ANGGARAN DASAR MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA (MUKI) Oleh Bonar Simangunsong Sabtu, 31 Agustus :36 PEMBUKAAN

ANGGARAN DASAR MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA (MUKI) Oleh Bonar Simangunsong Sabtu, 31 Agustus 2013 09:36

PEMBUKAAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika mempunyai penduduk nomor 4 (empat) terbesar di dunia dan negara kepulauan nomor 1 (satu) terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang potensinya luar biasa, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa.

Negara yang kaya sumber daya alamnya ini dihuni penduduk dari Merauke di ujung Timur sampai Sabang di ujung Barat dan pulau Miangas di ujung Utara dan pulau Rote di ujung Selatan, yang terdiri dari berbagai suku, etnik, budaya, adat istiadat dan lain-lain ibarat mozaik yang sangat indah. Keberagaman itu bukanlah pertentangan, tetapi kekayaan dan keindahan.

Indonesia adalah zamrud khatulistiwa dengan cuaca yang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kawasan di atas dan bawah khatulistiwa, memberi masyarakat Indonesia kehidupan yang lebih mudah dan pada gilirannya, mestinya lebih sejahtera.

Namun sangat disayangkan dan memilukan, rakyat Indonesia saat ini tergolong miskin dan kurang maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara dibelahan Utara dan Selatan khatulistiwa.

Selain itu rakyat Indonesia masih jauh dari tertib, seperti berlalu lintas, antri, berdemo, menyampaikan aspirasi dan pendapat serta kurang rukun, selalu ada pertikaian antara warga, tawuran dan konflik-konflik lain. Juga rakyat Indonesia masih jauh dari berorganisasi yang profesional dan wiraswasta.

Bahkan rakyat Indonesia yang religius itu, justru mengalami gangguan dalam rumah ibadah atau sedang beribadah, bahkan terdapat pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadah oleh Instansi Pemerintah yang memberi izin. Semuanya terpilin ibarat benang kusut.

1 / 59


Korupsi yang dilakukan pejabat dan politisi, menambah semaraknya kesulitan dan kerumitan negeri yang indah ini. Pada hal semua pejabat dan politisi itu datangnya dari masyarakat Indonesia yang religius itu.

Solusi utama untuk memperbaiki ini, harus dimulai di masyarakat itu sendiri, melalui pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang sesuai serta melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lembaga antara lain yang disebut organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Ormas berfungsi ganda, yaitu ke dalam, memberdayakan anggotannya dan masyarakat sekelilingnya, keluar, menyampaikan aspirasi dan kepentingan anggotannya dan masyarakat sekelilingnya ke Pemerintah dan pihak lainnya yang terkait serta memperjuangkannya. Ormas menjadi mitra Pemerintah untuk membina masyarakat.

Ormas menjadi tulang punggung terbentuknya masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat sipil menjadi penyeimbang terhadap negara dan pasar. Ormas sangat besar manfaatnya, kalau dikelola dengan baik.

Di Indonesia ormas belum terbina dengan baik, tetapi tanda-tanda terhadap kemajuan sudah ada.

Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) adalah ormas yang dibentuk untuk kepentingan seperti tersebut diatas. Berdirinya MUKI ini menggoreskan sejarah cukup panjang, di mulai dengan MUKI Prov. DKI Jakarta, kemudian dibentuk MUKI dengan Pengurus Pusat, disusul Pengurus Provinsi lainnya.

Sejarah pembentukan MUKI yang panjang dan berliku-liku itu menandakan ketidakmatangan pembinaan ormas dan kesiapan masyarakat Indonesia, termasuk umat Kristiani.

Pada awalnya timbul gagasan dari Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) untuk meminta kepada pemda DKI agar diberikan suatu pusat Kristiani (Christianity Center) mengikuti terbentuknya Islamic Center yang didirikan dan dibiayai oleh pemda DKI di Kramat Tunggak Jakarta Utara seluas 11,1 Ha tahun 2001 dan diberikan untuk digunakan umat Islam. Saat ini

2 / 59


Islamic Center sudah 13 Ha lebih.

Mengingat umat Kristiani (Katholik dan Kristen) adalah bagian integral dari bangsa ini, maka FKKJ merasa berhak juga meminta kepada pemda DKI hal yang sama tetapi dengan porsi yang proporsional. Untuk memperjuangkan hal tersebut FKKJ mengirimkan surat kepada Bapak Gubernur DKI. Isi surat tersebut pada dasarnya menghimbau Pemda DKI agar umat Kristiani diperhatikan oleh pemerintah DKI seperti juga umat lainnya.

Gubernur menugaskan kepada staf dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) untuk menjawab permohonan tersebut dan memang jawaban persetujuan belum ada. Untuk melakukan perjuangan memperoleh Christian Center dari Pemprov DKI, perlu ada wadah berupa ormas, maka dibentuk ormas dengan cara yang unik tersebut.

Pembimas Kristen a/n. Kepala Kanwil Depag DKI mengirimkan surat pada tahun 2005 yang ditujukan kepada FKKJ untuk membentuk Majelis Umat Kristen dengan melibatkan Pengurus 7 aras Gereja Kristen di Provinsi DKI Jakarta ditambah FKKJ agar Majelis ini yang mengurus Christian Center. Maka FKKJ mengundang lagi 7 aras Gereja tingkat DKI dan membuat kesepakatan secara formal tertulis membentuk Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta disingkat MUKI Prov. DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2005.

Oleh kemurahan Tuhan, MUKI Jakarta diresmikan oleh gereja-gereja pada tanggal 19 Desember 2005 di Gereja Advent Jl. Gatot Subroto dan dihadiri oleh utusan Dirjen Bimas Kristen Depag dan dari Pembimas Kristen, Kanwil Depag DKI. Kemudian MUKI didaftarkan ke kantor Badan Kesatuan Bangsa, Provinsi DKI Jakarta dan diberi “Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi” dengan No. Inventarisasi: 17/STTPKO/KA/V/2006, tanggal 31 Mei 2006. Masa kerja kepengurusan MUKI Prov. DKI Jakarta adalah 2005-2008.

Pengurus yang sudah habis masa kerjanya pada tahun 2008 itu, nyaris MUKI Prov. DKI bubar, namun mantan Ketua Umum menghubungi aras Gereja tingkat DKI yang mendirikannya untuk konsultasi. Yang memberi tanggapan hanya 4 dari 7 aras Gereja tingkat DKI dan menandatangani kesepakatan dengan beberapa perubahan dari kesepakatan semula untuk kelangsungan MUKI selanjutnya. Secara demokrasi, maka MUKI Prov. DKI dapat diteruskan dengan formasi yang lebih besar dan masa kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan tersebut.

