KESEPAKATAN
BERSAMA
..;..;",;z-
BMKG ANTARA
PERUM LPPNPI CABANG PALEMBANG BANDARA INTERNASIONAL
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN
II
DENGAN
BADAN MATEOROLOGI STASIUN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI
DAN GEOFISIKA
KELAS II SULTAN MAHMUD BADARUDDIN
II
PALEMBANG
TENTANG
PELA YANAN INFORMASI
METEOROLOGI
PENERBANGAN
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN
..-
DI BANDARA
II PALEMBANG
Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Pulub Tiga Bulan Desember
Tahun 2014 Bertempat di
Kantor Operasional Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1.
RIZA
FAHMI,
berkedudukan
selaku
General
Manager,
Perum
LPPNPI
di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin
II Palembang,
bertindak untuk dan atas nama Perum LPPNPI cabang Palembang,
1-
cabang
Palembang, dalam hal ini
selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
II.
FERRY
SITORUS,
selaku Kepala
Stasiun Meteorologi
Kelas
II Bandara
Sultan
Mahmud Badaruddin II Palembang, berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Km 10,5 Alang-alang Lebar Palembang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Stasi un Meteorologi
Sultan Mahmud
Kelas
II Bandara
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Badaruddin
II Palembang,
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasall DASARHUKUM
Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada :
...-
1.
Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
2.
Undang-Undang No.31 tahun 2009 tentang MKG;
3. Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; 4.
~-
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 170 Air Traffic Rules CASR 171, Aeronautical Telecommunication Service Providers;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 171 Aeronautical Telecommunication Service Providers; 6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2011 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 172 Air Traffic Services Provider;
7.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2010 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 174 Aeronautical Meteorology;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 175 Aeronautical Information Service (AIS); 9.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2011 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 91 amdt 3, General Operating and Flight Rules;
10. MoU BMKG dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor HK.20111l21IDRJU.KUM-2014
dan KS.301l0071KB/II/2014
tentang Pelayanan
Informasi Meteorologi Penerbangan; 11. MoU BMKG dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor KS.303/0041KB/V/2014
dan PJJ.04.04.03/00ILPPNPII06/20 14/00 1
tanggal 02 Juni 2014 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan.
Pasal2 MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Maksud pembuatan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menetapkan mekanisme koordinasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pemberian pelayanan informasi meteorologi penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
2.
Kesepakatan
Bersama ini bertujuan
untuk memastikan tersedianya
informasi
meteorologi penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu yang diperlukan untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan.
Pasal3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : 1.
Ketentuan Penyediaan Informasi Hasil Pengamatan Meteorologi Penerbangan
2.
Ketentuan Penyediaan Informasi Prakiraan Meteorologi Penerbangan
3.
Ketentuan Penyediaan Informasi SIGMET, AIRMET, Aerodrome
Warning dan Wind
Shear Warning
-.--
4.
Ketentuan Penyediaan Informasi Klimatologi Bandara
5.
Ketentuan Penyediaan Informasi untuk operator dan anggota kru penerbangan
6.
Ketentuan Penyediaan Informasi untuk Air Traffic Services, Search and Recsue Services dan Aeronautical Information Services.
7.
Ketentuan Penggunaan Sarana Komunikasi untuk pelayanan meteorologi penerbangan
Pasal4 HAK PIHAK PERTAMA
1.
Pihak Pertama berhak menerima informasi meteorologi penerbangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari pihak Kedua.
2.
Pihak Pertama berhak mendapatkan sosialisasi perubahan format informasi meteorologi penerbangan dari pihak kedua.
Pasal5 HAK PIHAK KEDUA
1.
Pihak kedua berhak memperoleh sarana komunikasi untuk penyampaian infonnasi meteorologi penerbangan berupa: a.
Client AMSC (Automatic Message Switching Center) untuk pertukaran informasi meteorologi penerbangan
b.
Client ADPS (Automatic Data Processing System) untuk komunikasi langsung antara pihak pertama dengan unit pelayanan lalu lintas penerbangan.
2.
Pihak kedua berhak memperoleh infonnasi penerbangan yang berhubungan dengan operasi penerbangan dari pihak pertama.
Pasal6 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1.
Pihak Pertama wajib menyediakan lahan dan/atau bangunan untuk operasional meteorologi penerbangan.
2.
