ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AQAD PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DALAM KAJIAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Oleh Prof. H. Abdullah Kelib, SH dan Sodikul Amin
ABSTRAK
Perjanjian Pembiayaan Mudharabah didasarkan kepada kepercayaan, dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah tersebut pihak pengelola dana dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara nasabah/mudharib dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah, Bagaimanakah pihak Bank menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada Bank Syariah, Sanksi apakah yang diberlakukan kepada mudharib bila melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Mudharabah Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer dan sekunder dan tersier serta bahan wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permaslaahan yang di kemukakan. Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan antara lain pengaturan perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur‘an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari‘ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‘ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kata kunci
:Perjanjian Pembiayaan ; Prinsip Mudharabah ; Bank Syariah
39
THE ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCING AGREEMENT WITH MUDHARABAH PRINCIPLES IN SHARIA BANKS IN THE STUDY OF ACT NO. 21 YEAR 2008 CONCERNING SHARIA BANKING By Prof. H. Abdullah Kelib, S.H and Sodikul Amin
ABSTRACT The Mudharabah Financing Agreement is based on trust, with another understanding that the investor will hand over the funds to the fund manager party after the investor is sure that the borrower of the capital both skillfully and morally is trustworthy to manage the capital provided with his expertise and will not manipulate the capital. However, it does not mean that in the implementation of the mudharabah agreement the fund management party is released from the guarantee system or there is third party who guarantee it. This is done in order to create justice among customers / mudharib and the bank so it can protect themselves from the loss. The problems in this research are how the implementation of mudharabah financing agreement in Sharia Banks, how the Banks solve the in trouble mudharabah financing in Sharia Banks, what sanction is implemented to mudharib if they break the agreement in Mudharabah financing agreement. To answer the above problems, this study uses juridical normative method qualitatively by analyzing primary, secondary and tertiary data as well as interview materials therefore produces the answer of each problems given. Based on the research it can be concluded that, among others, the arrangement of mudharabah financing agreement is based on the holy Al-Qur'an, Al-Hadist, National Sharia Fatwa Council of MUI, Act No. 21 Year 2008 on Sharia Banking and Act No. 10 Year 1998 About Banking. Keywords: Financing Agreement; Mudharabah Principle; Sharia Bank PENDAHULUAN
transaksi antar ummat didasarkan pada
1.1 Latar Belakang
aturan-aturan Syariah sudah cukup
Perekonomian yang berbasis pada
lama diperjuangkan dan diharapkan
nilai-nilai dan prinsip Syariah sudah
eksis dalam pembangunan ekonomi.
cukup lama dinantikan ummat Islam
Keinginan ini didasari oleh suatu
di Indonesia maupun dari belahan
kesadaran untuk menerapkan Islam
dunia lainnya. Penerapan nilai-nilai
secara utuh dan total dalam segala
dan prinsip Syariah dalam segala
aspek
aspek kehidupan dan dalam aktivitas
dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah
kehidupan,
sebagaimana
40
ayat
(208)
yang
terjemahannya
Penganut
berbunyi sebagai berikut: Ayat
tersebut
paham
liberalisme
dan
pragmatism sempit ini menilai bahwa
dengan
tegas
kegiatan ekonomi dan keuangan akan
mengingatkan bahwa selama Islam
semakin meningkat dan berkembang
diterapkan secara parsial, maka ummat
bila
Islam akan mengalami keterpurukan
normative dan rambu-rambu Ilahi‖.
duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini
dibebaskan
Bank
dari
nilai-nilai
merupakan
lembaga
sangat jelas, sebab selama Islam hanya
keuangan yang mempunyai peranan
diwujudkan dalam bentuk ritualisme
yang
ibadah semata, hanya diingat pada saat
menyelesaikan dan mengembangkan
kelahiran bayi, ijab qabul pernikahan,
unsur-unsur
serta penguburan mayat, sementara
nasional.
dimarginalkan
dunia
perbankan adalah menyerap dana dari
politik,ekonomi perbankan, asuransi,
masyarakat. Hal ini terutama karena
pasar modal, pembiayaan proyek, dan
fungsi
transaksi ekspor impor, maka umat
(intermediary) pihak-pihak kelebihan
Islam telah mengubur Islam dalam-
dana (surplus of funds) dan pihak
dalam
yang memerlukan dana (luck of
dari
dengan
sendiriSehubungan
tanganya dengan
hal
sangat
strategis
trilogy
pembangunan
Kegiatan
bank
dalam
utama
sebagai
dari
perantara
funds). Sebagai agent of development,
tersebut di atas Muhammad Safi‘i
bank
Antonio menyatakan bahwa :
dalam
―Sangat disayangkan, dewasa ini
bangsa melalui pembiayaan semua
masih banyak kalangan yang melihat
jenis
bahwa Islam tidak berurusan dengan
sebagai
bank dan pasar uang, karena yang
(perantara
keuangan)
pertama adalah dunia putih sementara
memberikan
kontibusi
yang kedua adalah dunia hitam, penuh
pendapatan Negara.
tipu daya dan kelicikan. Oleh karena
merupakan
alat
membangun
usaha
pemerintah
perekonomian
pembangunan,
financial
yaitu
intermediary
Keberadaan lembaga
yang terhadap
perbankan
itu tidak mengherankan bila beberapa
selain berpengaruh terhadap dunia
cendikiawan dan ekonomi melihat
usaha, dimana hampir semua dunia
Islam, dengan sistem nilai dan tatanan
usaha mengandalkan jasa financial
normatifnya,
perbankan,
sebagai
factor
penghambat
pembangunan
obstacle
economic
to
juga
telah
banyak
(an
menyerap jutaan orang tenaga kerja.
growth).
Fungsi utama bank merupakan fungsi 41
(tumpuan) yang sangat penting bagi masyarakat dan dunia usaha adalah
Krisis
ekonomi
yang
melanda
sebagai tempat penyimpanan dana,
Indonesia pada pertengahan tahun
dan
1997 menjadi suatu sarana yang
memberikan
kredit
kepada
masyarakat.
sangat strategis dan menggembirakan
Di Indonesia fungsi bank diartikan sebagai agent of development
bagi
para
entreprentur
terutama
yaitu
pengusaha muslim dalam meneruskan
sebagai lembaga yang mendukung
produksi usahanya. Hal ini disebabkan
pelaksanaan
kemampuan dari lembaga perbankan
dalam
pembangunan nasional rangka
pembangunan
pemerataan
yang
berorientasi
kepada
hasil-hasilnya,
sistem bagi hasil dapat memberikan
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
keuntungan ke setiap pengelola uang,
nasional kearah peningkatan taraf
tidak hanya kepada bank sebagai
hidup
kreditur
rakyat
dan
syariah
banyak.
Untuk
yang
telah
meningkatkan peran dan fungsi bank
pinjaman
terdapat beberapa kebijakan moniter
nasabah/mudharib sebagai peminjam
yang dilaksanakan sejak pemerintahan
modal dalam mengembangkan usaha
Orde Baru adalah sebagai berikut :
mereka.