3 / 59


Perjuangan pembangunan Christian Center diteruskan dan 15 (lima belas) anggota DPRD DKI yang beragama Kristen dan Khatolik mengirim surat tanggal 9 Juni 2011 kepada Bapak Gubernur DKI Jakrta. Isi surat mendukung MUKI Prov. DKI memperjuangkan pembangunan Christian Center bagi umat Kristen.

Demi masa depan MUKI Prov. DKI Jakarta, kesepakatan 4 (empat) aras Gereja yang menghidupkan kembali ormas ini, menyerahkan sepenuhnya kepada Pengurusnya untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan segala sesuatunya agar MUKI Prov. DKI Jakarta terus hadir sebagai ormas Kristen dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Kristen serta menjadi mitra Pemerintah. Juga memperjuangkan keadilan dan menyatakan kebenaran buat semua orang. MUKI membawa nilai-nilai Kristiani yang universal dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang universal juga, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri, tentu juga keadilan dan kebenaran

Akhirnya disepakati membentuk MUKI dengan Akte Notaris Jelly Eviana, SH, MH, No. 25, tanggal 28 Desember 2012 dan membentuk Pengurus Pusat MUKI, selanjutnya membentuk Pengurus Provinsi lainnya di wilayah NKRI, selain MUKI Prov. DKI Jakarta yang sudah lebih dulu berdiri. Demikian juga diteruskan membentuk Pengurus Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, sehingga MUKI adalah ormas umat Kristen yang meng-Indonesia.

MUKI sebagai lembaga ormas akan bekerjasama dengan dan menjadi mitra Pemerintah, demikian juga dengan ormas-ormas lainnya untuk bersama-sama memberdayakan anggota-anggota dan masyarakat sekelilingnya demi terbentuknya masyarakat Indonesia yang tertib, rukun, damai, taat pada peraturan perundang-undangan dan bersatu dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat yang demikian diharapkan akan dapat bekerja lebih berhasil, akhirnya lebih sejahtera dan maju. MUKI juga memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota dan masyarakat sekelilingnya.

Umat Kristen adalah bagian integral dari bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan umat lainnya sebagai warga negara Indonesia. MUKI tetap berdasarkan Pancasila dan UUD ’45, bersifat kebangsaan, maka adanya simbol ke Kristenan hanya menunjukkan identitas, suatu bagian integral dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Pengasuh MUKI dan anggotanya memandang umat beragama lainnya seperti saudaranya dan mengasihinya seperti dirinya sendiri.

4 / 59


Agar MUKI dapat berjalan dengan lancar serta profesional diperlukan pertolongan Tuhan dan mengikuti ketentuan yang berlaku, akhirnya dibuat Akte Notaris No. 25 oleh Notaris Jelly Eviana, SH, MH pada tanggal 28 Desember 2012. Pada Akte tersebut tertulis AD/ART seperti dibawah ini.

BAB I

NAMA, PENDIRI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEDAULATAN

Pasal 1

NAMA

Perserikatan ini bernama Majelis Umat Kristen Indonesia, disingkat MUKI dan didirikan di Jakarta pada tanggal akte ini ditandatangani.

Pasal 2

PENDIRI

MUKI didirikan oleh sekelompok orang Kristen yang nama-namanya tertera dalam Akte Notaris.

Pasal 3

5 / 59


(1) Pendirian MUKI diperuntukan bagi semua umat Kristen yang berkebangsaan Indonesia yang bersedia menjadi anggota.

(2) Pendirian MUKI untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi diatur melalui aturan yang tertera dalam AD dan ART.

Pasal 4

KEDUDUKAN

Wilayah organisasi MUKI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang pemerintahan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan di Luar Negeri.

Pasal 5

KEDAULATAN

Kedaulatan Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) berada di tangan anggota dan dilaksanakan dalam mekanisme organisasi melalui Rapat Umum Nasional.

BAB II

6 / 59


ARTI MUKI

Pasal 6

Majelis : Mempunyai arti tempat berkumpul orang banyak dari berbagai-bagai golongan dalam hal ini anggota jemaat dari berbagai Gereja atau umat Kristen.

Umat : Para penganut suatu agama, dalam hal ini Kristen.

Kristen : Agama Kristen.

Indonesia : Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 serta dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

MUKI : Perserikatan warga Republik.Indonesia yang beragama Kristen.

BAB III

IDENTITAS, ASAS, PRINSIP, LAMBANG DAN BENTUK

Pasal 7

7 / 59


IDENTITAS

MUKI mempunyai identitas kekristenan, yaitu salib, yang melambangkan Agama Kristen, tetapi tetap sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Pasal 8

ASAS

MUKI berasaskan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

PRINSIP

(1) MUKI mempunyai Prinsip ajaran, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri.

(2) Semua warga Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan kewajiban di semua segi kehidupan, bebas beribadah, memperoleh pendidikan, kesempatan pekerjaan, kesehatan dan sebagainya.

Pasal 10

LAMBANG

8 / 59


MUKI mempunyai lambang salib dengan perahu, dilingkari tulisan Majelis Umat Kristen Indonesia artinya perahu kehidupan menuju damai sejahtera dengan pertolongan Tuhan, warna kuning artinya kejayaan dan 5 (lima) bintang artinya Pancasila dan cincin yang melingkari bulatan lambang, bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih melambangkan bendera merah putih.

Pasal 11

BENTUK

MUKI adalah organisasi berbentuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS).

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 12

MAKSUD

9 / 59


(1) MUKI didirikan dengan maksud memberdayakan umat Kristen, agar menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang professional, merawat dan menjaga lingkungan hidup, rukun, damai, mampu bersaing dengan bangsa lain dan mencintai negerinya.

(2) MUKI didirikan juga dengan maksud menghimbau Pemerintah Republik Indonesia memperhatikan kepentingan umat Kristen dan memenuhinya sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai yang telah diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada umat beragama lainnya.

(3) MUKI juga mampu bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, terutama komponen-komponen bangsa Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 13

TUJUAN

MUKI didirikan untuk tujuan kepentingan bersama bangsa Indonesia dan terwujudnya umat Kristen di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berdaya, maju dan bebas beribadah, sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Pasal 14

FUNGSI

Untuk melakukan maksud dan mencapai tujuan MUKI, dilakukan fungsi sebagai berikut:

10 / 59


(1) Merekrut anggota MUKI dari umat Kristen Indonesia.

(2) Memberdayakan umat Kristen, baik anggota MUKI, maupun tidak dan masyarakat Indonesia lainnya agar professional dan menjadi warga Negara yang baik.

(3) Mengadakan pertemuan, dialog, diskusi, seminar, temu wicara, dan lain-lain diantara umat dan lembaga-lembaga Kristen serta dengan umat beragama lainnya.

(4) Mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dengan umat beragama lainnya serta dengan lembaga-lembaga sejenis di dalam dan luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kegiatan social lainnya.

