CPA INDONESIA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
EDISI 4/ APRIL 2015
PERAN AKUNTAN PUBLIK DI MATA HUKUM TUNTUTAN PELAPORAN KEUANGAN SEMAKIN KOMPLEKS
BACA DI RUBRIK FOKUS
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN SEGERA DATANG (1) cover OK.indd 1
4/2/15 2:51 PM
DIREKTORI
KOORDINATOR WILAYAH IAPI YOGYAKARTA
Ketua : Kumalahadi KAP Drs. Kumalahadi Alamat : Jl. Kranji No. 90, Serang Baru, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581 Telp : (0274) 4463648 Fax : (0274) 4463648 Email :
[email protected]
SUMATRA BAGIAN UTARA
Ketua : Syarifuddin Ginting Sugihen KAP Liasta, Nirwan, Syarifuddin, & Rekan (Cab) Alamat : Jl. Balam, Green Balam Town House No. 2, Medan Sunggal, Medan 20122 Telp : (061) 75022990 Fax :Email :
[email protected]
JAWA TIMUR & KALIMANTAN
Ketua : Lea C. Buntaran KAP Buntaran & Lisawati (Pusat) Alamat : Jl. Rungkut Mapan Timur VI Blok EE No. 3, Surabaya 60293 Telp : (031) 8713721, 8713466 Fax : (031) 8713503 Email :
[email protected]
SUMATRA BAGIAN TENGAH
Ketua : Rinaldi Munaf KAP Drs. Rinaldi Munaf Alamat : Jl. Bandung No. 25 RT. 001 RW. 003 Kel. Padang Utara, Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Padang 25135 Telp : (0751) 444057 Fax : (0751) 444057 Email :
[email protected]
BALI & NUSA TENGGARA
Ketua : Ketut Muliartha KAP Drs. Ketut Muliartha RM & Rekan Alamat : Gedung Guna Teknosa Lantai 2, Jl. Drupadi No. 25, Renon, Denpasar 90231 Telp : (0361) 248110 Fax : (0361) 265227 Email :
[email protected]
SUMATRA BAGIAN SELATAN
Ketua : Tanzil Djunaidi KAP Drs. Tanzil Djunaidi & Eddy (Pusat) Alamat : Jl. Dr. M. Isa No. 1117, Palembang 30114 Telp : (0711) 320492 Fax : (0711) 319680 Email :
[email protected]
SULAWESI, MALUKU & PAPUA
Ketua : Blasius Mangande KAP Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan Alamat : Jl. Boulevard Ruko Jascinth I No. 10, Panakukkang, Makassar 90231 Telp : (0411) 447377 Fax : (0411) 448817 Email :
[email protected]
JAWA BARAT
Ketua : Beddy Robedi Samsi KAP Koesbandijah, Beddy Samsi, & Setiasih Alamat : Jl. P.H Hasan Mustafa No. 58, Bandung 40124 Telp : (022) 7273665, 7235852 Fax : (022) 7202088 Email :
[email protected]
JAWA TENGAH
Ketua : Suzy Noviyanti Budiono KAP Bayudi Watu & Rekan (Cab) Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 85, Semarang 50253 Telp : (024) 8444183 Fax : (024) 8316901 Email :
[email protected]
22
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(2-3) Direktori.indd 2
4/2/15 3:08 PM
(2-3) Direktori.indd 3
4/2/15 3:08 PM
DAFTAR ISI
8
FOKUS
Masyarakat Ekonomi ASEAN Segera Datang
28
SAJIAN KHUSUS
16
26
Rumah Masa Depan Auditor
26 AKTUALITA
30
Bekerja Bisa di Mana Saja
PERCIKAN
28 STANDAR AKUTANSI
Garuda adalah Kita
Pengalihan Aset dari Pelanggan
4
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(4-5) TOC.indd 4
4/2/15 3:00 PM
AUDIT
32
44
Perumusan Opini Audit
38
48 BEDAH BUKU
The Naked CEO The Truth You Need to Build a Big Life
50 AKTIVITAS
Mengais Laba dari Mutiara
44 32 INFO PAJAK
Siasat Utak-atik Pajak
34 SEPUTAR IAPI
Reviu Mutu, Sekali Lagi
40
57 GALERI
52
38 ANALISIS
Peran Akuntan Publik di Mata Hukum
40 BINCANG
Akselerasi Perkembangan Karier
42 VARIA
Keuangan Sehat Maskapai Hebat
AKADEMIKA
Menghijaukan Akuntansi: Bagaimana Caranya?
5
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(4-5) TOC.indd 5
4/2/15 3:00 PM
DARI REDAKSI Pemimpin Redaksi: Yanuar Mulyana Wakil Pemimpin Redaksi: Michell Suharli Dewan Redaksi: Handoko Tomo Michelle Bernardi Marcellinus Wendra Agustinus Sugiharto Staf Redaksi: Hendra Permana Afriliana Bushtari Ariyanti
Pengurus: Tarkosunaryo Hari Purwantono Suhartono M. Achsin Florus Daeli Direktur Eksekutif: Ahmadi Hadibroto Pengawas: Tubagus Chairul Amachi Tia Adityasih Ellya Noorlisyati Wawat Sutanto Wisnu B. Soewito Alamat Redaksi: Office 8 Building 12ft Floor, Unit 12I-12J, Sudirman Central Business District (SCBD) Senopati Raya, Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Telp. 021-29333151, 72795445 (Hunting) email:
[email protected]
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TANPA TERASA, MASYARAKAT INDONESIA DIHADAPKAN PADA ERA BARU DI BIDANG PERKEKONOMIAN, yaitu ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Meskipun secara efektif MEA baru akan diberlakukan di akhir tahun 2015 yang akan dimulai di sektor-sektor tertentu, khususnya yang menyangkut penetapan tarif keluar masuk barang maupun menyangkut hal-hal nontarif lain, selanjutnya diikuti dengan bidang jasa (keuangan dan lainnya). Tidak terkecuali bidang jasa profesional, di antaranya jasa akuntan publik. Lalu sampai dimana kesiapan kita? Ada satu kelemahan mendasar bangsa kita yang selalu lambat dalam mengantisipasi gejolak perubahan dunia akhir-akhir ini. Gejolak diakibatkan oleh semakin terbuka batas-batas wilayah satu negara dengan negara lain, terutama dengan kemajuan dalam bidang transportasi, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Indonesia punya pengalaman buruk terhadap ketidaksiapan dalam menghadapi kesepakatan perdagangan bebas ASEAN–China (ACFTA) di tahun 2003. Apa yang terjadi pada waktu itu? Dengan adanya kesepakatan bebas tarif untuk sektor-sektor tertentu, khususnya menyangkut arus keluar masuk barang, alihalih kita bisa meningkatkan ekspor produk kita (di luar bahan mentah), yang terjadi adalah derasnya arus masuk barang dari Tiongkok, dimulai dari tekstil, furniture, sampai dengan mainan anak. Semua menyerbu masuk Indonesia tanpa dapat dibendung sama sekali. Tentu kita tidak ingin pengalaman buruk tersebut terulang kembali dengan adanya MEA. Khusus untuk bidang jasa akuntan publik, meskipun hal itu baru akan terjadi beberapa tahun ke depan, tantangan ini sudah menjadi keniscayaan. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat, pasar jasa akuntan publik di Indonesia akan dimasuki oleh para pelaku profesi dari negara-negara tetangga kita, khususnya Singapura dan Filipina yang sudah sangat dikenal keandalannya dalam bidang jasa ini. Karena itu, melalui sarana komunikasi Majalah CPA Indonesia Edisi 4, Redaksi ingin mengingatkan kepada kita semua tentang peluang maupun tantangan yang sudah di depan mata. Saatnya kita membenahi diri, meningkatkan daya saing kita dengan cara meningkatkan profesionalisme kita masing-masing. Agar kita tidak tergilas oleh perubahan zaman dan agar kita tidak menjadi sekadar buruh atau penonton di negara kita sendiri.
www.iapi.or.id
Yanuar Mulyana
Konsultan Media: MI Publishing
Pemimpin Redaksi
6
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(6-7) Dari Redaksi.indd 6
4/1/15 4:49 PM
CPA
T
FOKUS
Surat Pembaca
INDONESIA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Halo Majalah CPA Indonesia, Saya mau bertanya, bagaimana caranya berlangganan Majalah CPA Indonesia? Mohon info mengenai tata cara dan biayanya. Terima kasih. Perpustakaan Universitas Parahyangan, Bandung
J
EDISI 4 APRIL 2015
PERAN AKUNTAN PUBLIK DI MATA HUKUM TUNTUTAN PELAPORAN KEUANGAN SEMAKIN KOMPLEKS
BACA DI RUBRIK
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN SEGERA DATANG
FOKUS
Jawab: Halo Perpustakaan Universitas Parahyangan, Berikut kami paparkan tata cara berlangganan Majalah CPA Indonesia: • Calon pelanggan mengisi formulir berlangganan dan kirimkan ke Redaksi Majalah CPA Indonesia, atau melalui email ke
[email protected] • Setelah formulir diterima oleh Redaksi, calon pelanggan akan dihubungi untuk konfirmasi • Pembayaran biaya berlangganan dapat dikirimkan ke rekening IAPI, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1220096008506 a.n. Institut Akuntan Publik Indonesia • Kirimkan bukti transfer ke Redaksi melalui email
[email protected] • Majalah akan dikirimkan secara berkala, paling lambat tiga hari setelah penerbitan Untuk meminta formulir berlangganan silakan kirimkan email ke
[email protected] atau hubungi divisi komunikasi IAPI di nomor telepon 021-29333151 ext. 105. Terima kasih.
T
Assalamualaikum, Saya mahasiswa Akuntansi di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Kami rutin menyelenggarakan kegiatan seperti seminar dan kompetisi yang berkaitan dengan Akuntansi. Apakah Majalah CPA Indonesia bisa menjadi media partner dalam acara kami? Demikian, terima kasih. Andi Esa Saputra, Makassar
J
Jawab: Waalaikumsalam Andi, Tentu saja bisa. IAPI dan Majalah CPA Indonesia selalu siap mendukung kegiatan mahasiswa selama berkaitan dengan kemajuan ilmu dan profesi Akuntansi. Untuk itu silahkan kirimkan proposal dan surat ke marketing kami melalui email
[email protected], atau redaksi Majalah CPA Indonesia di
[email protected]. Anda juga dapat menghubungi divisi komunikasi kami di 021-29333151 ext. 105. Terima kasih. Surat pembaca akan dimuat bila disertai fotokopi KTP atau identitas lain yang mendukung. Surat tanpa identitas diri akan dikesampingkan. Nama dan alamat dirahasiakan bila diminta. Surat pembaca bisa dikirim melalui: Email:
[email protected]
7
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(6-7) Dari Redaksi.indd 7
4/1/15 4:49 PM
FOKUS
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN SEGERA DATANG ERA BARU BAGI PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA DI KAWASAN ASIA TENGGARA SUDAH DI DEPAN MATA.
8
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(8-15) FOKUS 1.indd 8
4/2/15 2:56 PM
M MASIH BANYAK ORANG yang belum tahu tentang ASEAN Economy Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kata orang bijak, “Tidak kenal maka tidak sayang.” Bahkan, bisa jadi tidak kenal menimbulkan rasa takut tak berarti. Tujuan pembentukan MEA senyatanya mulia dan diharapkan mendatangkan manfaat berganda ekonomi negara yang terintegrasi, dibandingkan dengan manfaat keekonomian sebelum integrasi MEA. Sekretaris Jenderal ASEAN (Association of South East Asian Nation) Le Luong Minh yakin bahwa MEA bakal mendorong penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan investasi, lonjakan produk domestik bruto, pengurangan pengangguran, dan penambahan transaksi perdagangan. Jangan menyangka itu seperti mimpi di siang bolong. “Dengan pasar lebih dari 600 juta konsumen dikombinasikan produk domestik bruto (PDB) yang nyaris US$3 triliun membuat ASEAN bergerak dan berkembang. Modal ini menawarkan stabilitas dan peningkatan kesejahteraan warga ASEAN di masa depan,” ujar Le Luong Minh. Untuk bisa meraup semua keuntungan yang bisa diperoleh, lanjut diplomat asal Vietnam itu, mau tidak mau masyarakat dan roda bisnis ASEAN mesti bersatu dalam MEA. Proses konektivitas dan
1. Pasar tunggal dan basis produksi yang terdiri dari lima elemen aliran bebas barang (free flow of goods), aliran bebas jasa (free flow of sevice), aliran bebas investasi (free flow of investment), aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour), dan aliran bebas modal (free flow of capital) 2. Kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi 3. Pembangunan ekonomi yang merata 4. Integrasi ASEAN pada ekonomi global
integrasi regional dapat dipercepat lewat kemudahan pergerakan tenaga kerja terampil, modal dan barang, mengurangi hambatan perdagangan, dan penguatan mekanisme institusional ASEAN. Le menolak MEA akan persis sama dengan konsep penyatuan negara-negara di Eropa yang biasa disebut Uni Eropa (UE). Dalihnya, kondisi geopolitik dan sosial budaya yang jauh berbeda. Apalagi, ada pengalaman suram Benua Biru itu saat dikungkung resesi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Rencananya, MEA mulai resmi berlaku pada awal 2016. Sekjen ke-13 untuk ASEAN itu mengklaim sekitar 80% langkah persiapan menuju MEA telah diselesaikan sesuai rencana. Ia menargetkan semua rencana tuntas diwujudkan hingga akhir tahun ini. Sejak Cetak Biru MEA diteken pimpinan negara ASEAN pada 2007, sejumlah proses tampaknya berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh, penurunan atau penghapusan tarif perdagangan. Hingga kini, lebih dari 70% perdagangan di ASEAN telah menikmati tarif 0% dan kurang dari
“PERTUMBUHAN EKONOMI ASEAN PADA TAHUN INI DITARGETKAN MENJADI 5,1%,” MENTERI PERDAGANGAN RACHMAT GOBEL
FOKUS
EMPAT PILAR MEA
5% barang yang diperdagangkan dikenakan tarif di atas 10%. Peniadaan tarif kian memuluskan transaksi perdagangan berbagai produk pertanian dan manufaktur. Sayangnya, perdagangan jasa tidak senasib dengan perdagangan barang. Ini kelihatan dari implementasi mutual recognition agreement di delapan profesi, yakni dokter, dokter gigi, perawat, teknisi, arsitek, akuntan, surveyor, dan turisme yang rendah. Maklum, lobi yang dilakukan antara organisasi profesi begitu alot. Banyak perusahaan yang memanen laba di masa persiapan MEA. Le mencontohkan maskapai penerbangan asal Malaysia, yakni AirAsia. “Perusahaan penerbangan murah regional ini telah memperluas jaringannya menjelang kebijakan langit terbuka di bawah MEA,” tandas Le yang kini berusia 63 tahun. PERTUMBUHAN EKONOMI Pada 28 Februari-1 Maret 2015, pertemuan informal menterimenteri ASEAN di Malaysia digelar. Mereka membahas cetak biru dan memastikan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Malaysia ingin memastikan MEA dapat dibentuk pada akhir Desember 2015 dan awal 2016 dapat diberlakukan.
9
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(8-15) FOKUS 1.indd 9
4/2/15 2:56 PM
FOKUS
Salah satu hasil pertemuan itu ialah, “Pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun ini ditargetkan menjadi 5,1%,” ungkap Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang hadir di pertemuan itu. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan sebesar 3,5%. ASEAN yakin menggapai target tersebut meski di tengah ketidakpastian ekonomi global karena volume perdagangan terus menggelembung. Berdasarkan data dari Sekretariat ASEAN, perdagangan intra ASEAN di 2013 mencapai US$608,6 miliar atau mewakili sekitar 24,2% dari total perdagangan ASEAN. Bandingkan saat tahun pertama pelaksanaan Cetak Biru MEA pada 2008 perdagangan intra ASEAN baru sebesar US$458,1 miliar.
soal gaji,” pungkas Bambang. Agung Nugroho Soedibyo menambahkan bahwa MEA merupakan tahapan untuk menyatukan dunia di waktu mendatang. “Istilahnya, go global through regional. Sebelum jadi global, kita masuk ke tahap regional,” tutur anggota Bidang Hubungan Internasional Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ini. Agung melihat ada tantangan dalam mewujudkan impian MEA. Setidaknya, terdapat dua kelompok ekonomi negara dalam ASEAN. Ada negara yang lebih dulu mapan, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam.
Siapakah pesaing terkuat kita? Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menunjuk tenaga kerja dari Filipina perlu dikhawatirkan. “Kalau (kualitas tenaga kerja) Filipina mirip-mirip kita tapi mereka punya kelebihan dalam berbahasa Inggris,” kata dia.
Namun, pembangunan ekonomi kelompok negara lain yang belakangan masuk keanggotaan ASEAN tergolong telat dibanding enam negara tersebut. Ini bisa dipahami karena Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos baru keluar dari kemelut politik yang panjang. Apalagi bila nanti negara yang terakhir merdeka, Timor Leste, masuk ke ASEAN.
Bambang melihat negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura bukan menjadi kendala Indonesia dalam persaingan MEA. Pasalnya, Indonesia tak mungkin menjadi pesaing tiga negara ini. “Tenaga kerja mereka berani bernegosiasi
Meski begitu, MEA dipastikan tidak akan berhenti berjalan. Malah dengan keberadaan MEA diharapkan pertumbuhan ekonomi 10 negara dapat dipercepat dan mungkin nanti bisa sejajar satu sama lain. Hmmm, semoga saja. CPA
SEJARAH PANJANG ASEAN 1967 Pembentukan ASEAN 1992 Pencanangan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 1 Januari 1993 1996 Perjanjian kerja sama di bidang jasa 2003 Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2020 2004 Vientiane Action Program (VAP) panduan implementasi pencapaian MEA Agustus 2006 Kesepakatan pembuatan Cetak Biru MEA Januari 2007 Percepatan MEA menjadi 2015 dan penyusunan Cetak Biru November 2007 Penandatanganan Cetak Biru MEA Mei 2010 Perjanjian perdagangan barang yang bebas Maret 2012 Perjanjian investasi secara komprehensif
PERKEMBANGAN EKONOMI ASEAN ASEAN
Tahun
PDB (US$ miliar)
Perdagangan (US$ miliar)
Investasi (US$ miliar)
Indonesia, Malaysia, 1990 Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam
334,1
306,4
12,8
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos
2.311,3
2.476,4
110,3
2012
10
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(8-15) FOKUS 1.indd 10
4/2/15 2:56 PM
FOKUS
TANTANGAN BAGI AKUNTAN PUBLIK INDONESIA KEHADIRAN MEA MERUPAKAN MEDAN UJIAN BAGI KETANGGUHAN INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA BERSAMA-SAMA DENGAN IAI DAN IAMI MELAHIRKAN PROFESIONAL MUDA YANG MUMPUNI.
B
BIASANYA, KETIKA DATANG babak baru dalam kehidupan, kita sering kali merasa gamang. Ada dua pikiran yang menghantui perasaan kita: takut mengalami kegagalan atau berani mengambil risiko untuk maju. Begitu pula saat kita memasuki masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu profesi sektor jasa yang ditantang saat Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku pada awal 2016 yaitu akuntan, termasuk akuntan publik. Mulai tahun depan, akuntan publik asal ASEAN yang bersertifikasi dipermudah untuk dapat bekerja di Indonesia. Tapi, jangan lupa, sebaliknya juga berlaku bagi akuntan publik Merah Putih bisa berjaya di negara tetangga. Di ujungnya, dengan kedatangan MEA, keuntungan terbesar dinikmati konsumen. Bisa dibilang Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) memonopoli profesi ini. Bentuk monopoli seperti sertifikasi akuntan publik hanya bisa dirilis IAPI. Kalau tidak menjadi anggota IAPI, seseorang tidak bisa berbisnis di akuntan publik.
AGUNG NUGROHO SOEDIBYO, CPA Anggota Bidang Hubungan Internasional IAPI
Dengan kemunculan kompetitor dari luar bakal memaksa IAPI segera berbenah diri. Kalau tidak, bisa jadi banyak akuntan publik yang sulit laku karena tidak mampu bersaing. Akibatnya, kita hanya menjadi penonton dan Indonesia sekadar pasar yang terbesar di ASEAN.
”Saya tidak suka monopoli. Saya orang yang sangat suka kompetisi. Hanya dengan kompetisi, masyarakat bisa menikmati nilai yang lebih tinggi. Dulu stasiun televisi hanya satu lalu timbul puluhan yang lain. Siapa yang dimanja? Konsumen. Bukan sekadar banyak pilihan, tapi kualitas yang ditawarkan akan
11
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(8-15) FOKUS 1.indd 11
4/2/15 2:56 PM
FOKUS
bisa terancam diserbu akuntan publik negara tetangga. “Betul, tetapi ingat, ini teoritis. Semua tergantung supply dan demand. Seberapa besar kebutuhan akuntan publik di Indonesia?” ujarnya.
