ARDIAN ANSARI SIREGAR

PENGKADERAN PADA PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara)

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Oleh :

ARDIAN ANSARI SIREGAR 030906067

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Ardian Ansari Siregar : Pengkaderan Pada Partai Politik Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara), 2009.

ABSTRAK Skripsi ini berjudul Pengkaderan Pada Partai Politik Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara). . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara dalam menjalankan fungsi yaitu memberikan pendidikan politik dan menciptakan kader yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan seluruh fakta-fakta dan temuan penelitian kemudian menganalisis fakta dan temuan. Dalam melihat sejauh mana partai menjalankan fungsinya, peneliti menentukan tiga variabel suksesi yang kemudian diberikan penjelasan dari masing-masing variabel menurut kondisi dan data yang tersaji, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akan hasil yang didapat. Adapun tiga variabel yang peneliti guanakan adalah bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan, seperti apa kegiatan pengkaderan yang dilakukan dan sampai sejauh manakah keberhasilan partai dalam menciptakan kader berkualitas. Teknik pengumpulan data menggunakan deskriptif analisis dengan mengumpulkan dan pelajari literatur dan sumber bacaan atau catatan yang relevan dengan dan mendukung penelitian serta melakukan beberapa wawancara dengan pengurus PKB Sumut yang dianggap dapat membantu memberikan data yang dibutuhkan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pertama, gagalnya partai dalam menciptakan kader yang berkualitas dikarenakan fungsi rekrutmen tidak dijalankan dengan baik. Kedua, proses rekrutmen politik yang dijalankan partai terbatas hanya pada warga NU saja. Dan yang ketiga, ada tiga jenjang pengkaderan di dalam partai; pelatihan kader dasar, pelatihan kader lanjutan, dan akademi politik. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel yang dijadikan sebagai acuan strategi yang diukur dengan mendeskripsikannya. Peneliti menyarankan agar pembangunan sistem kepartaian yang mengarah kearah demokratisasi agar saran-saran yang telah dituliskan pada bab IV untuk dapat dilihat dan diperhatikan oleh semua partai juga


KATA PENGANTAR Alhamdulillah. Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan petunjuk-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Pengkaderan Pada Partai Politik Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara)” dapat terselesaikan. Serta shalawat beriring salam peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran kita akan pentingnya ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda, yang senantiasa memberikan inspirasi kepada peneliti akan pentingnya ilmu pengetahuan dan tidak bosan-bosannya memberikan nasehat, kritik yang menempa mental dan spiritual peneliti. Ibunda, yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayang kepada peneliti dan juga dukungan baik secara moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini dan sering mengingatkan peneliti setiap kali peneliti melupakan hal-hal yang terpenting. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution selaku Dekan FISIP USU. 2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP USU. 3. Bapak Drs.Zakaria Taher, M.Sp, selaku Dosen Pembimbing peneliti.. 4. Ibu Dra.Evi Novida Ginting, selaku Dosen Wali Peneliti. 5. Abang saya tercinta, Kompol Aswin Azhar Siregar S.Ik, M.Si. Yang selalu memberikan motivasi dan kakak saya tercinta Iptu Asmida Rizki Siregar yang telah


banyak memberikan masukan kepada saya hingga saya dapat menyelasaikan skripsi ini. 6. Sahabat saya Walid Mustafa Sembiring S.Sos yang tiada hentinya selalu mengingatkan saya untuk cepat menyelesaikan study dan memberikan perhatiannya. 7. Anak-anak The BL , I Love You All my friends.

Medan, 22 Juli 2009

Ardian Ansari Siregar


DAFTAR ISI ABSTRAK ...........................................................................................

i

KATA PENGANTAR ...........................................................................

ii

DAFTAR ISI .........................................................................................

iv

BAB I

1 1 8 8 8 9 10 10 12 13 16 17 18 19 20 21 23 23 23 22 24 25 25 25 26 26

BAB II

: PENDAHULUAN ....................................................... 1.1. Latar Belakang Masalah ............................................... 1.2. Perumusan Masalah ..................................................... 1.3. Tujuan Penelitian ......................................................... 1.4. Manfaat Penelitian ....................................................... 1.5. Kerangka Teori ............................................................ 1.5.1. Partai Politik ........................................................ 1.5.1.1. Pengertian Partai Politik .......................... 1.5.1.2. Fungsi Partai Politik ........................... 1.5.1.3. Tipe-Tipe Partai Politik ........................... 1.5.2. Pendidikan Politik ............................................... 1.5.2.1. Pendidikan Politik Nasional .................... 1.5.2.2. Pendidikan Politik Partai ......................... 1.5.2.3. Tujuan Pendidikan Politik ....................... 1.5.3. Pengkaderan (Kaderisasi)....................................... 1.5.3.1. Pengkaderan Pada Parpol……………….. 1.6. Defenisi Konsep ........................................................... 1.6.1. Partai Politik.................................................... . ..... 1.6.2. Partai Politik...................................... .................... 1.6.3. Pengkaderan Pada Partai Politik............................ 1.7. Defenisi Operasional....................................................... 1.8. Metodologi Penelitian..................................................... 1.8.1. Bentuk Penelitian................................................... 1.8.2. Teknik Pengumpulan Data..................................... 1.8.3. Teknik Analisis Data.............................................. 1.9. Sistematika Penulisan......................................................

: GAMBARAN UMUM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2.1. Sejarah Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa............... 2.2. Asas dan Prinsip Perjuangan........................... ............... 2.3. Visi, Sifat, Fungsi, Tujuan dan Usaha Partai................. 2.4.Susunan Kepengurusan, Struktur Organisasi, Kelengkapan dan Perangkat Partai...................... .......................................................... 2.4.1. Susunan Kepengurusan Partai ............................. 2.4.2. Struktur Organisasi ............................................. 2.4.3. Kelengkapan dan Perangkat Partai ...................... 2.5. Gambaran Umum DPW PKB SUMUT..........................

28 28 37 37 40 40 45 49 51


BAB III

: PENGKADERAN OLEH DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SUMATERA UTARA...................................................... 3.1. DPW PKB SUMUT dalam Menjalankan Fungsi Rekrutmen .. ........................................................ 3.2. Pengkaderan oleh DPW PKB SUMUT ......................... 3.2.1. Kader Dasar........................................ ................. 3.2.2. Kader Lanjutan............................................. ........ 3.2.3. Akademi Politik .................................................. 3.3. Kemerosotan Prestasi DPW PKB SUMUT pada Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 Karena Minimnya Kader ..............................................

BAB IV

: PENUTUP ......................................................................... 4.1. Kesimpulan .................................................................. 4.2. Saran ............................................................................

43

59 61 63 64 66

68 75 75 76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Literatur ilmu politik mengatakan bahwa partai politik (parpol) itu berfungsi sebagai alat untuk perekrutan politik (pengkaderan), sarana melakukan komunikasi dan sosialisasi politik, serta pengatur konflik politik. Fungsi perekrutan politik yang dilakukan parpol tidak dalam konteks sebagai persiapan untuk menjadi bagian dari proses pergantian pemimpin. Perekrutan baru dilakukan terbatas untuk mencari dukungan suara dalam pemilihan umum (pemilu). Tidak salah memang, karena tujuan berdirinya sebuah parpol memang untuk mencari kemenangan dalam pemilu yang umumnya dilakukan secara konstitusional. Dr Lili Romli salah satu pakar politik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI pada 15 kabupaten/kota bahwa kader-kader partai yang duduk di DPRD tidak memiliki kualitas. Menurutnya sebagian besar parpol bersifat tertutup dalam pola rekrutment. Meskipun ada tolak ukur, ada standar dengan memberikan scoring, ternyata itu bersifat formalitas tetapi tidak diberlakukan secara selayaknya untuk merekrut kader-kader yang berkualitas. (http://www.pontianakpos.co.id/pontianakpos-cetak/0803/29/lokal/719744.htm) Dalam proses rekrutment tetap ada faktor uang dan faktor kedekatan seseorang yang bisa menempatkannya di urutan pertama. Karena itu parpol seharusnya konsisten ketika mencoba sistem recruitment dengan menggunakan

1

scoring. Ternyata sistem proporsional memang tetap menempatkan pimpinan Parpol lebih dominan dibandingkan anggota dewan, anggota partainya. Penulis sependapat dengan Dr Lili Romli, memang seharusnya ada standarisasi yang ditetapkan oleh parpol dalam hal rekrutmen calon kader partai. Karena keberadaan kader merupakan masa depan keberadaan partai, dan tercapainya visi-misi partai. Jika sebuah parpol tidak dapat menghasilkan kader yang berkualitas dari proses pengkaderan yang dilakukan, maka ini dapat berakibat menurunnya eksistensi partai untuk kedepan. Para kader yang merupakan hasil binaan dari parpol sejatinya dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu), apakah sebagai calon anggota legislatif (DPR/DPRD), atau sebagai kepala Negara, dan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati).

Dengan

demikian

seharusnya

parpol

telah

membekali pendidikan politik kepada kader-kadernya. Proses perekrutan calon kader partai memang cukup menyerap perhatian parpol, bahkan partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada pemilu lalu berhasil lolos dari electoral threshold, juga sempat mengalami kesulitan untuk merekrut caleg yang berkualitas dan kompeten. Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr Riswandha Imawan, mengatakan, perekrutan caleg yang dilakukan oleh parpol dapat diterapkan secara terbuka. Untuk mendapatkan caleg yang berkualitas dan kompeten, hendaknya tidak lagi memberi tempat bagi caleg bermental korup. Apalagi, sekadar memilih caleg yang dianggap punya nilai jual untuk mencari dukungan suara. (http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/16/nasional/744917.htm)

2

Riswandha menilai hasil perekrutan parpol untuk caleg tersebut masih rendah kualitasnya. Paling tidak ada tiga penyebab, yaitu pertama, rendahnya kualitas caleg ini, terkait dengan proses kaderisasi parpol yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan, menjelang Pemilu 2004 ini tidak satu pun parpol yang melakukan kaderisasi. Kedua, banyak simpatisan partai yang berkualitas sebetulnya mayoritas memegang kartu pegawai negeri sipil (PNS). Namun persoalannya, mereka belum tentu mau melepaskan status PNS—PNS yang terjun ke politik harus melepas status PNS. Ketiga, parpol umumnya juga mengalami kesulitan dana yang membuat partai dalam situasi limbung. Implikasinya, beberapa parpol terang-terangan meminta jutaan rupiah hanya untuk formulir caleg. Padahal, orang-orang yang punya dana tidak selalu siap masuk politik. Menurut Khoirudin dalam bukunya “Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia” yang dimaksud dengan pengkaderan yaitu proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan menurutnya ada dua personal yang penting, yaitu: 1. bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik ketrampilan maupun pengetahuan; dan 2. kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumber daya manusia organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda. Dalam hal ini merupakan bentuk pendidikan politik.

3

(Khoirudin; dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah: Mengenal Teori-teori Politik. Cetakan Pertama, Depok, November 2005, halaman 934-935) Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga ia memiliki kemampuan yang diatas rata-rata orang umum. Oleh karena itu jika trainingtraining yang dilakukan oleh organisasi, sementara para aktivisnya tak menunjukkkan kelebihan-kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan orangorang umum, maka sesungguhnya pengkaderan yang dilakukan dapat dikatakan tak berhasil. Atau sederhananya, pengkaderan tersebut menyalahi filosofi pengkaderan. Yakni munculnya kader yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Bukan sebaliknya, munculnya kader yang sama dengan manusia rata-rata. Fungsi kaderisasi atau pencetakan calon pemimpin tidak terlepas dari penanaman etika-etika politik. Untuk mengarah ke pembentukan fatsoen politik dibutuhkan kerangka acuannya. Kaderisasi merupakan salah satu media rekrutmen, pemantapan komitmen dan ideologi politik. Pengembangan kapasitas personal dan penguatan kelembagaan partai yang berorientasi jangka panjang. Tanpa kaderisasi, partai bagaikan organisme yang sulit untuk bernafas apalagi untuk berproduksi. Seyogianya kiprah partai politik di Indonesia bisa menampilkan diri sebagai agen pencerahan. Sebab partai politik mengemban peran dan fungsinya yang kalau saja dijalankan secara konsisten akan membawa perubahan pada peningkatan kesadaran politik masyarakat. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Alhasilnya, fungsi pendidikan politik parpol belum

4

menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Justru partai politik menuai kritik. Karena parpol cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang para elit parpol hanya sebuah slogan tak bermakna. Kondisi ini menuntut setiap partai politik untuk mengoreksi sejauh mana orientasi dan implementasi visi-misi parpol secara konsisten dan terus-menerus. Laporan media massa menjelang penyelenggaraan Pilkada di SUMUT pada tahun 2008 yang lalu lebih terfokus pada terbatasnya jumlah calon yang ditawarkan partai politik. Hal ini kita lihat dan ketahui bersama berdasarkan nama-nama calon yang di usung oleh parpol, adapun calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada SUMUT tahun lalu seluruhnya adalah kader Golkar. Muncul pertanyaan di benak masyarakat, kemanakah kader partai lain? Gejala itu mungkin timbul karena, pertama; partai politik pengusung tidak siap kalah dan cenderung memilih calon yang diprediksikan pasti menang, pasti unggul dan pasti mendapat simpatik paling luas. Akibatnya partai politik beramai-ramai mengusung satu calon tertentu. Dugaan kedua; mungkin partai politik yang bersangkutan benar-benar tidak memiliki kader layak usung menyusul ketiadaan mekanisme dan sistem pengkaderan. Para pengurus pun merasa bijak dengan pilihan untuk memposisikan partainya hanya sebagai 'perahu tumpangan'. Di sini siapa saja pun boleh 'menumpang' dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh partai politik bersangkutan.

