YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL (Didirikan 15 Oktober 1949) Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 78027 18-78027 19 http ://www.unas.ac.id, E-mail :
[email protected]
PERATURAN REKTOR LINIVERSITAS NASIONAL Nomor : LOb Tahun 2013 Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI BAGI PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS NASIONAL Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa REKTOR TINIVERSITAS NASIONAL
:
Menimbang
a. Bahwa untuk melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi secara terarah dan berdayagunq memerlukan adanya pedoman/rujukan bagi dosen, mahasiswa, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor unversitas Nasional tentang Petunjuk reknis Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Bagi Program pendidikan Sarjana dan Diploma Universitas Nasional.
: l. Undang-undang
Mengingat
Nomor 12 Tahun 2012Tentang pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Rektor Nomor 124 Tahun 2013 Tentang pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi; 3. Keputusan Rektor Nomor 127 Tahun 2ol3 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan program Sarjana dan Diploma Universitas Nasional.
: l.
Memperhatikan
Hasil rapat Rektorat dengan Kaprodi-Kaprodi di
lingkungan
Universitas Nasional padatanggal 09 Oktober 2013;
2. Hasil Rapat Pimpinan Lengkap pada tanggal
17 Oktober 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN REKTOR TTNIVERSITAS NASIoNAL TENTANG PE{UNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI BAGI PROGRAM PENDIDIKAN SARIANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS NASIONAL Pasal
1
Petunjuk Teknis rPelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi bagi program pendidikan Sarjana dan Diploma, yang selanjutnya disebut Juknis KBk Unas mirupat-an pedoman bagi pimpinan fakultas, Kaprodi, dosen, dan mahasiswa, serta unit kerja terkait dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis
Kompetensi.
---
,AO' [_r v,
Pasal2 Matakuliah Lintas Prodi
(1)
Suatu matakuliah yang diberikan oleh beberapa prodi dapat dijadikan matakuliah lintas
prodi;
(2) Matakuliah lintas prodi dikelola oleh prodi yang paling
relevan dengan bidang ilmu dari
matakuliah lintas prodi yang bersangkutan;
(3) Prodi Induk bagi matakuliah lintas prodi ditentukan oleh prodi-prodi terkait
secara
bersama-sama. Pasal 3
Pengelola Matakuliah Wajib Universitas dan Matakuliah Lintas Prodi
(1) Matakuliah wajib
universitas dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik melalui suatu unit kerja yang berada di bawah koordinasinya, yang disebut Sentra Pelayanan Akademik (sPA); (2) Sentra Pelayanan Akademik sebagai pengelola matakuliah wajib universitas berkewajiban mengusulkan dosen-dosen pengampu matakuliah dan koordinator matakuliah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik setelah berkoordinasi dengan prodi yang relevan, menyusun jadwal, menentukan jumlah kelas, memantau dan mengawasi kelancaran perkuliahan; (3) Sentra Pelayanan Akademik dalam menjalankan tugas menyampaikan laporan dan bertanggung-jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik; (4) Matakuliah Lintas Prodi dikelola oleh fakultas atau prodi yang relevan; (5) Koordinator matakuliah lintas prodi, diangkat dan diberhentikan oleh Dekan fakultas atas usul ketua prodi induk; (6) Fakultas/prodi non-induk dapat mengusulkan dosen-dosen pengampu matakuliah lintas prodi kepada fakultas/prodi induk paling lambat dua minggu sebelum masa pengisian KRS. Pasal 4
Kewajiban Dosen
(1) Dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada
masyarakat;
(2)
Melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: merencanakan dan melaksanakan proses belajar-mengajar, mengevaluasi hasil belajar dan memberi nilai;
(3) Merencanakan proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah merumuskan GBPP, SAP, dan RPl, serta meng-upload ke dalam Sistem Informasi Akademik Universitas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai; (4) Dosen berkewajiban melaksanakan RPI secara penuh, sehingga kompetensi matakuliah yang telah direncqnakan terpenuhi secara tuntas (100%); (5) Apabila dosen.'berhalangan hadir atau karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, maka dosen berkewajiban menggantikan pada waktu lain atau melalui perkuliahan on-line ; (6) Apabila dosen mengizinkan mahasiswa tidak mengikuti kuliah tatap muka pada waktu yang telah ditetapkan (sesuai jadwal), maka Dosen berkewajiban memberikan tugas atau sejenisnya yang relevan dengan topik/sub-topik yang tidak diikuti oleh mahasiswa tersebut;
(7)
Dosen berkewajiban melakukan evaluasi hasil belajar dan memberi nilai pada setiap topik sesuai dengan RPI secara
onJine;
/k ;
r \,-
(8) Dosen Koordinator (baik kelas paralel maupun tim dosen) berkewajiban melakukan koordinasi dalam penyusunan GBPP, SAP, dan RPd, serta meng-uploaik" dulu Sistem Informasi Akademik Universitas selambat-lambatnya2 (dua) *ingg, sebelum perkuliahan dimulai;
