Anggota

ARTIKEL PENELITIAN

KONSISTENSI PENERAPAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PENGGEREBEKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH POLSEK PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Oleh : Tri Mulyani, SPd., SH., MH. /0618058102/Ketua Ani Triwati, S.H., M.H. /0628107401/Anggota

Penelitian Ini dibiayai oleh Universitas Semarang dengan Surat Perjanjian Nomor: 307.13/USM.H8/L/2014

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG SEMARANG 2015 1

KONSISTENSI PENERAPAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PENGGEREBEKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH POLSEK PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Tri Mulyani dan Ani Triwati Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang ABSTRAK Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan asas presumption of innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian, kendala beserta solusi yang ditemukan oleh Polsek Pedurungan Kota Semarang. Sedangkan manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana. Manfaat secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana yang berharga bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penegakan hukum. Metodelogi penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya: metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sumber data terdiri data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan serta documenter, metode penyajian data akan disajikan sesuai dengan bentuk data itu sendiri ketika baru di dapat, dan metode analisis data adalah kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekonsistenan penerapan asas presumption of innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian oleh Polsek Pedurungan Kota Semarang, ditentukan oleh jenis perjudian itu sendiri, karena berbeda permainan, maka berbeda pula metodenya, dan ini akan berpengaruh pada strategi penggerebekannya, dan konsistensi penerapan asasnya. Adapun kendala terjadi pada saat menetapkan menjadi status tersangka, karena para mereka yang tertangkap saling melempar keterangan, namun untuk tetap menjaga kekonsistenan dalam penerapan asas presumption of innocence, maka diberlakukanlah suatu solusi berupa metode “saling menerangkan” Kata kunci : perjudian, asas hukum acara pidana, proses penyidikan dan penyelidikan ABSTRACT The purpose of the study is to determine the consistency of the application of the principle of the presumption of innocence in criminal acts gambling raids, obstacles and solutions found by police Pedurungan Semarang. While the benefits that can be drawn from this study is theoretically expected to contribute to science, especially criminal law and criminal procedure. Practical benefits expected to be used as a valuable discourse for the parties involved in law enforcement.Research methodology that will be used in this study include: normative juridical approach, the specification is descriptive analytical study, data sources consist of secondary data and primary data, data collection methods to conduct field research and literature and documentary research, methods of presentation of the data will be presented in accordance with form data itself when new can, and methods of data analysis is qualitative. The results of the study indicate that the presumption of consistency of application of the principle of innocence in criminal acts gambling raids by police Pedurungan Semarang, is determined by the type of gambling itself, because different game, then different methods, and this will affect the strategy penggerebekannya, and consistent implementation of the principle . The constraint occurs when set to the status of a suspect, because they were caught throwing a description, but to maintain consistency in the application of the principle of the presumption of innocence, then diberlakukanlah a solution in the form of method "each explained". Keywords: gambling, principles of criminal procedure law, the process of investigation and inquiry

2

PENDAHULUAN Bertolak dari pengertian pada pasal 303 ayat (3) KUHP, serta penjelasan Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dapat diketahui agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi harus memenuhi unsur-unsur perjudian, yaitu bahwa perbuatan tersebut merupakan permainan atau perlombaan, adanya sifat menguntungkan maupun merugikan dan adanya taruhan.2 Kategori jenis judi berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, digolongkan menjadi tiga yaitu Pertama, adalah perjudian jenis kasino yaitu: Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam, pada sasaran atau, papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, serta Kiu-Kiu. Kedua, adalah perjudian di tempat keramaian yaitu: lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar Coin, kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak, berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek. Ketiga, adalah perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yaitu: adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/ kambing. Dari kategorikategori tersebut, ada 1 (satu) kategori perjudian lagi yaitu perjudian yang didasarkan pada saranaatau alat, yaitu

LATAR BELAKANG PENELITIAN Di dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Normanorma tersebut diantaranya adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tertib, tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial. Akibat dari penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas bangsa, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Penyakit sosial yang ada dimasyarakat salah satunya adalah perjudian. Pengertian perjudian berdasarkan KUHP Pasal 303 ayat (3), adalah “tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan”.1 Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