5

Bukan hanya dalam arena pilkada saja baru telihat apakah sebuah parpol telah mempersiapkan kadernya atau tidak, dalam pertarungan pemilu legislatif hal itu juga kita ketahui dan lihat. Dari sejumlah nama yang didaftarkan oleh parpol untuk menjadi anggota DPRRI dari Dapil Sumut I dan Sumut II, terdapat nama kader suatu partai yang didaftarkan oleh partai lain. Bukan hanya itu saja, banyak juga nama-nama yang didaftarkan oleh parpol itu hanya sebagai ‘kader instan’. Dengan terjadinya fenomena seperti ini, maka fungsi parpol telah melenceng sangat jauh, pada kenyataannya parpol hanya berfungsi sebagai ‘perahu tumpangan’ untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan politik. Padahal fungsi parpol adalah sebagai wahana untuk mencetak kader pemimpin, baik kader nasional maupun daerah. (sebagai eksekutif atau legislatif). Kalau partai tak menjalankan fungsi ini maka dari mana kader pemimpin partai akan muncul. Memang tidak semua partai mengidap krisis kader. Beberapa partai, terutama partai besar yang sudah lama berkuasa, relatif lebih siap terhadap kadernya, walau terkadang dijumpai di beberapa daerah partai tersebut juga menempatkan dirinya sebagai 'perahu tumpangan'. Akan tetapi, secara umum dalam hal 'kader' mereka jauh lebih siap dari partai politik lainnya. Bahkan karena kesiapan itu hampir saja tidak tertampung semua potensinya pada partai tersebut, sehingga ketika sistem multipartai digulirkan ada pola penyebaran kader kepartai-partai lain di luar dirinya. Setiap parpol tentunya memiliki kader-kader partai, begitu juga dengan PKB. Dimana kita ketahui bersama bahwa PKB merupakan sebuah partai besar dalam kancah politik Indonesia setelah runtuhnya orde baru (1998) hingga saat ini menjelang pemilu 2009. Pada pemilu tahun 2004 PKB memperoleh suara secara

6

nasional sebanyak 11.989.564, dan menempatkan partai ini pada posisi ketiga parpol dengan suara terbanyak. Tetapi PKB berada pada posisi kelima dalam hal memperoleh banyaknya kursi di DPR, dengan perolehan kursi sebanyak 52 kursi.(http://www.kpu.go.id) Dalam kancah politik Sumatera Utara (SUMUT), PKB bukanlah sebuah partai besar. Penulis mengatakan demikian, karena berdasarkan informasi yang diterima penulis baik dari Dewan Pengurus Wilayah PKB Sumatera Utara (DPW PKB SUMUT) ataupun dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara partai ini tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU). Pada pemilu tahun 1999, PKB berhasil meraih satu kursi di DPRDSU. Namun pada pemilu tahun 2004, PKB tidak lagi memperoleh kursi di DPRDSU. Dalam kurun waktu lima tahun PKB SUMUT tidak memperlihatkan grafik meningkat dari keberadaan mereka di SUMUT, malahan sebaliknya. Seharusnya dengan bermodalkan pengalaman yang telah dicapai, pada pemilu tahun 2004 yang lalu PKB SUMUT dapat memperoleh kursi di DPRDSU sedikitnya dua kursi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari bagaimana pengkaderan yang dilakukan oleh DPW PKB SUMUT terhadap kader partai yang nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti pemilu sebagai calon anggota legislatif. Adapun alasan lain yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari pengkaderan oleh DPW PKB SUMUT adalah karena penulis sendiri merupakan ketua Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKB Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.

7

Untuk itu maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu penelitian dengan judul, “Pengkaderan Pada Partai Politik Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai (Studi pada DPW PKB SUMUT)”. 1.2. Perumusan Masalah Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, maka permasalahan harus dirumuskan dengan jelas. Berdasarkan judul penelitian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah : 1. Siapa saja yang dapat menjadi kader partai, 2. Bagaimana karakter dan profil kader PKB saat ini, 3. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPW PKB SUMUT dalam proses pengkaderan sebagai proses kaderisasi, 4. Bagaimana hasil proses pengkaderan yang selama ini dilakukan DPW PKB SUMUT. 1.3.Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi kader-kader PKB SUMUT 2. Memahami karakteristik dan profil kader PKB 3. Mengetahui bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan PKB SUMUT dalam proses pengkaderan 4. Menganalisis hasil dari pengkaderan yang dilakukan PKB SUMUT 1.4.Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

8

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berfikir secara akademis dan ilmiah dalam memandang fungsi rekrutmen politik oleh parpol. 2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang politik, dan khususnya mengenai masalah pengkaderan oleh parpol. 3. Sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk yang tertarik dan konsentrasi dengan bidang dan permasalahan yang serupa. 4. Mengasah kemampuan penulis didalam menyusun sebuah tulisan ilmiah. 1.5.Kerangka Teori Di dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting, karena di dalam kerangka teori akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berfikir atau titik tolak dalam penelitian. Oleh karena itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti. (Nawawi Hadani : Metode penelitian bidang sosial. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, Halaman 3940). Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.(Glenn,E Sneibecker; dalam buku karya Dr. Lexy J. Moleong, MA: Metode penelitian kualitatif. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 34-35).

9

Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini : 1.5.1.Partai Politik Penelitian mengenai parpol merupakan kegiatan ilmiah yang relatif baru. Sekalipun bermacam-macam penelitian telah diadakan untuk mempelajarinya, akan tetapi hingga sekarang belum tersusun teori yang mantap mengenai partai sebagai lembaga politik. Istilah tentang lapangan studi ini pun masih belum ada, meskipun nama “stasiologi” kadang-kadang dipakai. Sarjana-sarjana yang telah mempelopori studi mengenai parpol antara lain M.Ostrogorsky (1902), Robert Michels (1911), Maurice Duverger (1951), dan Sigmund Neumann (1956). (Miriam Budiardjo : Dasar-dasar ilmu politik. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, Halaman 159) Parpol merupakan salah satu sarana untuk berperan serta atau untuk berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan perkembangannya parpol lahir di negara-negara Eropa, terutama di Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris. Awal perkembangan partai yaitu dari kegiatan kelompok-kelompok di luar parlemen, kemudian dengan meluasnya hak pilih mereka mengelompokkan diri menurut aliran atau ajaran yang bersumber dari hasil pemikiran seseorang (doktrin), seperti ajaran Karl Marx, ajaran Adam Smith, ajara-ajaran demokrasi dan ajaran-ajaran yang bermotif agama. Setelah itu muncul berbagai pemikiran yang mengangkat pengertian-pengertian dan defenisi apa itu parpol. (Rochajat Harun dan Sumarno : Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006, Halaman 158) 1.5.1.1.Pengertian Partai Politik

10

Menurut Sigmund Neumann dalam karangannya “Modern Political Parties” memberikan pengertian tentang apa itu parpol. Neumann menyatakan bahwa yang dimaksud partai politik: “.....adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (A political party is the articulate organization of society’s active politicas agents, those who are concerned with the control of governmental power and who are compete for popular support with another group or groups holding divergent views). (Sigmund Neumann; dalam buku karya Harry Eckstein dan David E. Apter: Comparative Politics: A Reader. Penerbit The Free Press of Glencoe, London, 1963, Halaman 352)

Menurut Roger F. Soltau dalam bukunya “An Introduction to Politics” menyatakan bahwa yang dimaksud partai politik: “.....adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” (A group citizens more or les organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies). (Roger F. Soltau : An Introduction to Politics. Penerbit Longmans, Green and Co, London, 1961, Halaman 199)

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya “Partisipasi dan Partai Politik” mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang angota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan citacita yang sama. (Miriam Budiardjo : Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai. Cetakan keempat. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, Halaman 16) Dari tiga pengertian yang diangkat para pakar tersebut menunjukkan bahwa parpol terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran parpol sebagai cerminan bahwa hak-hak azasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun

11

hak untuk berserikat. Oleh sebab itu kehadiran parpol dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar kepada fungsi yang melekat pada parpol tersebut. 1.5.1.2.Fungsi Partai Politik Adapun fungsi partai politik, menurut Sigmund Neumann (Neumann; dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah: Mengenal Teori-Teori Politik. Cetakan Pertama, Depok 2005, halaman 559), ada 4 (empat) yaitu : Pertama, fungsi agregasi. Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan BBM di Indonesia 1 Oktober 2005 lalu yang demikian tinggi. Namun ketidakpuasan mereka kadang diungkapkan dengan berbagai ekspresi yang tidak jelas dan bersifat sporadis. Maka partai mengagregasikan berbagai reaksi dan pendapat masyarakat itu menjadi suatu kehendak umum yang terfokus dan terumuskan dengan baik. Kedua, fungsi edukasi. Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. Tujuannya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam politik sedemikian sehingga partai mendapat dukungan masyarakat. Cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta menjelaskan arah mana yang diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai. Ketiga,

fungsi

artikulasi.

Partai

merumuskan

dan

menyuarakan

(mengartikulasikan) berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan

12

umum (public policy). Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kader suatu partai, karena fungsi ini mengharuskan partai terjun ke masyarakat dalam segala tingkatan dan lapisan. Bila fungsi ini dilakukan ditambah dengan fungsi edukasi, ia akan menjadi komunikasi dan sosialisasi politik yang sangat efektif dari partai yang selanjutnya akan menjadi lem perekat antara partai dan massa. Keempat, fungsi rekrutmen. Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan mengikuti pemilihan umum dalam segala tahapannya hingga proses pembentukan kekuasaan. Karenanya, fungsi ini sering disebut juga fungsi representasi. Sedangkan menurut Roy Macridis, fungsi-fungsi partai sebagai berikut: (a) Representatif (perwakilan), (b) Konvensi dan Agregasi, (c) Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), (d) Persuasi, (e) Represi, (f) Rekrutmen, (g) Pemilihan pemimpin, (h) Pertimbangan-pertimbangan, (i) Perumusan kebijakan, serta (j) Kontrol terhadap pemerintah. (Macridis; dalam buku karya Ichlasul Amal: Teoriteori Mutakhir Partai Politik. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988) 1.5.1.3.Tipe-Tipe Partai Politik Menurut Haryanto, parpol dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu: 1. Partai Massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, parta jenis ini memiliki program walaupun

13

program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri; 2. Partai Kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kaderkadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya. (Haryanto: dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah; Mengenal Teori-Teori Politik. Cetakan Pertama, November 2005, Depok. halaman 567-568) Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal terdapat lima jenis partai politik, yakni: 1. Partai Proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non-anggota “outs”. Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologi masyarakat; 2. Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas.

14

Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat; 3. Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya; 4. Partai Diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari parti massa, tetapi meliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa; 5. Partai Catch-all, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku (Ichlasul Amal: Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996) Menurut Peter Schroder, tipologi berdasarkan struktur organisasinya terbagi menjadi tiga macam yaitu;

15

1. Partai Para Pemuka Masyarakat, berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat; 2. Partai Massa, sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota dengan tujuan utama mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan dan mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta “mempertanyakan kekuasaan”; 3. Partai Kader, partai ini muncul sebagai partai jenis baru dengan berdasar pada Lenin. Mereka dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang ketat, juga karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas. Mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkseninambungan. (Peter Schroder; dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah: Mengenal Teori-Teori Politik. Cetakan Pertama, November 2005, Depok, halaman 572) 1.5.2.Pendidikan Politik Pendidikan adalah usaha mempertahankan mempertahankan sistem yang sedang berlangsung sekaligus upaya pelestarian sistem nilai (plitik, budaya, ideologi, pola keyakinana) sebagai proses mengaktifkan unsur-unsur dinamis yang ada pada diri manusia, yaitu sikap, perilaku, sistem berpikir, pandangan, dan unsur-unsur instingtif yang diarahkan kepada suatu objek tertentu (kondisi pelestarian) agar objek tersebut dapat didekati. (Rochajat Harun dan Sumarno:

16

Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Penerbit Mandar Maju, Cetakan Pertama, 2006, Bandung, halaman 89). Pada umumnya dapat dikatakan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. (Miriam Budiardjo: Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Keempat Belas, Oktober 1992, halaman 8) Dalam arti kata yang longgar, pendidikan politik dapat dianggap sebagai sosialisasi politik. Namun dalam arti kata yang lebih ketat, dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul niali-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem poltik yang ideal itu. (Alfian : Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1978, Halaman 235) 1.5.2.1.Pendidikan Politik Nasional Pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berdasar pola yang telah yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berjenjang dan dimulai pendidikan dasar samapi perguruan tinggi. Pendidikan ini bersifat formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan yang diselenggarakan masyarakat berdasar panduan pemerintah. Bidang pendidikan mendapat perhatian khusus pemerintah karena pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah diarahkan untuk membentuk sikap, perilaku dan pola pikir yang bersifat integratif, yaitu suatu sifat yang melihat bangsa dalam suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah oleh pola

17

keyakinan yang berada di luar pola keyakinan yang telah diterima dan dijunjung tinggi bersama. Pola keyakinan sebagai landasan berlangsungya sistem politik yang bersumber dari akar budaya, cenderung bersifat stabil. Berbeda dengan pola keyakinan yang bersumber dari hasil pemikiran orang atau kelompok yang dipaksakan melalui kekuatan sanksi hukum, cenderung ke arah perubahan akan sangat memungkinkan. Pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan suatu negara dalam sistem apapun bentuknya adalah bertujuan untuk: a. mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya), b. menyamakan sistem berfikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara, c. memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai sekaligus membangun hasrat untuk mengendalikannya. 1.5.2.2.Pendidikan Politik Partai Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh parpol lebih mengarah kepada tercapainya tujuan partai. Kalaupun orientasi terakhir adalah kepentingan nasional namun berdasar kepada konsep-konsep yang dilahirkan partai. Pendidikan politik partai berkaitan erat dengan konfigurasi kepartaian atau sistem partai yang dianut. Apabila sistem kepartaian bersifat jamak, maka akan terjadi bursa pengaruh di dalam usaha menduduki lembaga-lembaga kekuasaan yang akan mengendalikan kekuasaan negara. Kontribusi pendidikan politik yang diselenggarakan parpol cukup memberi makna apabila orientasi kepentingan memicu kepada kepentingan

18

nasional. Dalam kondisi semacam ini maka parpol berfungsi sebagai sarana dan mekanisme di dalam mencapai fungsi primer negara yaitu tujuan negara. Sifatsifat dan komitmen moral seluruh unsur ke dalam totalitas sistem menandai bahwa pendidikan politik dapat mendekati terhadap upaya melestarikan sistem politik sekaligus sistem lainnya. 1.5.2.3.Tujuan Pendidikan Politik Tujuan pendidikan politik itu antara lain ialah: 1. Agar setiap warga negara bangkit kesadaran politiknya, seperti menggunakan hak pilih, hak mengemukakan pendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat, termasuk di dalamnya kebebasan mimbar. Tidak itu saja kesadaran politik itu akan mengajari kita berdemokrasi. 2. Media untuk menimba ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupan yang sesuai dengan norma dan tatanan kehidupan, pendidikan juga modal untuk memperbaiki prilaku manusia. Jadi pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar apa itu politik

serta

memberikan

bertentangan/melanggar diharapkan

setelah

rambu-rambu

tatanan proses

mengenai

kehidupan ini

terjadi

hal-hal

masyarakat semua

yang

sehingga

pihak

bisa

menjalankan,mengamati, dan mengawasi politik dengan baik dan benar. 3. Agar masyarakat tahu pentingnya politik, supaya tahu hak dan kewajiban dalam politik dan berpolitik praktis, sehingga kedepannya masyarakat diharapkan bisa bersuara lantang bila ada pembohongan publik yang mengatasnamakan politik.

19

4. Supaya masyarakat kita tidak di bodohi lagi dengan iming-iming para politisi yang mengumbar-umbarkan janji-janji palsunya hanya untuk kepentingan golongannya saja. 5. Membuka cakrawala wawasan, pengertian, pengetahuan kita mengenai berorganisasi/bernegara. Ada jalur formal dan non formal. Mulai dari tingkat pendidikan formal (teori) disekolah-sekolah mulai dari SD hingga SMA sampai di Perguruan Tinggi dan malah lebih spesifik mendalaminya. Sedangkan bentuk prakteknya adalah bagaimana kita aktif dalam suatu organisasi apalagi organisasi politik (parpol). Sehingga tujuan suatu organisasi dapat dicapai melalui perbuatan-perbuatan politik. 1.5.3.Pengkaderan (Kaderisasi) Istilah kader, umumnya menunjukkan pada pengertian kelompok elite atau inti sebagai bagian kelompok atau jama’ah yang terpenting dan yang telah lulus dalam proses seleksi. Adapun pengertian kader yang lebih operasional adalah seseorang yang telah menyetujui dan meyakini kebenaran suatu tujuan dari suatu kelompok atau jama’ah tertentu, kemudian secara terus menerus dan setia turut berjuang dalam proses pencapaian tujuan yang telah disetujui dan diyakini itu (Imawan Wahyudi, 2002:9). Kader adalah jantung dari suatu organisasi dan inti dari suatu gerakan. Mereka adalah orang orang terpilih untuk tugas tugas yang dipercayakannya secara

profesional.

