PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA NOMOR: 10/LAPSPI-‐PER/2015 TENTANG KODE ETIK MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER PENGURUS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa persengketaan antara Para Pihak di bidang Perbankan atau yang berkaitan dengan Perbankan, dapat diajukan penyelesaiannya oleh Para Pihak kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), melalui layanan Mediasi, Ajudikasi atau Arbitrase. b. bahwa dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan tugas Mediator, Ajudikator dan Arbiter, LAPSPI sebagai suatu lembaga perlu menerbitkan ketentuan mengenai Kode Etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase c. bahwa dengan adanya Kode Etik ini, pihak Mediator, Ajudikator dan Arbiter dapat memahami hubungan kerja dengan pihak bank maupun dengan pihak nasabah yang mengadukan sengketanya d. bahwa Kode Etik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, yakni bahwa hak hak dasar nasabah dilindungi e. bahwa menimbang hal-‐hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik dan menuangkannya dalam suatu peraturan : 1. Undang-‐undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), beserta perubahannya jika ada 1
Menetapkan
2. Undang-‐undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 3608), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya apabila ada 3. Undang-‐undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya jika ada 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 6 Agustus 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431) beserta perubahannya jika ada 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 23 Januari 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) beserta perubahannya jika ada 6. Anggaran Dasar LAPSPI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-‐0004902.AH.01.07 tahun 2015, tanggal 16 September 2015 beserta perubahannya jika ada MEMUTUSKAN : KODE ETIK MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA.
2
BAB I Pasal 1 PENDAHULUAN Bahwa dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan tugas Mediator, Ajudikator dan Arbiter, LAPSPI sebagai suatu lembaga menerbitkan ketentuan mengenai sebagai pedoman yang khususnya terkait dengan etika profesi yang berpotensi timbul dalam pelaksanaan fungsi Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase Kode Etik ini bertujuan untuk memberikan kejelasan akan visi, misi, nilai nilai dan prinsip prinsip yang harus dianut oleh seluruh jajaran dan pihak terkait Lembaga. Mengingat didirikannya lembaga ini adalah untuk memfasilitasi sengketa antara nasabah dan bank yang dilakukan oleh pihak ketiga (Mediator, Ajudikator dan Arbiter), maka pedoman perilaku ini wajib dipahami dan dilaksanakan sebagai perilaku pihak ketiga dimaksud. Dengan adanya Kode Etik ini, pihak ketiga dimaksud dapat memahami hubungan kerja dengan pihak bank maupun dengan pihak nasabah yang mengadukan sengketanya. Prinsip ketidakberpihakan dan keadilan merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pelaksanaan fungsi pihak ketiga tersebut. Kode Etik ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan bahwa hak hak dasar mereka dilindungi dan dijamin. Mediator adalah pihak ketiga yang memiliki kompetensi yang memadai untuk memfasilitasi para pihak dalam mencari kesepakatan bersama atas sengketa yang terjadi. Ajudikator adalah pihak ketiga yang memiliki kompetensi yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang terjadi antar para pihak Arbiter adalah pihak ketiga yang memiliki kompetensi yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk memutuskan suatu persengketaan secara adil, independen dan tidak memihak. Pasal 2 Etika Lembaga dan Profesi Mediator/Ajudikator/Arbiter LAPSPI senantiasa: 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-‐ undang Dasar 1945;
3
2. 3.
