Apa dan Bagaimana? BERBAGAI PERMASALAHAN DAN SOLUSI TENTANG TATA KELOLA KEMENTERIAN AGAMA Berdasarkan Hasil Pengawasan
KEMENTERIAN AGAMA RI INSPEKTORAT JENDERAL 2011
105
Aspek Tugas Pengembalian dana BPIH Jamaah yang batal berangkat Pembinaan KBIH dan Pasca Haji
No 5
6
Pengurus KBIH setiap tahun berangkat haji sebagai pembimbing, bagaimana, padahal jamaah biasa mendaftar haji baru dapat kuota minimal 2 tahun kedepan.
Monitoring pengembalian dana BPIH jamaah yang batal berangkat
Temuan
Mengingat pembimbingan oleh KBIH hanya di tanah air, maka sebaiknya tidak diberi kesempatan untuk pembimbingan di Arab Saudi, karena sudah ada petugas yang diangkat oleh Kemenag. Hal ini sesuai UU No 13 Tahun 2008 dan perlu dicari yang membolehkan petugas KBIH berangkat tiap tahun dispensasinya karena sangat bertentangan dengan ketentuan diatasnya.
Solusi
Solusi
Penerimaan buku bimbingan manasik haji, terlambat Perbekalan dan Akomodasi Haji 4
Biaya ongkos transportasi daerah tidak melalui persetujuan DPRD Dokumen dan Perjalanan Haji 3
Biaya bimbingan manasik melebihi batas ketentuan dan tidak ada surat kemitraan
Ijin operasional KBIH belum diperbaharui
Program dan laporan pembinaan KBIH belum dibuat. Pembinaan KBIH dan Pasca Haji 2
KBIH belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
Program dan laporan bimbingan jamaah dan petugas haji, belum dibuat Bimbingan Jamaah dan Petugas Haji 1
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Temuan Aspek Tugas No
104
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dapat disusun buku yang berjudul Apa dan Bagaimana (Berbagai Permasalahan dan Solusi tentang Tata Kelola Kementerian Agama Berdasarkan Hasil Pengawasan). Buku ini berisi hasil pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Agama beserta seluruh satuan kerja yang mengangkat permasalahan dan solusi tentang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, tugas dan fungsi pendidikan, serta bimbingan masyarakat agama. Pengelolaan keuangan dalam hal ini sering disebut Keuangan dan BMN menjadi salah satu poin penting bagi Itjen dalam melaksanakan pengawasan karena besar kecilnya permasalahan yang terjadi pada bidang tersebut menjadi kontributor yang potensial bagi Kementerian Agama dalam meraih opini WTP oleh BPK. Hasil pengawasan yang dilakukan terhadap bidang lain seperti, manajemen (tugas & fungsi), pendidikan, sumber daya manusia, dan layanan publik merupakan cerminan capaian kinerja Kementerian Agama sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintahan.
iii
iv Publikasi Dakwah dan HBI
Pemberdayaan Masjid, ta’mir Mesjid, Perpustakaan Mesjid
3
4
Tim Penyusun Masjid yang menerima bantuan tidak berdasarkan proposal, pembinaan khotib, pembinaan ta’mir Mesjid, Perpustakaan Mesjid
Kepengurusan HBI tingkat Kabupaten dan Kecamatan belum diusulkan kepada Bupati/Walikota dan Camat setempat.
Program penyiaran, belum dibuat dan hubungan kerja sama dengan lembaga penyiaran belum dilakukan
Solusi
Membuat program penyiaran dan melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga penyiaran.
Melakukan analisis terhadap laporan bulanan penyuluh agama fungsional Islam dan penyuluh agama non PNS Islam, selanjutnya hasil analisis tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagai bahan pembinaan lebih lanjut
November 2011
e. Laporan bulanan penyuluh agama fungsional Islam dan penyuluh agama non PNS Islam, belum diolah dan dianalisis untuk memberikan masukan bagi pimpinan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
Temuan
Jakarta,
Siaran dan Tamaddun
Aspek Tugas
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
2
No
Diharapkan agar seluruh peserta Rakorjakwas Kementerian Agama Tahun 2011 berkenan untuk membaca dan memahami buku ini agar memperoleh pengertian dan pemahaman yang benar dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ditemui pada unit kerja masing-masing.
103
Melaksanakan penyuluhan sesuai dengan ketentuan, yaitu untuk jarang/sulit 10 kelompok binaan dengan volume kegiatan 1 kali, untuk padat/mudah 20 kelompok binaan dengan volume kegiatan 4 kali d. Sasaran kelompok binaan belum sesuai dengan ketentuan, yaitu untuk jarang/sulit 10 kelompok binaan dengan volume kegiatan 1 kali, untuk padat/mudah 20 kelompok binaan dengan volume kegiatan 4 kali.
Memerintahkan kepada seluruh penyuluh agama fungsional untuk melaksanakan layanan konsultasi perorangan/kelompok, dengan terlebih dahulu membuat rencana kerja operasional yang berisi rencana kerja bimbingan atau penyuluhan dan layanan konsultasi perorangan/kelompok. c. Layanan konsultasi belum dilaksanakan, dan rencana kerja operasional, belum dibuat oleh seluruh penyuluh agama fungsional.
b. Laporan bulanan penyuluh agama fungsional/non PNS, belum disampaikan kepada Kepala Seksi.
dicantumkan permasalah yang ditemui serta saran perbaikannya. pada pemberian informasi tempat dan waktu pelaksanaan, materi, dan jumlah peserta.
Solusi Temuan
DAFTAR ISI Kata Pengantar ..........................................................................
iii
Daftar Isi ......................................................................................
v
BIDANG KEUANGAN DAN BMN .........................................
1
1. Aspek Keuangan .......................................................
3
2. Aspek Barang Milik Negara (BMN) ...................... 20 TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN ................... 33 I.
Perguruan Tinggi ........................................................ 35
II. Pendidikan RA/ (Madrasah) ................................... 39 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA ..................................... 59 I.
Indisipliner .................................................................. 61
II. Pernikahan ................................................................... 66
Aspek Tugas
III. Memalsukan Ijazah .................................................. 67 IV. Amoral .......................................................................... 67 V. Pungutan Liar dan Penipuan ................................ 67
No
VI. Cuti ................................................................................. 68
102
VII. Pengangkatan ............................................................ 74
v
XIV.Kelemahan Administrasi ........................................ 87
TUGAS DAN FUNGSI BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT AGAMA ............................................................ 91 A. Urusan Agama Islam ................................................ 95
B. Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf .................... 100
C. Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid ..................................... 101
D. Peyelenggaraan Haji dan Umrah .......................... 104
vi Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan agar segera mem-percepat proses penyelesaian AIW/APAIW Membuat dan melengkapi laporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada secara sistematis mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dengan disertai lampiran data pendukung
c. Terdapat lokasi tanah wakaf di wilayah Kankemenag Kab. yang tersebar di kecamatan, belum ber AIW/APAIW. d. Laporan kegiatan, belum dibuat.
Nadzir sebagai pengelola harta benda wakaf yang tersebar pada kecamatan di wilayah Kabupaten Jabung Timur kepada BWI, untuk mendapat tanda bukti pendaftaran Nadzir dari BWI.
XIII. Hambatan terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok ...................................... 86
kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendapat tanda bukti pendaftaran Nadzir
Penyuluhan dan Lembaga Dakwah
XII. Sumpah Jabatan PNS .............................................. 79 Solusi
XI. Jam Kerja ...................................................................... 77
Temuan
X. Narkoba dan Kriminal .............................................. 77
a. Laporan bulanan penyuluh agama fungsional/non PNS, belum memberikan informasi permasalah yang ditemui dan saran perbaikan, laporan yang ada masih sebatas
Memerintahkan kepada seluruh penyuluh agama fungsional agar menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, dan dalam pembuatan laporan tersebut agar
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASJID
Aspek Tugas
IX. Baperjakat .................................................................... 77
1
No
VIII. Keanggotaan PNS ..................................................... 76
101
100 No
c. Kegiatan penyuluhan dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan pembinaan tata kehidupan beragama, belum dilaksanakan.
penyumpahan dan pembuatan jadual shalat, belum dilaksanakan.
Temuan
Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk membuat usulan tentang pembentukan BAZDA Kecamatan kepada Camat setempat. Memerintahkan kepada seluruh Kepala KUA kecamatan untuk mengajukan usulan penetapan pengangkatan
b. Terdapat Nadzir yang tersebar pada kecamatan di wilayah Kabupaten, belum diusulkan
Membuat program dan jadual pembinaan bidang kemitraan umat Islam dalam bentuk penyuluhan dan pemasyarakatan peraturan perundangundangan terutama yang berhubungan dengan pembinaan tata kehidupan beragama sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, selanjutnya mengusulkan kegiatan tersebut melalui DIPA tahun berikutnya.
Solusi
a. Kepengurusan BAZDA tingkat Kabupaten dan Kecamtaan belum diusulkan.
PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF
Aspek Tugas
Permasalahan dan Solusi Bidang Keuangan & BMN
99
Aspek Tugas
Pembinaan Ibadah Sosial
Pembinaan Kemitraan Umat
No
4
5
b. Kegiatan penentuan arah kiblat, penetapan hari besar Islam,
a. Program kerja dan sasaran kegiatan pengembangan kegiatan kemitraan umat Islam, belum dibuat.
Program kerja dan sasaran kegiatan pembinaan ibadah sosial dan pendataan terhadap lembaga sosial, kelompok usaha bergulir, belum dibuat.
b. Kegiatan pendataan produk makanan dan minuman, belum dilaksanakan.
Temuan
Membuat program dan jadual pembinaan bidang kemitraan umat Islam.
Membuat program kerja dan sasaran kegiatan pembinaan ibadah sosial dan melakukan pendataan terhadap lembaga sosial, kelompok usaha bergulir
Melakukan pendataan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat di wilayah Kemenag kab agar berkoordinasi dengan MUI, Subdit Produk Halal, lintas sektoral Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas Kesehatan setempat.
rencana kegiatan tersebut dalam DIPA tahun berikutnya.
Solusi
Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pelayanan produk pangan halal dalam bentuk sosialisasi produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sesuai dengan dana DIPA yang tersedia, dan dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan MUI, Subdit Produk Halal, lintas sektoral Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya mengusulkan a. Pelayanan dan perlindungan masyarakat di bidang produk halal dalam bentuk sosialisasi ter-hadap produsen makanan dan minuman, belum dilaksanakan. Pembinaan Produk Halal 3
Melakukan koordinasi dengan KUA Kecamatan untuk melakukan pendataan di wilayahnya, dengan mengelompokkan dalam kategori pra sakinah, sakinah I, sakinah II, sakinah III dan sakinah III plus. b. Kegiatan pendataan terhadap keluarga pra sakinah, sakinah I, sakinah II, sakinah III serta sakinah III plus belum dilaksanakan dan desa binaan keluarga sakinah, belum terbentuk.
dan melaksanakannya sesuai dengan dana DIPA yang tersedia, selanjutnya mengusulkan rencana kegiatan pelayanan dan bimbingan tersebut dalam DIPA tahun berikutnya.
Solusi Temuan Aspek Tugas No
98
INVENTARISASI TEMUAN ASPEK KEUANGAN DAN BMN YANG PERLU MENDAPAT PERSAMAAN PERSEPSI 1. Aspek Keuangan NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
1.