1. Meningkatkan mobilitas tabungan msyarakat
melalui
lalu
tetapi
memberikan
juga
kepada
Dari sudut pandang kepentingan
lintas
ekonomi,
keuangan.
pembiayaan
perbankan
syariah yang menggunakan sistem
2. Membeikan kredit dalam jumlah
mudharabah (profit sharing) dalam
yang cukup besar, bank sektor-
memperlancar
sektor yang mendapat prioritas,
ummat dianggap mampu menekan
maupun sektor-sektor non prioritas
terjadinya inflansi karena tidak adanya
untuk meningkatkan kesempatan
ketetapan
kerja.
dibayarkan ke bank,
3. Menunjang
bunga
perekonomian
yang
harus
juga dapat
pemeliharaan
merubah halauan kaum muslimin
dan peningkatan stabilitas ekonomi
dalam setiap transaksi perdagangan
dan.
dan keuangan yang sejalan dengan
4. Menunjang
usaha
roda
usaha
untuk
ajaran Islam. Dari kenyataan ini
meningkatkan kedudukan golongan
pelaksanaan
ekonomi lemah melalui pemberian
Islam dan praktek perbankan non
kredit KIK (Kredit Investasi Kecil).
bunga menjadi alternative yang baik, 42
sistem
perekonomian
di
samping
keharusan
merupakan
suatu
/atau unit usaha syariah dan pihak lain
kewajiban
dalam
yang mewajibkan pihak dibiayai dan
dan
menjalankan anjuran agama, apalagi
/atau diberi
dengan disahkannya Undang-Undang
mengembalikan dana tersebut setelah
No.
jangka waktu tertentu dengan imbalan
21
Tahun
2008
Tentang
Perbankan Syariah dan Undang -
fasilitas dana
untuk
ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai
Pembiayaan mudharabah secara
Perubahan Atas Undang-Undang No.
tidak
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
penolakan terhadap sistem bunga yang
Undang-Undang
telah
diterapkan oleh bank kenvensional
perbankan
dalam mencari keuntungan. Karena itu
mengatur
tersebut
semua
berdasarkan prinsip syariah. Prinsip hukum
syariah Islam
langsung
adalah
bentuk
pelarangan bunga ditinjau dari ajaran
adalah dalam
prinsip
Islam merupakan perbuatan riba yang
kegiatan
diharamkan dalam Al-qur‘an, sebab
perbankan berdasarkan fatwa yang
larangan
dikeluarkan
oleh
meringankan
memiliki
kewenangan
lembaga
yang dalam
riba
dibantu
tersebut beban
dalam
bukanlah
orang hal
yang ini
penetapan fatwa di bidang syariah.
nasabah/mudharib tetapi merupakan
Sedangkan pembiayaan merupakan
tindakan
penyediaan dana atau tagihan yang
memakan harta orang lain tanpa
dipersamakan
melalui jerih payah dan berisiko serta
dengan
itu
berupa
yang
memperalat
dan
transaksi bagi hasil dalam bentuk
kemudahan yang diperoleh orang
mudharabah
kaya di atas kesedihan Orang miskin.
dan
musyarakah,
transaksi sewa menyewa dalam bentuk
Dengan
demikian
perbankan
ijarah atau sewa beli dalam bentuk
syariah yang memberikan pembiayaan
ijarah muntahiya bittamlik, transaksi
mudharabah
jual
beli
dalam
terhadap
bentuk
piutang
nasabah/mudharib dengan sendirinya
dan
istisna‘,
akan menjadikan hubungan di antara
dalam
kedua belah pihak bagaikan mitra
bentuk piutang qardh dan transaksi
dalam meraih keuntungan riil pada
sewa menyewa jasa dalam bentuk
pengelolaan
ijarah
konsep
murabahah, transaksi
salam,
pinjam-meminjam
untuk
berdasarkan
transaksi persutujuan
multijasa
usaha
pembiayaan
mereka.Pada bagi
hasil
atau
mudharabah dalam perbankan syariah
kesepakatan antara bank syariah dan
dikenal dengan istilah qiradh akad 43
kerja sama antara dua pihak dimana
hendaklah ia menulis, dan hendaklah
pemilik
maal)
orang yang berutan itu mengimlakkan
modal
(apa yang akan ditulis itu), dan
sedangakan pihak kedua (mudharib)
hendaklah ia bertakwa kepada Allah
bertindak
Tuhannya,
dana
(shahibul
menyediakan
seluruh
selaku
keuntungan
pengelola
usaha
dibagi
dan
dan
janganlah
ia
antara
mengurangi sedikitpun dari utangnya.
mereka seuai dengan kesepakatan
Jika yang berutang itu orang yang
yang dituangkan dalam kontrak.
lemah akalnya atau lemah keadaannya
Hubungan keterikatan antara dua pihak
tersebut
akan
atau
melahirkan
dia
sendiri
mengimlakannya
tidak
maka
mampu hendaklah
konsekuensi yang harus dipenuhi oleh
walinya mengimlakkan dengan jujur
masing-masing pihak yaitu seluruh
dan persaksikanlah dengan dua orang
kewajiban yang harus ditunaikan dan
saksi dari orang-orang laki-laki (di
apa-apa yang menjadi hak masing-
antaramu). Juga taka da dua orang
masing yang akan diterima. Dalam hal
laki-laki, maka boleh seorang laki-laki
ini Al-Qur‘an sebagai pedoman dari
dan dua orang perempuan dari saksi-
ajaran Islam yang ditafsirkan dengan
saksi yang kamu ridhai, supaya jika
realisasi muamalah fiqh menerapkan
seorang lupa
perjanjian merupakan pernyataan dari
mengingatkannya. Janganlah saksi-
seorang untuk mengerjakan atau tidak
saksi
mengerjakan sesuatu yang berkaitan
keterangan) apabila mereka Dipanggil,
dengan orang lain.
dan janganlah kamu jemu menulis
Dijelaskna dalam Al-Qur‘an surah Al-
utang itu, baik kecil maupun besar
Baqarah ayat 282 yang diartikan
sampai batas waktu pembayarannya.
sebagai berikut:
Yang demikian itu lebih adil di sisi
itu
maka
seorang lagi
enggan
(memberikan
Hai orang-orang yang beriman,
Allah dan lebih dapat menguatkan
apabia bermuamalah tidak secara tunai
persaksian dan lebih dekat kepada
untuk
tidak
waktu
yang
ditentukan,
(menimbulkan)
hendaklah kamu menuliskannya, dan
(tulislah
hendaklah seorang penulis di antara
muamalahmu itu perdagangan dosa
kamu menuliskannya dengan benar,
yang kamu jalankan di antara kamu
dan
maka tidak ada dosa bagi kamu jika
janganlah
menuliskannya telah
penulis sebagaimana
mengajarkannya,
enggan
muamalah
kecuali
Allah
kamu
maka
persaksikanlah jika kamu berjual beli 44
tidak
itu)
keraguan
menuliskannya.
Dan
dan janganlah penulis dan saksi saling
sehingga dapat melindungi diri dari
sulit menyulitka, jika kamu lakukan
kerugian (the end of justice is to
(yang demikian) maka sesungguhnya
secure from injury).
hal itu adalah suatu kefasikan pada
Pembiayaan mudharabah di Bank
dirimu, dan bertakwalah kepada Allah,
Syariah tidak terlepas dari mekanisme
Allah
pelaksanaan perjanjian yang telah
mengajarimu
dan
Allah
mengetahui segala sesuatu.
ditetapkan berdasarkan syarat dan
Sebagaimana yang telah disebutkan
rukun dalam akad sesuai dengan
di atas bahwa perjanjian pembiayaan
yangdikemukakan oleh ulama fiqhiyah
mudharabah
dan juga Dewan Syariah Nasional
kerjasama
merupakan
pemilik
modal
MUI tentang mudharabah (qiradh).
usaha
tanpa
Oelh karena itu keabsahan suatu
memakai agunan, yang mana di dalam
perjanjian pembiayaan mudharabah
akad
akan
tidak lepas dari pada pemenuhan
antara
syarat dan rukun mudharabah itu
dengan
antara
perjanjian
pengelola
tersebut
membagi
dinyatakan
keuntungan
di
mereka. Maka dapat dipahami bahwa
sendiri.
perjanjian
Adapun rukun dan syarat pembiayaan
mudharabah
didasarkan
kepada kepercayaan trust investment),
mudharabah adalah sebagai berikut :
dengan
1. Penyedia dana (shahibul maal)
pengertian
lain
bahwa
pemodal akan menyerahkan dananya
2. Pengelola dana (mudharib) yang
kepada pihak pengelola dana setelah pemodal
merasa
yakin
cakap hukum.