(6) Membentuk berbagai usaha-usaha terutama berskala UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah).

(7) Menyampaikan aspirasi umat Kristen masyarakat sekelilingnya kepada Pemerintah Republik Indonesia dan pihak-pihak lain yang terkait.

(8) Menolong anggota MUKI dan umat beragama lainnya dan gotong royong, agar saling membantu.

(9) Menyelenggarakan fungsi komunikasi, informasi dan jurnalisme.

(10) Menyelenggarakan Forum Komunikasi sebagai wadah berdiskusi sesama cendekiawan, pakar dan tokoh Kristen dan dengan pimpinan Gereja dan dengan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia lainnya.

11 / 59


BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 15

(1) Anggota biasa, Warga negara Republik Indonesia yang beragama Kristen dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk serta mempunyai hak sebagai berikut:

1) Hak bicara dan memberi suara;

2) Hak memilih dan dipilih;

3) Hak membela diri.

(2) Anggota luar biasa, Warga negara diluar Republik Indonesia yang beragama Kristen dan mempunyai pasport.

(3) Anggota kehormatan, Setiap orang non Kristen yang berjasa kepada MUKI atau umat Kristen dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau pasport.

(4) Setiap anggota memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atas segala hal yang

12 / 59


sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Anggota harus memiliki kartu anggota paling lambat 1 (satu) tahun setelah terdaftar.

(6) Penggunaan hak anggota biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(7) Setiap anggota berkewajiban:

1) Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan MUKI;

2) Tunduk, mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi dan keputusan rapat;

3) Aktif dan kreatif dalam melaksanakan program organisasi dengan sadar, aktif dan bertanggung jawab;

4) Taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Sanksi dikenakan bagi anggota karena:

1) Melanggar ketentuan AD/ART, Peraturan Organisasi;

2) Merusak citra, wibawa dan nama baik MUKI;

13 / 59


3) Melanggar etika dan moral;

4) Mendapatkan hukuman pidana.

Sanksi diberikan dalam bentuk:

1) Peringatan: lisan atau tertulis;

2) Pembebasan tugas sementara/skorsing;

3) Pembebastugasan;

4) Pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota.

(9) Keanggotaan berakhir karena:

1) Meninggal dunia;

2) Mengundurkan diri;

3) Diberhentikan, karena terkena sanksi;

4) Menderita kelainan jiwa permanen;

14 / 59


5) Bubarnya organisasi MUKI.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

TINGKAT MUKI

(1) MUKI adalah organisasi dengan Pengurus di tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dengan singkatan P. Pus, P. Prov, P. Kab dan P. Kot.

(2) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya ada P. Pus dan P. Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 17

PENGURUS

(1) Pengurus:

15 / 59


1) Pengurus Pusat (P. Pus) MUKI mempunyai Ketua Umum disingkat Ketum, Wakil Ketua Umum disingkat Waketum, Sekretaris Jenderal disingkat Sekjen, Bendahara Umum disingkat Bendum, Ketua-ketua Bidang disingkat Ketbid, dan sebagainya, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Pusat.

2) Pengurus Provinsi (P. Prov) MUKI mempunyai Ketua disingkat Ket, Wakil Ketua disingkat Waket, Sekretaris disingkat Sek, Bendahara disingkat Bend, Ketua-ketua Departemen disingkat Ketdep dan sebagainya, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Provinsi.

3) Pengurus Kabupaten/Kota (P. Kab/P. Kot) MUKI mempunyai Ketua disingkat Ket, Wakil Ketua disingkat Waket, Sekretaris disingkat Sek, Bendahara disingkat Bend, Ketua-ketua Kompartemen disingkat Ketkomp dan sebagainya, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Kabupaten/Kota.

(2) Fungsi: Pengurus MUKI berfungsi:

1) Melaksanakan kegiatan operasional MUKI.

2) Menyampaikan aspirasi umat Kristen ke pihak lain dan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk memperjuangkan agar pemerintah mewujudkan Pemerintah untuk mendirikan Christian Center bagi umat Kristen.

3) Memberdayakan umat Kristen agar mencintai negerinya, ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menjaga kerukunan dan kedamaian dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta profesional.

4) Melaksanakan AD/ART, keputusan Rapat Umum MUKI dan Rapat-rapat lainnya.

16 / 59


5) Menyelenggarakan Rapat-rapat (Rapat Umum, Rapat Pleno Pengurus, Rapat Inti Pengurus dan Rapat Terbatas Pengurus) dan pertemuan-pertemuan lainnya.

6) Menghadapi dan atau bekerja sama dengan lembaga sejenis, pihak lain yang terkait, Pemerintah Repubik Indonesia dan organisasi dari luar negeri.

7) Menyusun Program Kerja dan Program Kegiatan dan melaksanakannya.

8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja.

(3) Pengurus Pusat MUKI:

1) Pengurus Pusat MUKI merupakan badan pelaksana tertinggi diseluruh organisasi MUKI yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dibantu oleh Wakil Ketua Umum secara kolektif dan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pengurus Pusat MUKI berwenang:

a. Menentukan segala kebijakan organisasi disegala tingkatan, baik secara nasional maupun sampai tingkat Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART, Keputusan Rapat Umum Nasional serta Peraturan organisasi, kecuali yang berhubungan dengan kedaerahan masing-masing;

b. Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, ormas, LSM, Lembaga pemerintah, swasta, atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap tingkatan organisasi;

c. Bertindak ke luar untuk dan atas nama organisasi pada tingkat nasional dan internasional;

17 / 59


d. Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Pusat untuk pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Pusat dan Provinsi dan keputusan MUKI yang memerlukan Surat Keputusan Pengurus Pusat.

3) Pengurus Pusat berkewajiban :

a. Menentukan arah dan kebijakan di Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota sesuai AD/ART dan Keputusan Rapat Umum Nasional serta Peraturan Organisasi;

b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, Keputusan Rapat Umum Nasional serta Peraturan Organisasi;

c. Memantau pelaksanaan kegiatan Pengurus Provinsi;

d. Memberikan pertanggungjawaban kinerja pada Rapat Umum Nasional.

(4) Pengurus Provinsi MUKI:

1) Pengurus Provinsi merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat Provinsi yang di pimpin oleh Ketua dan Sekretaris dibantu oleh Wakil Ketua secara kolektif dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2) Pengurus Provinsi berwenang:

a. Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Provinsi sesuai kepentingannya;

18 / 59


b. Menentukan segala kebijakan organisasi di tingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART, Peraturan Organisasi, Rapat Umum Nasional, Keputusan Pengurus Pusat dan Rapat Umum Provinsi;

c. Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, ormas, LSM, Lembaga pemerintah, swasta, di provinsi atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengsahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Provinsi untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Kabupaten/Kota dan keputusan lainnya yang memerlukan Surat Keputusan Pengurus Provinsi.