Pejabat yang berasal dari unit kerja menjadi narasumber dalam suatu kegiatan tingkat eselon I, II dan III yang pesertanya dari unit sendiri, apakah berhak memperoleh honor narasumber?
Hal ini tidak diperkenankan, jika peserta utama berasal dari unit kerja eselon 1, sementara yang dibolehkan untuk dibayar apabila peserta utamanya berasal dari eselon 1 lainnya dan sebagai unsur panitia. Kriterianya: 1. PMK 100/2010 angka 7, 2. SE Dirjen Perben No S-1903/PB/2009 Tgl 07 April 2009 Angka 3.
2.
Narasumber di samping diberikan honor narasumber diberikan pula uang harian selama mengikuti kegiatan, bagaimana?
Diperkenankan diberikan honor narasumber, karena jenis honor dan uang harian berbeda MA/Akun).
3.
Dalam suatu kegiatan, peserta diberikan akomodasi dan konsumsi tetapi biaya uang harian perjalanan dinasnya dibayarkan penuh (tidak berdasarkan full bord, full day dan half day), bagaimana?
Sesuai SBU hal tersebut tidak diperkenankan. Sementara kalau dalam RKAKL-nya alokasi anggaran dari perjalanan dinas MA 524111/524119, dan sudah dilaksanakan maka dilihat output dari kegiatan dan LPJ-nya, sedang yang belum agar direkomendasikan untuk direvisi.
3
4
Diperbolehkan selama ada relevansinya dengan institusi unit kerja ybs.
5.
Juklak dan Juknis BOS yang ada menimbulkan multi tafsir dalam penggunaan anggaran dana BOS.
Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan MAK (MA 521219, 521211, 521213, 522115, 524119 dan 53)
6.
Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah sertifikasi menerima tunjangan sertifikasi, tetapi mendapatkan pula gaji honor dari DIPA/BOS.
Diperbolehkan selama jenis pemberian honornya berbeda, karena antara tunjangan sertifikasi dengan gaji, berbeda baik MA/akun ataupun jenis honor dan gaji.
7.
Bolehkah guru tetap (PNS) menerima tunjangan/ insentif/ honor tambahan dari komite sekolah.
Diperkenankan sesuai UU No.36/2008 dan Perdirjen Pajak No.31/PJ/2009.
8.
Bagaimana PNS/guru/ dosen yang tugas belajar, harus dihentikan tunjangan jabatan, sementara kepada mereka belum memperoleh tunjangan tugas belajar yang setara dengan jabatan semula. Apakah yang terlanjur dibayar harus disetor ke kas negara.
1. Untuk pegawai/dosen/ guru yang tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan maka pada bulan ketujuh harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional/struktural dan yang sudah terlanjur dibayarkan tunjangan jabatannya harus disetorkan ke kas negara sesuai KMA 175/2010 dan
Pembinaan Keluarga Sakinah 2
6. Penerimaan dan pengeluaran blanko NR belum dicatat dalam buku stok
5. Kutipan akta nikah belum diserahkan kepada pengantin
4. Janda/duda tidak melengkapi persyaratan pendaftaran nikahnya dengan melampirkan akta cerai asli dan surat kematian dan belum menggunakan model N6
3. Peristiwa nikah yang kurang dari 10 hari sejak diumumkan belum dibuatkan surat rekomendasi dari camat
Temuan
a. Pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah dan desa binaan dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi peraturan perundangundangan,belum dilaksanakan.
Apakah mengadakan kegiatan di luar daerah/ kantor yang pesertanya melibatkan unit kerja ybs. seperti (seminar/ workshop) termasuk dalam temuan pemborosan/inefisiensi.
Solusi
4.
Menyusun rencana kegiatan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah dan desa binaan dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi peraturan tentang keluarga sakinah serta pembentukan desa binaan tingkat kecamatan dan kota,
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
Aspek Tugas
PERMASALAHAN
No
NO
97
2) Daftar pemeriksaan nikah model NB (daftar pemeriksaan nikah), model N (akta nikah) belum diberi tanda silang pada kolom yang tidak digunakan dan belum ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan belum ada nomor halaman
Kakankemenag Kab/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensip terhadap perbaikan pengelolaan pencatatan administrasi NR pada KUA kec. c. Pembinaan dan pengawasan kepada Kepala KUA, PPN, Penghulu dan P3N baik dibidang munakahat maupun administrasi NR, belum dilaksanakan secara efektif. Hasil sampel ditemukan adanya pencatatan administrasi NR yang belum tertib, yaitu:
1. Papan biaya dan papan pengumuman kehendak nikah, belum dipasang pada tempat yang mudah dibaca oleh umum
Solusi Temuan Aspek Tugas No
96
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA Menkowas-bangpan No 38/1999 Pasal 26. 2. Sementara bagi pegawai/ dosen/ guru yang tugas belajar tetapi tetap melaksanakan tugas karena sesutu hal dan dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan, mengajarnya tidak dipadatkan bagi dosen dan lokasi kuliahnya dapat dijangkau pulang pergi maka kepada mereka tidak perlu dibebaskan sementara dari jabatannya dan tetap masih dibayarkan tunjangannya. 3. Tetapi khusus bagi pegawai/dosen/guru yang izin belajar tetapi perkuliahannya dapat mengganggu tugas-tugas kedinasannya disebabkan lokasi perkuliahannya jauh dan tidak dapat dijangkau pulang pergi dan buktibukti mengajarnya dipadatkan, kepada mereka harus dibebaskan dari jabatannya pada bulan ketujuh dan tunjangannya harus dihentikan sesuai dengan KMA 175/2010 Ps 1 ayat (11), PS 16 huruf h dan SE Ropeg Kemendiknas No.29253/A4.5/KP /2010
5
6
Membuat analisis laporan pemeriksaan KUA seluruh kecamatan dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai bahan informasi dalam penetapan kebijakan dan bahan perbaikan kinerja yang akan datang.
Solusi
b. Analisis laporan hasil pemeriksaan KUA sebagai bahan informasi dalam penetapan kebijakan dan bahan perbaikan kinerja yang akan datang, belum dilakukan.
Guru sertifikasi boleh mengajar di sekolah lain untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam perminggu. Untuk mengajar ke sekolah swasta perkenankan tetapi untuk menerima tambahan honor tidak diperbolehkan jika guru yang bersangkutan mengajar tidak lebih dari 24 JP (atau dosen 12 SKS), perlu dibahas dan dicari ketentuannya. Dan untuk dosen boleh, sementara apabila dosen negeri diangkat jabatan pada perguruan tinggi swasta harus mendapat izin dari rektor/ Dirjen Pendis dan tidak
Mengajukan permohonan usulan pengangkatan P3N secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimas Islam
Bagaimana perlakuan terhadap guru PNS/GTT sudah lulus sertifikasi mengajarnya tidak memenuhi kewajiban mengajar 24 JP/minggu, yang bersangkutan untuk menambahkan kewajibannya ditugaskan mengajar di swasta, bagaimana bila memperoleh honor dari swasta, apa diperbolehkan, Bagaimana bila terjadi hal yang sama terhadap dosen (kurang dari 12 SKS).
a. Pengangkatan terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), belum mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
10.
Pembinaan Kepenghuluan
1. Tidak perlu, karena bendaharanya bukan bendahara negara sesuai UU No.36/2008 dan Perdirjen Pajak No.31/ PJ/2009. 2. Sementara PNS-nya berkewajiban menyetor dan menghitung sendiri pajak PPh-nya sesuai sistem perpajakan (self assesment), sesuai UU No. 36/2008.
1
Apakah guru yang menerima tunjangan komite sekolah harus dipungut pajak oleh bendahara komite, sementara bendahara bukan bendahara negara/PNS.
URUSAN AGAMA ISLAM
9.
Temuan
Tgl 15 April 2010 Ttg Pembayaran tunjangan profesi bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri (swadaya) angka 4.
Aspek Tugas
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
No
PERMASALAHAN
INVENTARISASI TEMUAN HASIL AUDIT TUGAS FUNGSI BIMBINGAN MASYARAKAT AGAMA (BIMAS AGAMA) YANG MEMERLUKAN PEMAHAMAN/PERSEPSI YANG SAMA
NO
95
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA diperbolehkan menerima tunjangan sertifikasinya. Sebaliknya untuk guru Pemda atau swasta mengajar di madrasah negeri untuk menambah kewajiban tidak perlu mengeluarkan honor.
11.
MDC (Management Development Center) dan P3M anggotanya sebagian besar orang Kemenag tetapi tidak diperbolehkan menggunakan MA 57xxx, mengapa PGRI, FKUB, Baznas/Bazda boleh menerima Bansos padahal organisasi juga unsur anggota sebagian besar unsur Kemenag.
Hal tersebut tidak diperkenankan karena MDC dan P3M organisasinya berada dalam Satker yang bersangkutan, sementara Organisasi PGRI, FKUB, Baznas/ Bazda adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki akte pendirian notaris atau lembaga non struktural yang dibentuk Pemda. PP 90/2010, PMK 91/2007 tentang BAS, dan Buletin Teknis No. 10 tentang Pedoman Pemberian Bansos.
12.
Belanja Bansos/Blockgrant yang diberikan ke Sekolah swasta, apakah harus dipungut pajak, kalau uang diserahkan ke swasta/bendaharawan sekolah swasta apa berhak memungut pajak.
Tidak perlu dipungut pajak karena bantuan sosial/ blockgrant bukan merupakan objek pajak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1).
13.
Apakah Bansos/blockgrant ke lembaga/sekolah/ madrasah dikenakan pajak atau tidak. (di Babel oleh BPKP dipermasalahkan)
Tidak perlu dipungut pajak karena bantuan sosial/ blockgrant bukan merupakan objek pajak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf a, angka 1).
7
8
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
14.
Kebijakan pemberian Bansos/blockgrant yang di daerah ternyata dipermasalahkan oleh auditor external (BPK), karena kurang terincinya kriteria dalam juklak/ juknis sehingga memberikan pengertian multitafsir.
Direkomendasikan agar Satker yang memberikan bantuan/ blockgrant menyusun juklak dan juknis yang merinci persyaratan hak dan kewajiban penerima bantuan. PP 90/2010 tentang penyusunan RKA-KL Buletin Teknis No. 10 tentang Pedoman Pemberian Bansos.
15.
Dikecualikan dari pengenaan pajak berupa pengalihan harta berupa hibah, sumbangan bantuan ke Badan keagamaan, Badan Pendidikan, Badan Sosial termasuk yayasan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan kepada pihak ybs yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam PMK 245/2008, 246/2008, 247/2008 ( UU 7/83 ps 4 ayat (1) huruf d point 4,
Tidak perlu dipungut pajak karena bantuan sosial/ blockgrant bukan merupakan objek pajak sesuai dengan PMK 245/PMK 03/2008 Pasal 1 huruf c, PMK 246/PMK 03/2008 Psl 1, PMK 247/ PMK 03/2008, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1)
16.
Penjelasan saldo negatif ditandai ( ) dan saldo plus tidak, agar disepakati bersama, sementara di Aplikasi Sakpa justru sebaliknya.
Sesuai dengan teori matematika bahwa tanda minus adalah – atau ( ).
17.
Bagaimana dengan status asrama embarkasi/debarkasi yang belum BLU tetapi penerimaannya harus disetor
Status Asrama haji embarkasi/ debarkasi dapat dikatagorikan menjadi:
Permasalahan & Solusi Tusas dan Fungsi Bidang Bimbingan Masyarakat Agama
NO 2
3
92
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
Pembuatan DP-3 belum sesuai dengan ketentuan.