2 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) 3

Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet, dan berbagai jenis permainan olah raga. Dari berbagai banyak kategori jenis perjudian yang tersebut di atas kesemuanya sangat sulit untuk diberantas, namun justru dari waktu kewaktu semakin meningkat prosentasenya. Khususnya di Semarang Jawa Tengah pada tahun 2011 terhitung sebanyak 879 kasus, dan pada tahun 2012 naik 20% yaitu 1.161 kasus.3 Bahkan di tahun 2013 terdapat 2 kasus perjudian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.4 Pelaku perjudian dewasa ini semakin sangat bervariatif, mulai dari anak-anak, kaum remaja, orang dewasa, bahakan orang-orangorang yang sudah tua. Judi juga menjalar hingga kaum perempuan bahkan kaum ibuibu rumah tangga. Mengingat data kasus perjudian semakin meningkat, maka perlu dilakukan penertiban agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan damai. Penertiban tersebut oleh pemerintah dipercayakan kepada aparat kepolisian yang diberikan kewenangan melalui UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian tidak dapat melakukan tugasnya sendirian. Kepolisian harus juga didukung berbagai pihak, terutama masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana perjudian diharapkan mau memberikan

laporan dan pengaduan informasi awal mengenai adanya tindak pidana perjudian. Apabila pihak Kepolisian menerima laporan dan pengaduan informasi awal adanya tindak pidana perjudian yang berasal dari masyarakat tersebut maka berdasarkan Pasal l4 KUHAP, Kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Ruang lingkup penyelidikan berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir 5 KUHAP dijelaskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan atau penggerebekan. Penyelidik, di dalam melakukan penangkapan dan penggerebekan, tetap harus menghormati asas-asas hukum acara pidana khususnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.5 Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Namun di dalam

Tingkat Kriminalitas Di Semarang Naik 20 Persen, http://indenpersmedia.blogspot.com/2012/12/tingkat-kriminalitasdi-semarang-naik.html. Senin, 31 Desember 2012 4 TRIBUNNEWS.COM SEMARANG, Dua Anak di Bawah Umur Diadili karena Bermain Judi. Rabu, 5 Februari 2014 19:32 WIB 3

5

Penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 4

penangkapan atau penggerebekan tindak pidana perjudian, pihak Kepolisian justru menerapkan sebaliknya yaitu asas praduga bersalah. Asas praduga bersalah yang di tempuh ini, mengingat, karena di dalam permainan judi ini jumlah pesertanya banyak, di sisi lain di tempat kejadian perkara terdapat berbagai macam golongan orang, diantaranya adalah penyelenggara permainan, pemain dan juga penonton. Dari berbagai golongan tersebut di atas, disertai dengan situasi permainan yang ramai, dimungkinkan para pelaku dapat melarikan diri sebelum Polisi dapat menangkapnya. Di dalam kondisi seperti ini, pihak Kepolisian tidak ada waktu untuk memilah mana penyelenggara dan mana pemain serta mana penonton untuk dapat menangkap mereka. Sedangkan di sisi lain Kepolisian harus dapat menjaring semua pelaku, sehingga dalam penggerebekan judi, semua yang berada di tempat kejadian perkara dianggap bersalah. Asas praduga bersalah ini ditempuh Kepolisian untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan tugasnya, agar proses penggerebekan tindak pidana perjudian membuahkan hasil sesuai target dalam penyelidik. Selanjutnya orang yang berhasil tertangkap dalam penggerebekan di bawa ke kantor untuk dilakukan penyidikan. Pada Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Hasil dari proses inilah, dengan bukti-bukti yang ada, Kepolisian baru dapat menentukan tersangkanya (pelaku baik penyelenggara permainan ataupun pemain). Sedangkan orang yang tidak terbukti, maka oleh pihak Kepolisian dilepaskan dengan diberi ganti kerugian dan rehabilitasi.

Ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Bertolak pada fenomena yang terjadi di atas, maka munculah keinginan untuk meneliti tentang "Konsistensi Penerapan Asas Presumption Of Innocence Oleh POLSEK Pedurungan, Kota Semarang", yang diharapkan mampu memberikan nilai manfaat bagi seluruh pihak terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, agar dapat tercipta situasi di masyarakat tertib, aman, tenteram dan damai. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah konsistensi penerapan asas presumption of innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang ? 2) Apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang dalam menerapkan asas presumption of innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian ? TUJUAN Bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui konsistensi penerapan asas presumption of innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang? 2) Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dan cara menemukan solusi yang 5

dilakukan oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang dalam menerapkan asas presumption of innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian ?

Sedangakan Proposisi adalah pernyataan yang masih harus dubuktikan kebenaranya.7 Dari penjelasan dimuka, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai peran metedologi dalam penelian ini dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut : 1. Menambah para ilmuan untuk mengadakan/ melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengakap. 2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal–hal yang belum diketahui. 3. Memberi kemungkinan yan lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner 4. Memberi pedoman untuk mengkoordinasikan serta mengintergrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penelitian ini didasarkan pada suatu metedologi penelitian sebgai sebgai berikut :

METODE PENELITIAN Di dalam penyusunan karya ilmiah ini, dibutuhkan data yang akurat, sedangkan data yang dimaksud dapat diperoleh dengan cara mengadakan penelitian yang disesuaikan dengan obyek serta mempergunakan prosedur atau langkah penelitian sebagai metedologi. Soerjono Sukanto dalam bukunya pengantar penelitian hukum mengatakan, bahwa istilah metedologi berasal dari kata metode yang berarti (jalan ke), namun demikian menurut kebiasaan, metodologi dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan sebagai berikut :6 1. Suatu pemikiran yang digunakan dalam suatu penilitian dan penilaian. 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sebagai bagian dari kegiatan ilmu pengetahuan, maka penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari suatau metedologi, yang lazim disebut metedologi penelitian hukum. Untuk itu Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya metedologi penelitian hukum, mengatakan sebgai berikut : “didalam metedologi penelitian hukum diuraikan mengenai penelaran dalil–dalil, postulat–postulat dan proposisi–proposisi yang menjadi latar belekang dari setaiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian dibuktikan lagi tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang (self–Eviden).

Metode Pendekatan Untuk mendekati pokok permasalahan, maka penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.8 Pendekatan ini pergunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, mengingat bahwa obyek dalam penelitian ini adalah penerapan dari asas-asas Hukum Acara Pidana khususnya asas presumption of innocence yang diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3.c dalam penggerebekan tindak pidana perjudian di POLSEK Pedurungan Kota Semarang

7

Ronny Hanitijo Soemitro, Metedologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hal 9

6

Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta 1984, hal 5 6

dari Wet Boek Van Strafrecht. 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diubah lagi menjadi UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. b. Bahan sekunder, yaitu11 bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil– hasil penelitian yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, literatureliteratur seperti buku-buku teks (text books) yang ditulis para pakar hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi. c. Hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.12 Bahan hukum tersier ini berrupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet. 2. Data Primer Data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau yang berhubungan langsung dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang

Spesifikasi penelitian Bertolak dari dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, untuk mendekati pokok–pokok permasalahan, maka akan dipergunakan sebuah spesifikasi penelitian yang diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.9 Dengan demikian, dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik dari penerapan asas-asas Hukum Acara Pidana khususnya asas presumption of innocence yang diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3.c dalam penggerebekan tindak pidana perjudian di POLSEK Pedurungan Kota Semarang Sumber Data Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan hierarki.10 Peraturan perundangundangan sebagai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan

Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Penelitian lapangan (Field Research) Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan cara memberikan daftar pertanyaan, dengan mengadakan interview langsung dengan pihak Kepolisian POLSEK Pedurungan, Kota Semarang. Interview akan dilakukan dengan Kepala Polisi Sektor (KAPOLSEK) dan Kepala Unit Reserse Kriminal (KANIT RESKRIM)) dengan

9

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2002. Hal. 36. 10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana, 2006. Hal 141