Bersikap jujur, profesional, objektif, hati-‐hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
Berorientasi kepada penegakan keadilan; bersikap independen dan tidak memihak. 4. Menggali, mengikuti dan memahami praktek, kebiasaan yang diterima secara umum dan teknologi informasi yang berjalan dalam setiap transaksi dari suatu produk dan layanan perbankan 5. Menjalankan fungsi dan profesinya berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono); 6. Menjaga kewibawaan dan ketenteraman persidangan dengan Bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang 7. Menghormati hak para pihak untuk didengar keterangannya; 8. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan pemeriksaan sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui Mediasi/Ajudikasi/Arbitrasi di LAPSPI; 9. Menghindarikan diri dari adanya benturan kepentingan pada saat melaksanakan tugasnya; 10. Memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Mediator/Ajudikator/Arbiter, lembaga Mediasi/Ajudikasi/Arbitrase dan LAPSPI; Pasal 3 Etika Hubungan Kerja Mediator/Ajudikator/Arbiter LAPSPI senantiasa: 1. Menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi LAPSPI baik di dalam maupun di luar persidangan; 2. Menjaga, memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Mediator/Ajudikator/Arbiter LAPSPI dan Pengurus LAPSPI serta Dewan Kehormatan LAPSPI. 3. Menjaga kerahasiaan para pihak dan isu yang disengketakan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan kecuali terdapat Undang Undang yang menghapuskan larangan kerahasiaan ini.
4
Pasal 4 Etika Menjaga Integritas
Mediator/Ajudikator/Arbiter LAPSPI tidak : 1. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum; 2. Melakukan perbuatan yang dapat membuat cacat hukum pada putusan yang diambilnya; 3. Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan; 4. Menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang Mediator/Ajudikator/Arbiter; 5. Memangku sesuatu jabatan lain yang berpotensi dapat mengganggu kebebasan dan kemandiriannya di dalam menjalankan tugas sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter; 6. Menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat mempengaruhi putusannya; 7. Mencari publisitas dari sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya. BAB II PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERILAKU Pasal 5 Aturan dari Kode Etik ini perlu dijaga dan ditegakkan setiap waktu agar dapat ditaati tidak hanya oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter saja namun oleh seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, proses pengawasan dan penegakan etika diatur oleh mekanisme yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 Pengawasan oleh Pengurus 1. Pengurus wajib menjaga Kode Etik ini dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait. 2. Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik, Pengurus wajib melaporkan kepada Dewan Kehormatan untuk menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik yang terjadi.
5
3. Dewan Kehormatan yang dibentuk minimal terdiri dari 3 orang dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Pasal 7 Sidang Dewan Kehormatan 1. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter LAPSPI 2. Dewan Kehormatan menetapkan jadwal sidang dan memanggil pihak yang diadukan melanggar Kode Etik 3. Sidang dilakukan dengan menjaga kehormatan para pihak, obyektif dan melalui pertimbangan yang masak. 4. Dewan Kehormatan dapat menetapkan sanksi berdasarkan asas musyawarah dan mufakat di antara anggota Dewan. Apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, maka keputusan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting). 5. Sanksi atau hukuman terhadap Mediator/Ajudikator/Arbiter yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ini ditetapkan sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang dapat berupa : a) teguran, baik lisan maupun tertulis; b) peringatan secara tertulis;
6. 7. 8.
c) pemberhentian LAPSPI;
sementara
sebagai
Mediator/Ajudikator/Arbiter
d) pemberhentian LAPSPI.
selamanya
sebagai
Mediator/Ajudikator/Arbiter
Keputusan pemberian sanksi yang ditetapkan Dewan Kehormatan diberikan kepada Pengurus LAPSPI untuk ditindaklanjuti. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik ini menjadi beban LAPSPI. Tentang tata cara penyampaian laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik, proses pemeriksaan, pengambilan dan pelaksanaan putusan diatur di dalam Hukum Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran Kode Etik ini. 6
BAB III LAIN – LAIN Pasal 8
Hal-‐hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan/ataupun penyempurnaannya dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan disampaikan kepada Pengurus untuk diperbaiki. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2015 PENGURUS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA TTD Himawan E. Subiantoro Ketua
7
1.
2.
3.
4.
5.
1.