2. PP No. 10 th. 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS 3. SE BAKN No. 02/SE/1979, tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS 4. SE BAKN No. 30/SE/1985, tentang Perubahan SE BAKN No. 02/SE/1980, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS 5. KMA No. 57 th. 1980, tentang Pembuatan DP-3 6. Instruksi Menteri Agama No. 1 th. 1985, tentang Pembuatan DP-3 diLingkungan Dep.Agama
Panitia pertimbangan dan kepangkatan, tim penilai angka kredit belum difungsikan.
PMA 9 Tahun 2007
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
ke kas negara sebagai (PNBP) bertentangan dengan UU tentang penggunaan langsung penerimaan negara ( UU 20/97 ps 4 )
1. Pengadaan tanah dan pembangunan gedung berasal dari dana BPIH/ DAU dan belum ada biaya pemeliharaan dari pemerintah serta pengelolanya bukan PNS, maka status asrama tersebut belum milik negara terhadap asrama dimaksud maka pendapatannya belum dikategorikan PNBP. 2. Pengadaan tanah dan gedungnya dari APBN dan sudah ada biaya pemeliharaan dari APBN maka statusnya adalah milik negara, maka terhadap pendapatannya dapat dikategorikan PNBP dan harus disetor ke kas negara. 3. Pengadaan tanah dan gedungnya milik Pemda setempat, maka asrama tersebut diatur oleh Pemdanya. 4. Sesuai surat Edaran Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP No.S-14/D2/03/2011, perihal Penyetoran Sisa Lebih Dana Pengelolaan Asrama/Wisma haji pada akhir
9
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
NO
tahun Anggaran. Angka 1: bahwa sisa lebih dana pengelolaan asrama/ wisma haji pada akhir tahun anggaran disetorkan seluruhnya ke rekening penampungan pada Ditjen PHU pada kesempatan pertama. 18.
Pajak makanan/konsumsi tidak dipungut PPN (UU 42/2009) hanya yang boleh dipotong adalah pajak daerah masuk APBD, bagaimana.
Sesuai dengan UU 42/2009 Pasal 4 A ayat (2) adalah Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barangsebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
19.
Mulai Tahun 2010 BKU menggunakan model Stafel, menggunakan komputer tetapi tetap harus di-back
Pembukuan bendahara menggunakan model stafel pada prinsipnya boleh ditulis
10
2
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
Pembuatan DUK belum sesuai dengan ketentuan.
1. PP 15 tahun1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 huruf (a) “Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan”, pasal 2 ayat (1) “Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara”, ayat (2) “Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun”. Pasal 15 “Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil” 2. Surat Edaran BAKN No. 3 tahun 1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
Pembuatan DP-3 belum sesuai dengan ketentuan.
1. UU No. 8 th. 1974, jo UU No. 43 th. 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, ps. 20
91
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
2.
3. a.
b.
c.
90
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab”. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 angka (5), melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Pasal 2 angka (11) masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. INMA No. 12 Tahun 1978 Meningkatkan pencatatan dan pengawasan daftar hadir di lingkungan masing-masing. Meningkatkan mekanisme pengawasan atas hasil kerja tiap hari dari masingmasing PNS dalam lingkungannnya. Mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku terhadap PNS di lingkungan masingmasing yang ternyata tidak mengindahkan ketentuan ini.
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
up/di-print tiap bulan ditandatangani oleh Bendahara dan KPA.
tangan atau komputer, harus ditutup tiap bulan dan ditanda tangan oleh Bendahara dan KPA, serta setiap halaman harus dijumlahkan debet (penerimaan) dan kredit (pengeluaran). Hal ini sesuai dengan PMK No.73/ PMK.05/2008 dan Perdirjen Per-bendaharaan Nomor Per-47/PB/ 2009 tentang Juklak Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor /Satker Pasal 7 ayat (1).
20.
Apakah buku model stafel juga harus menggunakan cara seperti pada BKU model skontro, antara lain diberi nomor halaman, ditutup oleh atasan langsung/KPA tiap bulan. Pemeriksa/auditor harus menutup buku pada saat pemeriksaan/audit.
Pelaksanaan pembukuan BKU model stafel dan skontro pada prinsipnya sama harus ditanda tangan KPA tiap bulan, diberikan No. Hal dan diadministrasikan serta dilakukan audit, sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009 tentang Juklak Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satker Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 8.
21.
Diperbolehkan atau tidak PPK lebih dari satu pada satu satker, demikian pula bendaharawan, karena adanya kebijakan DIPA berdasarkan fungsi/multi.
Sesuai PMA No 2/2006 jo PMA No1 Tahun 2011 yang diperbolehkan PPK lebih dari satu yaitu: Setjen, Ditjen, Balitbang dan Diklat, Kanwil Kemenag, Kankemenag, UIN,
11
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
NO
PERMASALAHAN
penilaian yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi.” 3. PP No. 15 Tahun 1979 Pasal 1 hurup a dan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya menegaskan bahwa “Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan, dan Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara. Calon Pegawai Negeri Sipil masih dalam masa percobaan, oleh sebab itu tidak dicantumkan dalam Daftar Urut Kepangkatan.”
IAIN, dan STAIN. 22.
Pengelola SAI, dibentuknya dua tim yaitu pengelola Simak dan Sakpa, bagaimana.
Pada prinsipnya bahwa SAI itu terdiri dari SAKPA dan SIMAK BMN untuk itu diperkenankan selama tercantum dalam RKAKLnya.
23.
Bagaimana dengan jumlah personil dan tarifnya, sementara dalam RKAKL baik jumlah personil dan nilainya lebih besar dari SBU, boleh dibayar sesuai RKAKL
Untuk jumlah dan tarifnya agar berstandar kepada SBU Tahun berkenan.
24.
Bolehkah Perjalanan dinas ke luar kota menggunakan mobil pribadi, sementara pembayaran transportnya dengan standar pagu pesawat.
Perjalanan dinas ke luar kota yang tidak boleh adalah: 1. Apabila di dalam SPPD dicantumkan transportnya menggunakan pesawat dan pemberian uang sesuai tarif pesawat, tetapi tidak melampirkan bil dan boardingpas-nya tetapi buktinya melampirkan riil pengeluaran dengan mobil pribadi. 2. Menggunakan mobil dinas tetapi diberikan uang transpot. 3. Sementara yang dibolehkan menggunakan mobil pribadi harus di dalam SPPD-nya dicatat menggunakan mobil pribadi dengan bukti riil pengeluaran seperti pembelian bensin,
12
KRITERIA DAN SOLUSI
Pengisian daftar hadir belum tertib.
1. UU No. 8 tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 43 tahun 1999 pasal 5 yang menyatakan: “Setiap PNS wajib mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
89
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
NO
PERMASALAHAN
KELEMAHAN ADMINISTRASI (KODE 08) o. SK hukuman disiplin yang terakhir (bagi yang pernah dikenakan hukuman disiplin), dan p. Berita acara pengangkatan sumpah atau janji sebagai PNS dan jabatan. 2. SE Kepala BAKN No. 02/ SE/1980 Rumawi IV angka 11 dan 13 menerangkan bahwa “Setiap pejabat penilai berkewajiban mengisi dan memelihara buku catatan penilaian, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I SE ini. Dalam buku catatan penilaian tersebut, dicatat tingkah laku/ perbuatan/tindakan PNS yang bersangkutan yang menonjol, baik yang positif maupun yang negatif, umpamanya prestasi kerja yang luar biasa baiknya, tindakan mengatasi keadaan yang sulit, sering tidak masuk kerja, berkelahi dan lainlain. Dan buku catatan penilaian disimpan dan dipelihara dengan sebaikbaiknya oleh pejabat penilai selama 5 (lima) tahun. Buku catatan
88
KETENTUAN DAN SOLUSINYA 4. pembayaran tol, retribusi dan honor sopir.
25.
Pembayaran uang makan pada bulan puasa/ramadhan bagaimana, boleh atau tidak karena di beberapa daerah KPPN membayarnya.
Pada dasarnya pemberian uang makan diberikan sesuai riil masuk kerja/kantor, jadi bulan puasa selama pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas dapat diberikan uang makan.
26
Ada pertentangan pemberian uang makan antara PMK 110/2010 dan SBU 2010(PMK 100/2010). Dalam PMK 110 boleh dibayarkan satu bulan penuh (26 hari), namun dalam PMK 100 maksimal pemberian uang makan adalah 22 hari.
Pada prinsipnya uang makan diberikan sesuai dengan kehadiran riil pegawai, untuk itu pada Satker yang jam kerjanya s.d. hari Sabtu (6 hari kerja) diperbolehkan mencairkan lebih dari 22 hari, sementara Satker yang 5 (lima) hari kerja/minggu, maka pencairan uang makan maksimal 22 hari.
27.
Bolehkah Pegawai/ guru yang diperbantukan dari Pemda/Diknas ke instansi/ Satker Kementerian Agama dibayarkan uang makannya.
Diperkenankan selama dananya tersedia dalam DIPA dan sesuai dengan PMK No 110/PMK.052010 Psl 4
28.
Tenaga PTT menjadi GTT yang ditetapkan dengan SK dan mendapat honor bulanan ganda/tunjangan fungsional Non PNS .
Tidak boleh.
29.
Pengelola SIMAK/SAKPA hingga saat ini masih merupakan tenaga honorer (PTT),
1.
2.
Diusulkan honornya sesuai dengan SBU/ dinaikkan. Diusulkan agar diangkat
13
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
NO XIV
dengan honor yang kecil
menjadi PNS karena pengelola SIMAK/SAKPA mengelola dokumen yang dapat dikategorikan rahasia Negara.
30.
Apakah tenaga non PNS diperbolehkan menggunakan biaya perjalanan dinas (SPPD)
Diperbolehkan selama non PNS sudah ditetapkan sebagai PTT sesuai Dirjen Perben Nomor Per-21/PB/2008 tentang Juklak Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat negara, PNS dan PTT. PMK 45/2007.
31.
Apakah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kajur, Sekjur, Ketua Prodi, Kepala Perpustakaan, Lab, LP3M, dan LPM boleh mendapat insentif bulanan dari DIPA/RKAKL.
Tidak diperkenankan mulai tahun 2012
32.
Apakah Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakamad dan Wali kelas boleh mendapat insentif bulanan dari DIPA/RKAKL/BOS.
Tahun 2011 dalam Juklak tidak diperkenankan, terutama apabila tugas tambahan tersebut diperhitungkan dalam ekuivalensinya.
33.
Jika terjadi kecurian uang baik di kantor/brankas ataupun di jalan yang dikuasai oleh bendahara, bagaimana penanganannya?
Langkah yang harus ditempuh oleh Bendahara/Kepala Kantor yang bersangkutan adalah: 1. Membuat laporan secara lisan dan atau tertulis kepada atasan langsungnya dengan menjelaskan lokasi hilang dan sebab-sebabnya.
