Jurnal Ekonomi Syariah Indonesiam, Juni 2016/1437 H 38 Muhammad Ngasifudin
Volume VI, No. 1: 38-44
APLIKASI MUZARA’AH DALAM PERBANKAN SYARIAH Muhammad Ngasifudin 085601088847
Abstract Indonesia is an agricultural country. Indonesia well-known has fertile land. Almost 50% of Indonesian is in agricultural. Rice is the staple food of Indonesia The Demand of Rice is always increasing in line with the population growth It should be able to make the farmers who live in rural areas become more prosperous As the developping of Islamic banking in Indonesia is certainly a challenge to participate in developing the sector of agricultural with scheme Muzaraah , with scheme sharing the same benefit, between worker and land owners , because the agricultural sector has not get a place in the world of banking, meanwhile agricultural sector has great potential to get finance Keyword:
Akstrak Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Dan hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Beras merupakan bahan makanan pokok bangsa Indonesia. Permintaan padi yang terus meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk, seharusnya dapat menjadikan para petani yang umumnya bertempat tinggal dipedesaan menjadi lebih sejahtera Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tentunya tantangan untuk ikut berperan dalam mengembangkan sektor pertani dengan skema Muzaraah, dengan adanya skim bagihasil yang sama menguntungkan antra petani penggarap dan pemilik lahan, karena sektor partinan selama ini belum mendapatkan tempat di dunia perbankan sedangan sektor pertanian mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendapatkan pembiayaan. Kata kunci = Petani penggarap, Pemilik Lahan, Muzaraah
PENDAHULUAN Secara umum, pada tahun 2014 sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di desa/kelurahan (88,04 persen) masih menggantungkan pada sektor pertanian. Persentase desa perbatasan yang mengandalkan sektor pertanian (93,41 persen) lebih tinggi dibandingkan persentase desa bukan perbatasan (87,97 perse2n). Hal itu dapat disebabkan tingginya potensi pertanian di desa perbatasan. Kondisi desa perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, membuat potensi pertaniannya sangat baik. Selain itu, banyaknya pekerja di sektor pertanian dapat juga dikarenakan rendahnya lapangan kerja di sektor lain. Jauhnya desa perbatasan dari pemerintahan pusat atau pusat bisnis, membuat sulitnya perkembangan lapangan pekerjaan sektor lain. Sedangkan jumlah tenaga kerja 33,20 persen pada Februari 2015. (BPS, 2015) Walaupun sangat strategis, sektor pertanian dan pedesaan sering dihadapkan pada banyak
permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini, Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebagaian besar petani tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri (Ashari dan Saptana, 2005) Dalam menyalurkan kredit pada sektor pertaniah pada umumnya perbankan syariah tidak menerapkan akad muzaraah mengingat resiko yang harus ditanggung oleh perbankan relatif tinggi. Berikut adalah akad yang diterapkan oleh bank syariah.
