ANGGARAN DASAR KELOMPOK PENGGUNA LINUX INDONESIA - JOGJAKARTA MUKADIMAH Bahwa Linux merupakan sistem operasi komputer varian Unix yang memiliki kemampuan yang lengkap dan stabil serta dapat diperoleh secara murah (Free). Bahwa Linux telah banyak digunakan oleh para pemakai komputer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahwa dengan mendesaknya agenda utama kegiatan yang perlu dilaksanakan dengan segera oleh Kelompok Pengguna Linux (Linux User Group) untuk memasyarakatkan dan meningkatkan kemampuan pengguna Linux di Indonesia, khususnya di wilayah Jogjakarta dan sekitarnya guna mendukung kemajuan dan perkembangan industri TI di Indonesia, maka didirikanlah Kelompok Pengguna Linux Indonesia – Jogjakarta. BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Kelompok Pengguna Linux Indonesia - Jogjakarta, disingkat KPLI-Jogja, dengan sebutan dalam bahasa Inggris: Linux User Group - Indonesia Jogja, disingkat LUG-ID-Jogja. KPLI-Jogja didirikan di Jogjakarta pada bulan November 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan oleh para pengguna GNU/Linux di wilayah Jogjakarta dan sekitarnya. Pasal 2 Tempat Kedudukan KPLI-Jogja berkedudukan di wilayah Jogja dan sekitarnya.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud KPLI-Jogja adalah organisasi yg mewadahi pengguna GNU/Linux di Jogjakarta. KPLI-Jogja bermaksud menciptakan pertumbuhan sains dan teknologi melalui iklim keterbukaan Teknologi Infomasi dengan memanfaatkan GNU/Linux sebagai upaya penyediaan SDM yg bertaqwa, berkualitas, beretika untuk mewujudkan kondisi yang saling melengkapi dan bersinergi dalam memanfaatkan, menyebarluaskan, meningkatkan kemampuan dan memberikan support pengguna, serta
mengembangkan GNU/Linux di Indonesia. Pasal 4 Tujuan 1. Sosialisasi GNU/Linux. 2. Mengembangkan dan menekankan pemanfaatan GNU/Linux dalam bidang Research Education. 3. Mengembangkan GNU/Linux sebagai salah satu solusi yang murah, legal, dan bermanfaat bagi dunia bisnis; 4. Turut membantu usaha-usaha dalam merubah cara manusia Indonesia dalam memandang teknologi, dari sebagai pengguna teknologi menjadi pencipta teknologi. BAB III FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 5 Fungsi KPLI-Jogja merupakan organisasi profesi nirlaba yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultansi untuk meningkatkan kemampuan, saling pengertian dan kerja sama di antara pengguna GNU/Linux di Indonesia. Pasal 6 Kegiatan Kegiatan KPLI-Jogja adalah: 1. Memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama, saling pengertian, mengembangkan wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam penggunaan GNU/Linux bagi para anggotanya. 2. Menghimpun pemikiran dan pandangan pengguna GNU/Linux di Indonesia dan menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah untuk kemajuan Bangsa Indonesia. 3. Berperan serta untuk membina, meningkatkan dan memelihara hubungan kerja sama organisasi, lembaga-lembaga profesional dan perorangan di bidang teknologi informasi dalam arti seluas-luasnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 7 Anggota Umum
Anggota Umum adalah sesorang Warga Negara Indonesia atau Asing yang bukan Mahasiswa/Pelajar, yang mempunyai minat dalam penggunaan GNU/Linux dan menyatakan dirinya menjadi Anggota KPLI-Jogja. Pasal 8 Anggota Mahasiswa/Pelajar Anggota Mahasiswa/Pelajar adalah seseorang Mahasiwa/Pelajar Warga Negara Indonesia atau Asing yang mempunyai minat dalam penggunaan GNU/Linux dan menyatakan dirinya menjadi Anggota KPLI-Jogjakarta. Pasal 9 Tata Cara Menjadi Anggota Calon Anggota yang berminta menjadi Anggota Umum atau Mahasiswa/Pelajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar ini wajib mengajukan permohonan menjadi Anggota KPLI-Jogjakarta kepada Pengurus. Keanggotaan KPLI-Jogja disahkan oleh Pengurus. Penerimaan Anggota KPLI-Jogja dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota. Pasal 10 Hak dan Kewajiban Anggota Anggota KPLI-Jogja mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1. Bicara (menyampaiakan usul atau pendapat) dan Suara (dalam pengambilan suara bila terjadi voting). 