ANGGARAN DASAR KESATUAN BURUH KEBANGSAAN INDONESIA DISINGKAT KBKI PEMBUKAAN Bahwa untuk menjamin terpilihnya kedaulatan rakyat serta tegaknya kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada tingkat perkembangan sekarang ini, diperlukan reformasi total, terarah dan bersasaran di segala bidang kehidupan dan pembangunan, tidak terkecuali dalam bidang perburuhan dan ketenagakerjaan. Kenyataan sejarah menunjukkan secara kasat mata bahwa pola hubungan produksi dengan sistem kekuasaan yang secara berat sebelah hanya membebani kaum buruh dengan tugas kewajiban apalagi yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan dan pemaksaan dalam berbagai bentuk yang langsung mauoun terselubung, tanpa diimbangi dengan perlindunggan dan pembelaan sewajarnya terhadap hak-hak dan kebutuhan hidup minimum tenaga produktif buruh dan keluarganya, sebagaimana terjadi selama ini, bukan hanya bertentangan dengan azas kemanusiaan dan keadilan, akan tetapi juga kontra produktif dan membahayakan sendi-sendi perekonomian bangsa dengan segala akibatnya yang menimpa bangsa kita sekarang ini. Bahwa oleh karena itu, perjuangan untuk memulihkan hak-hak dan mewujudkan kesejahteraan kaum buruh dan pekerja adalah perjuangan nasional yang adil, benar dan mulia yang tidak bisa dipisahkan, bahkan merupakan syarat mutlak bagi suksesnya pembangunan nasional berazaskan Pancasila sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menyadari akan tugas sejarah yang tidak terelakkan sebagai terurai di atas, maka: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kaum buruh dan pekerja Indonesia dengan ini bersepakat menyatukan diri dalam wadah “KESATUAN BURUH KEBANGSAAN INDONESIA” dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
BAB I NAMA, BENTUK, SIFAT, FUNGSI DAN KEDUDUKAN Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia ,yang selanjutnya dalam AD dan ART ini disebut dengan singkatan KBKI. Didirikan pada tanggal 1 September 1998 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pasal 2 BENTUK Bentuk Organisasi KBKI adalah serikat yang menghimpun buruh Indonesia yang bekerja pada berbagai sektor lapangan pekerjaan.
Pasal 3 SIFAT Organisasi ini adalah organisasi fungsional/profesi buruh dan pekerja yang bersifat nasional, demokratik dan independen. Pasal 4 KEDUDUKAN Untuk sementara organisasi ini berkedudukan di Surabaya, selanjutnya akan dialihkan ke Ibukota Republik Indonesia sebagai tempat kedudukannya yang permanen.
1. 2. 3.
4.
Pasal 5 FUNGSI Membela dan melindungi hak-hak anggota serta hak-hak kodrati kaum buruh dan pekerja pada umumnya. Merupakan wahana peningkatan kesejahteraan anggota lahir dan bathin Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam mensukseskan program-program pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, industri dan ketenagakerjaan serta sumber daya yang mendukungnya. Sebagai pembinaan kader-bangsa, yang menunjang pembangunan nasional secara profesional, berdisiplin, trampil dan produktif serta setia kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Pasal 6 KEDAULATAN ORGANISASI Kedaulatan tertinggi organisasi KBKI berada ditangan Anggota dan dilakukan sepenuhnya oleh Kongres Nasional.
BAB II AZAS, TUJUAN DAN USAHA Pasal 7 AZAS Organisasi ini berazaskan Pancasila. Pasal 8 TUJUAN 1. Menghimpun dan mempersatukan kaum buruh dan pekerja disegala sektor industry, jasa dan sektor sektor lain yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan lapangan pekerjaan dan atau profesinya serta mewujudkan rasa setia kawan dan persaudaraan di antara sesama kaum buruh dan pekerja. 2. Membela dan mempertahankan kepentingan dan hak-hak kaum buruh dan pekerja. 3. Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat/kondisi kerja dan penghidupan layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Memperjuangkan terciptanya perluasan kesempatan kerja,peningkatan produksi dan produktifitas dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.