Aplikasi Muzara’ah dalam Perbankan Syariah 39 Tabel. 1 Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Nasional Bank Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Negara Indonesia Syariah Muamalah Bank Tabungan Negara Syariah BPRS
Akad Pembiayaan Wakalah wal Murabahah, Wakalah wal Ijarah, Murabahah, Ijarah, Murabahah,Ijarah Multijasa Musyarakah, Murabahah, Ijarah Multijasa, Qard, Kafalah, Mudharabah Murabahah, Bai Bithaman Ajil, Mudharabah, Musyarakah, Qardhul Hasan Murabahah, Istishna’, Mudharabah, Musyarakah, qardh. Murabahah, Ijarah, Ijarah Multi Jasa, Mudharabah, Musyarakah, Rahn, Istisna
Sumber : data diolah dari berbagai sumber
Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan aplikasi akad muzaraah pada perbankan syariah baik BUMN maupun swasta. Pada umumnya akad yamg digunakan adalah pengembangan akad musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, qard dan Istishna’. Untuk mewujudkan keberpihakan perbankan syariah terhadap sektor pertanian, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Pertama, menjadikan usaha pertanian sebagai target pembiayaan utama, minimal 10% dari total pembiayaan. Pembiayaan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menyalurkan secara langsung kepada para kelompok usaha tani yang membutuhkan modal di atas 50 juta. Adapun tidak langsung dengan memberikan pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah. P embiayaan model ini ditujukan untuk membiayai usahausaha kecil dibawah 50 juta. Pengertian Muzara’ah Menurut Hanafiyah, Muzara’ah ialah (Hasan, 2004):
عقد عىل الزرع ببعض خ الارج من االرض “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi” Menurut Syafi’i, muzara’ah ialah:
ف معاملة العامل � االرض ببعض ما ي خ�رج نم�ا عىل ان يكون البذر من املالك
“menggaarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.” Menurut Hanabilah, Muzara’ah ialah :
عل�ا والزرع دفع االرض اىل من ي ز�رهعا او يعمل ي ن بي�ما “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi diantara keduanya.” Menurut Syaikh Ibrahim al- Bajuri, Muzara’ah ialah
ف معل عامل � االرض ببعض ما ي خ�رج نم�ا و البذر من املالك
“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.” Muzaraah kerjasama di bidang pertaninan antara pemilik lahan dan pertanian, ada beberapa definisi muzaraah yang dikemukakanoleh ulama fikih, ulama madzhab maliki medefinisikannya dengan dengan, perserikatan dalam pertanian” menurut madzhab hanbali muzaraah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seseorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua, kedua definisi ini dalam kebiasaan indonesia disebut sebagai ‘paroan sawah” penduduk irak menyebutnya “al-mkhabaroh” tetapi dalam al muhkabaroh, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. Imam asy-syafi’i mendefinisikan al mukhabarah
40
Muhammad Ngasifudin
dengan imbalan hasil pertaninan, sedangkan bibit pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pemilik lahan, sedangkan dalam muzaraah bibit yang akan di tanam boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani (Dahlan, 2006) Dasar hukum
َ َ َۚ ن َ ُ َۡ ُۡ َ َ ۡ ون َر ح َت َر ِّبك ۡ� ُن ق َس ۡم َنا َب ۡي نَ ُ�م أه يقسم َ ۡ َ ۡ ُ ََّ َ تَ ِ ُ ۡ ف ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ ۚ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ض ۡ َ ض ٖ م ِع ٰيش� ّم ِ ي� َٱليو ِة ٱلدنيا ورف ُع ۡنا ٗب ۗع�م فوق بع َد َر َج ٖ َ َّ َ ۡ ضُ ُ َ ۡ ٗ خ َّ� ِّماٞ ح ُت َر ّب َك َخ ۡي َ ۡ سر ّ ي� َو َر ِ ِ ت ِليت ِخذ بع�م بعضا َ َ ي ج ۡ� َم ُعون
32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Qs. Zuhruf :32)
َ َ ََ َ ْ َ َْ َْ َ َم ْن كن ْت ُل أ ْر ٌض فل َي زْ� َر ُ َعا ف ِإن ْل َ ي زْ� َر ْ َعا فل َي زْ� َر ْ َعا َ أخ ُاه
Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari) Dalam sebuah hadits lain ada yang membolehkan hukum muzara’ah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas ra ( Sahrani, Abdullah. 2011)
مل ي�رم املزارعة ولكن امر ان .الن� ص م ان ب بع�م ببعض بقوهل من اكنت هل ارض ي ز ي�فق ض فل�رهعا او )ليمنحها اخاه فان با� فليمسك ارضه (رواه البخارى
“Sesungguhnya Nabi saw menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain,dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (HR. Bukhori dan Muslim)
