APLIKASI KODE ETIK HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA

Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 88-108 Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn DOI: 10.22225/jn.1.1.374.88-108.

APLIKASI KODE ETIK HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA Dahlil Marjon Universitas Andalas [email protected]

Abstrak

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak ingkar dan dasar hukum maka terlebih dulu memahami apa tujuan dari lembaga kenotariatan, untuk memenuhi alat bukti autentik yang sangat dibutuhkan dalam hal menggunakan kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang dilakukan. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan terjadi diantara mereka suatau lembaga. Kata Kunci: Kenotariatan, Hak ingkar, Dasar hukum

Abstract

Before discussing more about the right of refusal and the legal basis of the first to understand what the purpose of the institution notary, to meet authentic evidence which is needed in case arising from commercial transactions conducted. Social institutions, known as the notary arises from the need in the association of fellow human beings who want the evidence regarding the relationship existing civil law and took place between agencies. Keywords: notary, right of refusion, legal basis

1. PENDAHULUAN

mengenai jabatan notaris. Peraturan

Pasca disahkannya Undang-Undang

Jabatan Notaris Staatblad 1860 Nomor

Jabatan Notaris yakni Undang-Undang

3 ini dianggap tidak sesuai lagi dengan

Nomor

ten tan g

perkembangan hukum dan kebutuhan

perubahan Undang-Undang 30 Tahun

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu

2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN),

Peraturan Jabatan Notaris ini harus

peranan notaris memasuki era baru.

diganti

Lahirnya

Jabatan

kondisi dan perkembangan masyarakat

Notaris mengakhiri hampir 2 abad

Indonesia. Lahirnya Undang-Undang

berlakunya Peraturan Jabatan Notaris

Nomor

yaitu Reglement op Het Notaris Ambt in


Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur

2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

2

tahun

2014

Undang-Undang

untuk

2

disesuaikan

tahun

Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

2014

dengan

tentan g

Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 89

untuk

memerlukan bentuk tertulis. Bukti fisik

notaris

dari perjanjian itu yang diperlukan.

sebagai pejabat umum dapat terlaksana

Oleh karena itu setiap perjanjian yang

dengan baik.

dilakukan oleh masyarakat pasti akan

merupakan

terobosan

memastikan

Notaris

bahwa

baru

fungsi

merupakan

salah

satu

mengarah

kepada

notaris

sebagai

pejabat negara yang kedudukannya

sarana keabsahan perjanjian yang

sangat dibutuhkan di masa sekarang

mereka lakukan. Notaris dianggap yang

ini. Di masa modern ini, masyarakat

melahirkan bukti fisik dari perjanjian

sudah banyak tidak lagi mengenal

yang disepakati oleh para pihak. Karena

perjanjian

itulah, kedudukan notaris

yang

berdasarkan

atas

kepercayaan satu sama lain seperti

menjadi

semakin penting di masa sekarang ini.

dulu. Dahulu

Sebagaimana pejabat negara lain

perjanjian-perjanjian menurut hukum

yang mempunyai wewenang tersendiri

adat tidak dibuat dalam bentuk tertulis,

khusus untuk pejabat negara bidang

dilakukan secara lisan saja, oleh karena

yang dimaksud, maka notaris juga

adanya saling mempercayai. Tuntut

memiliki kewenangan tersendiri yang

menuntut

sangat

tidak dimiliki oleh pejabat negara yang

tidak

lainnya. Masing-masing pejabat Negara

yang

jarang

mereka kenal

boleh

sekali

dikatakan

terjadi

akibat

dipenuhinya perjanjian yang dilakukan.

ini

mempunyai

kewenangan

Oleh karenanya jika timbul perselisihan

berbeda satu sama lain.

yang

diantara mereka maka para pihak

Selain kewenangannya, para notaris

hanya mengajukan saksi-saksi yang

juga memiliki kewajiban dan larangan

dapat membenarkan atau menguatkan

yang wajib mereka patuhi dalam

dalil-dalil yang dimajukan di muka

pelaksanaan

persidangan.

kewajiban

Oleh

karena

itu

tugas. dan

Kewenangan,

larangan

adalah

pembuktian dengan saksi dalam hukum

konsekwensi logis dari adanya suatu

adat sangatlah penting.

jabatan. Dengan berdasar pada Undang

Berlainan dengan sekarang dimana

-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang

para pihak dalam membuat perjanjian





Perdata

para notaris di Indonesia wajib untuk

wanprestasi menurut pasal 1234 KUH

memahami

Perdata.

apa

yang

menjadi

atau

ingkar

janji

atau

wewenang dan kewajiban mereka serta

Sanksi administrasi terhadap Notaris

larangan yang tidak boleh dilakukan

yang melanggar ketentuan peraturan

dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

perundang-undangan ada 5 jenis sanksi

Sebagaimana diketahui bahwa Akta

administrasi yang berlakunya secara

Notaris yang merupakan suatu akta

berjenjang yaitu berupa : 1. Teguran

otentik

lis an ,

yang

memiliki

kekuatan

2.

Te gu r a n

te r tu lis ,

3.

sementara,

4.

pembuktian lengkap atau sempurna

Pemberhentian

dalam sengketa hukum perdata dapat

Pemberhentian dengan hormat, dan 5.

mengalami

Pemberhentian

penurunan

status

tidak

hormat.