11 12

7

Jhony Ibrahim, Op. Cit., Hal 296 Ibid

jawaban terbuka, dimana hasil wawancara tersebut akan digunakan untuk membahas permasalahan yang sedang diteliti. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam penelitian ini, data–data akan dikumpulkan dengan cara mempelajari buku, tulisan yang ilmiah yang terdapat dari literature, majalah, surat kabar dan ketentuan tertulis yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian 3. Studi Dokumenter Dalam penelitian, data berupa dokumen resmi dari POLSEK Pedurungan Kota Semarang berupa kasus-kasus tindak pidana perjudian yang pernah ditangani, akan dikumpulkan, dipelajari dan dianalisis sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan akhir terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini

Untuk model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif yaitu “data yang terkumpul akan dianalisa melelui tiga tahap, mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan, selain itu dilakukan suatu proses siklus antar tahap – tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis’’.22 HASIL DAN PEMBAHASAN JUMLAH DAN JENIS KASUS PERJUDIAN TAHUN 2013-2014 Berdasarkan data yang tersimpan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Pedurungan Kota Semarang, data tindak pidana perjudian dalam kurun waktu terhitung mulai per 01 Januari 2013 hingga 15 Desember 2014 yang sudah P21 (lengkap dan sudah masuk ke Kejaksaan) sebanyak 5 (lima) kasus. Adapun rinciannya sebagai berikut : 2 (dua) kategori tindak pidana pidana perjudian jenis kartu, 3 (tiga) yaitu 2(dua) Remi/Capsa dan 1 (satu) domino, serta 2 (dadu).

Metode Penyajian Data Data yang sudah diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian secara terperinci dan sistematis dan penyajian data ini sesuai dengan bentuk data itu sendiri ketika baru didapat yang kemudian analisis dan ditarik kesimpulan secara induktif.

SAMPLE KASUS Dari ke 5 (lima) kasus tersebut, sample kasus yang akan dianalisis sebanyak 2 (dua) yaitu kategori tindak pidana pidana perjudian jenis Kartu 1 (satu) yang mewakili 3 diantaranya (tiga kasus yang lainnya yang sejenis yaitu tindak pidana perjudian jenis kartu 2 (dua) remi dan 1 domino dan 1 kategori tindak pidana pidana perjudian jenis dadu (mewakili 2) diantaranya.

Metode Analis Data Metode analis yang dipakai dalam penilitian ini adalah metode analisis kualitatif artinya suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskritif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh atau berdasarkan hasil penelitian.13 Setelah data semua terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya.

Tindak Pidana Perjudian Jenis Kartu/Capsa Duduk Perkara Telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Kartu/Capsa yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Sutresno, Abdul Aziz, Gembur dan Gelek, namun yang dapat tertangkap hanya 2 (dua),

13

HB. Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Mahkamah Training Penelitian Hukum, UNS, 1991 8

diantaranya adalah Sutresno, Abdul Aziz, sedangkan 2 (dua) yang lainnya yaitu Gembur dan Gelek melarikan diri dan, hingga sekarang belum dapat tertangkap dan masih termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Pangkalan Truk Pasir Penggaron Jl. Brigjen Sudiarto, Kec. Pedurungan Kota Semarang. Permainan Kartu/Capsa yang dilakukan adalah menggunakan 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi. Adapun mekanisme permainan adalah dengan cara kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu tersangka, setelah itu masing-masing pemain mendapat jatah kartu sebanyak 1 (satu) kartu dan dibagi memutar terus sampai kartu tersebut habis hingga masing-masing pemain mendapat jatah kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu, setelah itu di buka dan yang dinyatakan menang dengan nilai enam per setengah (istimewa).