bahwa
3. Penyataan ijal dan qabul harus
peminjam modal tersebut baik secara
dinyatakan oleh para pihak untu
skill maupun moral dapat dipecaya
menunjukkan
untuk mengelola modal yang diberika
pada waktu menandatangani akad
dengan keahliannya dan tidak akan
(kontrak).
memanipulasi modal tersebut. Namun bukan
berarti
dalam
dilepaskan
pelaksanaan
dari
mereka
4. Modal, yaitu sejumlah uang dan /atau asset yang diberikan oleh
perjanjian mudharabah tersebut pihak pengelola
kehendak
penyedia modal kepada mudharib.
sistem
5. Keuntungan,
artinya
jaminan atau ada pihak yang ketiga
kelebihan
yang
dapat
yang menjamin, hal ini dilakukan
kelebihan dari modal.
sejumlah sebagai
supaya terciptannya keadilan di antara
6. Kegiatan usaha oleh pengelola
nasabah/mudharib dan pihak bank
(Mudharib) sebagai pemibangan 45
modal
yang
disediakan
oelh
1) Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil
penyedia dana.
adalah Bank umum dan Bank
Adanya klausula yang menentukan
perkreditan rakyat yang melakukan
sahnya suatu perjanjian di dalam
usaha
Keputusan
Prinsip bagi hasil.
Dewan
Syariah
yang
semata-mata
berdasarkan
berlandaskan hukum Islam dan telah
2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud
dipakai bank syariah sebagai rujukan
adalah prinsip bagi hasil yang
dalam
berdasarkan syariah;
pembiayaan
mudharabah
merupakan suatu gambaran bahwa di
3) Bank berdasarkan bagi hasil wajib
dalam perbankan syariah seorang
memiliki
mudharib harus memenuhi segala
Syariah;
Dewan
Pengawas
klausula yang tertuang dalam isi
4) Bank umum atau Bank perkreditan
kontrak,
rakyat
suatu
kewajiban
perjanjian
yang
harus
berupa
yang
kegiatan
usahanya
ditunaikan
semata-mata berdasarkan prinsip bagi
setelah pengelolaan usaha. Dengan
hasil tidak diperkenankan melakukan
demikian pelaksanaan suatu perjanjian
usaha yang tidak berdasarkan prinsip
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
bagi hasil. Sebaliknya Bank umum
(mudharabah) antara mudhraib dan
atau Bank perkreditan rakyat yang
shahibul maal tersebut seyogianya
kegiatan usahanya tidak berdasarkan
memberikan gambaran
kepada
keuntungan
kepada kedua belah pihak. Sebelum
disahkannya
prinsip
bagi
hasil
tidak
diperkenankan melakukan kegiatan Undang-
usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang
Pada tahun 1998 muncul UU No. 10
Perbankan
dalam
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
menjalankan perannya, Bank Syariah
UU No. 7 tahun 1992 tentang
berlandaskan pada UU No. 7 tahun
Perbankan. Dalam Undang-Undang
1992 tentang Perbankan dan Peraturan
ini terdapat beberapa perubahan yang
Pemerintah Nomor 72 tahun 1992
memberikan peluang lebih besar bagi
tentang Bank berdasarkan prinsip bagi
pengembangan perbankan syariah.
hasil yang kemudian dijabarkan dalam
Bank Syariah lahir sebagai salah satu
Surat Edaran Bank Indonesia No.
alternative terhadap persoalan bunga
25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993,
Bank,
yang pada pokoknya menetapkan hal-
merupakan
hal antara lain:
perbankan
Syariah,
46
karena
Bank
lembaga yang
Syariah keuangan
beroperasi
dan
produknya dengan prinsip dasar tanpa
Sistem
menggunakan sistem bunga dengan
keuntungan
menawarkan sistem lain yang sesuai
menimbulkan
dengan syariah Islam.
pertumbuhannya
Prinsip inilah yang membedakan secara
prinsipil
antara
bagi
hasil
sebab
mempunyai tidak
akan
negative
spread,
modal
negative,
dalam permodalan Bank sebagaimana
sistem
yang biasa terjadi dalam perbankan
operasional Bank Syariah dan Bank
konvensional
Konvensional.
sistem bunga. Hal itu terjadi, di satu
Bagi
Bank
yang
konvensional bunga merupakan hal
pihak
penting
tingkat suku bangsa deposito yang
untuk
menarik
menginvestasikan
invektor
modalnya
disebabkan
menggunakan
karena
adanya
pada
tinggi, dan dilain pihak bunga kredit
suatu Bank. Semakin tinggi bunganya
dibebani tingkat bunga yang rendah
semakin
untuk
tertarik
para
menabung.
Tingkat
merupakan
unsur
investor
suku
bangsa
esensial
dalam
menarik
para
investor
menanamkan modalnya. Penentuan bunga dibuat waktu
Sistem perbankan konvensional. Bank
akad
syariah yang bekerja menggunakan
harus selalu untung, tidak ada asumsi
sistem non bunga melalui transaksi
kerugian. Pembayaran bunga tetap
dengan menggunakan sistem profit
dilakukan
and loss sharing yaitu bagi hasil
proyek,
tanpa
mempertimbangkan
keuntungan dan kerugian yang terjadi
apakah proyek
yang dijalani itu
ditanggung oleh kedua belah pihak
mempunyai keuntungan atau tidak.
yaitu mudharib dan shahihul maal.
Sedangkan
Dalam sistem bunga Bank dan bagi
penentuan besarnya rasio atau nisbah
hasil memiliki sisi persamaan yaitu
bagi hasil di buat pada waktu akad
sama-sama memberikan keuntungan
dengan
bagi pemilik modal, namun keduanya
kemungkinan untuk dan rugi. Maka
memiliki perbedaan yang principal,
dalam suatu proyek yang dilakukan
yaitu sistem bunga uang merupakan
nasabah, apabila mengalami kerugian
sistem yang dilarang agama Islam,
akan ditanggung bersama.
sedangkan
pada
bagi
hasil
merupakan
berlangsung
misalnya
dengan
dalam
sistem
bagi
perpedoman
sistem
bagi
asumsi
hasil,
suatu
hasil
pada
Sisi lain jumlah
keuntungan yang tidak mengandung
pembagian laba menu=ingkat sesuai
riba sehingga tidak diharamkan oleh
dengan
ajaran Islam.
pendapatan sedangkan konvensional 47
peningkatan
jumlah
jumlah
pembayaran
meningkat
bunga
meskipun
tidak
Di dalam Peraturan Pemerintah
jumlah
dijelaskan lebih lanjut bahwa ―yang
keuntungan berlipat.
dimaksud dengan prinsip bagi hasil
Bank Islam dengan sistem bagi
dalam peraturan ini adalah prinsip
hasil sebagai alternative pengganti
muamalat berdasarkan syariat dalam
dari penerapan sistem bunga ternyata
melakukan kegiatan usaha Bank‖.
