM Ekuitas Syariah

Saham

PT. PNM Investment Management

4.

CIMB-Principal Islamic Equity Saham Growth Syariah

PT. CIMB-Principal Asset Management

5.

Mandiri Investa AtraktifSyariah

Saham

PT. Mandiri Manajemen Investasi

6.

Syariah BNP Paribas Equitra Amanah

Saham

PT. BNP Paribas Investment Partners

7.

Cipta Syariah Equity

Saham

PT. Ciptadana Asset Management

8.

BNIS Saham Syariah

Saham

PT. BNI Securities

9.

Mega Dana Saham Syariah

Saham

PT. Mega Capital Indonesia

10.

Manulife Syariah Sektoral Amanah

Saham

PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

11.

BNI Dana Syariah

Pendapatan PT. BNI Securities Tetap

12.

PNM Amanah Syariah

Pendapatan PT. PNM Investment Tetap Management

13.

BIG Dana Muamalah

Pendapatan PT. Bhakti Asset Management Tetap

14.

I-Hajj Syariah Fund

Pendapatan PT. Insight Investments Tetap Management

15.

Mega Dana Obligasi Syariah

Pendapatan PT. Mega Capital Indonesia Tetap

16.

Syariah Batasa Sukuk

Pendapatan PT. Batasa Capital Tetap

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -417.

Mandiri Investa Dana Syariah Pendapatan PT. Mandiri Manajemen Tetap Investasi

18.

Sam Sukuk Syariah Sejahtera

Pendapatan PT Samuel Aset Manajemen Tetap

19.

PNM Syariah

Campuran

20.

Danareksa Syariah Berimbang Campuran

PT. Danareksa Investment Management

21.

BNI Danaplus Syariah

Campuran

PT. BNI Securities

22.

Mandiri Investa Syariah Berimbang

Campuran

PT. Mandiri Manajemen Investasi

23.

AAA Amanah Syariah Fund

Campuran

PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas

24.

Capital Syariah Fleksi

Campuran

PT. Recapital Asset Management

25.

IPB Syariah

Campuran

PT. Kresna Graha Sekurindo, Tbk.

26.

Mega Dana Syariah

Campuran

PT. Mega Capital Indonesia

27.

CIMB-Principal Islamic Balanced Growth Syariah

Campuran

PT. CIMB-Principal Asset Management

28.

Euro Peregrine Syariah Balanced Plus

Campuran

PT. Eurocapital Peregrine Securities

29.

TRIM Syariah Berimbang

Campuran

PT. Trimegah Securities, Tbk.

30.

Syariah Batasa Kombinasi

Campuran

PT. Batasa Capital

31.

Syariah BNP Paribas Pesona Amanah

Campuran

PT. BNP Paribas Investment Partners

32.

Cipta Syariah Balance

Campuran

PT. Ciptadana Asset Management

33.

Schroder Syariah Balanced Fund

Campuran

PT Schroder Investment Management Ind.

34.

Sam Syariah Berimbang

Campuran

PT Samuel Aset Manajemen

35.

Batavia Proteksi Syariah Mataram

Terproteksi PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

36.

CIMB Islamic Sukuk I Syariah Terproteksi PT. CIMB-Principal Asset Management

37.

Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 1

PT. PNM Investment Management

Terproteksi PT. Mandiri Manajemen Investasi

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -5-

IV.

38.

Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3

Terproteksi PT. Mandiri Manajemen Investasi

39.

Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2

Terproteksi PT. Mandiri Manajemen Investasi

40.

CIMB Islamic Sukuk Ii Syariah Terproteksi PT. CIMB-Principal Asset Management

41.

Mandiri Investasi Terproteksi Terproteksi PT. Mandiri Manajemen Syariah Seri 1 Investasi

42.

Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1

Terproteksi PT. Mandiri Manajemen Investasi

43.

TRIM Syariah Terproteksi Prima I

Terproteksi PT. Trimegah Securities, Tbk.

44.

TRIM Syariah Terproteksi Prima II

Terproteksi PT. Trimegah Securities, Tbk.

45.

Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund

Terproteksi PT. Mandiri Manajemen Investasi

46.

Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund

Terproteksi PT. Mandiri Manajemen Investasi

47.

Lautandhana Proteksi Syariah Terproteksi PT. Lautan Dana I

48.

Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah

Terproteksi PT Danareksa Investment Management

49.

