Andri Williyanto Prawira Sitorus SE.,Ak PERAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
I.
Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 6 huruf a, KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada Kementrian dan Lembaga. Berdasarkan pasal 6 huruf c, KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasa tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tidak pidana korupsi, meminta laporan instansi tgerkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Berikut contoh peta sumber-sumber korupsi: •
Penerimaan non-Pajak
Penyalahgunaan perizinan
Andri Williyanto Prawira Sitorus SE.,Ak Tidak ada single data base Penyelewengan penyetoran •
Penerimaan Pajak
Penyelewengan dari target Pemerasan kepada wajib pajak Manipulasi data Terjadinya conflict of interest (COI) •
Belanja Barang dan Jasa
Penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa. Untuk menghindari hal ini, beberapa cara telah dilakukan dengan mendorong eproc, pembentukan ULP, penerapan HPS, pengaturan COI, Whistleblower system, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan. •
Bantuan Sosial
Penyimpangan peruntukan Penggelapan Fiktif •
Pungutan Daerah
PERDA tidak mengacu pada UU
Andri Williyanto Prawira Sitorus SE.,Ak Penghasilan aparat •
DAU/DAK/Dekonsentrasi
Penyalahgunaan wewenang pada APBD Pelaporan tidak standar Alokasi penggunaan tidak transparan Berhubungan dengan niat dan perilaku, tindak korupsi dapat terjadi karena keadaan yang terpaksa dan memaksa. Corruption by need atau Terpaksa dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah. Untuk Corruption by greed atau Memaksa dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan (bermewah-mewahan). Dari tulisan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi terjadi karenanya adanya pertemuan antara niat dan kesempatan, dan kesempatan terjadi karena adanya kelemahan sistem. Jenis-jenis Korupsi Berdasarkan UU 31/1999 jo UU 20/2001, maka korupsi dalam digolongkan kebeberapa jenis: •
Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara
•
Delik pemberian sesuatu/janji kepada Pegawai Negeri
•
Delik penggelapan dalam jabatan
•
Delik perbuatan pemerasan
•
Delik perbuatan curang
Andri Williyanto Prawira Sitorus SE.,Ak
II.
•
Delik benturan kepentingan dalam pengadaan
•
Delik gratifikasi
Peranan Aparatur Pemerintah Tuntutan masyarakat umum terhadap pemerintah sangatlah tinggi. Masyarakat menuntut pelayanan pemerintah yang cepat, harganya terjangkau, kualitasnya baik serta sesuai dengan kebutuhan nyata. Dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP "Setiap Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik." Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah termasuk Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten dengan melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam pelaksanaan audit, Standar Audit yang digunakan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten saat ini adalah Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan
dalam
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/05/M.PAN/03/2008. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah---Standar Tindak Lanjut Audit Kinerja 5300 - KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN KECURANG, "Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap
Andri Williyanto Prawira Sitorus SE.,Ak peraturan perundang-undangan dan kecurangan, auditor harus membantu aparat penegak hukum terkait dalam upaya penindak lanjutan temuan." Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah--Standar Pelaksanaan Audit Investigatif 8000--TANGGUNG JAWAB APIP MEMANTAU TINDAH LANJUT TEMUAN, "APIP harus memantau tindak lanjut hasil audit investigatif yang dilimpahkan kepada penegak hukum. APIP harus memantau tindak lanjut kasus penyimpangan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi/perdata yang dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peran Serta Inspektorat Laporan Inspektorat Kepada KPK: •
Permintaan Audit Investigasi KPK
•
Klarifikasi pengaduan masyarakat
•
Laporan secara resmi
•
Laporan disampaikan informal oleh inspektur
•
Laporan disampaikan oleh auditor
•
Laporan disampaikan oleh LSM
Kompetensi Auditor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasa 59 ayat (2), pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah BPKP. Pembinaan
Andri Williyanto Prawira Sitorus SE.,Ak penyelenggaraan APIP meliputi peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tanggal 19 Desember 2012, sesuai pengukuhan pengurus AAIPI merelease infromasi bahwa hasil pemetaan data APIP berdasarkan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM) terhadap 331 APIP menyatakan bahwa 94% APIP di pusat dan daerah tidak bisa mendeteksi terjadinya korupsi.
