ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1. Perusahaan yang dapat menjadi Angota ASOSIASI PABRIK KABEL LISTRIK INDONESIA selanjutnya disingkat APKABEL adalah perusahaan yang melaksanakan usaha industri yang telah mendapat izin usaha industri dari Pemerintah berdasarkan UndangUndang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, dan telah melaksanakan usahanya dengan menghasilkan satu atau beberapa komoditi yang mencakup dalam klasifikasi tersebut dibawah ini : Jenis Industri : 38394
Industri Kabel Tenaga Listrik dan Kabel Telepon
Komoditi industri : 383941
Kabel Komunikasi
383942
Kabel Tenaga Listrik Jaringan Tenaga Rendah
383943
Kabel Tenaga Listrik Jaringan Tenaga Menengah
383944
Kabel Tenaga Listrik Jaringan Tenaga Tinggi
383949
Kabel Listrik lainnya.
2. Penjelasan mengenai rincian klasifikasi tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus berdasar rincian klasifikasi industri yang ditetapkan menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 2 Prosedur menjadi Anggota APKABEL ditetapkan sebagai berikut : a) Perusahaan industri yang termasuk dalam klasifikasi yang dimaksud pasal 1, mengajukan permohonan menjadi Anggota kepada Dewan Pengurus. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan, dengan disertai :
pernyataan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan bersedia membayar uang pangkal dan uang iuran yang ditetapkan; data/keterangan tentang perusahaan, antara lain copy akta pendirian perusahaan, copy izin usaha industri dan dokumen-dokumen lain, brosur/katalog produksi , dan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus; pernyataan menyetujui kode etik/peraturan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. b) Penerimaan atau penolakan menjadi Anggota APKABEL ditetapkan dan diberitahukan secara tertulis oleh Dewan Pengurus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan. c) Dewan Pengurus tidak dapat menolak permohonan keanggotaan dengan alasan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. d) Tanda Anggota APKABEL dikeluarkan oleh Dewan Pengurus. Tanda Anggota ini merupakan bukti keanggotaan pada APKABEL Pasal 3 Setiap Anggota APKABEL mempunyai hak untuk : 1. dilindungi dan dibina kepentingannya sejalan dengan tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar; 2. dilindungi dan dibina kepentingannya dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan sesama Anggota dan dalam rangka upaya pencegahan persaingan yang tidak sehat. 3. dibantu dan dilayani kepentingannya sejalan dengan fungsi kegiatan organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Anggaran Dasar. 4. mengetahui perkembangan dan permasalahan organisasi dalam rangka partisipasi dalam pengembangan organisasi. 5. melaksanakan hak suara terdiri dari hak bicara, hak dipilih dan hak memilih sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pasal 4 Setiap Anggota APKABEL mempunyai kewajiban : 1. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. membayar uang pangkal dan uang iuran yang ditetapkan; 3. menjunjung tinggi nama baik organisasi dan turut berpartisipasi dalam pengembangan organisasi.