PEMILIK GELAR CPA DI INDONESIA BARU SEKITAR 1.000 ORANG. BANDINGKAN DENGAN SINGAPURA YANG PUNYA 6.000 AKUNTAN PUBLIK, MALAYSIA 3.000, FILIPINA 4.941, DAN THAILAND 6.000.
selalu lebih baik,” tukas Agung Nugroho Soedibyo, anggota Bidang Hubungan Internasional IAPI. Namun, Agung memprediksi implementasi MEA baru mulai terasa dalam 5-10 tahun lagi. Kenapa? Aliran akuntan publik asing yang deras baru terjadi ketika ada investasi. Investor pasti membutuhkan akuntan publik terutama untuk membuat analisis, riset, hingga audit. Tanpa investasi, tidak ada akuntan. Artinya, semangat aliran bebas investasi (free flow of investment) mesti jalan terlebih dulu. Investasi tidak akan ada tanpa infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi pasti membutuhkan waktu lama. Belum lagi kalau kita bicara tentang infrastruktur lunak seperti bebas visa selamanya. Saat ini di ASEAN bebas visa baru
berlaku sebatas tiga bulan. Tentu merepotkan bila masa berlaku visa habis, investor harus mengurus lagi administrasi ke imigrasi setempat. Meski begitu, bukan berarti IAPI bisa santai. Peningkatan kualitas akuntan publik menjadi tanggung jawab yang tidak enteng. Jangankan kualitas, kuantitas akuntan publik kita masih rendah. Ditambah lagi, sarjana yang ingin menyabet gelar CPA alias Certified Public Accountant terbilang minim. Menurut Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo, pemegang gelar CPA di Indonesia baru sekitar 1.000 orang. Bandingkan dengan Singapura yang punya 6.000 akuntan publik, Malaysia 3.000, Filipina 4.941, dan Thailand 6.000. SERBUAN TETANGGA Tarkosunaryo tidak membantah bila ada pandangan Indonesia
Dari analisa Tarkosunaryo, setidaknya terdapat 500 ribu perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan usaha yang menyampaikan SPT di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Perusahaan yang wajib diaudit laporan keuangannya baru terbatas pada kriteria omzet di atas Rp50 miliar menurut UU Perseroan Terbatas. Akan tetapi, Tarkosunaryo tidak tahu jumlah pasti perusahaan yang memenuhi kriteria wajib audit. Meskipun wajib audit, banyak perusahaan tersebut tidak melakukannya tanpa ada sanksi dari pemerintah. Dari jumlah 500 ribu tersebut hanya sekitar 20 ribu perusahaan dengan laporan keuangan telah diaudit. Kelihatannya MEA tidak terlalu berdampak bagi akuntan publik kita dalam waktu dekat. Apalagi dengan MEA, peraturan masuknya akuntan publik asing lebih diperketat lagi. “Saat MEA berlaku, akuntan publik yang ingin ekspansi ke negara tetangga harus punya sertifikat yang diakui di negaranya. Di Indonesia, hanya IAPI yang mengeluarkan sertifikat tersebut dan pemegangnya berhak menyandang gelar CPA,” imbuh Agung. Jika ingin bekerja di negara tetangga, pemegang CPA harus memperoleh sertifikasi tingkat ASEAN bernama ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA). Untuk
12
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(8-15) FOKUS 1.indd 12
4/2/15 2:56 PM
Lembaga itu akan memverifikasi akuntan publik bersangkutan sesuai kriteria. Setelah lolos, monitoring committee akan meneruskan ke coordinating committee di level ASEAN. Bila semua oke, lembaga di ASEAN menerbitkan sertifikasi regional itu. Setelah mengantongi ACPA, barulah sang akuntan publik melamar pekerjaan di perusahaan dituju via surat elektronik. Saat telah diterima, dia bisa langsung pergi ke regulator di negara bersangkutan. “Ingat, kita menghargai domestic rules. Mereka akan menanyakan, ‘Anda sudah punya pekerjaan di sini belum?’ Kalau belum, mereka akan menolak. Karenanya, saya bilang MEA bukan ancaman. Intinya, dia boleh masuk kalau sudah punya pekerjaan. Jangan sampai pengangguran datang ke negara orang ingin mencari pekerjaan. Ini tidak bisa,” ulas Agung yang juga menjadi Partner Widjaja & Rekan-KPMG Indonesia. Namun, regulator setempat hanya mengecek persoalan administrasi. Ketika semua telah memenuhi syarat, regulator memberikan izin bernama Foreign Registered Professional Accountant (RFPA). Sampai di sini selesai sudah, tinggal akuntan publik bekerja dengan profesional di negara orang agar terpercaya. Jadi, gampang atau susah bekerja sebagai akuntan publik asing? CPA
ROADMAP ACPA
TAHUN
2015
2016
FOKUS
mendapatkan ACPA, pemegang CPA harus mendaftarkan diri ke lembaga monitoring committee yang berdiri di tiap negara ASEAN. Syaratnya, akuntan pemegang CPA Indonesia minimum telah punya pengalaman bekerja yang relevan selama 3 tahun.
KEGIATAN • Pembentukan ACPA Monitoring Committee di masing-masing ASM (ASEAN State member): • a. Penyusunan TOR untuk MC • b. Rencana kerja • Pembentukan ACPA Coordinating Committee • Penyusunan draf ACPA Assessment Statement • Input dan komentar terhadap draf ACPA Assessment Statement dari para stakeholders • Input dan komentar terhadap draf ACPA Assessment Statement dari tiap ASM • Pembahasan dan pemutakhiran draf ACPA Assessment Statement • Penyampaian draf ACPA Assessment Statement ke ACPA Coordinating Commitee
2017
• Sosialisasi dan promosi ACPA di setiap ASM • Pendaftaran dan registrasi ACPA di setiap ASM • Registrasi ACPA di tingkat ASEAN (ACPA Coordinating Committee) • ACPA online & website: • a. List of ACPA member • b. Technical Resources
2018
• ACPA networking • Identifikasi dan kolaborasi jenisjenis jasa profesional • Pengembangan APCA Capacity & Competency
2019
• Proses sosialisasi ACPA di setiap negara dengan para stakeholders • Mulai ada insiasi penugasan dan perikatan
2020
• Pengembangan model-model jasa profesi oleh ACPA • • Misalnya: ASEAN Accounting Model for Micro SMEs • Pelaksanaan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD Program)
13
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(8-15) FOKUS 1.indd 13
4/2/15 2:56 PM
FOKUS
KITA DAPAT EKSPOR CPA INDONESIA
BANYAK ORANG INDONESIA YANG MASIH BELUM AKRAB DENGAN AKUNTAN PUBLIK.
J
JANGANKAN MASYARAKAT AWAM, dosen dan sarjana akuntansi saja masih belum terlalu paham dengan manfaat sertifikasi akuntan publik yang disebut Certified Public Accountant (CPA). Padahal, lulusan akuntansi kita tidak sedikit. Andai saja semua sarjana akuntansi punya sertifikasi CPA, tentu dapat menggetarkan negara lain di ASEAN. Tetapi, realitasnya masih jauh dari harapan. Untuk mengupas tuntas potret akuntan publik agar bisa lebih baik di masa depan demi menghadapi persaingan ketat di ASEAN, kami berkesempatan mewawancarai Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo. Secara lugas, Tarkosunaryo menyingkap tabir yang selama ini menutupi profesi akuntan publik.
TARKOSUNARYO, CPA Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia
BAGAIMANA IAPI MELIHAT KESIAPAN KITA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)? APAKAH KITA SIAP BERSAING DENGAN AKUNTAN PUBLIK DARI NEGARA ASEAN LAIN? Dari aspek strength, kita sejatinya punya keunggulan di jumlah. Yang nanti berkiprah ialah mahasiswa akuntansi sekarang. Setiap tahun kita punya setidaknya 20 ribu-30 ribu mahasiswa akuntansi yang lulus di level sarjana dan D3. Hal tersebut sebenarnya modal utama. Harapannya, kami memberikan sertifikasi Certified Public Accountant (CPA) kepada puluhan ribu lulusan kita. Sertifikasi CPA menjadi dasar akuntan publik kita untuk diakui menjadi ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA). Tapi, kekuatan kita hanya di situ, hanya di jumlah. Di sisi kualitas, ini yang menjadi problem. Kenapa? Akuntansi merupakan profesi yang sangat rentan
dengan globalisasi. Akuntan ketika menyusun laporan keuangan, basis atau standarnya sudah sama di seluruh dunia, yakni International Financial Reporting Standards (IFRS). Meski demikian, masing-masing negara masih membuat penyesuaian ketika diterapkan. Standar ini yang menerbitkan International Accounting Standard Board (IASB). Di Indonesia, IFRS diadopsi menjadi Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua, standar audit juga sama. Cara mengaudit di seluruh dunia, juga cenderung sama. Kode etik juga begitu. Kode etik di Indonesia memberlakukan kode etik internasional. Meskipun kita masih ada ketinggalan, tapi arahnya ke sana.
14
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(8-15) FOKUS 1.indd 14
4/2/15 2:56 PM
Setahun terakhir IAPI mengambil kebijakan bahwa siapa pun yang punya background pendidikan di bidang akuntansi bisa ikut ujian CPA. Kami mempermudah proses. Jika sebelumnya harus S1 baru bisa ikut Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) dan D4 dahulu tidak boleh ikut, sekarang disederhanakan.
Yang menjadi masalah, asal usul ketiganya dari luar sehingga semua buku pedoman berbahasa Inggris. Meskipun ada jurusan akuntansi, tapi kemampuan kita menyerap tiga hal itu berbeda-beda. Pemahaman akuntan di Jakarta dan di luar Jawa belum merata. Kita lihat negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina. Akuntan mereka tidak perlu lagi melakukan translasi. Pasalnya, bahasa Inggris telah menjadi bahasa pengantar dan second language sehari-hari mereka.
FOKUS
SEKARANG S1 DAN D4 AKUNTANSI BISA LANGSUNG DAFTAR CPA? BUKANKAH SEBELUMNYA TIDAK BISA?
JADI, STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN, STANDAR AUDIT, DAN KODE ETIK MERUPAKAN SAKAGURU DARI PROFESI AKUNTAN PUBLIK. LANTAS APA YANG MENJADI PROBLEM?
Selain itu, ada kemudahan dalam ujian. Ujian bisa dilakukan kapan saja. Pengerjaan empat mata ujian boleh dicicil satu per satu, sebelumnya harus sekaligus, sekarang sebulan satu mata ujian diperbolehkan. Ujian tiap minggu juga diperbolehkan.
Kita kalah start di situ. Selama ini standar akuntansi, audit, dan kode etik selalu ditranslasikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Akibatnya, kita selalu terlambat. Bagaimana kualitas akuntan kita mau sejajar kalau seperti itu? Karenanya, waktu negosiasi Mutual Recognition Agreement (MRA), proses dari lokal ke ASEAN, kami meminta hanya berupa registrasi. Untuk ujian mendapatkan sertifikasi CPA cukup di masingmasing negara.
Peserta juga didorong untuk lebih siap dengan ada pelatihan di luar IAPI. Silabus mata ujian juga tersedia. Tempat ujian juga tidak hanya di IAPI, tersedia di luar daerah, seperti Surabaya dan Yogyakarta. Ujian bisa juga dilakukan secara online. Di Indonesia Timur juga kami jajaki. Dana yang terbatas membuat kami harus mengajak pihak lain, yakni kampus.
Itu menjadi salah satu poin bagi kita untuk menyetujui MRA di bidang akuntansi. Coba kalau pakai ujian di tingkat ASEAN, siapa yang akan lulus nanti? Dengan ujian yang berbahasa Inggris, pasti banyak akuntan yang lulus dari tiga negara tadi.
SOAL BIAYA UJIAN MAHAL TIDAK? Biaya sebelumnya per mata ujian rata-rata Rp2 juta. Dengan empat mata ujian menjadi Rp8 juta ditambah pendaftaran Rp1 juta sehingga total sebesar Rp9 juta.
LULUSAN AKUNTANSI SEBENARNYA CUKUP BESAR TAPI KENAPA AKUNTANSI PUBLIK KITA HANYA 1.000 ORANG?
Kini kami turunkan menjadi Rp1,25 juta per mata ujian. Biaya ujian bisa turun karena kami tidak menggunakan lagi perusahaan penyelenggara ujian asal Amerika Serikat. Lewat perusahaan ini, kami menitipkan soal untuk ujian di berbagai negara.
Sertifikasi CPA belum menjadi kebutuhan bagi anak muda kita. Pada umumnya, orientasi mereka hanya lulus dan dapat ijazah. Mereka tidak mengejar sertifikasi. Soalnya, dari dulu diajarkan bahwa mendapatkan sertifikasi hanya untuk mendapatkan izin membuka kantorakuntan publik, bukan untuk memperbaiki curriculum vitae (CV).
Dulu kami mengklaim bahwa ujian CPA Indonesia bisa di mana saja di seluruh dunia. Hal ini yang membuat biaya ujian menjadi mahal.
Ketika kita berkompetisi dengan akuntan dari negara lain sertifikasi penting untuk berkompetisi dengan mereka di level ASEAN. Adanya sertifikasi CPA dari asosiasi merupakan bukti pengakuan. Padahal, sertifikasi sudah kami kerjakan dari 1998, tapi hanya untuk mencari izin. Yang sedang kami kerjakan ialah membuat sertifikasi agar bisa bersaing di kancah ASEAN.
APAKAH YANG DIPERLUKAN DARI PEMERINTAH UNTUK MEMAJUKAN AKUNTAN PUBLIK?
Kalau sarjana akuntansi kita banyak, kami akan mempermudah mereka meraih CPA untuk memperbesar jumlah. Kalau pemegang CPA kita banyak, Malaysia dan Singapura yang akan masuk Indonesia pasti tidak berani. Bahkan, CPA kita bisa diekspor, tidak lagi hanya TKI.
Pasalnya, standar profesi dan standar pelaporan keuangan belum tersosialisasikan merata ke seluruh Indonesia. Sosialisasi perlu dilakukan kepada stakeholders, seperti dunia pendidikan, pelaku usaha, praktisi, instansi pemerintah, dan masyarakat. CPA
Yang kita perlukan dari pemerintah itu adalah upaya untuk mendorong kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan laporan keuangan untuk pengambilan kebijakan.
15
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(8-15) FOKUS 1.indd 15
4/2/15 2:56 PM
SAJIAN KHUSUS
RUMAH MASA DEPAN AUDITOR PROFESI AUDITOR MULAI MENCARI METODE DAN PENDEKATAN AUDIT YANG TEPAT UNTUK MENJAWAB TUNTUTAN MODEL BISNIS BARU.
G GLOBALISASI DAN REGIONALISASI seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan terjadinya perubahan. Perkembangan komunikasi dan informasi teknologi menembus perbedaan zona waktu dan batas negara, bisnis menjadi global, persaingan bisnis memasuki era yang baru, persaingan global yang ketat, menciptakan bisnis model dan transaksi baru yang diwarnai oleh tingkat kerumitan yang tinggi. Perubahan ini merupakan perubahan global, yang berbeda dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebelumnya. Profesi akuntan publik harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan akibat perubahan global tersebut. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mengubah metode dan pendekatan audit. KPMG, salah satu dari empat kantor akuntan terbesar di dunia (the big 4), melihat perubahan ini
sebagai peluang. Bagi KPMG yang paling utama adalah kualitas audit. KPMG telah melaksanakan berbagai upaya untuk memaksimumkan kualitas audit. Dalam proses audit, banyak sekali pekerjaan yang sebetulnya bersifat rutin. KPMG berupaya agar sebanyak mungkin pekerjaan yang bersifat rutin tersebut dilaksanakan secara terpusat di level tertentu dengan memanfaatkan teknologi yang mutakhir, sehingga dibutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dan menjadikannya sebagai penunjang untuk peningkatan kualitas audit. KPMG menyebutnya sebagai pendekatan terpusat (centralization) yang berbeda dengan pendekatan tradisionil di masa lalu. Sehingga para auditor KPMG yang telah mempunyai pengalaman lebih banyak difokuskan untuk mengerjakan jenis pekerjaan audit yang membutuhkan pertimbangan profesional yang tinggi (professional judgement). Metode dan pendekatan ini mengubah bentuk pyramid, karena KPMG membutuhkan auditor yang lebih banyak di bagian puncak pyramid. KPMG yakin pyramid
business model akan berubah di masa datang. Hal lain yang akan berubah secara signifikan adalah tingkat ketergantungan kepada spesialis di dalam proses audit. Spesialis dalam bidang informasi teknologi, ahli untuk standar akuntansi keuangan yang rumit, dan kemungkinan yang lain adalah terlibatnya aktuaris untuk audit asuransi/dana pensium dan spesialis lainnya. Kemungkinan besar di dalam tim audit akan lebih banyak para spesialis dibandingkan generalis. Demikian penjelasan dari Duncan McLennan, Head of Audit KPMG Asia Pacific. Head of Audit KPMG Indonesia Kusumaningsih Angkawiidjaja menambahkan bahwa auditor harus mampu memberikan pemenuhan kebutuhan klien, tidak sebatas laporan biner (binary) yaitu terbatas pada opini atas laporan keuangan saja. Karena, auditor punya akses yang lebih luas dalam manajemen perusahaan yang menjadi klien, tak hanya catatan akuntansinya. Auditor dapat meminta detail rencana bisnis mereka.
16
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 16
4/2/15 2:58 PM
SAJIAN KHUSUS
KPMG BERUPAYA AGAR SEBANYAK MUNGKIN PEKERJAAN YANG BERSIFAT RUTIN TERSEBUT DILAKSANAKAN SECARA TERPUSAT DI LEVEL TERTENTU.
Dengan demikian, auditor memahami banyak hal terkait kepemilikan, hukum, manajemen risiko, kebijakan sumber daya manusia dan teknologi informasi (Information Technology/IT). Sehingga auditor mampu melakukan penilaian secara menyeluruh dan hal ini memungkinkan bagi auditor untuk membandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis. Inilah yang dimaksud oleh Duncan bahwa auditor harus mampu menggunakan pertimbangan profesional untuk memeriksa area yang rumit. Pengetahuan auditor terhadap industri dan proses bisnis klien, termasuk pemahaman yang menyeluruh atas kekuatan dan kelemahan pengendalian internal memberikan nilai tambah bagi kliennya. Pemegang saham dan manajemen klien mengharapkan auditor dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas manajemen mereka. Inilah yang dimaksud dengan manfaat bagi klien yang lebih dari sekadar laporan biner.
ADOPSI STANDAR AUDIT INTERNASIONAL Semua perubahan itu tentu mendatangkan berbagai tantangan. Tantangan ini dapat dianggap sebagai peluang atau beban. Demikian halnya dengan pengadopsian standar audit internasional (International Standard on Auditing/ISA) dua tahun yang lalu, menimbulkan beberapa polemik di antara para auditor. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia, demikian pula di negara lain. ISA mengharuskan auditor untuk memperoleh informasi dan bukti audit yang lebih banyak, sehingga mampu menekan risiko audit sampai ke tingkat terendah yang dapat diterima. Akan tetapi di sisi lain informasi yang diperoleh auditor dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah kepada kliennya. Tuntutan inilah yang berbeda dengan praktik sebelumnya, sehingga menimbulkan kecemasan dan polemik. “Saya dan rekan-rekan di Dewan SPAP sangat mengerti masalah
tersebut, karena ISA membutuhkan pendalaman untuk dapat memahami sepenuhnya sehingga mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul ketika kita mempraktikkannya,” ujar Kusumaningsih. Indonesia adalah bagian dari global, bahkan regional ASEAN, investor menuntut diadopsinya standar global, termasuk standar audit. ISA berkembang secara dinamis. Sebentar lagi ISA mengharuskan standar baru tentang laporan auditor. Laporan tersebut berbasis narasi yang berbeda dengan praktik saat ini. “Saya dapat bayangkan kekacauan yang terjadi apabila standar tersebut diadopsi. Saya tidak yakin kita siap. Oleh karena itu, walaupun International Audit and Assurance Standars Board telah membicarakan untuk menerbitkan standar ini, kami di Dewan SPAP belum memutuskan untuk mengadopsinya,” ujar Kusumaningsih. Akan tetapi, ini hanya untuk sementara waktu. Pada waktunya Indonesia harus mengadopsinya.