Dalam

Kamus

Umum

Bahasa

Indonesia

(W.J.S.

Poerwodarminto, Jakarta: Balai Pustaka,1976) kata kader merupakan serapan dari bahasa Perancis ”cadre” yang berarti inti tetap dari suatu resimen, kaum elite terpilih dan terbaik. Mengingat bahwa yang dinamakan kader adalah

20

seorang/kelompok yang terpilih dan berfungsi sebagai jantung organisasi dan gerakan maka faktor mampu dan lebih harus menjadi ciri khas mereka. Keberadaan mereka sebagai yang memiliki kemampuan dan faktor lebih tentu tidak datang dengan sendirinya melainkan melalui suatu proses dan penjenjangan yang secara khusus dinamakan “pendidikan kader”. Adapun yang dimaksud dengan pengkaderan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dimana terjadi proses penanaman ideologi organisasi tersebut terhadap calon kader yang mengikuti proses pengkaderan. Organisasi apapun tentu memiliki kader terlebih organisasi sosial politik (parpol) tentu sangat memiliki sistem dan tata cara untuk merekrut calon-calon kadernya. 1.5.3.1.Pengkaderan Pada Partai Politik Proses pengkaderan atau kaderisasi yang dilakukan oleh parpol terhadap anggota partai calon kader merupakan kelanjutan dari fungsi parpol, yaitu fungsi edukasi (pendidikan) dan fungsi rekrutmen. Parpol sejatinya dalam menjalankan fungsi pendidikan politik tidak boleh pilih kasih—hanya kepada anggota saja— tetapi juga kepada semua warga negara. Namun demikian fungsi pendidikan politik tetap dijalankan oleh internal parpol sebagai kelanjutan dari fungsi rekrutmen, dimana parpol setelah merekrut individu-individu dari masyarakat menjadi anggota akan memberikan pendidikan politik. Setiap anggota parpol belum tentu otomatis menjadi kader partai. Bagi anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh parpol

21

dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, calon kader itu akan mendapatkan pendidikan politik kader. Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai. Pendidikan

ini

lebih

bersifat

memelihara

mekanisme

demokrasi

yang

diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang, yaitu (Rochayat Harun dan Sumarno; Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006, halaman 94): 1. Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk: (a) pemahaman arti berorganisasi, (b) menanamkan loyalitas terhadap organisasi, (c) memantapkan dedikasi. Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula. 2. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk: (a) membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai, (b) menumbuhkan

dinamika

dan

kreativitas

dalam

pengembangan organisasi, (c) meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi Jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya. 3. Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk: (a) membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual,

22

(b) membidik cara berpikir sistematis dan strategis, (c) membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-preistiwa politik dan cara mengantisipasinya, (d) mendidik berpikir futuristic. Jenjang ini diperuntukkan bagi calon-calon politisi. 1.6.Defenisi Konsep Konsep adalah suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok ataupun individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.(Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi: Metodologi Penelitian survei, LP3ES, Jakarta, 1995, halaman 33). Berikut beberapa konsep beserta definisinya yang digunakan didalam penelitian ini yang berfungsi untuk memberikan batasan yang tepat terkait dengan fenomena yang akan diteliti: 1.6.1.Partai Politik Parpol adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang angota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Parpol yang dimaksudkan di sini adalah kepengurusan parpol pada level propinsi. Oleh PKB kepengurusan pada level ini disebut Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara (DPW PKB SUMUT). 1.6.2.Pendidikan Politik Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang

23

ideal yang hendak dibangun. Dalam hal ini pendidikan politik yang diteliti, dicermati, dan dipelajari adalah pendidikan politik oleh parpol 1.6.3.Pengkaderan Pada Partai Politik Pengkaderan adalah suatu proses penanaman sifat, nilai, dan ideologi yang sifatnya lebih khusus atau spesifik terhadap calon kader. Dalam hal ini yang menjadi pusat perhatian dan penelitian adalah pengkaderan yang dilakukan oleh parpol kepada calon-calon kader partai. 1.7.Defenisi Operasional Defenisi

operasional

adalah

defenisi

yang

berfungsi

untuk

memberitahukan bagaimana mengatur suatu variabel. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.7.1.Parpol Dengan Indikator : a. Memilki kepengurusan, b. Terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, (Dep Kum Ham) c. Terdaftar sebagai peserta pemilu pada KPU Pusat maupun KPUD. 1.7.2.Pelaksanaan Pendidikan Politik Dengan Indikator : a. Kegiatan-kegiatan parpol yang berhubungan dengan pendidikan, b. Komunikasi antara calon kader dan pengurus, c. Keikutsertaan calon kader dalam kegiatan-kegiatan paratai. 1.7.3.Pengkaderan Pada Parpol Dengan Indikator : a. Tata cara untuk mengikuti proses pengkaderan, b. Bentuk-bentuk kegiatan selama proses pengkaderan, c. Hasil dan tujuan dari proses pengkaderan.

24

1.8.Metodologi Penelitian Metode penelitian adalah suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang telah dipilh oleh peneliti untuk diselidiki. Hakekat penelitian sebagai suatu temuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tentu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau memeriksa kembali kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas) informasi yang diteliti. (R. Abdussalam: Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, 1997, halaman 11) Penulis menyadari bahwa penggunaan dan pemilihan metode penelitian sangat tergantung dari permasalahan yang akan diangkat dan menjadi pokok bahasan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan keadaan objek penelitian secara jelas berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan dengan mengemukakan gejala-gejala yang ada secara lengkap. 1.8.1.Bentuk Penelitian Penelitian yang akan dilakukan ini menerapkan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dimana penulis menggambarkan seluruh fakta-fakta dan temuan penelitian kemudian menganalisis fakta dan temuan tersebut dengan menggunakan rujukan, konsep, dan teori yang telah dijelaskan dalam kerangka teori. 1.8.2.Teknik Pengumpulan Data Sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini maka peneliti akan mengumpulkan data-data dan informasi dengan menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan (obsaervasi), serta meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

25

1.8.3.Teknik Analisis Data Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana teknik ini melakukan analisa atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 1.9.Sistematika Penulisan Sistem penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teori, Defenisi Konsep, Defenisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan BAB II

: SEJARAH DAN PROFIL PKB Bab ini berisikan penjelasan mengenai PKB secara nasional

maupun

DPW

PKB

SUMUT,

kemudian

menceritakan

sejarah

umum

terbentuknya PKB, struktur organisasi—terutama DPW PKB SUMUT, dan AD/ART PKB. BAB III

: PENGKADERAN OLEH DPW PKB SUMUT Bab ini akan membahas bagaimana tata cara partai dalam

melakukan fungsi rekrutmen, kemudian bagaimana cara untuk mengikuti pengkaderan, bagaimana PKB dalam melakukan pengkaderan kepada calon-calon kader partai, dan bentuk kegiatan yang dilakukan partai selama proses pengkaderan. Serta sejauh mana kesiapan kader yang telah dipersiapkan dalam mengikuti pemilihan

anggota legislatif.

Ditambah

penjelasan

mengenai

kemerosotan prestasi DPW PKB SUMUT pada pemilu tahun 2004 yang lalu.

26

BAB IV

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan tentang kesimpulan penulis terhadap hasil yang

didapat dari penelitian, serta saran dari penulis terkait masalah yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

27

BAB II GAMBARAN UMUM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2.1. Sejarah Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. (http://www.dpp-pkb.org) Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara

28

organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar.

29

Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU. Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk

menyusun

rancangan

awal

pembentukan

parpol.

Pertemuan

ini

menghasilkan lima rancangan: 1. Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, 2. Mabda' Siyasiy, 3. Hubungan Partai Politik dengan NU, 4. AD/ART, dan 5. Naskah Deklarasi. Mabda’ Siyasi (http://www.dpp-pkb.org)

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

30

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (alta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan. 3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan

nilai-nilai

kemanusiaannya.

Yang

meliputi,

terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hakhak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal).

31

Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran. 4. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan

rakyat.

Bagi

Partai

Kebangkitan

Bangsa,

upaya

mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat. 6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaikbaiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu

32

menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan

yang

hakekatnya

dipertanggungjawabkan

adalah

dihadapan

amanat

Tuhan

itu

dan

haruslah dapat

dapat

dikontrol

pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat

memandang kekuasaan dalam tatanan

kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai. 7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang

33

terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya. 8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis. 9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Naskah Deklarasi(http://www.dpp-pkb.org) Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk

34

mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa dimasa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Didalam tatanan kehidupan yang demokratis itu, warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

35

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta, 29 Rabiul Awal 1419 H/23 Juli 1998 M. ParaDeklarator :

1.

Munasir Ali

2.

Ilyas Ruchiyat

3.

Abdurraham Wahid

4.

A.Mustofa Bisri

5.

Muhith Muzadi

Dengan demikian, PKB bisa dikatakan sebagai penjelmaan dari partai NU yang di tahun 1970-an difusikan dengan tiga partai islam lainnya (MI, Parmusi, dan Perti) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini dengan tegas berazaskan pada ajaran islam. Ketua Umum dijabat oleh H Matori Abdul Jalil dengan Ketua Dr. H Alwi Shihab, Dra. Hj Umroh H Tihah Mansoer, H Agus Sulfihat, H Maru Al Mu’tashim MA, KH. Buchari Chalil AG, H Taufiqurrahman SH MA, H Yafi Thahir dan Dra. Hj Khofifah Indar Prawansah. Sekjen partai dijabat Drs. A Muhaimin Iskandar dengan wakilnya Drs. Amin Said Husnie, H Aris Azhari Siagian, Drs. Yahya C Staqut. Bendahara dijabat H Imam Churmain

36

dan wakilnya H Ali Mubarak dan H Safrin Romas MBA. (Al Chaidar ; Pemilu: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler. Penerbit Darul Falah, Jakarta, 1998, halaman 133-134)

Sekretariat partai beralamat di Jalan Kalibata Timur No 24B Jakarta Selatan. Partai yang merupakan “anak tunggal” Nahdlaul Ulama (NU) ini berasal dari ormas NU yang berarti “kebangkitan ulama”.

2.2.Asas dan Prinsip Perjuangan

Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan

Indonesia,

kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indondesia. Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama’ah.

2.3.Visi, Sifat, Fungsi, Tujuan dan Usaha Partai

Visi PKB:

(a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.

(b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual .

37

(c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah.

Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka. Partai berfungsi:

(a) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi; (b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi

politik;

(c) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik

rakyat;

(d) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam

lembaga-lembaga

dan

proses-proses

politik.

(e) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari PKB antara lain:

(a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangakn

dalam

Pembukaan

Undang-

undang

Dasar

1945;

(b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material

dan

spiritual;

(c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Untuk mencapai tujuannya, partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

38

Bidang Agama: meningkatatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bidang

Politik:

mempertahankan Negara Kesatuan Republik

Indonesia,

Menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya

swabela

masyarakat

terhadap

39

perlakuan-perlakuan

yang

menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat. 2.4.Susunan

Kepengurusan,

Struktur

Organisasi,

Kelengkapan

dan

Perangkat Partai 2.4.1.Susunan Kepengurusan Partai Susunan Kepengurusan partai pada masing-masing tingkatan organisasi partai terdiri dari Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Dewan Syura Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi partai yang membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan utama partai. Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah pimpinan tertinggi partai yang menjadi rujukan utama atas pedoman umum kebijakan-kebijakan utama partai pada tingkatannya. Dewan Syura adalah dewan pimpinan kolektif yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta

mencerminkan

representasi

daerah,

sebagai

pemegang

amanah

kepemimpinan partai tertinggi di setiap tingkatan. Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat hingga Dewan Syura Dewan Pengurus Anak Ranting beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. Susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. Sedangkan susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus

40

Anak Ranting (DPARt) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki tugas: 1. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar,

Anggaran

Rumah

Tangga,

putusan

forum-forum

permusyawaratan dan peraturan partai; 2. Membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama partai berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan putusan forum-forum; 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman umum kebijakan utama partai oleh Dewan Tanfidz; 4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatannya masing-masing. Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki tugas: 1. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forumforum permusyawaratan partai dan peraturan partai; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman umum kebijakan utama partai oleh Dewan Tanfidz; 3. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatannya masingmasing.

41

Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap pedoman umum kebijakan utama Partai yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Dewan Tanfidz berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai. Dewan Tanfidz Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi dan program partai di setiap tingkatan. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Muktamar untuk masa jabatan lima tahun. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan lima tahun. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang (DPC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang untuk masa jabatan lima tahun. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan lima tahun. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting untuk masa jabatan lima tahun. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Ranting untuk masa jabatan lima tahun. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. Dewan Tanfidz

42

Dewan

Pengurus

Pusat

(DPP)

memiliki

tugas:

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forumforum permusyawaratan partai, dan peraturan partai. 2. Menjalankan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura. 3. Mengelola kebijaksanaan, program, dan kegiatan partai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan partai. 4. Bersama Dewan Syuro Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatannya masing-masing. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki wewenang : 1. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai sebagai penerjemahan dari pedoman umum kebijakan-kebijakan utama partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura. 2. Menentukan

pola

pengelolaan

kebijaksanaan,

program dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman umum kebijakan-kebijakan Utama partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan partai. 3. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

43

Dewan Tanfidz mulai dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki tugas: 1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forumforum permusyawaratan partai, dan peraturan partai. 2. Menjalankan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama partai dengan merujuk kepada Dewan Syura. 3. Mengelola kebijaksanaan, program, dan kegiatan partai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan partai. 4. Bersama Dewan Syuro menyampaikan laporan pertangungjawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatannya masing-masing. Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki wewenang : 1. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai sebagai penerjemahan dari pedoman umum kebijakan-kebijakan utama partai yang merujuk kepada Dewan Syura. 2. Menentukan pola pengelolaan kebijaksanaan, program dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama partai dengan merujuk kepada Dewan Syura serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan Partai. 3. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai di tingkatannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

44

2.4.2.Struktur Organisasi Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi partai yang bersifat kolektif. DPP memiliki wewenang: 1. Menetapkan kebijakan partai di tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai; 2. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC); 3. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. DPP berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai; 2. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Muktamar. Dewan Pengurus Wilayah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi. DPW memiliki wewenang: 1. Menetapkan kebijaksanaan partai di Daerah Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai;

45

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Cabang (DPC) serta pembekuan Dewan Pengurus Cabang (DPC); 3. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang bersangkutan; 4. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) sesuai dengan prosedur. DPW berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebikjasanaan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai; 2. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP); 3. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Wilayah. Dewan Pengurus Cabang Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif

di

Daerah

Kabupaten/Kota.