4. mematuhi kode etik dan peraturan organisasi yang ditetapkan. Pasal 5 1. Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Pengurus setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dewan Pertimbangan. 2. Sanksi kepada anggota dapat berupa : a. diperingatkan; b.diumumkan kesalahannya; c. ditangguhkan sementara keanggotaannya; d. dicabut keanggotaannya. 3. Setiap Anggota yang dikenakan sanksi, dapat melakukan pembelaan kepada Dewan Pertimbangan. 4. Sanksi dapat dicabut, jika dalam pembelaannya yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau jika bersalah bersedia mengakui kesalahanya dan menyatakan akan memperbaiki diri serta akan menghindarkan terulangnya kejadian di kemudian hari. 5. Pencabutan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Pertimbangan terhadap hal-hal dimaksud oleh ayat 4 pasal ini. BAB II KODE ETIK, PERATURAN DAN PEDOMAN ORGANISASI Pasal 6 1. Kode etik adalah pedoman tentang nilai-nilai dan sikap perilaku yang baik dan perlu diikuti, serta pedoman tentang nilai-nilai dan sikap perilaku yang tidak baik dan perlu dihindari oleh Para Anggota. 2. Kode etik disusun untuk maksud memudahkan Para Anggota dalam melakukan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat diantara Para Anggota sehingga terbina suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam APKABEL. 3. Kode etik merupakan norma-norma untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan diantara Para Anggota. 4. Terhadap pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi diperingatkan dan/atau diumumkan bentuk pelanggaran tersebut menurut prosedur yang ditetapkan. Pasal 7 1. Peraturan organisasi adalah suatu peraturan yang ditetapkan untuk tujuan :
mencegah persaingan yang tidak sehat diantara sesama Anggota APKABEL; menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan seluruh Anggota APKABEL dalam menjaga kelestarian dan/atau perkembangan usaha secara keseluruhan. 2. Tidak dapat diterbitkan suatu peraturan organisasi atau ketentuan lain yang mendorong terjadinya pemusatan kekuatan yang terselubung ataupun tidak terselubung dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka turut membentuk kehidupan demokrasi ekonomi. 3. Terhadap pelanggaran peraturan organisasi, Anggota dapat dikenakan sanksi sampai pencabutan keanggotaan menurut prosedur yang ditetapkan. Pasal 8 1. Pedoman organisasi adalah suatu petunjuk yang diberikan untuk memudahkan usaha Para Anggota supaya dicapai efisiensi usaha bagi seluruh Anggota. 2. Suatu pedoman dapat diterbitkan oleh Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan pemikiran ahli dibidang yang dimaksud. Sebagai pedoman, tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadapnya. BAB III MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT Pasal 9 1. Musyawarah Anggota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan merupakan instansi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam APKABEL. 2. Musyawarah Anggota dapat diadakan diluar jadwal tersebut atas permintaan Dewan Pengurus yang disetujui oleh Dewan Pertimbangan atau atas permintaan yang diajukan secara tertulis oleh setengah jumlah Anggota. 3. Tata cara dan pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Anggota merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus. Pasal 10 1. Musyawarah Anggota dihadiri oleh : a. Para Anggota; b. Dewan Pengurus; c. Dewan Pertimbangan;
d. Pihak-pihak lain yang diundang oleh Dewan Pengurus. 2. Dalam Musyawarah Anggota setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara yang dibawakan oleh wakilnya yang sah. Anggota dapat diwakilkan haknya kepada Anggota lain dengan surat mandat. 3. Peserta yang tidak mewakili Anggota atau pihak lain yang diundang dalam Musyawarah Anggota dapat berbicara atas persetujuan Pimpinan Sidang. 4. Pimpinan Sidang dalam Musyawarah Anggota adalah Ketua Umum atau salah seorang Ketua apabila Ketua Umum berhalangan. Pasal 11 Musyawarah Anggota adalah sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah Anggota yang berhak suara. Bila tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Anggota dapat ditunda selama 24 jam. Jikalau sesudah penundaan ini jumlah quorum belum juga terdapat, maka Musyawarah Anggota dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah. Pasal 12 1. Pada acara Pemilihan Pengurus dalam Musyawarah Anggota, jikalau akan diterapkan system formatur, disepakatkan jumlah formatur yang akan dibentuk dan nama-nama calon yang akan dipilih sebagai formatur. 2. Dalam hal jumlah formatur yang akan dibentuk dan jumlah calon yang akan dipilih tidak sama, maka pemilihan formatur dilaksanakan secara tertulis, langsung, bebas dan rahasia. 3. Yang terpilih sebagai formatur adalah satu atau beberapa orang yang memperoleh suara terbanyak. Apabila tidak ditetapkan terlebih dahulu, maka yang memperoleh suara terbanyak tidak dengan sendirinya menjadi Ketua Umum. Pasal 13 1. Rapat Kerja dihadiri oleh : a. Para Anggota; b. Dewan Pengurus; c. Dewan Pertimbangan; d. Pihak-pihak lain yang diundang oleh Dewan Pengurus. 2. Tata cara dan pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Kerja merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus.