LAMPIRAN HUKUM ACARA PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 1 Pengaduan Dewan Kehormatan menerima pengaduan secara tertulis dari Pengurus atau pihak lain melalui Pengurus mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter LAPSPI Apabila Pengurus menerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dari pihak lain, Pengurus harus segera menyampaikan pengaduan tersebut kepada Dewan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut. Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dengan menyebutkan dan menjelaskan nama dan kepentingan pengadu, nama Mediator/Ajudikator/Arbiter yang diduga melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukannya, waktu terjadinya pelanggaran, dan bukti-‐bukti yang mendukung dugaan tersebut. Selambat-‐lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Dewan Kehormatan menerima pengaduan, Dewan Kehormatan sudah harus dapat menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui surat tercatat atau kurir kepada pengadu dan teradu dengan tembusan kepada Ketua LAPSPI. Surat panggilan sudah harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang. Surat Panggilan harus menyebutkan : a) alasan panggilan sidang, b) hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya sidang, dengan melampirkan fotokopi surat pengaduan beserta lampirannya dan fotokopi Hukum Acara ini agar para pihak mengetahui proses beracaranya c) adanya kewajiban pihak teradu untuk menyerahkan jawaban pada sidang pertama. Pasal 2 Pemeriksaan Apabila pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, pengaduan dinyatakan gugur. 8
2.
3. 4.
5.
6. 7.
1.
2.
Apabila teradu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Dewan Kehormatan akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Apabila teradu tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang kedua, pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya teradu. Pada sidang pertama, teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai bukti-‐bukti yang dianggapnya perlu, dalam 3 (tiga) rangkap. Jika teradu tidak memberikan jawaban tertulis pada sidang pertama, Dewan Kehormatan dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Jika teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa jawaban teradu. Panggilan sidang setelah sidang pertama harus diterima oleh pihak pengadu dan teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang, dengan tembusan kepada Ketua LAPSPI Pengadu dan teradu datang sendiri dalam sidang-‐sidang atau menguasakan kepada orang lain. Di hadapan sidang, kedua belah pihak dapat mengemukakan dan/atau dapat diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, bukti-‐ bukti dan saksi-‐saksi, dengan ketentuan biaya untuk menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi menjadi beban biaya pihak yang mengajukan bukti dan saksi yang bersangkutan itu sendiri. Pasal 3 Bentuk Persidangan Sidang-‐sidang untuk memproses pengaduan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter LAPSPI dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai majelis yang dihadiri/diwakili secara sah oleh lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan, dan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan di antara anggota Dewan Kehormatan yang hadir untuk memimpin persidangan itu. Anggota Dewan Kehormatan yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan lainnya dengan surat kuasa, tetapi seorang Anggota Dewan Kehormatan hanya dapat mewakili sebanyak-‐ banyaknya seorang Anggota Dewan Kehormatan lainnya. 9
3.
1.
2.
3. 4.
5. 6.
7.
Persidangan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anggota Dewan Kehormatan, pihak pengadu dan/atau kuasanya, pihak teradu dan/atau kuasanya, saksi-‐ saksi, dan Pengurus LAPSPI Pasal 4 Putusan Sidang dapat mengambil keputusan secara sah apabila pada sidang pertama hadir atau diwakili secara sah lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan. Putusan diambil oleh Dewan Kehormatan berdasarkan musyawarah mufakat atau voting berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir) dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir. Apabila dilakukan voting, putusan tidak perlu mencantumkan adanya dissenting opinion yang mungkin ada dalam pengambilan putusan. Putusan harus sudah dapat diambil oleh Dewan Kehormatan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal sidang pertama. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa serta memutus pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter sebagai instansi pertama dan terakhir. Putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-‐pasal Kode Etik yang dilanggar Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan dalam sidang terbuka dan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan diucapkan, salinan putusan tersebut disampaikan kepada pihak teradu, pengadu dan Pengurus LAPSPI Segera setelah menerima salinan putusan Dewan Kehormatan, Pengurus melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan kepada segenap Anggota LAPSPI mengenai putusan tersebut dan tindakan yang telah dilakukan.
10