dinilai telah berhasil menghindari
Manajemen Bank konvensional dan
dampak
Bank Syariah pada umunya memiliki
negative
dari
penerapan
bunga, seperti :
persamaan terutama dalam sisi teknis
1. Pembebanan
pada
berlebih-lebihan bunga
dengan
berbunga
nasabah
penerimaan uang, mekanisme transfer,
beban
tehnologi computer yang digunakan,
(compound
syarat-syarat
interrst) bagi nasabah yang tidak
pembiayaan,
mampu membayar pada waktu
keuangan dan sebagainya. Namun
temponya ;
dengan adanya landasan syariah serta
2. Timbulnya (eksploitasi)yang
kuat
umum
memperoleh
proposal,
laporan
pemerasan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah
terhadap
menyangkut Bank Syariah antara lain
yang lemah ;
UU No. 7 tahun 1992 tentang
3. Terjadinya konsentrasi kekuatan
perbankan sebagaimana telah diubah
ekonomi di tangan kelompok elit,
dengan UU No. `10 tahun 1998 juga
para bankir dan pemilik modal ;
terdapat
4. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi
lemah
beberapa
hal
perbedaan
diantaranya yang menyangkut aspek
untuk
legal, struktur organisasi, usaha yang
mengembangkan potensi usaha. Selain
dibiayai, dan lingkungan kerja serta
mampu dapat menghindarkan dampak
adanya Dewan Pengawas Syariah
negative peranan bunga, Bank dengan
dalam
sistem
adanya sistem bagi hasil.
bagi
hasil
dinilai
struktur
Secara
sumber
efisien.
diberikan atau dikeluarkan oleh Bank
Kemampuan untuk mengalokasikan
Syariah meliputi tiga (3) kerangka
sumber daya dan sumber dana secara
(‗aqd) pembiayaan besar
efisien merupakan modal utama untuk
1. Pembiayaan ber-‗aqd tijarah (Jual-
menghadapi persaingan pasar dan
beli)Pembiayaan
perolehan laba.
sebagai pembiayaan yang bersifat
secara
48
pembiayaan
serta
mengalokasikan sumber daya dan dana
umum
oraganisasi
ini
yang
digolongkan
investasi, jenis produk pembiayaan
tema pembahasan tesis ini yaitu
yang dikeluarkan meliputi :
sebagai berikut :
a. Al-Ba‘I Bitsaman Ajil (Jual beli
1. Bagaimana
dengan cara angsuran);
pembiayaan
b. Al-Murabahah (Jual beli dengan
mudhorobah
pada
2. Bagaimana kendala dan solusi atas
c. Produk Ijarah (sewa menyewa); ber-‗aqd
permasalahan pelaksanaan perjanjian
syarikah
pembiayaan
(kerja sama / kongsi) Digolongkan
perjanjian
perbankan syariah?
cara jatuh tempo);
2. Pembiayaan
pelaksanaan
dengan
prinsip
mudhorobah pada bank syariah dalam
sebagai
pembiayaan
kajian UU NO. 21 Tahun 2008
modal
kerja, jenis
Tentang Perbankan Syariah?
yang bersifat
produk pembiayaan syarikah meliputi
C. Tujuan Penelitian
:
Bertitik tolak dari permasalahan yang
a. Pembiayaan
Al-Musyarakah
telah dilakukan di atas, maka tujuan
(pembagian dengan jumlah modal
yang hendak dicapai dalam penelitian
sebagian sebagian antara pihak
ini adalah :
Bank dengan pihak peminjam); b. Pembiayaan
1. Untuk
memahami
pelaksanaan
Al-Mudharabah
perjanjian pembiayaan mudhorobah
(pembiayaan dengan dana 100%
pada Bank Syariah BRI Cabang
dari pihak Bank).
Semarang.
3. Pembiayaan
ber-‗aqd
hasan
2. Untuk memahami Kesesuaian Prinsip
(kebijakan)
Perjanjian-perjanjian di PT. Bank
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka
peneliti
tertarik
Syariah BRI Cabang Semarang sesuai
untuk
dengan prinsip Mudhorobah.
mengangkat judul ―Analisis Terhadap
D. Manfaat Penelitian
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan
Dari hasil penelitian ini diharapkan
Dengan Prinsip Mudharabah Pada
dapat memberikan manfaat sebagai
Bank Syariah Dalam Kajian UU NO.
berikut :
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
1. Secara Teoritis
Syariah‖.
a. Dari segi teoritis kegiatan penelitian
B. Rumusan Masalah
ini diharapkan dapat memberikan
Dari latar belakang tersebut maka
manfaat berupa sumbangan saran
terdapat berapa masalah yang menjadi
dalam
ilmu
teori/gagasan 49
pengetahuan perkembangan
berupa ilmu
hukum,
khususnya
hal-hal
yang
dilakukan dengan cara studi dokumen,
berkaitan dengan masalah perjanjian
yaitu dengan menghimpun data yang
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
berasal dari kepustakaan yang berupa
tersebut.
peraturan Perundang-undangan, buku-
b. Di samping itu dari aspek teoritis,
buku, internet dan data- data yang
penelitian ini juga akan memberikan
diperoleh dilapangan yang mempunyai
informasi mengenai alternatif konsep
hubungan dengan permasalahan yang
yang lebih baik dalam perjanjian
diteliti dalam tesis ini.
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
5. Analisis Data
tersebut
―Analisis
c. Dapat mendukung penelitian yang
mengorganisasikan dan mengurut data
aka datang
kedalam pola, kategori, dan satuan
2. Secara Praktis a. Diharapkan masukan
uraian dapat
data
adalah
dasar,
sehingga
proses
dapat
memberikan
ditemukan tema dan dapat dirumuskan
pemerintah
hipotesis kerja seperti yang disarankan
kepada
khususnya para pengelola bank untuk
oleh data‖.
lebih
diperoleh, selanjutnya data tersebut
mengefektifkan
pelaksanaan
Setelah data primer
perjanjian pembiayaan dengan prinsip
diidentifikasi
dan
diklasifikasikan
bagi hasil tersebut
serta disusun dalam bentuk tabel
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
frekuensi, dianalisis secara kualitatif
mengungkap berbagai permasalahan
dengan mempelajari seluruh jawaban
dan kendala
dari
yang timbul
dalam
responden,
pelaksanaan perjanjian pembiayaan
dengan
dengan prinsip bagi hasil tersebut
menggunakan metode berfikir secara
c. Diharapkan
induktif dan deduktif.
dapat
memberikan
data
membandingkan
sekunder,
dengan
alternatif bagi penelitian selanjutnya
Pada proses induktif, proses berasal
dalam
dari
merumuskan
pelaksanaan
proposisi
pengamatan
bagi hasil tersebut.
kesimpulan pengetahuan baru) berupa
penelitian
yang
pada
asas umum. Sedangkan pada prosedur
.4. Teknik Pengumpulan Data penelitian
berakhir
hasil
perjanjian pembiayaan dengan prinsip
Mengingat
dan
(sebagai
ini
adalah
deduktif, bertolak dari satu proposisi
bersifat
yuridis
umum
yang
kebenarannya
telah
normatif yang memusatkan perhatian
diketahui dan berakhir pada satu
pada data primer, pengumpulan data
kesimpulan (pengetahuan baru) yang 50
bersifat lebih khusus, sehingga nanti
supaya perjanjian yang bersifat
diharapkan
menjawab
timbal balik termasuk didalamnya
dengan
maka perlu ditambah kata ―saling‖
perjanjian pembiayaan dengan prinsip
dalam definisi Pasal 1313 KUH
bagi hasil tersebut
Perdata.
masalah
mampu yang
berkaitan
Pengertian yang lebih lengkap
LANDASAN TEORI
dikemukakan oleh R. Subekti, yang
A. Pengertian Perjanjian Pengertian
perjanjian
diatur
memberikan definisi perjanjian adalah
dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang
―suatu peristiwa di mana seseorang
menyebutkan
berjanji kepada orang lain atau dimana
bahwa
―suatu
persetujuan adalah perbuatan dengan
Berdasarkan
mana satu orang atau lebih mengikat
diatas
dirinya terhadap satu orang atau lebih―.
perjanjian
Pasal ini tidak memberikan batas yang
hukum antara dua orang atau lebih
jelas. Hal ini dikarenakan disatu sisi
berdasarkan
terlalu luas dan disisi lain kurang
menimbulkan suatu akibat hukum
lengkap.
sesuai peraturan atau kaidah yang
-
-
Kata
―perbuatan‖
terlalu
beberapa
dapat
pengertian
disimpulkan
ialah
kata
suatu
bahwa
hubungan
sepakat
untuk
luas
mengikat mereka untuk ditaati dan
pengertiannya karena dengan kata
dijalankan. Kesepakatan antara para
itu seakan-akan semua perbuatan
pihak tersebut akan menimbulkan
termasuk
juga
didalamnya
suatu hak dan kewajiban yang jika
perbuatan
melawan
hukum.
dilanggar akan ada akibat hukumnya
Padahal perbuatan yang dimaksud
atau dapat dikenai sanksi.
dalam
1. Asas-Asas Perjanjian
definisi
tersebut
adalah
perbuatan hukum.
