April-September ISSN: )

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/

Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Sebuah Kajian atas Tuntutan Profesionalisme Akuntan Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Partai Politik by Ihyaul Ulum (dimuat di Jurnal Akuntansi dan Keuangan “BALANCE”, Volume 1/No. 2/April-September 2004. ISSN: 1693-3796)

Abstract Financial report audit of political party must be doing by Public Accountant based on Laws that created by Legislative and Government. On the other hand, Public Accountant should follow the regulations that created by IAI as an institution with authority to make it. Different interpretation will not happen even though the audit of political party conducted by different Public Accountant Office. Public Accountant as a person and IAI as an organization have big opportunities to participate on creating good and clean governance in Indonesia. It is a consequence that IAI (Public Accountant) should take care and enhance his professionalism and independence face to political parties.

Key Words: Accountant’s, good governance, financial report of political party

PENDAHULUAN Dalam era global ini, tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat diartikan sebagai “terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik” (lihat misalnya Achwan, 2000). Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif ( clean and responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance) bukan merupakan impian lagi. Lembaga-lembaga donor internasional seperti World Bank, IMF dan ADB juga menuntut ditegakkan paradigma good governance di negara-negara yang memperoleh bantuan dari mereka, termasuk Indonesia (lihat misalnya ADB, 1999). Dengan demikian bagi Indonesia tuntutan ditegakkan good governance merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan. Untuk dapat mencapai good governance, salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas; baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi.

Good Governance di Indonesia Menurut hasil riset Booz-Allen & Hamilton, seperti dikutip oleh Irwan (2000), menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 1999 menduduki posisi paling parah dalam hal indeks good governance, indeks korupsi dan indeks efisiensi peradilan dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Besarnya indeks good governance Indonesia hanya sebesar 2,88 di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand (4,89), dan Filipina (3,47). Indeks ini menunjukkan bahwa semakin rendah angka indeks maka tingkat good governance semakin rendah, dan sebaliknya (lihat tebel 1).

Tabel 1: Good Gevernance di Asia Tenggara 1999

Negara

Indeks Indeks

Indeks

Kategori

Good Governance

Kualitas Governance

Korups i Efisiensi Peradilan

page 1 / 266

Seb


Malaysia

page 2 / 266

Seb


page 3 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ 9,00

page 4 / 266

Seb


page 5 / 266

Seb


page 6 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Good Governance

page 7 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Singapura

page 8 / 266

Seb


page 9 / 266

Seb


page 10 / 266

Seb


page 11 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Good Governance

page 12 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Thailand

page 13 / 266

Seb


page 14 / 266

Seb


page 15 / 266

Seb


page 16 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Fair Governance

page 17 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Filipina

page 18 / 266

Seb


page 19 / 266

Seb


page 20 / 266

Seb


page 21 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Fair Governance

page 22 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Indonesia

page 23 / 266

Seb


page 24 / 266

Seb


page 25 / 266

Seb


page 26 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Poor Governance

Sumber: Booz-Allen & Hamilton, seperti dikutip Irwan (2000), Huther and Shah (2000), dan Sri Y. Susilo (2000) Rendahnya

indeks good governance di Indonesia didukung oleh hasil studi Huther dan Shah (1998) yang menyatakan bahwa Indonesia

termasuk ke dalam kategori negara poor governance. Studi ini melihat governance quality dengan cara menghitung besarnya

governance quality index di masing-masing negara yang menjadi sampel. Indeks kualitas governance diukur dari: (1) indeks

partisipasi masyarakat, (2) indeks orientasi pemerintah, (3) indeks pembangunan sosial, dan (5) indeks manajemen ekonomi

makro. Melihat hasil studi di atas maka secara objektif harus diakui bahwa kualitas governance Indonesia masih jauh dari

good governance. Namun secara objektif juga harus diakui bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menuju

terciptanya good governance. Upaya tersebut dapat dilihat dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sejak pertengahan

tahun 1980-an. Deregulasi diarahkan dengan mengurangi dan atau menghilangkan berbagai peraturan yang dirasa

menghambat kegiatan perekonomian. Secara khusus pemerintah menghilangkan berbagai peraturan yang menghambat

kegiatan ekspor. berbagai kebijakan deregulasi di bidang ekonomi nampak jelas menunjukkan orientasi pemerintah yang

berubah dari inward oriented menuju outward oriented. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka pengembangan sektor

industri juga diarahkan untuk produk-produk tujuan ekspor.