DPC

memiliki

wewenang

:

1. Menetapkan kebijaksanaan partai di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Partai; 2. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), dan mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus

46

Anak Ranting (DPARt) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPRt); 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) serta pembekuan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC); 4. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) sesuai dengan prosedur. DPC berkewajiban : 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Propinsi dan Kabupaten/ kota serta Peraturan Partai; 2. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW); 3. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Musyawarah Cabang. Dewan Pengurus Anak Cabang Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat kecamatan. DPAC memiliki wewenang: 1. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Tingkat Kecamatan serta Peraturan Partai; 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) serta pembekuan Dewan Pengurus Ranting (DPRt). DPAC berkewajiban :

47

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan, serta Peraturan Partai; 2. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC); 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang. Dewan Pengurus Ranting Dewan Pengurus Ranting (DPRt) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan. DPRt memiliki wewenang: 1. Menetapkan kebijaksanaan partai di Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan serta Peraturan Partai; 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) serta pembekuan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt); 3. Menerima pendaftaran calon anggota partai disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC). DPRt berkewajiban : 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan, serta Peraturan Partai;

48

2. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC); 3. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Musyawarah Ranting. Dewan Pengurus Anak Ranting Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman. DPARt memiliki wewenang: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan partai sesuai dengan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional,

propinsi,

Kabupaten/kota, Tingkat

Kecamatan, Tingkat

Desa/

Kelurahan, dan Tingkat Dusun/lingkungan/kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai; 2. Menetapkan dan memberhentikan komisaris/ koordinator lapangan partai pada tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman berdasarkan Rapat Pleno. DPARt berkewajiban: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/ Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/ Kelurahan, Tingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai; 2. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Ranting (DPRt); 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarh Anak Ranting. 2.4.3.Kelengkapan dan Perangkat Partai Kelengkapan Partai

49

Departemen adalah kelengkapan partai di tingkat pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Pusat (DPP). Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). Biro adalah kelengkapan partai di Daerah Propinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Birobiro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Divisi-divisi adalah kelengkapan partai di Daerah Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Cabang (DPC). Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC).

Seksi

adalah

kelengkapan

partai

di

tingkat

Kecamatan

dan

Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pengurus Ranting (DPRt). Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pengurus Ranting (DPRt). Perangkat Partai Lembaga adalah perangkat khusus partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan partai dalam bidang-bidang agama, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan. Lembaga dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai sesuai kebutuhan. Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai ke tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) disesuaikan dengan potensi Dewan Pengurus Partai masingmasing tingkatan. Lembaga berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatannya.

50

Badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat. Badan Otonom dapat dibentuk berdasarkan kepentingan perjuangan partai yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan, yang pelaksanaan dan pencapaiannya memerlukan garis instruksi dan/ atau konsolidasi dan/ atau koordinasi secara mudah, cepat, efektif dan efisien. Badan otonom untuk segmen pemuda ialah Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA BANGSA. Badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB. Badan otonom untuk kepentingan perjuangan partai yang berkaitan dengan bidang hukum dan hak asasi manusia ialah Lembaga Advokasi Hukum dan HAM yang disingkat LAKUMHAM. Pimpinan Badan Otonom adalah salah satu dari anggota pengurus Harian Anggota Pleno Harian pada tingkatan masing-masing. Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi partai, maka dapat dibentuk Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan, dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan. DPP PKB Membentuk Badan kehormatan untuk melakukan Arbitrase. 2.5.Gambaran Umum DPW PKB SUMUT

Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sumatera Utara terletak di Jalan Menteng VII nomor 142, Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai. DPW berkedudukan sebagai unsur pelaksana pada tingkat provinsi yang bersifat kolektif, dan bertugas untuk menyelenggarakan fungsi teknis partai di

51

wilayah provinsi tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah provinsi, DPW PKB SUMUT menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Pimpinan Wilayah.

Untuk memperluas dan membesarkan pengaruh partai di tingkat provinsi, DPW membentuk suatu tim yang bertugas mencari figur-figur di tiap-tiap daerah tingkat II (kabupaten/kota) yang kemudian direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan disahkan untuk menjadi pengurus partai di tingkat II (kabupaten/kota). Organisasi pada tingkat kabupaten/kota dinamakan Dewan Pengurus Cabang (DPC). Setelah terbentukya DPC pada suatu kabupaten, maka pihak DPW menginstruksikan kepada pengurus DPC untuk mencari figur yang akan di rekomendasikan dan disahkan untuk menjadi pengurus partai di tingkat kecamatan., organisasi pada level ini dinamakan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC).

DPW PKB SUMUT pertama kali ditetapkan di Jakarta pada tahun 1998, ketika itu pengangkatan ketua masih bersifat sementara karena hendak mengejar terpenuhinya persyaratan sebagai parpol peserta pemilu pada tahun 1999. Yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro pada saat itu adalah H.Basyar Harahap,BA dan sekretarisnya adalah Drs.Puligong Siregar. Sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz pada saat itu adalah H.Pulokot Siregar, dan sekretarisnya adalah Drs.H.Marwan Dasopang. Mereka itulah tokoh-tokoh yang mendirikan PKB di SUMUT. Lama masa jabatan mereka adalah tiga tahun (1998-2001), karena pada tahun 2001 DPW PKB SUMUT pertama kalinya melakukan Musyawarah Wilayah (Muswil ) I.

52

Muswil pertama DPW PKB SUMUT diadakan di Kota Medan pada tahun 2001, dimana hasil Muswil tersebut menempatkan H.Baharuddin Lubis,SH sebagai Ketua Dewan Syuro dan sekeretarisnya adalah Drs.H.Muchlis Jusuf. Dan yang menjadi Ketua Dewan Tanfidz setelah Muswil adalah H.Aris Azhari Siagian,SH dan sekretarisnya adalah Drs.H.Marwan Dasopang. Adapun lama masa jabatan pengurus DPW PKB SUMUT setelah Muswil I selama lima tahun.

Karena PKB dilanda konflik internal, maka lama masa jabatan pengurus DPW PKB SUMUT yang ditetapkan melalui Muswil I tidak sampai lima tahun. Pada tahun 2004 DPP PKB mengambil alih kepengurusan DPW PKB SUMUT, mengganti Ketua Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz dengan sebuah tim yang bernama Tim Restrukturisasi. Tim ini diketuai oleh Dr.H.Lalu Misbah Hidayat,Msi, dan jabatan sekretaris dipegang oleh Drs.H.Marwan Dasopang. Pada caturwulan kedua tahun 2004, pihak DPP PKB mengganti nama Tim Restrukturisasi menjadi Tim Caretaker. Selama tiga tahun berturut-turut DPW PKB SUMUT dipimpin oleh Tim Caretaker, namun setiap tahunnya susunan kepengurusan yang ada dalam tim tersebut berganti-ganti.

Jabatan ketua dan sekretaris pada Tim Caretaker I masih dipegang oleh Dr.H.Lalu

Misbah

Hidayat,Msi

dan

Drs.H.Marwan

Dasopang,

durasi

kepemimpinan Tim Caretaker I adalah satu tahun (2004-005). Pada tahun 2005 DPP PKB merubah susunan pengurus yang ada dalam Tim Caretaker I, dan menganti nama menjadi Tim Caretaker II. Adapun yang menjadi ketua dan sekretaris Dewan Syuro yaitu Dr.H.Lukman Damanik,SH dan Drs.Rabu Alam Syahputra,SK. Sedangkan ketua dan sekretaris Dewan Tanfidz di jabat oleh

53

Drs.H.Marwan Dasopang dan Drs.Abbas Nasution, lama kepemimpinan tim ini juga satu tahun (2005-2006). Pada tahun 2006 DPP PKB kembali merubah susunan pengurus yang ada dalam Tim Caretaker II dan juga mengganti nama menjadi Tim Caretaker III. Nama-nama pengurus yang ada dalam Tim Caretaker III hampir sama dengan Tim Caretaker II, hanya jabatan sekretaris Dewan Syuro yang di ganti oleh pihak DPP—dari Drs.Rabu Alam Syahputra,SK menjadi Taufik Lestari, lama kepemimpinan tim ini juga satu tahun (2006-2007).

Pada tahun 2007 DPW PKB SUMUT mengadakan Muswil II di Kabupaten Mandailing Natal, dan hasil dari Muswil II tersebut menempatkan KH.Kasmir Pulungan sebagai Ketua Dewan Syuro, sekretarisnya H.M.Lisanuddin Sabima. Ketua Dewan Tanfidznya adalah Drs.H.Marwan Dasopang, sekretarisnya Drs.Abbas Nasution. Setelah selesai Muswil II maka terbentuklah susunan pengurus DPW PKB SUMUT selama lima tahun kedepan.

Lagi-lagi karena dilanda konflik internal, kepengurusan DPW PKB SUMUT yang terbentuk melalui Muswil II hanya bertahan selama setahun saja. Pada tahun 2008, tepatnya bulan Juli, DPP PKB mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Perubahan terhadap kepengurusan DPW PKB SUMUT. Dimana isi SK Perubahan tersebut menerangkan pergantian Sekretaris Dewan Syuro—dari H.M.Lisanuddin menjadi Abdul Jabbar,SE, pergantian Ketua Dewan Tanfidz— dari Drs.H.Marwan Dasopang menjadi Drs.Abbas Nasution, dan pergantian Sekretaris Dewan Tanfidz—dari Drs.Abbas Nasution menjadi Drs.Ance Selian. Berikut tabel nama-nama pengurus DPW PKB SUMUT dari tahun 1998 sampai sekarang tahun 2008.

54

Tahu

Dewan Syuro

n

Ketua

Sekretris

Dewan Tanfidz Ketua

Sekretaris

Keterangan

1998-

H.Basyar

Drs.Puligong

H.Pulokot

Drs.H.Marw

2001

Harahap,B

Siregar

Siregar

an Dasopang n DPW PKB

A

Pembentuka

SUMUT

2001-

H.Baharudi

Drs.H.Muchli H.Aris

Drs.H.Marw

2004

n Lubis,SH

sh Jusuf

an Dasopang Muswil I

Azhari

Hasil

Siagian,SH 2004

Tim Restrukturis asi

2004-

Tim

2005

Caretaker I

2005-

Dr.H.Lukm

Drs.Rabu

Drs.H.Marw

Drs.Abbas

Tim

2006

an

Alam

an Dasopang Nasution

Caretaker II

Damanik,S

Syahputra,SK

Tim

H 2006-

Dr.H.Lukm

Taufik

Drs.H.Marw

Drs.Abbas

2007

an

Lestari


Caretaker III

Hasil

Damanik,S H 2007-

KH.Kasmir

H.M.Lisanid

Drs.H.Marw

2008

Pulungan

din Sabima


Muswil II

2008

KH.Kasmir

Abdul

Drs.Abbas

SK

55

Drs.Abbas

Drs.Ance

Pulungan

Jabbar,SE

Nasution

Selian

Perubahan

Setelah sepuluh tahun berdirinya PKB di SUMUT (1998-2008), saat ini kepengurusan PKB ada di tiap-tiap Kabupaten/Kota di SUMUT yang berjumlah 28 DPC. Berikut tabel nama-nama DPC PKB yang ada di SUMUT.

Nama DPC

Kabupaten/Kota

Jumlah DPAC

DPC PKB Langkat

Kabupaten Langkat

8

DPC PKB Binjai

Kotamadya Binjai

4

DPC PKB Medan

Kotamadya Medan

21

DPC PKB Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang

20

DPC

PKB

Serdang Kabupaten Serdang Bedagai

6

Bedagai DPC PKB Tebing Tinggi

Kotamadya Rebing Tinggi

3

DPC PKB Batu Bara

Kabupaten Batu Bara

4

DPC PKB Asahan

Kabupaten Asahan

8

DPC PKB Tanjung Balai

Kotamadya Tanjung Balai

4

DPC PKB Labuhan Batu

Kabupaten Labuhan Batu

22

DPC PKB Padang Lawas Kabupaten Padang

Lawas

Utara

Utara

DPC PKB Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas

DPC

PKB

Tapanuli Kabupaten Tapanuli Selatan

Selatan

56

9

9 15

DPC

PKB

Padang Kotamadya

Padang

4

Mandailing Kabupaten Mandailing Natal

12

Sidempuan DPC

PKB

Sidempuan

Natal DPC PKB Nias

Kabupaten Nias

18

DPC PKB Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan

5

DPC PKB Sibolga

Kotamadya Sibolga

3

DPC

PKB

Tapanuli Kabupaten Tapanuli Tengah

11

Tengah DPC PKB Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara

18

DPC PKB Toba Samosir

Kabupaten Toba Samosir

6

DPC

PKB

Humbang Kabupaten

Humbang

5

Hasundutan

Hasundutan

DPC PKB Samosir

Kabupaten Samosir

5

DPC PKB Simalungun

Kabupaten Simalungun

10

DPC PKB Siantar

Kotamadya Pematang Siantar

3

DPC PKB Pak-Pak Barat

Kabupaten Pak-Pak Barat

5

DPC PKB Dairi

Kabupaten Dairi

9

DPC PKB Karo

Kabupaten Karo

10

Sedangkan untuk tingkatan kecamatan, sebelum terjadinya konflik internal PKB baru-baru ini ada di tiap-tiap kecamatan dalam Kabupaten/Kota. Tetapi karena konflik tersebut kepengurusan PKB di tiap-tiap kecamatan dalam Kabupaten/Kota di SUMUT hanya menyisakan 50%. Hal ini disebabkan karena

57

banyaknya pengurus DPAC yang mengundurkan diri setelah konflik internal partai mereda, ada juga yang pengurus DPAC nya dibekukan oleh DPW PKB SUMUT.

Pada kepengurusan yang sekarang ini, kelengkapan partai tingkat provinsi yang bernama biro ditiadakan, karena agenda pertama yang dilakukan oleh DPW PKB SUMUT saat ini adalah mencari figur-figur yang akan diangkat menjadi pengurus partai pada tingkat kecamatan. Adapun kelengkapan partai yang tersisa hingga saat ini adalah yang bernama Badan Otonom (BANOM), dan nama-nama BANOM yang ada yaitu GARDA BANGSA (Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa), PPKB (Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa), dan LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu). Dan yang menjadi agenda kedua DPW PKB SUMUT setelah terbentuknya seluruh DPAC tiap-tiap kecamatan dalam kabupaten/kota yang ada di SUMUT adalah menyusun dan membentuk kelengkapan partai (biro), lembaga-lembaga, dan badan otonom untuk tingkat provinsi.

58

BAB III

PENGKADERAN OLEH DEWAN PENGURUS WILAYAH

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SUMATERA UTARA

3.1.DPW PKB SUMUT dalam Menjalankan Fungsi Rekrutmen

Menurut Neumann fungsi rekrutmen yang dijalankan partai mempunyai arti bahwa partai melakukan upaya rekrutmen atau menarik individu dari masyarakat untuk menjadi anggota baru, dan kemudian di didik menjadi kader partai. Dalam menjalankan fungsi ini, DPW PKB SUMUT memiliki cara-cara tertentu untuk merekrut individu dari masyarakat menjadi anggota partai. Berdasarkan penjelasan dari Ketua DPW PKB SUMUT yakni Drs.Abbas Nasution, sebelum mereka merekrut seseorang untuk dapat menjadi anggota PKB biasanya pihak DPW PKB SUMUT mengadakan acara seperti seminar, diskusi, kegiatan-kegiatan sosial, ataupun dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Setelah selesai acara, para peserta akan diberikan kesempatan untuk mengajukan aplikasi permohonan menjadi anggota partai tanpa adanya paksaan dari pihak pengurus partai.