17
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 17
4/2/15 2:58 PM
SAJIAN KHUSUS
PROGRAM PELATIHAN Head of Audit KPMG Filipina Sharon Dayoan menjelaskan pengalaman di Filipina. Permintaan tambahan informasi dari klien, terjadi juga di Filipina, seperti komentar atau penilaian auditor tentang kompetensi staf akuntansi klien. Security Exchange Committee/SEC (badan pengawas pasar modal) di Filipina, menuntut tata kelola yang lebih tinggi bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Filipina. SEC mengharuskan para direktur bahkan staf akuntansi mereka untuk mengikuti program pelatihan. Artinya, SEC berusaha untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini berdampak bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal Filipina untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dari para staf akuntansi. KPMG di Filipina melaksanakan program pelatihan bagi para staf profesional. “Model pelatihan yang kami laksanakan saat ini berbeda dengan pelatihan tahun tahun yang lalu. Dahulu pelatihan ditekankan pada pelatihan di lapangan (on the job training). Akan tetapi dengan volume serta tingkat kerumitan standar global, baik standar auditing maupun standar akuntansi keuangan, pelatihan di lapangan tidak cukup,” tutur Sharon. Sekarang
pihaknya mempunyai divisi khusus yang bertanggung jawab untuk program pelatihan. Pelatihan di kelas didesain sedemikian rupa sehingga tidak semata-mata berbasis PowerPoint, sedangkan pelatihan di lapangan menjadi pelengkapnya. Pihaknya selalu mengevaluasi kelemahan dan kebutuhan staf. Informasi ini yang digunakan untuk menyusun program pelatihan. Duncan menambahkan bahwa program pelatihan tidak terbatas pada standar akuntansi dan standar audit. Program pelatihan di KPMG difokuskan agar para staf profesional mampu melakukan pertimbangan profesional, teknik memperoleh informasi dari klien, termasuk menganalisa informasi tersebut, supaya auditor memperoleh informasi yang benar dan memadai. Professional Judgment Framework merupakan rerangka yang dipergunakan untuk melatih skeptisme profesional. “Hal ini sangat penting bagi para staf profesional kami, sekaligus kami memenuhi kewajiban standar auditing dan regulasi yang berlaku,” imbuh Sharon. Program pelatihan ini harus diikuti oleh setiap level, dari mulai junior auditor sampai dengan partner. Menurut Kusumaningsih dan Sharon, pelatihan skeptisme profesional dan melatih pertimbangan profesional
merupakan proses pembelajaran. Seseorang harus mengikuti serangkaian proses pelatihan, dimulai dari tingkat junior auditor. Pelatihan di setiap tingkat berbeda dalam materi, cara, dan fokusnya. Ada pendapat bahwa terjadi kontradiksi pembelajaran yakni auditor yang biasanya menggunakan basis compliance, kini harus analitis demi memuaskan kebutuhan pasar. Head of Audit KPMG Singapura Ong Pang Thye tidak melihat pertentangan tersebut. Pang Thye memastikan auditor merupakan orang-orang yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan-perubahan bisnis mengubah model bisnis. Menurut Pang Thye, model bisnis berevolusi dari waktu ke waktu. Hal yang pertama, yaitu business model audit. Bila kita lihat model bisnis saat ini memberikan pemahaman yang mendalam. Seperti yang dijelaskan oleh Duncan, pekerjaanpekerjaan yang berulang atau rutin dipusatkan oleh orang-orang tertentu saja dengan dukungan teknologi. Biaya untuk mengerjakannya menjadi lebih rendah dan efisien. Akan tetapi untuk melaksanakan analisa dan menyimpulkan, membutuhkan kemampuan analitis serta pengalaman untuk melakukan pertimbangan profesional, sehingga
18
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 18
4/2/15 2:58 PM
Dan yang ketiga adalah konsep klien seumur hidup. Konsep ini sudah tidak ada lagi. Suatu perusahaan hanya bersedia menjadi klien anda bila secara terus menerus anda mempertahankan tingkat kualitas audit. Bila auditor memberikan pelayanan jasa yang rendah, klien tersebut tidak akan lama bertahan. Hal ini sebenarnya tidak berubah sejak dahulu. Klien membutuhkan kualitas pelayanan yang baik. Yang berubah adalah model bisnis, tuntutan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan untuk memenuhi bisnis model tersebut. Inilah yang membedakan KPMG 25 tahun yang lalu dengan saat ini. PROFESI KIAN SEKSI Pang Thye akan menyatakan bahwa kini auditor lebih menarik daripada 30 tahun lalu karena orang-orang hari ini perlu menguasai berbagai keahlian yang tak dibutuhkan 20-25 tahun lalu. Tapi kini, kita perlu mencari orangorang dan berkata, “Apakah kau pandai menyampaikan idemu? Apakah kau pandai membawakan diri agar kita bisa memberi nilai lebih kepada klien kita? Apakah kau bisa menggunakan teknologi, memberikan audit yang lebih berwawasan? Apakah kau memahami teori finansial korporat, mengaplikasikan penilaian, teknik wawancaramu?”
Duncan melihat menjadi auditor merupakan pijakan kuat untuk karier masa depan di Australia. Setali tiga uang di Singapura dan Filipina. Apalagi, generasi muda di tiga negara itu sangat akrab dengan bahasa Inggris yang memudahkan mereka memiliki pengalaman kerja di luar negeri. “Ini karier yang sangat bergengsi. Yang coba kita lakukan ialah membuat orang-orang membangun keahlian akuntansi, finansial, dan soft skills, kepemimpinan, presentasi, manajemen proyek,” tutur Duncan. Namun, Kusumaningsih melihat keseksian profesi auditor tidak dipandang oleh banyak generasi muda Indonesia. “Dari statistik, akuntan berizin di Indonesia hanya 1.000 orang. Lebih dari 60% jumlah tersebut sudah berumur di atas 60 tahun,” ujarnya. Ini berarti profesi auditor kurang diminati. Penyebabnya? Kusumaningsih mengaku belum tahu. Padahal generasi muda terekspose pada jenis teknologi dan lingkungan yang sama. Tapi kenapa generasi muda kita tak tertarik untuk bertahan di profesi ini sebagai karier? Sebagian besar masih menganggap menjadi auditor merupakan batu loncatan untuk karier di industri yang lain. Hanya sebagian kecil yang bertahan meniti karier di profesi ini. “Saya rasa ada isu yang tak bisa saya jawab sekarang. Itu merupakan sesuatu yang harus kita pikirkan bersama,” jelasnya. Kesimpulan itu diperoleh dari berbagai wawancara Kusumaningsih dengan banyak generasi muda yang melamar menjadi auditor. Kebanyakan alasan mereka ingin bergabung sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik adalah mengumpulkan pengalaman selama dua tahun pertama. Setelah itu, mereka memasukkan pengalaman bekerja tersebut dalam CV untuk mencari posisi yang lebih baik di
SAJIAN KHUSUS
hanya auditor senior yang terampil dan terlatih dapat mengerjakannya. Hal berikutnya, menurut Pang Thye, adalah pelatihan kemampuan analitis yang meliputi keterampilan untuk melakukan teknik-teknik wawancara, penetrasi untuk mendeteksi adanya inconsistency. Kemudian mampu untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan lanjutan. Kemampuan ini bukan sekadar mengumpulkan informasi tetapi mirip dengan interogasi yang lunak. Program pelatihan harus menjawab kebutuhan ini, melatih daya analisa.
AUDITOR MERUPAKAN ORANG-ORANG YANG SANGAT MUDAH BERADAPTASI DENGAN LINGKUNGAN.
Ong Pang Thye CPA, Head of Audit KPMG Singapura
korporat. Ia jarang menemukan seseorang yang ingin menggeluti profesi ini karena sangat bermanfaat untuk karier pribadi dan dapat melakukan perubahan untuk negara. Pang Thye mencoba memberikan jalan keluar dari persoalan generasi muda yang masih sedikit menyukai menjadi auditor. “Misalnya, anda bisa mengatakan bahwa dengan menjadi bagian dari profesi ini, mereka bisa menyelamatkan orang lain. Bagaimana bisa? Laporan auditor sangat penting untuk menggambarkan kesehatan perusahaan. Banyak orang bergantung pada laporan audit untuk memutuskan tempat investasi dan dana pensiun yang terpercaya,” tukasnya. Ternyata, profesi auditor sangat bermanfaat bagi banyak orang, tidak melulu mencari keuntungan bisnis. Semoga ke depan banyak anak yang ditanyakan tentang cita-cita, mereka menjawab dengan bangga, “Saya mau menjadi auditor.” CPA
19
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 19
4/2/15 2:59 PM
SAJIAN KHUSUS
AUDITOR HARUS BERLARI AGAR TIDAK KETINGGALAN AKUNTAN PUBLIK DITUNTUT UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN STANDAR TERBARU AGAR MAMPU MENJAWAB KEBUTUHAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI NONKEUANGAN.
P Perkembangan dalam bidang akuntansi baik secara lokal maupun global tak pelak berpengaruh terhadap posisi auditor atau akuntan publik di Indonesia. Apalagi, saat ini terdapat berbagai standar pelaporan keuangan dan informasi nonkeuangan. Menurut Handoko Tomo, Ketua Komite Asistensi & Implementasi Standar Profesi (KAISP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dari sisi akuntan publik, mau tak mau auditor harus mengikuti perkembangan yang ada. Standar pelaporan keuangan semakin kompleks, akuntan publik dituntut bisa mengikuti perkembangan. Jika tidak, akuntan publik akan mengalami kesulitan ketika audit laporan keuangan. “Standar akuntansi keuangan di Indonesia dalam proses konvergensi dengan IFRS atau International Financial Reporting Standards,” jelas Handoko ketika ditemui di kantor
IAPI di Jakarta Selatan. Pada awal tahun 1990-an, laporan keuangan hanya memuat informasi keuangan historis sesuai dengan standar kala itu. Namun, kini pembaca laporan keuangan menuntut lebih banyak informasi, dan tidak sekadar informasi keuangan historis, tetapi juga nilai wajarnya, bahkan diminta pula menyertakan informasi nonkeuangan, seperti perihal lingkungan dan tata kelola atau good corporate governance (GCG).
Ketua Asistensi & Implementasi Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia
“Jika informasi nonkeuangan dimasukkan dalam laporan keuangan, sebagai akuntan publik, kita harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan terhadap informasi nonkeuangan tersebut,” tutur Handoko. Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh IAPI diadopsi dari International Standards on Auditing (ISA) yang ditetapkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Namun, SA yang berlaku sekarang belum disesuaikan dengan ISA versi terkini.
STANDAR PENYAJIAN INFORMASI NONKEUANGAN Jika entitas melaporkan dirinya telah melakukan upaya untuk lingkungan, entitas tersebut harus memberikan pernyataan tentang standar yang digunakannya. Dengan demikian, akuntan publik bisa meningkatkan kualitas informasi tersebut dengan cara memberikan reasonable assurance apakah yang dilaporkan entitas tersebut telah sesuai dengan standar.
HANDOKO TOMO, CPA
20
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 20
4/2/15 2:59 PM
“Kalau suatu entitas mengatakan dirinya telah menggunakan standar pelaporan Global Reporting Initiative (GRI), auditor harus bisa memeriksa apakah dia telah mematuhi standar tersebut,” kata Handoko.” Di sini peran akuntan publik untuk memberikan keyakinan apakah entitas telah mematuhi standar yang dipakai sehingga informasi yang disampaikan oleh entitas tersebut dapat lebih dipercaya dan meningkat nilainya bagi para pengguna laporan,” lanjutnya. “Pada masa mendatang, standar apapun yang diterapkan, akuntan publik harus bisa memeriksa dan membandingkan kesesuaian fakta dengan standar yang ada,” kata Handoko menjelaskan. IAASB telah menerbitkan International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3410 tentang Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements, yang berlaku efektif untuk laporan asurans periode yang berakhir pada atau setelah 30 September 2013. IAPI belum mengadopsi ISAE 3410, tetapi akuntan publik di Indonesia harus siap dan bisa memeriksa Greenhouse Gas (GHG) Statements ketika ada entitas yang meminta akuntan publik memberikan asurans atas laporan GHG tersebut. PERKEMBANGAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN Standar pelaporan keuangan dari waktu ke waktu berubah sesuai dengan tuntutan transparansi dan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan. Handoko mempertanyakan kesiapan kita mengikuti lajunya perubahan, dan
SAJIAN KHUSUS
Sayangnya, hingga kini belum ada standar pelaporan mengenai lingkungan yang berlaku secara internasional dan diakui di berbagai negara di dunia seperti halnya IFRS. Pelaporan informasi nonkeuangan terkait lingkungan masih menggunakan standar yang berbeda-beda.
SELAIN AUDITOR, ENTITAS JUGA HARUS MENGIKUTI PERKEMBANGAN STANDAR YANG SELALU BERUBAH. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2015. Ia memberi contoh, PSAK 50 dan PSAK 55 telah disahkan pada tahun 2006, dan dinyatakan berlaku mulai tahun 2009. Ada waktu sekitar tiga tahun. Namun, menjelang pemberlakuan PSAK tersebut, ternyata banyak pihak yang belum siap, dan meminta diundur penerapannya. Akhirnya PSAK tersebut diundur berlakunya menjadi mulai tahun 2010. “IFRS berkembang terus sesuai dengan kebutuhan. Ibaratnya kita mengejar sesuatu yang bergerak, maka kita harus bergerak lebih cepat, atau berlari agar bisa sampai pada posisi yang sama atau bahkan mendahului sesuatu yang bergerak tersebut,” tutur Handoko. KEBUTUHAN AKUNTAN Bursa Efek Indonesia menargetkan penambahan jumlah perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) setiap tahun. Terkait hal ini, Handoko mengatakan bahwa target tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kebutuhan kantor akuntan publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan. Umumnya laporan
keuangan calon emiten sudah diaudit selama tiga tahun terakhir. Namun, untuk keperluan IPO bukan hanya jasa audit laporan keuangan yang diberikan oleh akuntan publik. Umumnya akuntan publik diminta pula menerbitkan comfort letter dan jasa asurans lainnya. Kebutuhan jasa akuntan publik meningkat ketika emiten melakukan aksi korporasi. Namun, akuntan publik yang melakukan perikatan sehubungan dengan aksi korporasi umumnya akuntan publik yang sama ketika melakukan audit laporan keuangan tahunan. Pada umumnya KAP yang dipilih oleh perusahaan yang akan melakukan IPO adalah KAP yang punya brand atau berafiliasi internasional. Calon emiten tersebut ingin meningkatkan statusnya di mata calon pembeli sahamnya, termasuk investor asing. ”Karenanya, perusahaan yang sebelumnya diaudit oleh KAP kecil, maka menjelang IPO bisa diganti oleh KAP besar yang punya brand atau berafiliasi internasional. Di situlah potensi perbedaan atau pergeserannya,” tambah Handoko. CPA
21
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 21
4/2/15 2:59 PM
SAJIAN KHUSUS
TUNTUTAN PELAPORAN PERUSAHAAN SEMAKIN KOMPLEKS PERAN AKUNTAN SEBAGAI PENJAGA GAWANG LAPORAN KEUANGAN MULAI BERALIH SEIRING DENGAN TUNTUTAN PELAPORAN PERUSAHAAN YANG SEMAKIN LUAS DAN KOMPLEKS.
P
OLEH: ERSA TRI WAHYUNI, M.ACC, CA, CPSAK,CPMA, CPA KANDIDAT DOKTOR AKUNTANSI MANCHESTER BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF MANCHESTER, INGGRIS.DOSEN AKUNTANSI UNIVERSITAS PADJADJARAN DAN PENASIHAT TEKNIS IKATAN AKUNTAN INDONESIA
PERUSAHAAN DI ERA modern tidak bisa menafikkan permintaan investor terhadap berbagai laporan nonkeuangan yang perannya semakin penting dalam menilai kesinambungan bisnis. Berbagai macam lembaga standardisasi internasional menawarkan standar untuk digunakan oleh para perusahaan melaporkan kegiatan mereka. Uniknya, banyak dari lembaga ini adalah organisasi nonpemerintah atau berupa konsorsium. Sebut saja yang paling terkenal adalah IASB (International Accounting Standard Board) dan GRI (Global Reporting Initiative). Setelah International Financial Reporting Standards (IFRS) sukses menjadi standar laporan keuangan global dengan sekitar 122 negara kini telah mengadopsinya, peta standar untuk laporan perusahaan nonfinansial masih cukup membingungkan. Wajar saja karena laporan perusahaan nonfinansial biasanya bersifat sukarela dan tidak wajib sehingga
jarang diatur khusus oleh otoritas negara. Tulisan ini berusaha mengurai rimba standar-standar internasional yang terkait dengan pelaporan perusahaan. TAHUN 2015, MASA TENANG IFRS? Setelah beberapa standar besar telah rampung (misalnya Financial Instruments, Revenue) dan sebagian lagi hampir selesai (Insurance Contract dan Leases), banyak yang memprediksi IFRS akan memasuki masa tenang di tahun ini.
Namun 2015 adalah tahun agenda konsultasi di mana IASB membuka diri atas masukan dari seluruh stakeholder mengenai agenda yang harus dilakukan IASB di masa depan. Setelah agenda consultation selesai, bisa jadi pada tahun depan IASB akan menjadi sibuk kembali mengerjakan beberapa standar yang masih lemah pengaturannya, seperti standar akuntansi untuk pertambangan, minyak dan gas, dan standar akuntansi untuk rateregulated activities yang dibutuhkan banyak perusahaan utilitas. Memprediksi kapan Amerika Serikat (AS) akan mengadopsi IFRS tidaklah mudah. Sejak 2007, IFRS menjadi opsi bagi perusahaan asing yang terdaftar di AS. Walaupun IFRS belum menjadi opsi bagi perusahaan AS yang terdaftar, namun angin segar mulai berhembus akhir Desember lalu. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (US SEC, Securities and Exchange Commission) sedang mempertimbangkan apakah laporan
22
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 22
4/2/15 2:59 PM
SAJIAN KHUSUS
keuangan berbasis IFRS akan diizinkan untuk menjadi informasi tambahan bagi perusahaanperusahaan domestik yang sekiranya ingin menyajikan informasi berbasis IFRS bagi investor mereka. Bila US SEC membuat keputusan pada tahun ini bahwa informasi keuangan berbasis IFRS boleh disajikan oleh perusahaan domestik, ini akan semakin mengukuhkan IFRS sebagai standar akuntansi global. STANDAR NONKEUANGAN Standar IFRS sudah semakin jelas menjadi standar pelaporan keuangan internasional yang dirujuk banyak negara. Namun, untuk standar nonkeuangan, perusahaan dibuat bingung dengan beberapa standar yang tersedia. Standar pelaporan nonkeuangan memang biasanya bersifat sukarela dan tidak wajib. Tetapi semakin banyak perusahaan melaporkan yang mereka lakukan untuk kelestarian lingkungan dan kesinambungan perusahaan, perusahaan bisa semakin bingung memilih standar yang saat ini tersedia. Beberapa standar nonkeuangan yang populer misalnya: • GRI (Global Reporting Initiatives) Berdiri sejak 2003, organisasi ini mengeluarkan standar untuk laporan keberlanjutan atau sustainability report. Standar GRI yang sekarang sudah memasuki generasi keempat (GRI 4 Sustainability Reporting Guideline) menjadi standar yang cukup populer digunakan di Indonesia maupun di negara-negara lain. Organisasi GRI juga termasuk yang paling mapan dan bukan hanya telah menghasilkan standar yang sudah berevolusi menjadi semakin baik tapi juga menyiapkan ujian profesional. • SASB (Sustainability Accounting Standard Board) Organisasi nonprofit di Amerika Serikat berdiri sejak tahun 2011 yang juga membuat standar untuk
IASB MEMBUKA DIRI ATAS MASUKAN DARI SELURUH STAKEHOLDER MENGENAI AGENDA YANG HARUS DILAKUKAN IASB DI MASA DEPAN. sustainability reporting. Walaupun standar keluaran SASB lebih diutamakan untuk perusahaanperusahaan di Amerika Serikat, namun mereka mengklaim bahwa standarnya dibuat untuk memenuhi pengungkapan yang diminta US SEC dalam form 10-K dan 20-F. Perusahaan asing yang terdaftar di US SEC mungkin juga berkepentingan untuk menggunakan standar SASB. Berbeda dengan GRI yang membuat standar bersifat umum untuk semua jenis industri, SASB membuat standar berdasarkan industrinya seperti standar untuk layanan kesehatan, institusi keuangan, dan transportasi. • GHG Protocol (Green House Gas Protocol) GHG Protocol adalah standar yang dihasilkan bersama oleh World Resources Institute (WRI) dan World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). GHG Protocol bertujuan menghasilkan standar internasional untuk mengukur, mengelola, dan melapokan emisi rumah kaca. GHG Protocol saat ini telah menghasilkan
4 standar yang saling terkait yaitu Corporate Accounting and Reporting Standard, Project Accounting Protocol and Guideline, Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard, dan Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard. Standar GHG Protocol cukup populer digunakan perusahaan multinasional. Survei dari Carbon Disclosure Project pada 2011 terhadap perusahaan Global 500, sekitar 35% dari 402 responden yang mengisi survei mengaku mereka menggunakan GHG Protocol untuk memonitor dan melaporkan jejak karbon (carbon prints) perusahaan mereka (CDSB, 2012). • CDSB (Climate Disclosure Standard Board) Berdiri sejak 2007, CDSB adalah konsorsium dari delapan organisasi nonpemerintah dan telah mengeluarkan Climate Change Reporting Framework di tahun 2010. Framework ini membantu perusahaan untuk membuat laporan sukarela untuk informasi yang terkait dengan
23
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 23
4/2/15 2:59 PM
SAJIAN KHUSUS
LAPORAN KEUANGAN TERINTEGRASI ATAU INTEGRATED REPORTING MENJADI ISU HANGAT YANG MARAK DIBAHAS AKHIR-AKHIR INI. perubahan iklim secara holistik. Selain keempat standar di atas, ada juga standar-standar yang dikeluarkan oleh ISO (International Organization for Standardization) yang terkait dengan pelaporan lingkungan. Beberapa negara maju juga memiliki standar sendiri yang terkait dengan pelaporanl ingkungan. Hal ini cukup merepotkan perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara untuk mempelajari banyak standar pelaporan. Melihat maraknya standar-standar pelaporan keuangan, muncul lagi inisiatif untuk menyederhanakan pelaporan perusahaan agar pelaporan keuangan tidak semakin meluas dan berpotensi membingungkan investor. Laporan keuangan terintegrasi atau integrated reporting menjadi isu hangat yang marak dibahas akhir-akhir ini. PERAN AKUNTAN INDONESIA Maraknya pelaporan sukarela yang bersifat nonkeuangan direspons asosiasi akuntan internasional dengan positif. Akuntan sebagai profesi yang sudah berpengalaman menghasilkan pelaporan keuangan
tentunya dapat berperan lebih strategis untuk menghasilkan laporan nonkeuangan. AICPA (American Institute of Certified Public Accountant), misalnya, dalam dokumen tanya jawab mendukung perusahaan nonpublik untuk melakukan pengungkapan tambahan yang bersifat nonkeuangan (AICPA, 2014). AICPA juga membuat Enhanced Business Reporting Framework untuk perusahaan nonpublik yang juga menjelaskan tentang informasi nonkeuangan yang dianggap penting oleh investor. Bagaimana dengan profesi akuntan di Indonesia? Munculnya laporan perusahaan nonkeuangan menjadi kesempatan bagi profesi akuntan di Indonesia untuk membuka jasa layanan baru. Apalagi payung hukum untuk laporan perusahaan nonkeuangan sudah cukup jelas. Peraturan di Indonesia mengenai sustainability reporting (SR) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan pada Juli 2007. UU ini mengamanatkan seluruh perseroan terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan
dengan sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan serta menyajikan informasi kinerja kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan tersebut dalam laporan tahunan direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian pada April 2012 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan. Ini artinya mulai 2012 kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan dan penyampaian informasinya menjadi kewajiban seluruh perseroan. Akuntan di masa depan bukan hanya harus ahli dalam standar akuntansi keuangan internasional (IFRS) tapi juga harus peka terhadap kebutuhan klien atas pelaporanpelaporan nonkeuangan lainnya. Tuntutan pelaporan perusahaan yang semakin kompleks juga membuka peluang bagi asosiasi akuntan di Indonesia untuk melakukan kalibrasi pengetahuan dan kemampuan anggotanya untuk membuat pelaporan perusahaan nonkeuangan, misalnya, dengan melakukan training dan sertifikasi profesional. CPA
24
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 24
4/2/15 2:59 PM
KONSULTASI
DR. Muhammad Razikun, CPA
PEMBAYARAN ROYALTI KEPADA PERUSAHAAN AFILIASI PERTANYAAN : Sebagaimana diketahui, beberapa tahun terakhir ini Direktorat Jenderal Pajak gencar memperketat transaksi afiliasi di luar negeri atau biasa disebut transfer pricing. Salah satu hal yang sering menjadi permasalahan dalam pemeriksaan pajak adalah tidak diakuinya secara fiskal pembayaran royalti kepada afiliasi ke luar negeri karena ditengarai sebagai upaya mengalihkan pajak ke luar negeri. Dalam kesempatan ini kami mau bertanya jika perusahaan telah membukukan pembayaran royalti kepada salah satu perusahaan afiliasi di luar negeri. Apa yang perlu perusahaan lakukan agar royalti yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi tersebut dapat diakui sebagai biaya usaha oleh kantor pajak? Yasmine – Jakarta
JAWABAN : Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 UU Pajak Penghasilan, biaya royalti merupakan salah satu biaya yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha. Dalam pasal tersebut tidak diatur dengan siapa perjanjian royalti dapat dilakukan, apakah dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti perusahaan afiliasi atau dengan pihak lainnya.