Pihak Pertama wajib menyediakan fasilitas komunikasi untuk penyampaian infonnasi meteorologi penerbangan berupa: a.
Client AMSC (Automatic Message Switching Center) untuk pertukaran informasi meteorologi penerbangan
b.
Client ADPS (Automatic Data Processing System) dan/atau Telepon PABX untuk komunikasi langsung antara pihak pertama dengan unit pelayanan lalu hntas penerbangan.
3.
Air Traffic Controller di bawah koordinasi Pihak Pertama: a.
Wajib menyampaikan informasi meteorologi penerbangan yang diterima dari pesawat udara kepada Pihak Kedua.
b.
Segera menyampaikan informasi yang diperoleh mengenai aktivitas pre-erupsi vulkanik, erupsi vulkanik dan awan abu vulkanik kepada Unit Pelayanan Meteorologi Penerbangan apabila SIGMET belum diterbitkan.
Pasal7 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1.
Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil pengamatan meteorologi penerbangan rutin dan non rutin kepada Pihak Pertama;
2.
Pihak Kedua wajib menyampaikan informasi prakiraan meteorologi penerbangan kepada Pihak Pertama;
3.
Pihak Kedua wajib memberikan Informasi SIGMET, AIRMET, Aerodrome Warning dan Wind Shear Warning kepada Pihak Pertama;
4.
Pihak Kedua wajib menyiapkan informasi klimatologi bandara (ACS);
5.
Pihak Kedua wajib memberikan
briefing dan konsultasi meteorologi penerbangan jika
diperlukan; 6.
Pihak kedua wajib menyiapkan flight document.
Pasal8 JENIS INFORMASI BASIL PENGAMA TAN METEOROLOGI
PENERBANGAN
Informasi hasil pengamatan meteorologi penerbangan terdiri dari Local Routine/Local Special Report dan METARIISPECI,
sesuai ketentuan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part
174 Aeronautical Meteorology memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Identifikasi jenis laporan;
-
2. Indikator lokasi; 3. Waktu pengamatan; 4. Identifikasi missing report, atau laporan dari alat otomatis jika ada; 5. Arah dan kecepatan angin permukaan; 6. 1arak pandang; 7. RVR, jika ada; 8. Laporan cuaca terkini; 9. lumlah awan, jenis awan (hanya untuk awan cumulonimbus dan towering cumulus) dan tinggi dasar awan atau jarak pandang vertikal jika terukur; 10. Suhu udara dan titik embun; dan 11. QNH dan, apabila terdapat, QFE (QFE hanya masuk dalam local routine and special report). 12. Supplementary Information
Pasal9 LOCAL ROUTINE/ LOCAL SPCIAL REPORT DAN METARISPECI
Local RoutinelLocal Special Report, METAR dan SPECI dibuat Pihak Kedua, METAR dan SPECI dibuat sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.OOITahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sandi METAR dan SPECI dan Instruksi Deputi Bidang Meteorologi Nomor: SK.3351ME.403IDIIBMKG-2009 tentang Penyebaran dan Pertukaran Informasi.
PasallO JENIS INFORMASI BASIL PRAKIRAAN METEOROLOGI
PENERBANGAN
Informasi hasil prakiraan meteorologi penerbangan terdiri Aerodrome Forecast dan Trend Forecast dibuat oleh Pihak Kedua, sesuai ketentuan Civil Aviation Safety Regulation (CASR)
~-
Part 174 Aeronautical Meteorology,
Aerodrome Forecast memuat unsur-unsur sebagai
berikut: 1. Identifikasi jenis prakiraan; 2. Indikator lokasi; 3. Waktu dikeluarkannya prakiraan;
-
4. Identifikasi prakiraan yang missing. apabila ada 5. Tanggal dan periode validitas prakiraan; 6. Identifikasi adanya pembatalan prakiraan, apabila ada;
-
7. Angin Permukaan; 8. Jarak pandang; 9. Cuaca; 10. Awan; dan 11. Perubahan yang diharapkan dari satu atau beberapa unsur di atas selama periode validitas TAF. Unsur tambahan harus dimuat dalam TAF sesuai peranjian navigasi penerbangan regional.
Pasalll AERODROME
FORECAST (TAF)
Aerodrome Forecast (TAF) dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyandian Aerodrome Forecast untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Peraturan KBMKG No. Kep 007 Tahun 2010 tentang Penyiapan dan Penyebaran Aerodrome Forecast untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan. TAF dibuat dengan validitas (30/24) jam.