(degradasi) dari kekuatan bukti lengkap

Sedangkan penjatuhan sanksi pidana

dan sempurna menjadi permulaan bukti

terhadap

seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat

hukum

yang

menyebabkan

Notaris

dapat

dilakukan

sepanjang

memenuhi

rumusan

pelanggaran

yang

tersebut

dalam

kebatalan atau ketidakabsahan akta

Undang-Undang Jabatan Notaris, kode

tersebut. Apabila terjadi degradasi dari

etik

akta otentik menjadi akta dibawah

memenuhi unsur-unsur dalam KUHP

tangan atau bahkan batal demi hukum

pidana.

maka

hal

kerugian karenanya

itu

akan

menimbulkan

bagi

para

pihak.

Notaris

tersebut

Oleh dapat

jabatan

notaris,

juga

harus

Pada dasarnya hak ingkar adalah hak u n tu k

me n gu n du rk an

memberikan

diri

kesaksian

dari

dimuka

yang

Pengadilan dalam masalah Perdata

menderita kerugian dapat menuntut

maupun Pidana. Dalam perkara perdata

dengan tuntutan melakukan perbuatan

notaris

digugat

oleh

melanggar

pihak.

hukum

Pihak

( onrechtmatige

lebih

menggunakan

leluasa hak

ingkar

untuk yang

daad) yang disyaratkan dalam pasal

diberikan undang-undang kepadanya.

1365 maupun dalam pasal 1367 KUH

Istilah

hak

ingkar


ini

merupakan


Belanda

memahami ruang lingkup hak ingkar.

verschoningsrecht yang artinya adalah

Hak ingkar ini merupakan bagian yang

hak untuk dibebaskan dari memberikan

tak terpisahkan dari bagian kode etik

keterangan sebagai saksi dalam suatu

Notaris.

perkara perdata maupun pidana. Hak

Notaris dalam penerapannya pada

ini merupakan pengecualian dari prinsip

perkara

umum

yang

pidana akan melibatkan notaris sebagai

wajib

pihak atau sebagai saksi. Disamping itu

terjemahan

dari

bahasa

bahwa setiap

dipanggil

sebagai

orang saksi

Undang-Undang perdata

maupun

Jabatan perkara

juga sekaligus untuk menjawab apakah

memberikan kesaksian itu. Akan tetapi, terlepas dari itu semua

majelis pengawas

notaris memiliki

haruslah digarisbawahi bahwa hak

kewenangan

ingkar adalah “hak” bukan kewajiban.

persetujuan

Dengan pengertian bahwa Notaris

pemanggilan notaris sebagai saksi dan

tetaplah

akibat

atau pengambilan foto copy minuta,

hukum tertentu apabila menggunakan

surat-surat lainnya yang dilekatkan

atau tidak menggunakan hak yang

pada minuta akta dan protokol notaris

telah diberikan oleh undang-undang

yang berada dalam penyimpanan atau

tersebut. Untuk itulah notaris diberikan

pengambilan minuta akta, surat surat

kesempatan terlebih dahulu untuk

yang dilekatkan pada minuta akta dan

memutuskan

akan

protokol notaris dalam penyimpanan,

dalam

sebagaimana dimaksud dalam pasal 66

pemberian suatu kesaksian atau tidak.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

Jadi jelas Undang-undang meletakkan

tentang perubahan Undang-Undang

kewajiban secara umum kepada setiap

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan

orang yang cakap menjadi saksi untuk

Notaris.

dihadapkan

menggunakan

memberikan

pada

apakah hak

ingkar

kesaksian

di

muka

untuk kepada

memberikan hakim

dalam

Apakah yang dimaksud dengan hak

pengadilan, baik dalam proses perdata

ingkar

maupun pidana.

pengaturannya Sejauhmana hak ingkar

Tulisan singkat ini akan mencoba

Notaris

dan

dasar

hukum

notaris sebagai saksi dapat diterapkan



dalam perkara perdata dan pidana

Istilah

dalam sidang pengadilan?

pengabdinya, Notarius, yang kemudian

Apakah majelis pengawas notaris

notaris

diambil dari nama

menjadi istilah/titel bagi golongan

untuk

orang penulis cepat atau stenografer.

memberikan izin kehadiran Notaris

Notaris adalah salah satu cabang dari

dalam sidang pengadilan ?

profesi hukum yang tertua di dunia.

m e m pu n y ai

kewenangan

Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara

2. PEMBAHASAN Sebelum membahas lebih lanjut

sebagai daerah perdagangan utama

mengenai hak ingkar dan dasar hukum

pada abad ke 11 - 12, dikenal Latijnse

serta kewenangan majelis pengawas

Notariat, yaitu orang yang diangkat

notaris untuk merekomendasikan dapat

oleh penguasa umum, dengan tujuan

dipanggilnya notaris sebagai saksi

melayani

dalam perkara perdata dan pidana

umum,

maka terlebih dahulu akan diuraikan

h on orariu m

mengenai

masyarakat umum.

sejarah

mulai

berkembangnya notaris ini. Sejarah perkembangan

Notaris

ini penting

kepentingan dan

boleh a tas

masyarakat

mendapatkan jas an y a

ole h

Latijnse notariat ini murni berasal dari

Italia

Utara,

bukan

sebagai

dipahami

pengaruh hukum Romawi Kuno. Pada

bagaimana sebetulnya pengaruh hak

tahun 1888, terbitlah buku Formularium

ingkar notaris tersebut perlu dipahami

Tabellionum oleh

oleh semua pihak, terutama hakim dan

sekolah

penyidik polisi.