Legal ownership diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang berhak mendapatkan keuntungan dari pengunaan intangible property tersebut. Sebagai informasi, legal ownership tidak harus didaftarkan di wilayah tempat perusahaan penerima manfaat berada, tetapi dapat juga di domisili pemilik asal intangible property. Sedangkan economic ownership, antara lain keterlambatan atas Dengan demikian, pembayaran royalti kepada perusahaan pendaftaran kembali harta tidak berwujud, tidak afiliasi semestinya juga dapat diakui sebagai biaya usaha. menghilangkan economic ownership dari pemilik harta tidak berwujud. Untuk mendukung pengakuan biaya royalti, transfer pricing perusahaan antara lain perlu memenuhi 3 (tiga) Sepanjang dapat dibuktikan bahwa perusahaan hal di bawah ini: pemilik harta tidak berwujud merupakan pihak yang memiliki legal and economic ownership, perusahaan • ECONOMIC BENEFIT pemilik harta tidak berwujud dapat mengambil Perusahaan mendapatkan economic benefit dari economic benefit dari penggunaan harta tidak penggunaan harta tidak berwujud yang berujung pada berwujud tanpa mempedulikan lokasi perusahaan pembayaran royalti tersebut. pemilik harta tidak berwujud mendaftarkan hak atas harta tidak berwujudnya. Dalam hal ini perusahaan antara lain dapat menjelaskan bahwa penggunaan harta tidak berwujud itu memang • WILLINGNESS TO PAY sangat diperlukan untuk dapat bersaing di industri Perusahaan dapat menunjukkan willingness to pay sejenis. Atau, penggunaan harta tidak berwujud itu dari perusahaan lain. Pembuktian mengenai adanya sangat berpengaruh terhadap besarnya penjualan yang perusahaan dalam industri sejenis yang membayar dapat dilakukanperusahaan. biaya royalti dapat ditemukan dalam database pihak ke-3 yang dapat diakses oleh publik (publicly Perusahaan juga dapat menjelaskan bahwa tanpa harta available data). Namun untuk menentukan apakah tidak berwujud seperti formula, teknologi, dan merek perusahaan sejenis tersebut benar-benar sebanding dagang, proses produksi dan penjualan tidak dapat harus melalui analisis kesebandingan terlebih dahulu. berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan intangible property begitu berarti Selain itu, harus terpenuhi juga kewajaran nilai atau bagi kelangsungan operasional perusahaan. persentase royalti yang dibayarkan dibandingkan dengan data pembanding yang tepat. Dalam • LEGAL AND ECONOMIC OWNERSHIP perjanjian royalti tidak diperlukan dasar penetapan Perusahaan pemilik harta tidak berwujud harus tarif sepanjang tarif royalti berada dalam rentang memenuhi prinsip Legal and Economic Ownership, wajar yang dapat dibuktikan melalui analisis sehingga dapat mengklaim pendapatan atas kewajaran transaksi dan kelaziman usaha. CPA penggunaan harta tidak berwujud.
25
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(16-25) Sajian Khusus + Konsultasi.indd 25
4/2/15 2:59 PM
AKTUALITA
BEKERJA BISA DI MANA SAJA Kendala waktu dan tempat bisa diatasi dengan sistem akuntansi yang berbasis cloud computing. Anda bisa bekerja di mana dan kapan saja.
M MEMANG, KEBERADAAN APLIKASI akuntansi berbasis cloud terbilang baru di Indonesia. Namun untuk teknologi cloud computing sudah mulai dikenal di Indonesia sejak 2010. Dengan aplikasi akuntansi berbasis cloud, karyawan bisa melakukan pekerjaan di mana saja sepanjang didukung jaringan internet yang memadai. Dengan akuntansi berbasis cloud, pekerjaan menjadi lebih simpel karena di dalamnya sudah tersedia fitur-fitur yang dibutuhkan untuk kegiatan akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Presiden Direktur PT Soltius Indonesia Tico Kamayana pada 2010, perusahaannya sudah memperkenalkan aplikasi berbasis cloud untuk segmen perusahaan menengah ke atas, namun kurang berhasil. Penyebabnya, ketika itu masih terlalu dini pemahaman pasar atau masyarakat terhadap teknologi cloud. Akibatnya, muncul kekhawatiran terhadap security dan confidential data perusahaan yang menggunakan aplikasi tersebut. Sekarang awareness masyarakat terhadap aplikasi berbasis cloud sudah lebih baik.
Kini, PT Soltius Indonesia, entitas anak Metrodata Group yang fokus terhadap bidang IT Consulting, kini juga menyasar segmen perusahaan menegah ke bawah dengan aplikasi akuntansi cloud yang disebut SAP Business One. Produk ini untuk perusahaan yang kompleksitas pekerjaannya tidak terlalu tinggi. Aplikasi ini memiliki fitur untuk akuntansi, penjualan, inventory barang, dan manufacturing. “Aplikasi ini lebih cepat diimplementasikan dan ditawarkan melalui cloud,’’ ujar Tico. Ada beberapa hal yang menurut Tico dapat mendorong berkembangnya sistem akuntansi berbasis cloud di Indonesia. Satu, pada umumnya perusahaan yang akan tertarik mencoba aplikasi cloud accounting merupakan perusahaan menengah ke bawah. Karena, mereka sudah mulai sadar pentingnya suatu perusahaan mempunyai sistem akuntansi. Apalagi aturan perpajakan semakin ketat sehingga perlu sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu mereka. Kedua, bagi perusahaan menengah ke bawah untuk bisa mengembangkan atau mengelola sistem tersendiri lebih sulit karena harus membeli hardware, software, mengembangkan sendiri aplikasinya,
TICO KAMAYANA
Presiden Direktur PT Soltius Indonesia
dan SDM untuk me-maintenance dan men-support sistem aplikasi tersebut. Itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga memberatkan keuangan perusahaan menengah dan kecil. “Tentu mereka akan lebih tertarik bila ada aplikasi yang siap pakai. Mereka tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan pembukuan perusahaan tersebut. Selain itu juga bisa langsung digunakan secara berlangganan (subscription). Ada beberapa user yang menggunakan aplikasi tersebut, dan mereka tinggal membayar setiap bulan. Perusahaan pun tidak perlu memikirkan data center, hardware, storage, dan sebagainya,” jelas Tico.
26
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(26-27) Aktualita.indd 26
4/2/15 2:27 PM
Salah satu tantangan yang bakal dihadapi perusahaan menengah ke bawah adalah persaingan dengan pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC). Salah satu caranya dengan memiliki informasi yang lebih akurat dan tepat waktu agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam persaingan. Dalam penerapan sistem teknologi informasi perusahaan di Malaysia dan Singapura, mereka lebih maju dari perusahaan menengah kita. Terkait ketergantungan sistem akuntansi cloud dengan jaringan internet, Tico mengakui hal tersebut. Akan tetapi, sekarang semua perusahaan telekomunikasi sudah meningkatkan kualitas jaringan internet dengan baik. Di ibu kota provinsi dan kota besar maupun kabupaten yang namanya Speedy, Telkom Flash, dan sebagainya sudah umum dikenal dan kualitasnya
SUKA CITA PASARIBU
Business Solutions Sales Director PT Indonesian Cloud
AKTUALITA
Faktor ketiga, perusahaan tersebut bisa mendapatkan best practices, terutama bila menggunakan software yang sudah branded dan teruji di pasar. Mereka bisa langsung dapat menerapkan best practice yakni cara kerja yang sudah teruji, baik dari segi accounting maupun logistik, sehingga akan membantu perusahaan lebih kompetitif di pasar.
sudah cukup bagus. Memang untuk wilayah yang terlalu jauh, jaringan internet belum sebaik di kota-kota besar tetapi lokasi perusahaan lebih banyak di ibu kota provinsi dan kabupaten. Sedangkan Business Solutions Sales Director PT Indonesian Cloud Suka Cita Pasaribu berpandangan saat ini hampir seluruh perusahaan telah menggunakan software akuntansi untuk memonitor kinerja keuangannya. Adanya cloud computing menambah nilai fleksibilitas akses (pada perangkat bergerak), efisiensi, keamanan, dan biaya yang lebih mudah dikendalikan, terutama bagi perusahaan yang concern pada hal-hal tersebut. Karena itu penting bermigrasi ke akuntansi berbasis cloud. “Migrasi ke software akuntansi berbasis cloud penting dilakukan perusahaan. Software akuntansi berbasis cloud computing akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk fokus memikirkan bisnis utamanya, mengambil manfaat penuh dari implementasi software tersebut, dan membiarkan masalah teknis infrastruktur dikelola oleh bagian yang berkompeten,” jelas Suka Cita. Cita menambahkan bahwa apliksi akuntansi berbasis cloud yang dipasarkan Indonesia Cloud bernama gt Finance bermitra dengan Gama Techno. Adapun solusi dari sistem akuntansi berbasis cloud antara lain mengedepankan
empat prinsip. Pertama, relevance (relevan). Aplikasi yang dibangun harus memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang hendak diselesaikan. Bila terlalu banyak fitur yang tidak relevan akan membuat tidak efisien terhadap biaya (cost) dan usaha (effort) dalam mengimplementasikan aplikasi tersebut. Kedua, secure (aman). Aplikasi yang dibangun harus dapat memberikan rasa aman, menjauhkan pengguna dari rasa khawatir terhadap ancaman virus, kehilangan, dan pencurian data ,serta jatuhnya informasi ke tangan orang yang tidak tepat. Ketiga, great performance (performa yang hebat). Maksudnya, aplikasi yang dibangun harus dapat menghasilkan performa yang hebat, cepat, dan memberikan keluaran hasil kalkulasi yang akurat. Keempat, easy to use (mudah digunakan). Dalam artian, aplikasi juga harus mudah digunakan agar secara signifikan dapat mereduksi tingkat kegagalan dalam implementasinya. “Tren pertumbuhan bisnis teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) yang menuju ke arah perangkat bergerak (ponsel, smartphone, tablet, laptop) membutuhkan teknologi cloud computing sebagai tiang penyangga infrastrukturnya. Karena itu bisa dipastikan kombinasi software akuntansi dalam infrastruktur berbasis cloud akan memiliki prospek cerah pada masa kini dan mendatang,” pungkas Cita. CPA
27
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(26-27) Aktualita.indd 27
4/2/15 2:27 PM
STANDAR AKUNTANSI
ISAK 27: PENGALIHAN ASET DARI PELANGGAN ISAK 27 MENGATUR MENGENAI PERLAKUAN AKUNTANSI KETIKA ENTITAS MENERIMA PENGALIHAN ASET ATAUPUN KAS DARI PELANGGAN.
P
OLEH:
MICHELLE BERNARDI, CPA KOMITE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI IAPI
PADA 23 FEBRUARI 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Buletin Teknis 10 tentang Penerapan Ketentuan Transisi ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan yang diadopsi dari IFRIC18 Transfers of Assets from Customers. ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan mengatur perlakuan akuntansi ketika entitas menerima pengalihan aset ataupun kas dari pelanggan dalam konteks untuk mengonstruksi aset yang
digunakan untuk menghubungkan layanan jasa yang diberikan oleh entitas, kecuali pengalihan aset tersebut merupakan suatu hibah pemerintah (mengacu ke PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah) dan merupakan aset infrastruktur dalam perjanjian konsesi jasa (mengacu ke ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa). Isu yang dibahas dalam ISAK 27 beserta aturan singkatnya adalah sebagai berikut:
28
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(28-29) STANDAR AKUTANSI.indd 28
4/2/15 3:09 PM
1. Apakah aset yang diperoleh atau dikonstruksi dengan menggunakan kas yang dialihkan oleh pelanggan memenuhi definisi aset? Definisi aset terpenuhi apabila entitas memiliki kendali atas aset tetap alihan tersebut. 2. Bagaimana pengukuran pada saat pengakuan awal aset tetap alihan? Jika definisi aset terpenuhi, aset tetap alihan diakui sebagai aset tetap sesuai PSAK 16 - Aset Tetap, dimana biaya perolehan adalah sebesar nilai wajarnya. 3. Bagaimana saldo kredit yang dihasilkan dari transaksi pengalihan dicatat? Pengalihan aset tetap diperlakukan sebagai pertukaran barang/jasa yang tidak serupa sehingga entitas harus mengakui pendapatan. 4. Bagaimana metode pengakuan pendapatannya? Metode pengakuan pendapatan tergantung dari berapa banyak jasa yang bisa diidentifikasi secara terpisah. Apabila hanya
satu jasa yang bisa diidentifikasi, entitas mengakui pendapatan berdasarkan metode percentage of completion. Namun apabila bisa dipisahkan menjadi lebih dari satu jasa, nilai wajar dari jumlah imbalan yang diterima harus dialokasikan pada tiap jasa dan kriteria pengakuan pendapatan diterapkan atas masing-masing jasa tersebut. 5. Bagaimana pencatatan kas yang diterima dari pelanggan? Kas yang diterima dari pelanggan diakui sebagai pendapatan. BULETIN TEKNIS 10 : PENERAPAN KETENTUAN TRANSISI ISAK 27 Buletin teknis sebagai produk DSAK IAI bukan merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan. Buletin teknis diterbitkan untuk memberikan penjelasan atas pengaturan yang diatur dalam PSAK atau ISAK yang telah diterbitkan oleh DSAK IAI. Dalam hal ini, Buletin Teknis 10 diterbitkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas penerapan ketentuan transisi ISAK 27.
STANDAR AKUNTANSI
PENERAPAN DINI (EARLY ADOPTION) YANG DIMAKSUD DALAM ISAK 27 INI BERBEDA DENGAN PENERAPAN DINI PADA UMUMNYA. Penerbitan Buletin Teknis 10 diawali dari identifikasi potensi pemahaman yang berbeda mengenai apakah ISAK 27 dapat diterapkan atas pengalihan aset dari pelanggan yang diterima sebelum tanggal pengesahan ISAK 27, apabila entitas memenuhi persyaratan yang diatur dalam ISAK 27 paragraf 22, yaitu penilaian dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menerapkan ISAK ini pada pengalihan yang telah terjadi sebelumnya diperoleh pada saat pengalihan tersebut terjadi. Penerapan dini (early adoption) yang dimaksud dalam ISAK 27 berbeda dengan penerapan dini pada umumnya ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru atas transaksi yang terjadi setelah tanggal pengesahan (future transactions). Melalui Buletin Teknis 10 ditegaskan bahwa ISAK 27 dapat diterapkan pada pengalihan aset yang diterima sebelum tanggal pengesahan ISAK 27 (past transactions). CPA Referensi: ISAK dan Buletin Teknis yang diterbitkan oleh DSAK – IAI.
29
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(28-29) STANDAR AKUTANSI.indd 29
4/2/15 3:09 PM
PERCIKAN
GARUDA ADALAH KITA ANDA BERHAK YAKIN DAN MEMILIH HENDAK MENJADI AYAM ATAU BURUNG GARUDA.
S
OLEH: MICHELL SUHARLI CPA PENULIS BUKU BEST-SELLER ”HABIT: DELAPAN KEBIASAAN YANG MENGUBAH NASIB ANDA”
SALAM WINNER, Sebuah peristiwa alam menyebabkan sebutir telur burung Garuda menggelinding ke kandang ayam. Akhirnya anak Garuda menetas dan bertumbuh besar bersama anak-anak ayam. Sama dengan anak-anak ayam, Garuda muda mencari makan dengan mengais tanah dan mematuk apa yang dapat dimakan. Garuda muda juga berkotek-kotek dan terbang sejauh anak ayam terbang. Garuda muda berpikir bahwa ia adalah anak ayam. Suatu sore, Garuda muda melihat ke angkasa. Seekor burung Garuda yang gagah sedang terbang tinggi membentangkan sayap berkilau keemasan. Dengan penuh kagum, Garuda muda bercerita kepada induk dan anak-anak ayam tentang apa yang dilihatnya. Garuda muda ingin dapat terbang tinggi seperti idolanya di atas langit itu. Namun induk dan anak-anak ayam ‘keluarganya’ mengingatkan bahwa Garuda muda hanyalah
ayam seperti mereka. Seekor ayam tidak mungkin terbang tinggi sampai ke langit. Bertahun-tahun Garuda muda hidup, tumbuh dan menjadi dewasa sebagai ayam. Ia hanya dapat mengagumi Garuda yang terbang tinggi, tanpa kesadaran bahwa ia juga seekor Garuda. Sampai tak terasa, usianya sudah tua dan akhirnya ia mati sebagai ayam. KESADARAN UNTUK PERUBAHAN Para pembaca yang saya muliakan, saya tidak pernah bosan menceritakan kisah klasik Garuda yang hidup sebagai keluarga ayam. Masih banyak orang-orang hidup dalam ketidaksadaran tentang kemampuan luar biasa di dalam diri. Mereka nyaman ‘mengaisngais’ seperti ayam, padahal mereka dapat terbang tinggi menggapai langit tak terbatas. Banyak orang tenggelam dalam nikmat dan sengsara di zona nyaman sekarang, melakukan
hal yang sama setiap hari sambil mengagumi orang lain yang berada di tempat yang jauh lebih tinggi. Mereka mulai mencari kambing hitam yang menghambat keberhasilannya. Mereka juga punya banyak alasan dan pembenaran mengapa orang lain lebih hebat. Cilakanya, tak jarang orang-orang tidak sadar itu memiliki perasaan iri dengki kepada orang-orang lain yang lebih sukses. Kisah klasik Garuda mau mengajak kita menjadi sadar, bahwa setiap individu memiliki kekuatan yang sangat dashyat. Apa yang ada dibelakang kita: asal usul keluarga, kisah kasih masa lalu, latar belakang, semua itu tidak akan pernah lebih besar daripada apa yang ada di dalam diri kita. Jika kita sadar dan mampu mengakses kekuatan di dalam diri, maka kita akan mencapai kemuliaan yang sangat tinggi dan mengagumkan. Entah anda menyebut nama kemuliaan itu sebagai kesuksesan, keberhasilan, prestasi, berkat atau pun sekadar keberuntungan. Masa
30
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(30-31) percikan.indd 30
4/1/15 3:56 PM
Kesadaran akan menciptakan perubahan dan kabar baiknya, perubahan adalah syarat mutlak kemajuan. Kesadaran seseorang bahwa ia terlalu lama berada di zona nyaman tertentu, akan melahirkan perubahan-perubahan dalam upayanya untuk keluar dari sana. Anda tidak mungkin berharap memperoleh hasil yang berbeda dari tindakan-tindakan yang sama. Sungguh lucu, banyak orang ingin menjadi lebih kurus tetapi tak mau berdiet. Sungguh aneh, banyak orang ingin lebih sehat tetapi tetap malas berolahraga. Sungguh tidak masuk akal, banyak orang ingin lebih pandai tetapi tak mau belajar. Nah kesadaran untuk melakukan perubahan inilah yang harus dimiliki seseorang, yang ingin mendapat hasil berbeda. Perubahan belum tentu menghasilkan kemajuan, namun tanpa perubahan tidak akan pernah ada kemajuan. GARUDA PASTI BISA Garuda diceritakan sebagai perkasa yang mampu terbang tinggi dan sayapnya berwarna keemasan mampu menghalangi cahaya matahari. Burung Garuda melambangkan kekuatan serta sayap emasnya melambangkan kemegahan dan kejayaan. Mitos kegigihan Garuda membebaskan ibunya dari belenggu perbudakan membuat founding father Bangsa Indonesia memilihnya sebagai simbol kegigihan anak bangsa Indonesia dalam membebaskan ibu pertiwi dari belenggu perbudakan oleh para penjajah. Garuda menjadi simbol kegagahan, kejayaan dan kemegahan bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Dari Garuda, saya mau mengajak pembaca semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang gigih
PERCIKAN
lalu sudah di luar kendali kita, ikhlaskan dan syukurilah! Masa kini dan masa depan masih dalam kendali kita, sadar dan bergeraklah!