Peran IAI Pertanyaan yang muncul adalah mengapa penyelewengan KKN begitu merajalela di Indonesia? Secara teoritis terjadinya korupsi dipengaruhi oleh faktor permintaan dan faktor penawaran (lihat misalnya Tanzi, 1998). Dari sisi permintaan dimungkinkan karena adanya (1) regulasi dan otorisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi, (2) karakteristik tertentu dari sistem perpajakan, dan (3) adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar. Sedangkan dari sisi penawaran dimungkinkan terjadi karena (1) tradisi birokrasi yang cenderung korup, (2) rendahnya gaji di kalangan birokrasi, (3) kontrol atas institusi yang tidak memadai, dan (4) transparansi dari peraturan dan hukum. Untuk dapat memberantas korupsi dan juga kolusi sehingga upaya terwujudnya good governance dapat lebih cepat tercapai maka perlu dukungan dan upaya dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diciptakan sistem akuntabilitas yang efektif. Dalam hal ini pengambil kebijakan harus memfokuskan usaha mereka terhadap pencapaian tujuan-tujuan sebagai berikut (Langseth, 2000; Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997) :

1. Para pemegang posisi kunci di lembaga eksekutif dan pelayanan masyarakat harus memperkuat institusi publik. 2. Para politisi dan pegawai negeri secara kolektif harus bertanggung jawab jawab atas pelaksanaan tugas dan komitmen pemerintah. 3. Para politisi dan birokrat pada umunya harus lebih responsif terhadap kebutuhan perusahaan-perusahaan milik swasta maupun milik negara.

page 27 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ 4. Seluruh warga negara, sektor swasta, media dan masyarakat sipil harus dididik dan diberdayakan untuk untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik.

Selanjutnya agar akselerasi sistem akuntabilitas publik dapat lebih cepat tercapai, maka diperlukan komitmen dan integritas dari berbagai pihak yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya untuk menegakkan paradigma good governance. The Economic Development Institute (EDI) of the World Bank dengan berbagai pihak dalam rangka upaya memberantas KKN, terutama korupsi, telah memperkenalkan konsep yang disebut " pillars of integrity" (lihat misalnya Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997; Dye and Stapenhurst, 1998). Konsep mengenai sistem integritas nasional tersebut setidaknya melibatkan 8 (delapan) lembaga yang disebut "pillars of integrity", yaitu: (1) lembaga eksekutif, (2) lembaga parlemen, (3) lembaga kehakiman, (4) lembaga-lembaga pengawas ("watchdog" agencies), (5) media, (6) sektor swasta, (7) masyarakat sipil, dan (8) lembaga-lembaga penegakan hukum. Termasuk ke dalam pilar lembaga-lembaga pengawas antara lain kantor-kantor auditor, lembaga anti korupsi dan ombudsman. Sedangkan yang termasuk pilar sektor swasta antara lain kamar dagang, asosiasi industri dan asosiasi profesional. Organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan LSM termasuk ke dalam pilar masyarakat sipil. Pilar tersebut tentunya bisa diperluas menurut kondisi masing-masing negara. Di Indonesia misalnya, mahasiswa tentu dapat dimasukkan sebagai salah satu unsur pilar integritas karena mereka telah memelopori reformasi atau perubahan. Bahkan mereka sekaligus juga dapat menjadi bagian dari "watchdog" yang lebih galak. Bagaimana dengan IAI? IAI dapat masuk ke dalam lembaga-lembaga pengawas karena pada umumnya auditor pada berbagai kantor akuntan publik merupakan anggota IAI. Organisasi IAI ini adalah organisasi profesional oleh karena itu juga dapat masuk ke dalam pilar sektor swasta. Pertanyaan selanjutnya mampukah IAI berdiri menjadi pilar tersendiri? Jawabnya, di atas kertas adalah IAI mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi pilar ke-9 dari "pillars of integrity" di Indonesia. Seperti diketahui sebagian anggota dari IAI merupakan auditor yang profesional yang tergabung dalam kantor auditor atau kantor akuntan publik. Ada atau tidaknya korupsi dalam suatu kegiatan ekonomi dapat diketahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dengan demikian jelas ada tidaknya penyelewengan keuangan sangat tergantung dari pekerjaan dan kesimpulan yang direkomendasikan oleh lembaga auditor. Di Indonesia misalnya, ada tidaknya KKN pada institusi pemerintah secara formal diketahui dari laporan yang dikeluarkan oleh BPK, BPKP atau kantor akuntan publik yang ditunjuk. Kondisi tersebut menjadikan IAI mempunyai tugas dan kewajiban terhadap anggotanya yang terlibat dalam proses pemeriksaan akuntan (auditing) agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme mereka. Tuntutan profesionalisme bagi auditor antara lain: (1) meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi, (2) menjaga kepercayaan publik terhadap profesi, dan (3) mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi. Sebagai organisasi profesional, di samping harus mampu membina anggotanya, IAI harus mampu mengawasi dan menindak anggotanya yang melanggar kode etik profesi. Tugas dan kewajiban IAI dalam hal ini memang tidak mudah tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Kewajiban lain yang harus dipikul IAI agar dapat menjadi salah satu "pillars of integrity" adalah menjadi salah satu agen yang mempromosikan good governance (lihat misalnya Shunglu, 1998). Promosi ini dilakukan pada dasarnya untuk "menyuarakan" adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas masyarakat. Promosi tersebut misalnya dapat dilakukan dengan membantu pihak lain yang terlibat pemberantasan korupsi. Banyak lembaga-lembaga lain yang terlibat, seperti LSM, lembaga ombudsman dan lembaga keagamaan, terbatas pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan yang paling sederhana sekalipun. Organisasi IAI dapat membantu mereka dengan memberikan pengetahuan praktis atau jika memungkinkan memberikan bantuan sumberdaya manusia. Selanjutnya jika dimungkinkan IAI dapat menyusun petunjuk praktis pengetahuan laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan bagi organisasi masyarakat di tingkat paling bawah seperti RT dan RW. Jika selama ini IAI mampu membantu usaha kecil dalam laporan dan pemeriksaan keuangan, hal yang sama tentunya bisa dilakukan pada organisasi kemasyarakatan pada tingkatan yang paling bawah tersebut. Dengan pemahaman masyarakat akan pemeriksaan keuangan pada tingkat yang paling sederhana semakin meningkat, selanjutnya masyarakat akan terbiasa dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut sangat mendukung iklim untuk memberantas korupsi yang pada gilirannya dapat terciptanya iklim good governance. Peran lain yang dapat IAI diambil untuk mendukung gerakan anti-korupsi yang merupakan salah satu elemen gerakan untuk menciptakan good governance adalah dengan memberikan dukungan teknis kepada gerakan atau lembaga anti-korupsi. Dukungan teknis sangat mungkin dilakukan oleh IAI karena organisasi ini mempunyai anggota yang ahli dalam menentukan ada tidaknya penyelewengan keuangan atau korupsi, yaitu akuntan yang bertindak sebagai auditor.