3) Pengurus Provinsi berkewajiban:

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan

AD/ART, keputusan Rapat Umum Nasional dan Rapat Umum Provinsi serta Peraturan Organisasi dan keputusan P. Pus yang terkait dengan tugasnya;

b. Memantau pelaksanaan kebijakan Pengurus Kabupaten/Kota;

c. Memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Umum Provinsi.

(5) Pengurus Kabupaten/Kota MUKI:

1) Pengurus Kabupaten/Kota merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat

19 / 59


Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Ketua dan Sekretaris dibantu oleh Wakil Ketua secara kolektif dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

2) Pengurus Kabupaten/Kota berwenang:

a. Menentukan segala kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART, Keputusan Rapat Umum Kabupaten/Kota dan keputusan-keputusan P. Pus dan P.-Prov yang terkait dengan tugasnya;

b. Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota sesuai kepentingannya;

c. Menjalankan hubungan dan kerjasama berbagai organisasi, ormas, LSM, Lembaga pemerintah, swasta, di Kabupaten/Kota atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengsahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota untuk kepentingan anggota.

3) Pengurus Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. Menentukan arah kebijakan Pengurus Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, keputusan Rapat Umum Nasional, Rapat Umum Provinsi dan Rapat Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi dan keputusan P. Pus dan P. Prov yang terkait dengan tugasnya;

c. Memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Umum Kabupaten/Kota.

20 / 59


Pasal 18

PENASEHAT

(1) Penasehat : Penasehat terdiri dari pimpinan aras Gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang bersedia atau orang tertentu yang dinilai berjasa kepada MUKI.

(2) Fungsi : Penasehat MUKI berfungsi:

1) Mengikuti Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan, diundang atau tidak diundang.

2) Memberi nasehat diminta atau tidak diminta kepada Pengurus dan anggota dalam rapat.

Pasal 19

PENGAWAS

(1) Pengawas : Pengawas terdiri dari minimum 3 (tiga) orang dan maksimum 9 (sembilan) orang yang mampu dan disegani sesuai penilaian Pengurus.

(2) Fungsi : Pengawas MUKI berfungsi:

1) Mengikuti Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan, diminta tidak diminta.

21 / 59


2) Mengamati perilaku anggota dan kinerja Pengurus MUKI.

3) Memberikan sanksi berupa usul kepada Pengurus atas pelanggaran tata susila, moral dan etika yang dilakukan anggota Pengurus MUKI berupa teguran lisan, tertulis atau pemberhentian.

4) Memberikan sanksi berupa usul kepada Pengurus atas kinerja yang rendah yang dilakukan anggota Pengurus MUKI, berupa peringatan atau pergantian.

5) Memberikan sanksi berupa usul kepada Pengurus satu tingkat dibawahnya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa untuk pergantian kepengurusan yang dipantaunya atas kinerja yang rendah atau kesalahan organisiatoris yang fatal.

BAB VII

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS,

PENASEHAT SERTA PENGAWAS

Pasal 20

PEMILIHAN PENGURUS

22 / 59


(1) Pengurus Kabupaten/Kota MUKI:

Ketua Pengurus Kab/Kota MUKI dipilih oleh anggota dalam suatu Rapat Umum Kabupaten/Kota. Ketua membentuk Pengurus lengkap. Diawal berdirinya dapat dibentuk oleh Pengurus Provinsi MUKI.

(2) Pengurus Provinsi MUKI:

Ketua Pengurus Provinsi MUKI dipilih oleh Pengurus Kab/Kota MUKI dalam suatu Rapat Umum Provinsi. Ketua membentuk Pengurus lengkap. Diawal berdirinya dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat MUKI.

(3) Pengurus Pusat MUKI:

Ketua Umum Pengurus Pusat MUKI dipilih oleh Pengurus Provinsi MUKI dalam suatu Rapat Umum Nasional. Ketua Umum membentuk Pengurus lengkap. Diawal berdirinya dapat dibentuk oleh pendiri dengan Akte Notaris.

(4) Ketua Umum dan Ketua MUKI dapat dipilih atau menjabat hanya 2 (dua) kali periode berturut-turut.

Pasal 21

PEMILIHAN PENASEHAT

Penasehat adalah Pimpinan Gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang bersedia atau siapa saja umat Kristen Indonesia yang berjasa kepada MUKI di P. Pus dan P. Prov MUKI yang diangkat oleh Pengurus.

23 / 59


Pasal 22

PEMILIHAN PENGAWAS

Pengawas adalah sekelompok orang yang dinilai mampu dan disegani yang diangkat oleh Pengurus.

Pasal 23

PEMBERHENTIAN

(1) Pengurus berhenti, karena:

1) Mengundurkan diri

2) Meninggal dunia

3) Diusulkan Pengawas

4) Kena hukuman pidana

(2) Penasehat berhenti, karena:

24 / 59



2) Meninggal dunia


4) Melanggar ketentuan, etika dan moral

(3) Pengawas berhenti, karena:


2) Meninggal dunia


4) Melanggar ketentuan, etika dan moral

Pasal 24

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian akan diatur dalam ART.

Pasal 25

25 / 59


MASA BHAKTI

-Masa Bhakti pengurus 5 tahun sejak mulai dilantik.

BAB VIII

RAPAT & PERTEMUAN

Pasal 26

RAPAT

(1) Rapat MUKI terdiri dari:

1) Rapat Umum Nasional, disingkat RUN yang diselenggarakan Pengurus Pusat.

2) Rapat Umum Provinsi, disingkat RUP yang diselenggarakan Pengurus Provinsi.

3) Rapat Umum Kabupaten/Kota, disingkat RUK yang diselenggarakan Pengurus Kabupaten/Kota.

26 / 59


4) Rapat Pleno Pengurus, disingkat RPP yang diselenggarakan masing-masing Pengurus.

5) Rapat Inti Pengurus, disingkat RIP yang diselenggarakan masing-masing Pengurus.

6) Rapat Terbatas Pengurus, disingkat RTP yang diselenggarakan masing-masing Pengurus.

7) Rapat Panitia, disingkat RPan yang diselenggarakan Panitia yang dibentuk Pengurus.

8) Rapat Umum Lengkap, disingkat RUL yang diselenggarakan bersama seluruh tingkatan Pengurus.

(2) Kuorum untuk Rapat dihadiri oleh minimum 50% dari peserta yang seharusnya hadir, bila tidak kuorum, rapat ditunda sesuai kesepakatan, dan bila tidak memenuhi kuorum 50% lebih, maka rapat dilanjutkan dan sah.

Pasal 27

RAPAT UMUM NASIONAL

(1) Rapat Umum Nasional, diadakan untuk:

1) Memilih Ketua Umum MUKI dan Ketua Umum membentuk Pengurus lengkap.

