ANGGARAN DASAR ASOSIASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (APSPBI)
APSPBI
Sekretariat: Sekretariat Prodi PBI, FKIP Universitas Sanata Dharma, Jl. Affandi Mrican, CT Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telpon (0274) 515352, Pesawat 1220
MUKADIMAH Bahwa Indonesia adalah negara besar yang dianugerahi dengan berbagai keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika); Bahwa pemanfaatan teknologi dan peningkatan martabat manusia mengisyaratkan kecepatan dan kompleksitas yang semakin besar di setiap aspek kehidupan; Bahwa, di sisi lain, kecepatan, kompleksitas, jumlah besar, dan keberagaman memerlukan kekhususan yang lebih besar dan penanganan holistik yang lebih menyeluruh lagi; Bahwa seperti program akademik lainnya, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris berkewajiban untuk tidak hanya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal, namun juga untuk memberikan kontribusi positif dalam pembentukannya; Bahwa Prodi PBI perlu ikut terlibat aktif melalui berbagai cara dalam merespon kebijakan pemerintah, misalnya akreditasi dan penjaminan mutu (quality assurance). Bahwa untuk memaksimalkan upaya-upaya tersebut dan memperluas dampaknya, dipandang perlu bagi Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI) untuk memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Bahwa kebutuhan kelembagaan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris belum semuanya dapat difasilitasi oleh organisasiorganisasi yang telah ada Oleh karena itu, disampaikan di sini Anggaran Dasar Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI), dengan Mukadimah sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 1
BAB I NAMA, JANGKA WAKTU, LOKASI, DAN LOGO Pasal 1 Nama organisasi ini adalah Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris atau disingkat dengan APSPBI yang mencakup jenjang S1, S2, dan S3.
Pasal 2 APSPBI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 17 April 2015 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 APSPBI berdomisili di lokasi Sekretariat, yang bisa dipindahkan ke lokasi terdekat dengan domisili Pengurus Nasional. Pasal 4 Wilayah kerja APSPBI adalah Indonesia Pasal 5 Logo APSPBI dan penjelasannya adalah sebagai berikut:
APSPBI
2
Penjelasan: 1. Buku terbuka: sikap keterbukaan untuk menggali ilmu yang terus berkembang. 2. Obor: semangat yang menyala untuk menjadi terang bagi anak didik dan masyarakat. 3. Bintang: arah hidup menuju kepada cita-cita yang tinggi 4. Bola dunia: upaya pendidikan dan peningkatan martabat manusia dalam konteks keberagaman dan globalisasi BAB II BENTUK, PRINSIP, DAN SIFAT Pasal 6 Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI) adalah sebuah Asosiasi Kelembagaan Pasal 7 Prinsip-prinsip APSPBI meliputi 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kesejajaran yang mengarah pada otonomi, pemberdayaan, aktualisasi diri secara personal, sosial, dan spiritual; 3. Kebenaran ilmiah dan makna dari pendidikan Bahasa Inggris sebagai sarana promosi keunggulan diri secara personal, sosial, dan spiritual; Pasal 8 APSPBI mencakup bidang-bidang profesional, manajerial, akademis, pendidikan, dan Bahasa Inggris yang terikat di dalamnya.
3
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN TINDAKAN Pasal 9 Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, visi APSPBI adalah menjadi sarana yang efektif dan bermakna khususnya dalam meningkatkan pendidikan guru Bahasa Inggris di Indonesia, terutama di antara anggota asosiasi. Pasal 10 Misi dari APSPBI meliputi 1. Memfasilitasi tindakan kolaboratif di antara program studi anggota asosiasi dan masyarakat akademik; 2. Memfasilitasi tindakan kolaboratif antara program studi anggota asosiasi dan pemerintah; 3. Mempercepat sosialisasi peraturan-peraturan resmi dan tanggapan yang relevan. Pasal 11 Tujuan APSPBI 1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rancangan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi: penelitian, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat; 2. Mendorong peningkatan kualitas berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan standar akreditasi; 3. Mendorong peningkatan kualitas berbagai kegiatan yang berhubungan dengan percepatan sosialisasi peraturan resmi dan tanggapan yang relevan. Pasal 12 Sasaran APSPBI meliputi 1. Perbaikan yang nyata dan terukur dari rancangan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: penelitian, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat. 4
2. Kapasitas yang nyata dan terukur dalam memenuhi ke-tujuh standar akreditasi; 3. Sosialisasi peraturan resmi dan tanggapan relevan yang nyata, terukur, dan tepat waktu; Pasal 13 Program kerja APSPBI meliputi 1. Menyelenggarakan pertemuan akademik dan profesional, seperti seminar dan kerjasama nasional dan internasional; 2. Memfasilitasi kelompok kepentingan, dalam lingkup bidang pendidikan Bahasa Inggris dan pendidikan guru Bahasa Inggris, misalnya asesmen dan praktik pengajaran untuk menjadi unggul di bidangnya secara personal, sosial dan kelembagaan; 3. Koordinasi mengenai peraturan resmi dan praksis dalam memenuhi standar akreditasi; 4. Koordinasi mengenai peningkatan karir kelembagaan dan staf.