Danareksa Indeks Syariah

Indeks

PT. Danareksa Investment Management

Saham A. No.

Pertanian Kode Saham

Nama Penerbit Efek

1.

AALI

PT Astra Agro Lestari Tbk

2.

BISI

PT BISI International Tbk

3.

BTEK

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk

4.

BWPT

PT BW Plantation Tbk

5.

CPDW

PT Cipendawa Tbk

6.

GZCO

PT Gozco Plantations Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -6-

7.

IIKP

PT Inti Agri Resources Tbk

8.

MBAI

PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk

9.

LSIP

PT PP London Sumatera Indonesia Tbk

10.

SGRO

PT Sampoerna Agro Tbk

11.

SMAR

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

B.

Pertambangan No.

Kode Saham

Nama Penerbit Efek

12.

ANTM

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

13.

ATPK

PT ATPK Resources Tbk

14.

CITA

PT Cita Mineral Investindo Tbk

15.

CNKO

PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk

16.

DEWA

PT Darma Henwa Tbk

17.

DKFT

PT Central Omega Resources Tbk

18.

ELSA

PT Elnusa Tbk

19.

ENRG

PT Energi Mega Persada Tbk

20.

GTBO

PT Garda Tujuh Buana Tbk

21.

HRUM

PT Harum Energy Tbk

22.

INCO

PT International Nickel Indonesia Tbk

23.

ITMG

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

24.

KKGI

PT Resource Alam Indonesia Tbk

25.

PKPK

PT Perdana Karya Perkasa Tbk

26.

PTBA

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk

27.

PTRO

PT Petrosea Tbk

28.

TINS

PT Timah (Persero) Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -7C. No.

Industri Dasar dan Kimia Kode Saham

Nama Penerbit Efek

29.

AKKU

PT Aneka Kemasindo Utama Tbk

30.

AKPI

PT Argha Karya Prima Industries Tbk

31.

ALKA

PT Alakasa Industrindo Tbk

32.

AMFG

PT Asahimas Flat Glass Tbk

33.

APLI

PT Asiaplast Industries Tbk

34.

ARNA

PT Arwana Citramulia Tbk

35.

BRPT

PT Barito Pasific Tbk

36.

BTON

PT Betonjaya Manunggal Tbk

37.

CPIN

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

38.

CTBN

PT Citra Tubindo Tbk

39.

DPNS

PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk

40.

EKAD

PT Ekadharma International Tbk

41.

ETWA

PT Eterindo Wahanatama Tbk

42.

FPNI

PT Titan Kimia Nusantara Tbk

43.

GDST

PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk

44.

IGAR

PT Kageo Igar Jaya Tbk

45.

INCI

PT Intanwijaya Internasional Tbk

46.

INRU

PT Toba Pulp Lestari Tbk

47.

INTP

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

48.

JPRS

PT Jaya Pari Steel Tbk

49.

KBRI

PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk

50.

KRAS

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

51.

LION

PT Lion Metal Works Tbk

52.

LMSH

PT Lionmesh Prima Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -8-

53.

NIKL

PT Pelat Timah Nusantara Tbk

54.

SIAP

PT Sekawan Intipratama Tbk

55.

SIPD

PT Sierad Produce Tbk

56.

SMCB

PT Holcim Indonesia Tbk

57.

SMGR

PT Semen Gresik (Persero) Tbk

58.

SRSN

PT Indo Acidatama Tbk

59.

TOTO

PT Surya Toto Indonesia Tbk

60.

TPIA

PT Tri Polyta Indonesia Tbk

61.

TRST

PT Trias Sentosa Tbk

62.

UNIC

PT Unggul Indah Cahaya Tbk

63.

YPAS

PT Yanaprima Hastapersada Tbk

D. No.

Aneka Industri Kode Saham

Nama Penerbit Efek

64.

ASIA

PT Asia Natural Resources Tbk

65.

ASII

PT Astra International Tbk

66.

AUTO

PT Astra Otoparts Tbk

67.

BATA

PT Sepatu Bata Tbk

68.

BRAM

PT Indo Kordsa Tbk

69.

ESTI

PT Ever Shine Tex Tbk

70.

GDYR

PT Goodyear Indonesia Tbk

71.

HDTX

PT Panasia Indosyntex Tbk

72.

IKBI

PT Sumi Indo Kabel Tbk

73.