Ada juga yang tanpa mengikuti acara seperti yang diatas, seorang individu langsung mendatangi kantor DPW PKB SUMUT dan mengajukan diri menjadi anggota partai. Dalam merekrut individu dari masyarakat, partai tidak ada menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Maksudnya tanpa harus memenuhi syaratsyarat khusus seseorang dapat menjadi anggota partai, asalkan individu tersebut

59

setuju dengan platform partai dan juga merupakan warga negara Indonesia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Individu-indidvidu yang berhasil direkrut dari masyarakat dan telah menjadi anggota partai, nantinya akan dijadikan kader partai. Khusus di PKB, karena partai ini merupakan lahir dari organisasi Nahdlatul Ulama, kebanyakan anggota partai merupakan warga NU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi saat sekarang ini pihak DPW PKB SUMUT khususnya membuka diri kepada masyarakat umum untuk masuk menjadi anggota partai. Hal ini dapat kita lihat, karena pada saat pemilihan gubernur Sumatera Utara yang telah lalu PKB mencalonkan R.E Siahaan sebagai kandidat dari partai ini. Bukan hanya itu, banyak ketua DPC yang tersebar ditiap-tiap kabupaten/kota di SUMUT tidak berasal dari warga NU. Rekrutmen politik yang dilakukan DPW PKB SUMUT tidak hanya sebatas untuk mencari anggota atau kader baru saja, rekrutmen politik juga dilakukan guna mencari figur yang pantas untuk mewakili partai dalam hal pertarungan politik (Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota Legislatif). Dan juga untuk menjadi wakil partai didalam kabinet (menteri).

Fungsi rekrutmen yang dijalankan DPW PKB SUMUT saat ini dibawah pimpinan Drs.Abbas Nasution bisa dikatakan menunjukkan perubahan yang meningkat. Penulis mengatakan demikian karena penulis sendiri telah melihat langsung bahwa intruksi yang diberikan oleh ketua DPW PKB SUMUT kepada segenap jajaran pengurus untuk membuka lebar-lebar pintu pendaftaran anggota kepada seluruh elemen dan lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Asalkan calon anggota tersebut memenuhi kriteria seperti yang tertulis diatas.

60

3.2.Pengkaderan oleh DPW PKB SUMUT

Istilah kader merupakan serapan dari bahasa Prancis yang memiliki arti ”inti” dari suatu kelompok, seperti yang terdapat pada bab I. Sebuah organisasi tentulah memiliki kader, apalagi organisasi politik seperti parpol. Kader yang ada dalam suatu organisasi tentunya tidaklah sama dengan anggota biasa dalam organisasi itu juga, keunggulan yang dimiliki seorang kader dari anggota biasa adalah para kader tersebut telah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus mengenai nilai-nilai organisasi. Para kader itu nantinya dipersiapkan untuk regenerasi kepemimpinan dalam suatu organisasi.

PKB sebagai sebuah organisasi politik juga memiliki kader, dimana para kader tersebut merupakan lanjutan dari fungsi rekrutmen yang dilakukan partai. Individu dari masyarakat yang telah direkrut menjadi anggota juga dipersiapkan untuk menjadi kader partai. Seorang anggota dapat dikatakan kader PKB apabila ia telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang dilaksanakan oleh PKB.

Dalam lingkup Sumatera Utara pengkaderan bukan hanya dilakukan oleh pihak DPW saja, pihak DPC dan DPAC juga dapat melakukan pengkaderan. Hanya saja kegiatan pengkaderan yang dilakukan tetap dibawah pengawasan DPW. Para instruktur dan nara sumber dalam kegiatan pengkaderan yang dilakukan oleh DPC dan DPAC ditentukan oleh pihak DPW. Dalam hal ini pihak DPC dan DPAC hanya bertindak sebagai panitia saja, sedangkan yang bertindak sebagai pengisi acara tetap oleh pihak DPW.

61

Untuk dapat mengikuti kegiatan pengkaderan, tidak mesti seseorang itu harus terlebih dahulu menjadi anggota partai. Tanpa menjadi anggota partai yang telah memiliki kartu anggota, seseorang itu boleh mengikuti kegiatan pengkaderan. Karena pengkaderan yang dilakukan oleh PKB terbuka untuk umum, tanpa terkecuali. Begitu juga dengan persyaratan-persyaratan lain, pihak PKB tidak memberatkan para calon kader dengan syarat-syarat tertentu. Adapun persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengkaderan yang dilaksanakan PKB berupa pengisian formulir dan surat pernyataan yang menyatakan bersedia mengikuti seluruh rangkaian acara kegiatan dari awal sampai akhir.

Pengkaderan yang dilakukan PKB merupakan kegiatan tahunan yang telah tersusun, namun tidak terjadwal. Maksudnya dalam satu tahun bisa saja kegiatan itu dilakukan lebih dari satu kali. Dan juga kegiatan pengkaderan yang dilakukan PKB tidak tergantung kepada banyaknya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Pengkaderan dapat dilakukan walaupun pesertanya hanya lima orang saja. Terakhir kali DPW PKB SUMUT melakukan pengkaderan pada tahun 2007 yang lalu.

Setiap organisasi tentu memiliki jenjang pengkaderan tersendiri, di tubuh PKB sendiri ada tiga jenjang pengkaderan, yaitu: •

kader dasar

•

kader lanjutan, terbagi menjadi dua: 1.kader menengah

2.kader kepemimpinan •

akademi politik

62

3.2.1.Kader Dasar

Kader dasar merupakan jenjang pengkaderan yang pertama di PKB. Untuk dapat mengikuti kegiatan pengkaderan dasar ini seseorang tidak mesti menjadi anggota partai terlebih dahulu, maksudnya tanpa terdaftar sebagai anggota yang memiliki kartu anggota seseorang tetap dapat mengikuti kegiatan ini. Asalkan seseorang tersebut setuju atau bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan.

Bentuk kegiatan yang dilakukan PKB pada jenjang yang pertama ini berupa seminar. Inti dari pelatihan kader dasar ini adalah:

memperkenalkan PKB kepada peserta; calon kader akan diberikan penjelasan mengenai sejarah pembentukan PKB, Mabda’ Siyasi, naskah deklarasi, AD/ART partai, dan tujuan dari didirikannya PKB.

pemahaman idealisme organisasi dan penanaman nilai-nilai organisasi; calon kader akan diberikan penjelasan mengenai idealisme dan nilai-nilai PKB, yaitu ahlul sunnah wal jama’ah. Adapun yang menjadi poin pokok dari ahlul sunnah wal jama’ah adalah mengatur bagaimana bernegara, bagaimana beragama, bagaimana menjalin hubungan dengan alam, bagaimana menjalin hubungan dengan sesama manusia, dan bagaimana menjalin hubungan dengan sang pencipta atau Tuhan.

memantapkan royalitas dan loyalitas terhadap partai; calon kader akan mendapat penjelasan dan doktrin bahwa PKB adalah satu-satunya partai yang harus dipilih,

63

dibela, dan diperjuangkan. Dan juga doktrin mengenai rela berkorban guna tercapainya tujuan partai.

pendidikan politik kebangsaan; calon kader akan mendapat penjelasan mengenai teori-teori dasar ilmu politik, pemahaman arti negara serta bernegara, dan nilainilai dari asas negara (pancasila dan undang-undang dasar 1945)

Tujuan dari pelatihan kader dasar ini adalah untuk menciptakan kader yang mencintai negara, bineka tunggal ika, dan partai. Pelatihan kader dasar diperuntukkan bagi kader pemula di PKB, dan tangga untuk mengikuti jenjang pengkaderan yang berikutnya.

3.2.2.Kader Lanjutan

Jenjang pengkaderan kedua yang dilakukan PKB terhadap kader-kadernya adalah pelatihan kader lanjutan. Yang berhak untuk mengikuti kegiatan ini hanyalah para kader yang telah mengikuti pelatihan kader dasar, jika tidak pernah mengikuti pelatihan kader dasar maka tidak berhak untuk mengikuti jenjang yang kedua ini. Pengkaderan pada jenjang ini terbagi dua, yaitu:

a) Kader Menengah

Pelatihan yang diberikan kepada para kader pada jenjang yang ini, terfokus pada praktek. Maksudnya para kader yang mengikuti pelatihan kader menengah akan mendapat tugas dari instruktur, berupa bagaimana cara memperjuangkan aspirasi masyarakat berdasarkan potensi daerah tempat peserta berasal. Apabila ada seorang peserta yang berasal dari daerah yang komoditi utamanya pertanian,

64

maka ia akan mendapat tugas berupa apa yang harus ia perjuangkan untuk masyarakatnya. Pelatihan pada jenjang ini tergantung pada daerah masing-masing.

Setelah peserta menyelesaikan tugas yang diberikan instruktur, maka mereka akan mendapat penjelesan pendidikan politik yang lebih dalam. Maksudnya akan dijelaskan kepada para peserta mengenai teori politik apa yang tepat digunakan untuk mempengaruhi masyarakatnya. Selain teori politik para peserta juga diberitahukan bagaimana cara menawarkan isu-isu politik yang tepat menurut jenis daerahnya.

Tujuan pelatihan kader menengah adalah agar para kader nantinya dapat memahami secara jelas bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat berdasarkan daerahnya. Jenjang ini diperuntukkan bagi calon wakil rakyat yang berasal dari PKB

b) Kader Kepemimpinan

Para kader yang mengikuti pelatihan kader kepemimpinan ini, nantinya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin partai dimasa yang akan datang. Pada jenjang

ini,

para

peserta

akan

mendapat

pelatihan

khusus

mengenai

kepemimpinan. Atau bisa juga disebut latihan dasar kepemimpinan. Tidak ada nilai-nilai khusus yang ditanamkan kepada para kader, nilai yang ditanamkan pada pelatihan ini lebih mengarah pada teori-teori kepemimpinan. Para kader akan diberi penjelasan secara mendalam mengenai teori kepemimpinan.

65

Khusus untuk jenjang pengkaderan yang kedua ini, bisa dikatakan level atau taraf atau tingkatan dari kader menengah dengan kader kepemimpinan hampir sama. Maksudnya, tanpa mengikuti pelatihan kader menengah seorang kader yang telah mengikuti pendidikan kader dasar tetap dapat mengikuti pelatihan kader kepemimpinan. Berdasarkan penjelasan dari sekretaris dewan tanfidz DPW PKB SUMUT Drs.Ance Selian, bobot atau nilai dari pelatihan kader menengah dan pelatihan kader kepemimpinan itu hampir sama. Yang membedakan antara kedua pelatihan tersebut hanyalah tujuan yang akan dicapai. Kalau pada pelatihan kader menengah, pelatihan terfokus pada bagaimana cara seorang

dalam

menyikapi,

menyalurkan,

dan

memperjuangkan

aspirasi

masyarakat. Sedangkan pada pelatihan kader kepemimpinan, pelatihan terfokus dan bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin partai dimasa yang akan datang.

3.2.3.Akademi Politik

Jenjang ini merupakan jenjang terakhir dan tertinggi dari jenjang pengkaderan yang dilaksanakan oleh PKB. Jenjang ini merupakan program yang dipegang khusus oleh pihak DPP PKB. Oleh karena jenjang pengkaderan akademi politik bukan merupakan program DPW PKB SUMUT, maka penulis tidak mencari tahu mengenai bagaimana pelatihan yang diberikan partai kepada para peserta. Sebabnya penulis tidak meneliti bagaimana partai melaksanakan akademi politik, karena yang menjadi pusat perhatian peneliti dan latar belakang dalam melakukan penelitian adalah pengkaderan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak DPW PKB SUMUT saja. Diluar itu, maka peneliti tidak melakukan penelitian.

66

Sebagai tambahan pada jenjang akademi politik, pihak DPW—baik DPW PKB SUMUT maupun DPW PKB Provinsi yang lain—hanya mengirim utusan saja untuk mengikuti pelatihan.

Disetiap DPW PKB yang tersebar diseluruh

provinsi di Indonesia, program pengkaderan yang dilaksanakan hanya sampai pada pelatihan kader menengah saja. Sedangkan program pengkaderan akademi politik. sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak DPP. Dalam hal ini pihak DPW hanya bisa menjadi tuan rumah saja, sedangkan instrukturnya berasal dari pihak DPP.

Setelah seseorang mengikuti semua jenjang pengkaderan yang ada di PKB, maka terbentuklah ciri khusus dari kader PKB. Menurut pendapat Drs.Abbas Nasution ciri khas dari kader PKB sangat berbeda dengan kader partai lain, ciri khas dari kader PKB adalah lebih demokrasi dan menerima pendapat orang lain. Tidak hanya dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan seharihari pun ciri khas dari kader tersebut juga terlihat yaitu tidak egois, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan perasaan yang merasa lebih hebat dari orang lain tidak ada pada kader PKB.

Selain itu, ciri utama dari kader PKB tersebut adalah bahwa setiap kader yang telah mengikuti semua jenjang pengkaderan tidak akan melakukan illegal logging. Karena pada diri setiap kader PKB telah tertanam nilai-nilai ahlul sunnah wal jama’ah, jadi para kader tersebut telah memahami jelas bagaimana mengatur hubungan dengan sesama manusia, dengan alam sekitar, dengan makhluh ciptaan Tuhan yang lain, serta hubungan dengan sang khalik/pencipta (Tuhan).

67

Adapun tujuan DPW PKB SUMUT melaksanakan kegiatan pengkaderan adalah untuk tetap menjaga eksistensi kepengurusan, maksudnya partai telah mempersiapkan calon pengurus dan pemimpin partai untuk masa yang akan datang. Tujuan yang lain adalah untuk menyiapkan petarung handal dari PKB pada pentas politik, baik itu sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai calon kepala daerah, calon menteri, dan calon presiden.

Sejauh ini proses pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPW PKB SUMUT menurut pernyataan Drs.Abbas Nasution bisa dikatakan berhasil. Karena rata-rata kader yang dipersiapkan oleh partai berhasil menjadi anggota DPRD di kabupaten asal masing-masing kader. Selain prestasi dari para kader PKB, pengurus DPW PKB saat ini merupakan kader-kader partai yang telah mengikuti jenjang pelatihan seperti yang tertulis diatas.

3.3.Kemerosotan Prestasi DPW PKB SUMUT pada Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 Karena Minimnya Kader

Tema diatas adalah alasan utama mengapa penulis memilih DPW PKB SUMUT untuk dijadikan objek penelitian. Berdasarkan informasi yang diterima penulis dari Bapak Drs.Ance Selian dan Bapak Drs.Abbas Nasution—sebelum penulis mengajukan judul skripsi mereka masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB SUMUT—bahwa pada pemilu tahun 1999 DPW PKB SUMUT berhasil meraih satu kursi di DPRDSU dan satu kursi untuk DPRRI. Namun pada pemilu tahun 2004 yang lalu, DPW PKB SUMUT tidak lagi berhasil meraih satu kursi di DPRDSU dan DPRRI.

68

PKB merupakan partai yang terlahir dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dimana basis dari organisasi tersebut adalah Provinsi Jawa Timur. Tentunya sudah pasti bahwa konstituen atau masyarakat yang memilih PKB adalah warga NU. Untuk Sumatera Utara yang bukan merupakan basis dari NU, tetapi DPW PKB SUMUT berhasil meraih satu kursi untuk DPRDSU dan DPRRI pada pemilu tahun 1999.

Ini merupakan prestasi yang membanggakan buat DPW PKB SUMUT, karena mereka bisa mendapat dukungan dari masyarakat yang bukan merupakan warga NU. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di DPW PKB SUMUT, karena keberhasilan DPW PKB SUMUT mendapat dukungan dari warga yang bukan warga NU. Namun pada pemilu tahun 2004 silam, PKB SUMUT tidak lagi mendapatkan kursi di DPRDSU. Penulis ingin mencari tahu apakah penyebab kegagalan pada pemilu yang lalu, apa karena DPW PKB SUMUT tidak menjalankan dengan baik fungsi rekrutmen dan tidak melaksanakan program pengkaderan.