Pasal 14 Rapat-rapat Pengurus dan rapat-rapat lain yang diperlukan untuk kebutuhan Dewan Pengurus, ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. BAB IV KEPENGURUSAN Pasal 15 1. Yang dapat menjadi Anggota Dewan Pengurus adalah pengusaha/penanggungjawab sehari-hari perusahaan Anggota APKABEL, ataupun orang luar yang diundang oleh Para Anggota APKABEL. 2. Anggota Dewan Pengurus harus bersedia menjalankan kepengurusan secara adil, jujur dan bijaksana serta bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perkembangan organisasi dan pengembangan usaha para Anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 16 1. Masa jabatan Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan adalah 3 (tiga) tahun. 2. Apabila dalam satu masa jabatan ada Anggota Dewan Pengurus yang mengundurkan diri atau karena sesuatu sebab terdapat jabatan yang lowong, maka Dewan Pengurus dapat menetapkan pengganti untuk sisa masa jabatan yang bersangkutan. Pasal 17 Wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengurus, adalah : 1. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota. 3. melaksanakan kepengurusan organisasi sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku. 4. Mewakili organisasi ke luar dan ke dalam. 5. Dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengurus bertanggungjawab kepada Musyawarah Anggota. Pasal 18 1. Formatur kepengurusan menetapkan kelengkapan susunan kepengurusan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan aspirasi Musyawarah Anggota. 2. Jika masih diperlukan penyesuaian kelengkapan susunan kepengurusan lebih lanjut setelah ditetapkan ketentuan ayat (1) pasal ini, Dewan Pengurus dapat menetapkan
perubahannya sepanjang disetujui secara mufakat oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan. 3. Ketua Umum menetapkan pembagian tugas dan wewenang para Anggota Dewan Pengurus, dengan menetapkan batasan-batasan serta mekanisme koordinasinya. BAB V KANTOR ASOSIASI DAN PERBENDAHARAAN Pasal 19 1. Kantor Asosiasi bertugas mengelola/melaksanakan seluruh fungsi dan kegiatan administratif yang diperlukan untuk mengelola/melaksanakan seluruh kebijaksanaan Dewan Pengurus. 2. Segi-segi administratif yang berkaitan dengan tugas Dewan Pertimbangan juga dilaksanakan oleh Kantor Asosiasi. 3. Kantor Asosiasi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengurus dapat menetapkan lingkup dan batasan tanggung jawab Kantor Asosiasi serta kebijaksanaan pembinaannya. 4. Kantor Asosiasi dipimpin oleh seorang Manajer Kantor yang merupakan tenaga profesional bukan pengusaha. 5. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga staf Kantor Asosiasi dilaksanakan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan norma perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 1. Besar uang pangkal, uang iuran ditetapkan oleh Musyawarah Anggota. 2. Dewan Pengurus dapat melaksanakan usaha-usaha tertentu yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam rangka memperkuat keuangan organisasi. 3. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi keuangan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Dewan Pengurus menyusun laporan keuangan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Kerja Tahunan. 5. Pertanggungjawaban keuangan/perbendaharaan selama suatu periode kepengurusan disampaikan kepada Musyawarah Anggota. 6. Musyawarah Anggota dapat menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keuangan/perbendaharaan. Pemeriksaan yang dimaksud dapat dipercayakan pada Akuntan Publik dan dilaksanakan atas beban Asosiasi.
BAB VI PERUBAHAN ANGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN Pasal 21 Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk tujuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. Pasal 22 Pembubaran ASOSIASI PABRIK KABEL LISTRIK INDONESIA hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Anggota yang diadakan khusus untuk tujuan pembubaran itu, dengan ketentuan bahwa segala keputusan tentang likuidasi diambil secara mufakat bulat.
Ditetapkan di :
Jakarta
Pada tanggal :
3 Pebruari 1988