14
1
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
Kelemahan administrasi (kode 08) 1. Seluruh /sebagian sarana administrasi kepegawaian belum dibuat, berupa: a. Buku induk/register pegawai. b. Kartu TIK/KIP pegawai. c. File pegawai. d. Buku kendali kenaikan pangkat, KGB, Jabatan, dan pensiun. e. Buku mutasi pegawai. f. Statistik pegawai g. Kartu cuti pegawai 2 Pencatatan data kepegawaian belum tertib, teratur dan terus menerus dalam buku register / induk. 3 Pejabat penilai belum menfungsikan buku catatan penilaian PNS. 4 Pembagian tugas dan uraian pekerjaan belum dibuat secara tertulis dan ditetapkan dengan SK pimpinan. 5 Pelaporan/evaluasi belum dibuat. 6 Tidak membuat Karis/ Karsu, taspen dan askes.
1. KMA No. 504 tahun 2003 Pasal 6 menyatakan bahwa tugas pokok unit pembina dan unit pengelola adalah a. Tugas pokok unit pengelola: 1. Tingkat daerah: h). MAN/MTsN, MIN mengelola file dan buku register pegawai serta mengolah dan menyajikan data kepegawaian bagi pegawai pada MAN/MTsN, MIN ybs Pasal 8 “Buku induk/ buku register pegawai dipergunakan untuk mencatat data pokok kepegawaian perorangan setiap pegawai, dan sebagai sumber data utama dalam pengolahan data dan informasi kepegawaian”, pasal 11 “File pegawai diperlukan untuk menyimpan bukti fisik data kepegawaian perorangan sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan pensiun/berhenti sebagai PNS dan berfungsi sebagai sumber data utama dalam pengolahan data dan informasi kepegawaian”,
87
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor Kw.14/2/ Kp.003/U.08/2009 tanggal 1 April 2009.
7
XIII
86
Pejabat yang melaksanakan tugas belajar belum dibebastugaskan dari jabatannya
Keputusan Menteri Agama No.175 tahun 2010 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian agama
Hambatan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok
1
Pemerataan penempatan pegawai..
2
Penyertaan diklat penjenjangan belum berjalan dengan baik
a. PP No. 100 tahun 2000 b. PP No. 101 tahun 2000 c. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 541/ Xiii/10/6/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV d. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
3
Pendayagunaan alumni diklat belum maksimal
a. b. c. d.
PP No. 100 tahun 2000 PP No. 13 tahun 2002 PP No. 101 tahun 2000 KMA No. 123 tahun 1989
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA 2. Melaporkan kepada aparat yang berwenang/Kepolisian negara setempat. 3. Atasan langsung segera menyampaikan laporan kepada Menag/Setjen dan Itjen Kemenag untuk dilakukan pemeriksaan. 4. Menag/Setjen memerintahkan Irjen untuk melakukan pemeriksaan. Hasil audit dapat menentukan: 1. Tidak ada unsur kelalaian karena hilangnya pada waktu jam kerja/tugas dan bukti BAP Kepolisian maka kepada Bendahara ybs tidak dikenakan tuntutan perbendaharaan(TP). 2. Hilangnya adanya unsur kelalaian berdasarkan BAP Kepolisian, kepada ybs dituntut ganti rugi. 3. Atas hasil pemeriksaan tersebut segera dilaporkan kepada BPK Kondisi ini sesuai dengan: 1. UU 01/2004 Bab. XI Psl 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan per UU yang berlaku dan ayat (2)
15
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut 2. UU 01/2004 Bab. XI Psl 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala Kantor kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian itu diketahui. 3. UU 01/2004 Bab. XI Psl 62 ayat (1) pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. 4. PP 53/2010 Psl 4 ayat (5) menyatakan bahwa PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
16
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI 2. KMA No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negari Sipil, Pasal 1 angka 11 Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Departemen Agama Provinsi dan Daerah Istimewa, meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang-bidang, Pembimbing, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, kantor Urusan Agama Kecamatan, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan satuan kerja lalin yang berada dalam kekuasaan dan dalam wilayah masingmasing, serta dalam lampiran pendelegasian wewenang kolom 2 nomor 2 Kewenangan kepala kantor Kementerian Agama Kab/Kota terdapat dalam kolom 4 nomor 4.a. PNS Gol/ruang III/d kebawah, kecuali PNS pada MAN dan Kepala Madrasah. 3. Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian
85
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI a. PNS di lingkungan Kementerian Agama pusat ditetapkan dengan keputusan kepala biro kepegawaian; b. PNS di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama provinsi ditetapkan dengan keputusan kepala kantor wilayah Kementerian Agama yang bersangkutan;dan c. PNS di lingkungan perguruan tinggi agama negeri ditetapkan dengan keputusan Rektor/ Ketua perguruan tinggi agama yang bersangkutan. (2) Penetapan pemberian tugas belajar luar negeri dan izin belajar program S2 dan Program S3 dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
6
84
Penugasan CPNS tidak sesuai dengan SK pengangkatannya
1. INMA No. 17 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan kebijakan dan penertiban dibidang kepegawaian untuk tidak melakukan mutasi pegawai yang bukan masuk wewenang yang dilimpahkan kepadanya dengan mempergunakan surat perintah/tugas sementara.
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA 5. Keppres 42/2002 jo Perpres 53/2010 Psl 8 ayat (1) huruf c) yang menyatakan bahwa K/L/Pemda wajib melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara.
34.
Perjalanan dinas pulang-pergi kurang dari 6 jam namun dibayarkan penuh (1 hari).
Tidak diperkenankan, PMK No. 45 /2007 Psl 11 ayat 3. Maksimal 60 % uang harian + transport.
35.
Uang transport yang diberikan dalam satu kegiatan, apakah dipotong PPh pasal 21?
Tidak dipotong PPh pasal 21, 1. Sesuai UU No. 42/ 2008 Bab. III Pasal 4 bahwa uang transport bukan merupakan obyek pajak. 2. PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang Tata cara PPH Pasal 21 bagi pejabat negara, pns, anggota TNI, anggota polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Bab II pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 3 bahwa uang transport tidak termasuk dalam obyek pajak, dikecualikan apabila uang transport diberikan secara rutin tiap bulan.
17
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA
36.
Bagaimana sumber perhitungan dalam menginput estimasi pendapatan PNBP dari NR dalam laporan keuangan?
Hal ini sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-65/PB/2010 lampiran III romawi III huruf A angka 1 point (a) bahwa Estimasi pendapatan harus diinput ke dalam aplikasi Sakpa yang bersumber dari dokumen sumber DIPA dimana untuk perguruan tinggi pendapatan dan belanja dapat digunakan 100%, maka diinput sama dengan yang tertera dalam DIPA, sementara untuk NR karena ada ketentuan maksimal penggunaan belanja 80% dari pendapatan, maka yang diinput ke aplikasi adalah nilai DIPA dibagi Rp24.000,00 dikalikan tarif NR yaitu Rp30.000,00.
38.
Apakah boleh dicairkan uang makannya terhadap pegawai (Panitia dan peserta) yang mengikuti kegiatan rapat dinas, orientasi, workshop, dan diklat yang dilaksanakan di kantor, padahal mereka mendapatkan makan dari kepanitian tersebut, karena di kantor mereka tetap absen masuk kantor? Terutama bagi pegawai yang berada di Pusdiklat dan Balai Diklat
Hal ini sesuai dengan PMK 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 mengatakan bahwa Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak hadir kerja; b. sedang menjalankan perjalanan dinas; c. sedang menjalani cuti; d. sedang menjalani tugas belajar; dan/atau e. sebab-sebab lain yang
18
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
5
1. Izin belajar belum dibuat oleh Pejabat yang berwenang 2. PNS tidak dibenarkan untuk mengikuti kuliah Sabtu/Minggu & kelas jauh
1. KMA No. 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. Pasal 1 angka 11” lzin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri sipil untuk mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas seharihari sebagai PNS. Pasal 2”Pemberian Tugas be!ajar dan izin belaiar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan/atau profesi keterampilan dan setiap PNS di lingkungan Kementerian Agama agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan” Pasal 3 ayat (1) Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian tugas belajar dan izin belajar program S1 sebagai berikut:
83
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI (Karo, Direktur, Sekretaris, Inspektur Kapus, Kakanwil dsb) eselon III (Kabag, Kasubdit, Kabag Pemeriksa, Kabid, Kakandepag, Ketua PA dsb)., eselon IV dan V bawahannya dengan cermat dan adil, untuk menempatkan masingmasing menurut keahlian dan kemampuannya. 1. Jika ternyata: a. Pejabat yang berkenaan yang telah memangku jabatan lebih dari 3 tahun hendaklah diusulkan kepada yang berwenang untuk dialih-jabatkan dalam kantor yang sama atau perlu antara propinsi, seperti digariskan dalam SE Menang No. 4 Tahun 1978 angka VIII huruf c. 4. KMA No.48 Tahun 1996 tentang Masa Bakti Jabatan di lingkungan Kementrian Agama pasal 1 menyatakan; Bahwa masa bakti jabatan di lingkungan Kementerian Agama adalah antara 3 sampai dengan 5 tahun. Segera dilakukan mutasi d perhatikan kesetaraan tingkatan, jangan dianggap sebuah hukuman
82
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA mengakibatkan PNS tidak diberikan Uang Makan. Untuk itu kepada pegawai tersebut diperkenankan diberikan/dicairkan uang makannya selama pemberian honor tersebut per paket bukan uang harian atau bulanan, dan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di kantor tidak diberikan uang transport.
39.
Apakah boleh seorang CPNS calon guru dan dosen diberikan tunjangan fungsionalnya?
Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa mulai 01 Januari tahun 2006 pasal 6 ayat (2) bagi CPNS calon guru dan dosen tidak diperkenankan diberikan tunjangan fungsionalnya, tetapi diberikan tunjangan umum sampai yang bersangkutan menjadi PNS.
40.
Apakah boleh guru honorer yang telah lulus sertifikasi dan telah diberikan tunjangan sertifikasi menerima atau dibayarkan bantuan tunjangan fungsional atau bantuan tunjangan khusus?
Sesuai dengan KMA No. 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru dan pengawas dalam Binaan Kementerian Agama romawi VI huruf i mengatakan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi dan pengawas tidak menghilangkan untuk rnenerima tunjangan
19
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN DAN SOLUSINYA kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan fungsional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
2.
1.
2. Aspek BMN NO 1.
20
PERMASALAHAN Pengadaan kendaraan dinas melalui penunjukan langsung kepada dealer tanpa ada GSO, sedangkan belum seluruh produsen kendaraan telah mengumumkan GSO ke dalam website.
KETENTUAN Sesuai Perpres No 54/2010 Psl 38 barang/pekerjaan khusus yang bisa dilaksanakan dengan penunjukan langsung adalah....dst (ditambahkan 4 jenis barang/pekerjaan): pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO); sewa penginapan/ hotel; atau lanjutan sewa gedung/ kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya. Untuk penunjukan langsung
2.
3.
a.
dapat dilakukan dalam waktu antara 2 s.d. 5 tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural. Kep. Kepala BKN No. 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.10 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural huruf C: Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan/ atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas. Secara formal perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja tersebut dilaksanakan secara teratur antara 2 sampai dengan 5 tahun sejak seseorang diangkat dalam satu jabatan struktural tertentu. IMA No. 3 Tahun 1980 tentang tertib mutasi PNS di lingkungan Departemen Agama point 1 dan 2: Mulai tahun kerja 1980 ini supaya meneliti pejabatpejabat eselon II
81
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji. 2. PP Nomor 21 thn. 1975 Ps. 21, jo SE BAKN No. 14/ SE/1975, Bab II angka 1-b; Setiap CPNS setelah diangkat menjadi PNS wajib mengangkat sumpah/janji PNS menurut agamanya.