2) Menyusun Rencana Kerja Nasional 5 tahun.

27 / 59


3) Menyusun atau menyempurnakan AD/ART.

4) Mempertanggung jawabkan kinerja Pengurus Pusat.

(2) Bila dipandang perlu dapat diadakan RUN Luar Biasa (RUNLub) dengan wewenang yang sama dengan RUN.

(3) Penyelenggaraan RUN secara rinci diatur dalam ART.

Pasal 28

RAPAT UMUM PROVINSI

(1) Rapat Umum Provinsi, diadakan untuk:

1) Memilih Ketua Pengurus Provinsi dan Ketua membentuk Pengurus lengkap.

2) Menyusun Program Kerja Pengurus Provinsi 5 tahun sebagai jabaran Rencana Kerja Nasional, yang diputuskan dalam RUN ditambah dengan kekhasan daerah.

3) Mempertanggung jawabkan Kinerja Pengurus Provinsi.

(2) Bila dipandang perlu dapat diadakan RUP Luar Biasa (RUPLub) dengan wewenang yang sama dengan RUP.

28 / 59


(3) Penyelenggaraan RUP diatur dalam ART.

Pasal 29

RAPAT UMUM KAB/KOTA

(1) Rapat Umum Kab/Kota, diadakan untuk:

1) Memilih Ketua Pengurus Kab/Kota dan Ketua membentuk Pengurus

lengkap.

2) Menyusun Program Kerja Pengurus Kab/Kota 5 tahun sebagai jabaran Program Kerja Pengurus Provinsi yang diputuskan dalam RUP ditambah dengan kekhasan daerah.

3) Mempertanggung jawabkan Kinerja Pengurus Kab/Kota.

(2) Bila dipandang perlu dapat diadakan RUK Luar Biasa (RUKLub) dengan wewenang yang sama dengan RUK.

(3) Penyelenggaraan RUK diatur dalam ART.

Pasal 30

29 / 59


RAPAT PLENO PENGURUS

Rapat Pleno Pengurus dihadiri oleh semua anggota Pengurus dan membicarakan pelaksanaan keputusan Rapat Inti dan menyusun rincian Rencana Kerja.

Pasal 31

RAPAT INTI PENGURUS

(1) Rapat Inti Pengurus Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang untuk memutuskan sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakannya.

(2) Rapat Inti Pengurus Provinsi dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Departemen untuk memutuskan sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakannya.

(3) Rapat Inti Pengurus Kab/Kota dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Kompartemen untuk memutuskan sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakannya.

Pasal 32

RAPAT TERBATAS PENGURUS

(1) Rapat Terbatas Pengurus Pusat dihadiri oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua Bidang yang terkait untuk mempersiapkan bahan bagi Rapat Inti.

30 / 59


(2) Rapat Terbatas Pengurus Provinsi dihadiri oleh Ketua dan atau Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Departemen yang terkait untuk mempersiapkan Rapat Inti.

(3) Rapat Terbatas Pengurus Kab/Kota dihadiri oleh Ketua dan atau Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Kompartemen yang terkait untuk mempersiapkan Rapat Inti.

Pasal 33

PERTEMUAN

(1) Pertemuan berupa Forum Komunikasi diselenggarakan secara rutin minimum sekali 6 (enam) bulan oleh Pengurus yang dihadiri oleh tokoh, cendikiawan, pimpinan Gereja dan generasi muda Kristen, lintas agama dan Pemerintah.

(2) Pertemuan berupa Temu Wicara, Dialog, Seminar, Loka Karya dan sebagainya direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk untuk itu.

Pasal 34

Semua Rapat dan Pertemuan diatur rinciannya dalam ART.

BAB IX

31 / 59


KEUANGAN & KEKAYAAN

Pasal 35

(1) Keuangan

1) Sumber keuangan MUKI adalah:

a. Dana hibah dari Pemerintah Republi Indonesia atau siapa saja yang tidak mengikat.

b. Dana kerjasama dari Pemerintah atau siapa saja yang tidak mengikat.

c. Hasil usaha dan jasa lembaga atau perusahaan yang dibentuk MUKI.

d. Dan lain-lain yang tidak melanggar peraturan yang berlaku.

2) Penggunaan Keuangan

a. Untuk melakukan Rencana Kerja dan Program Kerja.

b. Untuk mengatasi masalah yang tidak terduga.

c. Untuk operasional perkantoran dan organisasi MUKI.

32 / 59


d. Untuk pengembangan usaha.

e. Untuk kegiatan sosial dan pemberian sumbangan.

3) Pertanggungjawaban Keuangan

a. Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan.

b. Penggunaan uang dipertanggungjawabkan di Rapat Umum sesuai tingkatannya.

c. Audit dilakukan untuk kepentingan pemberi dana.

(2) Kekayaan

1) Kekayaan MUKI adalah segala harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh secara sah, jelas dan terdaftar.

2) Penggunaan kekayaan MUKI yang bergerak diatur oleh Pengurus.

3) Penggunaan kekayaan yang tidak bergerak diatur dalam ART.

33 / 59


BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 36

(1) MUKI dapat dibubarkan karena:

1) Diminta semua tingkat Pengurus MUKI dalam satu pertemuan lengkap yang disebut Rapat Umum Lengkap (RUL).

2) Dibubarkan oleh yang berwajib karena melanggar ketentuan yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan RUL diatur dalam ART

BAB X

PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART. Hal-hal yang belum diatur

34 / 59


dalam Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Organisasi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dan untuk pertama kalinya MUKI mengangkat: Tuan BONAR LEONARD SIMANGUNSONG, sebagai Ketua Umum dan selanjutnya dia akan membentuk Pengurus Pusat MUKI secara lengkap. Kemudian Pengangkatan Penasehat dan Pengawas dilakukan sesuai AD/ART MUKI.

Para pengurus tersebut diatas akan menjalankan MUKI sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya, dengan masa jabatan kerja untuk 3 (tiga) tahun lamanya. Sebelum masa jabatan kerjanya berakhir, P. Pus MUKI mengangkat Ketua-ketua P. Prov MUKI serta menyelenggarakan Rapat Umum Nasional pertama.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 38

AD ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh Pengurus MUKI Pusat, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Akte Notaris Pendirian MUKI ditandatangani pendiri.

Jakarta, 15 Mei 2013

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

35 / 59


Ir. Drs. Bonar Simangunsong, SE, MSc Drs. Joni Pidel Patandung, MM

Laksma TNI (Pur)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

VISI, MISI, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 1

VISI

Visi MUKI : Terwujudnya MUKI sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mampu mengadakan dialog dan bekerjasama dengan sesame umat Kristen, umat beragama, ormas-ormas dan Pemerintah, demikian juga mampu memberdayakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta masyarakat sekelilingnya, sehingga warga masyarakat makin rukun, damai, sejahtera dan maju dalam NKRI berdasarkan Pancasila, UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

36 / 59


Pasal 2

MISI

MUKI melakukan Misi untuk mencapai Visi, yaitu:

(1) MUKI menyelenggarakan dialog yang menggugah, saling mengasihi, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kesetaraan, dan peserta bersepakat menyebarluaskannya ke orang lain, sehingga warga masyarakat makin rukun, damai, sejahtera dan maju.