peringatan 8 abad sekolah hukum

diketahui

agar

dapat

Notaris adalah sebuah profesi yang

Imerius, pendiri

Bologna,

dalam

rangka

Bologna. Berturut-turut seratus tahun

dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada

kemudian

ditebitkan

masa Roma Kuno, dimana mereka

Notariae oleh Rantero dari Perugia,

dikenal sebagai scribae, tabellius atau

kemudian pada abad ke 13 buku

notarius. Pada masa itu, mereka adalah

dengan judul yang sama diterbitkan

golongan orang yang mencatat pidato.

oleh Rolandinus Passegeri. Ronaldinus


Summa Artis


Passegeri kemudian juga menerbitkan

1629, untuk keperluan para penduduk

Flos Tamentorum. Buku-buku tersebut

dan para pedagang perlu mengangkat

menjelaskan definisi notaris, fungsi,

seorang notaris, yang disebut Notarium

kewenangan

Publicum.2 Sejak tanggal 27 Agustus

dan

kewajiban-

1620 diangkat notaris pertama di

kewajibannya. Sebelum

diperlakukan

Undang-

Indonesia yaitu Melchior Kerchem,

Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang

sebagai


Schepenen (urusan perkapalan kota) di


Jakarta untuk

Indonesia masih mempergunakan dan

notaris yang berkedudukan di Jakarta.

memakai peraturan Jabatan Notaris

Tugas dari Melchior Kerchem sebagai

yang berasal dari produk

bangsa

notaris dalam surat pengangkatannya,

Belanda sebagai bangsa penjajah.

yaitu melayani dan melakukan semua

Pemberlakuan

surat libel (Smaadschrift) yang bahasa

Peraturan

Jabatan

sekretaris

College

Van

merangkap sebagai

ini

Indonesianya yaitu tulisan menghina/

diperkenankan oleh Pasal 2 Aturan

menista, surat wasiat di bawah tangan,

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945,

persiapan penerangan, akta perjanjian

yang mengatakan bahwa segala badan

perdagangan, perjanjian kawin, surat

negara dan peraturan yang ada masih

wasiat, dan akta-akta lainnya dan

langsung

belum

ketentuan-ketentuan yang perlu di

diadakan yang baru menurut Undang-

Daerah tingkat kotapraja3. Setelah

Undang Dasar 1945 ini.

pengangkatan notaris pertama jumlah

Notaris

bangsa

penjajah

berlaku,

selama

Perkembangan lembaga notaris di Indonesia,

mulai

masuk

pada

permulaan abad ke 17. Menurut Jan Pieterszoon Coen1 di Jacatra (sekarang Jakarta) antara tahun 1617 sampai

notaris di Indonesia kian berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat. Menurut kenyataannya para notaris pada waktu itu

1

tidak mempunyai

Jan Pieterszoon Coen adalah juga pimpinan armada Belanda yang mendarat di Indonesia. G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,(Jakarta: Erlangga, 1983), hal 15 3 Komar Andasasmita, Notaris I, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal 37 2



kebebasan

didalam

menjalankan

waktu

itu

adalah

berkebangsaan

jabatannya, karena notaris pada masa

Belanda.

Sedangkan

itu adalah pegawai dari Verenigde Oost

berkebangsaan Indonesia sangat sedikit

Indie Compagnie (VOC). Bahkan tahun

jumlahnya,

1632 dikeluarkan plakat yang berisi

mempunyai kedudukan di kota-kota

ketentuan bahwa notaris, sekretaris

besar

dan pejabat lainnya dilarang untuk

Indonesia berada di daerah-daerah. Di

membuat akta-akta transport, jual beli,

samping itu tingkat kesadaran dan

surat wasiat dan lain-lain akta, jika

budaya hukum masyarakat Indonesia

tidak mendapat persetujuan terlebih

pada waktu itu suatu masyarakat yang

dahulu dari Gubernur Jenderal dan

masih bersifat primordial yang masih

daden van indie dengan ancaman akan

berpegang teguh pada hukum adat

kehilangan jabatannya. Namun dalam

serta kaidah-kaidah religius, lebih-lebih

prakteknya ketentuan tersebut tidak

lagi para pengasuh dari lembaga

dipatuhi oleh pejabat-pejabat atau

notiariat itu lebih menitik beratkan

notaris yang bersangkutan.

orientasinya pada hukum barat. Semua

lagi

sedangkan

pula

yang mereka

orang-orang

membawa

itu merupakan faktor penghambat yang

lembaga kenotariatan ke Indonesia

merugikan bagi perkembangan dan

adalah untuk memenuhi kebutuhan

untuk dikenalnya lembaga notariat ini

akan alat bukti autentik yang sangat

dengan

dibutuhkan untuk menggunakan hal

dikalangan masyarakat yang justru

dan kepentingan yang timbul karena

harus dilayaninya.

Maksud

dan

tujuan

adanya transaksi dagang yang mereka

cepat

Lembaga

dan

secara

kemasyarakatan

luas

yang

di

dikenal sebagai notariat ini timbul dari

Indonesia pada waktu itu belum dikenal

kebutuhan dalam pergaulan sesama

dan meluas ke kota-kota kecil bahkan

manusia yang menghendai adanya alat

desa-desa hal ini dikarenakan sebelum

bukti baginya mengenai hubungan

perang dunia ke 2 (dua) hampir seluruh

hukum keperdataan yang ada dan/atau

notaris yang ada di Indonesia pada

terjadi diantara mereka suatu lembaga

lakukan. Lembaga kenotariatan



dengan

para

ditugaskan

pengabdinya

oleh

kekuasaan

yang umum

(openbaar gezag) untuk dimana dan

muncul

peraturan

yang

disebut

ventosewet.4 Di Indonesia,

notaris

bertindak

apabila undang-undang mengharuskan

sebagai pelayan masyarakat. Hal ini

sedemikian

karena notaris adalah pejabat yang

atau

dikehendaki oleh

masyarakat membuat alat bukti tertulis

diangkat

yang mempunyai kekuatan autentik.