80
2
Jabatan yang kosong belum dilakukan pengisiannya
PP No. 97 th. 2000, tentang Formasi PNS.
3
Penempatan/penugasan PNS/CPNS dengan menggunakan surat tugas
PP No. 97 th. 2000, tentang Formasi PNS.
4
Masa bakti jabatan melebihi dari yang telah ditetapkan
1. PP No.13 Tahun 2002 Jo PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, Pasal 9 ayat (1) dan (2): a. Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan atau perpindahan wilayah kerja. b. Secara formal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja,
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN harus melihat apakah produsen sudah menjadi anggota GSO, karena belum semua menjadi anggota ATPM. Per LKPP No 4 Tahun 2011 Ttg Pedoman Penetapan Acuan HPS kendaraan pemerintah.
2.
Bagaimana dengan Aset BPIH yang berada di Kanwil dan Kankemenag yang sumber dananya dari BPIH (dipisahkan atau dengan dicatat pada pihak ketiga, sementara belum ada BAST ke pihak Kanwil dan Kemenag). Atau dicatat dalam SIMAK BMN
Kalau pembelian aset yang sumber dananya dari BPIH dan belum ada berita acara hibah ke pimpinan Satker, dicatat sebagai aset pihak ke-III sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/152 Tahun 2010 Tentang Pedoman Akuntansi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3.
Bagaimana dengan pembangunan RKB multiyear, apakah harus pondasi dulu semua atau paket gedung jadi secara bertahap.
Pelaksanaan fisik dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam RKAKL, untuk itu d dalam RKAKL harus dicantumkan secara jelas volumenya jadi bukan ditulis hanya satu paket dan ada persetujuan dari Menkeu untuk nilai di atas 10 M, sedang 10 M ke bawah dengan persetujuan menteri teknis tentang pembangunan multiyear serta implisit sebagai pembangunan gedung bertahap.
21
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN
4.
Dalam kenyataan IMB atas bangunan yang lama tidak diberikan oleh Dinas Tata Kota, apa langkah kita selaku auditor.
Dengan kondisi tersebut sebaiknya dalam pengungkapan suatu permasalahan bangunan/ gedung yang tidak memiliki IMB diungkap untuk pembangunan gedung sesuai Permen PU 45/2007, Bab IV huruf d. Mengupayakan sertifikat laik fungsi.
5.
Wakaf termasuk aset pihak ke III, bila sudah tercatat sebagai aset negara dan masuk/dicatat dalam SIMAK BMN maka harus dilakukan catatan koreksi.
Tanah wakaf harus dicatat sebagai aset pihak ke III dan kalau terlanjur sudah dicatat agar dilakukan koreksi untuk direklas sesuai dengan: PP No. 6/2006 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan PP No. 38 /2008 tentang Pengelolaan BMN/DPasal 32, Pengelola barang, pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya; Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum. SE Dirjen KKN No. SE- 10/ KN/2009 tanggal 27 April 2009, tentang Juklak Inventarisasi dan Penilaian Tanah Wakaf,
22
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B. VI/P.04.1/301/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Peraturan Jam Kerja dan Krida olah raga. 4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B. II/1b/KP.01.2/7486/-2010 tanggal 15 april 2010 tentang peningkatan disiplin pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama.
Bagaimana dengan peraturan Gubernur ttg jam kerja yang tidak sesuai dengan Pusat (SE Sekjen) hari jumat s.d. pk 16.30 sedangkan didaerah habis jumat pulang, hanya menambahkan keberangkatan diajukan pk 7.00 XII 1
Jam kerja yang berlaku untuk instansi vertikal adalah Keppres 68 Tahun 1995 sementara per Gubernur menyesuaikan tetapi tidak boleh kurang jam kerja selama satu minggu 37,5 Jam.
Sumpah jabatan PNS 1. CPNS yang telah diangkat menjadi PNS belum dilakukan pengambilan sumpah
1. UU Nomor 43 Tahun 1999, Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, psl. 10;ayat (1) Setiap CPNS pada setiap pengangkatan menjadi Pegawai Negeri
79
NO
78
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
Guru, Auditor, Penghulu, Penyuluh & Pengawas) terkait dgn jam kerja tetap 37,5 jam 3. Jam kerja mengikuti Pemprov/Pemda
(5) “melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab”, pasal 3 ayat (11) “masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja”, dalam penjelasan atas PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat (11) yang berbunyi “yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara komulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. 2. Keppres Nomor 68 tahun 1995 tentang hari kerja dilingkungan lembaga pemerintah.
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN angka 4. Pencatatan tanah wakaf dalam SIMAK – BMN Tanah wakaf dicatat dalam SIMAK-BMN sebagai barang pihak ketiga. Apabila tanah wakaf telah terlanjur dicatat dalam SIMAK-BMN sebagai BMN yang dimiliki satker, maka wajib dilakukan koreksi pencatatan yang semula BMN Intrakomptabel tanah menjadi Barang Pihak Ketiga. Koreksi pencatatan tersebut harus berdasarkan surat keputusan Kepala satuan kerja yang bersangkutan. Angka 5. Perlakuan tanah wakaf dalam penertiban BMN, yaitu: Meskipun bukan merupakan BMN, inventarisasi dilakukan terhadap tanah wakaf guna memastikan keberadaan aset sebagaimana tercatat pada catatan barang (SIMAK BMN). Penilaian tidak dilakukan terhadap tanah wakaf, Tindak lanjut atas hasil inventarisasi adalah sebagai berikut: Apabila telah terlanjur dicatat sebagai BMN pada SIMAK BMN maka wajib dilakukan koreksi pencatatan, Apabila belum tercatat pada SIMAK BMN maka dilakukan
23
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN
NO
PERMASALAHAN
Menjadi anggota dan atau Pengurus Parpol. 8. PP No. 55 th. 1980, tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan menjadi P N S. 9. SE BAKN No. 01/SE/1980 tentang Pengangkatan Kep Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi PNS
pencatatan sebagai barang pihak ketiga. Apabila belum ada bukti berupa akta ikrar wakaf maka di satuan kerja agar dilakukan pembuatan akta wakaf sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 6.
7.
8.
24
Bagaimana penggunaan perhitungan Interpolasi linier untuk biaya konsultan apakah hanya yang pagu DIPA keseluruhan bernilai di atas 300 juta, dan dihitung dari nilai kontrak, atau alokasi fisik, atau bagaimana, karena banyak perhitungannya dari alokasi DIPA.
Sesuai dengan Permen PU No. 45/PRT/M/2007 bahwa perhitungan alokasi biaya konsultan perencana dan pengawas diatas 250 juta dari biaya konstruksi, menggunakan interpolasi linier (dengan ketentuan bahwa dalam RKAKL harus dirinci untuk biaya adm, perencana, pengawasan dan alokasi fisik, jadi biaya konsultan perencana dan pengawas adalah dihitung berdasarkan alokasi fisiknya.
Memprediksi harga elektronik terutama komputer akan terjadi penurunan harga dan discontinue atas spesifikasi barang, ini terjadi antara 4 sd 6 bulan, sehingga harus disesuaikan dengan pengadaan pada saat itu.
Bahwa penyusunan HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sesuai Perpres No. 54/2010 Psl 66.
Apakah proses lelang dapat dilakukan sementara dokumen anggaran
Yang diperkenankan dilakukan adalah pengumumannya, sesuai dengan penjelasan
KRITERIA DAN SOLUSI
IX
Baperjakat Baperjakat, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas, Guru, Dosen, Penghulu, Penyuluh tidak dibuat
X
Narkoba dan Kriminal a. Terlibat dalam tindakan kriminalitas b. Menjadi pengedar/ pemakai narkoba
XI
PP No. 13 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perka BKN No. 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
Jam Kerja 1. Tidak memenuhi jam kerja akumulasi dalam satu minggu sebanyak 37,5 jam. 2. Beban kerja pejabat fungsional (Dosen,
1. PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 2 angka (11) “masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja”, pasal 3 angka
77
NO VIII
PERMASALAHAN
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN
yang resmi belum disahkan, misalnya untuk mengantisipasi kegiatan yang terkait dengan APBN-P?
Perpres No. 54/2010 Pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa Catatan mengenai pelaksanaan Pelelangan/ Seleksi setelah Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD namun DIPA/DPA belum disahkan, misalnya “Pengumuman ini mendahului persetujuan DIPA Tahun Anggaran (sebutkan Tahun Anggaran) sehingga apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun”. Sementara penandatanganan kontraknya dilakukan setelah dokumen anggaran disahkan sesuai pasal 11 ayat (1).
9.
Apakah SE Bersama Bapenas dan Menkeu No.SE38/A/2000 dan 1203/D. II/2000 masih berlaku untuk menghitung jasa konsultasi (biaya langsung personil/ remuneration dan biaya langsung non personil/direct reimburse cost)
Untuk perhitungan HPS jasa konsultasi seharusnya berpedoman pada Perpres 54/2010 karena SE Bersama sudah tidak berlaku.
10.
Apakah boleh seorang PNS meminjam barang milik negara tanpa batas waktu
Hal ini tidak diperkenankan sesuai dengan: UU No. 1/2004 Psl 45 ayat
Keanggotaan PNS Keanggotaan PNS dalam Partai, menjadi anggota DPR/DPRD, Calon Kepala Daerah, dan perangkat desa, KPU, Panwaslu, Bawaslu
76
KRITERIA DAN SOLUSI
1. PP No. 37 th. 2004, tentang Larangan PNS yang menjadi Anggota Parpol. 2. PP No. 12 th. 1999, tentang Perubahan Atas PP No. 5 th. 1999, tentang PNS yang Menjadi Anggota Parpol. 3. Keputusan Kepala BAKN No. 02 th. 1999, tentang Ketentuan Pelaksanaan PNS yang Menjadi Anggota Parpol. 4. Keputusan Kepala BAKN No. 07 th 1999, tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri dan Uang Tunggu, serta Pengaktifan Kembali Bagi PNS yang Menjadi Anggota Parpol. 5. KMA No. 64 th. 1999, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Bagi PNS yang Menjadi Anggota Parpol di Lingkungan Dep.Agama. 6. KMA No. 156 th. 1999, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Uang Tunggu, Izin Bagi PNS Yang Menjadi Anggota Parpol. 7. KMA No. 565 th. 1999, tentang Ketentuan Pelaksanaan PNS yang
25
NO
11.
26
PERMASALAHAN
KETENTUAN
bahkan sampai pensiun?
(1) yang menyatakan bahwa BMN/D yg diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah negara/ daerah tidak dapat dipindah tangankan. Psl 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa BMN/D dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapat pinjaman. PP 53/2010 Psl 4 ayat (5) menyatakan bahwa PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Keppres 42/2002 jo Perpres 53/2010 Psl 9 ayat (1) menyatakan bahwa pinjam meminjam BMN/D hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tupoksi instansi ybs.
Apakah diperbolehkan rumah dinas pembayaran biaya listrik, telepon dan air menggunakan APBN.