IAI dan Akuntabilitas Partai Politik Pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 21 Mei 1998, kita kembali mengenal sistem multi partai. Pemilu 1999 misalnya, diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 2004 mungkin akan diikuti oleh lebih banyak lagi partai politik. Keberadaan partai politik tersebut tidak lagi seperti keberadaan PPP, PDI dan Golkar pada era Orde Baru yang sama sekali tidak memiliki bargaining position terhadap pemerintah. Partai politik dewasa ini telah memiliki “kemandirian” untuk melakukan kontrol atas aktivitas pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari sistem multi partai, maka pemerintahan dan (hampir) seluruh jajarannya diisi oleh orang partai. Hal yang kemudian sering mengemuka adalah terjadinya ‘kegagapan’ yang ditunjukkan oleh pejabat publik. Berangkat dari kondisi inilah kemudian di dalam paket Undang-Undang (UU) Politik tahun 1999; UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR, diatur tentang audit atas partai politik. Falsafahnya menurut penulis, sebelum para pengurus partai politik tersebut diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan negera, mereka harus menunjukkan kredibilitasnya dalam mengelola partai. Tiga paket UU politik yang saat ini sedang dilakukan revisi di DPR adalah hasil dari pemahaman pemerintahan Habibie terhadap perlunya segera dipersiapkan perangkat untuk pelaksanaan pemilu 1999 yang merupakan tugas utama pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan transisi. Pengajuan ketiga RUU tersebut merupakan respon pemerintah terhadap aksi mahasiswa dan masyarakat yang