INDR

PT Indo-Rama Synthetics Tbk

74.

KBLI

PT KMI Wire and Cable Tbk

75.

KBLM

PT Kabelindo Murni Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -9-

76.

LPIN

PT Multi Prima Sejahtera Tbk

77.

MASA

PT Multistrada Arah Sarana Tbk

78..

MYOH

PT Myoh Technology Tbk

79.

PTSA

PT Sat Nusapersada Tbk

80.

RDTX

PT Roda Vivatex Tbk

81.

RICY

PT Ricky Putra Globalindo Tbk

82.

SMSM

PT Selamat Sempurna Tbk

83.

SUGI

PT Sugih Energy Tbk

84.

TFCO

PT Tifico Fiber Indonesia Tbk

85.

UNIT

PT Nusantara Inti Corpora Tbk

86.

VOKS

PT Voksel Electric Tbk

E.

Industri Barang Konsumsi No.

Kode Saham

Nama Penerbit Efek

87.

AQUA

PT Aqua Golden Mississippi Tbk

88.

DVLA

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

89.

ICBP

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

90.

INAF

PT Indofarma (Persero) Tbk

91.

KAEF

PT Kimia Farma (Persero) Tbk

92.

KDSI

PT Kedawung Setia Industrial Tbk

93.

KICI

PT Kedaung Indah Can Tbk

94.

KLBF

PT Kalbe Farma Tbk

95.

LMPI

PT Langgeng Makmur Industri Tbk

96.

MERK

PT Merck Tbk

97.

MRAT

PT Mustika Ratu Tbk

98.

MYOR

PT Mayora Indah Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -10-

99.

PYFA

PT Pyridam Farma Tbk

100.

ROTI

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

101.

SKLT

PT Sekar Laut Tbk

102.

SQBB

PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

103.

STTP

PT Siantar TOP Tbk

104.

TCID

PT Mandom Indonesia Tbk

105.

TSPC

PT Tempo Scan Pacific Tbk

106.

ULTJ

PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

107.

UNVR

PT Unilever Indonesia Tbk

F.

Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan

No.

Kode Saham

Nama Penerbit Efek

108.

ASRI

PT Alam Sutera Realty Tbk

109.

BAPA

PT Bekasi Asri Pemula Tbk

110.

BCIP

PT Bumi Citra Permai Tbk

111.

BIPP

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

112.

BKDP

PT Bukit Darmo Property Tbk

113.

BKSL

PT Sentul City Tbk

114.

BSDE

PT Bumi Serpong Damai Tbk

115.

CKRA

PT Citra Kebun Raya Agri Tbk

116.

COWL

PT Cowell Development Tbk

117.

CTRA

PT Ciputra Development Tbk.

118.

CTRS

PT Ciputra Surya Tbk

119.

DGIK

PT Duta Graha Indah Tbk

120.

DILD

PT Intiland Development Tbk

121.

DUTI

PT Duta Pertiwi Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -11-

122.

FMII

PT Fortune Mate Indonesia Tbk

123.

GMTD

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

124.

GPRA

PT Perdana Gapuraprima Tbk

125.

JIHD

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

126.

JKON

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk

127.

JRPT

PT Jaya Real Property Tbk

128.

KIJA

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk

129.

KPIG

PT Global Land Development Tbk

130.

LAMI

PT Lamicitra Nusantara Tbk

131.

LCGP

PT Laguna Cipta Griya Tbk

132.

LPKR

PT Lippo Karawaci Tbk

133.

MDLN

PT Modernland Realty Ltd Tbk

134.

MKPI

PT Metropolitan Kentjana Tbk

135.

OMRE

PT Indonesia Prima Property Tbk

136.

PTRA

PT New Century Development Tbk

137.

RBMS

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk

138.

SCBD

PT Danayasa Arthatama Tbk

139.

SMDM

PT Suryamas Dutamakmur Tbk

140.

SMRA

PT Summarecon Agung Tbk

141.

SSIA

PT Surya Semesta Internusa Tbk

142.

TOTL

PT Total Bangun Persada Tbk

143.

WIKA

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

G. No. 144.

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Kode Saham HITS

Nama Penerbit Efek PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -12-

145.

IATA

PT Indonesia Air Transport Tbk

146.

INDX

PT Indoexchange Tbk

147.