Diriwayatkan oleh bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaraah dengan rasio bagi hasil 1/3;2/3, ¼;3/4, 1/2/1/2 maka rasullalah bersabda” hendaklah menannami atau menyerahkannya untuk di garap, barang siapa tidak melakukakn salah satu dari keduannya, tuhanlah tanahnya, (Antonio, 2009) Rukun dan syarat Jumhur ulama’ yang membolehkan akad Muzara’ah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. (Hasan,2004) : a. Ijab qabul (akad) b. Penggarap dan pemilik tanah (akid) c. Adanya obyek (ma’qud ilaih) d. Harus ada ketentuan bagi hasil Adapan syarat-syarat dalam akad Muzara’ah menurut Jumhur ulama’ ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad (Haroen, 2007) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah : a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus (Lathif, 2005). Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. b. Batas-batas lahan itu jelas c. L a h a n i t u d i s e r a h k a n s e p e n u h n y a kepadapetani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya Syarat yang berkaitan dengan hasil panen adalah sebagai berikut: Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya) dan ditentukan dari awal kontrak, agar tidak terjadi perselisihan (lathif, 2005). Hasil panen itu benar-benar
Aplikasi Muzara’ah dalam Perbankan Syariah 41
milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan objeknya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Perjanjian dengan sistem muzara’ah akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, tidak bolehada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak. (Rahman. 1995) Maksud dari kalimat diatas bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan sehingga saat melakukan kerjasama harus timbul adanya saling percaya. Bentuk-bentuk Muzara’ah Secara ringkas bentuk muzara’ah dibagi menjadi beberapa bagian (Mardani, 2012) : Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap. Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut. Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga
diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut. Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya pensyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut. Manfaat Muzaraah Apabila praktik muzara’ah dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riel diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad muzara’ah akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan (Sahrani, Abdullah,2002). Adapaun hikmah yang dapat diambil dari akad tersebut adalah: a) Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antarapihak-pihak yang bekerjasama. b) Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah. c) Dapat mengurangi pengangguran. d) Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. e) Dapat mendorong pengembangan sektor riel yang menopong f) pertumbuhan ekonomi secara makro. g) Praktik muzara’ah di masyarakat Aplikasi muzara’ah dalam Sistem keuangan modern Dalam perkembangannya, praktek muzara’ah lebih cenderung kepada mudharabah (kerjasama dengan sistem profit sharing). Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahib al maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya disebut mudharib sebagai pengelola
42
Muhammad Ngasifudin
usaha, Keuntungan dalammudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pihak yang membuat kelalaian, Secara umum, aplikasi muzara’ah dalam bank Islam dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Antonio, 2001): Perjanjain Bagi Hasil Pemilik lahan -Lahan Benih Pupuk dsb
Lahan Pertanian
Penggarap -keahlian - Waktu - tenaga
pupuk Penggarap Sedangkan aplikasi muzara’ah dalam kegiatan Sedangkan aplikasi dalam muamalah non bank, yakni sepertimuzara’ah kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat adalah muzara’ah sewa kegiatan muamalah non bank,dengan yaknisistem seperti tetap. Di mana seorang pemilik tanah melakukan kerjasama kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat pengolahan tanah dengan pihak lain di mana pihak lain adalah muzara’ah dengan sistem sewa tetap. (penyewa) harus membayar sejumlah uang tertentu, atau barang senilai tertentu, sebagai biaya sewa atas tanah yang Di mana seorang pemilik tanah melakukan diolahnya tersebut. Besarnya biaa sewa ini bersifat tetap, kerjasama pengolahan dengan pihak tidak tergantung