page 28 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kajia n-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politik/ menuntut pencabutan lima (5) paket undang-undang politik yang selama pemberlakuan undang-undang tersebut, dianggap telah membatasi kebebasan politik masyarakat, yaitu UU No. 1 tahun 1985, UU No.2 tahun 1985, UU No. 3 tahun 1985, UU No. 4 tahun 1985, dan UU No. 5 tahun 1985. Di dalam dua undang-undang yang pertama, yaitu UU No. 2 tahun 1999 dan UU No. 3 tahun 1999 inilah terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang audit partai politik (audit parpol). Dalam UU No. 2 tahun 1999, audit parpol diatur dalam pasal 14 dan 15 yang menfokuskan pada general audit dan berhubungan dengan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan dalam UU No. 3 tahun 1999, audit parpol dijabarkan dalam pasal 49 yang menitikberatkan pada proses audit dana kampanye pemilu dan berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). DR. Andi Alifian Mallarangeng (1999), salah seorang anggota tim tujuh mengungkapkan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan audit parpol tersebut sengaja dibuat karena : Pertama, untuk proses pemilu 1999 setiap partai politik memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 150 juta. Dana tersebut adalah milik rakyat yang tentu saja penggunaannya harus dilaporkan kepada rakyat. Selain itu, pelaporan dan audit keuangan tersebut juga untuk menilai kinerja partai dalam kaitannya dengan pengemban amanat rakyat -- atau minimal amanat pendukung -- yang selama ini selalu diklaim oleh partai. Kedua, pemilu 1999 dari awal diharapkan akan menjadi tonggak lahirnya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang transparan dalam segala hal untuk menghindari praktik-praktik kotor seperti selama ini terjadi. Logikanya, pemerintahan baru tersebut akan terbentuk dari dan oleh perwakilan partai politik peserta pemilu. Maka, sebelum mereka diuji untuk bersikap transparan dalam pemerintahan -- bagi mereka yang memenangkan pemilu -- mereka harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa partai yang mereka perjuangkan juga telah cukup transparan, minimal dalam hal keuangan. Karena mustahil akan terbentuk sebuah pemerintahan yang bersih dan transparan dari partai-partai yang tidak bisa transparan dengan dirinya sendiri. Ketiga, partai politik adalah milik rakyat. Bukan hanya soal dana yang juga digalang dari rakyat, melainkan klaim pendukung yang selama ini mereka dengungkan selalu mengatasnamakan rakyat. Partai politik bukan hanya milik para elite dan pimpinan partai, tetapi adalah milik seluruh rakyat, meskipun bukan pendukung partai tersebut. Karenanya, parpol-parpol tersebut harus berani bersikap transparan kepada rakyat. Lepas dari janji-janji yang mereka umbar selama kampanye. Ketentuan tentang audit partai politik yang tercantum pada UU No. 2/1999 dan UU No. 3/1999 masih terakomodir dalam draf RUU tentang partai politik dan RUU tentang Pemilu yang saat ini masih dalam pembahasan DPR. Meskipun ada beberapa perubahan terhadap ketentuan-ketentuan audit laporan keuangan partai politk dan audit dana kampanye pemilu, namun secara substantif kedua draf RUU tersebut masih mempercayakan upaya pembentukan partai politik yang bersih kepada akuntan publik. Dalam konteks inilah akuntan dituntut untuk betul-betul profesional di bidangnya, karena opini yang nantinya dikeluarkan oleh seorang akuntan akan menentukan warna pemerintahan. Ketentuan tentang audit laporan keuangan parpol tersebut misalnya diatur dalam pasal 8 ayat (h, i, j) draf RUU tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik berkewajiban (h) membuat pembukuan dan mengumumkan secara terbuka setiap bentuk sumbangan yang diterima untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah; (i) membuat laporan neraca keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; (j) memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilihan Umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara. Selain itu, pasal 112 ayat (1, 2, 3), draf RUU tentang Pemilu menyatakan bahwa (1) Seluruh dana kampanye Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah hari pemungutan suara; (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada KPU dengan disertai seluruh tanda bukti yang sah dari sumbangan dan pengeluaran yang dipakai sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pemungutan suara; (3) Semua dokumen pelaporan dana kampanye Pemilu wajib dijaga dan dipelihara oleh KPU dan terbuka untuk umum. Keberadaan dua (R)UU tersebut menuntut profesionalisme akuntan untuk melakukan tugas audit atas partai politik. IAI sebagai induk organisasi para akuntan berkewajiban memberikan ‘petunjuk’ baku sebagai pegangan resmi dalam melakukan audit atas partai politik. Petunjuk tersebut harus disertai dengan ancaman sanksi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melanggarnya. Sampai saat ini, IAI baru mengeluarkan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 51.01 sebagai petunjuk untuk melakukan audit atas laporan dana kampanye pemilu. Dalam praktiknya, ketika mengaudit dana kampanye pemilu 1999 ada beberapa KAP yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam IPSA tersebut dan menggunakan interpretasi sendiri-sendiri. Sebagai gambaran, pada bagian berikut ini penulis akan memaparkan hasil analisis komparasi atas IPSA No. 51.01 dengan ketentuan audit partai politik yang tercantum dalam UU No. 2/1999 dan UU No. 3/1999 serta hasil evaluasi pelaksanaan audit dana kampanya pemilu 1999 yang dilakukan beberapa KAP atas lima (5) partai politik besar pemenang pemilu 1999. Analisis Komparasi atas Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 51.01 dengan Undang-Undang Audit Partai Politik Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 51.01 disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehubungan dengan pelaksanaan audit dana kampanye yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 3 tahun 1999 pasal 49 yang menyatakan bahwa “Dana kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diaudit oleh akuntan publik, dan hasilnya dilaporkan oleh partai politik peserta pemilihan umum kepada KPU, 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 (dua puluh lima) hari susudah hari pemungutan suara”. Audit dana kampanye harus dilakukan oleh akuntan publik yang notabene adalah anggota IAI, mengharuskan IAI untuk membuat aturan dan petunjuk yang baku guna pelaksanaan tugas audit tersebut. Penyusunan aturan dan petunjuk ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman interpretasi terhadap Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 51 yang menyatakan bahwa “Akuntan dapat menerima suatu penugasan yang lingkupnya terbatas pada penerapan prosedur yang disepakati terhadap satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan, yang tidak cukup untuk memungkinkannya menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan, dengan syarat (a) pihak yang terlibat memahami dengan jelas prosedur yang harus dilaksanakan dan (b) distribusi laporan dibatasi kepada pihak terkait yang disebut”. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini IPSA No. 51.01 akan dikomparasikan dengan ketentuan audit parpol yang tercantum dalam UU No. 2/1999 dan UU No. 3/1999 karena IPSA No. 51.01 tersebut lahir lebih akhir sebagai jawaban dan atau respon atas UU tersebut. Karena IPSA No. 51.01 terdiri dari dua (2) point utama, yaitu prosedur pemeriksaan atas penerimaan kas dan pengeluaran kas, maka analisis inipun difokuskan pada kedua point tersebut yang hasilnya ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut: Tabel 2 : Analisis Komparasi atas Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA) No. 51.01 dengan Undang-Undang Audit Partai Politik

page 29 / 266

Sebu

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance;

Sebu

Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kajia n-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politik/

No.