HIDUPKAN TERUS GARUDA DI DADA KITA UNTUK MENENTUKAN NASIB KITA SENDIRI! melepaskan diri dari perbudakan. Penderitaannya berwujud kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan ataupun pikiran-pikiran kecil yang membelenggu. Hidupkan terus Garuda di dada kita untuk menentukan nasib kita sendiri! Bukan lagi pikiran yang diperbudak apa kata orang yang mencibir, meremehkan, dan menghina. Niscaya spiritualitas dan mental Garuda membimbing kita menjadi bangsa yang tangguh. Bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di masyarakat ASEAN, bukan hanya di benua Asia, namun berjaya sampai ke seluruh dunia. Dengan Garuda di dada kita, mulailah berpikir memiliki perusahaan yang mampu mempekerjakan banyak para ahli dari negara lain. Jika saya pemilik Kantor Akuntan Publik (KAP), saya berpikir bagaimana memiliki partner, manajer dan staf dari negara lain. Jika saya adalah pemilik atau komisaris atau direksi bank, saya berpikir bagaimana beroperasi di negara lain. Jika saya adalah pengembang properti, saya mendirikan perusahaan pengembang properti di negara lain.
Sudah banyak perusahaan asing masuk berbisnis ke Indonesia, kita syukuri itu. Akan lebih mulia, hal itu diimbangi dengan perusahaan Indonesia yang masuk berbisnis ke negara lain. Oleh karena itu pembaca yang saya muliakan, bangunlah perusahaan yang mampu berjaya di dalam dan luar negeri! Sudah banyak pengusaha asing mempekerjakan para ahli Indonesia, kita syukuri yang ini juga. Akan lebih terhormat, hal ini diimbangi dengan pengusaha Indonesia yang menggaji para ahli negara lain. Pembaca yang saya hormati, bangunlah perusahaan yang mampu mempekerjakan para ahli dari dalam dan luar negeri! Kembali kepada metafora Garuda dan ayam pada awal artikel ini. Seperti akhir kisah itu, banyak orang-orang terlahir di lingkungan ayam, tumbuh hingga matinya tetap sebagai ayam. Kabar baiknya ada beberapa di antara mereka, terlahir di lingkungan ayam namun mati sebagai Garuda. Anda berhak yakin dan memilih hendak menjadi Ayam atau Garuda. Saya yakin bahwa sesungguhnya setiap pribadi memiliki kekuatan, kejayaan, dan kemegahan, karena Garuda adalah kita! CPA
31
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(30-31) percikan.indd 31
4/1/15 3:56 PM
INFO PAJAK
SIASAT PAJAK MENARIK INVESTOR
Pajak harus menjadi instrumen untuk menambah pendapatan negara sekaligus memikat investor.
M MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA), semua negara dalam kawasan ini berlomba-lomba dalam mengutakatik pajak. Kebanyakan negara sudah berancang-ancang untuk menurunkan tarif pajak. Yang menarik, Indonesia mengambil taktik berbeda. Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar diketahui berencana memurahkan tarif pajak menjelang MEA. Misal, Malaysia ingin menyatukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 6%. Sebelumnya PPN yang dipungut bervariasi, yaitu 5%, 20%, dan 25%.
tinggi di ASEAN. Tarif PPh paling besar sampai 25%. Tarif PPN yang diberlakukan sekitar 10%. Tidak salah pajak Indonesia merupakan yang termahal di ASEAN. Meski begitu, pemerintah Indonesia sepertinya tidak tertarik mengikuti jejak negara tetangga itu. Siasat yang dipilih ialah memberikan tax holiday (libur bayar pajak) selama lima tahun. Keengganan pemerintah menurunkan pajak yang telah diambil sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tampaknya dilanjutkan Presiden Joko Widodo.
Ini kelihatan dari target penerimaan pajak dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.489,30 triliun. Angka ini melompat jauh sampai 29,5% ketimbang realisasi penerimaan pajak tahun lalu. Karena itu, pemerintah diyakini tidak akan mengendorkan tarif pajak. Alasannya, penurunan tarif pajak berimplikasi pada penurunan penerimaan negara dari pajak dan mengancam pencapaian target pajak tahun ini yang dinilai ambisius itu. Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro bahkan
Yang lebih drastis lagi ialah Malaysia akan mematok tarif pajak penghasilan (PPh) di kisaran 1%-3%. Sebelumnya, besaran PPh paling tinggi dikenakan 25%. Tengok lagi, tarif PPh di Singapura hanya 17% menjadi yang terendah di ASEAN. Thailand juga menerapkan PPh lebih rendah dari Indonesia sebesar 23%. Penetapan PPh tertinggi ada di Filipina yakni 30%. Sekadar informasi, Indonesia punya tarif pajak yang tergolong
32
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(32-33) Info Pajak.indd 32
4/1/15 3:57 PM
bertekad melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Jadi, lupakan mimpi pemerintah Indonesia memberlakukan tarif pajak kompetitif dengan negara sekawasan. Apalagi, realisasi pajak pada Januari 2015 ternyata meleset dari target yang ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pajak yang berhasil dikumpulkan hanya Rp69 triliun dari target sebesar Rp76 triliun. Setali tiga uang dengan penerimaan pajak selama Februari lalu sekitar Rp56 triliun. Artinya, selama dua bulan pertama 2015, Ditjen Pajak baru memperoleh Rp125 triliun. Bandingkan dengan penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu mencapai Rp137,65 triliun. Rinciannya, penerimaan Januari 2014 mencapai Rp 71,5 triliun dan Februari Rp 66,130 triliun. UPAYA EKSTRA “Untuk itu, (extra effort) yang selama ini disampaikan DJP akan mulai diimplementasikan setelah Maret. Upaya kita baru akan mulai setelah Maret. Kami mau mengejar setelah Maret,” ujar Bambang. DJP telah mengkaji sejumlah peraturan baru untuk menggenjot penerimaan pajak. Ada rencana pajak penjualan terhadap barang mewah (PPnBM) sebesar 5% yang berlaku mulai 1 April, pajak tol sebesar 10% mulai pada 1 April, dan penghapusan sanksi administrasi bunga tunggakan pajak yang telah diberlakukan pada Februari lalu. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priyadi Pramudito menambahkan upaya penguatan sektor pajak lain seperti
?
2014
Target Rp1.246,1 triliun Realisasi Rp1.143,3 triliun
2013
Target Rp1.148,4 triliun Realisasi Rp1.077,3 triliun
2012
Target Rp1.016,2 triliun Realisasi Rp980,5 triliun
2011
Target Rp878,7 triliun Realisasi Rp873,9 triliun
TARGET
INFO PAJAK
2015 ADA RENCANA PAJAK PENJUALAN TERHADAP BARANG MEWAH (PPNBM) SEBESAR 5% DAN PAJAK TOL SEBESAR 10% MULAI PADA 1 APRIL.
sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sigit menargetkan penguatan sektor pajak tersebut harus dilakukan mulai Juni 2015 agar target penerimaan pajak tahun ni terpenuhi. Meski begitu, sejumlah pelaku usaha nasional meminta keringanan pajak. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik Carmelita Hartoto mengaku telah meminta Kemenkeu agar PPN bongkat muat di pelabuhan dan suku cadang dihilangkan. Soalnya, penerapan pajak tersebut dianggap memberatkan pengusaha sehingga kesulitan bersaing dengan perusahaan pelayaran dan logistik luar negeri, terutama jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Bukankah fokus pemerintahan Jokowi ialah membangun industri maritim? Memang tarif pajak tinggi dapat memberatkan investor, tapi tarif yang rendah bisa merugikan negara. Jadi, DJP harus bisa memainkan instrumen pajak agar menimbulkan harmoni antara negara dan pengusaha. CPA
33
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(32-33) Info Pajak.indd 33
4/1/15 3:57 PM
SEPUTAR IAPI
REVIU MUTU, SEKALI LAGI REVIU MUTU BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KEPADA AKUNTAN PUBLIK.
B
OLEH:
PATRICK H. ADAM, CPA KEPALA DISIPLIN DAN INVESTIGASI IAPI
BEBERAPA WAKTU LALU, sesudah membagikan kuesioner permintaan data kepada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan direviu mutu oleh IAPI, divisi kami, Divisi Disiplin & Investigasi (DDI), dihubungi lewat telepon oleh seorang Akuntan Publik (AP), yang KAP-nya menerima kuesioner reviu mutu. Dia menanyakan dari mana kami mendapatkan wewenang untuk melakukan reviu mutu atas KAP? Setelah memberikan jawaban atas pertanyaan AP tersebut, timbul pertanyaan dalam benak kami, apa mungkin masih banyak AP yang belum mengerti seperti apa, mengapa, dan bagaimana reviu mutu dilakukan oleh IAPI. Oleh karena itu, kami merasa perlu mengulas lagi mengenai reviu mutu. Apa itu reviu mutu? Reviu mutu, pada dasarnya adalah penelaahan pelaksanaan pekerjaan AP seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 d UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 dan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga (ART) IAPI Tahun 2013.
Dari keterangan di atas, jelas sekarang bahwa IAPI diberikan amanah dan sekaligus wewenang untuk melakukan reviu mutu bagi para anggotanya. Wewenang tersebut berasal dari 2 sumber, yaitu Pasal 44 UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 dan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga IAPI Tahun 2013. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan reviu mutu? Sebenarnya tujuan utama reviu mutu adalah memastikan bahwa AP/KAP mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) serta peraturan-peraturan lain yang berlaku. Misalnya, PMK No. 17/2008 dan sebagainya. Perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan reviu mutu bukanlah mencari kesalahan/kelemahan dari AP/ KAP, melainkan untuk memperbaiki praktik AP/KAP agar seluruh anggota IAPI dapat maju bersama seperti yang dicita-citakan oleh IAPI dalam visinya. Dengan demikian kerangka dasar dari reviu mutu yang dilakukan oleh IAPI adalah pembinaan kepada anggotanya. Siapa yang direviu, AP atau KAP? Pada dasarnya reviu mutu dilakukan oleh IAPI atas anggota IAPI, dalam hal ini AP. Namun sewaktu memberikan jasa, seorang AP wajib melakukannya di dalam wadah KAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 (2) UU AP No. 5 Tahun 2011. Secara hukum, seorang AP
tidak dapat memberikan jasa tanpa KAP sehingga kita tidak dapat menilai pelaksanaan pemberian jasa seorang AP tanpa menilai KAP-nya. Mengenai siapa yang melakukan reviu mutu, DDI (Divisi Disiplin & Investigasi) merupakan orang atau sekelompok orang (tim) yang melakukan aktivitas reviu mutu di lapangan. DDI beranggotakan orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman kerja yang cukup memadai sebagai staf auditor di KAP. DDI melapor kepada KDI (Komite Disiplin & Investigasi). KDI beranggotakan 7 orang (semua merupakan anggota IAPI pada saat penulisan ini dibuat) yang
34
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(34-37) Seputar IAPI.indd 34
4/1/15 4:00 PM
Mengapa harus ada reviu mutu? Ada beberapa alasan, yaitu public interest dan public trust; standar profesi (Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik); hakikat asosiasi profesi (UU AP dan persyaratan IFAC). Adanya public interest (kepentingan masyarakat umum) adalah alasan pertama reviu mutu dilakukan. Bentuk public interest bisa kita temukan antara lain dari gelontoran dana investasi yang ditanamkan di pasar modal di Indonesia, juga dari dana-dana yang ditarik dari masyarakat luas oleh entitas-entitas dalam industri perbankan, asuransi, dan sebagainya. Kepentingan masyarakat umum ini harus dilindungi. Kalau tidak dilindungi, akan cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk para profesional yang hanya berfokus pada keuntungan sesaat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kekacauan (chaos) dalam skala nasional. Dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat umum inilah, reviu mutu dilakukan.
BAGAIMANA REVIU MUTU DILAKUKAN?
Seperti yang telah dijelaskan di awal penulisan, IAPI sebagai asosiasi profesi diberikan amanah dan sekaligus wewenang untuk melakukan reviu mutu terhadap anggota-anggotanya. Dari sisi lain, IFAC (International Federation of Accountants) juga mewajibkan setiap anggotanya (termasuk IAPI) untuk melakukan reviu mutu dengan siklus waktu tertentu. Jadi IFAC mengharuskan IAPI untuk mereviu mutu semua anggota IAPI dalam setiap jangka waktu tertentu (misalnya setiap 8 tahun sekali).
Alasan yang lain reviu mutu adalah adanya public trust (kepercayaan publik). Kepercayaan masyarakat atas profesi AP harus dijaga. Tanpa public trust, AP tidak laku dalam berpraktik dan tidak ada KAP yang bisa beroperasi. Dan salah satu upaya untuk menjaga public trust adalah dengan melakukan reviu mutu atas AP/KAP. Alasan berikutnya yaitu adanya standar profesional untuk profesi AP. Standar profesi (SPAP, KEPAP) ini mewajibkan siapa pun yang memiliki profesi sebagai AP untuk
SEPUTAR IAPI
diangkat oleh Pengurus IAPI untuk melakukan reviu ketaatan anggota IAPI dalam memberikan jasa berdasarkan KEPAP, SPAP, dan standar profesional lainnya. KDI bertanggung jawab kepada pengurus IAPI. Dan dari KDI inilah, sanksi (usulan sanksi) atas hasil reviu mutu dikeluarkan.
KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM INI HARUS DILINDUNGI. KALAU TIDAK DILINDUNGI, AKAN CENDERUNG DISALAHGUNAKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. mematuhinya. Ketaatan pada standar profesi memberikan kepada setiap praktisi (AP) semacam proteksi terkait pemberian jasa profesionalnya. Selain itu, jikalau setiap AP taat pada standar profesi, citra profesi AP yang positif dan terhormat di mata masyarakat umum menjadi suatu keniscayaan. Mengingat pentingnya kepatuhan pada standar profesi ini, asosiasi profesi, dalam hal ini IAPI, melakukan reviu mutu terhadap anggotanya.
1.
6.
Laporan oleh KDI kepada Pengurus IAPI
5. 4.
Laporan hasil reviu mutu (inspection report)
3.
Pengiriman kuesioner reviu mutu
Reviu oleh KDI
Pelaksanaan reviu mutu di lapangan (di KAP)
2.
Secara ringkas, tahaptahap pelaksanaan reviu mutu dapat digambarkan sebagai berikut:
35
Pemilihan sampel perikatan yang akan direviu dan pengaturan jadwal reviu mutu
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(34-37) Seputar IAPI.indd 35
4/1/15 4:00 PM
SEPUTAR IAPI
JADI, PADA DASARNYA SANKSI TERPAKSA DIBERIKAN KALAU TERNYATA TIDAK DITEMUKAN ADANYA NIAT DAN ATAU KEMAMPUAN DARI AP/KAP UNTUK MEMPERBAIKI DIRI.
Sebagai permulaan, kami akan mengirimkan kuesioner reviu mutu kepada KAP/AP yang terpilih sebagai sampel reviu mutu. Kuesioner reviu mutu berisi beberapa pertanyaan yang menyangkut data KAP, seperti pertanyaan mengenai jumlah rekan di KAP, jumlah staf, daftar nama klien, beserta jumlah jam kerja pemeriksaan (audit hours) yang dilakukan. Pemilihan sampel dilakukan secara acak (random sampling) dengan menggunakan program komputer MS Excel, yang menghasilkan daftar urutan nama-nama KAP yang akan kami reviu. Selanjutnya, dengan menggunakan daftar urutan namanama KAP tersebut, pemilihan sampel dilakukan, sehingga pada akhirnya diharapkan semua KAP akan mendapat giliran untuk menjadi sampel reviu mutu. Sesudah kuesioner diterima, DDI akan membuat appointment/ kesepakatan untuk mengatur jadwal waktu reviu dengan KAP. Beberapa hari sebelum Hari-H (kunjungan tim DDI ke KAP), DDI akan memberitahukan kepada AP/KAP mengenai sampel perikatan yang akan direviu. Pelaksanaan reviu mutu di lapangan dimulai dengan pembukaan. Dalam pembukaan, biasanya ketua tim
reviu mutu akan menjelaskan secara ringkas kepada pimpinan KAP mengenai maksud dan tujuan dari reviu mutu, perkiraan lamanya pelaksanaan reviu di KAP, dokumen/ prosedur apa yang diperlukan/ dilakukan. Sesudah pembukaan dan setelah pelaksanaan reviu berjalan beberapa saat, biasanya tim reviu mutu akan meminta tanggapan atas temuan reviu mutu yang ditemukan selama pelaksanaan reviu mutu. Kemudian, klarifikasi dilakukan jikalau temuan reviu mutu berbeda dengan tanggapan dari AP/KAP. Tahap penutupan dalam pelaksanaan reviu dilakukan dalam bentuk closing conference. Dalam tahap ini, ketua tim reviu akan menjelaskan kepada pimpinan KAP dan AP yang menandatangani perikatan yang diambil sebagai sampel untuk direviu oleh tim reviu mutu mengenai kesimpulan dari pelaksanaan reviu mutu yang telah dilakukan berdasarkan temuan-temuan reviu mutu yang sudah diklarifikasi. Setelah closing conference, tim reviu mutu akan membuat laporan hasil reviu mutu (inspection report) yang akan direviu oleh KDI. Setelah reviu atas inspection report, KDI akan melaporkan kepada Pengurus IAPI mengenai hasil reviu mutu atas AP/ KAP.
Apa-apa saja yang direviu pada saat pelaksanaan reviu mutu di lapangan (di KAP)? Pada dasarnya, tim akan mereviu mutu semua aspek yang dianggap penting dalam pengelolaan pemberian jasa AP oleh anggota IAPI. Biasanya tim reviu akan meminta SPM (Standar Pengendalian Mutu) KAP sebagai dokumen awal yang direviu, kemudian pedoman/manual audit KAP, KKP perikatan yang dipilih sebagai sampel, arsip bagian personalia dari KAP, dan sebagainya. Bagaimana mengenai biaya reviu mutu? Untuk masa-masa sekarang, IAPI (melalui DDI) mengenakan biaya tertentu yang jumlahnya sama (fixed) untuk semua KAP. Namun IAPI juga memberikan kesempatan kepada KAP yang merasa keberatan dengan jumlah biaya tersebut (sebesar limabelas juta rupiah, yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus IAPI pada bulan Desember 2008 di Bogor), untuk melakukan penawaran kepada IAPI. Untuk masalah biaya reviu, ada wacana untuk meniadakan biaya reviu mutu ini pada masa mendatang. Sampai penulisan ini dibuat, pengurus IAPI masih mengkaji hal ini. Apakah ada sanksi yang akan dijatuhkan sebagai akibat dari
36
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(34-37) Seputar IAPI.indd 36
4/1/15 4:00 PM
Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa ada atau tidaknya perbaikan (yang signifikan) ini yang menentukan ada atau tidaknya sanksi. Jadi, pada dasarnya sanksi terpaksa diberikan kalau ternyata tidak ditemukan adanya niat dan atau kemampuan dari AP/KAP untuk memperbaiki diri. Penilaian ada atau tidaknya niat dan atau kemampuan untuk memperbaiki diri ini dapat diperoleh pada saat reviu mutu kali ke-2 dilakukan atas suatu KAP yang sudah pernah direviu mutu sebelumnya oleh IAPI. Namun untuk kasus-kasus tertentu, terutama untuk kasus pengaduan yang dilaporkan ke IAPI oleh para
pengguna laporan keuangan auditan, keputusan mengenai layak atau tidaknya KAP/AP dikenakan sanksi, dapat segera diputuskan oleh KDI sesaat sesudah hasil reviu mutu dilaporkan oleh DDI kepada KDI. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus ada sanksi? Sanksi timbul karena ada kewajiban profesional. Kewajiban profesional dibutuhkan untuk mengatur sepak terjang para profesional yang terlibat dalam profesi itu sekaligus melindungi para profesional dari gugatan (jikalau ada) hukum. Sejauh ini, sanksi masih dipandang perlu untuk memberikan dorongan (drive) kepada para anggota IAPI agar mereka dapat termotivasi untuk mematuhi semua standar profesi yang ada. Sanksi juga dimaksudkan untuk memberi semacam efek jera buat AP/KAP yang memang tidak mau dibina (tidak memiliki niat dan atau kemampuan untuk memperbaiki diri) seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berdasarkan pengamatan kami, peranan sanksi masih diperlukan dengan tujuan akhir untuk menjaga citra/martabat profesi AP (secara keseluruhan) di mata masyarakat luas. Sebagai gambaran mengenai perkembangan terakhir, sejak pertengahan tahun 2009 sampai
penulisan ini dibuat, ada 157 AP (yang tergabung dalam 108 KAP) di daerah Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya sudah direviu mutu oleh IAPI. Dalam tahun-tahun ke depan, IAPI merencanakan untuk melakukan reviu mutu di kota-kota lain di Indonesia.