Dalam perjudian dadu tersebut menggunakan 1 (satu) batok, 3 (tiga) buah mata dadu, 6 (enam) lembar potongan kartu domino. Cara Jumain Bin Kamsin (Alm) sebagai Bandar dadu adalah menggoncang mata dadu yang terdapat dalam batok, kemudian batok di letakan setelah saksi memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemain lain ikut memasang taruhan diangka 3 (tiga), setelah itu Jumain selaku Bandar membuka batok tersebut dan muncul angka. Angka tersebut beda dengan angka yang dipasang pemain, artinya pemain kalah dan uang taruhan yang dipasang ditarik atau diambil Jumain selaku Bandar. PEMBAHASAN Konsistensi Penerapan Asas Presumption Of Innocence Dalam Penggerebekan Tindak Pidana Perjudian Jenis Kartu/Capsa Oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang Kronologis penggerebekan tindak pidana perjudian jenis Kartu/Capsa yang terjadi di Pangkalan Truk Pasir Penggaron Jl. Brigjen Sudiarto, Kec. Pedurungan Kota Semarang. dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa sekira pukul 12.15 WIB, pihak Kepolisian Sektor Pedurungan Kota Semarang yaitu Ipda Sarimin, SH menerima informasi dari masyarakat melalui telpon, yang menginformasikan bahwa ada orang yang sedang bermain judi Kartu/Capsa di Pangkalan Truk Pasir Penggaron Jl. Brigjen Sudiarto Kec. Pedurungan Kota Semarang. Berdasarkan informasi tersebut pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang (termasuk Ipda Sarimin, SH dan anggota yang lain) menindak-lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Di dalam penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan beberapa hal, diantaranya adalah memastikan benar tidaknya mengenai tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Dari

Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Duduk Perkara Tindak pidana perjudian jenis Dadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dilakukan oleh tersangka yang bernama Jumain. Jumain adalah Bandar Dadu dan pemasanganya adalah Herman Sudarso dan keenam teman yang lainya yang tidak saling mengenal. Perjudian yang terjadi di Pos Terminal Penggaron, Kec. Pedurungan Kota Semarang ini dipergoki oleh Pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang pada tanggal 09 April 2014 sekira pukul 09.30 WIB. Di dalam penggerebekan ini, hanya 2 (dua) yang tertangkap yaitu Jumain menjadi Bandar dadu dan Herman Sudarso pemasangnya, sedangkan yang 6 yang lainya kabur.

9

hasil penyelidikan tersebut ternyata benar adanya bahwa di Pangkalan Truk Pasir Penggaron Jl. Brigjen Sudiarto, Kec. Pedurungan Kota Semarang sering terjadi tindak pidana Judi Kartu/Capsa. Dalam penyelidikan tersebut selain bertujuan untuk memastikan kebenaran akan laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana, juga bertujuan untuk menetapkan target sasaran. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya dilakukanlah penggerebekan terhadap tindak pidana perjudian jenis Kartu/Capsa tersebut. Dalam proses penggerebekan tersebut pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang dipimpin oleh Ipda Sarimin, SH, Aiptu Sudarmaji dan seorang anggota Bripka A. Khambali hanya berhasil menangkap 2 (dua) penjudi, berikut barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) kartu remi dan uang yang dijadikan taruhan sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan yang lainnya kabur melarikan diri dan sampai saat ini belum bisa ditangkap. Konsistensi penerapan asas Presumption Of Innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian jenis kartu di POLSEK Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan hasil hasil analisis pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang ternyata tetap konsisten, karena dalam tindak pidana perjudian jenis Kartu/Capsa ini jelas pemainya, dan sudah masuk dalam daftar target sasaran operasi sebelumnya sehingga pelaksanaanya lebih mudah.

bahwasanya dalam penerapan asas presumption of innocence dalam melakukan penggerebekan tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian jenis Kartu /Capsa ini tidak mengalami kesulitan dan tetap konsisten, karena di dalam penyelidikan sebelumnya sudah dipastikan target sasaran. Sehingga dalam proses penggerebekan tindak pidana perjudian jenis Kartu/Capsa ini difokuskan pada pemain (4 (empat) pemain), sehingga pelaksanaannya lebih mudah. Konsistensi Penerapan Asas Presumption Of Innocence Dalam Penggerebekan Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang Kronologis penggerebekan tindak pidana perjudian jenis Dadu yang terjadi di Pos Terminal Penggaron, Kec. Pedurungan Kota Semarang. dapat diuraikan sebagai berikut: Penggerebekan dilakukan bermula dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dipergunakan untuk bermain judi dadu. Sebagai langkah awal dalam menindaklanjuti laporan pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang melakukan penyelidikan. Di dalam penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan beberapa hal, diantaranya adalah memastikan benar tidaknya bahwa di Pos Terminal Penggaron, Kec. Pedurungan Kota Semarang terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu. Selain itu juga, penyelidikan ini bertujuan untuk menetapkan target sasaran. Namun dalam hal menentukan target sasaran pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang agak kesulitan, karena pemainnya tidak Cuma 1 (satu), sehingga target utamanya adalah bandarnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang menyiapkan anggota untuk melaksanakan penggerebekan. Dalam hal