IPSA No. 51.01

UU Audit Partai Politik

Penerimaan Kas

Ite au

1

Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian intern terhadap pengorganisasian dan prosedur penanganan kas.

Pa 19

2

Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam file (catatan).

Periksa apakah nama penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang muncul lebih dari satu kali, baik di tingkat DPP, DPD I, DPD II, dan bahkan di daftar penyumbang tingkat kepengurusan kecamatan/desa (DPC). Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan/perusahaan untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pa 19

Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada pengurus partai dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. Lakukan evaluasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut memenuhi ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan. Lakukan konfirmasi secara tertulis atau datangi bersama dengan staf pengurus partai, beberapa penyumbang secara uji petik (sampling), tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.

Pa 19

Secara uji petik, bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.

Pa te

Lakukan pemeriksaan atas jumlah batasan bantuan dana kampanye pemilihan umum yang dapat diterima dan bantuan dari negara (APBN/D) menurut keputusan KPU. Pastikan bahwa bantuan tersebut telah diterima seluruhnya dalam kas partai politik.

Pa 19 Um

3

4

5

6

7

8

page 30 / 266

Pa 19

Pa 19 Um


9

page 31 / 266

Seb


Seb

Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/

Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.

page 32 / 266


Seb

Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/

Pa 19 Um

page 33 / 266


page 34 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ 10

page 35 / 266

Seb


Lakukan pemeriksaan atas sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas dan lakukan evaluasi atas penilaian harga pasar bentuk sumbangan tersebut.

page 36 / 266

Seb


page 37 / 266

Seb

Pa 19


page 38 / 266

Seb


Lakukan pemeriksaan apakah harga pasar sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

page 39 / 266

Seb


page 40 / 266

Seb

Pa 19


page 41 / 266

Seb


Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.

page 42 / 266

Seb


page 43 / 266

Seb

Pa 19 Um


page 44 / 266

Seb


Seb

Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur penerimaan kas.

page 45 / 266


page 46 / 266

Seb

Pr


page 47 / 266

Seb


Seb

Pengeluaran Kas Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.

page 48 / 266


page 49 / 266

Seb

Pr


page 50 / 266

Seb


Seb

Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya, dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta.

page 51 / 266


page 52 / 266

Seb

Pa 19


page 53 / 266

Seb


Seb

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

page 54 / 266


page 55 / 266

Seb

Pa te


page 56 / 266

Seb


Seb

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negera, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.

page 57 / 266


page 58 / 266

Seb

Pa 19 Um


page 59 / 266

Seb


Seb

Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran uang yang dikaitkan dengan pengerahan massa untuk mengikuti kampanye dari satu daerah tingkat II ke daerah tingkat II lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

page 60 / 266


page 61 / 266

Seb

Pa 19 Um


page 62 / 266

Seb


Lakukan pemeriksaan apakah ada dana yang jumlahnya signifikan untuk pembukaan cabang yang tidak wajar.

Seb

Sumber: Ihyaul Ulum (2000) Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilu 1999 Berdasarkan Undang-Undang Audit Partai Politik dan IPSA 51.01 Analisis atas pelaksanaan audit dana kampanye pemilu 1999 didasarkan pada laporan khusus hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan diserahkan/ditujukan kepada pimpinan partai politik bersangkutan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan audit yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Komisi C. Analisis akan dilakukan terhadap laporan audit dari lima (5) partai politik pemenang pemilu 1999, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Audit dana kampanye yang telah dilaksanakan oleh partai politik dan laporannya telah masuk ke KPU adalah audit untuk periode 5 Maret 1999 sampai dengan 18 Mei 1999 (audit tahap pertama menurut UU No. 3 tahun 1999), sedangkan audit dana kampanye tahap kedua yang mestinya sudah harus dilaksanakan maksimal 25 hari sesudah pemungutan suara belum dilaksanakan. Komposisi perolehan suara dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah melakukan audit atas lima parpol pemenang pemilu 1999 adalah sebagai berikut: (1) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 33,76 %, diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, 12780; (2) Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh suara sebesar 22,46 %, diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan yang beralamat di Kompleks Rukan Taman Meruya, Blok M/78, Jakarta Barat 11650; (3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara sebesar 12,62 %, diaudit oleh KAP Drs Bustaman Rahim & Rekan yang beralamat Sentra Kramat B-18 Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta 10450; (4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

No.

Prosedur Audit IPSA

PDI-P

Penerimaan Kas

1

2

3

Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian intern terhadap pengorganisasian dan prosedur penanganan kas. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam file (catatan). Periksa apakah nama penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang muncul lebih dari satu kali, baik di tingkat DPP, DPD I, DPD II, dan bahkan di daftar penyumbang tingkat kepengurusan kecamatan/desa (DPC).