SEPUTAR IAPI
hasil reviu mutu yang kurang/tidak baik? Sebagaimana yang sudah dipaparkan di awal penulisan, dapat kita lihat bahwa spirit atau semangat yang mendasari pelaksanaan reviu mutu adalah pembinaan dan perbaikan praktik AP/KAP. Spirit inilah yang menggerakkan IAPI untuk memberikan kesempatan yang memadai, baik dalam hal jangka waktu maupun petunjuk teknis perbaikan, kepada AP/KAP dengan harapan agar AP/KAP dapat melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Dan perbaikan yang dikehendaki ini bersifat prospektif, untuk masa depan dan bukan retrospektif.
Dalam beberapa bulan terakhir ini, IAPI juga melakukan pembicaraan dan pertemuan dengan pihak regulator lainnya, yaitu PPAJP dan OJK, untuk membahas kemungkinan kerja sama tripartit (IAPI-PPAJPOJK) dalam rangka pengawasan/ pemeriksaan/pembinaan AP di Indonesia. Bentuk kerja sama ini masih belum diresmikan, namun kesepakatan awal sudah tercapai. Salah satu yang menjadi kesepakatan awal dari ke-3 regulator ini adalah penghindaran pemeriksaan yang bertubi-tubi dilakukan atas seorang AP/suatu KAP, yang dilakukan oleh para regulator untuk periode atau tahun yang sama. Pengadaan software khusus untuk reviu mutu juga merupakan rencana masa depan bagi tim reviu mutu. Dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN (AEC), KDI dan DDI mengharapkan agar pembinaan yang dilakukan benar-benar dapat membuat para AP mau meningkatkan kualitas pemberian jasa profesi mereka, sehingga mampu menghadapai persaingan dengan para AP dari negaranegara ASEAN, jika sekiranya pasar ASEAN dibuka secara bebas bagi pemberi jasa asurans. Dengan demikian, kita, para AP Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negara ini, Indonesia tercinta. Dalam kesempatan ini, penulis juga membuka ruang tanya jawab (Q&A) bagi para anggota IAPI dan pembaca artikel ini yang ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan reviu mutu (quality assurance) yang dilakukan oleh IAPI. Pertanyaan dibuat tertulis dan dialamatkan kepada redaksi majalah CPA Indonesia. CPA
37
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(34-37) Seputar IAPI.indd 37
4/1/15 4:00 PM
ANALISIS
PERAN AKUNTAN PUBLIK DI MATA HUKUM TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI BAHWA JASA ASURANS YANG DILAKUKAN SEORANG AKUNTAN PUBLIK (AP) SANGATLAH PENTING BAGI SETIAP PIHAK SEBAGAI SALAH SATU PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
J
OLEH: DR. WIRAWAN B. ILYAS, SH, MH, AK, MSI, CPA AKUNTAN PUBLIK, PRAKTISI HUKUM, DAN AKADEMISI
JASA YANG DIBERIKAN seorang AP akan meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Namun, ketika persoalan hukum muncul terkait proses audit yang dijalankan AP, penegak hukum pastinya dapat meminta bantuan sejauh mana bukti hukum yang dimiliki AP dapat dijadikan alat bukti bagi penegak hukum membuktikan kebenaran proses yang sudah dijalankan. Terkadang timbul kerancuan memahami bukti hukum dalam proses audit yang kerapkali dipersoalkan apakah bisa menjadi alat bukti secara hukum atau tidak. Cukup banyak kasus berkaitan dengan proses audit yang dilakukan AP yang berujung pada persoalan tindak pidana. Contoh sederhana adalah soal kredit macet suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian pihak perbankan sebagai kreditor. Seorang AP yang melakukan audit perusahaan akan terbawa repot walaupun tanggung jawab hukum
atas laporan keuangan yang diaudit sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi sesuai UU PT. Terlebih lagi AP telah melakukan tugasnya sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Analisis singkat mengulas alat bukti hukum terkait persoalan pidana, khususnya pidana korupsi yang kerap kali menjadi problem terhadap audit yang telah dilakukan AP, menimbulkan dua pertanyaan pokok. Pertama, apa makna alat bukti hukum, dan kedua, kepentingan hukum apa yang wajib dilakukan AP dalam proses penegakan hukum (law enforcement).
ALAT BUKTI Ketika timbul persoalan hukum terkait audit yang dijalankan AP, alat bukti hukum menjadi penting dipahami terlebih ketika terjadi tindak pidana. Rujukan awal memahami alat bukti hukum diketahui dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan terdakwa. Sedangkan untuk hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam persidangan, sering kali hakim menanyakan para pihak untuk ditunjukkan barang bukti guna memberikan keyakinan pada hakim. Pertanyaannya, apakah alat bukti sama dengan barang bukti? Ternyata hukum membedakannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan apa arti barang bukti. Tetapi dari ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 KUHAP dapat dipahami bahwa barang bukti adalah benda yang dapat disita. Pengertian
38
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(38-39) analisis.indd 38
4/1/15 4:01 PM
Jika dalam konteks pidana umum alat bukti hanya terbatas pada lima hal yang telah disebutkan di atas, dalam pidana korupsi alat bukti dapat diperoleh dari alat bukti lain yang dapat berupa informasi yang diucapkan, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, serta alat bukti dari dokumen yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik kertas dan bukan kertas, maupun yang terekam secara elektronik (Pasal 26A UU Tipikor No. 20/2001). Kalau begitu, bagaimana peran AP dalam pembuktian jika terdapat klien yang terjerat tindak pidana, khususnya klien BUMN. Mau tidak mau, AP harus menyimpan seluruh dokumen yang kemungkinan bisa sewaktu-waktu dimintakan buktinya oleh penegak hukum. Tidak tertutup kemungkinan AP akan dimintai keterangan sebagai saksi atau sebagai ahli. Keterangan saksi maupun keterangan ahli merupakan alat bukti bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Lepas dari persoalan apakah AP terkait dengan fraud atau tidak dalam melakukan audit, penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Bukti yang diperlukan tidak lain adalah alat bukti serta barang bukti. Dengan begitu, kehati-hatian menyimpan barang bukti serta menyampaikan alat bukti di depan majelis hakim pada persidangan menjadi amat penting. Profesionalisme yang menjadi taruhan profesi AP dalam
memenuhi kebutuhan pengguna jasa menjadi sangat penting jika dibarengi dengan pemahaman hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana. Mengapa? Oleh karena kemajuan bisnis acap kali ‘diakali’ oleh pihakpihak tertentu untuk mencari keuntungan yang dapat melawan hukum dan kemungkinankemungkinan dapat membawa akibat hukum dalam proses audit yang dijalankan AP.
Kata ’yakin’ dan ‘wajar’ menjadi dua kata kunci bagi AP dalam melakukan tugas profesinya. Dua kata kunci tersebut kiranya dapat menjadi pegangan bagi penegak hukum dalam memahami tugas keprofesian seorang AP.
ANALISIS
benda sendiri harus mengacu dalam konteks hukum perdata yaitu sebagai benda berwujud maupun tidak berwujud.
Dalam konteks itulah, AP wajib memberikan keterangan sebagai seorang ahli karena keahliannya pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum atau di depan persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP. Bahkan dalam kasus-kasus korupsi, sebaiknya seorang AP yang dimintakan untuk menghitung kerugian negara. Penghitungan kerugian negara tidaklah tepat jika dihitung sendiri oleh penyidik atau oleh penuntut umum. Saat ini banyak terjadi kasus pidana yang diindikasikan merugikan keuangan negara. Sayangnya, penegak hukum belum memanfaatkan profesi AP untuk membantu memberikan solusi penghitungan kerugian negara, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih yakin dan wajar.
KATA ‘YAKIN’ DAN ‘WAJAR’ MENJADI DUA KATA KUNCI BAGI AP DALAM MELAKUKAN TUGAS PROFESINYA. KETERANGAN AHLI Undang-undang sudah menegaskan bahwa AP adalah mereka yang digolongkan memiliki kecakapan atau keahlian melakukan pemberian jasa asurans yang hanya dapat dilakukan oleh AP. AP bertugas memberikan keyakinan yang memadai bagi pengguna jasa atas kewajaran penyajian informasi yang telah dilakukannya (Penjelasan Pasal 3 ayat 1 huruf a UUAP No. 5/2011).
KESIMPULAN Menilik persoalan alat bukti dalam berbagai kasus hukum yang marak terjadi, tidak tertutup kemungkinan akan sering melibatkan profesi seorang AP. Sekali pun AP telah memiliki hak eksklusif dalam pemberian jasa asuransnya sesuai UU, ‘ketakutan’ atau kekhawatiran terbawa imbas pidana, tidaklah menjadi penting jika para AP bersikap profesional, independen serta memiliki integritas tinggi. CPA
39
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(38-39) analisis.indd 39
4/1/15 4:01 PM
BINCANG
AKSELERASI PERKEMBANGAN KARIER KARIER DAN BISNIS SELAYAKNYA BERJALAN BERIRINGAN. KABAR BAIKNYA ADALAH SEMAKIN CEPAT BISNIS BERUBAH, SEMAKIN CEPAT PULA KARIER ANDA DAPAT MENINGKAT.
M MUNGKIN BANYAK YANG tidak menyetujui opini tersebut. Namun faktanya, ini adalah pendekatan yang diterapkan oleh Director of People, Performance & Culture and Knowledge Management of KPMG Asia Pacific Victoria (Vicky) Muir di seluruh kantor KMPG termasuk Indonesia. Dalam pandangan awam, profesi sebagai akuntan publik atau auditor tampak sebagai pekerjaan yang membosankan. Namun, Vicky memastikan bahwa karier di bidang ini tidak kalah dinamisnya dibandingkan bekerja di dunia entertainment. Untuk mengetahui sejauh mana pengalaman Vicky terhadap profesi ini, berikut petikan wawancara CPA Indonesia dengan Vicky belum lama ini di Jakarta. APAKAH MENURUT ANDA MASYARAKAT AWAM SUDAH SEPENUHNYA PAHAM MENGENAI PROFESI AKUNTAN PUBLIK? Ya, jika dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kami sebagai sebuah organisasi. Dilihat dari sisi lingkungan usaha, tentu saja iya. Dari sisi masyarakat secara umum, ini merupakan sesuatu yang harus kami kerjakan. Saya rasa tingkat kesadaran dari semua pekerjaan yang kami kerjakan belum tentu diketahui sebesar yang seharusnya.
VICTORIA MUIR
Director of People, Performance & Culture and Knowledge Management of KPMG Asia Pacific
KUALIFIKASI APA SAJA YANG HARUS DIMILIKI OLEH PARA LULUSAN (UNIVERSITAS) UNTUK DAPAT BEKERJA DI KPMG? Tentunya kami mencari lulusan terbaik yang dapat kami temukan. Kami ingin mereka termasuk dalam 5% lulusan terbaik dalam kelas mereka agar dapat kami diterima. Namun, ini tidak hanya mengenai keahlian teknis. Kami juga mencari orang-orang yang memiliki serangkaian keterampilan lunak (soft skill). Kami mencari orang-orang yang dapat memberikan dampak. Saat seorang kandidat datang untuk wawancara, kami akan evaluasi apakah kandidat tersebut adalah seseorang yang kami inginkan untuk bertemu dan memberikan layanan profesional kepada klien-klien kami.
40
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(40-41) Bincang.indd 40
4/1/15 4:02 PM
Kami juga membutuhkan orang-orang yang memiliki elemen percaya diri, karena anda akan menjadi representasi dari KPMG ketika berhadapan dengan klien kami dan juga brand KPMG saat anda berada di wilayah publik APA SAJA STRATEGI YANG ANDA LAKUKAN DALAM MEREKRUT BAKAT-BAKAT TERBAIK KARENA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PEMERINTAH DAN SWASTA SALING BEREBUT UNTUK MEMPEKERJAKAN MEREKA? Saya rasa kami memiliki nilai penawaran yang sangat tinggi sebagai salah satu dari the big four (empat Kantor Akuntan terbesar di dunia, termasuk di dalamnya Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, dan KPMG). Kami memiliki brand yang orang-orang inginkan. Kami dapat menawarkan karier internasional (dimana staf kami dapat berpindah dari satu negara ke negara lain) dan pelatihan-pelatihan keterampilan terbaik. Kami juga menawarkan jenjang karier yang jelas. Anda dapat menjadi auditor, konsultan, konsultan pajak, atau partner. Saat ini saya menjabat Direktur SDM, namun saya memulai karier sebagai konsultan jasa keuangan. Jadi, anda dapat memiliki karier yang sangat luas dalam organisasi yang besar dan karier secara internasional pula. APA SAJA KESEMPATAN DAN TANTANGAN DARI KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM MEREKRUT AUDITOR SETELAH BERLAKUNYA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)? Dari sisi kesempatan, memberikan kita kemungkinan untuk merekrut orang dengan sebaran geografi yang jauh lebih luas. Masalahnya, kami merasa bahwa ada ketidakseimbangan antara orang-orang yang ingin bekerja di satu negara dengan negara lain. Myanmar, misalnya, yang secara relatif masih baru dalam profesi sebagai akuntan lebih sulit untuk diajak dalam proses rekrutmen. KAMI TAHU BAHWA PERGANTIAN STAF PROFESIONAL DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (DI INDONESIA) RELATIF TINGGI. APAKAH ADA SOLUSI UNTUK MENURUNKAN ANGKA INI?
Model bisnis kami memungkinkan adanya pengurangan tenaga kerja (staff turn-over). Kuncinya adalah dengan menurunkan angka staff turn-over menjadi nol. Yaitu, dengan memastikan bahwa kami menjaga orang-orang yang ingin kami pertahankan (tetap berada di dalam perusahaan). Kami juga memastikan bahwa para staf profesional kami yang berkinerja tinggi adalah mereka yang dapat kami pertahankan.
BINCANG
Seorang kandidat harus memiliki kemampuan berkomunikasi, baik tertulis maupun verbal, kemampuan berbahasa yang memberikan anda akses untuk bekerja lintas negara, kemampuan untuk bekerja dengan baik dalam sebuah tim, kemampuan analitis yang baik dan kemampuan memimpin. Jadi, yang kami butuhkan adalah sebuah paket lengkap.
Kami juga perlu menawarkan karier yang menarik untuk mereka. Perusahaan memberikan kesempatan untuk berpindah bagian jika mereka merasa kurang cocok dalam suatu departemen. Mereka juga dapat berpindah lintas departemen. APAKAH MODEL PEREKRUTAN YANG ADA SAAT INI SUDAH TIDAK LAGI RELEVAN? Kami mulai membicarakan mengenai perubahan dari model piramida ke arah model diamond. Jadi, input staf profesional di tingkat bawah kecil, lalu membesar (di bagian tengah) sehingga kita memiliki lebih banyak orang di level, seperti senior auditor, manajer dan senior manager yang tugasnya hampir seluruhnya mengenai bagaimana memberikan nilai tambah kepada klien. Banyak tugas yang dilakukan di tingkat menengah akan di-review di tingkat atas oleh partners, yang berjumlah lebih kecil. Jadi bentuknya membesar di bagian tengah dan mengecil di bagian bawah dan atas sehingga menjadi sebuah diamond atau berlian. BAGAIMANA PARA AUDITOR ANDA MEMPENGARUHI MODEL REKRUTMEN SDM DAN MODEL PENGEMBANGAN (KARIER) PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI MASA DEPAN? Kami tidak melakukan rekrutmen massal dengan cara yang sama lagi. Saat bisnis berkembang, tentu kami tetap membutuhkan pekerja dalam jumlah yang besar. Tugas kami sebagai SDM adalah memastikan perkembangan dari para pekerja kami. Kami mempercepat karier mereka untuk memberikan nilai tambah kepada klien kami. Cara kami dalam melakukan pengembangan manusia adalah berdasarkan model 70-20-10. Artinya, 70%-nya adalah dengan pelatihan kerja, 20% fokus pada pembelajaran dengan media sosial dan peer-sharing, dan 10% adalah pembelajaran tradisional dan terstruktur atau pembelajaran di kelas maya berbasis teknologi. APA PENDAPAT ANDA MENGENAI PROFESI INI? Saya sangat menyukai baik pekerjaan saya maupun KPMG sebagai sebuah organisasi. Saya harap orangorang datang untuk menjalani profesi ini dan membantu bisnis untuk tumbuh dan berkembang. CPA
41
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(40-41) Bincang.indd 41
4/1/15 4:02 PM
VARIA
KEUANGAN SEHAT MASKAPAI HEBAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN HARUS MENJALANKAN ATURAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN MASKAPAI UNTUK MENJAMIN HAK KONSUMEN.
A AUDIT LAPORAN KEUANGAN maskapai penerbangan sejatinya diwajibkan dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Tapi, peraturan teknis operasional baru dibuat baru-baru ini. Audit laporan keuangan penting untuk mendeteksi kesehatan keuangan perusahaan penerbangan. Berdasarkan pengalaman, sejumlah maskapai mendadak bangkrut padahal telah menjual tiket penerbangan. Sebut saja Mandala Airlines, Adam Air, Batavia Air, PT Merpati Nusantara Airlines, dan Linus Airways. Selain merugikan konsumen yang telah membeli tiket, agen perjalanan juga kelabakan. Pasalnya, sebagian dana agen penjual tiket pesawat penerbangan tertahan di maskapai yang tiba-tiba tutup. Karena itu,Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mendesak pemerintah mengaudit laporan keuangan maskapai. “Dengan audit,
pemerintah mengetahui maskapai yang sehat tanpa dimodali agen perjalanan,” ujarnya. Draf peraturan audit laporan keuangan maskapai sudah diteken Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan kini berada di meja Sekretariat Negara. Menurut Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Alwi, proses pengesahan peraturan tersebut akan rampung pada Maret ini. Setelahnya, pihaknya melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada pihakpihak terkait. “Dengan peraturan itu, setiap perusahaan penerbangan wajib menyerahkan laporan kinerja keuangan yang sudah diaudit kepada pemerintah secara reguler,” tukas Muhammad Alwi. Kalau tidak menyerahkan laporan tersebut Kemenhub akan merekomendasikan maskapai terkait ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pihaknya memastikan maskapai penerbangan harus memiliki modal yang kuat agar dapat terus beroperasi. Sebenarnya kewajiban maskapai menyampaikan laporan keuangan sudah diatur sejak lama. Sayangnya, peraturan ini tidak berjalan.
TENGKU BURHANUDDIN
Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia
Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) Tengku Burhanuddin mengungkapkan bahwa maskapai selama ini enggan menyampaikan kinerja keuangan karena takut kondisi kesehatan diketahui pesaing. Selain itu, dikhawatirkan ada penyalahgunaan laporan keuangan. Tidak semua maskapai abai terhadap aturan itu. Beberapa perusahaan penerbangan terbuka selalu menyampaikan laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik. Maklum, ini merupakan kewajiban perusahaan yang go public. Maskapai yang telah melepas sahamnya ke publik itu ialah Garuda Indonesia dan anak usahanya Citilink Indonesia, Cardig Aero Services, Indonesia Air Transport, serta Indonesia AirAsia. Kinerja keuangan Indonesia AirAsia dilaporkan melalui induk usaha, AirAsia Berhad, yang tercatat di bursa Malaysia. CPA
42
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(42-43) VARIA.indd 42
4/1/15 4:03 PM
VARIA
PELOTOTI BUMN PENERIMA PMN BPK, DPR, DAN KEMENTERIAN BUMN BERJANJI UNTUK MENGAWASI SECARA KETAT BUMN YANG MENDAPAT BANTUAN PENYERTAAN MODAL NEGARA.