(9) GBPP, SAP, dan RPI sebelum di-upload ke dalam Sistem Informasi Akademik
Universitas harus disetujui dan ditandatangani oleh kaprodi; (10) Koordinator tim dosen wajib menyerahkan ke Sintra Pelayanan Akademik daftar pembagian tugas mengajar antar anggota, dan segera menginformasikan kepada Sentra Pelayanan Akademik apabila terj adi perubahan. Pasal 5 Rencana Pembelajaran (Rpl)
Dalam Rencana Pembelajaran, dosen harus:
(1) Menentukan topik dan sub-topik (materi ajar) yang sepadan dengan kompetensi yang diharapkan;
(2) Merumuskan bahan kajian (materi ajar), bentuk
pembelajaran, dan kriteria (indikator) penilaian, bentuk dan waktu evaluasi hasil belajar mahasiswa, dan bobot nilai untuk setiap
topik;
(3) (4) (5)
Menyebarkan topik/sub-topik (materi ajar) ke dalam sesi-sesi perkuliahan tatap muka, 16 sesi dalam satu semester (termasuk evaluasi hasil belajar); Menentukan kriteria (indikator) penilaian sesuai dengan iiompetensi yang diharapkan; Menentukan bobot nilai setiap topik/sub-topik berJasarkan tingkai kei-ulitan materi ajar dan kriteria (indikator) penilaian. radwar
*Jff;Llr,as
prodi
(1) Ketua prodi induk dalam menyusun jadwal matakuliah lintas prodi hendaknya memperhitungkan jumlah kelas potensial (keseluruhan kelas, termuruk k"lu, bagi proii
(2)
non-induk) danmeng-input jadwaltersebut ke dalam Sistem Informasi Akademik; wakil Rektor Bidang Akademik berwenang mengendalikan distribusi peserta matakuliah paralel (baik matakuliah wajib universitas maupun matakuliah lintas prodi) dan menutup kelas kecil matakuliah paralel.
tnii?ifrtah Daft ar
(l) (2)
r. r.nu
(DpMK)
Lembaran DPMK diserahkan sepenuhnya kepada Dosen pengampu matakuliah untuk mengelola kehadiran mahasiswa dan memberi penilaian atai piestaii belajar mahasiswa peserta matakuliah; Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk angka antara nol sampai,dengan I 00;
(3) Nilai yang tercantum dalam Lembaran DPMK merupakan nilai-nilai yang diperhitungkan/diintegrasikan ke dalam nilai topik.
' (l)
harus
Pasal 8
aehadiran Dosen dan Mahasiswa
Dosen melakukan absensi hand key (inger prinr) sebelum dan sesudah mengajar di ruang
kerja Sentra Pelayanan Akademik;
,j'[,
rF
(2) Anggota tim dosen wajib hadir (3)
sesuai dengan topik/sesi yang telah ditentukan oleh koordinator tim dan jika terjadi perubahan, maka perubahan tersebut harus diinformasikan ke Sentra Pelayanan Akademik terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan bertugas; Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada perkuliahan tatap muk4 maka mahasiswa wajib meminta izin kepada dosen pengampu matakuliah dengan membawa formulir yang disediakan di Sentra Pelayanan Akademik dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud padaayat (4) pasal ini;
(4) Mahasiswa yang berhak memperoleh izin dari dosen pengampu matakuliah
(5)
adalah
mahasiswa yang sakit atau karena musibah (dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan orang tua./wali), mendapat tugas dari fakultas atau universitas, menghadiri seminar atau kegiatan penting lainnya atas rekomendasi fakultas (dibuktikan dengan surat pemberitahuan/rekomendasi dari kaprodi atau kepala biro kemahasiswaan); Pemberian izin oleh dosen kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maksimum sebanyak 4 (empat) kali dalam satu semester. Pasal 9
Kuliah Pengganti
(l) Kuliah pengganti
secara tatap muka dapat dilakukan pada waktu
lain (di luar jadwal)
sesuai kesepakatan dengan seluruh mahasiswa peserta matakuliah;
(2) Kuliah pengganti secara tatap muka dapat juga dilakukan pada hari dan jam yang sama sesuai jadwal pada minggu ke 17 dan 18 pada semester berjalan; (3) Apabila dosen tidak dapat menggantikan perkuliahan secara tatap muka, maka kuliah pengganti dapat dilakukan secara onJine dengan menggunakan web kuliah universitas atau menggunakan skype.Materi kuliah on-line dengan menggunakan web kuliah harus berbasis multimedia (interaktif); jika dengan slrype, seluruh mahasiswa harus berada di kelas dipandu oleh satu staf akademik, durasi waktu sama dengan waktu kuliah tatap muka; (4) Kuliah pengganti secara onJine dapat dilakukan sepanjang semester berjalan, maksimum sebanyak 4 (empat) kali; (5) Pelaksanaan kuliah pengganti secara on-line harus diinformasikan kepada seluruh mahasiswa peserta matakuliah secara merata; (6) Kuliah pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus diinformasikan dan/atau dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BAA. Pasal 10
Evaluasi Kinerja Dosen
(1) Untuk
keperluan evaluasi kinerja dosen, maka dosen berkewajiban mengisi kartu/lembar kendali perkuliahan yang disediakan universitas di Sentra Pelayanan Akademik serta menyampaikan -d-aftar hadir mahasiswa yang dibuat terpisah dari DPMK untuk ditandatangani.