Setelah penulis melakukan penelitian di DPW PKB SUMUT berbulanbulan lamanya, akhirnya penulis mendapat jawaban kenapa pada pemilu tahun 2004 yang lalu DPW PKB SUMUT tidak memperoleh satu kursi pun di DPRDSU. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis dengan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB SUMUT, serta dengan tokoh deklarator PKB SUMUT yaitu Drs.Abbas Nasution, Drs.Ance Selian, dan Drs.H.Marwan Dasopang, penulis menyimpulkan bahwa ada tiga alasan penting

69

mengapa pada pemilu tahun 2004 yang lalu DPW PKB SUMUT tidak memperoleh satu kursi pun di DPRDSU.

Alasan yang pertama adalah karena di wilayah Provinsi Sumatera Utara bukan merupakan basis dari NU, maksudnya di SUMUT ini sangat minim jumlahnya warga NU. Ditambah lagi kader-kader NU yang ada di SUMUT telah terlebih dahulu menjadi kader partai lain. Kesimpulannya, sudah jumlah warga NU yang ada di SUMUT sangat minim, PKB harus bersaing pula dengan kader NU yang lain yang sudah menjadi kader partai lain untuk mendapatkan dukungan dari warga NU yang minim tadi. Begitulah pernyataan dari ketua dan wakil ketua serta tokoh deklarator PKB SUMUT.

Untuk mengetahui alasan yang kedua dan ketiga mengenai kemerosotan prestasi DPW PKB SUMUT, berdasarkan pernyataan ketua dan deklarator PKB SUMUT kronologisnya berawal dari terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) periode 1999-2004. Setelah Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI yang keempat untuk masa jabatan 1999-2004, banyak tokoh-tokoh nasional dan daerah berbondong-bondong menyatakan bergabung dan masuk menjadi anggota PKB. Khusus untuk di SUMUT, pada saat itu banyak mantan pejabat dan kepala daerah yang menyatakan diri bergabung menjadi anggota PKB SUMUT.

Menurut Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB SUMUT, Drs.Abbas Nasution dan Drs.Ance Selian, masuknya para mantan pejabat daerah tersebut tidak lain hanya untuk memanfaatkan fasilitas karena Gus Dur telah menjadi Presiden RI. Selain itu orientasi para pejabat tadi masuk menjadi anggota

70

PKB adalah untuk memperoleh kembali kekuasaan yang telah lepas dari tangan mereka. Dengan masuknya para mantan pejabat tadi, maka para kader PKB yang lama menjadi tersingkir. Itu dikarenakan kader PKB yang lama kalah bersaing dengan mantan pejabat dalam hal kemampuan finansial.

Tidak sempat menyelesaikan masa bakti, ditengah jalan Gus Dur dilengserkan oleh DPR. Tepatnya pada tahun 2001 DPR melakukan pergantian Presiden, dari Abdurrahman Wahid menjadi Megawati Soekarno Putri. Dengan lengsernya Gus Dur dari kursi Presiden, ternyata hal ini menyebabkan para tokoh nasional dan daerah yang bergabung menjadi anggota menyatakan mundur dan keluar dari keanggotaan. Hal ini bukan hanya terjadi pada DPW PKB SUMUT saja, tetapi terjadi diseluruh DPW PKB yang ada di Indonesia.

Di DPW PKB SUMUT, para mantan pejabat dan kepala daerah yang telah menjadi anggota dan pengurus DPW PKB SUMUT melepaskan tanggung jawabnya—bisa dikatakan buang badan—untuk membesarkan partai karena telah lengsernya Gus Dur dari kursi Presiden RI. Mereka merasa sudah tidak ada lagi gunanya dipertahankan menjadi anggota partai. Sementara itu para kader PKB yang telah tersingkir tidak lagi dimasukkan dalam susunan kepengurusan. Menjelang pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk pemilu tahun 2004 terjadi konflik internal di tubuh PKB, saat itu konflik yang terjadi antara Muhaimin dan Alwi Sihab. Setelah konflik terselesaikan banyak kader PKB yang mengundurkan diri mengikuti jejak Alwi Sihab. Akibatnya banyak kader potensial PKB yang tidak didaftarkan sebagai caleg untuk bertarung di pemilu 2004.

71

Sementara itu di DPW PKB SUMUT, proses perekrutan caleg yang terjadi pada saat itu adalah berdasarkan uang dan faktor kedekatan dengan petinggi partai. Pada saat itu jabatan ketua dipegang oleh H.Aris Siagian,SH dan sekretarisnya H.Drs.Marwan Dasopang, secara terang-terangan menetapkan harga formulir pendaftaran caleg. Maksudnya bagi siapa saja yang ingin didaftarkan menjadi caleg DPRDSU dari PKB SUMUT , harus membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu barulah mendapatkan formulir. Hal ini juga berlaku bagi seluruh kader, tanpa terkecuali. Intinya, bahwa pada saat itu partai secara terbuka menjual formulir pendaftaran.

Bukan hanya itu saja, nomor urut pun ikut diperdagangkan oleh ketua pada waktu itu. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB SUMUT di kepengurusan sekarang ini yang didapat penulis, bahwa pada saat itu kejadiannya caleg yang didaftarkan bukanlah para kader yang telah dipersiapkan oleh partai sebelumnya. Siapa saja dapat menjadi caleg PKB saat itu, asalkan dia dapat membayarkan sejumlah uang telah ditetapkan oleh ketua. Selain terdaftar menjadi caleg PKB, bagi seseorang yang membayarkan uang dalam jumlah besar ia juga akan mendapat nomor urut satu.

Dengan ditetapkannya sistem seperti itu, banyak caleg PKB itu yang bukan berasal dari internal partai atau kader partai. Ada beberapa caleg yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di kantor PKB, tetapi mendapat nomor urut satu pada waktu itu. Ada juga caleg yang sama sekali tidak tahu alamat kantor partai tetapi ikut didaftarkan sebagai caleg DPRDSU dari PKB. Akibat dari penerapan sistem itu, PKB SUMUT sama sekali tidak mendapat satu kursi pun di

72

DPRDSU setelah pemilu 2004. Karena para petarung yang diajukan oleh partai bukanlah petarung yang telah dilatih dan dididik oleh partai selama ini.

Intinya, pada pemilu tahun 2004 yang lalu caleg yang bertarung mengatas namakan PKB bukanlah para kader partai. Hal inilah yang membuat PKB SUMUT tidak memperoleh kursi di DPRDSU. Jadi alasan kedua dan ketiga mengenai kemerosotan prestasi DPW PKB SUMUT adalah karena konflik internal yang terjadi, dan karena ketua partai pada saat itu tidak mendaftarkan kader partai sebagai caleg DPRDSU. Caleg yang didaftarkan oleh partai pada waktu itu adalah orang-orang yang membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan formulir pendaftaran.

Ternyata pernyataan dari Dr.Riswandha Imawan dan Dr.Lili Romli mengenai proses perekrutan caleg oleh partai politik adalah benar. Partai terangterangan menjual formulir dan nomor urut, serta faktor kedekatan dengan pengurus dan petinggi partai menyebabkan seseorang dapat terdaftar menjadi caleg. Situasi seperti inilah yang terjadi ditubuh DPW PKB SUMUT menjelang pendaftaran caleg untuk pemilu tahun 2004. Ketua partai secara terang-terangan menjual formulir dan nomor urut. Padahal belum tentu orang yang mempunyai kemampuan finansial berkecukupan siap untuk terjun ke dunia politik, terlebih lagi langsung terjun dalam pentas pertarungan terbesar dunia politik yaitu pemilu.

Penyebab utama kenapa PKB tidak mendapat satu kursi pun di DPRDSU ternyata bukan karena partai tidak menjalankan fungsi rekrutmen secara baik ataupun partai tidak menyiapkan kadernya yang akan bertarung di pemilu, tetapi karena ketua partai pada saat itu menganggap pendaftaran caleg sebagai peluang

73

bisnis yang dapat menghasilkan uang berlimpah ruah tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi dikemudian hari. Dan pada kenyataannya akibat terburuk yang tidak diharapkan benar-benar terjadi, sekarang ini PKB bukanlah sebuah partai besar dikancah perpolitikan Sumut. Dan yang lebih parahnya lagi, untuk pemilu yang akan datang PKB dianggap sebagai lawan yang underdog oleh partai lain. Maksudnya PKB tidak diperhitungkan sebagai lawan kuat, PKB malah dianggap tidak jauh berbeda seperti partai-partai baru peserta pemilu yang ada di Sumut.

Setelah belajar dari pengalaman pahit pada pemilu tahun 2004, sekarang ini DPW PKB SUMUT benar-benar berbenah diri dan melakukan persiapan yang sangat matang untuk menghadapi pemilu tahun 2009 yang akan datang. Para caleg yang didaftarkan PKB sebagai calon anggota DPRDSU saat ini benar-benar merupakan kader partai. Bukan hanya itu, tidak semua kader dapat didaftarkan menjadi caleg. PKB benar-benar melakukan proses seleksi terhadap para kader yang akan mereka daftarkan sebagai caleg dari PKB untuk DPRDSU.

74

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.Kesimpulan

Gagalnya partai menjalankan fungsi-fungsi partai terjadi hampir disetiap parpol yang ada, bukan hanya partai baru atau partai kecil saja tetapi juga terjadi pada partai kuat dan besar. PKB sebagai suatu partai yang dapat dikategorikan partai besar di era reformasi saat ini, tidak terlepas dari masalah penciptaan kaderkader partai yang telah dibekali pendidikan politik oleh partai. Dari data-data dokumen partai menunjukkan pada pemilu tahun 2004 lalu caleg yang di daftarkan oleh PKB untuk menjadi anggota DPRDSU kebanyakan bukanlah internal maupun kader partai. Selama kurang lebih lima tahun keberadaan DPW PKB SUMUT di SUMUT (1999-2004) dapat dikatakan bahwa PKB SUMUT hampir tidak menjalankan fungsinya sebagai parpol, apalagi keberhasilan partai dalam menjalankan tujuannya.

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang ada, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Jenjang pengkaderan yang ada di tubuh PKB terdiri dari tiga jenjang pengkaderan; a) pelatihan kader dasar

b) pelatihan kader lanjutan, terbagi dua: 1) pelatihan kader menengah, 2) pelatihan kader kepemimpinan

c) akademi politik

75

Bagi kepengurusan partai di tingkat provinsi, jenjang pengkaderan akademi politik tidak ada, jadi jenjang pengkaderan untuk setiap DPW PKB hanya sampai pada pelatihan kader lanjutan saja. Akademi politik merupakan jenjang pengkaderan yang tertinggi di PKB, dan hanya pihak DPP saja yang berhak untuk melakukan pelatihan akademi politik para kader.

2.

Selama hampir kurang lebih lima tahun keberadaan DPW PKB SUMUT (1999-2004), partai kurang menjalankan fungsi rekrutmen, kebanyakan anggota maupun calon kader partai hanya direkrut dari warga NU saja. Memang PKB merupakan sebuah parpol yang dibentuk oleh NU, agar warga NU dapat ikut berpartisipasi dalam perpolitikan negara sebab NU sendiri bukanlah sebuah organisasi politik. Tetapi dalam menjalankan fungsi rekrutmen seharusnya partai juga merekrut individu-individu yang bukan warga NU. Karena khusus untuk provinsi Sumatera Utara, banyak masyarakat yang tidak ikut organisasi NU.

3.

Kegagalan PKB SUMUT untuk membesarkan PKB di Sumut ternyata akibat dari ulah oknum-oknum pengurus yang menganggap parpol itu sebagai sumber mata pencaharian. Mereka dengan terang-terangan menjual formulir pendaftaran caleg kepada orang-orang yang sanggup membeli dengan harga tinggi, dengan kata lain mereka beranggapan bahwa hal itu adalah murni bisnis bagi mereka untuk memperkaya diri tanpa memikirkan akibat-akibat yang akan terjadi dikemudian hari.

4.2.Saran

76

1.

Kader yang merupakan unsur pokok organisasi sampai sejauh ini belum merupakan sasaran yang terprogram secara jelas dalam rencana kerja DPW PKB SUMUT. Sudah saatnya permasalahan ini dijadikan salah satu prioritas utama untuk ditangani secara serius sebelum kegagalan kembali terulang pada pemilu yang akan datang. Penulis menyarankan agar pola rekrutmen dan kegiatan pengkaderan partai dijadikan program dalam rencana kerja DPW PKB SUMUT dimana pengembangan tujuan dan sasaran dari program ini harus secara spesifik menjelaskan target yang ingin dicapai secara realistis. Rekrutmen dan pengkaderan harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh kepengurusan partai hingga level terendah, tidak hanya di DPW saja tetapi DPRt juga berkewajiban untuk malakukan fungsi rekrumen terhadap seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

2.

Dalam merekrut individu untuk menjadi anggota partai, tidak hanya dari warga NU saja, partai juga harusnya merekrut individu-individu dari masrayakat yang bukan warga NU. Hal ini dapat berfungsi untuk membesarkan partai di Sumut, dan juga mencoba untuk tidak mewarisi kebiasaan PKB yang hanya terdiri dari warga NU saja. Dan dalam melakukan fungsi rekrutmen harusnya partai memberlakukan kriteriakriteria tertentu seperti dari segi pendidikan ataupun usia.

3.

Dalam pencalonan kepala daerah maupun anggota legislatif, harusnya partai telah mempersiapkan kader-kadernya dari jauh hari sebelumnya. Jangan sampai partai hanya bisa menciptakan kader instan yang

77

menganggap partai hanya sebagai perahu tumpangan saja untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Untuk mengatasi hal ini penulis menyarankan agar DPW PKB SUMUT memiliki sejumlah kader partai di tiap-tiap kepengurusan DPC yang ada di Sumut. Dan dalam hal pendaftaran caleg partai, penulis menyarankan agar partai benar-benar melakukan seleksi yang ketat terhadap kader-kader yang hendak didaftarkan. Agar kegagalan yang telah terjadi pada pemilu tahun 2004 yang lalu tidak teulang lagi pada pemilu tahun 2009 yang akan datang.