Rumah dinas yang telah diisi oleh pejabat/pegawai tidak diperbolehkan membayar biaya listrik, telepon dan air oleh APBN sesuai dengan: PP 40/1994 jo. 31/2005
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI 5. PP No. 11 th. 2002, tentang Perubahan Atas PP No. 98 th. 2000, tentang Pengadaan PNS 6. Keputusan Kepala BKN No.10 tahun 2001, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS. 7. KMA No.24 th. 2000, tentang Juklak Seleksi CPNS Dalam Lingkungan Dep.Agama Pada Daerah Otonomi Sebagai Guru Agama Sekolah Dasar Negeri. 8. KMA No. . . . , tentang Juklak Seleksi CPNS di Lingkungan Dep.Agama (tidak ditulis, setiap tahun diperbarui). 9. Keputusan Kepala B K N No. 12 th 2002, 10. Keputusan kepala BKN Nomor 12 tahun 2001 Tentang Ketentuan pelaksanaan PP No. 100 th 2000 tentang pengangkatan pns Dalam jabatan structural. 11. PerMenpan dan RB No. 16 Th. 2009, Tentang Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. 12. Tentang Pengawas.
75
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
NO
PERMASALAHAN
pengangkatannya menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. 2. PP No. 21 Tahun 1975 jo SE Kep. BAKN No.14/SE/1975 angka III menyatakan bahwa setiap PNS yang telah diangkat menjadi PNS wajib segera dilakukan penyumpahan. 3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab. II Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa PNS mengangkat sumpah/ Jangji PNS. 4. PMA No. 1 Tahun 1979 jo PMA No. 1 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Jabatan/PNS di lingkungan Dep. Agama. VII
Pengangkatan a. Pengangkatan Pegawai/ Pejabat yang tidak melalui prosedur/ Baperjakat b. Pengangkatan Pegawai/ Pejabat yang tidak sesuai dgn peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Syarat umur maksimal menjadi Pengawas 2. Tidak berpendidikan Guru, Dosen
74
1. UU No. 43 th 1999, Perubahan atas UU No. 8 th 1974, tentang PokokPokok Kepegawaian. 2. PP No. 97 th. 2000, tentang Formasi PNS. 3. Kep. BKN No. 09 th 2001, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 97 th. 2000, tentang Formasi PNS. 4. PP. No. 98 th. 2000, tentang Pengadaan PNS.
KETENTUAN tentang Rumah Negara psl 10 ayat(1) menyatakan bahwa penghuni rumah negara wajib huruf a) membayar sewa rumah, b) memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya. Keppres 42/2002 jo Perpres 53/2010 psl 19 ayat (4) bahwa penghuni rumah negara dikenakan pembayaran sewa. KMA 429/2000 tentang pengelolaan rumah negara di lingkungan Kemenag Bab III huruf B angka 1.d. yang menyatakan bahwa penghuni wajib membayar sewa rumah, PBB, listrik, air minum, telepon, gas dan lain-lain atas biaya sendiri.
12.
Apakah diperbolehkan kendaraan pribadi pemeliharaannya menggunakan dana dari APBN/D?
Hal ini tidak diperkenankan sesuai dengan: Keppres 42/2002 jo Perpres 53/2010 psl 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa pimpinan dan atau pejabat K/L/ Pemda tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara dengan tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Keppres 42/2002 jo Perpres 53/2010 psl 12 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa pelaksanaan APBN
27
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN dilaksanakan secara efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap K/L/Pemda. Keppres 42/2002 jo Perpres 53/2010 psl 32 tentang pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan per-UU yang berlaku.
13.
14.
28
Apakah diperbolehkan pembelian kartu lebaran, ucapan selamat, peringatan HUT K/L/Pemda dibiayai APBN?
Bagaimana kalau seorang PNS menggunakan BMN, karena sesuatu hal BMN tersebut hilang?
Tidak diperbolehkan sesuai dengan Keppres 42/2002 jo Perpres 53/2010 psl 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan; a) perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan HUT K/L/Pemda, b) pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada K/L/Pemda, d) pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/ keperluaran yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas. Langkah yang harus ditempuh oleh PNS yang bersangkutan adalah:
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
5
Pegawai Belum Diambil Sumpah/Janji sebagai PNS (04)
1. UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa setiap PNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. 2. PP No. 21 Tahun 1975 jo SE Kep. BAKN No.14/SE/1975 angka III menyatakan bahwa setiap PNS yang telah diangkat menjadi PNS wajib segera dilakukan penyumpahan. 3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab. II Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa PNS mengangkat sumpah/ Janji PNS. 4. PMA No. 1 Tahun 1979 jo PMA No. 1 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Jabatan/PNS di lingkungan Dep. Agama.
6
Pegawai Belum Diambil Sumpah/Janji sebagai PNS (04)
1. UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa setiap PNS pada saat
73
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI pasal 8 ayat (1) Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Pasal 9; Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Pasal 14 ayat (1); Peserta diklat adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural 3. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural angka II persyaratan pengangkatan 1. Keikutsertaan Dalam Diklatpim. a. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan belum mengikuti dan lulus
72
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN Membuat laporan secara lisan dan atau tertulis kepada atasan langsungnya dengan menjelaskan lokasi hilang dan sebab-sebabnya. Melaporkan kepada aparat yang berwenang/Kepolisian negara setempat. Atasan langsung segera menyampaikan laporan kepada Menag/Setjen dan Itjen Kemenag untuk dilakukan pemeriksan. Menag/Setjen memerintahkan Irjen untuk melakukan pemeriksan. Hasil audit dapat menentukan: Tidak ada unsur kelalaian karena hilangnya pada waktu jam kerja/tugas dan bukti BAP Kepolisian maka kepada PNS ybs tidak dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR). Hilangnya diluar jam kantor dan adanya unsur kelalaian berdasarkan BAP Kepolisian, kepada ybs dituntut ganti rugi. Atas hasil pemeriksaan tersebut segera dilaporkan kepada BPK. Kondisi ini sesuai dengan: UU 01/2004 Bab. XI Psl 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang
29
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan per UU yang berlaku dan ayat (2) bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. UU 01/2004 Bab. XI Psl 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala Kantor kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambatlambatnya 7 hari kerja setelah kerugian itu diketahui. UU 01/2004 Bab. XI Psl 63 ayat (1) pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap PNS bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota. PP 53/2010 Psl 4 ayat (5) menyatakan bahwa PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat
30
NO 4
PERMASALAHAN Pejabat Belum Mengikuti Diklatpim (04)
KRITERIA DAN SOLUSI 1. PP No.13 Tahun 2002 Jo PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. pasal 7 ayat (1); Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut pasal 19; PNS yang diangkat dalam jabatan struktural sebelum berlakunya PP ini apabila belum mengikuti dan lulus diklat yang ditentukan selambatlambatnya 12 (dua belas) bulan sejak PP ini berlaku harus mengikuti diklat yang ditentukan. 2. PP No.101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS. pasal 2 huruf a; Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan.
71
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI dimaksud dalam ayat (7) PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bagian Kelima Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani, pasal 11 menyatakan: PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat ketentuan tim penguji kesehatan dinyatakan (a) tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya, atau; menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungannya, atau setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
70
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN berharga milik negara secara tidak sah. Keppres 42/2002 jo Perpres 53/2010 psl 8 ayat (1) huruf c) yang menyatakan bahwa K/L/Pemda wajib melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara.
15.
Penanganan khusus untuk kendaraan dinas hilang
KMA 324/2002 Bab. III Psl 7 ayat (4) menyatkan bahwa apabila dalam pelaksanaan tugas, kendaraan dinas bermotor yang digunakan karena kelalaiannya mengalami kecelakaan/hilang. Maka penanggungjawab/ pemakai akan dikenakan sanksi sesuai per-UU yang berlaku dan ayat (6) kendaraan dinas bermotor operasional kantor/lapangan disimpan di pool kendaraan milik Kemenag atau di tempat lain yang dijamin keamanannya.
16.
Bagaimana penanganan suatu proyek/ pembangunan gedung dan bangunan atau pengadaan barang jasa lainnya apabila sudah dilaksanakan pelelangan, sudah ada pemenangnya dan kontraknya sudah ada, namun dalam pelaksanaan penyedia barang tersebut mengundurkan diri?
Sesuai Perpres No. 54/Tahun 2010 pasal 118 huru (d) menyatakan bahwa apabila penyedia barang dan jasa mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/ atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan, dan diberikan sanksi daftar hitam
31
NO
PERMASALAHAN
KETENTUAN serta jaminan pelaksanaan dicairkan selanjutnya disetorkan ka kas negara, tetapi sebelumnya agar diklarifikasi dulu penyebab mundurnya.
17.
32
Hasil klarifikasi mundur penyebabnya adalah tukang tidak ada, langkah apa saja yang harus dilakukan dan langkah apa yang harus dilakukan tentang kelanjutan proyek, apa dilakukan dari awal lagi atau menunjuk pemenang kedua, karena waktu lelang tidak cukup.
Harus dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK dan dicarikan jaminan pelaksanaannya dan disetor ke kas negara, kemudian dilaporkan ke KPA agar diblaklist, untuk melanjutkan pekerjaan dilakukan lelang dari awal, tidak boleh menunjuk pemenang kedua, kalau waktunya tidak cukup tidak boleh dilaksanakan tahun ini.
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI mengajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, ayat (4): Surat Keterangan Dokter sabagaimana dimaksud dalam ayat (3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu, Ayat (5): Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun, Ayat (6): Jangka waktu cuti sakit sabagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu, dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk Menteri Kesehatan, Ayat (7): PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya sebagaimana keterangan ayat (5) dan atau ayat (6) harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, Ayat (8): Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana
69
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
VI
Cuti
1
a. Pemberian cuti yang tidak sesuai dengan ketentuan b. Pejabat yang melakukan ibadah haji mengambil cuti besar tp tdk ditembuskan ke KPN, apakah msh diberikan tunjangannya? & bagaimana dgn haji ke 2, 3, 4, dst? bagaimana pula dgn uang makannya? c. Pejabat yg melakukan ibadah haji tetapi memakai cuti alasan penting, bagaimana tanggapannya?
1. UU Nomor 8 Tahun 1974 pasal 8 tentang hak atas Cuti Pegawai Negeri Sipil. 2. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 3. SE BAKN Nomor 01/ SE/1977 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 4. KMA No. 234 Tahun 1987 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama. 5. SE Sekjen Dep Agama No. 6 Th. 1988 tentang Juklak Cuti P N S
2
Apakah Kepala Madrasah, boleh mengambil cuti tahunan, sementara pada saat liburan semester tetap masuk kantor?
Karena Kepala Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan kepadanya tidak ada hak cuti tahunan, sementara cuti lainnya diperbolehkan sesuai PP 24 Tahun 1976.
3
Pejabat/pegawai yang sakit belum diberikan cuti sakit (03)
1. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS Pasal 13, setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit, pasal 14 ayat (3): PNS yang menderita sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan
68
Permasalahan & Solusi Tugas dan Fungsi Bidang Pendidikan
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Percer¬aian Bagi PNS di lingkungan Departemen Agama.