5. Turut secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,Khususnya perwujudan jiwa pasal 27,28 dan 33 UUD 1945 bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya 6. Mengamalkan Pancasila serta melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pasal 9 USAHA 1. Mengadakan usaha-usaha untuk dapat menjamin terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan sosial bagi para anggota beserta keluarganya. 2. Mengadakan usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pengetahuan, ketrampilan dan kepemimpinan kaum buruh dan pekerja, profesi dan tugasnya masing-masing. 3. Mengadakan usaha-usaha koperasi untuk melayani kebutuhan anggota beserta keluarganya, serta usaha usaha lain yang sah dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan AD/ART. 4. Bekerjasama dengan badan-badan Pemerintah dan Swasta serta organisasiorganisasi lain didalam maupun diluar negri unntuk melaksanakan usaha –usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi. 5. Memperjuangkan terwujudnya perundang-undangan dan peraturan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan hak-hak dan kepentingan kaum buruh dan pekerja serta azas kemanusiaan. 6. Meningkatkan partisipasi serta peranan kaum buruh dan pekerja dalam pembangunan nasional untuk mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 7. Usaha-usaha lainnya yang sah.
BAB III BENDERA,LAMBANG,DAN LAGU Pasal 10 BENDERA Disamping Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional, KBKI mempunyai panji berwarna merah sebagai warna dasar dengan lambang organisasi KBKI di tengahnya. Pasal 11 LAMBANG a. Pembelaan hak-hak dan kepentingan kaum buruh dan pekerja serta penegakan kebenaran dan keadilan b. Persatuan dan kesatuan kaum buruh Indonesia yang dinamis dan demokratik. c. Upaya-upaya kesejahteraan bagi segenap kaum buruh dan rakyat Indonesia. d. Partisipasi dalam Pembangunan Nasional. Pasal 12 LAGU
KBKI mempunyai lagu organisasi berupa MARS KESATUAN BURUH KEBANGSAAN INDONESIA, selanjutnya disebut dengan singkatan MARS KBKI. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 13 KEANGGOTAAN Yang dapat diterima menjadi anggota ialah semua kaum buruh dan warganegara Indonesia yang bekerja pada lapangan pekerjaan atau profesi, yang menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum Organisasi. Pasal 14 HAK-HAK ANGGOTA 1. Hak untuk ikut aktif dalam pengambilan keputusanorganisasi dan pelaksanaannya secara proposional langsung ataupun tidak langsung. 2. Hak bicara, mengajukan pendapat-pendapat dan saran-saran untuk kemajuan organisasi. 3. Hak suara,memilih, dan dipilih. 4. Hak mendapatkan bantuan, bimbingan dan perlindungan dari organisasi. 5. Hak membela dan dibela dalam sidang-sidang organisasi. Pasal 15 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Membayar uang pangkal dan iuran. 2. Mengunjungi rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh organisasi. 3. Membela dan menjujung tinggi nama baik organisasi. 4. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaksanakan keputusan-keputusan organisasi. Pasal 16 PEMBIDANGAN SEKTOR KBKI 1. KBKI terdiri dari sektor-sektor yang dikelompokkan atas dasar jenis industri/jasa tertentu dan sektor yang bersifat khusus. 2. Pengelompokan jenis industri/jasa dalam sektor ditentukan dalam peraturan organisasi. Pasal 17 KEPENGURUSAN SEKTOR Sejalan dengan pengelompokan jenis industry dan jasa/profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ini ditingkat DPC, DPD dan DPP KBKI dibentuk perangkat-perangkat sektor industri dan jasa/profesi sesuai dengan kebutuhan.