3

3

3

page 84 / 266

GOLKAR


page 85 / 266

Seb


page 86 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan/perusahaan untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

page 87 / 266

Seb


page 88 / 266

Seb


page 89 / 266

Seb


page 90 / 266

Seb


page 91 / 266

Seb


page 92 / 266

Seb


page 93 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada pengurus partai dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. Lakukan evaluasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut memenuhi ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.

page 94 / 266

Seb


page 95 / 266

Seb


page 96 / 266

Seb


page 97 / 266

Seb


page 98 / 266

Seb


page 99 / 266

Seb


page 100 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan konfirmasi secara tertulis atau datangi bersama dengan staf pengurus partai, beberapa penyumbang secara uji petik (sampling), tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.

page 101 / 266

Seb


page 102 / 266

Seb


page 103 / 266

Seb


page 104 / 266

Seb


page 105 / 266

Seb


page 106 / 266

Seb


page 107 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Secara uji petik, bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.

page 108 / 266

Seb


page 109 / 266

Seb


page 110 / 266

Seb


page 111 / 266

Seb


page 112 / 266

Seb


page 113 / 266

Seb


page 114 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan atas jumlah batasan bantuan dana kampanye pemilihan umum yang dapat diterima dan bantuan dari negara (APBN/D) menurut keputusan KPU. Pastikan bahwa bantuan tersebut telah diterima seluruhnya dalam kas partai politik.

page 115 / 266

Seb


page 116 / 266

Seb


page 117 / 266

Seb


page 118 / 266

Seb


page 119 / 266

Seb


page 120 / 266

Seb


page 121 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.

page 122 / 266

Seb


page 123 / 266

Seb


page 124 / 266

Seb


page 125 / 266

Seb


page 126 / 266

Seb


page 127 / 266

Seb


page 128 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan atas sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas dan lakukan evaluasi atas penilaian harga pasar bentuk sumbangan tersebut.

page 129 / 266

Seb


page 130 / 266

Seb


page 131 / 266

Seb


page 132 / 266

Seb


page 133 / 266

Seb


page 134 / 266

Seb


page 135 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah harga pasar sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

page 136 / 266

Seb


page 137 / 266

Seb


page 138 / 266

Seb


page 139 / 266

Seb


page 140 / 266

Seb


page 141 / 266

Seb


page 142 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.

page 143 / 266

Seb


page 144 / 266

Seb


page 145 / 266

Seb


page 146 / 266

Seb


page 147 / 266

Seb


page 148 / 266

Seb


page 149 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur penerimaan kas.

page 150 / 266

Seb


page 151 / 266

Seb


page 152 / 266

Seb


page 153 / 266

Seb


page 154 / 266

Seb


page 155 / 266

Seb


page 156 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Pengeluaran Kas Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (sampling) kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.

page 157 / 266

Seb


page 158 / 266

Seb


page 159 / 266

Seb


page 160 / 266

Seb


page 161 / 266

Seb


page 162 / 266

Seb


page 163 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya, dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta.

page 164 / 266

Seb


page 165 / 266

Seb


page 166 / 266

Seb


page 167 / 266

Seb


page 168 / 266

Seb


page 169 / 266

Seb


page 170 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

page 171 / 266

Seb


page 172 / 266

Seb


page 173 / 266

Seb


page 174 / 266

Seb


page 175 / 266

Seb


page 176 / 266

Seb


page 177 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negera, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.

page 178 / 266

Seb


page 179 / 266

Seb


page 180 / 266

Seb


page 181 / 266

Seb


page 182 / 266

Seb


page 183 / 266

Seb


page 184 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran uang yang dikaitkan dengan pengerahan massa untuk mengikuti kampanye dari satu daerah tingkat II ke daerah tingkat II lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

page 185 / 266

Seb


page 186 / 266

Seb


page 187 / 266

Seb


page 188 / 266

Seb


page 189 / 266

Seb


page 190 / 266

Seb


page 191 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah ada dana yang jumlahnya signifikan untuk pembukaan cabang yang tidak wajar.

page 192 / 266

Seb


page 193 / 266

Seb


page 194 / 266

Seb


page 195 / 266

Seb


page 196 / 266

Seb


page 197 / 266

Seb


page 198 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan perhitungan kas dan lakukan rekonsiliasi saldo bank untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo kas menurut catatan partai politik dengan saldo kas menurut catatan bank.

page 199 / 266

Seb


page 200 / 266

Seb


page 201 / 266

Seb


page 202 / 266

Seb


page 203 / 266

Seb


page 204 / 266

Seb


page 205 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.

page 206 / 266

Seb


page 207 / 266

Seb


page 208 / 266

Seb


page 209 / 266

Seb


page 210 / 266

Seb


page 211 / 266

Seb


page 212 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh partai politik. Buatlah berita acara inspeksi ini.

page 213 / 266

Seb


page 214 / 266

Seb


page 215 / 266

Seb


page 216 / 266

Seb


page 217 / 266

Seb


page 218 / 266

Seb


page 219 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus partai politik, dan periksa pula kepatuhan partai politik dalam memenuhi kewajiban PPh atas honorarium tersebut.