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 14 1. Anggota APSPBI terdiri dari a. Anggota Biasa b. Anggota Luar Biasa c. Anggota Kehormatan; 2. Anggota Biasa adalah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang diwakili oleh staf akademik, yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Asosiasi; 3. Anggota Luar Biasa adalah perseorangan atau lembaga yang berkomitmen pada kemajuan asosiasi, yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Asosiasi; 5
4. Anggota Kehormatan adalah perseorangan atau lembaga yang telah berjasa dalam melakukan pengabdian yang luar biasa terhadap asosiasi, yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Asosiasi;
BAB V ORGANISASI DAN PENGURUS ASOSIASI Pasal 15 Pengurus APSPBI terdiri dari Pengurus Nasional dan Pengurus Regional;
Pasal 16 Pengurus Nasional berada di satu wilayah Program Studi/Jurusan tempat Presiden dan Sekretaris Jendral yang sedang menjabat bekerja. Pasal 17 Pengurus Regional berlokasi di Program Studi/Jurusan tempat Pengurus Regional yang sedang menjabat bekerja.
BAB VI PENDANAAN Pasal 18 Pendanaan APSPBI berasal dari 1. Iuran anggota; 2. Sumbangan resmi dan tidak mengikat; dan 3. Sumber dana lain yang legal dan halal dan yang tidak bertentangan dengan visi dan misi APSPBI.
6
BAB VII KONFERENSI Pasal 19 1. Konferensi Nasional memiliki kewenangan tertinggi dari Asosiasi; 2. Konferensi Nasional dilaksanakan setidaknya sekali dalam empat tahun; 3. Konferensi Nasional dilaksanakan dan dikelola berdasarkan pada keputusan Pengurus Nasional, yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 20 Konferensi Regional dilaksanakan setidaknya sekali dalam empat tahun.
BAB IX AMANDEMEN ANGGARAN DASAR Pasal 21 Kewenangan dan kualifikasi untuk melakukan amandemen terhadap Anggaran Rumah Tangga APSPBI terletak pada Konferensi Nasional APSPBI dan disetujui setidaknya oleh dua pertiga jumlah suara yang hadir dalam konferensi tambah satu.
7
BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 22 1. APSPBI hanya dapat dibubarkan melalui Konferensi Nasional yang secara khusus diselenggarakan untuk tujuan tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari dua pertiga jumlah anggota yang berpartisipasi; 2. Jika APSPBI dibubarkan, semua asetnya menjadi milik Kementrian Kesejahteraan Sosial.
BAB XI PERMASALAHAN LAIN DAN PENUTUP Pasal 23 Semua urusan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditangani dengan Anggaran Rumah Tangga dari APSPBI.
Pasal 24 Anggaran Dasar ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Yogyakarta Pada Tanggal: 17 April 2015
Paulus Kuswandono Presiden APSPBI
Ella Wulandari Sekretaris Jendral APSPBI
8
ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (APSPBI)
APSPBI
Sekretariat: Sekretariat Prodi PBI, FKIP Universitas Sanata Dharma, Jl. Affandi Mrican, CT Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telpon (0274) 515352, Pesawat 1220
9
PENDAHULUAN Mengingat bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan sejumlah klausul dalam Anggaran Dasar dari Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, diperlukan penjabaran lebih lanjut; Mengingat bahwa penjabaran perlu didokumentasikan dalam Anggaran Rumah Tangga APSPBI: Maka untuk itu disusunlah Anggaran Rumah Tangga dari Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI).
BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1. Setiap Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang memiliki ijin operasional memenuhi syarat menjadi anggota APSPBI; 2. Pengurus Nasional dan Pengurus Regional bertanggung jawab atas pendataan dan pencatatan anggota biasa; 3. Pendataan dan pencatatan atas Anggota Luar Biasa memerlukan verifikasi dari Pengurus Nasional berkaitan dengan data anggota yang dilampirkan, dan yang telah disetujui oleh anggota yang bersangkutan; 4. Pengangkatan Anggota Kehormatan diatur sebagai berikut a. dilaksanakan dengan peryataan tertulis dari Pengurus Nasional; b. disetujui oleh Konferensi Nasional. Pasal 2
10
Setiap anggota berhak untuk memperoleh Kartu Anggota yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, jika dipandang relevan. Pasal 3 1. Keanggotaan APSPBI dapat berakhir atas permintaan Program Studi atau Institusi yang bersangkutan itu sendiri atau karena sudah dihentikan ijin operasional program studinya; 2. Keanggotaan APSPBI dapat dihentikan jika anggota yang bersangkutan telah dengan jelas melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan asosiasi lain seperti yang disahkan dan direkomendasikan dalam Konferensi Nasional. 3. Keputusan mengenai pemberhentian anggota yang bersangkutan dari keanggotaan asosiasi menjadi wewenang dari Pengurus Nasional APSPBI. 4. Institusi yang telah dihentikan keanggotaannya berhak untuk mengajukan banding atau pembelaan di Konferensi Nasional.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 4 1. Setiap Anggota Biasa memiliki hak untuk: a. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus; b. Berpartisipasi dalam semua kegiatan organisasi; dan c. Menyampaikan pendapat. 2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus.
11
Pasal 5 1. Setiap anggota berkewajiban untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi. 2. Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan organisasi, dan menaati semua peraturan yang berlaku.
BAB III PENGURUS ORGANISASI Pasal 6 Pengurus APSPBI mencakup Pengurus Nasional dan Pengurus Regional. Pasal 7 Pengurus Nasional APSPBI mencakup setidaknya 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral; 3. Bendahara dan Wakil Bendahara; 4. Beberapa Kepala Divisi; 5. Beberapa Penasihat; 7. Koordinator wilayah; 8. Dan jabatan lain yang dipandang perlu. Pasal 8 Pengurus Nasional adalah badan eksekutif tertinggi dari organisasi, dan memiliki tugas dan wewenang untuk: 1. Mengambil keputusan tentang kebijakan dan ketentuan organisasi untuk memfasilitasi pelaksanaan program kerja APSPBI; 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan di bawah nama APSPBI dan melaksanakan program kerja tersebut menjadi kegiatan nyata; 12
3. Melaksanakan Panduan Program Kerja Utama APSPBI yang direkomendasikan oleh Konferensi Nasional; 4. Mewujudkan program kerja dan tujuan dari organisasi menjadi nyata; 5. Melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 6. Menunjuk Panitia Inti dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Konferensi Nasional APSPBI; dan 7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di depan Konferensi Nasional APSPBI. Pasal 9 1. Pengurus Regional merupakan badan eksekutif tertinggi di wilayah yang bersangkutan; 2. Struktur organisasi Pengurus Regional APSPBI mengakomodasi struktur organisasi Pengurus Nasional dan kebutuhan khusus dari wilayah tersebut; 3. Pengurus Regional berkomunikasi dengan Pengurus Nasional dalam rangka koordinasi dan konsultasi. Pasal 10 1. Pengurus Regional bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja untuk wilayah kerjanya; 2. Kebijakan-kebijakan dan kegiatan regional yang diselenggarakan harus sama sekali tidak bertentangan dengan AD/ART APSPBI; 3. Pengurus Regional bertanggungjawab atas penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada anggota wilayah pada akhir masa jabatan.
13
BAB IV PEMILIHAN PENGURUS NASIONAL DAN PENGURUS REGIONAL Pasal 11 1. Pemilihan Eksekutif Nasional (Presiden, Sekretaris Jendral, dan Bendahara) untuk masa jabatan empat tahun dilakukan pada sidang paripurna dalam Konferensi Nasional. 2. Penunjukan Eksekutif Nasional dilakukan oleh Panitia Khusus Pembentukan (“Pansus”), yang anggotanya dipilih dalam Sidang Paripurna pada Konferensi Nasional APSPBI. 3. Langkah selanjutnya yang harus dijalani oleh Eksekutif Nasional adalah melengkapi personalia sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku. Pasal 12 1. Pengurus Eksekutif Regional (Presiden, Sekretaris Jendral, dan Bendahara) dipilih untuk masa jabatan empat tahun dalam Sidang Paripurna pada Konferensi Regional; 2. Pemilihan Pengurus Eksekutif Regional dilaksanakan oleh Panitia Khusus Pembentukan (“Pansus”), yang anggotanya dipilih dalam Sidang Paripurna pada Konferensi Regional APSPBI; 3. Langkah selanjutnya yang harus dijalani oleh Pengurus Eksekutif Regional adalah melengkapi anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Pengurus Regional disahkan oleh Pengurus Nasional APSPBI.