melayani kebutuhan masyarakat akan

Saat ini notaris dikenal sebagai orang yang

melayani

masyarakat

untuk

oleh

pemerintah

untuk

dokumen-dokumen legal yang sah. Meskipun

status

notaris

sebagai

membuat akta atau dokumen-dokumen

pelayan masyarakat, jangan berpikiran

yang autentik. Akan tetapi, tugas ini

bahwa notaris menggunakan pakaian

sedikit berbeda dengan yang dilakoni

yang sederhana. Justru sebaliknya,

para notaris pada awal kemunculannya.

notaris mengenakan pakaian yang

Saat kejayaan bangsa Romawi, tidak

resmi dan eksklusif guna menunjukkan

hanya ada kelompok gladiator di sana,

profesionalisme

tetapi juga hidup sekelompok orang

mereka.

Berbicara mengenai notaris, berarti bicara

mengenai

autentisitas

notaris

sudah

tersebut

seharusnya

dalam

dokumen. Hal itulah yang menjadi salah

jabatannya

satu alasan

kedudukannya

n ot ari s .

orang berkunjung ke

Pe n gak u an

keseriusan

Sebagai seorang dengan jabatan

yang disebut notarius. kita

dan

ak an

s if at

dibandingkan

lebih

menjalankan “diistimewakan” dalam

dengan

seorang

orang

hukum

orang

notaris

di

lain.

autentisitas dokumen tersebut tidak

Namun

luar

datang secara serta merta, tetapi

jabatannya adalah orang yang memiliki

pengakuan baru muncul pada abad ke-

kedudukan yang sama dengan orang

13 (tiga belas), sekian ratus tahun

yang lain (equality before the law).5

setelah kemunculan jabatan notaris.

Tentu saja ada beberapa hal yang

Beberapa ratus tahun kemudian barulah

harus dipenuhi untuk menjadi seorang

4 5

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal 23. www.Google search “Harkat dan Martabat Notaris”.co.id



notaris. Tidak mungkin seorang notaris

tahun, tetapi seseorang untuk dapat

dapat

menjadi

berpraktek

tanpa

memiliki

notaris

berdasarkan

kemampuan memadai. Latar belakang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

pendidikan hukum merupakan sebuah

tahun 2014 tentang perubahan Undang

keniscayaan. Setelah lulus dari fakultas

-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jab-

hukum, seorang calon notaris wajib

atan Notaris (UUJN) haruslah berusia

mengikuti kuliah bidang kenotariatan

27 (dua puluh tujuh) tahun.

atau menempuh pendidikan Strata 2

Di Indonesia para notaris berhimpun

(dua) hukum bidang kenotariatan.

dalam sebuah wadah perkumpulan

Tidak cukup berbekal pendidikan formil

yang bernama Ikatan Notaris Indonesia

saja untuk menjadi profesi notaris di

(yang selanjutnya disingkat INI). INI

Indonesia. Syarat lain menjadi calon

merupakan perkumpulan notaris yang

notaris di Indonesia secara umum

legal dan sudah berbadan hukum

orang

berkewarganegaraan

sesuai SK Menteri Kehakiman Replubik

Indonesia. Oleh karena seorang notaris

Indonesia tanggal 23 Januari 1995

adalah pejabat umum yang diangkat

Nomor C210221.HT.01.06.

yang

oleh negara untuk mewakili negara

Hak ingkar ini mulai diperbincangkan

dalam pembuatan akta-akta autentik

berawal dengan ditariknya seorang

yang dibuat berisi hal-hal yang sifatnya

notaris sebagai salah satu tergugat

rahasia. Tentu akan berbahaya, jika

dalam suatu perkara perdata antara

jabatan ini dipegang oleh seorang

Badan Penyehatan Perbankan Nasional

warga negara asing. Bisa–bisa rahasia

(Kreditur)

negeri ini jatuh ke tangan negara lain.

nasabah

Menjadi notaris yang baik dituntut

selaku debitur

penggugat selaku

dan

tergugat,

dengan obyek sengketa adanya 2 (dua)

yang

salinan akta pengakuan hutang yang

matang. Menurut Kitab Undang-Undang

dibuat dihadapan notaris yang sama

Hukum Perdata (selanjutnya disingkat

dengan nomor dan tanggal yang sama,

KUHPerdata)

dewasa

namun substansi jumlah hutangnya

seseorang adalah 21 (duapuluh satu)

berbeda dalam 2 (dua) salinan akta

untuk

memiliki

kedewasaan

bahwa

usia



te rs e bu t .

M as in g - mas in g

berpegang

kepada

salinan

pih ak akta

undang

saja

yang

dapat

memerintahkan notaris untuk membuka

pengakuan hutangnya. Dalam kasus ini

rahasia isi

majelis hakim melalui suratnya kepada

pernyataan yang diketahui oleh notaris

majelis

yang berkaitan dengan pembuatan akta

pengawas

notaris

telah

meminta persetujuan agar foto copy minuta aktanya dapat dibawa oleh notaris

yang

bersangkutan

dalam

sidang pengadilan.6

akta

dan

keterangan/

yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar”