P
Penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp37,2 triliun untuk 30 badan usaha milik negara (BUMN) sudah diketok para wakil rakyat. Dana ini diharapkan dapat mengilapkan kinerja BUMN dan pertumbuhan ekonomi. Agar tak raib entah ke mana, uang rakyat yang tidak kecil ini harus dipelototi banyak pihak, terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut rencana, BPK pada semester I ini segera mengaudit BUMN yang mendapatkan PMN. Hasil audit tersebut akan disampaikan dalam ikhtisar laporan pada Oktober 2015. “Dengan audit tersebut, dapat diketahui dana PMN yang didapat setiap BUMN benar-benar digunakan sesuai dengan fungsinya atau tidak,” tutur Ketua BPK Harry Azhar Azis. Terang saja, ini disebabkan sebagian kecil dari 14 BUMN belum memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang
diberikan BPK. Baru sekitar 58% rekomendasi, lanjut Harry, yang diperbaiki. BUMN yang belum menindaklanjuti temuan BPK itu tidak lantas menghalanginya untuk mengantongi dana PMN. Soalnya, kebijakan PMN sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan DPR. Harry juga meminta Kementerian BUMN untuk terus mengawasi penggunaan PMN oleh BUMN, terutama yang memiliki laporan keuangan bermasalah sesuai dengan audit BPK. Sayang, saat ditanya BUMN yang dapat catatan khusus itu, Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi enggan menjawab. “Kalau disebutin, tidak enak,” ujarnya. DPR pun akan turut memantau penggunaan PMN oleh BUMN. Komisi VI segera membentuk panitia kerja alias panja pengawasan PMN. BUMN diminta menaruh PMN di rekening tersendiri
BUMN PENERIMA PMN
agar tidak tercampur dengan dana proyek lain. Demi memperketat penggunaan PMN, “Kami mewajibkan BUMN penerima PMN membuat laporan kepada Komisi VI setiap tiga bulan. Kami pun melarang BUMN membayar utang menggunakan dana PMN,” tegas Ketua Komisi VI Ahmad Hafisz Tohir. Menteri BUMN Rini Soemarno juga tidak mau kalah bertekad menindak tegas BUMN penerima PMN yang lalai. Bagi BUMN yang gagal menjalankan tugas dengan baik serta mengabaikan prinsip good coorporate governance (GCG), “Saya akan mengganti manajemen (direksi) perusahaan yang bersangkutan,” tandas Rini. Sekadar informasi, Kementerian BUMN pada awalnya mengajukan usulan PMN sebesar Rp48,01 triliun untuk 35 BUMN. Karenanya, kementerian ingin mengajukan tambahan PMN kembali jika memungkinkan. CPA
9. PT Permodalan Nusantara Madani
18. PT Dok Koja Bahari
10. PT Garam
20. PT Antam
11. Perum Bulog
21. PT Pindad
12. PT Pertani
22. PT KAI
13. PT Sang Hyang Sri
23. PT Pengelolaan Aset
7. PT Adhi Karya
14. PT Perikanan Nusantara
24. PT Pengembangan Pariwisata Bali
8. PTPN III sebagai holding: PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII
15. Perum Perikanan Indonesia
25. PT Pelindo IV
16. PT Dirgantara Indonesia
26. PT Krakatau Steel
17. PT Dok Perkapalan Surabaya
27. Bahana PUI
1. PT Angkasa Pura II 2. PT ASDP 3. PT Pelni 4. PT Hutama Karya 5. Perum Perumnas 6. PT Waskita Karya
19. PT Industri Kapal Indonesia
43
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(42-43) VARIA.indd 43
4/1/15 4:04 PM
AUDIT
PERUMUSAN OPINI AUDIT AUDITOR PERLU UNTUK MENCERMATI APAKAH INFORMASI TAMBAHAN TERSEBUT MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN YANG DIHARUSKAN ATAU TIDAK.
D
OLEH:
DEDY SUKRISNADI, CPA ANGGOTA DEWAN SPAP IAPI
DALAM BAGIAN INI, akan diilustrasikan susunan kata-kata dalam opini audit berkaitan dengan hal-hal berikut ini: disajikannya informasi tambahan dalam laporan keuangan auditan dan penggunaan pendekatan koresponding dan kesalahan periode lalu. INFORMASI TAMBAHAN YANG DISAJIKAN Dalam praktik, entitas kadang kala memasukkan informasi tambahan yang disajikan bersamaan dengan laporan keuangan. Auditor juga harus mencermati apakah suatu informasi keuangan yang tidak diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku merupakan bagian integral dari laporan keuangan atau tidak merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Apabila suatu informasi tambahan yang tidak diharuskan oleh kerangka pelaporan yang berlaku disajikan dalam laporan keuangan auditan dan informasi keuangan tambahan tersebut
tidak merupakan bagian integral laporan keuangan auditan, auditor harus meminta informasi tambahan tersebut disajikan terpisah dan diberi label ‘tidak diaudit’. Apabila manajemen menolak untuk melakukan hal tersebut, auditor harus menjelaskan dalam laporan auditor bahwa informasi tambahan tersebut tidak diaudit. (SA 700.46). Penjelasan dalam laporan auditor terkait dengan hal ini adalah dengan menambahkan paragraf ‘Hal Lain’. Sayangnya SA 700 tidak memberikan ilustrasi bentuk laporan auditor berkaitan dengan paragraf ‘Hal Lain ini’. Berikut ini adalah ilustrasi suatu paragraf Hal Lain sebagaimana dimaksud dalam SA 700.46 yang disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:
Informasi tambahan yang tidak diaudit bukan merupakan bagian integral dari laporan keuangan; Informasi tambahan tidak memengaruhi opini auditor tetapi tidak melepaskan tanggung jawab auditor atas informasi tambahan sebagaimana dinyatakan dalam SA 700.A51; Penyajian informasi tambahan yang tidak diaudit tidak dibedakan secara memadai dari laporan keuangan; dan Opini atas laporan keuangan adalah wajar tanpa modifikasi. HAL LAIN Tanpa memodifikasi opini kami, kami menarik perhatian ke fakta bahwa informasi tambahan yang disajikan pada halaman X sampai XX bukan merupakan bagian integral dari laporan keuangan dan disajikan sebagai informasi
44
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(44-47) audit + iklan REV.indd 44
4/1/15 4:05 PM
Bagaimana apabila entitas menyajikan laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasiannya? Sebagaimana diketahui, PSAK 4 (2009), ‘Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri’ membolehkan entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan dan tidak mengharuskan untuk menyajikan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Biasanya informasi entitas induk tersebut oleh entitas disajikan sebagai lampiran atas laporan keuangan auditan. Oleh karena informasi entitas induk ini merupakan bagian integral dari laporan keuangan auditan dan disajikan dalam bentuk lampiran, auditor harus memasukkannya dalam opininya dalam sub judul ‘Hal Lain’. Berikut ini adalah ilustrasi bagaimana informasi tambahan tadi dicakup dalam opini auditor. Asumsi yang digunakan dalam ilustrasi ini adalah: Informasi tambahan entitas induk merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran; Auditor telah mengevaluasi penyajian informasi tambahan berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, sebagai contoh, auditor telah mengecek bahwa informasi tambahan dihasilkan dari, dan berkaitan secara langsung dengan, catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasari penyusunan laporan keuangan konsolidasian; informasi tambahan berkaitan dengan periode yang sama dengan periode laporan keuangan; dan opini atas laporan
keuangan konsolidasian adalah wajar tanpa modifikasian. HAL LAIN Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai ‘Informasi Keuangan Entitas Induk’), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap
Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.
AUDIT
tambahan. Kami tidak mengaudit informasi tambahan tersebut dan dengan demikian kami tidak menyatakan opini atas informasi tambahan tersebut.
PENDEKATAN KORESPONDING DAN KESALAHAN PERIODE LALU Sebagaimana disebutkan dalam SA 710.20 dan SA 700.48, kecuali dalam transaksi aksi korporasi, laporan auditor yang diterbitkan harus menggunakan pendekatan opini audit koresponding. Dengan pendekatan ini, opini auditor adalah atas laporan keuangan periode kini secara keseluruhan, termasuk angka koresponding. Apabila sewaktu mengaudit laporan keuangan periode kini auditor menemukan kesalahan penyajian penyajian material dalam laporan keuangan periode lalu, yang atas laporan keuangan periode lalu tersebut telah diterbitkan opini
INFORMASI TAMBAHAN ENTITAS INDUK MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN DISAJIKAN SEBAGAI LAMPIRAN. laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
tanpa modifikasian, maka apa yang seharusnya dilakukan atas laporan keuangan periode lalu tersebut? Idealnya, manajemen menyajikan kembali laporan keuangan periode lalu dan auditor menerbitkan kembali opininya. Dengan penerbitan kembali laporan audit, angka koresponding dalam laporan keuangan periode kini telah dinyatakan kembali dengan semestinya atau pengungkapan yang tepat telah dilakukan. Oleh karena itu, opini auditor atas laporan keuangan periode kini tidak mengacu ke angka koresponding. Bagaimana apabila angka koresponding belum dinyatakan kembali dengan semestinya atau pengungkapan yang tepat belum dilakukan? Dalam kondisi ini, sesuai
45
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(44-47) audit + iklan REV.indd 45
4/1/15 4:05 PM
AUDIT
SA 710.12, auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau suatu opini tidak wajar dalam laporan auditor atas laporan keuangan periode kini, yang dimodifikasi berkaitan dengan angka koresponding yang terdapat didalamnya. Berikut ini adalah ilustrasi penerapan SA 710.12, yang disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: Laporan keuangan periode lalu (31 Desember 2014): telah diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasian; terdapat kesalahan penyajian material yang ditemukan periode kini; tidak disajikan kembali. Angka koresponding tidak disajikan kembali dalam periode kini; Terdapat pembatasan lingkup (saldo awal) yang memengaruhi opini auditor yang dampaknya material tetapi tidak pervasif; Opini wajar dengan pengecualian; dan Hanya menyajikan ilustrasi paragraf ‘Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian’ dan ‘Opini Wajar dengan Pengecualian’. Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian Seperti yang dijelaskan pada Catatan X atas laporan keuangan, selama tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan Entitas ABC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Perusahaan sebelumnya tidak memperhitungkan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46, Pajak Penghasilan. Apabila pajak tangguhan diperhitungkan sesuai dengan PSAK 46, penyesuaian harus dilakukan atas pajak tangguhan, laba bersih, dan saldo laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan atas laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Manajemen Perusahaan tidak menyajikan kembali angka-angka koresponding.
DALAM KONDISI LAIN, ANGKA KORESPONDING TELAH DINYATAKAN KEMBALI DENGAN SEMESTINYA ATAU PENGUNGKAPAN YANG TEPAT TELAH DILAKUKAN. Opini Wajar Dengan Pengecualian Menurut opini kami, kecuali dampak yang mungkin timbul dari hal yang telah dijelaskan dalam paragraf Basis Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas ABC tanggal 31 Desember 2015, dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dalam kondisi lain, angka koresponding telah dinyatakan kembali dengan semestinya atau pengungkapan yang tepat telah dilakukan, akan tetapi laporan auditor belum diterbitkan kembali. Dalam kondisi seperti ini apa dampaknya pada opini periode kini? Sesuai SA 710.A6, auditor dapat mencantumkan paragraf ‘Penekanan Suatu Hal’ yang menjelaskan kondisi tersebut dan mengacu ke pengungkapan yang relevan dalam laporan keuangan yang menjelaskan secara menyeluruh tentang hal tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi
penerapan SA 710.A6, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: Laporan keuangan periode lalu (31 Desember 2014): telah diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasian; terdapat kesalahan penyajian material yang ditemukan periode kini; tidak disajikan kembali. Angka koresponding telah disajikan kembali dalam periode kini; Hal-hal yang terjadi tidak yang memengaruhi opini auditor, tetapi penting dalam memahami laporan keuangan tahun kini; dan Opini wajar dengan pengecualian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal. Penekanan Suatu Hal Kami menarik perhatian ke Catatan [●] atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa selama tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan Entitas ABC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Angka koresponding terkait untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 telah disajikan kembali. CPA
46
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(44-47) audit + iklan REV.indd 46
4/1/15 4:05 PM
YANUAR & RIZA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Gedung DPK PT.Jamsostek Jl.Tangkas Baru No.1 Gatot Subroto, Jakarta 12930, Indonesia Telp/Fax (021) 5221589, 5272260 I e-mail
[email protected] I website www.yanuar-riza.com
(44-47) audit + iklan REV.indd 47
4/1/15 4:05 PM
BEDAH BUKU
THE NAKED CEO THE TRUTH YOU NEED TO BUILD A BIG LIFE
B
(JOHN WILEY AND SONS, MELBOURNE, 2015)
BUKU INI MENGISAHKAN pengalaman Alex Malley, mantan Ketua CPA Australia, dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang akuntan dan menjadi pembawa acara ‘Bottom Line’ di Channel 9 TV di Australia. Judul buku ini sama dengan alamat situs web http://www. thenakedceo.com/ yang tujuannya untuk membantu pengembangan mahasiswa akuntansi yang diasuhnya dan menjadi motivasi pembuatan buku ini. Buku ini diawali dengan dua surat yang ditulis Mr Rod Stewart, Kepala Sekolah Trinity Grammar School, dimana Alex Malley bersekolah. Surat pertama merupakan surat peringatan dan hukuman karena ketahuan membolos, sedangkan surat kedua merupakan pujian karena telah berhasil diinterviu oleh ABC TV channel. Dua peristiwa itu merupakan spirit dari buku ini, yaitu dari murid SMA yang dihukum menjadi seorang
CEO yang flamboyan. Dalam perjalanannya yang luar biasa ini, Alex memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang akan dibagikan dalam buku ini. Diharapkan bahwa akuntan tidak hanya dapat membangun karier yang hebat, tapi juga kehidupan yang luar biasa. Buku ini juga mengisahkan pengalaman para akuntan dari bermacammacam latar belakang, yang berhasil diwawancarai Alex dan memperkaya referensi buku ini. Alex mencoba membuka visi dan pemahaman baru tentang bagaimana akuntan masa kini seharusnya berpikir, bertindak, dan menyusun langkah-langkah secara tepat untuk mencapai kesuksesan, dengan kondisi dan lingkungan global yang ada. Buku ini ditulis dalam bahasa yang lugas dan gaya bahasa yang nyaman. Walaupun Alex adalah seorang akuntan profesional,
namun dia mencoba mengurangi jargon-jargon teknis dan analisa detail akan akuntansi dan tuntutan profesinya. Buku ini perlu dibaca oleh para mahasiswa, profesional, pencari kerja, baik yang sudah memilih profesi akuntan atau belum menentukan, untuk membantu mengarahkan diri mencapai kesuksesan.
48
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(48-49) Bedah Buku.indd 48
4/2/15 3:02 PM
AGENDA
RENCANA PPL APRIL - MEI 2015 Minggu ke-
APRIL
I
Workshop PSAK Terkini
I
Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan
II
SPAP Series
II
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Series
III
Effective Budgeting Profit Planning and Control
III
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Series
IV
Temuan-Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak oleh DJP dan Kaitannya dengan Audit Laporan Keuangan
IV
Balanced Scorecard-Based Integrated Total Business Planning System
Minggu ke-
MEI
I
Analisis Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan Perusahaan
I
Corporate Cash Management
II
Workshop Standar Audit Terkini Berbasis International Standards Auditing (ISA)
II
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Series
III
Strategi Pengembangan Korporat dan Valuasi Bisnis
III
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Series
IV
Mendeteksi Indikasi Fraud & Kesalahan Melalui Penelaahan Laporan Keuangan
IV
Membangun Komunikasi Efektif dengan Klien
FORMULIR BERLANGGANAN MAJALAH CPA INDONESIA Nama Alamat
: :
Telepon/Hp E-mail
: :
Untuk informasi lebih lanjut mengenai berlangganan majalah CPA Indonesia silakan hubungi Redaksi kami di Office 8 Building Unit I-J, SCBD, Senopati Raya, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan
Pilihan Paket Berlangganan 3 edisi
Rp95.000
6 edisi
Rp180.000
9 edisi
Rp270.000
12 edisi
Rp350.000
Telepon: 021-29333151 ext. 105 E-mail:
[email protected]
• Beri tanda checklist ( ) atau silang ( ) pada paket yang dipilih • Harga paket belum termasuk ongkos kirim
49
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(48-49) Bedah Buku.indd 49
4/2/15 3:02 PM
AKTIVITAS
MENGAIS LABA DARI MUTIARA CANTIKNYA MUTIARA ASAL LOMBOK DAN KEINDAHAN ALAM PULAU INI SUNGGUH TIADA TARA SEHINGGA LAYAK SEBAGAI TUJUAN WISATA. SELAIN TERKENAL DENGAN keindahan alamnya yang menarik perhatian wisatawan, Lombok juga menyimpan potensi industri perhiasan yang besar. Dikelilingi lautan, pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dikaruniai kekayaan alam melimpah berupa hasil laut, terutama mutiara. Sudah sejak lama kualitas mutiara Lombok terkenal hingga ke mancanegara. Tak heran jika pemberdayaan hasil laut yang
indah ini pada akhirnya menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Lombok. Matahari sudah hampir tenggelam. Tapi, sepanjang jalan Kecamatan Sekarbela masih terlihat ramai. Toko-toko perhiasan yang berjajar di tepian jalan diserbu wisatawan. Mereka sadar bahwa belum lengkap rasanya mengunjungi Lombok tanpa membawa cendera mata khasnya, yaitu mutiara. Sekarbela merupakan salah satu wilayah yang terkenal sebagai sentra penjualan mutiara dan emas.
Desa ini dapat ditempuh selama 20 menit perjalanan dengan kendaraan dari pusat Kota Mataram, ibu kota NTB. Salah satu toko yang masih buka saat itu Mutiara Lombok. Senja itu, sang pemilik, Fary masih sibuk memperlihatkan beberapa koleksi kepada para pengunjung. Dengan sabar ia menjelaskan pertanyaanpertanyaan para pengunjung yang umumnya masih awam mengenai mutiara. “Mutiara air laut dan air tawar memang sulit dibedakan.
50
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(50-51) AKTIVITAS.indd 50
4/1/15 4:09 PM
Setelah dua puluhan tahun membangun bisnis perhiasan, kini Fary memiliki dua toko perhiasan di Kecamatan Sekarbela. Ia bersyukur tinggal di daerah yang dikaruniai kekayaan alam melimpah. CPA
Penampilannya hampir sama, tapi terkadang permukaan mutiara air laut tidak semulus mutiara air tawar,” jelas Fary. Meski begitu harga mutiara air laut jauh lebih mahal dibanding mutiara air tawar. Hal itu disebabkan proses budi daya yang lebih lama dan sulit. Tidak gampang mendapatkan mutiara air laut yang bentuknya bulat sempurna dan mulus. Kalau pun ada harganya akan sangat mahal. “Mutiara air laut bisa dihargai dari Rp80 ribu hingga jutaan rupiah per gram tergantung kualitasnya. Harga mutiara air tawar paling hanya Rp7.000 hingga puluhan ribu rupiah,” tambah Fary. Tak hanya menjual mutiara, tokotoko perhiasan di Lombok juga menjajakan perhiasan emas, perak, dan rhodium. Konon, kualitas emas di sana sudah ternama di berbagai negara. Fary pun membenarkan hal tersebut. Wanita berusia 40 tahunan itu mengaku memiliki beberapa pelanggan dari negara lain, mulai dari negara tetangga hingga Benua Biru, Eropa. Tidak ada kegiatan promosi khusus yang dilakukan Fary untuk memajukan toko yang sudah berdiri sejak 1990-an ini. Ia mengaku kebanyakan pembelinya memang sudah menjadi pelanggan setia. Wajar mereka tak selalu datang
langsung ke toko untuk membeli perhiasan. Bermodal kepercayaan yang dibangun sejak lama, pelanggannya hanya melakukan pemesanan melalui telepon atau Blackberry messenger (BBM). “Mereka mengirimkan foto model perhiasan yang mereka inginkan melalui BBM, lalu saya buatkan. Setelah jadi, saya mengirimkan pesanan ke alamat mereka melalui jasa kurir,” kata Fary. Meskipun kelihatan sebagai bisnis mewah karena memerlukan modal besar, kenyataannya pasang surut juga pernah dialami. Tidak setiap hari toko perhiasan ramai dikunjungi.
AKTIVITAS
dari keluarganya sendiri. Ada yang bekerja sebagai pramuniaga. Ada pula perajin yang saban hari membuat kreasi perhiasan di dapurnya.
BERMODAL KEPERCAYAAN YANG DIBANGUN SEJAK LAMA, PELANGGANNYA HANYA MELAKUKAN PEMESANAN MELALUI TELEPON ATAU BBM.
Terlebih lagi arus wisatawan turut memengaruhi kondisi tersebut. Jika musim liburan tiba, toko akan ramai disambangi para wisatawan. Fary mengaku dalam kondisi stabil omzetnya selama sebulan mencapai puluhan juta rupiah. Laba yang diraih bisa lebih dari 50%. Karena bisnis perhiasan mengandalkan daya tarik produk, ia mesti rajin-rajin memamerkan model teranyar di etalase tokonya. “Perputaran uang dalam bisnis ini keluar masuk saja. Hasil penjualan hari ini akan dibelanjakan bahan baku kembali pada keesokan hari supaya etalase tidak kosong,” jelas Fary. Dalam membangun bisnis, Fary mempekerjakan beberapa karyawan
51
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(50-51) AKTIVITAS.indd 51
4/1/15 4:09 PM
AKADEMIKA
MENGHIJAUKAN AKUNTANSI: BAGAIMANA CARANYA?