Menurut Sudikno, yang dimaksud
Kalimat ―satu orang atau lebih
dengan asas hukum adalah : ―Suatu
mengikat dirinya terhadap satu
pikiran dasar yang bersifat umum
orang atau lebih‖, dikatakan kurang
yang melatarbelakangi pembentukan
lengkap karena dengan kalimat
hukum positif. Dengan demikian asas
tersebut perjanjian yang termasuk
hukum tersebut pada umumnya tidak
didalamnyahanyalah
perjanjian
tertuang di dalam peraturan yang
sepihak sehingga perjanjian yang
kongkrit akan tetapi hanya merupakan
sifatnyatimbal balik tidak termasuk
suatu
didalamnya.
melatarbelakangi
Oleh
karena
itu 51
hal
yang
menjiwai
atau
pembentukannya.
Hal ini disebabkan sifat dari asas
hukum
yang
tersebut adalah abstrak dan kongkrit.
perjanjian yang dibuatnya. Meskipun
hukum
menentukan adanya kebebasan setiap
adalah
sebagai
1338
bagi
Adapun asas-asas yang terdapat dalam perjanjian
Pasal
berlaku
ayat
(1)
berikut :
orang untuk mengadakan perjanjian
a. Asas Kebebasan Berkontrak
namun kebebasan tersebut tidaklah
Asas kebebasan berkontrak adalah
bersifat mutlak. Maksudnya bebas
suatu asas yang menentukan bahwa
tidak berarti sebebas-bebasnya tetapi
setiap orang adalah bebas atau leluasa
ada
untuk memperjanjikan apa dan kepada
dilarang oleh undang-undang serta
siapa saja.
tidak bertentangan dengan ketertiban
Asas ini terdapat dalam Pasal 1338
umum dan kesusilaan.
ayat
yang
disebutkan dalam Pasal 1339 ayat (1)
menyatakan bahwa ―semua perjanjian
KUH Perdata yang menyatakan bahwa
yang dibuat secara sah berlaku sebagai
―perjanjian-perjanjian
undang-undang
bagi
merekayang
mengikat untuk hal-hal yang tegas
membuatnya‖.
Asas
ini
dapat
dinyatakan didalamnya, tetapi juga
disimpulkan dari kata ―semua‖ yang
untuk segala sesuatu yang menurut
mengandung makna yaitu :
sifatnya perjanjian diharuskan oleh
(1)
1) Setiap
KUH
orang
mengadakan
Perdata
orang
mengadakan
Hal ini
tidak
hanya
kepatutan, kebiasaan dan undang-
atau
tidak
undang.‖ b. Asas Konsensualisme.
bebas
untuk
perjanjian
dengan
Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian
terjadi
sejak
saat
tercapainya kata sepakat antara pihakpihak mengenai pokok perjanjian.
menentukan bentuk perjanjian yang
Sejak saat itu perjanjian mengikat dan
dibuatnya;
mempunyai akibat hukum. untuk
Asas konsensualisme diatur dalam
menentukan isi dan syarat-syarat
Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320
perjanjian yang dibuatnya;
KUH Perdata yang menyatakan bahwa
5) Setiap
orang
bebas
itu
untuk
4) Setiap
orang
tidak
untuk
siapapun yang dikehendakinya; 3) Setiap
yaitu
bebas
mengadakan perjanjian; 2) Setiap
pembatasannya
untuk
―semua perjanjian yang dibuat secara
ketentuan-ketentuan
sah berlaku sebagai undang-undang
orang
menentukan
bebas
bebas
bagi 52
mereka
yang
membuatnya‖.
―Kata ....yang dibuat secara sah....‖
ayat (2) KUH Perdata yaitu ―Suatu
pada
harus
perjanjian tidak dapat ditarik kembali
dihubungakan dengan ketentuan Pasal
selain dengan sepakat kedua belah
1320 KUH Perdata yang mengatur
pihak, atau karena alasan-alasan yang
tentang
oleh undang-undang dinyatakan cukup
pasal
syarat
tersebut
sahnya
perjanjian.
Sepakat adalah syarat sah perjanjian.
untuk itu.‖
Dengan demikian dapat disimpulkan
Asas pacta sun servanda disebut juga
bahwa perjanjian itu lahir apabila
sebagai asas kepastian hukum. Dengan
sudah tercapai kesepakatan mengenai
adanya kepastian hukum maka para
hal-hal pokok yang menjadi obyek
pihak yang telah menjanjikan sesuatu
perjanjian dan tidak perlu adanya
akan memperoleh jaminan yaitu apa
formalitas tertentu selain yang telah
yang telah diperjanjikan itu akan
ditentukan undang-undang.
dijamin pelaksanaannya. Oleh karena
c. Kekuatan Mengikatnya Perjanjian
itu dalam asas ini dapat disimpulkan
Asas Pacta Sun Servanda.
adanya kewajiban bagi pihak ketiga
Asas ini berhubungan dengan akibat
(hakim) untuk menghormati perjanjian
suatu perjanjian dan diatur dalam
yang telah dibuat oleh para pihak,
Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH
artinya hakim tidak boleh mencampuri
Perdata.
isi perjanjian tersebut yaitu bahwa
Asas
tersebut
dapat
disimpulkan dari kata ―... berlaku
pihak
sebagai undang-undang bagi mereka
diperkenankan
yang membuatnya.‖ Dengan adanya
menambah, mengurangi atau bahkan
asas ini berarti para pihak harus
menghapus ketentuan-ketentuan yang
mentaati perjanjian yang telah mereka
merupakan isi dari perjanjian yang
buat seperti halnya mentaati undang-
telah disepakati oleh para pihak yang
undang, maksudnya yaitu apabila di
membuatnya.
antara para pihak tersebut melanggar
d. Asas Itikad Baik Suatu perjanjian
perjanjian yang dibuat, maka akan ada
harus dibuat dengan itikad baik oleh
sanksi hukumnya
para pihak yang membuatnya. Asas
melanggar
sebagaimana ia
undang-undang.
ketiga
tersebut untuk
tidak
mengubah,
Oleh
itikad baik ini dapat dibedakan antara
karena itu akibat dari asas ini adalah
itikad baik yang subyektif dan itikad
perjanjian itu tidak dapat ditarik
baik yang obyektif, Itikad baik yang
kembali tanpa persetujuan pihak lain.
subyektif
Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338
kejujuran seseorang dalam melakukan 53
dapat
diartikan
sebagai
suatu perbuatan hukum yaitu apa yang
pihak
terletak pada sikap batin seseorang
secara tidak bebas.
pada
waktu
diadakan
perbuatan
yang
memberikan
sepakat
Selanjutnya untuk syarat
hukum.
sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu
Sedangkan
itikad
baik
dalam
perjanjian harus mengenai suatu hal
pengertian yang obyektif, maksudnya
tertentu
bahwa pelaksanaan suatu perjanjian
perjanjian yaitu obyek perjanjian.
itu harus didasarkan pada norma
Berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) dan
kepatutan atau apa-apa yang dirasakan
(2) KUH Perdata, disebut bahwa suatu
sesuai yang patut dalam masyarakat.
perjanjian harus mempunyai sebagai
2. Syarat Sahnya Perjanjian
pokok suatu barang yang paling
Suatu perjanjian dinyatakan sah dan
sedikit
mempunyai akibat hukum apabila
tidaklah menjadi halangan bahwa
perjanjian tersebut memenuhi syarat
jumlah barang tidak ditentu, asal saja
sahnya perjanjian yang ditetapkan
jumlah itu kemudian dapat ditentukan
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu
atau dihitung. Selanjutnya didalam
:
Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan
a. Sepakat
bagi
mereka
yang
yang
merupakan
ditentukan
pokok
jenisnya,
dan
pula bahwa barang-barang yang baru
mengikat dirinya;
akan ada dikemudian hari dapat
b. Kecakapan untuk membuat suatu
menjadi
perjanjian
pokok
suatu
perjanjian
ialahbarang-barang/ benda yang sudah
c. Suatu hal tertentu;
ada maupun barang/ benda yang masih
d. Suatu sebab yang halal.
akan ada..