BAB V SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18 SUSUNAN VERTIKAL ORGANISASI 1. KBKI merupakan organisasi buruh dan kaum pekerja Indonesia yang wilayah kerjanya tersusun secara vertical sebagai berikut: a. KBKI tingkat nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. b. KBKI tingkat propinsi meliputi wilayah propinsi. c. KBKI tingkat Kabupaten, Kotamadya meliputi wilayah Kabupaten, Kotamadya atau dipersamakan yang meliputi paling sedikit 5 unit kerja atau 500 anggota. d. KBKI tingkat unit kerja meliputi unit-unit perusahaan. 2. Pengurus KBKI secara vertical terdiri dari: a. Tingkat nasional dipimpin oleh DPD b. Tingkat Propinsi dipimpin oleh DPD c. Tingkat Kabupaten/kotamadya atau yang dipersamakan dipimpin oleh DPC. d. Tingkat unit kerja dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) BAB VI WEWENANG DAN PENGURUS ORGANISASI Pasal 19 WEWENANG ORGANISASI KBKI memegang wewenang pelaksanaan tertinggi organisasi kedalam dan ke luar dan menitik beratkan perjuangannya pada masalah pemulihan hak-hak kaum buruh dan normalisasi ketenaga kerjaan dalam arti luas. Pasal 20 KONGRES,MUSYAWARAH DAN RAPAT 1. Kongres dan Musyawarah: a. Kongres Nasional (Kongres) b. b.Musyawarah Pimpinan KBKI (Muspim KBKI) c. Musyawarah Daerah (Musda) d. Musyawarah Cabang (Muscab) 2. Rapat-rapat: a. Rapat kerja Nasional b. Rapat DPD KBKI c. Rapat kerja Daerah d. Rapat DPD KBKI e. Rapat Kerja Cabang f. Rapat DPC KBKI g. Rapat Pimpinan Unit Kerja h. Rapat Anggota i. Pasal 21 KONGRES NASIONAL 1. Kongres Nasional (Kongres) KBKI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi
2. Kongres diadakan sekali setiap 5(lima) tahun dan dihadiri oleh: a. Para Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) b. Para Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) c. Para Anggota Dewan Pimpinan Cabang( DPC) 3. Dalam keadaan luar biasa Kongres Nasional dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan Musyawarah Pimpinan Nasional. 4. Kongres mempunyai kekuasaan untuk: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPP KBKI b. Menetapkan /mengubah AD/ART Organisasi c. Menetapkan Program Umum Organisasi d. Memilih dan mengukuhkan Dewan pimpinan Pusat dan Komisi e. Membentuk Komisi Vertifikasi. Pasal 22 MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL 1. Musyawarah Pimpinan Nasional adalh pemegang kekuasaan tertinggi dalam selang waktu antara dua kongres. 2. Musyawarah pimpinan Nasional dihadiri oleh : a. Para anggota Dewan Pimpinan Pusat b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah 3. Musyawarah Pimpinan Nasional dipimpin oleh DPP KBKI 4. Musyawarah Pimpinan Nasional diadakan paling sedikit satu kali dalam tenggang waktu antara dua kongres. 5. Musyawarah Pimpinan Nasional berwenang untuk: a. Mengevaluasi, memusyawarahkan serta mengesahkan laporan DPP KBKI b. Mengevaluasi, mengembangkan serta menyempurnakan pelaksanaan Program Umum Organisasi. Pasal 23 SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) 1. Susunan DPP KBKI terdiri dari 11 orang yang terdiri dari : a. Seorang Ketua Umum b. Empat orang ketua c. Seorang sekretaris jenderal dari tiga orang wakil sekretaris jenderal d. Seorang bendahara dan seorang wakil bendahara. 2. DPP merupakan pelaksana tugas organisasi yang dimandatkan oleh kongres. 3. Kepemimpinan DPP bersifat kolektif 4. Ketua umum DPP lama dapat dipilih kembali sebagai ketua umum untuk maksimal 2 masa bakti berturut-turut. Pasal 24 DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT 1. Ditingkat pusat dan provinsi dibentuk Dewan Pertimbangan. 2. Ditingkat cabang dan unit kerja dibentuk Dewan Penasehat. 3. Dewan Pertimbangan diangkat oleh DPP dan DPD sedangkan Dewan Penasehat diangkat oleh DPC dan Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
4. Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Dewan Pimpinan KBKI sesuai dengan tingkatannya masingmasing, di minta ataupun tidak diminta. 5. Anggota-anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat diangkat dari mereka yang dipandang ahli, berpengalaman, berwibawa serta dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. 6. Jumlah anggota Dewan pertimbangan dan Dewan Penasehat di suatu tingkatan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi tidak melebihi separuh dari jumlah anggota Dewan Pimpinan. Pasal 25 DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) 1. Susunan DPD terdiri dari 9 orang yang terdiri dari : a. Seorang Ketua b. Tiga orang Wakil ketua c. Seorang Sekretaris dan dua orang Wakil Sekretaris d. Seorang bendahara dan seorang Wakil Bendahara 2. DPD berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewjiban organisasi di daerah kewenangannya sesuai dengan kebijakan DPP 3. DPD merupakan pimpinan kolektif . 4. DPD dipilih oleh Musyawarah Daerah yang diadakan setiap empat tahun sekali. 5. Ketua DPD lama dapat dipilih kembali sebagai ketua untuk maksimal 2 masa bhakti berturut-turut. 6. Susunan DPD dikukuhkan oleh DPP. 7. Pasal 26 DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) 1. Susunan DPC terdiri dari tujuh orang yang terdiri dari: a. Seorang Ketua b. Dua orang wakil Ketua c. Seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris d. Seorang bendahara dan seorang wakil bendahara 2. DPC berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi di daerah kewenangannya sesuai dengan kebijakan DPD 3. DPC merupakan pimpinan kolektif 4. DPC dipilih oleh Musyawarah Cabang yang diadakan setiap tiga tahun sekali 5. Ketua DPC lama dapat dipilih kembali sebagai ketua untuk maksimal 2 masa bakti berturut turut 6. Susunan DPC dikukuhkan oleh DPD 7. Pasal 27 PIMPINAN UNIT KERJA 1. Serikat buruh yang dibentuk dalam lingkungan kerja atau profesi tertentu disebut Unit kerja 2. Unit Kerja dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja 3. Susunan Pimpinan Unit Kerja terdiri dari tujuh orang a. Seorang ketua b. Dua orang Wakil Ketua
4. 5. 6. 7.
c. Seorang sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris d. Seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara Pimpinan Unit Kerja bersifat kolektif Pimpinan Unit kerja dipilih oleh rapat Anggota setiap dua tahun sekali Ketua PUK lama dapat dipilih lagi sebagai ketua, maksimal 2 masa bakti berturut-turut Pimpinan Unit kerja dikukuhkan oleh DPC BAB VII KEUANGAN Pasal 28 SUMBER DANA
Dana Organisasi diperoleh dari: a. Uang pangkal dan uang iuran b. Uang bantuan sukarela c. Sumber-sumber atau usaha-usaha lain yang sah BAB VIII PENUTUP Pasal 29 ATURAN PERALIHAN 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KBKI dan Peraturan-peraturan lain yang akan ditetapkan oleh DPP 2. Untuk pertama kalinya,Anggaran dasar KBKI ini ditandatangani dan disahkan oleh Dewan Pendiri .Selanjutnya akan disempurnakan dan disahkan dalam Kongres Pertama KBKI Indonesia yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Pasal 30 PENUTUP Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya. Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal : 1 September 1998
1. 2. 3. 4. 5.
