Disampaikan dalam Seminar regional “Jerat Hukum Makar terhadap Aksi Demonstrasi Umat Islam Indonesia dalam Perspektif Politik, HTN dan Hukum Pidana”, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana FH UII, Yogyakarta, 1 Desember 2016
Menu makanan untuk komunikasi politik dengan Ormas Keagamaan & Parpol: 1.
Jokowi ke PB NU
Kacang rebus, ubi rebus & singkong goreng
2.
Jokowi ke PP Muhammadiyah
Dodol garut, pisang rebus & jeruk
3.
Jokowi & Prabowo
Nasi goreng & Ikan bakar
4.
Jokowi & Megawati
Bakmi goreng dan rebus
5.
Jokowi & Surya Paloh
Bubur ayam dan Mie Aceh
6.
Jokowi & Setya Novanto
Opor ayam & rempeyek
Apa
Presiden
Membahas ‘
’,
Desember
Ketua Parpol sang ‘
’,
‘
’
Demo 2
Kapolri Jenderal Tito Karnavian:
“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggunakan isu ini karena ada pengumpulan massa mereka mendompleng dengan membawa isu
lain masuk. Di antaranya menggulingkan presiden dengan cara menduduki DPR kemudian ada juga yang ingin chaos supaya terjadi
kekacauan, ini diantaranya kelompok teror”. (21 November 2016)
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo: “Jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi 2 Desember itu nanti”
Kapolri Akui Aksi Bela Islam Bukan Makar (27 November )2016 1.
Saya
Aksi Bela Islam
2.
Kapolri
3.
Kepolisian
2 Desember
Jl. Soedirman
Mabes Polri III
MH Thamrin Aksi
Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) MUI
2 Desember 2016. (28 November )2016
Aksi Bela Islam
1.
Aksi 2 Desember berupa gelar sajadah tanpa mengubah tuntutan
penangkapan Ahok. 2.
Unjuk rasa dilakukan dengan berdzikir dan berdoa di Lapangan Monas pukul 08.00 – 13.00 WIB
3.
Selepas shalat Jumat, pemimpin GNPF akan konvoi menyapa warga dan melepas peserta aksi.
4.
Dibentuk Tim Terpadu GNPF-TNI-Polri untuk mengatur masalah teknis pelaksanaan aksi.
5.
Kapolri mencabut imbauan melarang masyarakat daerah ikut Aksi Bela Islam III.
6.
Jika ada gerakan di luar kesepakatan, bukan bagian dari Aksi Bela Islam III.
Pasal 28 UD NRI Tahun 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan U” Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat”. Pasal 28F:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
Pasal 1 ayat (2) : “Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar” Pasal 1 ayat (3) :“Indonesia adalah negara hukum” Harus diadakan jaminan bahwa hukum itu dibangun dan ditegakkan menurut prinsip Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari
Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip ). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan,
Machtsstaat). Prinsip dalam UndangUndang Dasar.
Scott Mainwaring mengingatkan secara teoritis presidensialisme dan sistem multipartai adalah “kombinasi yang sulit”
Denny Indrayana
lebih efektif dengan sistem
dua partai atau
multipartai sederhana. Sistem multipartai akan menghadirkan presiden yang ‘
’
), sedangkan sistem monopartai akan menghadirkan presiden yang ‘
’
Bara a H sibuan: iS stem presidensial multipartai yang saat ini berlangsung di Indonesia, kemungkinan lebih besar. Jika pemerintah tidak didukung kekuatan mayoritas di (kemampuan pemerintah untuk memerintah) amat terbatas atau – yang lebih parah –
Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam Pasal 7A, sebagai berikut:
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan
Rakyat,
baik
apabila
terbukti
telah
melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti
tidak lagi
Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
memenuhi
syarat
sebagai
Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, diatur dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945:
“Usul
pemberhentian
diajukan
oleh
Presiden
Dewan
dan/atau
Perwakilan
Wakil
Rakyat
Presiden
kepada
dapat
Majelis
Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan
kepada
Mahkamah
Konstitusi
untuk
memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
pendapat
bahwa
Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
tidak
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
lagi
Pasal 7B ayat (2) UUD 1945:
“Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau
Wakil
Presiden
tidak
lagi
memenuhi
syarat
sebagai
Presiden
dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.” Pasal 7B ayat (3) UUD 1945:
“Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR.”
Pasal 7B ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama
sembilan puluh (90) hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan
bahwa
Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
terbukti
melakukan
pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
Pasal 7B ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945.
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul
tersebut.
Keputusan
MPR
atas
usul
pemberhentian
Presiden
dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 setelah
Presiden
dan/atau
dari jumlah anggota yang hadir,
Wakil
Presiden
diberi
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
kesempatan
Keputusan MPR sehubungan dengan usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan putusan justisil (peradilan) tetapi keputusan politik (politieke beslissing). Pemeriksaan dalam rapat
paripurna MPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan persidangan justisil tetapi merupakan forum politik ketatanegaraan.
Pemeriksaan Presiden
atas
bukan
usul
pemakzulan
bagian
dari
Presiden
ranah
dan/atau
kekuasaan
Wakil
kehakiman
sebagaimana termaktub pada Pasal 24 UUD 1945. Manakala rapat paripurna
MPR
kelak
memakzulkan
Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden, maka keputusannya sebatas removal from the office, yakni
memakzulkannya dari jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan MPR tidak memuat sanksi pidana dan semacamnya.
“Identitas agama dan budaya menjadi sumber ketegangan atau konflik utama di dunia setelah perang dingin. Jika Indonesia tak bisa
mengelola ketegangan akibat persoalan agama dan budaya, pemerintah tak pernah bisa tenang”
“Indonesia adalah titik temu semua agama. Setiap pemeluknya memiliki hak yangsama untuk mengekspresikan basis keyakinannya, baik di ruang privat maupun ruang publik. Karena itu, tidak sepatutnya jika Indonesia hanya diperrebutkan sebagai ajang unjuk kekuatan ihwal kebenaran tunggl
Ketika para pendahulu kita telah meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, sejatinya setiap mengabsorbsi dirinya ke dalam bingkai keindonesiaan yang menyeluruh”
Tiga
Pancasila
1. 2.
3.
Neo
Puritanisme