notaris. 7

Instrumen

untuk

ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai

Selain kewajiban untuk melakukan

salah satu kewajiban notaris yang

hal-hal yang telah diatur dalam UU,

disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e

notaris masih memiliki suatu kewajiban

UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk

lain. Hal ini berhubungan dengan

notaris melekat pada tugas jabatan

sumpah/janji notaris yang berisi bahwa

notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak

notaris akan merahasiakan isi akta dan

harus dilakukan dan dijalankan oleh

keterangan

notaris, kecuali ada undang-undang

yang

diperoleh

dalam

pelaksanaan jabatan notaris. Secara

yang

umum, notaris wajib merahasiakan isi

menggugurkan

akta dan keterangan yang diperoleh

tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini

dalam pembuatan akta notaris, kecuali

dapat

diperintahkan

undang-undang

sepanjang

tidak

instansi mana saja yang berupaya

bahwa

notaris

me rah as iak an keterangan berkaitan Dengan

oleh dan

yang

wajib

me mbe rik an

demikian,

untuk

kewajiban

dilakukan

dengan

notaris

meminta

ingkar batasan

diperiksa

pernyataan

oleh atau

yang

keterangan dari notaris yang berkaitan

tersebut.

dengan akta yang telah atau pernah

hanya undang-

dibuat oleh atau di hadapan notaris

diperlukan

dengan

untuk

memerintahkan

akta

6

Internet, Pieter Latumeten, Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum Yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata, Minggu, 04 April 2010, diunduh tgl 25 Juni 2012. 7 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 67.



rahasia.

yang bersangkutan. Pasal 1909 Kitab Undang-undang

diadakan

Dalam

Pasal

sanksi

322

pidana

KUHP

terhadap

(KUHPerdata)

mereka dari kategori-kategori tersebut

mewajibkan setiap orang yang cakap

yang dengan sengaja membuka rahasia

untuk menjadi saksi, untuk memberikan

itu, sedangkan menurut Pasal 146 HIR

kesaksian di muka pengadilan. Pada

dan Pasal 277 RIB mereka boleh

umumnya semua orang dapat menjadi

menolak untuk memberi kesaksian

saksi, akan tetapi dalam KUHAP (Kitab

mengenai rahasia tersebut.8

Hukum

Perdata

Undang-undang Hukum Pidana) juga mengatur beberapa pihak yang tidak

Penerapan Hak Ingkar Notaris

dapat menjadi saksi, yaitu dalam Pasal

Dalam Perkara Perdata dan Pidana Dalam praktiknya, jika ternyata

168 KUHAP dan Pasal 170 KUHAP.

Pasal

168

KUHAP

pengecualian

bagi

memberikan

notaris sebagai saksi atau tersangka,

saksi

tergugat, ataupun dalam pemeriksaan

yang

mempunyai hubungan kekeluargaan

oleh

dengan terdakwa dan dalam Pasal 170

membuka rahasia dan memberikan

ayat

keterangan/pernyataan

(1)

KUHAP

memberikan

Majelis

Pengawas

verschoningsrecht (hak mengundurkan

seharusnya

diri) dari pemberian kesaksian bagi

sedangkan

mereka yang karena jabatan, harkat

m e m e ri n t a h k a n n y a,

martabat

pengaduan

dan

pekerjaannya

wajib

wajib

Notaris yang

dirah asiak an,

undang-undang pihak

maka yang

tidak atas

merasa

dirugikan dapat menuntut notaris yang

menyimpan rahasia. Baik menurut Pasal 322 KUHP (Kitab

bersangkutan. Dalam hal ini, dapat

Pidana)

dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2)

maupun menurut Pasal 146 HIR dan

KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang

277 RIB ada kategori-kategori orang

padahal

yang karena jabatan atau pekerjaannya

menyimpannya. Bahkan sehubungan

dianggap sebagai wajib penyimpan

dengan perkara perdata, yaitu apabila

Undang-undang

8

Hukum

sebenarnya

G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1983, hal. 4


notaris

wajib


notaris berada dalam kedudukannya

untuk memberikan grosse akta, salinan/

sebagai saksi, maka notaris dapat

kutipan atau memperlihatkan atau

meminta

dari

memberitahukan isi akta-aktanya selain

memberikan

kepada orang-orang yang langsung

kesaksian, karena jabatannya menurut

berkepentingan pada akta itu, para ahli

undang-undang

warisnya dan

untuk

kewajibannya

dibebaskan

untuk

diwajibkan

untuk

merahasiakannya9.

para penerima hak

mereka, kecuali yang dalam hal-hal

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan

yang diatur dalam peraturan-peraturan umum.

oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar

Pasal 4 Undang-Undang Jabatan

oleh notaris, maka kepada notaris yang

Notaris menyatakan lebih luas, bahwa

melanggar akan

kewajiban

dikenakan

sanksi

merahasiakan

ini

juga

sebagaimana yang tersebut dalam

meliputi keterangan yang diperoleh

Pasal 85 UUJN.

notaris dalam pelaksanaan jabatannya. untuk

Hal ini lebih karena jabatan yang

s umpah

se belu m

dipangku oleh notaris adalah jabatan

jabatannya

sebagai

kepercayaan dan justru oleh karena itu

notaris telah ada sejak dari dahulu.

seseorang bersedia mempercayakan

Dalam

sesuatu kepercayaan kepadanya.

Kewajiban

bagi

me n gu capk an menjalankan

sumpah

notaris

jabatan

notaris

ditetapkan bahwa notaris berjanji di

Wajib menyimpan atau memegang

bawah sumpah untuk merahasiakan

rahasia ini dapat diketahui dari kode

serapat-rapatnya isi akta-akta sesuai

etik profesi. Point ke-5 Sumpah Jabatan

dengan ketentuan-ketentuan peraturan

Notaris menyatakan : “Bahwa saya

-peraturan itu. Peraturan-peraturan

akan merahasiakan serapat-rapatnya isi

yang dimaksudkan itu adalah peraturan

akta-akta selaras dengan ketentuan-

-peraturan

ketentuan

dalam

Undang-Undang

peraturan

ini.”