Dari
keempat
syarat
sahnya
d. Suatu Sebab Yang Halal
perjanjian tersebut, syarat pertama dan
Suatu sebab atau causa yang halal
kedua disebut syarat subyektif karena
yang dimaksud Pasal 1320 KUH
menyangkut orang-orang atau subyek
Perdata bukanlah sebab dalam arti
yang mengadakan perjanjian. Syarat
yang
subyektif ini apabila tidak dipenuhi
mendorong orang membuat perjanjian
maka
melainkan sebab dalam
perjanjian
dimintakan
tersebutdapat
menyebabkan
perjanjian
pembatalannya
itu
atau
sendiri‖
yang
arti ―isi yang
(vernietgbaar) oleh pihak yang lemah
menggambarkan tujuan yang akan
yaitu pihak yang tidak cakap atau
dicapai
54
oleh
pihak-pihak,
apakah
bertentangan dengan ketertiban umum
manusia khususnya di bidang harta
dan kesusilaan atau tidak.
kekayaan biasanya dapat diwujudkan
Akibat hukum perjanjian yang berisi
dalam bentuk perjanjian atau akad.
causa yang tidak halal ialah ―batal‖.
Dalam Al-Qur‘an ada terdapat dua (2)
Dengan demikian tidak ada dasar
istilah
untuk menuntut pemenuhan perjanjian
perjanjian,
dimuka hakim, karena sejak semula
(akad) dan al-‗ahdu (janji). Al-Qur‘an
dianggap tidak pernah ada perjanjian.
mamakai kalimat pertama dalam arti
Demikian juga apabila perjanjian yang
perikatan atau perjanjian, sedangkan
dibuat itu tanpa causa, maka dianggap
kalimat yang kedua dalam Al-Qur‘an
tidak pernah ada (Pasal 1335 KUH
berarti masa, pesan, penyempurnaan
Perdata).
dan janji atau perjanjian.
3. Perjanjian Dalam Hukum Islam
Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-
Islam merupakan agama yang bersifat
Undang Nomor 21 Tahun 2008
rahmatan lil alamin artinya agama
Tentang
Perbankan
yang menjadi rahmat bagi seluruh
disebutkan
bahwa
alam. Ajaran Islam telah membuat
kesepakatan
pengaturan yang komperehensif dan
Syariah atau Unit Usaha Syariah dan
universal sehingga kehidupan manusia
pihak lain yang memuat adanya hal
senantiasa saling menjaga hubungan
dan kewajiban bagi masing-masing
baik antara satu individu dengan
pihak sesuai dengan prinsip syariah.
individu lainnya dan juga menjaga
Dalam pandangan ulama syafi‘iyah,
hubungan yang bersifat transendental
Hanafiyah
spiritual dengan Sang Khaliq yakni
merupakan
Allah SWT.
dikerjakan oleh seseorang berdasarkan
Hubungan vertikal kepada Allah SWT
keinginannya sendiri, seperti wakaf,
bisa terwujud dengan melaksanakan
pembebasan,
perintah-Nya dan menjauhi segala
pembentukannya
larangan-larangan-Nya, di sisi lain
keinginan dua orang seperti jual beli
manusia
dan gadai.
senantiasa
berhubungan
yang
dengan manusia lainnya dalam bentuk
Dari
muamalah
tersebut
baik
kekayaan kekeluargaan,
di
bidang
maupun hubungan
harta
menyangkut
yaitu
kalimat
dan
sesuatu
atau
definisi di
antara
Hanabilah,
segala
al-aqdu
Syariah
Akad
tertulis
dengan
sesuatu
adalah Bank
akad yang
yang
membutuhkan
Akad atas,
sebagaimana penulis
hubungan
menyimpulkan bahwa perjanjian atau
sesama
akad adalah perjanjian yang dilakukan 55
oleh dua pihak yang bertujuan untuk
yang
saling mengikatkan diri satu sama
diakadkan.
lainnya, dengan diwujudkan dalam
terkait
dengan
yang
e. Akad tersebut bermanfaat.
ijab dan qabul yang objeknya sesuai
Kemudian
dengan syariah, dengan pengertian
meliputi beberapa unsur yaitu :
lain
bahwa
perjanjian
tersebut
objek
harus
‗aqidain),
secara timbal balik dari kedua belah terhadap
akad
a. Para pihak yang membuat akad (al-
berlandaskan keridhoan atau kerelaan
pihak
rukun
b. Pernyataan kehendak para pihak
yang
(shighatul-‗aqd),
diperjanjikan dan tidak bertentangan
c. Objek akad (mahallul-‗ aqd), dan
dengan
d. Tujuan akad (maudhu‘-al‘aqd).
prinsip
syariah.
Dengan
demikian akad atau perjanjian akan
Di dalam al-Qur‟an
menimbulkan kewajiban prestasi pada
Maka
satu pihak dan hak bagi pihak lain atas
kesepakatan dalam sebuah kontrak
prestasi tersebutDari definisi di atas
dalam setiap perjanjian sebagaimana
dapat
dalam rukun akad, mesti ada kehendak
dipahami
bahwa
dalam
dalam
dari
perjanjian
mengikatkan diri, artinya kebebasan
pernyataan
dilihat
perjanjian
dari tersebut
untuk
pihak
yang
suatu
menentukan sah atau tidaknya suatu dapat
pada
mewujudkan
mengikatkan
diri
ingin
tersebut
memakai ijab dan qabul, dan harus ada
menjadi sebuah syarat yang membuat
pihak-pihak
suatu perjanjian menjadi sah atau
yang
melaksanakan
perjanjian, di samping bahwa objek
tidak,
yang ada dalam perjanjian tersebut
prinsipnya
harus
syariah.
mudhārabah tidak ada jaminan artinya
Sementara itu Ulama fiqh juga telah
bahwa perjanjian ini hanya didasari
menetapkan
kepada kepercayaan bank terhadap
dibenarkan
oleh
syarat
akad
sebagai
berikut:
kemudian
perjanjian
nasabah/mudharib,
a. Mukallaf,
artinya
pihak
yang
karena
pada
pembiayaan
maka
dengan
sendirinya seorang nasabah/mudharib
melakukan akad tersebut telah
akan
cakap bertindak secara hukum.
sebagaimana halnya dengan Bank
b. Akad tersebut diakui oleh syara‟.
Syariah juga harus memperhatikan
c. Akad itu tidak dilarang oleh nash.
kepentingan dari nasabah/mudharib
d. Akad
dalam situasi tertentu.
yang
memenuhi
dilakukan
syarat-syarat
itu khusus 56
melaksanakan
kewajibannya
Di
dalam
Peraturan
Pemerintah
hasan
adalah
pembiayaan
yang
kebajikan,
yaitu
dijelaskan lebih lanjut bahwa ―yang
berorentasi
dimaksud dengan prinsip bagi hasil
Bank yang memberikan pembiayaan
dalam peraturan ini adalah prinsip
kepada pihak -pihak yang tergolong
muamalat berdasarkan syariat dalam
dalam delapan asnaf.
melakukan kegiatan usaha Bank‖.