78

DAFTAR PUSTAKA A.Buku Abdussalam,R. Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri. (Jakarta : Dinas Hukum Polri, 1997) Adrianus Pito, Toni dan Efriza dan Fasyah, Kemal. Mengenal Teori-teori Politik. (Depok, 2005) Al Chaidar. Pemilu: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Paraipartai Sekuler. (Jakarta : Darul Falah, 1998) Amal, Ichlasul. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1988) Alfian. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1978) Abdussalam, R. Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri. (Jakarta : Dinas Hukum POLRI, 1997) Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992) ---------------------, Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998) Duverger, Maurice. Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penenkan. (Bina Aksara, 1984) Eckstein, Harry dan Apter, David.E. Comparative Politics: A Reader. (London : The Free Press of Glencoe, 1963) Hadani, Nawawi : Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995) Haryanto, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah; Mengenal Teori-Teori Politik. (Depok, 2005) Harun, Rochajat dan Sumarno. Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar.( Bandung : Mandar Maju, 2006) Khoirudin, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah: Mengenal Teori-teori Politik. (Depok, 2005)

79

Neumann, Sigmund. “Modern Political Parties” dalam Harry Eckstein dan David E.Apter. Comparative Politics : A Reader. (London : The Free Press of Glencoe, 1963) Schroder, Peter. dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah: Mengenal Teori-Teori Politik. (Depok, 2005) Soltau, Roger F. An Intorduction to Politics. (London : Longmans, Green and Co, 1961) Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. Metodologi Penelitian Survei. (Jakarta : LP3ES, 1995) Thamrin Sianipar, Madiri. Pendidikan Politik Bangsa. (Jakarta : Sinar Harapan, Sinar Harapan Agape Press, 1984)

B.Internet/Website http://www.dpp-pkb.org http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/16/nasional/744917.htm http://www.kpu.go.id http://www.pontianakpos.co.id/pontianakpos-cetak/0803/29/lokal/719744.htm

80

LAMPIRAN

Anggaran Dasar PKB MUKADDIMAH Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ ketentuan yang telah disepakati bersama. Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestarinya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta’ala. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlaqul karimah. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta’ala, didirikanlah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat PKB; Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi’ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas; Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BAB II KEDAULATAN

81

Pasal 2 Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Muktamar. BAB III ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN Pasal 3 Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indondesia.Pasal 4 Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama’ah. BAB IV SIFAT DAN FUNGSI Pasal 5 Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.Pasal 6 Partai berfungsi: (a) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi; (b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik; (c) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat; (d) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik. (e) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara. BAB V TUJUAN DAN USAHA Pasal 7 Partai bertujuan: (a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangakn dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945; (b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; (c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.Pasal 8 Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut: Bidang Agama: meningkatatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta

82

mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera; Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis; Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial; Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa; Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan; Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat. BAB VI LAMBANG Pasal 9 Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB dibawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal. BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 10 Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota Partai.Pasal 11 Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN SERTA PERANGKAT PARTAI Pasal 12 (1) Struktur Organisasi Partai terdiri dari: a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP; b. Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;

83

c. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC; d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC; e. Organisasi Tingkat Desa/ Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt; f. Organisasi Tingkat Dusun/ Lingkungan/ Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPARt; (2) Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP.Pasal 13 Kelengkapan Partai terdiri dari: a. Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Departemen; b. Kelengkapan Partai di Daerah Propinsi disebut Biro; c. Kelengkapan Partai di Daerah Kabupaten/ Kota disebut Divisi; d. Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan disebut Seksi; Pasal 14 Perangkat Partai terdiri dari Lembaga, Badan Otonom dan Fraksi. Pasal 15 Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Kelengkapan, dan Perangkat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI Pasal 16 Susunan Kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari: Dewan Syura; Dewan Tanfidz.Pasal 17 (1) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi Partai yang membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan utama Partai; (2) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah pimpinan tertinggi Partai yang menjadi rujukan utama atas pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai pada tingkatannya; (3) Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif Partai yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis Partai. Pasal 18 Ketentuan mengenai kedudukan, tugas serta wewenang Dewan Syura dan Dewan Tanfidz diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X PERMUSYAWARATAN Pasal 19 (1) Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:

84

a. Muktamar b. Muktamar Luar Biasa c. Musyawarah Kerja Nasional d. Musyawarah Pimpinan Nasional e. Musyawarah Wilayah f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa g. Musyawarah Kerja Wilayah h. Musyawarah Pimpinan Wilayah i. Musyawarah Cabang j. Musyawarah Cabang Luar Biasa k. Musyawarah Kerja Cabang l. Musyawarah Pimpinan Cabang m. Musyawarah Anak Cabang n. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa o. Musyawarah Kerja Anak Cabang p. Musyawarah Ranting q. Musyawarah Ranting Luar Biasa r. Musyawarah Kerja Ranting s. Musyawarah Anak Ranting t. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa u. Musyawarah Kerja Anak Ranting (2) Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAB XI PENGAMBILAN PUTUSAN Pasal 20 (1) Pengambilan putusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI Pasal 21 Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari: a. Iuran anggota; b. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai; c. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat; d. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai. BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 22 (1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar yang diselenggarakan khusus untuk itu. (2) Muktamar tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Cabang dan keputusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang hadir dalam Muktamar.

85

(3) Apabila terjadi pembubaran Partai, maka segala hak milik Partai diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Muktamar. BAB XIV HIERARKHI TATA URUTAN ATURAN PARTAI Pasal 23 Tata Urutan Aturan Partai terdiri dari : a. Mabda’ Siyasi. b. Anggaran Dasar. c. Anggaran Rumah Tangga d. Peraturan Partai e. Keputusan Partai BAB XV ATURAN PERALIHAN Pasal 24 Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusat dibentuk oleh Deklarator, Dewan Pengurus Wilayah dibentuk oleh TIm Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh Tim Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang .Pasal 25 Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Muktamar dalam tempo satu tahun sejak dideklarasikannya Partai, demikian pula Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dan Dewan Pengurus Ranting berkewajiban menyelenggarakan permusyawaratan sesuai tingkatan masing-masing. Pasal 26 Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal dideklarasikannya Partai. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Muktamar; (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 18 April 2005 MUKTAMAR II PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PIMPINAN SIDANG PARIPURNA KE III dr. H. Sugiat Ahmad Sumadi SKM Ketua Hj. Zunatul Mafruchah Sekretaris ————————————————————————Sumber : http://www.dpp-pkb.org

86

Anggaran Rumah Tangga PKB BAB I LAMBANG Pasal 1 Makna Lambang (1) Arti Gambar adalah sebagai berikut: a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar; b. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan. c. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis; d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjua ngan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar. (2) Arti warna adalah sebagai berikut : a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai; b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia; Pasal 2 Penggunaan Lambang Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Peraturan Partai. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 Jenis Keanggotaan (1) Anggota langsung adalah setiap warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara syah menjadi anggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugas kepartaian serta mengikuti kegiatan-kegiatan Partai; (2) Anggota tak langsung adalah warga negara Indonesia yang belum/tidak terdaftar secara sah menjadi anggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang setempat dan secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan partai; (3) Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada Partai atau orang-orang tertentu yang dipilih dan disetujui penetapannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai. Pasal 4 Persyaratan Menjadi Anggota

87

Persyaratan menjadi anggota partai adalah sebagai berikut : a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah; b. Dapat membaca dan menulis; c. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan platform Partai. Pasal 5 Tata Cara Pendaftaran Anggota Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota partai adalah sebagai berikut : a. Mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Dewan Pengurus Ranting setempat, disertai pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, platform Partai, dan membayar uang pangkal; b. Apabila permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon anggota selama 3 (tiga) bulan dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan Partai yang dilakukan secara terbuka; c. Apabila selama menjadi calon anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal positif maka ia diterima menjadi anggota secara penuh dan kepadanya diberikan Kartu Anggota Partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Cabang; d. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 6 (1) Anggota kehormatan dapat diterima pada tingkat Cabang keatas; (2) Usulan agar seseorang diterima sebagai anggota kehormatan dapat diajukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai; (3) Surat pengesahan anggota kehormatan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 7 Kewajiban Anggota Setiap Anggota berkewajiban : a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan Partai; b. Setia dan tunduk kepada disiplin Partai; c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan Partai serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya; d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Partai serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan Partai dengan cara yang berakhlak; e. Memupuk persatuan dan solidaritas di antara sesama anggota Partai ; f. Membayar uang iuran anggota; Pasal 8 Hak-hak Anggota Setiap anggota partai berhak : a. Mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai; b. Memperoleh informasi atas seluruh aktivitas dan keputusan Partai; c. Memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan politik dari Partai; d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaaan dari Partai; e. Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran dan kritik;

88

f. Memilih dan dipilih; g. Hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai. Pasal 9 Disiplin Partai (1) Anggota Partai dilarang merangkap sebagai anggota Partai lain; (2) Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/atau tujuan Partai; (3) Anggota atau kepengurusan Partai harus tunduk kepada pimpinan struktur organisasi Partai yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disiplin Partai lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai. Pasal 10 Gugurnya Keanggotaan Seseorang anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannya dikarenakan: a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Partai yang disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang Partai dan disertai sekurangkurangnya satu orang saksi; b. Meninggal dunia; c. Diberhentikan. Pasal 11 Tata Cara Pemberhentian Anggota (1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Partai; (2) Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari; (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan; (4) Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Partai, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya; (5) Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagi anggota; (6) Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Partai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang setingkat di atasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno; (7) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau Dewan

89

Pengurus Partai yang lebih tinggi. Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambil putusan atas permintaan itu. BAB III STRUKTUR ORGANISASI PARTAI Pasal 12 Dewan Pengurus Pusat (1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi Partai yang bersifat kolektif; (2) DPP memiliki wewenang: a. Menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai; b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC); c. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini. (3) DPP berkewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai; b. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Muktamar. Pasal 13 Dewan Pengurus Wilayah (1) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi; (2) DPW memiliki wewenang: a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Daerah Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai; b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Cabang (DPC) serta pembekuan Dewan Pengurus Cabang (DPC) c. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang bersangkutan; d. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini. (3) DPW berkewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebikjasanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai. b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP); c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Wilayah; Pasal 14 Dewan Pengurus Cabang (1) Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Kabupaten/Kota;

90

(2) DPC memiliki wewenang : a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Partai; b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), dan mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPRt); c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) serta pembekuan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC). d. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini. (3) DPC berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Propinsi dan Kabupaten/ kota serta Peraturan Partai; b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW); c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Musyawarah Cabang. Pasal 15 Dewan Pengurus Anak Cabang (1) Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat kecamatan; (2) DPAC memiliki wewenang: a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Tingkat Kecamatan serta Peraturan Partai; b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) serta pembekuan Dewan Pengurus Ranting (DPRt); (3) DPAC berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan, serta Peraturan Partai; b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC); c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang; Pasal 16 Dewan Pengurus Ranting (1) Dewan Pengurus Ranting (DPRt) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan; (2) DPRt memiliki wewenang: a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat

91

Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan serta Peraturan Partai; b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) serta pembekuan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt); c. Menerima pendaftaran calon anggota partai disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC). (3) DPRt berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan, serta Peraturan Partai; b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC); c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Musyawarah Ranting; Pasal 17 Dewan Pengurus Anak Ranting (1) Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman; (2) DPARt memiliki wewenang: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, propinsi, Kabupaten/kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/ Kelurahan, dan Tingkat Dusun/lingkungan/kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai; b. Menetapkan dan memberhentikan komisaris/ koordinator lapangan partai pada tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman berdasarkan Rapat Pleno; (3) DPARt berkewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Ting kat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/ Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/ Kelurahan, Tingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai; b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Ranting (DPRt); c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarh Anak Ranting. Pasal 18 Struktur Organisasi Kepengurusan Partai mengikuti struktur administratif pemerintahan. Pasal 19 Ketentuan mengenai Dewan Pengurus Cabang (DPC) sebagaimana diatur dalam pasal 14 ART ini berlaku juga untuk perwakilan partai di luar negeri. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPENGURUSAN PARTAI Pasal 20 (1) Dewan Syura adalah dewan pimpinan kolektif yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta mencerminkan representasi daerah, sebagai pemegang amanah kepemimpinan partai tertinggi di setiap tingkatan.

92

(2) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (3) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (4) Dewan Syura Dewan Pengurus Cabang (DPC) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (5) Dewan Syura Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (6) Dewan Syura Dewan Pengurus Ranting (DPRt) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (7) Dewan Syura Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan. (8) Susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. Sedangkan susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. (9) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki tugas: a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai; b. Membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman umum kebijakan utama Partai oleh Dewan Tanfidz; d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatannya masing-masing. (10) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki tugas: a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman umum kebijakan utama Partai oleh Dewan Tanfidz; c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai di tingkatannya masing-masing. (11) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap pedoman umum kebijakan utama Partai yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Dewan Tanfidz berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan Partai. (12) Tata cara pengambilan keputusan Dewan Syura adalah sebagai berikut: a. Putusan Dewan Syura diambil dalam Rapat Dewan Syura yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) anggota Dewan Syura;

93

b. Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat; c. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) peserta rapat; d. Putusan Dewan Syura ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Syura. (13) Di setiap tingkatan kepengurusan Dewan Syura diharuskan mengakomodir unsur perempuan dengan quota 30%. Pasal 21 (1) Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi dan program partai di setiap tingkatan; (2) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Muktamar untuk masa jabatan lima tahun (3) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan lima tahun. (4) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang (DPC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang untuk masa jabatan lima tahun. (5) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan lima tahun. (6) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting untuk masa jabatan lima tahun. (7) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Ranting untuk masa jabatan lima tahun. (8) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara. (9) Dewan Tanfidz mulai dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara. (10) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki tugas: a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forumforum permusyawaratan Partai, dan peraturan Partai. b. Menjalankan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura. c. Mengelola kebijaksanaan, program, dan kegiatan Partai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan Partai. d. Bersama Dewan Syuro Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkatannya masing-masing. (11) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki tugas: a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forumforum permusyawaratan Partai, dan peraturan Partai. b. Menjalankan pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai dengan merujuk kepada Dewan Syura. c. Mengelola kebijaksanaan, program, dan kegiatan Partai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan Partai. d. Bersama Dewan Syuro menyampaikan laporan pertangungjawaban kepada

94

forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkatannya masing-masing. (12) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki wewenang : a. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis Partai sebagai penerjemahan dari pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura. b. Menentukan pola pengelolaan kebijaksanaan, program dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman umum kebijakan-kebijakan Utama Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan Partai. c. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (13) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki wewenang : a Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis Partai sebagai penerjemahan dari pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang merujuk kepada Dewan Syura. b. Menentukan pola pengelolaan kebijaksanaan, program dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman umum kebijakan-kebijakan Utama Partai dengan merujuk kepada Dewan Syura serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan Partai. ART PKB 45 c. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai di tingkatannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (14) Di setiap tingkatan kepengurusan Dewan Tanfidz diharuskan mengakomodir unsur perempuan dengan memenuhi quota 30%. BAB V LOWONGAN ANTAR WAKTU Pasal 22 (1) Lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Partai terjadi karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan. (2) Pemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai. (3) Pemberhentian secara tetap atau permanen Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa sesuai tingkatannya. (4) Mekanisme dan tata cara mengenai pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. Pasal 23 (1) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Partai dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus (2) Pengisian lowongan antar waktu Personalia Dewan Pengurus Partai yang

95

dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khusus sesuai tingkatannya. (3) Sebelum ada keputusan pengisian lowongan antar waktu, maka Dewan Pengurus Partai dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk pejabat sementara yang disahkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing melalui rapat pleno. BAB VI PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PARTAI Pasal 24 (1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW); (2) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC); (3) Dewan Pengurus Cabang (DPC) dapat membekukan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Cabang DPC dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPRt) ; (4) Pengambilan keputusan pembekuan oleh Dewan Pengurus Partai kepada Dewan Pengurus Partai di tingkat bawahnya sebagaimana dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai; (5) Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan Partai; (6) Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selambat-lambatnya 14 hari untuk memperbaiki pelanggarannya; (7) Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Dewan Pengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara; (8) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini, bertugas mempersiapkan penyelenggaraan forum permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru; (9) Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara forum permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru. Pasal 25 Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus di atas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai. BAB VII KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI Pasal 26 Departemen - Departemen (1) Departemen adalah kelengkapan partai di tingkat Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Pusat (DPP);

