ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Pembukaan Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Mahasiswa sebagai generasi muda intelektual yang sadar akan hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat dan bangsa, bertekat memberikan darma dan baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai ke-Indonesiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Meyakini bahwa tujuan tersebut dapat tercapai dengan restu Tuhan Yang Maha Esa, serta usaha yang terencana dan penuh kebijaksanaaan, dengan restu Tuhan Yang Maha Esa demi mahasiswa Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
BAB 1 Nama, Waktu, dan Tempat Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, selanjutnya disingkat HIMAPRODI Perpajakan.
Pasal 2 Waktu Himpunan Mahasiswa Program Studi Perpajakan didirikan pada tanggal 26 Mei 2012.
Pasal 3 Tempat Kedudukan
HIMAPRODI Perpajakan berkedudukan di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
BAB II Azas dan Landasan
Pasal 4 HIMAPRODI Perpajakan berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 5 HIMAPRODI Perpajakan Berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III Tujuan dan Sifat Pasal 6 Tujuan Tujuan HIMAPRODI Perpajakan adalah terbinanya insan yang akademis dan pengabdi yang bernafaskan Pancasila.
Pasal 7 Sifat HIMAPRODI Perpajakan bersifat independen, transparan, profesional, dan demokratis.
BAB IV Status, Fungsi, dan Peran Pasal 8 Status HIMAPRODI Perpajakan adalah himpunan mahasiswa prodi perpajakan yang berada dalam lingkungan LKM UB dan LKM FIA yang berkoordinasi dengan BEM, DPM, HIMABIS, dan lembaga-lembaga lain baik didalam maupun diluar FIA.
Pasal 9 Fungsi dan Peran HIMAPRODI Perpajakan berfungsi dan berperan sebagai organisasi kemahasiswaan.
BAB V Struktur Organisasi, Keanggotaan, Kepengurusan dan Dewan Penasehat Pasal 10 Struktur Organisasi Dalam melaksanakan aktivitasnya, organisasi ini diorganisir oleh struktur organisasi yang terdiri dari: 1. Pembina.
2. Dewan Penasehat (Alumni). 3. Pengurus.
Pasal 11 Keanggotaan Keanggotaan dalam organisasi ini adalah: 1. Anggota Biasa. 2. Anggota Aktif. 3. Anggota Alumni.
Pasal 12 Kepengurusan Kepengurusan terdiri dari: 1. Ketua Umum. 2. Wakil Ketua Umum. 3. Sekretaris Umum. 4. Bendahara Umum. 5. Ketua Departemen. 6. Sekretaris Departemen. 7. Staff. 8. Staff muda.
Pasal 13 Dewan Penasehat Untuk Dewan Penasehat adalah Alumni dari kepengurusan sebelumnya yang disahkan dalam forum Mubes.
BAB VI Perbendaharaan Pasal 14 Harta Benda Harta benda HIMAPRODI Perpajakan diperoleh dari: 1. Dana rutin kemahasiswaan. 2. Iuran anggota. 3. Sumbangan dan usaha lain yang halal dan menguntungkan. 4. Apabila ada sisa dana kepengurusan yang lama, maka wajib diserahkan kepada kepengurusan yang selanjutnya.
BAB VII Lambang Pasal 15 HIMAPRODI Perpajakan
mempunyai lambang dan atribut yang diatur dalam anggaran rumah
tangga.
BAB VIII PERMUSYAWARATAN Pasal 16 Musyawarah Besar 1. Mubes merupakan musyawarah anggota prodi perpajakan. 2. Mubes pemegang kekuasaan tertinggi organisasi. 3. Mubes diadakan sekali dalam setahun. 4. Mubes luar biasa diadakan jika ada hal-hal yang mendesak. 5. Hal yang mendesak diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri.
Pasal 17 Pembubaran Kepengurusan Pembubaran kepengurusan HIMAPRODI Perpajakan hanya dapat dilakukan di dalam MUBES.
Pasal 18 Aturan tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar, dimuat dalam peraturan/ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
BAB I Keanggotaan, Syarat Keanggotaan, serta Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 1 Keanggotaan Ayat 1 : Anggota biasa adalah mahasiswa prodi perpajakan FIA UB. Ayat 2 : Anggota aktif adalah mahasiswa prodi perpajakan FIA UB yang aktif dalam setiap kegiatankegiatan organisasi dan dalam kepengurusan. Ayat 3: Anggota Alumni adalah mahasiswa prodi perpajakan FIA UB yang telah purna jabatan di HIMAPRODI Perpajakan.