Kendala Dan Solusi Penerapan Asas Presumption Of Innocence Tindak Pidana Perjudian Jenis Kartu/Capsa Yang Dilakukan Oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang Berdasarkan data yang di peroleh dari POLSEK Pedurungan Kota Semarang, dan pengamatan, serta wawancara yang dilakukan dapat ditarik sebuah analisa 10

pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang sulit menentukan target karena pemainya banyak, menyebabkan ketidak konsistenan dalam menerapkan Asas Presumption Of Innocence, namun bukan berarti pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang mengesampingkan asas Presumption Of Innocence. Asas Presumption Of Innocence akan menjadi konsisten ketika dalam tahap penetapan tersangka, di mana dalam proses ini, semua yang berhasil ditangkap, di bawa ke kantor, diinterogasi, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada baru bisa menetapkan tersangkanya. Sedangakan yang setelah melalui proses interogasi dan tidak cukup kuat bukti, maka akan dilepaskan, sehingga pada saat penggerebekan target utama adalah Bandar, dan menangkap siapa saja yang melingkari kalangan permainan judi, yang bertujuan mampu menjaring semua pemain. Dan sangat disayangkan bahwa dalam penggerebekan tersebut hanya 2 (dua) yang tertangkap yaitu Jumain sebagai Bandar dadu dan Herman Sudarso sebagai pemasangnya dan yang lainya kabur (pada saat itu terhitung berdasarkan pengakuan Bandar ada 6 (enam) pemain). Dalam peristiwa penggerebekan tersebut selain menangkap 2 (dua) tersangka, pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang juga dapat mengumpulkan berupa barang bukti yang ada di lokasi kejadian yaitu berupa 1 (satu) buah batok berikut alas kayu yang berbentuk bulat, 3 (tiga) buah mata dadu, 6 (enam) lembar potongan kartu domino, dan sejumlah uang pemasangan sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh rupiah). Dari uraian di atas dapat dikemukakan analisis bahwa penerapan asas Presumption Of Innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian jenis dadu dapat dikatakan semi konsisten, dan akan menjadi konsisten ketika setelah diinterogasi, dan dikuatkan dengan buktibukti yang ada, baru bisa menetapkan tersangkanya. Sedangakan yang setelah

melalui proses interogasi dan tidak cukup kuat bukti, maka akan dilepaskan. Kendala Dan Solusi Penerapan Asas Presumption Of Innocence Tindak Pidana Perjudian Jenis Dadu Yang Dilakukan Oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang Berdasarkan data yang di peroleh dari POLSEK Pedurungan Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan asas presumption of innocence dalam melakukan penggerebekan tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian jenis Dadu ini sedikit mengalami kesulitan dan bisa dikatakan semi konsisten, karena pada saat penggerebekan, siapa saja yang melingkari kalangan permainan judi tersebut di tangkap. Dan akan menjadi konsisten ketika dalam tahap penetapan tersangka, di mana dalam proses ini, semua yang berhasil ditangkap, di bawa ke kantor, diinterogasi, dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada, dan pada saat itulah baru bisa menetapkan tersangkanya. Sedangakan yang setelah melalui proses interogasi dan tidak cukup kuat bukti, maka akan dilepaskan dan berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP di berikan ganti kerugian yaitu hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Adapun ketidak-konsistenan dalam penerapan asas presumption of innocence dalam penggerebekan karena pemainya banyak dan tidak terhingga dan silih berganti tidak saling mengenal. Sehingga untuk tetap menjaga kekonsistenan ini dilaksanakan pada saat penetapan menjadi tersangka. Pada saat penetapan inipun juga sulit untuk menetapkannya karena diantara mereka saling lempar kesalahan, namun kendala ini diatasi dengan metode “saling 11

menerangkan” antara yang satu dan yang lain. Dari keterangan satu dengan yang lain ini, pada saat menerangkan dilihat apakah terjadi sinkronisasi atau tidak, dan didukung dengan alat bukti dan saksi-saksi yang lain atau tidak, adakah petunjuk pendukung atau tidak dan sebagainya. Kalau benar adanya dan minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar penguat maka dia ditetapkanlah sebagai tersangka, dan pada saat itulah kekonsistenan dalam penerapan asas presumption of innocence menjadi tampak sempurna.