III
Memalsukan Ijazah
1
a. Menggunakan ijasah palsu pada saat melamar menjadi PNS atau untuk kenaikan pangkat/ jabatan tertentu b. Memalsukan ijasah untuk kepentingan tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perka BKN No. 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
2
Memalsukan tanda tangan untuk kepentingan tertentu
Sda
IV
Amoral
1
Melakukan perbuatan amoral
V
Pungutan Liar dan Penipuan
1
Melakukan pungutan liar
Sda
2
Melakukan penipuan
Sda
3
Menerima hasil/pemberian yang berhubungan dengan jabatannya
Sda
Sda
67
NO
66
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
4
Atasan yang tidak mau memeriksa bawahan yang melakukan indisipliner
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4)
5
Pembebasan sementara antara lain : a. Dijatuhi hukuman disiplin sedang dan tingkat berat berupa “penurunan pangkat” b. Diberhentikan sementara sebagai PNS c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara e. Melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih
1. PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 2. PP No. 4 tahun 1966 tentang pegawai negeri yang menjadi pejabat negara 3. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
II
Pernikahan
1
a. Melakukan pernikahan/ perceraian tanpa pro¬sedur yang berlaku b. PNS wanita yang menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat c. PNS laki-laki yg mempunya istri kedua nikah di bawah tangan
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 2. PP Nomor 45 Tahun 1990 perubahan PP Nomor 10 Tahun1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. 3. SE BAKN Nomor 08/ SE/1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 4. KMA No. 21 Tahun 1984, tentang Pendelegasian
INVENTARISASI TEMUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DAN PENYAMAAN PERSEPSI
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI
I.
Perguruan Tinggi
1
Dosen tidak masuk kantor/ kampus setiap hari tetapi masuk kantor hanya pada saat ada jam kuliah/memberi kuliah saja. Jadwal kuliah dianggap sebagai jam kerja.
Dosen wajib masuk kantor/ kampus dan bekerja di kantor setiap hari. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2009, PP No. 53 Tahun 2010
2
Dosen tidak melaksanakan tugas penelitian. Dosen melaksanakan penelitian hanya kalau ada dana penelitian dari DIPA saja.
Dosen wajib melaksanakan penelitian mandiri. Dosen wajib melaksanakan pendidikan dan penelitian minimal 9 SKS dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat minimal 3 SKS per semester. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2009
3
Dosen yang bergelar profesor/guru besar tidak mengajar pada program studi S-1
Dosen yang bergelar profesor/ guru besar wajib mengajar pada program studi S-1 Ketentuan: UU No 20 Tahun 2003, No. 14 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2009
4
PTA (Perguruan Tinggi Agama) membuka program studi tanpa terlebih dulu mempunyai SK izin pendirian Prodi (program studi)
Wajib mempunyai izin pendirian prodi. Ketentuan: Statuta PTA dan PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010
35
NO 5
36
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN DLB (Dosen Luar Biasa) harus institusi dari luar, cari kriterianya.
KETENTUAN DAN SOLUSI
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
r. Kriteria ada pada Statuta masing-masing UIN/IAIN/ STAIN dimana dosen terdiri dari dosen biasa, luar biasa dan tamu. 1. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap dilingkungan UIN/ IAIN/STAIN berstatus PNS maupun dosen kontrak. 2. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di lingkungan UIN/ IAIN/STAIN 3. Dosen tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di lingkungan UIN/IAIN/ STAIN selama jangka waktu tertentu.
6
PTA membuka jabatan struktural seperti Subbag/ Seksi bagian, padahal di Statutanya tidak ada.
Dilarang menambah jabatan struktural baru tanpa diatur di Statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. Ketentuan: PP No. 66 Tahun 2010 jo PP No. 17 Tahun 2010
7
PTA tidak memiliki ruang kerja dosen/home base di Kampus
Solusi: Membangun ruang kerja dosen, setiap dosen satu meja satu kursi, yang dikelompokkan dalam dosendosen jurusan. Ketentuan: UU No. 20 Tahun 2003
Tidak masuk kerja atau tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 21 s.d. 25 hari kerja; s. Tidak masuk kerja atau tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 26 s.d.30 hari kerja; t. tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan/sasaran kerja yang ditetapkan hanya mencapai 25% s.d. 50% pada akhir tahun 2
Pelanggaran Kode Etik a. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran kode etik b. Tidak boleh melakukan/ memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum c. Pimpinan organisasi harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi d. Pelanggaran kode etik di tangani oleh badan kehormatan profesi
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 2. KMA No. 421 tahun 2001 tentang Kode etik Pegawai Departemen Agama 3. Per.Irjen no.ij/219/2009 ttg Kode Etik Auditor Itjen Kemenag; 4. Permenpan no.per/04/ Menpan/03/2008
3
Pencemaran nama baik/citra kementerian
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
65
NO
PERMASALAHAN g. tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS; h. tidak mengutamakan kepentingan negara; i. tidak memegang rahasia jabatan; j. tidak bekerja dengan jujur, tertib, bersih, cermat dan semangat; k. tidak melaporkan kepada atasan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara; l. tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaikbaiknya; m. tidak mentaati peraturan kedinasan. n. tidak membimbing bawahan dalam tugas; o. tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; p. tidak memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada mesyarakat; q. Tidak masuk kerja atau tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 s.d. 20 hari kerja;
64
KRITERIA DAN SOLUSI
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI
8
Dosen mengajar di PTS tanpa ijin dari Rektor/Ketua
Mengajar di PTS wajib mendapat ijin Rektor/Ketua. Ketentuan: SE Dirjen Binbaga Islam
9
Dosen menduduki jabatan struktural kampus seperti menjadi Rektor/PR/Dekan/ Pembantu Dekan/ Ketua Jurusan/Ketua Lembaga Penelitian/Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat.
Dilarang merangkap jabatan di PTS. Ketentuan: SE Dirjen Binbaga Islam
10
Dosen mengikuti tugas belajar S2/S3 tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan.
Solusi: Memanggil dosen kembali ke kampus dan kembali mengajar di kampus. Ketentuan: KMA 175 Tahun 2010.
11
Dosen melaksanakan tugas Tridharma Perguruan tinggi kurang dari 12 SKS, dan kurang dari 16 kali tatap muka/semester.
Solusi: tugas dosen melaksanakan Tridharma PT minimal 12 – 16 SKS. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 72.
12
Dosen tidak membuat perencanaan pembelajaran/ sylabus dan time schedule pembelajaran/perkuliahan.
Solusi: dosen wajib membuat perencanaan pembelajaran Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005
13
Dosen melaksanakan penelitian yang didanai dari DIPA tetapi tidak membuat laporan akhir hasil penelitian.
Solusi: Dosen wajib membuat laporan penelitian. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 72.
37
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI
14
Unit Penjamin Mutu Akademik (UPMA), kurang berfungsi secara efektif dalam menjalankan fungsi evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Solusi: Efektifkan UPMA untuk meningkatkan kompetensi dosen. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2008, PP No. 66 Tahun 2010, PP No. 17 Tahun 2010.
15
Dosen belum menyerahkan hasil ujian, semester sebelumnya pada bagian akademik untuk pengisian KHS.
Solusi: Setiap dosen wajib menyerahkan hasil ujian pada setiap semester. Ketentuan: KMA No. 156 Tahun 2004 Pasal 2.
16
Rasio perbandingan jumlah dosen melebihi mahasiswa sehingga dalam tatap muka dilakukan dengan cara membentuk tim satu mata kuliah diajarkan lebih dari 1 (satu) orang dosen untuk memenuhi jam tatap muka.
Solusi: distribusi dosen harus merata, tidak terpusat pada fakultas/jurusan tertentu. Ketentuan: KMA No. 194 Tahun 2003
17
Alih status dari STAIN/IAIN ke UIN tidak diizinkan sampai ada kebijakan lebih lanjut.
Se ditjen pendis no. Dj.i/ pp.00.9/ 405a/2008 tentang rambu- rambu pendirian perguruan tinggi, alih status dan pembukaan program studi baru yaitu huruf B
18
Alih status dari STAIN ke IAIN diperbolehkan apabila
Se Ditjen Pendis No. Dj.i/ pp.00.9/ 405a/2008 huruf B angga 2 yaitu: a. Telah memiliki dosen tetap yang berkualifikasi S3 (Doktor) sekurangkurangnya 16 (enam belas) orang dan di antara
NO
38
NO
PERMASALAHAN
KRITERIA DAN SOLUSI
q. Tidak masuk kerja atau tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; r. Tidak masuk kerja atau tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 6 s.d. 10 hari kerja; s. Tidak masuk kerja atau tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 11 s.d. hari kerja; Tingkat Sedang a. mengulangi pelanggaran yang diancam dengan hukuman disiplin tingkat ringan; b. tidak mengucapkan sumpah/janji PNS; c. tidak mengucapkan sumpah/janji jabatan; d. tidak setia dan taat sepenuhnya kepada PUNP; e. tidak mentaati segala peraturan perundangundangan; f. tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perka BKN No. 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 1. Pembinaan oleh atasan langsung; 2. Pemanggilan; 3. Diperiksa dengan BAP 4. Diberi hukuman disiplin
63
NO
PERMASALAHAN j. k.
l.
m.
n.
o.
p.
62
Tidak mentaati peraturan kedinasan; Tidak memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat; Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan BMN, dokumen, surat berharga secara tidak sah; Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan/pihak lain yang merugikan Negara; Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; Bertindak sewenangwenang terhadap bawahan dengan tidak sengaja; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga merugikan pihak yang dilayani;
KRITERIA DAN SOLUSI
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI mereka ada sekurangkurangnya 2 (dua) orang guru besar. b. Jurusan dan program studi yang ada berpotensi untuk dijadikan sekurangkurangnya 3 (tiga) fakultas, masing-masing sekurangkurangnya dengan 2 (dua) jurusan, dan setiap jurusan memiliki 2 (dua) program studi, dan masingmasing program studi memiliki 6 (enam) dosen berkualifikasi S2 dan/atau S3.
II.
Pendidikan RA/Madrasah
1
Guru menjabat Kepala Madrasah tidak terbatas masa tugasnya sampai pensiun
Rekomendasi: membatasi masa tugas Kepala Madrasah/ RA. Permendiknas No. 28 Tahun 2010
2
Kualifikasi akademik guru belum S.2/D.IV
Direkomendasikan kuliah S.1/D.IV. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005
3
Beban kerja guru kurang dari 24 jam tatap muka.
Rekomendasi: memberikan beban kerja guru minimal 24 jam tatap muka. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, SK Dirjen PMPTK Diknas, SK Dirjen Pendis No. 158 Tahun 2010.
39
NO 4
40
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN Guru tidak membuat sylabus/RPP tiap semester.
KETENTUAN DAN SOLUSI Guru wajib membuat sylabus/ RPP tiap semester. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, SK Dirjen Pendis 158 Tahun 2010.
5
Guru tidak membuat PTK (Penelitian Tindakan Kelas)
Guru wajib membuat PTK. Ketentuan: UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008.
6
Guru mengikuti pendidikan S-1, pada PT jarak jauh/kelas jauh/sabtu minggu/belum terakreditasi.
Solusi: Mengikuti pendidikan program S.1 yang sesuai aturan. Ketentuan: UU No 20 Tahun 2003, UU No 14 Tahun 2005. KMA No 175 Tahun 2010.
7
Pengawas diangkat bukan dari guru, tetapi usianya sudah melewati batas maksimal 50 tahun. Pengawas kualifikasi akademiknya bukan S.1 untuk jenjang RA/MI/TK/SD dan S.2. untuk jenjang MTs/ MA/SMP/SMU/SMK.
Solusi: Dilarang mengangkat pengawas yang tidak sesuai ketentuan. Ketentuan: Permendiknas No 12 Tahun 2007.