Pasal 2 Syarat-syarat keanggotaan 1. Mahasiswa Prodi Perpajakan aktif dan Alumni Prodi Perpajakan FIA UB. 2. Membuat surat pernyataan tertulis untuk calon anggota aktif dan disahkan oleh Ketua Umum.
Pasal 3 Kewajiban dan Hak Anggota Ayat 1 : Kewajiban Anggota adalah : 1. Menghormati AD/ART dan peraturan organiasasi yang lain. 2. Menjaga nama baik organisasi. 3. Ikut serta menyukseskan tujuan organisasi. 4. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. 5. Patuh dan taat kepada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang melanggar AD/ART.
Ayat 2 : Hak Anggota adalah : 1. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan usul secara lisan maupun tertulis kepada pengurus, dan mempunyai hak suara. 2. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh organisasi. 3. Berhak menjadi pengurus organisasi.
BAB II PENGURUS, HAK DAN KEWAJIBAN, SYARAT KEPENGURUSAN DAN MASA KEPENGURUSAN PASAL 4 Pengurus Ayat 1 : Pengurus adalah anggota yang dipilih oleh Ketua umum dan atau tim formatur yang berfungsi sebagai pelaksana organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Ayat 2 : Pengurus yang dimaksud adalah pengurus harian dan pengurus biasa. Pengurus harian terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Sekretaris bidang. Pengurus biasa adalah pengurus organisasi selain pengurus harian, Dan KaBiro. Ayat 3 : a. Ketua Umum adalah seorang anggota yang diberi amanah (dipilih dan disahkan) oleh MUBES untuk mengorganisir organisasi secara umum. b. Ketua Umum bertanggungjawab memimpin musyawarah kerja, Rapat Pengurus Harian, Rapat Pleno dan RApat lain yang diatur dalam AD/ART ini. c. Berhak mendelegasikan tugas-tugas dan wewenang organisasi kepada Wakil Ketua atau pengurus lainnya. d. Mengesahkan pembentukan panitia kegiatan. e. Ketua Umum dapat mengundang anggota pleno untuk membahas suatu permasalahan organisasi yang berada di luar kewenangannya. f.
Syarat-syarat bagi ketua umum diatur dalam ketentuan tersendiri.
g. Bertanggungjawab kepada MUBES. h. Membuat pertanggungjawaban kepengurusan.
Ayat 4 : a. Wakil Ketua Umum adalah yang membantu Ketua Umum dan dipilih oleh ketua atas pertimbangan tim formatur. b. Menggantikan Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan hadir dalam sebuah kegiatan. c. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. d. Membuat pertanggung jawaban kepengurursan secara tertulis kepada forum MUBES. Ayat 5 : a. Sekretaris Umum adalah pembantu umum Ketua Umum yang dipilih oleh ketua atas pertimbangan tim formatur. b. Menyelenggarakan administrasi organisasi, surat-menyurat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum. c. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. d. Membuat pertanggung jawaban kepengurusan secara tertulis kepada forum MUBES. Ayat 6 : a. Bendahara Umum adalah pengurus yang mempunyai tugas mengelola keuangan organisasi dan dipilih oleh Ketua Umum atas pertimbangan tim formatur b. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum. c. Berhak membuat kebijakan keuangan organisasi atas persetujuan Ketua Umum. d. Membuat Pertanggung jawaban secara tertulis kepada forum MUBES. Ayat 7 : a. Ketua Departemen adalah pengurus yang membawahi bidang tertentu b. Ketua Departemen bertanggungjawab atas program kerja yang berada dibawah koordinasinya c. Departemen dan ketua dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan pada kepengurusan periode bersangkutan d. Ketua Departemen berhak menyusun dan menjalankan program kerja dalam musyawarah kerja e. Mengkoordinasikan staff Departemen yang yang ada di bawahnya f.
Bertanggung jawab kepada ketua umum
g. Membuat laporan pertanggungjwaban kepengurusan secara tertulis kepada forum MUBES.
Ayat 8 : a. Sekretaris Departemen adalah pembantu ketua bidang dalam menjalankan program kerja bidang yang bersangkutan. b. Sekdept bertugas membuat jadwal kerja bidang bersangkutan dan mewakili kabid jika kabid yang bersangkutan berhalangan. c. Bertanggungjawab kepada ketua departemen. Ayat 9 : a. Staff adalah anggota departemen yang berfungsi untuk membantu memperlancar kerjakerja departemen. b. Staff dipilih dipilih oleh kepala departemen dan disahkan oleh Ketua Umum. c. Staff bertugas membantu ketua departemen dalam melaksanakan tugas harian. d. Bertanggung jawab kepada kepala departemen dan sekretaris departemen. Ayat 10 : a. Staff Muda adalah anggota biasa. b. Staff Muda adalah anggota yang berfungsi membantu kerja-kerja organisasi. c. Staff Muda bisa dimasukkan dalam departemen bila dibutuhkan. d. Staff Muda adalah mahasiswa baru pada tahun akademik yang disahkan oleh Ketua Umum.