Etika

Jabatan Notaris khususnya Pasal 16,

memberikan kewajiban

yang berisikan larangan bagi notaris

profesional hukum sebagai aparat atau

9

R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, 1982, hal. 97-98


bagi kaum


pejabat untuk menyimpan rahasia,

penggunaan Verschoningsrecht (dahulu

sehingga

“hak ingkar”). Verschoningsrecht (hak

secara

etis

pula

tidak

dibenarkan kaum profesional hukum

mengundurkan

membuka rahasia yang diberitahukan,

pengecualian

dipercayakan dan diperolehnya, dari

umum yang disebut tadi, yaitu bahwa

klien10.

setiap orang yang dipanggil sebagai

Notaris masih dapat merahasiakan

diri)

terhadap

merupakan ketentuan

saksi, wajib memberikan kesaksian11.

diberitahukan

Verschoningsrecht berbeda dengan

kepadanya dalam jabatannya tersebut

wraken, dalam kamus hukum Yan

termasuk

dengan

Pramadya Puspa, Verschoningsrecht

mempergunakan hak yang diberikan

diartikan sebagai permohonan agar

kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3)

dibebaskan dari, hak mengundurkan

(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata (Kitab

diri12. Sedangkan wraken dalam kamus

Undang-undang Hukum Perdata)) dan

Belanda – Indonesia Datje Rahajoekoe

Pasal 148 KUHP (Pasal 146 ayat (3)

diartikan sebagai menolak, menolak

HIR) untuk mengundurkan diri sebagai

sebagai saksi13. Wraken (hak ingkar)

saksi apabila ia dipanggil sebagai saksi

ada pada pihaknya, penggugat maupun

untuk didengar keterangannya di muka

tergugat; mengingkari kewenangan

pengadilan.

hakim yang memeriksa perkara karena

semua

apa

yang isi-isi

akta

Apabila notaris dipanggil menjadi

mempunyai

kepentingan

saksi di muka persidangan pengadilan,

hubungan

ia berdasarkan Pasal 1909 ayat (2)

diperiksanya. Hak ingkar inilah yang

KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 HIR

dimaksud sebagaimana diatur dalam

dan 227 RIB, dapat mempergunakan

Pasal

haknya

Kekuasaan

untuk

mengundurkan

diri

sebagai saksi, dengan jalan menuntut 10 11 12 13

28

dengan

perkara

atau

Undang-undang Kehakiman

yang

Pokok

Nomor

14

Tahun 1970.

Liliana Tedjosaputro, Etika profesi dan Profesi Hukum, Penerbit CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal. 80. Ibid, hal. 120 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, semarang: CV. Aneka Ilmu, 1977, hal. 253. Datje Rahajoe Koesoemah, Kamus Belanda – Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 302.



Kewenangan Majelis Pengawas

Nomor M.02.PR08.10

Notaris Memberikan Izin

tentang

Kehadiran Notaris Dalam Sidang

Anggota,

Pengadilan

Susunan Organisasi, Tata Kerja dan

Dapatkah notaris dipaksa untuk hadir

Tata

Tata

Cara

Tahun 2004 Pengangkatan

Pemberhentian

Cara

Anggota,

Pemeriksaan

Majelis

sebagai saksi dalam perkara perdata?

Pengawas Notaris, Majelis Pengawas

Apakah untuk bertindak sebagai saksi,

Notaris adalah suatu badan yang

di pe rl u k an

mempunyai

pe rs e t u ju an

m aje lis

kewenangan

pengawas notaris sebagaimana yang

k ewajiban

dimaksud dalam pasal 66 Undang-

pengawasan dan pembinaan terhadap

Undang Jabatan Notaris ? Pertanyaan-

Notaris.

pertanyaan

diatas

merupakan

un tuk

dan

me laks an ak an

Menurut Peraturan Menteri Hukum

pertanyaan yang sering muncul yang

dan

memerlukan jawaban.

Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun

Majelis

Pengawas

adalah

suatu

Hak

Asasi

Manusia Republik

2004 tentang Tata Cara Pengangkatan

badan yang mempunyai kewenangan

Anggota,

dan kewajiban untuk melaksanakan

Susunan Organisasi, Tata Kerja dan

pembinaan dan pengawasan terhadap

Tata

Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6)

Pengawas Notaris, Majelis Pengawas


Notaris yaitu Majelis Pengawas yang

tentang perubahan Undang-Undang 30

tugasnya memberi pembinaan dan

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

pengawasan kepada notaris dalam

(UUJN), Majelis

menjalankan

Pengawas

Notaris

Pemberhentian

Cara

Anggota,

Pemeriksaan

jabatan

Majelis

profesinya

merupakan suatu badan yang memiliki

sebagai pejabat umum yang senantiasa

wewenang

meningkatkan

dan

untuk

melakukan

profesionalisme

pembinaan dan pengawasan terhadap

kualitas

Notaris.18 Menurut Pasal 1 ayat (1)

memberikan jaminan kepastian dan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak

perlindungan hukum bagi penerima

Asasi Manusia

jasa Notaris dan masyarakat luas

Republik

Indonesia

kerjanya


sehingga

dan dapat


Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan

Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Republik

M.01-

tentang perubahan Undang-Undang 30

HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dan

Indonesia

Tata

Cara

P e n g an g k a t an ,

(UUJN), disebutkan bahwa tingkatan-

dan

Pemberhentian

tingkatan Majelis Pengawas Notaris

Pemindahan Notaris,

Nomor:

Majelis

Pengawas

Notaris

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan

dan

melaksanakan

kewajiban

untuk

pembinaan

dan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

1) Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan

di

kota

atau

kabupaten; 2) Majelis Pengawas Wilayah Notaris

pengawasan terhadap Notaris.