(2) MUKI memberdayakan umat Kristen agar menjadi warga masyarakat yang berperan dalam pergaulan, kerjasama dan pembangunan serta mencintai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

(3) MUKI bekerjasama dengan umat beragama lainnya dan dengan Pemerintah serta dengan pihak manapun untuk memajukan bangsa Indonesia.

(4) MUKI memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota dan masyarakat sekelilingnya.

Pasal 3

INDIKATOR KEBERHASILAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Misi dalam rangka mencapai Visi,

37 / 59


digunakan Indikator Keberhasilan sebagai berikut:

(1) MUKI menjadi lembaga dengan Pengurus yang lengkap, profesional, dan berkepribadian yang menjunjung tinggi moral, kejujuran dan komitmen, mempunyai sekretariat dan sumber dana yang dapat mendukung aktifitasnya, mempunyai Program Kerja yang jelas serta mempunyai tempat untuk berdialog dan pertemuan.

(2) Aktifitas MUKI sesuai dengan Misi dan Program Kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Umat Kristen merasakan pemberdayaan yang dilakukan MUKI.

(4) Umat beragama bersedia setiap saat berdialog dan bekerja sama dengan MUKI.

(5) Pemerintah bersedia setiap saat membantu dan bekerja sama dengan MUKI.

(6) Masyarakat Indonesia merasakan kebersamaan, kesetaraan dan sinergisme di antara umat beragama, suku, profesi, dan sebagainya menuju Indonesia yang maju.

(7) Aspirasi dan kepentingan anggota MUKI dan masyarakat sekelilingnya berhasil diperjuangkan MUKI.

BAB II

PENERIMAAN ANGGOTA

38 / 59


Pasal 4

(1) Anggota Biasa

1) Persyaratan Anggota : warga negara RI mempunyai KTP dan tidak tersangkut pelanggaran.

2) Pendaftaran Anggota dapat dilakukan disemua kantor MUKI.

3) Setiap Anggota Biasa diberi nomor Anggota mengikuti struktur sebagai berikut:

XXX / XXXX / XXXXXXX

Angka

Huruf, singkatan Kab/Kota

Huruf, singkatan Provinsi oleh Pengurus Provinsi

(2) Anggota Luar Biasa

1) Persyaratan Anggota Luar Biasa : mempunyai pasport, berjasa memajukan MUKI, tidak tersangkut pelanggaran dan bersedia.

39 / 59


2) Anggota Luar Biasa diusulkan oleh MUKI Pusat, MUKI Provinsi atau MUKI Kab/Kota dan diputuskan oleh MUKI Pusat.

3) Setiap Anggota Luar Biasa diberi nomor khusus, sebagai berikut:

LB / XXXXX

Angka

(3) Anggota Kehormatan

1) Persyaratan Anggota kehormatan : non-Kristen, mempunyai KTP/pasport, berjasa memajukan MUKI dan bersedia.

2) Anggota Kehormatan diusulkan oleh MUKI Pusat atau MUKI Provinsi dan diputuskan di Rapat Umum Nasional.

3) Anggota Kehormatan tanpa nomor.

BAB III

PEMILIHAN PPENGURUS, PENASEHAT DAN PENGAWAS

40 / 59


Pasal 5

PEMILIHAN PENGURUS

(1) Pengurus MUKI adalah sekelompok orang yang ahli dan relevan dalam bidangnya, mempunyai KTP Republik Indonesia, tidak tersangkut pelanggaran dan mandiri dalam kehidupan.

(2) 1) Ketua Umum Pengurus Pusat (P. Pus) MUKI dipilih dalam Rapat Umum Nasional (RUN), kemudian Ketua Umum membentuk kepengurusannya dan P. Pus dikukuhkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum MUKI. Untuk pertama kali Ketua Umum diangkat pendiri yang tertera dalam Akte Notaris, selanjutnya Ketua Umum mengangkat P. Pus MUKI secara bertahap atau langsung lengkap.

2) Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pendidikan minimum S-1 atau setingkat, usia minimum 45 tahun, pernah memimpin organisasi minimum 5 tahun.

(3) 1) Ketua Pengurus Provinsi MUKI dipilih dalam Rapat Umum Provinsi, selanjutnya Ketua Umum membentuk kepengurusannya dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat MUKI. Untuk pertama kali diangkat P. Pus MUKI secara bertahap atau langsung lengkap.

2) Calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pendidikan minimum S-1 atau setingkat, usia minimum 40 tahun, pernah memimpin organisasi minimum 3 tahun.

(4) 1) Ketua Pengurus Kab/Kota MUKI dipilih oleh anggota dan selanjutnya Ketua membentuk kepengurusannya dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Pengurus Provinsi MUKI. Untuk pertama kali diangkat P. Prov MUKI, secara bertahap atau langsung lengkap.

2) Calon Ketua MUKI Kab/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pendidikan minimum D-3 atau setingkat, usia minimum 35 tahun dan pernah memimpin organisasi minimum 2 tahun.

41 / 59


(5) Pengurus MUKI berfungsi:

1) Menyalurkan aspirasi dan kepentingan umat Kristen serta masyarakat sekelilingnya ke pihak-pihak yang terkait.

2) Menghimbau Pemerintah untuk mendirikan Pusat Kristen (Christian Center) bagi umat Kristen di wilayahnya.

3) Menyelenggarakan semua kegiatan MUKI di tingkatnya sesuai kesepakatan dalam rapat-rapat, maupun yang sesuai dengan agenda Pengurus MUKI pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi

4) Menyelenggarakan pemberdayaan umat Kristen, berupa pelatihan, loka karya, seminar, dialog, temu wicara dan sebagainya.

5) Membela anggotanya yang tidak bersalah dan atau yang memperoleh ketidakadilan dan atau gangguan.

6) Mengadakan kerjasama dengan Pemerintah.

7) Mengadakan kerjasama dengan umat beragama lainnya dan dengan ormas lainnya.

8) Membesarkan MUKI sebagai ormas yang profesional dengan anggota yang banyak.

(6) Jabatan Pengurus berakhir karena:

42 / 59


1) Sesuai masa kerjanya.

2) Usul Pengawas (P. Pus, P. Prov, P. Kab/Kot) melalui Rapat Pengawas yang disetujui lebih dari 50% anggota Pengawas (P. Pus, P. Prov, P. Kab/Kot) atas seseorang anggota Pengurus (P. Pus, P. Prov, P. Kab/Kot) yang melanggar etika, moral atau tata susila atau pelanggaran hukum.

