ARAHAN DAN PENJELASAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PENGERUKKAN DAN REKLAMASI TELUK KENDARI
DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN DENGAN DPRD KOTA KENDARI
KENDARI, 11 JUNI 2012
1
DESKRIPSI TELUK KENDARI 2
LUAS PERAIRAN TELUK KENDARI ± 11, 36 KM SECARA ADMINISTRASI MELIPUTI 6 KECAMATAN YAITU :
No.
Kecamatan
1
Kendari
2 3 4 5 6
Kendari Barat Mandonga Kambu Poasia Abeli
Jumlah Kelurahan
9 9 6 4 4 13
Luas wilayah (Km2)
Jumlah Penduduk (jiwa)
19,55 km2
25.557
22,98 km2 23,36 km2 23,13 km2 43,52 km2 49,61 km2
42.928 36.163 27.135 24.977 22.438
HIDROLOGI ; TERDAPAT 13 SUNGAI YANG BERMUARA DI TELUK KENDARI, DENGAN 3 SUNGAI YANG CUKUP BERSAR YAITU ; S. WANGGU ; S. KAMBU DAN S. LAHUNDAPE.
2
REVITALISASI TELUK KENDARI
Total 19,05 km2
PERAIRAN TELUK KENDARI 11,36 KM2 PERAIRAN TELUK KENDARI 3,57 KM2
PERAIRAN TELUK KENDARI 3,57 KM2
TOTAL AREAL TELUK KENDARI 19,05 KM2
3
MENGAPA PERLU REVITALISASI TELUK KENDARI TELUK KENDARI MERUPAKAN SENTRAL KEGIATAN KOTA KENDARI, ICON KOTA KENDARI YANG JUGA IBUKOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA MERUPAKAN KAWASAN PEREKONOMIAN DENGAN BERBAGAI MASYARAKAT DI PERAIRAN MAUPUN DI SEKITAR TELUK KENDARI
AKTIVITAS
TERDAPAT SARANA PRASARANA STRATEGIS SEPERTI ; PELABUHAN PELINDO ; PELABUHAN FERRY KOTA KENDARI – WAWONII ; PELABUHAN ANGKATAN LAUT ; PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA ; PELABUHAN RAKYAT DLL SAAT INI LAJU PENDANGKALAN YANG TERJADI AKIBAT SEDIMENTASI SANGAT MENGKUATIRKAN SEDIMENTASI (m3)
LAJU SEDIMENTASI (m3)
No.
PERIODE (Tahun)
1
1960
1,084,285.7
2
1992
34,697,142.9
33.612.857,2
3
1995
37,950,000.0
3.252.875,1
4
2000
41,838,333.3
3.888.333,3
5
2005
49,553,366.7
7.715.033,4
6
2010
55,304,766.7
5.751.400,0 4
PERHITUNGAN KONTRIBUSI KEGIATAN TERHADAP SEDIMENTASI TELUK KENDARI No. Urut
Periode (tahun)
Batimetri (m3)
Sedimentasi Erosi lahan (m3)
Sedimentasi sampah (m3)
Sedimentasi ITL (m3)
1
2
3
4
5
6
1
1960
1,084,285.7
98,468.2
21,783.3
964,034.2
2
1992
34,697,142.9
2,875,892.2
697,065.6
30,849,094.9
3
1995
37,950,000.0
3,738,327.8
762,415.5
33,741,197.5
4
2000
41,838,333.3
4,322,730.6
871,332.0
37,028,273.3
5
2005
49,553,366.7
4,886,591.5
980,248.5
44,142,049.2
6
2010
55,304,766.7
5,150,182.4
1,089,165.0
49,292,191.7
100.0%
9.2%
1.8%
89.0%
Sumber: Data primer berdasarkan Peta Batimetrik, Prediksi erosi, sampah dan infrastruktur-tanah longsor-erosi tebing sungai tahun 1960-2010.
DARI TOTAL 55.304.766,7 M3 SEDIMENTASI , 9,2% BERASAL DARI EROSI LAHAN ; 1,8% BERASAL DARI SAMPAH DAN 89% BERASAL DARI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. 5
Gambar 2. Peta Bathimetri Teluk Kendari Tahun 1960
Gambar 4. Peta Batimetri Teluk Kendari Tahun 2000
Gambar 3. Peta Bathimetri Teluk Kendari Tahun 1995
6
7
8
APABILA TIDAK DILAKUKAN UPAYA ANTISIPATIF UNTUK PERMASALAHAN TERSEBUT, MAKA KEBERADAAN FASILITAS PENTING SEPERTI PELABUHAN DAN AKTIVITAS MASYARAKAT TERAMCAN KEMANFAATANNYA. SEBAB ITU PERLU USAHA PENYELAMATAN TELUK KENDARI DARI SEDIMENTASI DAN PENCEMARAN, SEKALIGUS MENINGKATKAN MANFAAT EKONOMI, LINGKUNGAN DAN ESTETIKA. MELALUI LANGKAHLANGKAH : MENETAPKAN KAWASAN TELUK KENDARI SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS EKONOMI DALAM DOKUMEN RTRW PROVINSI DAN KOTA KENDARI MENGATUR DAN MENETAPKAN RENCANA PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN TELUK KRNDARI MELAKUKAN INVENTARISASI PEMILIKAN LAHAN DI SEKITAR TELUK KENDARI
MERANCANG PEMBANGUNAN TELUK KENDARI SECARA TERPADU DAN MENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS. MENGAJUKAN USULAN KEGIATAN REKLAMASI TELUK KENDARI OLEH GUBERNUR SULAWESI TENGGARA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI. 9
10
BEBERAPA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN TELUK KENDARI
11
PEMBANGUNAN MESJID AL-ALAM TELUK KENDARI
PEMBANGUNAN JEMBATAN BAHTERAMAS
12
HOTEL DAN MALL
13
TAMAN KOTA DAN PLAZA
PASAR DAN PUJASERA
14
CONTOH PUBLIC SPACE DI PANTAI KUTA BALI
15
PUBLIC SPACE PANTAI KUTA BALI
16
CONTOH PUBLIC SPACE DI TEPI SUNGAI BRISBANE AUSTRASLIA
17
KETENTUAN PERATURAN PENRUNDANGAN
18
ACUAN TERHADAP PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI MEMPERHATIKAN KETENTUAN
PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN :
19
Bagian Ketiga Reklamasi Pantai Pasal 24 Rencana reklamasi pantai termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota. Pasal 25 Rencana reklamasi pantai sebelum dituangkan kedalam RTRW kabupaten/kota terlebih dahulu meminta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Pasal 26 Gubernur mengajukan usulan rencana reklamasi pantai kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan permohonan bupati/walikota dengan melampirkan: a. hasil studi kelayakan; b. Kajian Lingkungan Strategis (KLS); c. rencana pemanfaatan; d. rekomendasi gubernur dan DPRD provinsi; dan e. persetujuan bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota.
20
Pasal 27 (1) Penyelenggaraan reklamasi pantai wajib memperhatikan kepentingan lingkungan, pelabuhan, kawasan pantai berhutan bakau, nelayan, dan fungsifungsi lain yang ada dikawasan pantai serta keberlangsungan ekosistem pantai sekitarnya. (2) Bahan material untuk reklamasi pantai, diambil dari lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
21
TERIMA KASIH
22