D
OLEH: ANDREAS LAKO GURU BESAR AKUNTANSI BERKELANJUTAN UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG; KETUA FORUM DOSEN CORPORATE GOVERNANCE, CSR, DAN GREEN ACCOUNTING IAI-KAPD
DALAM TULISAN SEBELUMNYA (CPA Indonesia, No. 03/2014, hlm. 40-41), saya telah menyatakan bahwa selama ini akuntansi sering dituding penyebab terjadinya krisis sosial-lingkungan. Alasannya, laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi hanya menyajikan informasi keuangan, sementara informasi sosial dan lingkungan diabaikan. Akibatnya, informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan dinilai tidak hanya tidak merefleksikan realitas yang sesungguhnya, tetapi juga menyesatkan. Pelaporan yang menyesatkan tersebut juga dituding telah menyebabkan terjadinya krisis sosial dan lingkungan yang kian serius saat ini. Untuk mengatasi krisis tersebut, akuntansi dan akuntan harus berperan aktif dalam kolaborasi global untuk mengatasi krisis lingkungan dengan cara mereformasi rerangka konseptual (conceptual framework) dan praktik akuntansi ke arah yang lebih green. Singkatnya, dalam upaya mengatasi krisis sosial-lingkungan akuntan diminta menghijaukan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertanyaannya, bagaimana caranya menghijaukan akuntansi?
Ketiga, mendesain kembali sistem akuntansi yang ada agar lebih beroritensi ke depan dan lebih ramah terhadap isu-isu lingkungan yang berubah sangat cepat.
STRATEGI MENGHIJAUKAN AKUNTANSI Menurut Gray dan Bebbington (2001), ada lima cara yang dapat dilakukan akuntan untuk membantu menghijaukan organisasi korporasi. Pertama, memodifikasi sistem informasi akuntansi yang ada saat ini untuk mengindentifikasi jenis biaya (expenditure) dan penghasilan (revenue) yang berkaitan dengan lingkungan secara terpisah. Kedua, mengidentifikasi dan memperbaiki elemen-elemen negatif dari sistem akuntansi yang tidak ramah lingkungan. Misalnya, mengindentifikasi dan mendesain kembali kriteria penilaian investasi dan pengukuran kinerja, sistem penganggaran dan pembiayaan, serta peramalan dengan memasukkan faktor lingkungan.
Keempat, mengubah model dan fungsi pelaporan eksternal akuntansi dengan memadukan pelaporan informasi keuangan dan nonkeuangan dalam satu paket pelaporan. Kelima, mengembangkan akuntansi dan sistem akuntansi baru menuju sistem dan praktik akuntansi berkelanjutan. Menurut Gray dan Bebbington, untuk bisa menghijaukan akuntansi maka paradigma akuntansi harus berubah. Sikap konservatif para akuntan harus segera berubah ke arah yang lebih progresif. Akuntan harus bersikap proaktif dan lebih kreatifinovatif dalam melakukan reformasi akuntansi agar lebih sensitif terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang sangat cepat. Selain itu, para akuntan juga harus berperan aktif mendorong korporasi dan para pihak untuk melakukan penghijauan organisasi dengan mengembangkan sistem manajemen dan tatakelola korporasi yang ramah lingkungan. Hal tersebut penting
52
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(52-57) akademika + Galeri.indd 52
4/2/15 2:23 PM
Menurut penulis, upaya menghijaukan akuntansi dapat diawali dengan merekonstruksi definisi akuntansi dan tujuan akuntansi. Akuntansi sebaiknya didefinisikan sebagai, “Suatu proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap transaksi-transaksi atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan agar menjadi informasi akuntansi berkelanjutan yang dapat digunakan para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya.” Dari definisi itu, fokus dari akuntansi tidak hanya terbatas pada akuntansi keuangan tapi juga pada akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan. Integrasi fokus akuntansi pada tiga obyek transaksi atau peristiwa tersebut dinamakan: Akuntansi Berkelanjutan (Sustainability Accounting). Sementara model pelaporannya dinamakan Pelaporan Akuntansi Berkelanjutan (Sustainability Accounting Reporting). Langkah berikutnya adalah mengembangkan konsep-konsep dasar, asumsi-asumsi, dan prinsipprinsip akuntansi berterima umum (PABU) serta rerangka konseptual Akuntansi Berkelanjutan (Sustainability Accounting) yang berbasiskan pada tiga pilar dasar tanggung jawab korporasi, yaitu tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam upaya pengembangan tersebut, para akuntan perlu memodifikasi kembali kerangka konseptual akuntansi, PABU, dan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ada saat ini. Tujuannya, memungkinkan diakui, diukur, diproses, dilaporkan, dan diungkapkannya semua transaksi, peristiwa, atau informasi keuangan, sosial dan lingkungan yang terjadi dalam suatu korporasi pada suatu periode akuntansi dalam satu paket
AKADEMIKA
untuk mendukung terwujudnya proses penghijauan akuntansi dan pelaporan eksternal yang ramah lingkungan.
pelaporan akuntansi, yang disebut sebagai Pelaporan Akuntansi Berkelanjutan (PAB). Langkah berikutnya adalah merekonstruksi kriteria pengakuan (recognition criteria) dan pengukuran akuntansi. Saya mengusulkan agar kriteria pengakuan, pengukuran, dan perlakuan akuntansi terhadap pengorbanan sumber daya ekonomik korporasi untuk masyarakat dan lingkungan perlu dikonstruksi kembali. Hal ini penting karena selama ini akuntansi konservatif cenderung memperlakukan semua pengorbanan sumber daya organisasi untuk masyarakat dan lingkungan, misalnya biaya tanggung jawab sosial (CSR) dan biaya lingkungan, sebagai beban periodik (expense). Padahal dari perspektif akuntansi sosial dan lingkungan, pengorbanan tersebut banyak yang layak untuk diakui sebagai pengorbanan investasi karena akan mendatangkan manfaat ekonomik dan nonekonomik di masa datang. Perlakuan yang konservatif tersebut menyebabkan beban periodik yang dilaporkan menjadi lebih besar sementara laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Selain itu, nilai aset dan nilai buku ekuitas yang dilaporkan juga menjadi lebih rendah. Langkah terakhir adalah mengembangkan model pelaporan dan pengungkapan informasi akuntansi berkelanjutan secara terintegrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi informasi keuangan, sosial dan lingkungan kepada para stakeholder.
Untuk itu, para akuntan perlu melakukan pengembangan atributatribut karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan model pelaporan informasi akuntansi berkelanjutan untuk memungkinkan korporasi melaporkan dan mengungkapkan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi dalam satu paket pelaporan. Dalam 15 tahun terakhir, Global Reporting Inisiatives (GRI) sebenarnya sudah mengembangkan dan mengampanyekan penerapan model sustainability reporting (SR) yang mengintegrasikan pelaporan informasi ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola korporasi, dan sumber daya manusia (SDM) dalam satu paket pelaporan ke seluruh dunia. Hingga akhir 2014, model pelaporan tersebut sudah banyak diaplikasikan oleh ribuan korporasi multinasional. Model tersebut juga sudah diadopsi oleh banyak perusahaan di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Namun demikian, dalam model pelaporan tersebut sejumlah permasalahan mendasar akuntansi, terutama terkait kriteria pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi sosial, lingkungan dan keuangan belum bisa diharmonisasikan. Karena itu, reformasi akuntansi untuk mendorong akuntansi lebih sensitif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi dan pengungkapan informasi akuntansi kepada para stakeholder menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan di masa datang. CPA
53
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(52-57) akademika + Galeri.indd 53
4/2/15 2:23 PM
AKADEMIKA
AKUNTANSI UI TARGETKAN SERTIFIKASI AACSB MERAIH AKREDITASI INTERNASIONAL MERUPAKAN KEBANGGAAN BAGI SEBUAH PERGURUAN TINGGI. APALAGI BILA AKREDITASI TERSEBUT BERGENGSI DENGAN PERSYARATAN YANG TIDAK MUDAH DIRAIH.
D DEPARTEMEN AKUNTASI FAKULTAS Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertekad meraih akreditasi internasional Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB). Keinginan tersebut dilontarkan Ancella Hermawan, Ketua Departemen Akuntasi FEB UI. Menurutnya, Dekan FEB UI telah mencanangkan semangat untuk melanjutkan langkah meraih akreditasi AACSB tersebut. Upaya meraih sertifikasi tersebut merupakan bagian untuk meningkatkan pengendalian mutu layanan pendidikan secara berkesinambungan. Departemen Akuntansi merupakan salah satu jurusan di bawah FEB UI. Fakultas ini terbilang populer di negeri ini dan luar negeri dan telah melahirkan banyak tokoh di bidang ekonomi dan keuangan,
di antaranya, Bambang PS Brodjonegoro (Menteri Keuangan), Agus Martowardojo (Gubernur BI), Sri Mulyani Indrawati, M. Chatib Basri, Rhenald Kasali, Arwin Rasyid, dan masih banyak lagi. “Meski sudah populer, langkah peningkatan mutu harus terus dilakukan. Apalagi persaingan semakin ketat dan globalisasi telah terjadi. Untuk itu, awal 2015 Dekan FEB UI kembali menegaskan rencana dan strategi ke depan. Target kami adalah menjadi lembaga pendidikan internasional yang menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi dan bersifat global. Artinya, penekanan kegiatan pendidikan lebih kepada internasionalisasi,” jelas Ancella. Sekarang, dunia makin terbuka (borderless), ditambah sebentar lagi Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), termasuk dalam hal pendidikan. Karena itu, tambah Ancella, Departemen Akuntasi FEB UI menekankan pentingnya kesiapan fakultas menghadapi persaingan global tersebut.
“Di era globalisasi ini persaingan tak bisa dihindari. Dalam mutual agreement MEA terdapat sejumlah profesi yang bisa bekerja antarnegara, salah satunya adalah profesi akuntan. Karena itu lulusan FEB UI harus mampu bersaing secara internasional. Apalagi sekarang di kantor akuntan sudah ditemui tenaga akuntan asing dari Filipina dan India. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, mereka akan mendominasi,” tegas Ancella, peraih Doktor Ilmu Akuntansi dan pernah bekerja di kantor akuntan publik internasional, KPMG. Sebagai langkah awal, tambahnya, setidaknya FEB UI mampu bersaing di level ASEAN terlebih dulu, baru ke level lebih luas, Asia misalnya. Di samping itu, Depertemen Akuntansi tengah mengarah menjadi modern university. Karena itu, pola pendidikan teaching university secara bertahap akan diubah. Ini juga untuk mendukung program UI menjadi universitas yang unggul dalam research based. Dan sudah menjadi target FEB UI, termasuk Departemen Akuntasi di
MESKI SUDAH POPULER, LANGKAH PENINGKATAN MUTU HARUS TERUS DILAKUKAN. APALAGI PERSAINGAN SEMAKIN KETAT DAN GLOBALISASI TELAH TERJADI. 54
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(52-57) akademika + Galeri.indd 54
4/2/15 2:23 PM
AKADEMIKA
dalamnya, ingin meraih akreditasi internasional di bidang sekolah bisnis dari AACSB. “Implikasi dari target tersebut adalah kualitas pengajaran harus dikelola menyesuaikan dengan persyaratan yang diminta AACSB,” jelas Ancella. Sebenarnya, tambah Ancella, wacana mendapatkan akreditasi AACSB sudah lama. Dimulai ketika Dekan FEB UI masih dijabat Bambang PS Brodjonegoro. Hanya saja dalam perjalanannya sempat terhambat. Sedangkan Jurusan Manajemen FEB UGM, yang sudah tujuh tahun konsisten memenuhi persyaratan yang diminta AACSB Internasional, pada10 Mei 2014 telah meraih sertifikasi internasional tersebut. “Oleh karena itu, meski dekan berganti, perlu ada satu orang yang konsisten mengawal pencapaian pemenuhan akreditasi AACSB tersebut,” tukas Ancella. Ancella berpandangan, meski sulit tapi target kualifikasi AACSB harus diupayakan dengan menekankan pada pentingnya continous improvement untuk mencapai target tersebut. Salah satu ketentuan akreditasi AACSB tersebut adalah kualitas pembelajaran yang
dilakukan universitas. Sehingga ada standar yang harus dipenuhi seperti kurikulum, dan yang terpenting adalah kualitas SDM pengajar. Dalam kualifikasi yang diminta AACSB, antara lain, bagaimana kualitas pengajar pada universitas tersebut. Oleh sebab itu, program kerja Departemen Akuntansi menekankan pada peningkatan kualitas dan produktivitas staf pengajar dalam bidang penelitian dan publikasi, di samping meningkatkan kualitas kurikulum pengajaran. Sebelumnya, FEB UI sudah meraih akreditasi internasional AUN (ASEAN University Network) untuk level ASEAN. Seluruh program S1 di FEB UI mendapat akreditasi tersebut termasuk S1 Akuntansi. MENJAGA KEBUTUHAN AKUNTAN Peran Departeman Akuntansi terhadap dunia usaha adalah memastikan ketersediaan kebutuhan user terhadap tenaga akuntan. Untuk itu, Departemen Akuntasi FEB UI selalu melakukan monitoring terhadap kurikulum. “Pada 2015 kami hendak mengevaluasi integrasi kurikulum dari S1, S2, dan S3 akuntansi. Supaya dapat menghasilkan outcome lulusan yang sesuai
dengan yang kami inginkan dikaitkan dengan kebutuhan user. Kalau hal itu bisa dicapai, antara user dan lulusan akan sama-sama happy. Karena, lulusan Akuntansi FEB UI lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan,” ungkap Ancella. Program lain, Departemen Akuntasi meningkatkan kerja sama dengan pelaku industri. Akreditasi AACSB menekankan kedekatan dengan industri. Karena itu, kurikulum Departemen Akuntansi sudah sesuai dengan kebutuhan industri sehingga para lulusannya dapat diterima. “Kami sudah sering mendapatkan perusahaanperusahaan yang meminta para lulusan terbaik untuk bekerja,” ujar Ancella. Memang diakuinya, ada kecenderungan lulusan akuntansi tidak bekerja di bidangnya. Menanggapi hal itu, Ancella menilai tergantung pada passion orang tersebut. Terkadang, industri lain di luar akuntansi memberikan daya tarik yang berbeda. Ia pun merasakan pernah mengalami hal yang kurang lebih sama, tetapi karena sudah terbiasa mengajar sehingga bisa menemukan manfaat positif mengajar serta melakukan pengembangan bagi fakultas. CPA
55
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(52-57) akademika + Galeri.indd 55
4/2/15 2:23 PM
AKADEMIKA
ANCELLA A. HERMAWAN
MENGHASILKAN LULUSAN BERKUALITAS
Ketua Departemen Akuntasi FEB UI
DEPARTEMEN AKUNTANSI INGIN MENJADIKAN PARA LULUSANNYA SEBAGAI SARJANA EKNOMI DI BIDANG AKUNTANSI YANG MAMPU MENGANALISIS INFORMASI KEUANGAN DAN NONKEUANGAN DALAM MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
Selama ini, Departemen Akuntansi FEB UI berperan sebagai penyedia tenaga terampil bidang akuntansi. Di antaranya melalui Program Pendidikan Sarjana Reguler dan Ekstensi Akuntansi, Departemen Akuntansi ingin menjadikan para lulusannya sebagai Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi yang mampu berpikir secara holistik dalam menganalisis informasi keuangan dan nonkeuangan dalam mendukung pengambilan keputusan serta memahami model bisnis dari berbagai jenis industri yang berkembang saat ini. Di samping itu, lulusannya juga memiliki nilai moral, etika yang universal, berkontribusi kepada masyarakat, dan mampu bersaing secara internasional. Sedangkan untuk pilihan karier, para lulusan Program Studi Akuntansi dapat bekerja pada perusahaan, pemerintahan, atau kantor akuntan publik (KAP) sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, internal auditor/manajemen kontrol, manajer perpajakan, information system user, akuntan sektor publik, akuntan syariah, dan akuntan pendidik. Departemen Akuntasi FEB UI juga membuka Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA) yang merupakan program pascasarjana sains akuntansi dengan orientasi utama pada metodologi serta perkembangan riset bidang ilmu akuntansi, baik dalam konteks global, regional, maupun nasional. PPIA menawarkan jenjang pendidikan tingkat Master (S2) dan Doktor (S3) dengan area riset utama akuntansi keuangan berbasis pasar modal, akuntansi manajemen
strategis, corporate governance, auditing dan atestasi, perpajakan, dan sistem informasi akuntansi. Sebagai area riset utama meliputi Akuntansi Keuangan Berbasis Pasar Modal, Akuntansi Manajemen & Isu Strategis Korporasi, Corporate Governance, Auditing & Atestasi, Perpajakan, dan Sistem Informasi. Selain PPIA, Departemen Akuntansi FEB UI juga menyelenggarakan Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Program Studi PPAk merupakan program profesi yang mempersiapkan mahasiswa S1 Akuntansi untuk dapat memperoleh nomor register akuntan dari Kementerian Keuangan dan menyandang gelar profesi Akuntan (Ak). PPAk FEB UI merupakan penyelenggarakan PPAk yang pertama di Indonesia. Program Studi MAKSI-PPAk menawarkan pilihan tiga program pendidikan, yaitu MAKSI, PPAk, dan MAKSI-PPAk. Program MAKSI-PPAk mulai ditawarkan pada semester Gasal Tahun Akademik 2008/2009. Program itu memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang ingin memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) dan PPAk tanpa harus mengikuti kedua program secara terpisah dengan masa studi yang lebih cepat dan biaya pendidikan yang lebih murah. Saat ini Departemen Akuntansi FEB UI memiliki 186 dosen yang berstatus tetap dan tidak tetap. Sebanyak 54 dosen di antaranya bergelar Doktor (S3). CPA
56
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(52-57) akademika + Galeri.indd 56
4/2/15 2:23 PM
GALERI 3 Maret 2015 21 November 2014
Penandatanganan MOU USU-IAI-IAPI dan Perjanjian Kerja Sama dan Peresmian Test Center, Universitas Sumatera Utara.
FUN TALKSHOW – Accounting is More Than Numbers, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) - Surabaya.
26 Januari 2015
3-4 Maret 2015
Joint Seminar IAPI & CPA Australia, Mercantile Athletic Club - Jakarta.
Diseminasi Standar Auditing Berbasis ISA, Universitas Sumatera Utara.
9-10 Februari 2015
24 Februari 2015
Lokakarya Akuntansi & Audit, Office 8 Building - Jakarta.
Pekan Ilmiah Akuntansi, Universitas Lambung Mangkurat - Banjarmasin.
57
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(52-57) akademika + Galeri.indd 57
4/2/15 2:23 PM
DROP POINT MAJALAH CPA INDONESIA DI JAKARTA
H OTE L • JW Marriot Hotel • Shangrila Hotel • Hotel Borobudur • Le Meridien Hotel • Grand Sahid Jaya Hotel • Hotel Intercontinental Mid Plaza • Hotel Kartika Chandra • Hotel Atlet Century Park • Hotel Pullman Thamrin • Hotel Sari Pan Pacific
AI R POR T Soekarno Hatta Airport • Boarding Gate Terminal 1B • Boarding Gate Terminal 1C • Boarding Gate Terminal IID • Boarding Gate Terminal IIE • Boarding Gate Terminal IIF • Boarding Gate Terminal 1A • Mandiri Lounge Terminal F • Starbucks Coffee Terminal 2F • Garuda Executive Lounge Terminal 2E • Garuda Executive Lounge Terminal 2F
CAF E • Starbucks Coffee Bursa Efek Jakarta • Starbucks Coffee Pacific Place • Starbucks Coffee Wisma 46 Kota BNI • Coffee Bean Mid Plaza • Coffee Bean Pacific Place • Starbucks Coffee Grand Indonesia
H OS PI TAL • RS St Carolus • RS MMC • RS Pusat Pertamina • RSCM Kencana
5858
CPA INDONESIA EDISI 4 / 2015
(58-59) Drop point.indd 58
4/2/15 3:05 PM
WBC
W i n n i n d o B u s i n e s s C o n s u lt
Becoming Your Trusted Business Adviser Accounting service Taxation service
Set-up company service Due dilligence service
Management service System & procedure design
www.winnindo.com WINNINDO BUSINESS PTE. LTD (SINGAPORE)
PT WINNINDO BISNIS (JAKARTA)
PT WINNINDO BISNIS (TANGERANG)
1, Raffles Place, #25-03
Graha Mandiri Tower 26th floor,
Ruko Golden 8 Blok E No. 26,
One Raffles Place Tower 1
Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat
Gading Serpong, Tangerang
SINGAPORE 048616
10310 - INDONESIA T. (62-21) 3193 5096 F. +(62-21) 3192 6572
15810 INDONESIA
T. (+65) 6505 9592 F. (+65) 6333 4636
T. (+62-21) 2923 8920 F. +(62-21) 2923 8921
an independent member of alliance :
(58-59) Drop point.indd 59
Copyright © 2014 Winnindo Business Consult .All rights reserved
4/2/15 3:05 PM
Majalah CPA Indonesia mengucapkan:
SELAMAT HARI AKUNTAN PUBLIK 7 APRIL 2015
Enhancing Competency, Brightening the Future, Sustaining on Delivery Value www.iapi.or.id
(58-59) Drop point.indd 60
4/2/15 3:05 PM