Pasal12 TREND FORECAST
Trend Forecast dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: KEP.OOITabun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sandi METAR dan SPEC!. II
i-
Pasal14 INFORMASI SIGMET, AIRMET,AERODROME
WARNING DAN
I-
WINDSHEAR
I-
I-
1. Informasi Sigmet, Airmet, Aerodrome warning dan Windshear disediakan Pihak Kedua,
dimana selain dibuat Pihak Kedua juga hasil diseminasi sesuai dengan ketentuan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 174 Aeronautical Meteorology.
2. Informasi Sigmet dibuat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala BMKG dalam SOP Nomor : 124IKPMlIVIBMKG-2013 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Sigmet.
Pasal15 INFORMASI KLIMATOLOGI
BANDARA (ACS)
Informasi Klimatologi Bandara (Aerodrome Climatology Sumary) sesuai dengan ketentuan Civil Aviation Safety Regulation
(CASR) Part 174 Aeronautical
Meteorology,
mengikuti
prosedur yang ditetapkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), disediakan dan dibuat oleh Pihak Kedua berdasarkan peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.lO Tahun 2010 tentang Aerodrome Climatological Summary (ACS).
Pasal16 INFORMASI UNTUK OPERATOR DAN ANGGOTA KRU PENERBANGAN
Pasal17 INFORMASI AIR TRAFFIC SERVICE, SEARCH AND RESCUE SERVICES DAN AERONAUTICAL
INFORMATION
SERVICES
Pasal18 FASILITAS PELAYANAN METEOROLOGI
PENERBANGAN
Pasal19 PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini menjadi beban PARA PlHAK dan disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal20 JANGKA WAKTU
1.
Perjanjian Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan;
2.
Perjanjian Kesepakatan Bersama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan danlatau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dimaksud;
3.
Evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARAPlHAK.
Pasal21 FORCE MAJEURE
1.
Kegagalan PARA PlliAK rnelaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja SarnaPerjanjian Kerja Sarna ini tidak dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian Kerja SarnaPerjanjijan Kerja Sarna apabila kegagalan tersebut disebabkan olehforce majeure.
2.
Yang dirnaksud dengan force majeure dalarn Perjanjian Kerja Sarna adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luat kekuasaan PARA PIHAK, terrnasuk pada kebakaran, perang, pernogokan, sabotase, epiderni, huru-hara akibat politik, dan bencana alarn, tetapi hanya dalarn batas dirnana keadaan tersebut secara langsung dan substansial rnernpengaruhi kernampuan pihak yang terkena untuk rnelaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sarna ini.
3.
Bila teIjadiforce
majeure, rnaka pihak yang rnengalami wajib rnernberitahukan kepada
pihak yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dirnana telah terjadiforce majeure. 4.
Dalarn hal terjadi force meajure, PlliAK PERTAMA berkewajiban rnenunjuk unit pelayanan informasi rneteorologi untuk rnernberikan pelayanan informasi rneteorologi pada PIHAK KEDUA.
Pasal22 AMANDEMEN
Dalam hal terjadi perubahan atau kebijakan Pernerintah yang menyangkut isi Perjanjian Kerja Sarna ini, maka akan dilakukan penyempurnaan/pengernbangan sebagai arnandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sarna ini
Pasal23 PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
Segala perselisihan yang tirnbul sebagai masalah dalam irnplementasi Perjanjian Kerja Sarna ini, akan diselesaikan secara rnusyawarah untuk rnufakat oleh PARA PIHAK
Pasal24 PENUTUP
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA, PI.
-
~~If·ologi Perum LPPNPI Cabang Palembang
-
Kelas II,
adaruddin II Palembang
BMKG 1. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan lalu-lintas penerbangan untuk tujuan keselamatan penerbangan dibutuhkan pelayanan informasi cuaca (QAM) yang cepat, akurat dan terkini I.
PENDAHULUAN
2. Unit ATS Operation [TWR/APP] Perum LPPNPI Palembang dan Unit Observasi Stasiun Meteorologi 5MB II BMKG Palembang adalah dua unit yang berhubungan langsung dalam pemberian pelayanan informasi cuaca penerbangan (OAM). 3. Untuk keteraturan dalam pelaksanaan tugas dipandang perlu dibuat suatu prosedur koordinasi dalam bentuk nota kesepahaman operasional antara unit terkait.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Nota kesepahaman operasional ini adalah untuk menetapkan mekanisme koordinasi antara Unit ATS Operation Perum LPPNPI Palembang dan Unit Observasi Stasiun Meteorologi 5MB II BMKG Palembang 2. Nota kesepahaman operasional ini bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan informasi cuaca bagi penerbangan
III.