Pasal 5 Kewajiban Pengurus 1. Melaksanakan amanah dan tanggung jawab yang telah diterima. 2. Membuat dan melaksanakan program kerja. 3. Lebih mengutamakan kepentingan oganisasi dari pada kepentingan pribadi. 4. Saling melindungi antar pengurus dalam rangka kebaikan dan tidak menyimpang dari AD/ART.
Pasal 6 Hak Pengurus 1. Mendapatkan fasilitas sebagai pengurus. 2. Memberikan usulan kepada ketua umum dalam suatu permasalahan organisasi. 3. Menjalankan tugas tanpa gangguan.
4. Berhak mendapat informasi secara jelas dan adil.
Pasal 7 Persyaratan Pengurus 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Untuk pengurus harian telah aktif mengikuti proses pembinaan organisasi. 3. Aktif dalam berbagai kegiatan HIMAPRODI Perpajakan. 4. Dalam keadaan tertentu, penentuan syarat seorang pengurus ditetapkan oleh Ketua Prodi atas pertimbangan Ketua Umum.
Pasal 8 Masa Kepengurusan 1. Masa kepengurusan adalah satu periode baik untuk pengurus harian maupun pengurus biasa. 2. Dalam keadaan luar biasa maka masa kepengurusan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Keadaan Luar Biasa dalam memperpendek masa kepengurusan adalah: a. Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. b. Pengurus tidak mampu melaksanakan amanah sebagaimana mestinya. c. Pengurus mengundurkan diri dengana alasan yang baik. d. Pengurus melanggar peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. 4. Keadaan Luar Biasa dalam memperpanjang masa kepengurusan adalah: a. Terjadi perubahan sturktur organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Brawijaya. b. Merupakan kesepakatan para pengurus dengan Dewan Penasehat dan pengurus Harian lain dalam rangka menyelesaikan amanah yang belum diselesaikan hingga habisnya masa kepengurusan.
BAB III STRUKTUR ORGANISASI, BAGAN DAN PERMUSYAWARATAN Pasal 9 Struktur Organisasi
1. Pembina: a. Adalah penasehat organisasi yang terdiri dari seorang ketua prodi sepakat dengan visi dan misi organisasi dan disetujui oleh Pengurus Harian. b. Pembina melakukan tugas pembinaannya jika diminta oleh pengurus atau atas usulan dari anggota yang lain atau atas inisiatif sendiri. 2. Dewan Penasehat : a. Adalah Badan kelengkapan organisasi yang terdiri dari para mantan Pengurus Harian yang dimintai kesediaannya dalam forum Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa. Mantan pengurus tidak secara otomatis menjadi anggota Dewan Syuro. b. Anggota Dewan Penasehat dilarang rangkap jabatan dengan Pengurus Harian HIMAPRODI Perpajakan. c. Tugas Dewan Penasehat adalah melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap kerja dan kinerja Pengurus Harian, dan melakukan teguran/masukan/nasehat baik diminta maupun tidak diminta. d. Jabatan Dewan Penasehat adalah selama satu Periode dan dapat dipilih kembali. 3. Pengurus: a. Pengurus merupakan personal yang bertanggung jawab atas kerja-kerja harian organisasi dan yang mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar. b. Susunan, kedudukan dan tugas-tugas serta hak dan kewajiban seperti disebutkan pada pasal 4, 5 dan 6 ART. c. Pengurus Harian secara otomatis menjadi anggota Pleno Organisasi.
Pasal 10 Bagan Struktur Organisasi MUBES
PEMBINA
KETUA UMUM
DEWAN PENASEHAT
WAKIL KETUA
SEKRETARIS UMUM BENDAHARA UMUM
PSDM
Humas
Infokom
Danus
Advokasi
Bagan Struktur Organisasi ini dapat diubah sesuai kebutuhan organisasi oleh Ketua Umum dengan pertimbangan Dewan Syuro.