8
Pengawas tidak melaksanakan tugas supervisi dengan maksimal, datang hanya beberapa kali di sekolah/madrasah/RA. Pengawas tidak membuat laporan supervisinya secara tertib. Pengawas belum masuk kantor secara penuh, dan belum melakukan
Solusi: Pengawas wajib masuk kantor tiap hari. Pengawas beban kerjanya sama dengan guru 24 – 40 jam tatap muka. Ketentuan: PP No. 53 Tahun 2010, SK Dirjen Pendis No. 158 Tahun 2010.
INVENTARISASI TEMUAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA NO
PERMASALAHAN
I.
Indisipliner
1
Tingkat Ringan a. Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada PUNP; b. Tidak mentaati segala peraturan perundangundangan; c. Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS; d. Tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS; e. Tidak mengutamakan kepentingan Negara; f. Tidak memegang rahasia jabatan; g. Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat; h. Tidak melaporkan kepada atasan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara; i. Tidak menggunakan dan memelihara barangbarang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
KRITERIA DAN SOLUSI
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perka BKN No. 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil: 1. Pembinaan oleh atasan langsung; 2. Pemanggilan; 3. Diperiksa dengan BAP; 4. Diberi hukuman disiplin.
61
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI
supervisi secara penuh juga. Padahal minimal masuk sekolah/madrasah 4 jam/ hari. Setelah itu masuk Kantor Kemenag lagi. 9
PTT (Pegawai Tidak Tetap) di RA/Madrasah mendapat tunjangan fungsional guru non PNS
Melarang PTT mendapat tunjangan. Ketentuan: UU No. 74 Tahun 2008
10
CPNS yang ditugaskan mengajar pada sekolah/ madrasah, ikut liburan semester sekolah/madrasah atau mengikuti hari kerja guru.
CPNS calon Guru masih dalam masa percobaan, masuk kerja sesuai dengan jam kerja tenaga kependidikan lainnya. CPNS calon Guru tidak boleh ikut libur sekolah/madrasah karena CPNS bukanlah Guru. Gajinya saja masih 80% dari gaji pokok. Tunjangan yang diberikan tunjangan umum. Ketentuan: PP No. 53 Tahun 2010, Keppres No. 68 Tahun 1995, SE Sekjen No. SJ/B. VI/KP.04.1/301/2003, SE Sekjen No. SJ/B.II/1-b/ KP.01.2/7486/2010.
11
Masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab III Pasal 7 ayat (1) huruf c menyebutkan harus memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan huruf d menyebutkan
41
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI bahwa guru harus memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 2. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI pasal 29 ayat (3) huruf b yang menyatakan pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. 3. KMA Nomor 84 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Kewenangan tenaga Kependidikan pada Madrasah dan PGA, BAB V, Pasal 12 ayat (1) yaitu Guru pada madrasah aliyah mempunyai kewenangan mendidik/mengajar mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau pengalaman mengajar.
Belum memiliki guru BP atau berlatar belakang pendidikan BP
42
1. Lampiran III KMA Nomor: 372 Tahun 1993 tentang Pedoman Bimbingan dan Konseling, diantaranya dijelaskan bahwa tujuan BP/BK adalah membantu siswa mengenal bakat, minat, kemampuan serta memilih dan membantu
Permasalahan & Solusi Bidang Sumber Daya Manusia
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI setiap rombongan belajar adalah: a. SD/MI: 28 peserta didik b. SMP/MT: 32 peserta didik c. SMA/MA: 32 peserta didik d. SMK/MAK: 32 peserta didik
58
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadisosial, pendidikan dan karier. Selanjutnya disebutkan bahwa BP/ BK mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, perbaikan dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. 2. PP 28/1990 Ttg Pendidikan Dasar Bab X pasal 25 ayat 1 berbunyi bimbingan merupakan bantuan yg diberikan kpd siswa dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan perencanaan masa depan. Ayat 2 berbunyi bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. 3. PP 29/1990 Ttg Sekolah Menengah Bab X pasal 27 ayat 1 berbunyi bimbingan merupakan bantuan yg diberikan kpd siswa dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan perencanaan masa depan. Ayat 2 berbunyi bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.
43
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI 4. Per Menpan No. 26 Tahun 1989 dan SK KaBKN Tgl 15-08-1989 serta SE Mendikbud Tgl 5 –07-1990 ttg guru BP dengan latar belakang yang berbeda, maka akan menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 5. PP 38/1992 ttg Tenaga Kependidikan Bab. I Pasal 1 ayat 2 berbunyi Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik. Ayat 3 berbunyi Tenaga pembimbing adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya membimbing peserta didik. Sedang Bab. II pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tenaga kependidikan terdiri atas pembimbing, pengajar dan pelatih. Kemudian Bab XI pasal 28 s.d. 47 menyatakan bahwa pembimbing adalah tenaga kependidikan pada TK, SD, SMP, SMU, SMK, Sekolah Menengah Keagamaan, Sekolah Kedinasan, dan Sekolah Menengah Umum Luar Biasa.
44
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI huruf A angka 2 KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP, dengan prinsip: a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. b. Beragam dan terpadu c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi, dan seni. d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. e. Menyeluruh dan berkesinambungan. f. Belajar sepanjang hayat. g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Rombongan belajar maksimal yang diikuti peserta didik untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK
Peraturan Mendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Romawi III Huruf A bahwa Rombongan belajar, Jumlah maksimal peserta didik
57
NO
56
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI
Alokasi waktu per jam pelajaran pada MTsN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab. II huruf B angka 2 huruf d alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
Alokasi waktu per jam pelajaran pada MAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab. II huruf B angka 3 huruf b point 3) alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
Kewajiban guru menyusun Rencana Pembelajaran
Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 35 ayat (1) Beban tugas guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan dan
Prinsip Pengembangan kurikulum
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Bab. II
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI 6. SK Menpan No. 84/1993 Ttg Jafung Guru dan Angka Kreditnya pasal 3 menyatakan bahwa tugas pokok guru adalah a) Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis evaluasi hasil belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan thd peserta didik yang menjadi tanggung tanggung jawabnya, atau, b) menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan thd peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. 7. PerMenpan dan RB No. 16/2009 Ttg Jafung Guru dan Angka Kreditnya 8. SK Bersama Mendikbud dan Ka BKN No.0433/0/1993 dan No. 25/1993 Ttg Juklak Jafung Guru dan angka Kreditnya Pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
45
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling thd sejumlah peserta didik. 9. SK Mendikbud No. 025/0/1995 Ttg Juknis Jafung Guru dan Angka kreditnya, antara lain dalam butir 1 bahwa bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun secara kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedang butir 5 a. menyatakan bahwa setiap guru pembimbing diberi tugas bimbingan dan konseling sekurangkurangnya terhadap 150 siswa. 10. Butir 5 c bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan didalam atau di luar jam pelajaran sekolah.
46
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
Kriteria Kepala SMP/MTs/ SMA/MA/ SMK/MAK
Alokasi waktu per jam pelajaran pada MIN
PP No. 19/2005 tentang Standard Nasional Pendidikan Bab VI pasal 38 ayat (3) kriteria untuk menjadi kepala SMP/ MTs/SMA/MA/ SMK/MAK meliputi: Berstatus sebagai guru SMP/ MTs/SMA/MA/ SMK/MAK. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perUU yang berlaku. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/ SMA/MA/ SMK/MAK; dan Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab. II huruf B angka 1 huruf e alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
55
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI 7. Pasal 35 ayat (1) huruf d) Tenaga kependidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah. 8. PP No. 19/2005 tentang Standard Nasional Pendidikan Bab VI pasal 32 ayat (1) pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam pasal 28 s.d. 31.
Kriteria Kepala SD/MI
54
PP No. 19/2005 tentang Standard Nasional Pendidikan Bab VI pasal 38 ayat (2) kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi: Berstatus sebagai guru SD/MI. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perUU yang berlaku.
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI 11. Butir 7 a bahwa setiap kegiatan menyusun program, melaksanakan program, mengevaluasi, menganalisis dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut, meliputi: Layanan orientasi, Informasi, Penempatan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data, konsferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus.
Pengelolaan perpustakaan belum tertib antara lain, tata tertib belum memuat sanksi yang tidak dan terlambat mengembalikan buku, jumlah buku dan anggota perpustakaan tidak diketahui, program minat baca beluam ada.
1. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor : Kep/E/87/80 tentang Tata Tertib Madrasah Tsanawiyah, Bab IV, pasal 19 dijelaskan: Untuk menunjang mutu pendidikan dan pengajaran di madrasah tsanawiyah diadakan perpustakaan sekolah, kepala madrasah menunjuk seorang pegawai khusus/ guru untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan. Pasal 20 menjelaskan:
47
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI 2.
Untuk menunjang peningkatan mutu pada madrasah tsanawiyah diselenggarakan laboratorium madrasah, kepala madrasah menunjuk seorang pegawai khusus/ guru untuk mengatur penyelenggaraan laboratorium. 3. KMA No. 82 A Tahun 1995 Tentang Pedoman Perpustakaan Dinas di lingkungan Dep. Agama, Bab. V huruf a menyatakan bahwa agar kegiatan pelayanan perpustakaan berlangsung tertib dan teratur, diperlukan suatu peraturan perpustakaan yang sederhana dan mudah dilaksanakan serta disesuaikan dengan kondisi dan situasi lingkungan. 1. Belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
48
1. PP No. 19/2005 tentang Standard Nasional Pendidikan Bab VII Pasal 42 ayat (1) setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI Pendidikan Bab VI pasal 30 ayat (4) pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. 5. Pasal 35 ayat (1) huruf c) Tenaga kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurannya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/ madrasah. 6. PP No. 19/2005 tentang Standard Nasional Pendidikan Bab VI pasal 30 ayat (5) pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masingmasing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
53
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI
1. Terdapat pendidik/guru yang berpendidikan PGA/ SLTA/D.I/D.II/D.II pada SMAK/MAK 2. Kriteria Pendidik pada SD/MI
1. PP No. 19/2005 tentang Standard Nasional Pendidikan Bab VI pasal 30 ayat (2) pendidik pada SD/ MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
3. Belum memiliki tenaga administrasi, perpustakaan, dan kebersihan. 4. Kriteria Pendidik pada SMP/MTs dan SMA/MA
2. Ayat (3) guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
5. Belum memiliki tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan tenaga kebersihan.
3. Pasal 35 ayat (1) huruf b) Tenaga kependidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurannya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. 4. PP No. 19/2005 tentang Standard Nasional
52
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN 2. Standar perpustakaan, laboratorium IPA, Bahasa dan komputer serta buku perpustakaan. 3. Standar lahan untuk bangunan pendidikan
KETENTUAN DAN SOLUSI buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang terartur dan berkelanjutan. 2. Ayat (2) setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Pasal 43 ayat (1) standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, lab. Komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan
49
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI
4.
5.
6.
7.
8.
50
dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Ayat (2) standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. Ayat (3) standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakan satuan pendidikan. Ayat (4) standar jumlah buku teks pelajaran dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masingmasing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. Ayat (5) kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Ayat (6) standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik
NO
TEMUAN TUGAS FUNGSI BIDANG PENDIDIKAN
KETENTUAN DAN SOLUSI sesuai dengan jenis sumber belajar dan karateristik satuan pendidikan. 9. Pasal 44 ayat (1) lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. 10. Ayat (2) standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik. 11. Ayat (3) standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan klaster satuan pendidikan sejenis satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.
51