14
BAB V KONFERENSI DAN RAPAT PENGURUS Pasal 13 1. Konferensi Nasional diselenggarakan sebagai berikut: a. Konferensi Nasional akan dilaksanakan setidaknya satu kali dalam empat tahun; b. Konferensi Nasional APSPBI dilaksanakan bersamaan dengan Seminar APSPBI; c. Konferensi Nasional berkomitmen untuk meninjau dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional, mendukung program kerja regional, dan membentuk Pengurus Nasional melalui pembentukan panitia khusus; d. Pengurus Nasional bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan selama masa jabatan; e. Pengurus Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Nasional, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Panitia Konferensi Nasional; f. Berbagai upaya harus dilakukan untuk menghadirkan anggota APSPBI dari berbagai wilayah; g. Setiap Anggota Biasa yang menghadiri Konferensi Nasional memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan suara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan Pengurus Nasional. h. Keputusan Konferensi Nasional dianggap sah jika didukung oleh dua pertiga tambah satu dari jumlah anggota yang hadir. 2. Konferensi Regional diselenggarakan sebagai berikut a. Konferensi Regional dilaksanakan setidaknya satu kali dalam empat tahun; 15
b. Konferensi Regional APSPBI diselenggarakan bersamaan dengan Seminar Regional APSPBI; c. Konferensi Regional berkomitmen untuk meninjau dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Regional, mendukung program kerja regional, dan menunjuk Pengurus Regional melalui pembentukan panitia khusus; d. Pengurus Regional bertanggungjawab atas penyampaian laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja selama masa jabatannya; e. Pengurus Regional bertanggungjawab atas terselengaranya Konferensi Regional, yang pelaksanaannya didelegasikan pada Panitia Konferensi Regional; f. Berbagai upaya harus dilakukan untuk menghadirkan anggota regional APSPBI dari berbagai lokasi; g. Setiap Anggota Biasa yang menghadiri Konferensi Regional memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan suara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan Pengurus Regional; h. Keputusan Konferensi Regional dianggap sah jika didukung oleh dua pertiga tambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
Pasal 14 1. Pengurus Nasional, sebagaimana juga Pengurus Regional, wajib mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam satu semester. 2. Agenda pertemuan Pengurus mencakup evaluasi pelaksanaan program kerja dan bagaimana meningkatkannya berdasarkan evaluasi tersebut;
16
3. Pertemuan Pengurus juga dapat mengambil keputusan tentang permasalahan yang relevan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
BAB VI KEPUTUSAN Pasal 15 1. Prinsip pembahasan untuk mencapai kata mufakat harus dilakukan secara efektif melalui pengambilan keputusan dalam Konferensi Nasional dan Regional; 2. Setiap pengambilan keputusan dalam Konferensi sebaiknya dilakukan dengan persetujuan suara bulat, kecuali diputuskan sebaliknya oleh forum; 3. Jika forum memutuskan untuk melakukan pengambilan suara, keputusan harus didasarkan pada suara terbanyak.
BAB VII PENDANAAN Pasal16 1. Setiap Program Studi yang menjadi Anggota Biasa wajib membayar iuran keanggotaan lembaga kepada Pengurus Nasional; 2. Pengurus Nasional memutuskan jumlah iuran keanggotaan lembaga, yang harus disahkan dalam Konferensi Nasional; 3. Besarnya jumlah iuran keanggotaan tergantung pada banyaknya jumlah dosen yang memerlukan kartu anggota; 4. Pengurus Regional berhak untuk mengelola sistem pendanaannya sendiri, dengan pengesahan dari Konferensi Regional. 17
BAB VIII ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN SEMENTARA Pasal 17 Segala sesuatu yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Pengurus Nasional dan Pengurus Regional, dengan mengingat bahwa segala aturan harus tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 Dengan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, maka semua aturan yang ada yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSPBI ini secara otomatis tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di: Yogyakarta Pada: 17 April 2015
Paulus Kuswandono Presiden APSPBI
Ella Wulandari Sekretaris Jendral APSPBI
18