Keberadaan perbankan Islam di tanah
Secara
air telah mendapat landasan yang
umum
pembiayaan
yang
pada
diberikan atau dikeluarkan oleh Bank
kokoh setelah adanya paket deregulasi
Syariah meliputi tiga (3) kerangka
yaitu, berkaitan dengan berlakunya
(„aqd) pembiayaan besar :
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
a. Pembiayaan ber-‘aqd tijarah (Jual-
Tentang Perbankan Syariah, Undang
beli). Pembiayaan ini digolongkan
Undang No. 7 Tahun 1992 yang
sebagai pembiayaan yang bersifat
direvisi melalui Undang-Undang No.
investasi, jenis produk pembiayaan
10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
yang dikeluarkan meliputi:
yang
1) Al-Ba‘i Bitsaman Ajil (jual beli
keberadaaan dan berfungsinya sistem
dengan cara angsuran);
bagi hasil dalam bank syariah. Dengan
2) Al-Murabahah (jual beli dengan
demikian
cara jatuh tempo);
dengan
3) Produk Ijarah (sewa menyewa);
diterapkan dalam perbankan syariah
b. Pembiayaan
ber-‘aqd
syarikah
tegas
pembiayaan prinsip
bagi
mudhārabah hasil
yang
muamalah
sebagai
pembiayaan
HASIL PENELITIAN
modal
kerja, jenis
A. Pelaksanaan
produk pembiayaan syarikah meliputi:
Pembiayaan
1) Pembiayaan
Bank Syariah
yang bersifat
mengakui
merupakan cerminan dari kegiatan
(kerja sama/kongsi). Digolongkan
dengan
al-Musyarakah
Perjanjian Mudharabah
Pada
(pembiayaan dengan jumlah modal
Pembiayaan mudhārabah secara tidak
sebagian sebagian antara pihak
langsung adalah bentuk penolakan
Bank dengan pihak peminjam);
terhadap
2) Pembiayaan
sistem
bunga
yang
al-Mudhārabah
diterapkan oleh bank konvensional
(pembiayaan dengan dana 100%
dalam mencari keuntungan. Karena itu
dari pihak Bank).
pelarangan bunga ditinjau dari ajaran
3) Pembiayaan (kebajikan)
ber-‘aqd
hasan
Islam merupakan perbuatan riba yang
Pembiayaan
ber-‘aqd
diharamkan dalam Al-Qur‟an, sebab 57
larangan
riba
meringankan dibantu,
tersebut beban
bukanlah
orang
dalam
1. Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil
yang
hal
adalah
ini
Bank
umum
usaha
tindakan
prinsip bagi hasil.
memperalat
Bank
perkreditan rakyat yang melakukan
nasabah/mudharib tetapi merupakan yang
dan
dan
semata-mata
berdasarkan
memakan harta orang lain tanpa
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud
melalui jerih payah dan berisiko serta
adalah
kemudahan yang diperoleh orang kaya
berdasarkan syariah;
di atas merupakan kesedihan orang
3. Bank berdasarkan bagi hasil wajib
miskin.
memiliki Dewan Pengawas Syariah;
Pada konsep pembiayaan mudhārabah
4. Bank umum atau Bank perkreditan
dalam
dikenal
rakyat yang kegiatan usahanya semata
dengan istilah Qiradh. Qiradh adalah
mata berdasarkan prinsip bagi hasil
akad kerja sama antara dua pihak
tidak diperkenankan melakukan usaha
dimana pemilik dana (shahibul maal)
yang tidak berdasarkan prinsip bagi
menyediakan
modal
hasil. Sebaliknya Bank umum atau
sedangkan pihak kedua (mudharib)
Bank perkreditan rakyat yang kegiatan
bertindak
dan
usahanya tidak berdasarkan kepada
keuntungan usaha di bagi di antara
prinsip bagi hasil tidak diperkenankan
mereka sesuai dengan kesepakatan
melakukan
yang dituangkan dalam kontrak.
berdasarkan prinsip bagi hasil.
Kontrak
perbankan
syariah
seluruh
selaku
tersebut
pengelola
diatur
dalam
prinsip
bagi
hasil
kegiatan
yang
usaha
Bank Islam dengan sistem bagi hasil
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
sebagai
alternatif
Tentang Perbankan Syariah, dalam
penerapan
menjalankan perannya, Bank Syariah
dinilai telah berhasil menghindarkan
berlandaskan pada Undang-Undang
dampak negatif dari penerapan bunga,
No. 7 tahun 19925 tentang Perbankan
seperti:
dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
1. Pembebanan
sistem
pengganti bunga
pada
dari
ternyata
nasabah
tahun 1992 tentang Bank berdasarkan
berlebih-lebihan
prinsip bagi hasil yang kemudian
bunga
dijabarkan dalam Surat Edaran Bank
interest) bagi nasabah yang tidak
Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29
mampu membayar pada saat jatuh
Februari 1993, yang pada pokoknya
temponya;
menetapkan halhal antara lain: 58
dengan
berbunga
beban
(compound
2. Timbulnya pemerasan (eksploitasi)
keuntungan
atau
kerugian
dibagi
yang kuat terhadap yang lemah ;
bersama. Namun dalam penelitian ini
3. Terjadinya konsentrasi kekuatan
penulis tidak akan membahas tentang
ekonomi di tangan kelompok elit,
pembiayaan
para bankir dan pemilik modal;
mendalam, sebab pembiayaan yang
4. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi
lemah
musyarakah
berhubungan
untuk
dengan
nasabah/mudharib
secara
seorang
hanya
dalam
pembiayaan mudhārabah saja.
mengembangkan potensi usaha. Selain mampu menghindarkan dari
Kedua, Al-Murabahah yaitu akad jual
dampak negatif penerapan bunga,
beli barang dengan menyatakan harga
Bank dengan sistem bagi hasil dinilai
perolehan dan keuntungan (margin)
mengalokasikan sumber daya dan
yang disepakati oleh penjual dan
sumber
pembeli.
dana
secara
efisien.
Kemampuan untuk mengalokasikan
Dengan
demikian
sumber daya dan sumber dana secara
pembiayaan
efesien merupakan modal utama untuk
dengan prinsip bagi hasil yang ketiga
menghadapi persaingan pasar dan
yaitu Al-mudhārabah adalah sistem
perolehan laba.
pendanaan operasional realitas bisnis,
Salah satu aspek bagi hasil adalah
dimana baik sebagai pemilik modal
aspek yang berkaitan dengan bagi
biasanya
risiko.
kerja
dengan menyediakan modal 100 %
kelembagaan saat ini, pemilik modal
kepada pengusaha sebagai pengelola
dapat mendistribusikan risiko melalui
disebut
pembagian manajemen dan utang
melakukan aktivitas produktif dengan
dalam
syarat
Dalam
bentuk
kerangka
bergabung
dalam
dalam
disebut
sebagai
bahwa
bank
bentuk
shahibul
mudharib
keuntungan
syariah
maal
untuk
yang
pemilikan saham. Sementara pemilik
dihasilkan akan dibagi di antara
tenaga
mereka sesuai dengan kesepakatan
tidak
dapat
membagikan
tenaganya kepada pemilik modal..
yang disebutkan dalam akad mereka.