kepada tanah hasil produktifitas tanah lain yang diolahnya tersebut. hasil panenan sepenuhnyamenjadi di mana pihak lainJadi, (penyewa) harus membayar hak dari penyewa tanah sebagaimana juga resiko kegagalan sejumlah uang tertentu, barang senilai panen juga sepenuhnya menjadiatau tanggungan penyewa. Hak dari pemilik tanah biaya hanyalahsewa menerima biaya sewa. yang (Anto, tertentu, sebagai atas tanah 2003) diolahnya tersebut. Besarnya biaa yang sewapaling ini Dalam perbankan Islam, prinsip banyaktetap, dipakaitidak adalah tergantung musyarakah dan mudharabah, bersifat kepada hasil sedangkan muzara’ah dan musaqah dipergunakan khusus produktifitas tanah yang diolahnya tersebut. untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh Jadi,beberapa hasil panenan hak bank Islam. sepenuhnyamenjadi Bahkan dalam bank-bank Islam khususnya Indonesia sama juga sekaliresiko belum darisekarang penyewa tanahdisebagaimana mengeluarkan produknya baik muzara’ah maupun kegagalan panen juga sepenuhnya menjadi musaqah. Di bank-bank syari’ah luar negeri, untuk usaha pertanian biasanya denganHak skimdari musyarakah atautanah salam. tanggungan penyewa. pemilik Sudah sangat terkenal dengan keberhasilan penerapan hanyalah menerimauntuk biayapertanian sewa. (Anto, 2003) skim musyarakah oleh bank-bank syariah. Yang agak berbeda adalah Iran. Di negeri ini Dalam perbankan Islam, prinsip yang diterapkan skim muzara’ah untuk kredit usaha tani (Karim, paling banyak dipakai adalah musyarakah 2001)
dan mudharabah, sedangkan muzara’ah 10. Berakhirnya Akad Muzara’ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk Habisnya masa muzara’ah: Apabila akad muzara’ah plantation ataupanen, pembiayaan pertanian berakhir financing sebelum masa akad muzara’ah tersebut dibatalkan dan ditunggu sampaiBahkan masa panen.(Haroen, olehtidak beberapa bank Islam. dalam 2007) Dalam menunggu masa panen tersebut petani bank-bank Islammendapat sekarang di penggarap berhak upah khususnya sesuai dengan adat Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produknya baik muzara’ah maupun musaqah. Di bank-bank syari’ah luar negeri, untuk usaha pertanian biasanya dengan skim musyarakah atau salam. Sudah sangat terkenal dengan keberhasilan penerapan skim musyarakah untuk pertanian oleh bank-bank syariah. Yang agak berbeda adalah Iran. Di negeri ini diterapkan skim muzara’ah untuk kredit usaha tani (Karim, 2001)
Berakhirnya Akad Muzara’ah Habisnya masa muzara’ah: Apabila akad muzara’ah berakhir sebelum masa panen, akad muzara’ah tersebut tidak dibatalkan dan ditunggu sampai masa panen.(Haroen, 2007) Dalam menunggu masa panen tersebut petani penggarap berhak mendapat upah sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan biaya untuk pertanian selanjutnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap.(Hasan, 2004) Salah seorang yang berakad meninggal. Menurut ulama mazhab hanafi dan hanabilah, maka akad muzara’ah berakhir. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’i dan Maliki akad muzara’ah tersebut tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. 1) Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah uzur tersebut dapat berupa (Hasan, 2004) : a. Tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan naik haji Kerjasama di bidang pertanian seperti muzara’ah di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. Muzara’ah tersebut bisa dijadikan tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bisa mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan. Aplikasi muzara’ah dalam Perbankan Syariah Peningkatan layanan bank kepada sektor pertanian dengan cara memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai instansi-instansi keuangan mikro. Kerj asama pembi ayaan berbentuk linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT , BPRS, dan pegadaian. Perluasan jaringan juga bisa dilakukan dengan Office Channelling. Optimalisasi peran office channelling di harapkan mampu mengatasi keterbatasan jaringan dan infrastruktur
Aplikasi Muzara’ah dalam Perbankan Syariah 43