Republik

tersebut meliputi:

Nomor:

dibentuk

dan

berkedudukan

di

Ibukota Propinsi; 3) Majelis Pengawas Pusat Notaris

M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang

dibentuk

Pe n ga m bil an

Ibukota Negara Kesatuan Republik

M in u t a

Ak t a

d an

dan

berkedudukan

di

Pemanggilan Notaris, yang dimaksud

Indonesia

dengan

Daerah

Wewenang Majelis Pengawas Daerah

adalah suatu badan yang mempunyai

Notaris berkaitan dengan pengambilan

kewenangan

untuk

Minuta Akta dan/ atau pemanggilan

pe ngawas an

dan

Notaris baik sebagai saksi maupun

terhadap Notaris

yang

Majelis dan

mel aks an ak an pembinaan

Pengawas kewajiban

sebagai tersangka

oleh Penyidik,

berkedudukan di Kabupaten atau kota.

Penuntut Umum atau Hakim, yaitu:

Selanjutnya dalam

Peraturan Menteri

1) Prosedur Pengambilan Minuta Akta

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

oleh Penyidik, Penuntut Umum atau

Indonesia

Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9

tersebut juga dijelaskan

tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas

sampai dengan 11, yaitu:

Notaris.

a) Penyidik, Penuntut Umum atau

Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1),

Hakim untuk kepentingan proses



peradilan dapat mengambil Minuta

yang dilekatkan pada Minuta

Akta dan/ atau surat-surat yang

Akta atau Protokol Notaris

dilekatkan pada Minuta Akta atau

dalam penyimpanan Notaris;

Protokol Notaris yang terdapat

2) Belum gugur hak menuntut

dalam

Penyimpanan

Notaris,

berdasarkan

ketentuan

dengan meminta kepada Notaris

tentang daluarsa peraturan

yang

perundang-undangan

bersangkutan

untuk

membawa Minuta Akta dan/ atau sutat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang

terdapat

Penyimpanan

dalam

Notaris,

dengan

bidang pidana; 3) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak; 4) Ada

Akta;

permohonan tertulis pada Majelis

5) A d a

harus

Pengawas

Daerah

Notaris

pengurangan

dugaan

melakukan

Notaris

pemunduran

tanggal akta.

setempat. b)Majelis

dugaan

atau penambahan dari Minuta

megajukan

syarat

di

Pengawas

Daerah

c. Persetujuan

Majelis Pengawas

Notaris memberikan persetujuan

Daerah Notaris diberikan setelah

untuk pengambilan Minuta Akta

mendengar

dan

Notaris yang bersangkutan;

atau

surat-surat

yang

dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol

Notaris

Penyimpanan

dalam

Notaris

oleh

keterangan

dari

d. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta

Penyidik, Penuntut Umum atau

dan/

atau

surat-surat

Hakim untuk kepentingan proses

dilekatkan pada Minuta Akta atau

peradilan, apabila:

Protokol

Notaris

dalam

1)Ada dugaan tindak pidana

penyimpanan

yang terkait dengan Minuta

tidak memenuhi ketentuan pada

Akta dan/ atau surat-surat

Pasal


Notaris,

yang

apabila


c) Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam waktu paling lambat 14

Notaris setempat; b) Majelis Pengawas Daerah Notaris

sejak

dapat memberikan persetujuan

permohonan pengambilan Minuta

pemanggilan Notaris sebagaimana

Akta dan/atau surat-surat yang

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

dilekatkan Pada Minuta Akta atau

apabila:

(empat

belas)

hari

Protokol Notaris oleh Penyidik,

1) Ada dugaan tindak pidana

Penuntut Umum atau Hakim harus

yang berkaitan dengan Minuta

memberikan persetujuan atau

Akta dan atau surat-surat

tidak memberikan persetujuan

yang dilekatkan pada Minuta

terhadap pengambilan tersebut;

Akta atau Protokol Notaris

d) Jika jangka waktu 14 (empat

belas) hari itu terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah Notaris

yang

terdapat

dalam

penyimpanan Notaris; 2) B e l u m

gugurnya

hak

dianggap menyetujui pengambilan

menuntut

Minuta Akta dan/ atau surat-surat

ketentuan tentang daluarsa

yang dilekatkan pada Minuta Akta

dalam peraturan perundang-

atau Protokol Notaris.

undangan dibidang pidana;

2) Prosedur Pemanggilan Notaris oleh

berdasarkan

c. Majelis Pengawas Daerah Notaris

Penyidik, Penuntut Umum atau

dapat

Hakim dalam Pasal 14 sampai

kepada Penyidik, Penuntut Umum

dengan Pasal 18:

atau Hakim setelah mendengar

a) Penyidik, Penuntut Umum atau

keterangan

Hakim, untuk kepentingan proses peradilan

dapat

memanggil

memberi

dari Notaris yang

bersangkutan; d. Majelis Pengawas Daerah Notaris

Notaris sebagai saksi, tersangka

tidak memberikan

atau

pemanggilan

terdakwa

dengan

persetujuan

persetujuan

Notaris

sebagai

mengajukan permohonan tertulis

saksi, tersangka atau terdakwa

kepada Majelis Pengawas Daerah

kepada



1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

kim, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15;