96

(2) Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). Pasal 27 Biro - Biro (1) Biro adalah kelengkapan partai di Daerah Propinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Wilayah (DPW); (2) Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Pasal 28 Divisi – Divisi (1) Divisi-divisi adalah kelengkapan partai di Daerah Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Cabang (DPC); (2) Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC). Pasal 29 Seksi-seksi (1) Seksi adalah kelengkapan partai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pengurus Ranting (DPRt); (2) Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pengurus Ranting (DPRt). Pasal 30 Lembaga-lembaga (1) Lembaga adalah perangkat khusus Partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai dalam bidang-bidang agama, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan; (2) Lembaga dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai sesuai kebutuhan; (3) Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai ke tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) disesuaikan dengan potensi Dewan Pengurus Partai masing-masing tingkatan; (4) Lembaga berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatannya. Pasal 31 Badan Otonom (1) Badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat; (2) Badan Otonom dapat dibentuk berdasarkan kepentingan perjuangan partai yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan, yang pelaksanaan dan pencapaiannya memerlukan garis instruksi dan/ atau konsolidasi dan/ atau koordinasi secara mudah, cepat, efektif dan efisien; (3) Badan otonom untuk segmen pemuda ialah Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA BANGSA; (4) Badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB;

97

(5) Badan otonom untuk kepentingan perjuangan partai yang berkaitan dengan bidang hukum dan hak asasi manusia ialah Lembaga Advokasi Hukum dan HAM yang disingkat LAKUMHAM (6) Badan Otonom untuk kepentingan perjuangan partai selain yang dimaksud dalam ayat (3), (4) dan ayat (5) Pasal ini, dapat dibentuk menurut kebutuhan Partai dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) serta disahkan oleh Muktamar. (7) Pimpinan Badan Otonom adalah salah satu dari anggota pengurus Harian Anggota Pleno Harian pada tingkatan masing-masing Pasal 32 (1) Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing; (2) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan asas, tujuan, dan usahanya dengan Partai; (3) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan; (4) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatan masing-masing. Dewan Pengurus Partai berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan/ atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan platform partai. Pasal 33 Perangkat Partai Lainnya (1) Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi partai, maka dapat dibentuk Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan, dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan. (2) DPP PKB Membentuk Badan kehormatan untuk melakukan Arbitrase BAB VIII FRAKSI Pasal 34 (1) Partai membentuk Fraksi di setiap Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan rakyat dan disebut Fraksi Kengkitan Bangsa, disingkat FKB; (2) Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; (3) Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya; (4) Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pengurus Partai sesuai dengan tingkatannya. Pasal 35 (1) Fraksi Kebangkitan Bangsa di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; (2) Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah; (3) Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang; (4) Tata kerja Fraksi Kebangkitan Bangsa diatur dalam Peraturan Partai. (5) Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa di semua tingkatan masing-masing hanya

98

dibatasi sampai dengan 2 (dua) periode berturut-turut yang diatur dalam peraturan partai. (6) Dalam hal-hal tertentu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa dapat membuat kebijakan yang lain dan diatur dalam peraturan partai. BAB IX PERMUSYAWARATAN Pasal 36 Muktamar (1) Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali; (2) Muktamar memiliki wewenang : a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat; b. Menetapkan dan/ atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. Menetapkan Platform PKB untuk 5 (lima) tahun ke depan; d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan; e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Syura; f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Umum Dewan Syura terpilih; g. Calon Ketua Umum Dewan Tanfidz yang mendapat persetujuan Ketua Umum Dewan Syura terpilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. h. Apabila terdapat calon Ketua Umum Dewan Tanfidz yang tidak disetujui oleh Ketua Umum Dewan Syura terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah. i. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Umum Dewan Syura dan Ketua Umum Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai; j. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. (3) Muktamar diselenggarkan oleh Dewan Pengurus Pusat; (4) Peraturan tata tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar. Pasal 37 (1) Peserta Muktamar adalah : a. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua Departemen, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat; b. Utusan Dewan Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Wilayah; c. Utusan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz dan seorang lainnya dari unsur perempuan. d. Pengurus Fraksi Partai di lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat. (2) Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara; (3) Setiap DPC, DPCP Luar Negeri dan DPW memiliki 1 (satu) hak suara; (4) Dewan Pengurus Pusat secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara Pasal 38 (1) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnnya dua pertiga (2/3) jumlah wilayah dan cabang yang sah;

99

(2) Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir. (4) Keputusan Muktamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah peserta yang hadir; (5) Pemilihan mengenai orang dalam Muktamar dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis. Pasal 39 (1) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung; (2) Muktamar dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 40 Muktamar Luar Biasa (1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan: a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Partai; b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Umum Dewan Syura dan/ atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB; c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Umum Dewan Syura dan/ atau Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB; (2) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Muktamar berlaku pada Muktamar Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Muktamar, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung. Pasal 41 Musyawarah Kerja Nasional (1) Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Muktamar dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting; (2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan Dewan Pengurus Pusat sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode; (3) Peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 42 (1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Utusan Dewan Pengurus Wilayah Partai; (2) Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

100

Pasal 43 Musyawarah Pimpinan Nasional (1) Musyawarah Pimpinan merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan nasional yang dinilai strategis; (2) Musyawarah pimpinan dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan; (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 44 (1) Peserta Musyawarah Pimpinan adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah; (2) Musyawarah Pimpinan adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 45 Musyawarah Wilayah (1) Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Wilayah yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali (2) Musyawarah Wilayah memiliki wewenang : a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah; b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan; c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura; d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih; e. Calon Ketua Dewan Tanfidz yang mendapat persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. f. Apabila terdapat calon Ketua Dewan Tanfidz yang tidak disetujui oleh Ketua Dewan Syura terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah. g. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai; h. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah. Pasal 46 (1) Peserta Musyawarah Wilayah adalah : a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Biro, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah; b. Utusan Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Cabang; c. Bagi Dewan Pengurus Wilayah yang mempunyai Dewan Pengurus Cabang 10 (sepuluh) ke bawah, maka peserta musyawarah ditambah dengan Dewan Pengurus

101

Anak Cabang yang terdiri dari Ketua Dewan Syura, Ketua Dewan Tanfidz dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Cabang, dengan 1 (satu) hak suara. d. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara. (3) Setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara; (4) Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 47 (1) Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Cabang Partai yang sah; (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musya warah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Pasal 48 (1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung; (2) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah. Pasal 49 Musyawarah Wilayah Luar Biasa (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan: a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Wilayah (DPW); b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPW; c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPW; (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah; (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah berlaku pada Musyawarah Wilayah Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Wilayah, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Wilayah Luar Biasa berlangsung. Pasal 50 Musyawarah Kerja Wilayah (1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting; (2) Musyawarah kerja wilayah diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah sekurangkurangnya dua (2) kali dalam (1) satu periode; (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

102

Pasal 51 (1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan utusan dari Dewan Pengurus Cabang Partai; (2) Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah. Pasal 52 Musyawarah Pimpinan Wilayah (1) Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Daerah Propinsi yang dinilai strategis; (2) Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan kebutuhan; (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah. Pasal 53 (1) Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang; (2) Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua(1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah. Pasal 54 Musyawarah Cabang (1) Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali; (2) Musyawarah Cabang memiliki wewenang : a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang; b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan; c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura DPC PKB; d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura DPC PKB terpilih; e. Calon Ketua Dewan Tanfidz yang mendapat persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang f. Apabila terdapat calon Ketua Dewan Tanfidz yang tidak disetujui oleh Ketua Dewan Syura terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah. g. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai; h. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

103

Pasal 55 (1) Peserta Musyawarah Cabang adalah : a. Anggota Dewan Pengurus Cabang, Ketua Divisi, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat Cabang; b. Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang terdiri ketua dan sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Cabang; c. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Untuk DPC yang jumlah DPAC-nya 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) maka peserta Musyawarah Cabang ditambah dengan utusan dari seluruh DPRt (Dewan Pengurus Ranting) dan memiliki hak yang sama dengan utusan DPAC. (3) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara; (4) Setiap Dewan Pengurus Anak Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara; (5) Dewan Pengurus Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 56 (1) Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Anak Cabang Partai dan Ranting yang sah; (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Pasal 57 (1) Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung; (2) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang. Pasal 58 Musyawarah Cabang Luar Biasa (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan: a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Cabang (DPC); b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPC; c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPC; (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah; (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Cabang berlaku pada Musyawarah Cabang Khusus kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Cabang, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anank Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Cabang Luar Biasa berlangsung. Pasal 59 Musyawarah Kerja Cabang (1) Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program

104

Dewan Pengurus Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting; (2) Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang sekurangkurangnya dua (2) kali dalam satu periode; (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang. Pasal 60 (1) Peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Cabang Partai; (2) Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang. Pasal 61 Musyawarah Pimpinan Cabang (1) Musyawarah Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai strategis; (2) Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Cabang sesuai dengan kebutuhan; (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang. Pasal 62 (1) Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang; (2) Musyawarah Pimpinan Cabang adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang. Pasal 63 Musyawarah Anak Cabang (1) Musyawarah Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Anak Cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang setiap (5) tahun sekali. (2) Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang : a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Cabang; b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan; c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura; d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih; e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai; f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

105

(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang; Pasal 64 (1) Peserta Musyawarah Anak Cabang adalah : a. Pengurus Anak Cabang, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom tingkat Anak Cabang; b. Utusan Dewan Pengurus Ranting yang terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Ranting. (2) Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara; (3) Setiap Dewan Pengurus Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara; (4) Dewan Pengurus Anak Cabang secara kolektif mempunyai 1 (satu) hak suara. Pasal 65 (1) Musyawarah Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pengurus Ranting Partai yang sah; (2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang sah; (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua(1/2) jumlah peserta yang hadir; (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Pasal 66 (1) Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Ranting selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Cabang berlangsung; (2) Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang. Pasal 67 Musyawarah Anak Cabang luar Biasa (1) Musyawarah Anak Cabang luar Biasa dapat diselenggarakan: a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC); b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPAC; c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPAC; (2) Musyawarah Anak Cabang luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Ranting yang sah; (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang berlaku pada Musyawarah Anak Cabang luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Anak Cabang, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Anak Cabang luar Biasa berlangsung. Pasal 68 Musyawarah Kerja Anak Cabang (1) Musyawarah Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Anak Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan programprogram Dewan Pengurus Anak Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Cabang, dan masalah-

106

masalah lain yang dianggap penting; (2) Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode; (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang. Pasal 69 (1) Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Anak Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Ranting Partai; (2) Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang. Pasal 70 Musyawarah Ranting (1) Musyawarah Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting yang diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Ranting memiliki wewenang : a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Ranting; b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan; c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura; d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih; e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai; f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. Pasal 71 (1) Peserta Musyawarah Ranting adalah: a. Anggota Dewan Pengurus Ranting, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting. b. Utusan Dewan Pengurus Anak Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Ranting; c. Dalam keadaan tertentu di mana Dewan Pengurus Anak Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah anggota Ranting Partai yang sah; (2) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara; (3) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai satu hak suara. Pasal 72 (1) Musyawarah Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pengurus Anak Ranting Partai dan/atau anggota Ranting yang sah; (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari

107

seperdua(1/2) jumlah peserta yang hadir; (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Pasal 73 (1) Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Ranting dan disampaikan kepada Dewan pengurus Anak Ranting dan/atau seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Ranting berlangsung; (2) Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting. Pasal 74 Musyawarah Ranting luar Biasa (1) Musyawarah Ranting luar Biasa dapat diselenggarakan: a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Ranting (DPRt); b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPRt; c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPRt; (2) Musyawarah Ranting Khusus dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Anak Ranting yang sah; (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Ranting berlaku pada Musyawarah Ranting Khusus kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Ranting, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Ranting selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Ranting luar Biasa berlangsung. Pasal 75 Musyawarah Kerja Ranting (1) Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting; (2) Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode; (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting. Pasal 76 (1) Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Ranting dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Ranting dan/atau beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Ranting Partai; (2) Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting. Pasal 77 Musyawarah Anak Ranting

108

(1) Musyawarah Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Anak Ranting yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Anak Ranting memiliki wewenang : a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Ranting; b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan; c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura; d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih; e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk meleng kapi susunan Dewan Pengurus Partai; f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting. Pasal 78 (1) Peserta Musyawarah Anak Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting, Ketua Badan Otonom tingkat Anak Ranting dan seluruh anggota yang sah. (2) Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai hak bicara; (3) Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai satu hak suara.Pasal 79 (1) Musyawarah Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah anggota yang sah; (2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Pasal 80 (1) Rancangan materi Musyawarah Anak Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Ranting berlangsung; (2) Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting. Pasal 81 Musyawarah Anak Ranting luar Biasa (1) Musyawarah Anak Ranting Khusus dapat diselenggarakan: a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt); b. Untuk melakukan pemberhenti an secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPARt; c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan Tanfidz DPARt; (2) Musyawarah Anak Ranting luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting yang sah; (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Anak Ranting berlaku pada Musyawarah Anak Ranting Khusus kecuali ketentuan tentang rancangan materi

109

Musyawarah Anak Ranting, yaitu harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Pengurus Anak Ranting selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Anak Ranting luar Biasa berlangsung. Pasal 82 Musyawarah Kerja Anak Ranting (1) Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Anak Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan programprogram Dewan Pengurus Anak Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting, dan masalahmasalah lain yang dianggap penting; (2) Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode; (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting. Pasal 83 (1) Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting dan beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Anak Ranting partai; (2) Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara; (3) Musyawarah Kerja Anak Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting. BAB X RAPAT – RAPAT Pasal 83 (1) Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut : a. Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus Partai sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktuwaktu bila dipandang perlu dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekretaris dan Anggota Dewan Syura; unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/Biro/ Divisi/Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom; b. Rapat Gabungan Dewan Pengurus Partai: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Syura atau Dewan Tanfidz yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris dan Anggota Dewan Syura; unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/ Biro/ Divisi/ Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom; c. Rapat Dewan Syura: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Syura dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris dan Anggota Dewan Syura, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dan bila dipandang perlu dapat pula dihadiri oleh unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; dan Pengurus Departemen/ Biro/ Divisi/ Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom; d. Rapat Dewan Tanfidz : yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Tanfidz dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/ Ketua, unsur Sekretaris, unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/ Biro/ Divisi/ Seksi, Pengurus Lembaga,

110

dan Pengurus Badan Otonom; yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ; e. Rapat Pengurus Harian: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Tanfidz dan hanya dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Tanfidz; f. Rapat-rapat lain bila dipandang perlu. (2) Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat partai ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal tidak dapat dicapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; (3). Ketentuan mengenai mekanisme, quorum, pengambilan keputusan, dan hal lainnya berkaitan dengan jenis-jenis rapat partai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai; BAB XI KEUANGAN Pasal 85 (1) Besar uang pangkal angggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; (2) Besarnya uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang; (3) Uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan dialokasikan sebagai berikut : a. Dewan Pengurus Pusat memperoleh 10 (sepuluh) persen; b. Dewan Pengurus Wilayah memperoleh 20 (dua puluh) persen; c. Dewan Pengurus Cabang memperoleh 70 (tujuh puluh) persen. (4) Hal-hal yang menyangkut keuangan Partai dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Partai kepada seluruh Dewan Pengurus Partai menurut tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan. (5) Tahun buku Partai dimulai setelah terpilihnya Dewan Pengurus Partai yang baru pada setiap tingkatan dan berakhir pada tahun berikutnya. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 86 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan-peraturan Partai; (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh muktamar; (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 18 April 2005 MUKTAMAR II PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PIMPINAN SIDANG PARIPURNA KE IIIdr. H. Sugiat Ahmad Sumadi SKM Ketua Hj. Zunatul Mafruchah Sekretaris ————————————————————– Sumber : http://www.dpp-pkb.org

111

ARDIAN ANSARI SIREGAR

Recommend Documents