3) Usul Pengawas (P. Prov, P. Kab/Kot) melalui rapat yang disetujui 100% anggotanya terhadap seluruh Pengurus (P. Prov, P. Kab/Kot), karena kinerja yang rendah.

4) Usul Pengawas P. Pus melalui rapat yang disetujui 100% anggotannya untuk menyelenggarakan RUN luar biasa memberhentikan P. Pus, karena kinerjanya rendah.

5) Mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Pasal 6

PEMILIHAN PENASEHAT

(1) Penasehat adalah pimpinan Aras Gereja dan lembaga-lembaga Kristen pada tingkat Pusat untuk Pengurus Pusat MUKI dan Provinsi untuk Pengurus Provinsi MUKI (untuk P. Kab/Kota tidak ada) atau orang yang berjasa kepada MUKI yang bersedia diangkat Pengurus dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat MUKI.

43 / 59


(2) Penasehat MUKI berfungsi:

1) Mengikuti Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan, diundang atau tidak diundang, tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

2) Memberi nasehat diminta tidak diminta kepada Pengurus dan anggota MUKI.

3) Pergantian Penasehat ditentukan oleh Rapat Inti Pengurus MUKI (Pusat/Provinsi).

4) Jabatan Penasehat berakhir karena:

1) Masa kerja berakhir.

2) Usul Pengurus melalui Rapat Pengawas yang disetujui lebih dari 50% atas seseorang yang tidak mengikuti undangan rapat MUKI 6 (enam) kali berturut-turut atau karena pelanggaran.


Pasal 7

PEMILIHAN PENGAWAS

44 / 59


(1) Pengawas adalah sekelompok orang yang ahli dalam bidangnya, warga negara RI, tidak tersangkut pelanggaran, berusia minimum 50 tahun, pernah aktif dalam organisasi minimum 5 tahun dan dinilai Pengurus sesuai menjadi Pengawas.

(2) Pengawas diangkat oleh Pengurus MUKI melalui Rapat Inti yang disetujui lebih dari 50% Pengurus dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan P. Pus.

(3) Pengawas MUKI berfungsi:

1) Mengikuti rapat-rapat dan pertemuan diminta atau tidak diminta, tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

2) Meminta dan mengumpulkan berkas-berkas resmi Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan MUKI di wilayahnya.

3) Memberikan evaluasi atas kinerja Pengurus berdasarkan pengamatan langsung atau atas berkas-berkas resmi Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan MUKI di wilayahnya, untuk dilaporkan secara resmi tertulis kepada Pengurus MUKI dan dapat mengusulkan pergantian Pengurus.

4) Memberikan evaluasi terhadap perilaku anggota MUKI dan Pengurus MUKI dari sudut tata susila, moral dan etika, serta dapat mengusulkan pemecatan sebagai anggota atau dari kepengurusan.

(4) Pengawas berhenti karena, sebagai berikut:

1) Masa kerjanya berakhir.

45 / 59


2) Secara otomatis berhenti, karena tidak mengikuti undangan rapat 6 (enam) kali berturut-turut.


4) Atas keputusan Pengurus bila terjadi pelanggaran.

BAB IV

PELAKSANAAN RAPAT & PERTEMUAN

Pasal 8

RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat MUKI, wajib diselenggarakan dengan undangan tertulis yang telah diterima peserta rapat paling lambat seminggu sebelumnya, dan setiap rapat wajib dibuatkan notulen rapat berdasarkan hasil diskusi dan dilampiri data dan fakta yang terdokumentasi, yang terdiri dari:

(1) Rapat Umum Nasional

(2) Rapat Umum Provinsi

46 / 59


(3) Rapat Umum Kab/Kota

(4) Rapat Terbatas Pengurus

(5) Rapat Inti Pengurus

(6) Rapat Pleno Pengurus

(7) Rapat Panitia

(8) Rapat Umum Lengkap

Pasal 9

PELAKSANAAN RAPAT UMUM NASIONAL

(1) Rapat Umum Nasional (RUN) diselenggarakan oleh MUKI Pusat.

(2) Peserta RUN terdiri dari:

1) Pengurus MUKI Pusat

47 / 59


2) Pengurus MUKI Provinsi

3) Pengurus MUKI Kab/Kota

(3) Peninjau

1) Penasehat MUKI Pusat dan Provinsi

2) Pengawas MUKI semua tingkatan

3) Anggota Luar Biasa

4) Anggota Kehormatan

5) Anggota Biasa

(4) Yang berhak mengambil keputusan adalah Peserta, Peninjau dapat memberikan pendapat.

(5) Undangan dikirimkan 1 bulan sebelumnya.

(6) RUN Luar Biasa diselenggarakan, bila diminta oleh Pengawas, karena kinerja yang rendah atau untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting yang disepakati dalam Rapat Inti Pengurus MUKI Pusat.

48 / 59


Pasal 10

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PROVINSI

(1) Rapat Umum Provinsi (RUP) diselenggarakan oleh MUKI Provinsi.

(2) Peserta RUP terdiri dari:

1) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua Bidang terkait MUKI Pusat.

2) Pengurus MUKI Provinsi.

3) Pengurus MUKI Kab/Kota.

(3) Peninjau RUP terdiri dari:

1) Penasehat dan Pengawas

2) Anggota Biasa

3) Anggota Luar Biasa MUKI Provinsi

49 / 59


4) Anggota Kehormatan

(4) RUP Luar Biasa diselenggarakan bila diminta Pengawas atau MUKI Pusat, karena kinerja yang rendah atau untuk membicarakan suatu hal yang penting yang disepakati dalam Rapat Inti Pengurus MUKI Provinsi.

Pasal 11

PELAKSANAAN RAPAT UMUM KAB/KOTA

(1) Rapat Umum Kab/Kota (RUK) diselenggarakan oleh MUKI Kab/Kota.

(2) Peserta RUK terdiri dari:

1) MUKI Pusat 2 orang.

2) Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum MUKI Provinsi.

3) Pengurus MUKI Kab/Kota.

4) Anggota Biasa

(3) Peninjau terdiri dari undangan.

50 / 59


(4) RUK Luar Biasa diselenggarakan, bila diminta MUKI Provinsi dan disetujui MUKI Pusat.

Pasal 12

PELAKSANAAN RAPAT UMUM LENGKAP

(1) Dilaksanakan bila diminta MUKI Provinsi dan MUKI Kab/Kota minimum 50% dari jumlah yang ada yang berniat membubarkan MUKI.

(2) Rapat Umum Lengkap (RUL) diselenggarakan oleh MUKI Pusat dengan mengundang semua Pengawas dan Penasehat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(3) Yang hadir dapat memutuskan kelanjutan MUKI atau dibubarkan dengan suara terbanyak.