Skema Muzaraah dengan Perbankan Diolah oleh penulis perbankan syariah sehingga akses para petani terhadap bank syariah bisa terpenuhi. Keempat, mengembangkan produk Muzaraah sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan sektor pertanian. Ini karena akad muzaraah sangat mungkin dilakukaninovasi sebagai model pembi ayaan yang applicable. Menurut beberapa ulama fikih kontemporer , akad muza raah bisa dikemba ngkan menjadi 70 macam model pembiayaan pada sektor pertanian yang semuanya di perbolehkan dalam pandangan syariat. Jika perbankan syariah dapat memainkan peranannya dengan optimal, bukan mustahil suatu saat sektor pertanian akan menjadi tulang punggung per ekonomian Indonesia. Pihak-Pihak Terkait dan Upaya Dalam Implementasi Gagasan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan pada sektor pertanian adalah dengan melakukan sinergi antara akademisi (perguruan tinggi), asosiasi perbankan syariah, asosiasi/himpunan petani, kementerian pertanian, LSM, koperasi syariah dan asuransi syariah. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam implementasi gagasan sebagai berikut (Ridlwan, 2006): 1. Pembinaan SDM petaniPembinaan ini harus dilakukan secara holistik dan
menyeluruh yang meliputi pengelolaan SDA, pemanfaatan teknologi pertanian, pengelolaan perencanaan keuangan petani dan pendampingan petani dari hulu sampai hilir. 2. Menggalakkan kembali klompen capir (FGD) pihak-pihak terkait sebagai sarana untuk komunikasi permasalahan sektor pertanian termasuk pendampingan mendapatkan akses modal. 3. Melakukan kajian bersama antara pihakpihak terkait dalam menentukan skema pembiayaan syariah yang ramah serta menguntungkan bagi petani dan perbankan 4. Penyediaan fasilitas penjamin pembiayaan usaha pertanian mengingat resiko usaha ini sangat besar khususnya resiko gagal panen. Lembaga penjamin tersebut diinisiasi oleh kementan sehingga perbankan syariah tidak resah dalam memberikan pinjaman. tidak punya lahan tapi punya kemampuan. KESIMPULAN Dalam tinjauan Hukum Islam pengelolaan ladang/pertanian (muzara’ah) adalah kerjasama yang dibolehkan, dengan memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ajaran Islam, dan apabila ada syarat dan rukun yang menyebabkan adanya kerusakan
44
Muhammad Ngasifudin
dan tidak tercipta maslahah dalam Islam maka akad perjanjian ini menjadi tidak boleh. Akad Muzaraah dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Oleh sebab itu produk Muzaraah di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi islam yang bermanfaat bagi masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia, namun banyak hal yang harus dibenahi dalam mempersiapkan Sumberdaya Penggarap Tanah untuk mendapatkan Hasil yang maksimal dan memberikan dampak kesejahteraan kepada Penggarap dan Pemilik Lahan. DAFTAR PUSTAKA Ahmad Ajib Ridlwan, (2016) implementation akad muzara’ah in islamic bank : alternative to access capital agricultural sector, Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April, pp. hlm 34-48 Anto M. B. Hendrie, (2003), Pengantar Ekonomikaa Mikro Islami, Ekonosia, Yogyakarta Antonio Muhammad Syafi’i, (2001), Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta
Ashari dan Saptana, (2005), “Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian”, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 23 No. 2, Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi, pp. Hlm 132-147 Aziz, Dahlan Abdul, (2006), Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta BPS, (2015), “Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indicators 2015)”, Oktober 2015, Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta. Departemen Agama RI (1989), Al Quran dan Terjemahnya, CV. Toha Putra, Semarang. Haroen Nasrun, (2007), Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta: Hasan, M. Ali, (2004), Berbagai macam Transaksi dalam Islam “Fiqih Muammalah” , PT Raja Grafindo.Jakarta. Karim , Adiwarman A ,(2001) Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta. Lathif , AH. Azharudin, (2005), Fiqh Muamalat, UIN Jakarta Press, Jakarta. Mardani, (2012) Fiqh Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta. Rahman Afzalur, (1995), Doktrin Ekonomi Islam, PT Dana Bhakti wakaf UII, Yogyakarta. Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, (2002), Fikih Mu’amalah. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Sohari sahrani dan Ru’fah Abdullah, (2011), .Fikih Muamalah, Ghalia Indonesia, Bogor.