Pasal 11 Permusyawaratan 1. Musyawarah Bersama Adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi HIMAPRODI Perpajakan, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang antara lain: membuat, menetapkan dan meninjau AD/ART; membuat rekomendasi; menetapkan GBPK; menerima, menolak atau menerima dengan syarat pertanggung jawaban Ketua Umum, memilih dan menetapkan Ketua Umum, Tim Formatur dan Dewan Penasehat. Tim Formatur adalah peserta Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa yang dipilih untuk membantu Ketua Umum Terpilih menyusun Struktur Kepengurusannya dan akan dibubarkan melalui keputusan Ketua Umum bila pengurus telah terbentuk dan disahkan. 2. Musyawarah Kerja Adalah musyawarah yang dihadiri oleh semua Pengurus Harian dan Pengurus Biasa guna membahas dan menetapkan program-program kerja organisasi. Dan dilaksanakan setelah kepengurusan terbentuk. 3. Syuro Pleno Merupakan syuro yang diselenggarakan untuk menyelesaikan permasalahan khusus diluar wewenang Pengurus Harian. Syuro Pleno ini dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian ditambah seluruh anggota Dewan Penasehat. 4. Rapat Harian Adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan kebijaksanaan Pengurus Harian. Rapat Harian ini terdiri dari: a. Rapat Pengurus Harian adalah rapat antar departemen yang diselenggarakan oleh Ketua Umum guna membahas permasalahan-permasalahan organisasi, evaluasi program kerja dan lain-lain. b. Rapat departemen adalah rapat yang diselenggarakan oleh Ketua Bidang dan Ketua Biro untuk menyelesaikan atau membuat kebijakan bidang dan Biro bersangkutan. c. Rapat Panitia Kegiatan adalah rapat yang diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi.
BAB IV LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 12 Lambang
Makna lambang Himaprodi Perpajakan FIA UB: Bentuk 1. Segienam melambangkan rumah lebah sebagai simbol penampung aspirasi mahasiswa khususnya perpajakan. 2. Lebah melambangkan simbol kekuatan pekerja keras dan memiliki kegunaan di dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 3. Pita bertuliskan FIA UB melambangkan sebagai identitas bahwasanya himaprodi ini berada di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 4. Sayap putih yang berkembang menbentuk perisai menggambarkan bahwa Himaprodi Perpajakan FIA UB akan melindungi dan menjaga anggotanya.
Warna 1. Hitam menggambarkan ketangguhan, ketegasan sebagai lembaga independen 2. Kuning mencerminkan intelektualitas para anggotanya 3. Putih mencerminkan integritas, profesionalisme dan kredibelitas yang tinggi
Pasal 13 Atribut Organisasi ini memiliki atribut-atribut sebagai berikut: 1. Motto organisasi yakni “” 2. Atribut lain ditetapkan oleh Ketua Umum atas pertimbangan Pengurus Harian.
BAB V SANKSI Pasal 14 Sanksi 1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan organisasi kepada setiap pengurus dan Dewan Syuro atas pelanggaran yang dilakukan. 2. Pelanggaran yang dilakukan meliputi pelanggaran terhadap disiplin organisasi. 3. Disiplin organisasi adalah semua bentuk aturan organisasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 4. Prosedur pemberian sanksi diberikan pada pengurus.
BAB VI KEUANGAN Pasal 15 Keuangan 1. Keuangan organisasi dikelola oleh Bendahara Umum. 2. Penggunaan uang organisasi atas persetujuan Ketua Umum. 3. Keuangan organisasi diusahakan secara bersama-sama oleh anggota maupun pengurus. 4. Keuangan organisasi dapat diberdayakan melalui usaha organisasi dan lain-lain dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam. 5. Besarnya iuran anggota dan pengurus ditetapkan oleh Bendahara Umum melalui Musyawarah Kerja. 6. Apabila terdapat sisa dana dari kepengurusan sebelumnya, maka wajib diserahkan ke kepengurusan selanjutnya.
7. Bendahara Umum melakukan transparansi keuangan setiap bulan kepada pengurus.
BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 16 Visi dan Misi Adalah cita-cita dan harapan organisasi pada masa yang telah ditetapkan oleh anggota dalam Forum Musyawarah Luar Biasa.
Pasal 17 Rekomendasi Adalah keinginan anggota kepada pengurus yang baru sebagai hasil evaluasi pertanggungjawaban pengurus lama dalam Forum Musyawarah Luar Biasa dan Musyawarah Kerja.
BAB VII PENUTUP Pasal 18 Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan AD/ART ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, putusan Musyawarah, Musyawarah Luar Biasa dan Musyawarah Kerja.