DEWAN PENDIRI KESATUAN BURUH KEBANGSAAN INDONESIA DR.A.W.BATARA GOA MA,Msc DR.Drs.M.ALI,SH.Dip.Ed.Msc BAMBANG SOERIPNO IMAM SOENARNO,SE Drs.SOETARNO
ANGGARAN RUMAH TANGGA KESATUAN BURUH KEBANGSAAN INDONESIA DISINGKAT KBKI BAB 1 KEANGGOTAAN KBKI Pasal 1 CARA-CARA MENJADI ANGGOTA 1. Mengajukan permintaan menjadi anggota secara tertulis 2. Permintaan menjadi anggota KBKI dialamatkan kepada Pimpinan Unit Kerja KBKI BAB II HAK SUARA Pasal 2 1. Yang mempunyai hak suara dalam konggres ialah cabang-cabang KBKI yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh DPD KBKI sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing 2. Hak suara utusan cabang-cabang ditentukan sebagai berikut: a. Sampai dengan 500 anggota =1 suara b. Selebihnya dari 500 anggota,tiap 500 anggota = 1 suara c. Jumlah maksimal 25 suara untuk setiap cabang. Pasal 3 HAK SUARA DALAM MUSYAWARAH Setiap Pesarta Musyawarah Pimpinan (MUSPIM) mempunyai hak suara. Pasal 4 UTUSAN DAN HAK SUARA DALAM MUSYAWARAH DAERAH 1. Musyawarah Daerah (MUSDA) Dihadiri oleh a. Seluruh anggota DPD b. Utusan DPC 2. Yang mempunyai hak suara dalam MUSDA ialah utusan DPC 3. Hak suara cabang diatur berdasarkan jumlah anggota,dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sampai dengan 500 anggota= 1 suara b. Selebihnya dari 500 anggota ,tiap 500 anggota = 1 suara c. Jumlah maksimal 25 suara untuk setiap cabang. Pasal 5 UTUSAN DAN HAK SUARA DALAM MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) 1. Muscab dihadiri oleh : a. Seluruh anggota DPC b. Utusan-utusan Unit Kerja 2. Yang mempunyai Hak Suara dalam MUSCAB adalah utusan Unit Kerja
3. Hak Suara Unit Kerja diatur berdasarkan jumlah anggota dengan ketentuan sebagai berikut : a. Sampai dengan 50 anggota = 1 suara b. Selebihnya dari 50 anggota ,tiap 50 anggota = 1 suara c. Jumlah maksimal = 10 suara untuk setiap unit kerja. BAB III SAHNYA KONGRES,MUSPIM KBKI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 6 SAHNYA KONGRES Kongres sah apabila dihadiri 2/3 dari seluruh Utusan. Pasal 7 KUORUM SIDANG Sidang-sidang Kongres,Muspim KBKI,Musda dan Muscab sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah utusan. Pasal 8 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Keputusan-keputusan sejauh mungkin diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila tidak tercapai mufakat,keputusan diambil dengan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak
BAB IV PEMILIHAN PIMPINAN KBKI Pasal 9 DEWAN PIMPINAN PUSAT 1. DPP KBKI dipilih oleh Kongres KBKI 2. Pemilihan dilaksanakan oleh dan dari peserta Kongres secara demokratis 3. Pasal 10 DEWAN PIMPINAN CABANG 1. DPD KBKI dipilih oleh Musda KBKI 2. Pemilihan dilaksanakan oleh dan dari peserta Musda secara demokratis. 3. Pasal 11 DEWAN PIMPINAN CABANG 1. DPC KBKI dipilih oleh Muscab KBKI 2. Pemilihan dilaksanakan oleh dan dari peserta Musda secara demokratis. 3. Pasal 12
TATA KERJA DEWAN PIMPINAN 1. Kepemimpinan Dewan Pimpinan KBKI adalah kolektif. 2. Pembagian tugas/pembagian kerja diantara anggota pimpinan serta Tata kerja yang lebih terinci diatur dalam Tata Kerja Dewan Pimpinan KBKI di masing-masing tingkat. 3. Tata kerja Dewan Pimpinan KBKI disusun dan disahkan oleh Dewan Pimpinan KBKI dimasing-masing organisasi. BAB V ALAT KELENGKAPAN Pasal 13 1. DPP dan DPD KBKI dilengkapi dengan biro-biro dan lembaga-lembaga 2. Biro-biro dan lembaga-lembaga dibentuk oleh DPP dan DPD KBKI sesuai dengan kebutuhan 3. Biro-biro dan lembaga-lembaga adalah alat kelengkapan DPP dan DPD dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pasal 14 1. DPC KBKI mempunyai bagian-bagian. 2. Bagian-bagian dibentuk oleh DPC menurut kebutuhan setempat 3. Bagian-bagian adalah alat kelengkapan DPC dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pasal 15 1. Pimpinan Unit kerja di masing-masing lapangan kerja atau profesi mempunyai seksi-seksi 2. seksi-seksi dibentuk oleh pimpinan Unit kerja menurut kebutuhan setempat. 3. Seksi-seksi adalah alat kelengkapan Pimpinan Unit kerja dalam menjalankan tugas sehari-hari.