2. Memilih dan Dipilih menjadi Pengurus KPLI-Jogja. 3. Mengikuti seluruh kegiatan organisasi dan memiliki kedudukan yang sama dalam organisasi. 4. Memperoleh atau meminta bantuan dan bimbingan dalam kegiatannya di bidang penggunaan GNU/Linux dalam arti seluas-luasnya dari KPLI. Anggota KPLI-Jogja berkewajiban: 1. Menjunjung tinggi nama baik, etika dan martabat KPLI-Jogja. 2. Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar KPLI-Jogja dan ketentuanketentuan lain yang berlaku. 3. Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota. Pasal 11 Keanggotaan Berakhir
Keanggotaan KPLI-Jogja berakhir bila: 1. Atas permintaan Anggota sendiri. 2. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus karena tidak memenuhi kewajiban sebagimana dimaksud Pasal 9 Ayat 2 Anggaran Dasar ini. 3. Berhalangan tetap. BAB V ORGANISASI Pasal 12 Organisasi Organisasi KPLI-Jogja terdiri atas: 1. Rapat Anggota 2. Rapat Anggota Luar Biasa. 3. Pengurus. Pasal 13 Rapat Anggota 1.Rapat Anggota merupakan perangkat organisasi tertinggi KPLI-Jogja. 2.Rapat Anggota dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Pengurus. 3.Rapat Anggota berwenang untuk: (a)Menyusun, mengubah dan atau menetapkan Anggaran Dasar KPLI-Jogja. (b)Menyusun dan menetapkan garis-garis besar program kerja KPLI-Jogja untuk masa 1 (satu) tahun yang akan datang. (c)Menganalisis, mengevaluasi dan memberikan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Pengurus. (d)Memilih dan menetapkan Pengurus. Memeriksa, menyetujui atau menolak laporan keuangan yang dibuat Pengurus. 4. Peserta Rapat Anggota terdiri atas: (a)Anggota Umum dan Mahasiswa/Pelajar dengan Hak Bicara , Suara, Memilih dan Dipilih. (b)Undangan dan peninjau, hanya dengan Hak Bicara. 5. Hak Suara yang dimaksud Ayat 4 Sub-Ayat a dalam Pasal ini tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain. 6. Rapat Anggota dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang dipilih oleh peserta Rapat.
7. Rapat Anggota dianggap sah untuk dilaksanakan bila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah Anggota. 8. Dalam hal quorum belum tercapai: (a)Rapat Anggota dapat ditunda paling lama 2 (dua) kali ½ (setengah) jam. (b)Bila setelah penundaan, quorum tetap tidak tercapai, Rapat Anggota dapat dilaksanakan oleh peserta yang hadir. 9. Keputusan Rapat Anggota: (a)Ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat. (b)Dalam hal terjadi pemungutan suara, keputusan dianggap sah bila didukung oleh suara terbanyak. Pasal 14 Rapat Anggota Luar Biasa Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan pertimbangan atas halhal yang amat mendesak bagi kepentingan KPLI-Jogja yang tidak dapat ditunda sampai waktu penyelenggaraan Rapat Anggota. 1.Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota atau atas permintaan Pengurus yang didukung sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah Anggota. 2.Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Rapat Anggota. 3.Tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sama dengan Rapat Anggota. Pasal 15 Pengurus 1.Pengurus KPLI-Jogja terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Sekretaris dan 1 (satu) Bendahara. 2.Masa jabatan Pengurus adalah 2 (satu) tahun terhitung sejak tanggal disahkan oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. 3.Setelah masa jabatan habis, Pengurus dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali lagi masa jabatan. 4.Pengurus baru harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan Pengurus lama. Bila Pengurus Baru belum terbentuk, kedudukan Pengurus lama tetap berjalan dengan status demisioner.