(4) RUL dipimpin oleh Ketua Umum, 1 (satu) orang dari Penasehat yang disetujui semua anggota Penasehat dan 1 (satu) orang Pengawas yang disetujui semua anggota Pengawas, masing-masing dari MUKI Pusat dan MUKI Provinsi.

Pasal 13

PELAKSANAAN RAPAT TERBATAS PENGURUS

(1) Rapat Terbatas Pengurus dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan yang lainnya yang terkait dengan materi pembahasan.

(2) Rapat Terbatas Pengurus membahas bahan-bahan yang akan diputuskan dalam Rapat Inti

51 / 59


Pengurus.

Pasal 14

PELAKSANAAN RAPAT INTI PENGURUS

(1) Rapat Inti Pengurus dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan posisi/jabatan lainnya dibawah Ketua Umum/Wakil Ketua Umum.

(2) Rapat Inti Pengurus memutuskan bahan masalah yang telah disiapkan dalam Rapat Terbatas Pengurus.

Pasal 15

PELAKSANAAN RAPAT PLENO PENGURUS

(1) Rapat Pleno Pengurus diselenggarakan oleh Pengurus (Pusat, Provinsi atau Kab/Kota) dan dihadiri oleh semua Pengurus.

(2) Rapat Pleno Pengurus merencanakan secara rinci keputusan yang telah ditentukan dalam Rapat Inti.

Pasal 16

PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI

52 / 59


(1) Setiap Pengurus MUKI menyelanggarakan Forum Komunikasi minimum sekali 6 (enam) bulan yang dihadiri oleh:

1) Cendekiawan Kristen, yaitu akademisi.

2) Pakar Kristen, yaitu para ahli dibidangnya, baik karena pengalaman maupun karena penelitian atau sebagai pembicara di berbagai pertemuan.

3) Tokoh Kristen, yaitu yang berpengaruh dikalangan Kristen atau giat memperjuangkan kepentingan Kristen.

4) Pimpinan Gereja, yaitu pimpinan aras Gereja, pimpinan Sinode dan sebagainya.

(2) Topik-topik Forum Komuniksi disiapkan oleh Pengurus MUKI yang terkait dan atau dari pihak peserta.

(3) Hasil-hasil pembicaraan dalam Forum Komunikasi dipublikasikan kepada umat Kristen.

Pasal 17

PELAKSANAAN PERTEMUAN

(1) Pertemuan-pertemuan berupa seminar, loka karya, temu wicara, dialog, diskusi dan sejenisnya diselenggarakan oleh Pengurus yang terkait atau Panitia yang dibentuk untuk itu.

53 / 59


(2) Peserta pertemuan sesuai undangan.

(3) Seminar diselenggarakan untuk menemukan gagasan, ide atau pemikiran untuk dikembangkan menjadi Program Kerja.

(4) Temu Wicara diselenggarakan dengan peserta yang terkait dan sepadan untuk membicarakan berbagai hal, secara bebas sambil mempererat silahturahmi.

(5) Dialog diselenggarakan antara 2 atau lebih pihak atas sesuatu masalah untuk menyamakan persepsi dan menemukan solusi.

(6) Diskusi diselenggarakan secara ilmiah antara ahli dengan peserta lainnya atas sesuatu yang dihadapi.

(7) Loka Karya diselenggarakan untuk melatih peserta tentang sistem atau prosedur yang sedang berlaku.

BAB V

Pasal 18

PEMBENTUKAN USAHA DAN JASA

(1) MUKI diharapkan membentuk usaha bersama (pemegang saham adalah Anggota Biasa

54 / 59


MUKI), seperti PT, Cafe, Toko serba ada dan sebagainya.

(2) MUKI diharuskan mendorong anggotanya membentuk Koperasi, masing-masing membentuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(3) MUKI memfasilitasi anggota memperoleh modal dan keterampilan.

(4) Dari hasil usaha bersama diwajibkan menyisihkan 100% dari keuntungan ke kas MUKI (Pusat 50%, Provinsi 35% dan Kab/Kota 15%).

(5) Bila kondisi keuangan MUKI memungkinkan, maka dapat mendirikan PT atau membeli saham perusahaan yang sedang maju yang menjadi milik MUKI.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 19

(1) Perolehan dana:

1) Perolehan dana dari Pemerintah RI dihimbau melalui tata cara dan prosedur yang berlaku dengan kelengkapan organisasi yang formal.

55 / 59


2) Perolehan dana dari organisasi lain dihimbau mengikuti ketentuan donator (pemberi dana) yang tidak mengikat dan diputuskan dalam Rapat Inti.

3) Perolehan dana dari perorangan yang tidak mengikuti, dihimbau melalui lobby atau rapat.

4) Perolehan dana dari hasil usaha dan jasa diatur tersendiri antara Pengurus MUKI dengan usaha yang dibentuk oleh MUKI.

5) Perolehan dana dari yang lainnya diluar a s/d c pasal ini dibicarakan dalam rapat Inti sebelum diterima.

(2) Penggunaan dana

1) Setiap tahun MUKI menyusun Program Kerja Tahunan yang berisi sasaran dan dana yang dibutuhkan, maka penggunaan dana diikuti dengan Program tersebut.

2) Masalah yang mendadak muncul dan harus ditanggulangi dengan dana, bila diperlukan sampai dengan Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dapat diputuskan oleh Ketum & Waketum, bila Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diputuskan dengan Sekjen dan Bendum.

3) Dana operasional digunakan untuk:

a. Perkantoran dengan segala keperluannya.

b. Petty cash Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dapat digunakan oleh Sekjen/Sekretariat.

56 / 59


BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 20

(1) Pembubaran dilakukan sesuai hasil Rapat Umum Lengkap atau oleh Pemerintah, karena melanggar ketentuan yang berlaku.

(2) Bila telah ada keputusan dibubarkan baik karena keinginan MUKI sendiri, maupun karena ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:

1) Harta benda MUKI berupa uang diserahkan ke Gereja yang terpencil dan kecil yang diputuskan dalam Rapat Inti.

2) Harta benda berupa aset dilelang dan hasilnya diserahkan seperti butir (a) diatas.

BAB VIII

PENUTUP

57 / 59


Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditampung dan ART ini akan disempurnakan kemudian.

Pasal 22

ART ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh Pengurus MUKI Prov. DKI Jakarta periode Tahun 2011-2016.

Jakarta, 15 Mei 2013

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Ir. Drs. Bonar Simangunsong, SE, MSc Drs. Joni Pidel Patandung, MM

Laksma TNI (Pur)

58 / 59


59 / 59

ANGGARAN DASAR MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA (MUKI) Oleh Bonar Simangunsong Sabtu, 31 Agustus :36 PEMBUKAAN

Recommend Documents