(2) Kartu/lembar kendali perkuliahan (3) (4) (5)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dikembalikan ke Sentra Pelayanan Akademik setelah ditandatangani dosen dan mahasiswa perwakilan peserta matakuliah untuk di-input ke dalam Sistem Informasi Akademik; Datar hadir mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh dosen sebelum dikembalikan ke Sentra Pelayanan Akademik; Kaprodi secara periodik memeriksa secara on-line kesesuaian an realisasi perkuliahan dengan RPI; Mahasiswa wajib melakukan evaluasi atas kinerja dosen dengan cara mengisi kuisioner secara on-line yang disediakan universitas;
/0 / tl'4
LV
(6) (7)
Pengisian kuisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dapat dilakukan setelah perkuliahan ke tujuh dan selanjutnya; Pengisian kuisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini akan diolah oleh Badan
Penjaminan Mutu Universitas, dan hasilnya disampaikan kepada kaprodi, pimpinan fakultas, rektorat dan dosen yang bersangkutan; (8) Hasil evaluasi kineda dosen akan digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pimpinan fakultas dan universitas. Pasal 11
Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa menganut prinsip "sebagai suatu proses" (berkelanjutan); (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan; (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam bentuk lisan hanya dapat dilakukan dalam kelas di sela-sela penyampaian materi alag atau terjadwal pada suatu sesi pertemuan tertentu; (4) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam bentuk tulisan dapat dilakukan di kelas atau di rumah (talce home); (5) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam bentuk tulisan, di kelas wajib diselenggarakan
minimal
1 (satu)
kali;
(6) Dosen yang melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam bentuk
(7)
tulisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, dapat mengambil kertas (perangkat ujian) di Sentra Pelayanan Akademik dan harus menyerahkan soal (pertanyaan tertulis) ke Sentra Pelayanan Akademik setelah ujian selesai; Penggandaan soal untuk keperluan evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam bentuk tulisan, dilakukan oleh dosen yang bersangkutan; dan biaya penggandaan ditanggung oleh UNAS melalui Sentra Pelayanan Akademik. Pasal 12
setiap dosen memasukkan sendiri ,J'?r,T;: melalui sistem Informasi Akademik pada sesi yang terdapat bobot nilai (sesuai dengan RPI) selambat-lambatnya 6 (enar$ hari setelah perkuliahan selesai (H + 6); (2) Nilai per topik yang diperoleh mahasiswa yang berstatus izin, dapat disisipkan ketika dosen meng-entry nilai dari topik yang terbaru dengan terlebih dahulu berkoordinasi
(1)
BAA; (3) Entry nilai dari kuliah pengganti dapat dilakukan seperti yang diatur dalam ayat (2) pasal ini; (4) Untuk keperluan entry nilai, setiap dosen memiliki user-id dan password pribadi yang dengan
disediakan oleh Bpdan Pengelola Sistem Informasi (BPSD Universitas Nasional; (5) Setelah semestei berakhir lembaran DPMK yang berisi bukti kehadiran mahasiswa dan tabungan nilai (nilai harian), dikembalikan ke SPA beserta 2 (dua) lembar print out nilai akhir yang sudah ditandatangani dosen pengampu, dan menerima youcher honor entry nilai akhir. Selanjutnya petugas Sentra Pelayanan Akademik menyerahkan I (satu) copy print out nilai akhir kepada kaprodi yang dibuktikan dengan berita acara; (6) Untuk semester gasal Tahun Akademik 2013/2014 dosen memasukkan nilai per topik/sesi pada lembaran DPMK yang disediakan Universitas, dan memindahkannya ke Sistem Informasi Akademik pada pertemuan ke 8 dan 16.
//?/ l,tv
&*ffii j
Pasal 13
(1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan sebagaimana mestinya.
ffi
ini, akan diperbaiki
di Jakarta 128 Oktober2013 tas Nasional,
ryBermawi Putera, M.A. Salinan Peraturan ini disampaikan kepada
:
1. Dewan Pengurus YMIK; 2. ParaWakil Rektor; 3. Penasihat Manajemen Universitas; 4. Para Dekan Fakultas; 5. Para Ketua Prodi; 6. Para Kepala Biro; 7. ParaKepalaBadan.
/
qL