BAB VI PEMBERHENTIAN DARI KEPENGURUSAN DAN DISIPLIN Pasal 16 BERHENTI DARI KEPENGURUSAN Anggota Pengurus KBKI berhenti karena : a. Permintaan sendiri b. Meninggal dunia c. Tindakan disiplin Pasal 17 TINDAKAN DISIPLIN Tindakan disiplin yang dapat dikenakan kepada anggota pengurus KBKI berupa: a. Skorsing b. Pemecatan
Pasal 18 SKORSING 1. Tindakan skorsing terhadap anggota Pengurus diambil karena: a. Melalaikan tugas dan /atau melanggar AD/ART b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi c. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi 2. Tindakan skorsing dilakukan oleh Dewan Pimpinan KBKI untuk tingkat masingmasing atas dasar putusan rapat yang diadakan khusus untuk itu. 3. Pasal 19 PERINGATAN Tindakan pemecatan dilakukan setelah melalui proses: a. Peringatan tertulis sebanyak tiga kali b. Terdapatnya bukti-bukti penyimpangan/kesalahan yang meyakinkan Pasal 20 PEMECATAN 1. Tindakan pemecatan terhadap anggota DPP KBKI dapat diambil: a. Sebagai peningkatan skorsing karena terdapatnya bukti-bukti yang lebih nyata dan meyakinkan b. Tanpa melalui skorsing namun cukup melalui peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini
2.
a. Tindakan pemecatan terhadap Pimpinan KBKI dilaksanakan oleh pimpinan KBKI setingkat lebih tinggi atas permintaan Pengurus KBKI yang bersangkutan setelah diadakan rapat khusus untuk itu b. Tindakan skorsing terhadap anggota DPP KBKI dilakukan oleh Muspim KBKI. Pasal 21 PEMBELAAN
Pembelaan diri akibat skorsing dapat dilakukan dalam Muspim,sedangkan pembelaan diri akibat pemacatan dilakukan dalam Kongres,Musda dan Muscab.
BAB VII KEADAAN DARURAT Pasal 22 Dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan maka DPP KBKI mempunyai wewenang membekukan dan / atau mengangkat Pimpinan Sementara dan /atau mempercepat KONGRES,MUSDA dan MUSCAB. BAB VIII KEUANGAN
Pasal 23 KETENTUAN UANG PANGKAL DAN UANG IURAN ORGANISASI Besarnya uang pangkal dan uang iuran organisasi serta pengaturannya ditetapkan sebagai berikut: 1. Uang pangkal di pungut maksimal sebesar 2% dari nilai UMR pada waktu pendaftaran. 2. Uang iuran bulanan dipungut sebesar 1% dari nilai UMR 3. Peruntukan uang pangkal adalah 40% untuk biaya pengurusan unit kerja/PUK yang bersangkutan ,35% untuk DPC ,dan 25% untuk DPD.Sedangkan peruntukan iuramiuran anggota diatur dengan proporsi sebagai berikut : PUK yang bersangkutan 50%,DPC 25%,DPD 20% dan untuk DPP 5%. 4. Penyampaian uang pangkal dan uang iuran sebagai dimaksud dalam ayat 3 pasal 23 ini langsung disetorkan oleh PUK ke rekening giro DPC untuk didistribusikan kepada masing-masing perangkat organisasi yang berhak. Pasal 24 PERUBAHAN AD-ART ORGANISASI Perubahan AD – ART KBKI dilaksanakan melalui keputusan kongres. Pasal 25 PEMBUBARAN ORGANISASI KBKI hanya dapat dibubarkan melalui keputusan Kongres yang diadakan khusus untuk keperluan ini. BAB IX PENUTUP Pasal 26 PERATURAN PERALIHAN 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Surat Keputusan DPP KBKI 2. Untuk pertama kalinya,Anggaran Rumah Tangga KBKI ini ditanda tangani dan disahkan oleh Dewan Pendiri.Selanjutnya akan disempurnakan dan disahkan dalam kongres Pertama Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Pasal 27 PENUTUP Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal penetapannya.