Nomor:

e) Majelis Pengawas Daerah Notaris

M.03.HT.03.10 Tahun 2007

wajib memberikan persetujuan

Tentang Pengambilan Minuta

atau

Akta dan Pemanggilan Notaris.

persetujuan secara tertulis dalam

Pasal 12 ayat (2)

jangka waktu paling lambat 14

Indonesia

2) Peraturan Menteri Hukum dan

tidak

(empat

memberikan

belas)

hari

sejak

Hak Asasi Manusia Republik

permohonan secara tertulis untuk

Indonesia

pemanggilan

Nomor:

Notaris

sebagai

M.03.HT.03.10 Tahun 2007



yang diajukan


Penuntut

Pasal 14 ayat (1)

kepada Majelis Pengawas Notaris;

oleh

Umum

Penyidik,

atau

Hakim


f) Jika jangka waktu 14 (empat


belas) hari terlampaui dan Majelis

Indonesia

Pengawas Daerah Notaris tidak

Nomor:

M.03.HT.03.10 Tahun 2007

memberikan

persetujuan

atau


penolakan


pemanggilan

Pasal 15


persetujuan Notaris

sebagai


secara tertulis kepada Penyidik,


Penuntut Umum atau Hakim,

Indonesia

maka Majelis Pengawas Daerah

Nomor:

M.03.HT.03.10 Tahun 2007

Notaris

dianggap


pemanggilan Notaris.

menyetujui


3. SIMPULAN

Pasal 16. Penyidik, Penuntut Umum atau Ha-

Berdasarkan

pembahasan


yang


dilakukan diatas maka pada Bab III

dalam pelaksanaannya khususnya

penutup ini ada beberapa kesimpulan

dalam

yang diambil yaitu antara lain:

perkara pidana yang dicari adalah

1) Pada dasarnya hak ingkar adalah hak

kebenaran

untuk

mengundurkan

memberikan

pidana.

materil

Dalam

sehingga

dari

kehadiran Notaris sebagai saksi

dimuka

sangat diperlukan, berlainan dengan

diri

kesaksian

perkara

Pengadilan dalam masalah Perdata

perkara

maupun Pidana. Dalam perkara

kebenaran formil. Kehadiran notaris

perdata notaris lebih leluasa untuk

sudah dapat dianggap ada dengan

menggunakan

dihadirkan akta notaris yang dibuat

diberikan

hak ingkar yang undang-undang

perdata

yang

mencari

oleh notaris yang bersangkutan.

kepadanya. Istilah hak ingkar ini

3) Menurut Peraturan Menteri Hukum

merupakan terjemahan dari bahasa

dan Hak Asasi Manusia Republik

Belanda verschoningsrecht

Indonesia, pada dasarnya Majelis

yang

artinya adalah hak untuk dibebaskan

Pengawas

Daerah

Notaris

dari memberikan keterangan sebagai

mempunyai

saksi dalam suatu perkara perdata

Memberikan Izin Kehadiran Notaris

maupun pidana. Hak ini merupakan

Dalam Sidang Pengadilan sepanjang

pengecualian dari prinsip umum

tidak

bahwa setiap orang yang dipanggil

peraturan dan undang-undang.

kewenangan

bertentangan

untuk

dengan

sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Hak Ingkar dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

UCAPAN TERIMA KASIH Penulis

mengucapkan

terimakasi

e UU No 30 Tahun 2004 tentang

kepada Mitra Bestari atas masukan-

Jabatan Notaris.

masukan yang telah diberikan untuk

2) Hak ingkar ini dalam praktek masih

perbaikan substansi artikel saya ini.

membingungkan para notaris untuk

menggunakannya. Hal ini disebabkan

DAFTAR PUSTAKA

karena hak ingkar masih berimplikasi

notariatan

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Ke-

Indonesia


Perspektif


Hukum dan Etika, Penerbit UII Press,

Yogyakarta: Abdul Kadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan ke III A. Kohar, 1984, Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, tulisan dalam Notaris Berkomunikasi, Penerbit Alumni Bandung. G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga Jakarta. Habieb Adjie, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra aditya Bakti, Bandung. ___________, 2008, Sanksi Perdata dan

Administrasi Terhadap Sebagai Pejabat Publik,

Notaris

Refika Aditama. ___________, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung H.B. Sutopo, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, Surakarta Penerbit UNS Press Surakarta. Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Jakarta : Raih Asa Sukses, Komar Andasasmita, 1981, Notaris I, Penerbit Sumur Bandung. Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, (Semarang : CV. Agung. Roesnantiti Prayitno, 1989, Tugas dan

Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,

Jakarta : Media Notariat INI. R. Soegondo, Notodisoerjo, 1982, Hukum

Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali. Salim HS, 2006, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru. Setiawan Wawwan, 1995, Hak Ingkar dari

Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP (suatu kajian uraian yang

disajikan dalam kongress INI di Jakarta. Soekanto dan Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,

PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000. SUMBER LAIN Majalah Renvoi. edisi delapan pulud dua (Maret). JURNAL RENVOI MEDIATAMA. 2010. Http//Adln.Lib.unair.ac.id, Lanny Kusumawati, Tanggung Jawab

Jabatan Notaris.

www. Google search “Harkat dan Martabat Notaris”.co.id www.wawasanhukum.blogspot.com, Biro Humas dan HLN. Hasbullah, Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum, 3 Juli 2007. PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:


Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 108 M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.


APLIKASI KODE ETIK HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA

Recommend Documents