Apa Perjan, Persero dan Perdin Pengasuh Prof. Dr. Kyai H. Ahmad Mudlor, SH
Oleh M. Kholil Mahasiswa Semester 6 Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
Halaqoh Ilmiah Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang Juni 2015
A. Pendahuluan Dalam beroperasi, perusahaan haruslah memiliki badan hukum/usaha tertentu agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum perusahaan memberikan kepastian berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Badan usaha itu sendiri didefinisikan sebagai kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu badan usaha antara lain, Krisis ekonomi yang terjadi saat ini, banyaknya pengangguran, tingkat kesejahteraan masyarakat terhambat, dan krisis kemiskinan. Peranan badan usaha jelas sangat penting dan berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat, dan untuk menyelesaikan faktor penghambat majunya perekonomian Indonesia. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. Dalam paper halaqoh ini, sedikit kita akan mempelajari tentang pengertian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta ciri-cirinya. Selain itu, kita juga akan sedikit mempelajari tentang macam-macam bentuk BUMN. Semoga pemaparan penulis dalam paper yang ringkas ini dapat memotivasi santriwan-santriwati Pesantren Luhur sebagai bagian dari cendekiawan muslim Indonesia, dalam menguasai berbagai disiplin ilmu.
B. Pembahasan Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Dapat dikatakan bahwa di dalam perekonomian nasional, ada dua kelompok pelaku ekonomi yaitu swasta dan pemerintahan. Kelompok swasta dapat dibagi dalam dua sub kelompok, yakni koperasi dan perusahaan-perusahaan non koperasi. Sedangkan kelompok pemerintahan adalah BUMN.
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Definisi Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/kmk.013/1989 pasal 2 yang dimaksud dengan badan usaha milik negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Karena seluruh modalnya dimiliki oleh negara berarti manajernya sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Menurut instruksi presiden No. 7 tahun 1967, perusahaan negara diubah bentuknya menjadi BUMN dan disederhanakan menjadi perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) , dan perusahaan perseroan (persero).
b. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik negara (BUMN) Badan usaha milik negara atau BUMN memiliki 3 bentuk yaitu : 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan . Tujuan perjan adalah pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi , efektivitas, dan ekonomis serta pelayanan yang memuaskan. Perusahaan jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Saat ini hanya TVRI yang merupakan satu-satunya perjan yang dimiliki oleh BUMN. Besarnya modal perjan ditetapkan melalui APBN. Pada saat ini, tidak ada lagi BUMN yang berstatus perjan karena statusnya telah dialihkan menjadi bentuk-bentuk badan hukum/usaha lainnya. 1.
Perjan yang beralih status menjadi persero : Perjan Kereta Api
2.
Perjan yang beralih status menjadi perum : Perjan Pegadaian (sekarang telah beralih status lagi menjadi persero)
3.
Perjan yang beralih status menjadi badan layanan umum a. Perjan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita b. Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo c. Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi d. Perjan Rumah Sakit Dr. M. Djamil e. Perjan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin
4.
Perjan yang beralih status menjadi lembaga penyiaran publik a. Perjan Radio Republik Indonesia b. Perjan Televisi Republik Indonesia
2. Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada
Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Maksud dan tujuan pendirian Persero ialah Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan pendirian perseroan adalah sebagai berikut : a. Menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat. b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut : a. Pendirian atas usulan menteri kepada presiden b. Status hukumnya yaitu dalam bentuk badan hukum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan pemerintah (PP) pendirian usaha c. Hubungan organisasi dengan pemerintah yaitu berdiri sendiri sebagai organisasi yang dicapai d. Kepemilikan atau penguasaan oleh pemerintah dapat sepenuhnya atau sebagian yang dapat diketahui melalui kepemilikan saham secara keseluruhan, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. e. Modal terdiri dari saham dan dapat diperjualbelikan di pasar modal f. RUPS memegang kekuasaan tertinggi g. Dipimpin oleh direksi h. Tujuan utama mencari laba i. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata j. Status pegawai adalah pegawai swasta.
Organ Persero terdiri atas: 1. RUPS Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan
bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 2. Direksi Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. Dalam hal ini Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 3. Komisaris Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri. Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).
3. Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum yang didirikan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya
Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Serta untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Organ Perum terdiri atas: 1. Menteri Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 2. Direksi Direksi Perum adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum, serta mewakili perum untuk di dalam maupun di luar pengadilan 3. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Contoh Perum diantaranya Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka, dan lail-lain Ciri-ciri Perum adalah sebagai berikut : a. Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden. b. Statusnya adalah suatu badan hukum berbentuk perusahaan negara yaitu UU No.19 PP tahun 1960 dan PP tentang pendirian usaha c. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN d. Dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi
e. Dipimpin oleh direksi f. Usaha adalah melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. g. Dapat menuntut dan dituntut serta hubungan hukumnya diatur secara hukum perdata. h. Pegawai adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero i. Hubungan organisasi yaitu berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah
2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah badan usaha yang didirikan odan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Jenis-jenis BUMS dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan usaha yang dimiliki oleh swasta, seperti perusahaan perorangan (PO), firma (Fa), Commanditaire Vennootsschap (CV), perseroan Terbatas (PT).
3. Badan Usaha Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
C. Kesimpulan Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Dapat dikatakan bahwa di dalam perekonomian nasional, ada dua kelompok pelaku ekonomi yaitu swasta dan pemerintahan. Kelompok swasta dapat dibagi dalam dua sub kelompok, yakni koperasi dan perusahaan-perusahaan non koperasi. Sedangkan kelompok pemerintahan adalah BUMN. Perusahaan jawatan (Perjan) adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Sedangkan Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan dan Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan.
Daftar Pustaka
Akadun M. 2007. Administrasi Perusahaan Negara. Bandung: Alfabeta. Hamid, Edy Suwandi dan Hendrie Anto. 2000. Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III. UII Press. Yogyakarta. Ramdhan,
R.
2014.
Makalah
BUMN,
BUMS,
Koperasi.
http://rodlial.blogspot.com/2014/02/makalah-bumn-bums-koperasi.html. Diakses pada tanggal 09 Juni 2015 Subandi. 2010. Ekonomi Koperasi ( Teori dan Praktik ). Alfabeta. Bandung. Tambunan, Tulus T.H. 2009. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor. Toha,
M.
2014.
Makalah
BUMN.
http://muhammad-
toha93.blogspot.com/2014/04/makalah-bumn.html. Diakses pada tanggal 09 Juni 2015 Wastra, Pariata. 2009. Administrasi Perusahaan Negara ( Perkembangan & Permasalahan ). Ghalia Indonesia. Yogyakarta. Westra, Pariata. 2002. Perusahaan Negara. Jogya: Gajah Mada University.