melalui proses interogasi dan tidak cukup kuat bukti, maka akan dilepaskan. Kendala yang dialami oleh pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang dalam menerapkan asas presumption of innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian, adalah pada saat melakukan interogasi, di mana diantara mereka saling lempar kesalahan, namun kendala ini dapat diatasi dengan metode “saling menerangkan” antara yang satu dan yang lain. Dari keterangan satu dengan yang lain ini, pada saat menerangkan dilihat apakah terjadi sinkronisasi atau tidak, dan didukung dengan alat bukti dan saksi-saksi yang lain atau tidak, adakah petunjuk pendukung atau tidak dan sebagainya. Kalau benar adanya dan minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar penguat maka dia ditetapkanlah sebagai tersangka, dan pada saat itulah kekonsistenan dalam penerapan asas presumption of innocence menjadi tampak sempurna.

KESIMPULAN Kekonsistenan penerapan asas presumption of innocence dalam penggerebekan tindak pidana perjudian oleh POLSEK Pedurungan Kota Semarang dapat dikatakan “semi konsisten”, di mana kondisi ini dipengaruhi oleh jenis dari perjudian itu sendiri, karena berbeda jenisnya, maka berbeda pula metode permainannya, sebagaimana sample kasus yang dianalisis yaitu perjudian jenis Kartu/Capsa yang membutuhkan 4 (empat) pemain saja yang biasanya saling mengenal, sehingga mudah dalam menentukan target sasaran, dan berbeda halnya dengan perjudian jenis dadu yang membutuhkan 1 (satu) Bandar dan banyak pemain yang silih berganti, bahkan tidak saling mengenal, di mana kondisi ini mempersulit dalam menentukan target sasaran, sehingga pada dilakukan penggerebekan siapa saja yang melingkari kalangan permainan judi tersebut di tangkap oleh pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang. Setelah berhasil ditangkap, maka segera di bawa ke kantor, dan diinterogasi. Sehingga pada akhirnya disinilah titik point kekonsistenan dalam penerapan asas presumption of innocence, dimana setelah diinterogasi dan dikuatkan dengan buktibukti yang ada, pihak POLSEK Pedurungan Kota Semarang baru bisa menetapkan tersangkanya. Sedangakan yang setelah

SARAN Banyaknya jenis perjudian, mempengaruhi metode penanganan, sehingga para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu guna memperkaya diri, agar supaya mampu mengatasi tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat, yang terus semakin menjamur dan bervariasi, berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Negara yang kuat dibangun berdasarkan pondasi yang kokoh berdasarkan “Tuhan yang maha esa”, dan kebenaran dan keadilan itu ada kalau tau sumbernya, hukum bisa ditegakkan kalau tahu caranya. DAFTAR PUSTAKA HB.

12

Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Mahkamah Training Penelitian Hukum, UNS, 1991

Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya, Bayu Media, 2008 Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana, 2006. M. Haryanto, Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. 2007. Robert Carson & James Butcher dalam buku Abnormal Psychology and Modern Life, 1992 Sukanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta 1984 Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2002. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metedologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983 Solahudin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, KUHPdt), Visimedia, Jakarta, 2000

Tingkat Kriminalitas Di Semarang Naik 20 Persen, http://indenpersmedia.blogspot.com/2012/ 12/tingkat-kriminalitas-disemarang-naik.html. Senin, 31 Desember 2012 TRIBUNNEWS.COM SEMARANG, Dua Anak di Bawah Umur Diadili karena Bermain Judi. Rabu, 5 Februari 2014 19:32 WIB Tinjauan Hukum Judi, http://www.kantorhukumlhs.com/1?id=TinjauanHukum-Tentang-Judi Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH. Siti Maryam, SH, MH, Alumni Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unhas http://hukum.kompasiana.com/2012/02/ 27/proses-pemeriksaanperkara-pidana-diindonesia-438564.html

13