Pasal 16 Tugas Pengurus
1.Menyusun tata kerja, perumusan tugas dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas harian. 2.Menjabarkan dan melaksanakan program kerja yang diamanatkan oleh Rapat Anggota. 3.Menyusun Laporan Keuangan untuk dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota berikutnya. 4.Melaksanakan dan memelihara hubungan kerja dengan organisasi lain, instansi Pemerintah dan swasta, baik di Indonesia maupun di luar negeri. 5.Mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat-rapat kerja lainnya.
Pasal 17 Kriteria Pengurus Kriteria Pengurus KPLI-Jogja ditentukan sebagai berikut: 1.Warga Negara Indonesia 2.Memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan. 3.Memiliki etika dan moral serta tangguh dalam profesionalitas. 4.Memiliki kemampuan/keahlian dan wawasan yang luas tentang GNU/Linux dan teknologi informasi. 5.Merupakan figur yang dapat memberikan keteladanan di kalngan pengguna GNU/Linux. 6.Memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi KPLI-Jogja.
BAB VI KEUANGAN Pasal 18 Sumber Keuangan Sumber keuangan KPLI-Jogja terdiri atas: 1.Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. 2.Pendapatan-pendapatan lain yang sah.
Pasal 19 Anggaran Keuangan Anggaran keuangan direncanakan dan diperhitungkan setiap 1 (satu) tahun.
Pasal 21 Laporan Keuangan Laporan Keuangan dibuat oleh Pengurus secara periodik setiap 1 (satu) tahun dan pada setiap akhir masa bakti kepengurusan, Pengurus membuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Keuangan KPLI-Jogja untuk dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota.
BAB VII PERUBAHAN Pasal 22 Perubahan AnggaranDasar 1.Anggaran Dasar KPLI-Jogja dapat diubah, disempurnakan atau disesuaikan melalui Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 Anggaran Dasar ini. 2.Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota yang mempunyai Hak Suara dan hadir dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. 3.Hasil perubahan atas Anggaran Dasar dianggap sah apabila disetujui lebih dari ½ (setengah) Anggota yang mempunyai Hak Suara dan hadir dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
BAB VIII PEMBUBARAN Pasal 23 Pembubaran KPLI-Jogjakarta 1.Pembubaran KPLI-Jogja dapat dilaksanakan melalui Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu. 2.Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini, maka Pimpinan Rapat Anggota Luar Biasa bersama Pengurus wajib membentuk Panitia
Likuidasi pada saat pembubaran terjadi. 3.Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud Ayat 2 Pasal ini terdiri atas unsur-unsur yang akan ditetapkan oleh Rapat Anggota Luar Biasa. 4.Panitia Likuidasi mempunyai kewenangan penuh guna melakukan langkahlangkah yang dipandang perlu dalam merumuskan kebijaksanaan untuk menyelesaikan segala akibat yang ditimbulkan dari pembubaran KPLI-Jogja, dan semua pihak yang bersangkutan diwajibkan memberi bantuan bila Panitia Likuidasi memintanya. 5.Apabila terdapat dana/kekayaan lebih saat pembubaran KPLI-Jogja, setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya, agar dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan GNU/Linux di Indonesia yang akan ditentukan oleh Panitia Likuidasi dalam laporannya. 6.Apabila masih terdapat hutang atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada saat pembubaran KPLI-Jogja, akan dibebankan kepada seluruh Anggota secara proporsional, dan untuk maksud tersebut Panitia Likuidasi akan melakukan penjajagan terlebih dahulu kepada segenap Anggota yang bersangkutan untuk selanjutnya dimuat dalam laporan akhir Panitia Likuidasi.
BAB IX PENUTUP Pasal 24 Aturan Tambahan Rapat Anggota I dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh para peserta pembentukan KPLI-Jogja. Pasal 25 Peraturan Penutup 1.Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini apabila diperlukan akan ditetapkan oleh Pengurus. 2.Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2004.
Ditetapkan di : Jogjakarta Pada tanggal : 1 Januari 2004 Oleh : Pengurus KPLI-Jogja Periode 2002/2004