RUANG LlNGKUP
1. Penyediaan informasi cuaca [OAM] pengamatan meteorologi penerbangan.
hasil
2. Sarana komunikasi yang digunakan oleh kedua unit terkait dalam penyampaian informasi cuaca.
IV.
DASAR HUKUM
A TS Operation and System
1. 2. 3. 4. 5. 6.
UU No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan UU No 31 Tahun 2009 tentang BMKG PP No 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI CASR Part 170 Air Traffic Rules CASR Part 172 Air Traffic Service Provider CASR Part 174 Aeronautical Meteorology
Kasie Obs dan Informasi
BMKG ATS Operation [TWRIAPP] bertanggung jawab untuk : 1. Menyampaikan informasi cuaca [QAM] terkini kepada penerbang baik secara langsung maupun tidak langsung ( via ATIS ) 2. Menyampaikan informasi mengenai perpanjangan jam operasi kepada unit Observasi Stasiun Meteorologi 5MB II BMKG Palembang berkaitan dengan pelayanan informasi cuaca. V.
TANGGUNG JAWAB
Unit Observasi Stasiun Meteorologi 5MB II BMKG Palembang bertanggung jawab untuk : 1. Unit Observasi Stasiun Meteorologi 5MB II BMKG Palembang berwenang dalam mengelola dan pembuatan data informasi cuaca (QAM) 2. Menyampaikan informasi cuaca (QAM) kepada Unit ATS Operation [TWR/APP] mengenai hasil pengamatan meteorologi penerbangan secara rutin setiap 30 menit.. 3. Menyampaikan informasi cuaca kepada Unit ATS Operation (TWRIAPP] apabila terjadi perubahan cuaca secara mendadak seperti kecepatan angin, jarak pandang, hujan lebat dan lain-lain
1. Penyampaian informasi cuaca (QAM) melalui fasilitas AFTN setiap 30 menit sekali. 2. Apabila fasilitas AFTN dalam kondisi abnormal maka penyampaian QAM dilakukan melalui telepon PABX.
VI.
3. Apabila terjadi perubahan cuaca secara mendadak seperti kecepatan angin, jarak pandang, hujan lebat dan lain-lain, penyampaian informasi dilakukan via telepon PABX.
KESEPAKATAN
4. Dalam hal pengamatan jarak pandang, arah dan kecepatan angin, petugas TWR dan Penerbang dapat memberikan masukan dan saran apabila terdapat perbedaan pengamatan, I
A TS Operation and System
t1r
Kasie Obs dan Informasi
I
~
I
I
-
--
BMKG 5. Untuk keseragaman pengamatan jarak pandang kurang dari 2400 meter dari titik pusat Tower disepakati menggunakan Visibility Chart sebagaimana gambar terlampir.
VII.
VIII.
SARAN A KOMUNIKASI
PENYIMPANGAN
.--
-
1. Fasilitas AFTN 2. Fasilitas telepon PABX 3. Handy Talky
Penyimpangan dari nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan keselamatan penerbangan dan telah mendapat persetujuan masing-masing unit dan di setujui oleh ATS Ops Manager Perum LPPNPI Palembang, dan KASI Observasi dan Informasi BMKG Palembang.
1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Operasional ini harus dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan
IX.
PENUTUP 2. Nota Kesepahaman Operasional ini berlaku mengikat kedua belah pihak sejak ditanda tangani
-
3. Perubahan Nota Kesepahaman Operasional dapat dilakukan apabila ada pihak yang mengusulkan adanya perbaikan
X.
CONTACT DUTY
Tower
: [0711] 7079755 : PABX 2901
APP
: [0711] 385008 : PABX 2064
Unit Observasi BMKG : PABX 3508
A TS Operation and System
Kasie Obs dan Informasi
-..
-;-'
BMKG Visibility Chart kurang dari 2400 meter dari titik pusat Tower
/ISIBILITy
A TS Operation and System
CHART
IN
200
M
SRACING
Kasie Obs dan Informasi