INVS

PT Inovisi Infracom Tbk

148.

RAJA

PT Rukun Raharja Tbk

149.

RIGS

PT Rig Tenders Tbk

150.

RINA

PT Katarina Utama Tbk

151.

TLKM

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

152.

TRAM

PT Trada Maritime Tbk

153.

ZBRA

PT Zebra Nusantara Tbk

H. No.

Perdagangan, Jasa, dan Investasi Kode Saham

Nama Penerbit Efek

154.

ABBA

PT Mahaka Media Tbk

155.

ACES

PT Ace Hardware Indonesia Tbk

156.

AIMS

PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk

157.

ALFA

PT Alfa Retailindo Tbk

158.

ANTA

PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk

159.

ASGR

PT Astra Graphia Tbk

160.

BAYU

PT Bayu Buana Tbk

161.

BMSR

PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk

162.

BMTR

PT Global Mediacom Tbk

163.

CENT

PT Centrin Online Tbk

164.

CLPI

PT Colorpark Indonesia Tbk

165.

CSAP

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

166.

DNET

PT Dyviacom Intrabumi Tbk

167.

DSSA

PT Dian Swastika Sentosa Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -13-

168.

EMTK

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

169.

EPMT

PT Enseval Putera Megatrading Tbk

170.

FAST

PT Fast Food Indonesia Tbk

171.

FISH

PT FKS Multi Agro Tbk

172.

GMCW

PT Grahamas Citrawisata Tbk

173.

GOLD

PT Golden Retailindo Tbk

174.

GREN

PT Evergreen Invesco Tbk

175.

HERO

PT Hero Supermarket Tbk

176.

HEXA

PT Hexindo Adiperkasa Tbk

177.

HOME

PT Hotel Mandarine Regency Tbk

178.

ICON

PT Island Concept Indonesia Tbk

179.

INPP

PT Indonesian Paradise Property Tbk

180.

JTPE

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

181.

KARK

PT Dayaindo Resources International Tbk

182.

KOIN

PT Kokoh Inti Arebama Tbk

183.

LPLI

PT Star Pacific Tbk

184.

MAMI

PT Mas Murni Indonesia Tbk

185.

MAPI

PT Mitra Adiperkasa Tbk

186.

MDRN

PT Modern Internasional Tbk

187.

MICE

PT Multi Indocitra Tbk

188.

MLPL

PT Multipolar Tbk

189.

MNCN

PT Media Nusantara Citra Tbk

190.

MPPA

PT Matahari Putra Prima Tbk

191.

MTDL

PT Metrodata Electronics Tbk

192.

MTSM

PT Metro Supermarket Realty Tbk

193.

PDES

PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -14-

194.

PGLI

PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk

195.

PJAA

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

196.

PSAB

PT Pelita Sejahtera Abadi Tbk

197.

PSKT

PT Pusako Tarinka Tbk

198.

RALS

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk

199.

SCMA

PT Surya Citra Media Tbk

200.

SHID

PT Hotel Sahid Jaya Tbk

201.

SKYB

PT Skybee Tbk

202.

SONA

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk

203.

SQMI

PT Allbond Makmur usaha Tbk

204.

TMPI

PT AGIS Tbk

205.

TMPO

PT Tempo Inti Media Tbk

206.

TRIL

PT Triwira Insanlestari Tbk

207.

TURI

PT Tunas Ridean Tbk

208.

UNTR

PT United Tractors Tbk

209.

WICO

PT Wicaksana Overseas International Tbk

I. No.

Perusahaan Publik Nama Perusahaan Publik

210.

PT Damai Indah Golf Tbk

211.

PT Langen Kridha Pratyangga Tbk

212.

PT Phapros Tbk

J.

Tidak Listing

No.

Nama Emiten

213.

PT Apexindo Pratama Duta Tbk

214.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-523/BL/2010 Tanggal : 29 November 2010 -15-

215.

PT Intinusa Selareksa Tbk

216.

PT Jasa Angkasa Semesta Tbk

217.

PT Mitra Energi Persada Tbk

218.

PT Sara Lee Body Care Indonesia Tbk

219.

PT Sekar Bumi Tbk

220.

PT Singleterra Tbk

221.

PT Sofyan Hotel Tbk

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 29 November 2010 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, ttd. A. FUAD RAHMANY NIP. 195411111981121001 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd. Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 195710281985121001