page 220 / 266

Seb


page 221 / 266

Seb


page 222 / 266

Seb


page 223 / 266

Seb


page 224 / 266

Seb


page 225 / 266

Seb


page 226 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencananya, jika ada.

page 227 / 266

Seb


page 228 / 266

Seb


page 229 / 266

Seb


page 230 / 266

Seb


page 231 / 266

Seb


page 232 / 266

Seb


page 233 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran kas.

page 234 / 266

Seb


page 235 / 266

Seb


page 236 / 266

Seb


page 237 / 266

Seb


page 238 / 266

Seb


page 239 / 266

Seb


page 240 / 266

Seb


page 241 / 266

Seb


page 242 / 266

Seb


page 243 / 266

Seb


page 244 / 266

Seb


page 245 / 266

Seb


page 246 / 266

Seb


page 247 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Sumb er: Ihyaul Ulum (2000) Ketera ngan : 3: Prosed ur dilaks anaka n oleh KAP x : Prosed ur tidak dilaks anaka n oleh KAP

Cat ata n Pe nut up Audit yang dilaku kan oleh akunt an publik harusn ya didasa rkan kepad a peratu ran perun dangundan gan yang berlak u, baik yang berbe ntuk UU dan peran gkat di

page 248 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ bawah nya maup un peratu ran-pe ratura n yang secara khusu s dikelu arkan oleh IAI sebag ai institu si yang memili ki otorita s untuk itu. Jika hal ini dapat ditaati , maka semes tinya tidak ada lagi perbe daan interpr etasi ketika melak ukan audit atas keuan gan partai politik, meski pun dilaku kan oleh kantor akunt an publik yang berbe da. Hasil audit yang dilaku kan oleh akunt an

page 249 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ publik atas lapora n keuan gan partai politik akan menja di acuan yang sangat mene ntuka n masa depan pemer intaha n beriku tnya. Pelang garan yang dilaku kan oleh partai politik berkai tan denga n masal ah keuan gan parpol dianca m denga n berba gai bentu k sanksi yang akan mene ntuka n keikus ertaan parpol terseb ut pada pemilu beriku tnya. Bentu k sanksi berkai tan

page 250 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ denga n keuan gan parpol dan hasil audit akunt an publik antara lain adalah pengh entian bantu an dana dari APBN/ APBD (Pasal 49 ayat 2 UU No. 3 tahun 1999), dan atau sanksi admini stratif tidak boleh mengk uti pemilu beriku tnya (Pasal 49 ayat 3 UU No. 3 tahun 1999). Sanksi ini juga tercan tum dalam draf RUU tentan g Partai Politik pasal 23 ayat (3) dan pasal 24 ayat (1, 2,

page 251 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ 3, 4). Berda sarkan berba gai uraian di atas, jelasla h bahwa akunt an publik dan IAI memili ki peluan g yang sangat besar untuk turut andil dalam upaya mewuj udkan sebua h pemer intaha n yang bersih; good and clean gover nance. Konse kuensi nya tentu saja, IAI ditunt ut untuk mamp u menin gkatka n profesi onalis me dan indepe ndensi nya terhad ap berba gai kepen tingan dan hubun

page 252 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ gan denga n partai politik. IAI sekali lagi akan tercor eng – sebag aiman a ketika awal runtuh nya orde baru, ketika hasil audit akunt an publik “dome stik” tidak diakui dan pemer intah melak ukan audit ulang denga n meng undan g audito r asing – jika dalam melak ukan audit atas lapora n keuan gan partai politik nanti, IAI tidak mamp u menu njukka n profesi onalis menya . Agend

page 253 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ a mend esak yang harus dilaku kan oleh IAI adalah meninj au ulang (baca: revisi) IPSA 51.01 disesu aikan denga n Undan g-Und ang Politik yang baru, sebab beber apa hal yang diatur dalam UU Politik tahun 1999 meng enai audit dana kampa nye pemilu kemun gkinan akan meng alami perub ahan dalam UU politik tahun 2002. Di sampi ng itu, IAI juga harus segera meru muska n standa r baku

page 254 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ format penyu sunan lapora n keuan gan partai politik yang terinte grasi dari daera h (DPD/ DPW) hingga ke pusat (DPP). Sebab jika lapora n yang akan dijadik an pijaka n hanya lapora n DPP, maka kemun gkinan untuk melak ukan penyi mpan gan dan pelang garan masih sangat besar denga n melalu i DPW/ DPD.