Pertama, Al-Musyarakah atau dalam
Jika
kalimat lain dikenal dengan syirkah
adanya
menurut
adalah
mudharib bukan karena kelalaian yang
(dan/atau
disengaja maka akan ditanggung oleh
ulama
penggabungan
Hanafiyah harta
keterampilan) untuk dijadikan modal
mengalami
kerugian
pengelolaan
usaha
investor atau shahibul maal..
usaha dan hasilnya yang berupa 59
setelah oleh
usaha dan mengelola dana yang
KESIPULAN PENELITIAN A. Kesimpulan
diperoleh
dari
pembiayaan
Berdasarkan uraian yang telah
mudharabah ini sesuai dengan yang
dikemukakan di atas, penulis menarik
diinginkannya dan hal tersebut akan
kesimpulan sebagai berikut :
disebutkan
1. Pelaksanaan pembiayaan dengan
akad/ kontrak yang disepakati oleh
prinsip bagi hasil yang dilaksanakan
kedua belah pihak. Untuk pembiayaan
harus
mudharabah muthlaqah ini pihak Bank
sesuai
dengan
ketentuan
dalam
perjanjian
berlaku, yaitu UU No 21 Tahun 2008
Syariah
Tentang Perbankan Syariah dan pasal
kelompok mudharib, yaitu Mudharib
6 Peraturan Bank Indonesia No:
perorangan
7/46/2005
usaha.
Dalam
penghimpunan dan penyaluran dana
Mudharabah
Muqayyadah,
bagi
Bank sebagai wakil Shahibul Maal
tentang
bank
yang
akad
melaksanakan
membaginya
atau
dan
kepada
Mudharib
dua
badan
pembiayaan dimana
kegiatan usaha bedasarkan prinsip
menentukan
syari‘ah.
merupakan
memberikan syarat kepada nasabah
perjanjian atas suatu jenis perkongsian
selaku Mudharib dalam mengelola
di mana pihak pertama (Shahibul
dana
maal) menyediakan dana dan pihak
Mudharabah bidang tertentu, cara,
kedua
waktu
Mudharabah
(Nasabah/
Mudharib)
pembatasan
seperti
dan
untuk
tempat
atau
melakukan
tertentu
saja.
bertanggung jawab atas pengelolaan
Pelaksanaan perjanjian pembiayaan
usaha. Dimana landasan perjanjian
penyaluran dana berdasarkan prinsip
pembiayaan mudharabah berdasarkan
bagi
hasil
pada
Bank
Syariah
Al-Hadist,
dilaksanakan dengan prinsip kehati-
Dewan Fatwa Syari‘ah Nasional MUI,
hatian yang tinggi yang berpedoman
Undang-Undang No.21 Tahun 2008
pada prinsip 5 C (character, capacity,
tentang
capital,
kitab
suci
Al-Qur‘an,
Perbankan
Syari‘ah
dan
collateral,
conditon
of
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
economy) ditambah delapan (8) aspek
Tentang Perbankan, Peraturan Bank
yaitu : aspek yuridis, manajemen,
Indonesia.
Pembiayaan
teknis, pemasaran, keuangan, sosial
mudharabah muthlaqah Bank Syariah
ekonomi, agunan serta aspek syariah.
memberikan fasilitas dan otoritas serta
Pembiayaan Mudharabah dilakukan
hak sepenuhnya kepada mudharib atau
tanpa
nasabah/mudharib untuk melakukan
jaminan oleh nasabah, namun dalam
Dalam
60
perlu
adanya
penyerahan
prakteknya
untuk
terjadinya
menghindari
penyimpangan
mudharabah
oleh
bermasalah
dilakukan
melalui: 1) Langkah penyelamatan,
pengelola usaha/nasabah dan untuk
apabila
mengurangi resiko, pihak Bank akan
harapan kembali kepada Bank, yaitu
meminta jaminan dari nasabah bahwa
resheduling,
ia
restructing. Selain itu dapat pula
sanggup
pembiayan sesuai
mengembalikan
Mudharabah dengan
ada
reconditioning
dan
dilakukan merger, joint venture, atau
telah
take over (pengambil- alihan) kegiatan
yang
usaha oleh Bank dengan akusisi atau
pelaksanaan
tersebut
masih
tertentu
diperjanjikan. 2. Dalam
pembiayaaan
ada
pembiayaan
beberapa
aliansi ; 2) Langkah penyelesaian,
kendala.
perselisihan antara nasabah/ Mudharib
Adapun yang menjadi kendala yaitu:
dengan
Dalam pengelolaan usaha kadang ada
pembiayaan
anggota
mampu
mengutamakan penyelesaian dengan
baik.
cara musyawarah, apabila pembiayaan
Kondisi ekonomi yang tidak stabil
sulit bahkan sudah tidak ada harapan
pada saat ini. Tingkat kejujuran
kembali kepada Bank, upaya yang
nasabah yang masih kurang dalam
dapat
memberitahukan keuntungan bersih
mengajukan
dari usaha yang dijalankannya. Masih
lembaga
rendahnya
melalui
yang
mengelola
belum
usahanya
sumber
secara
daya
manusia
Bank
Nasional
suatu
Kurangnya dengan
usaha
dalam
mudharabah
lebih
ditempuh
nasabah. Faktor musiman terhadap jenis
Syariah
adalah
gugatan
Peradilan Badan
dengan
perdata Agama
Arbitrase
ke atau
Syariah
(BASYARNAS),
sesuai
oleh
nasabah.
dengan pilihan penyelesaian sengketa
pemahaman
nasabah
yang
prinsip
bagi
hasil
yang
disepakati
para
pihak,
sebagaimana yang disebut dalam akad
menjadi kendala utama. Kurangnya
pembiayaan mudharabah.
keprofesionalisme bank syariah dalam
B. Saran
melaksanakan
dalam
1. Bagi pemerintah, hendaknya membuat
jumlah besar. Hal yang tak terduga
legal formal ataupun aturan-aturan
yang
sehingga
yang sesuai dengan nilai agama
melaksanakan
terutama agama Islam dan tidak
menimpa
nasabah
tidak
pembiayaan
nasabah bisa
kewajibannya untuk memberikan bagi
meninggalkan
hasil dari usahanya karena merugi.
beberapa pihak. Hal tersebut akan
Penyelesaian
menjadi polemik bilamana aturan
atas
pembiayaan 61
efek
negatif
bagi
tersebut
tidak
sesuai
bahkan
akad mudharabah yang sesuai dengan
bertentangan dengan nilai agama dan
syariat islam.
masyarakat. 2. Pihak-pihak
yang
terkait
DAFTAR PUSTAKA Abdullah Saed, Menyoal Bank Sayariah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neo Revivaless, (Jakarta; Paramadina, 2004)
dalam
masalah perbankan khususnya Bank berdasarkan
syariah
lebih
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat
Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Cipta pustaka Media, 2002), Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: Penerbit Assyifa‘, 1998).
yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga Bank serta terhadap keunggulan konsep perbankan syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan. Peran pihak Bank Syariah
Mandiri
memberdayakan kecil/golongan
Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), Ascaya Diana Yunita, Bank Syari‟ah: Gambaran Umum (Jakarta: PPSK BI, 2005), Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato pada Pengukuhan Guru Besar, USU- Medan 17 April 2004, Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penenlitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Humkum USU, tanggal 18 Februari 2003, Depertemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang; Kamudasmoro Grafindo, 1994), Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
dalam pengusaha
ekonomi
lemah
digiatkan terutama dalam penyediaan pembiayaan/modal serta persyaratan jaminan dipermudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan risiko kerugian bagi pihak Bank. 3. Terhadap
persepsi
sebagian
masyarakat yang pro dan kontra tentang halal dan haramnya bunga bank (riba), kepada pihak-pihak yang terkait dengan lembaga keuangan syariah agar lebih mensosialisasikan keberadaan perbankan syariah serta meningkatkan pelaksanaan prinsipprinsip perjanjian seperti perjanjian
62