*****

Dafta r Pusta ka Achwa n, Roch

page 255 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ man, 2000, Good Gover nance: Manife sto Politik Abad Ke-21, Komp as edisi Rabu 28 Juni 2000, hal. 39 Asian Devel opme nt Bank (ADB), 1999, Good Gover nance and Antico rruptio n: The Road Forwar d for Indone sia, Paper, Presen ted at Eight Meetin g of the Consul tative Group on Indone sia, 27 – 28 July 1999, Paris, France . Dye, Kenne th M. and Stape nhurst , R., 1998, Pillars of Integri ty: the Import ance of

page 256 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Supre me Audit Institui ons in Curbin g Corrup tion, EDI Worki ng Paper, The Econo mic Devel opme nt Institu te of the World Bank, 1998. Huther , Jeff and Shah, A., 1998, Applyi ng a Simple Measu re of Good Gover nance to the Debat e on Fiscal Decen traliza tion, World Bank Policy Resea rch Worki ng Papers , Maret 1998, Washi ngton DC. Ikatan Akunt an Indone sia, 1997, Perny ataan Stand

page 257 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ ar Akunt ansi Keuan gan No. 45 Pelapo ran Keuan gan Organi sasi Nirlab a, Ikatan Akunt an Indone sia, Jakart a. ------------, 1994, Stand ar Profesi onal Akunt ansi Publik , Bagia n Pener bitan Sekola h Tinggi Ilmu Ekono mi YKPN, Yogya karta. ------------, Media Akunt ansi, Edisi No. 33/Ma ret April 1999 Tahun VI199 9, Jakart a: Ikatan Akunt an Indone sia, 1999. ------------,

page 258 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Interpr etasi Perny ataan Stand ar Auditi ng No 51.01, Mei 1999. Irwan, Alexan der, 2000, Clean Gover nment dan Buday a Bisnis Asia, dalam Jurnal Refor masi Ekono mi, Vol. 1 No. 1 Januar i– Maret 2000, hal. 56 – 63 Kantor Akunt an Publik Busta man Rahim & Rekan, 1999, Lapora n Akunt an Indepe nden (PKB). Arsip KPU. Jakart a. Kantor Akunt an Publik Hadori & Rekan, 1999, Lapora n Akunt

page 259 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ an (PAN). Arsip KPU. Jakart a. Kantor Akunt an Publik Husni, Mucha ram & Rasidi, 1999, Lapora n Khusu s Hasil Audit (PDI Perjua ngan). Arsip KPU. Jakart a. Kantor Akunt an Publik S. Manna n, Suma nti & Rekan, 1999, Lapora n Akunt an Indepe nden (PPP). Arsip KPU. Jakart a. Kantor Akunt an Publik Soejat na, Mulya na & Rekan, 1999, Lapora n Audito r Indepe nden (Partai Golkar ). Arsip

page 260 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ KPU. Jakart a. Langs eth, Petter, 2000, Bagai mana Meme rangi Langs ung Prakte k Korup si, dalam Jurnal Refor masi Ekono mi, Vol. 1 No. 1 Januar i– Maret 2000, hal. 70 - 76 Langs eth, Petter, Stape nhurst , R., Pope, J., 1997, The Role of Nation al Integri ty Syste m in Fightin g Corrup tion, EDI Worki ng Paper, The Econo mic Devel opme nt Institu te of the World Bank. Priyon

page 261 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ o, AE, 2000, Jaring an Nasion al Ombu dsman untuk Pembe rantas an Korup si, dalam Jurnal Refor masi Ekono mi, Vol. 1 No. 1 Januar i– Maret 2000, hal. 43 – 48 Repub lik Indone sia, 1999, Tiga Undan g-Und ang Politik 1999, Kuraik o Prata ma, Bandu ng. Sawarj uwono , Tjiptoh adi, 1999, Tuntut an Refor masi, Keuan gan Parpol Perlu Diperi ksa Akunt an, Jawa Pos, tangg al 14 Mei 1999.

page 262 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ Shungl u, V. K, 2000, The Role of The Audito r in Promo ting: Good Gover nance, in Intern ational Journa l of Gover nment Auditi ng, April 1998, pp. 18 - 19 Susilo, Y. Sri, 2000, Mamp ukah Ikatan Akunt an Indone sia (IAI) Menja di Salah Satu “Pillar s of Integri ty”, dalam www.t ranspa ransi.o r.id Tanzi, Vito, 1998, Corrup tion Aroun d the World: Cause s, Conse quenc es, Scope, and Cures, IMF Worki

page 263 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ ng Paper, WP/98 /63, May 1998. Urbani ngrum , Anas, 1999, Ranja u-Ranj au Refor masi, Potret Konflik Politik Pasca Kejatu han Soeha rto, Rajaw ali Pers, Jakart a. Ulum, Ihyaul, 1999, Mengg ugat UU Audit Parpol , Majala h Mahas iswa Dimen si Ekono mi (MM. DIMEK ) FE UMM, Edisi XXX/1 999. ---------------, 2000. Telaah Kritis terhad ap UU Audit Parpol Sehub ungan denga n Audit Lapora n Keuan

page 264 / 266

Seb

INTELLECTUAL CAPITAL corner | Peranan IAI Dalam Mewujudkan Good Governance; Copyright Ihyaul Ulum MD. [email protected] http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/peranan-iai-dalam-mewujudkan-good-governance-sebuah-kaji an-atas-tuntutan-profesionalisme-akuntan-dalam-pelaksanaan-audit-laporan-keuangan-partai-politi k/ gan Partai Politik tahun 1999. Skripsi pada Progra m Studi Akunt ansi FE UMM, unpubl ished.

*****

page 265 / 266

Seb


Seb

April-September ISSN: )

Recommend Documents