ANALISIS TEORI PILIHAN RASIONAL TERHADAP TRANSFORMASI MADRASAH

ANALISIS TEORI PILIHAN RASIONAL TERHADAP TRANSFORMASI MADRASAH Rosidin1 Abstract Madrasa transformation from time to time is based on rational choice which decisioned by leaders, managers, and society. Within the perspective of RCT, that rational choice prefer to the economic concept of making profits and inhibiting loss. As the transformation of the earlier educational institution, Madrasa Nizhamiyah depicts rational choice from its historical background, implemented educational practices, qualification of its graduates, and society responses towards it. Rational choice which generally bases madrasa transformation in Indonesia is heterogeneous. It shows from non-cooperative action with the government (madrasa in the era of colonization); cooperative action with the government (madrasa in the era of the old order); cooperative action with society needs and working world (madrasa in the era of the new order) and the inclusive-predictive action with the world development (madrasa in the era of reformation and globalization). Keywords: Transformation, Madrasa, RCT, Rational Choice

A. Pendahuluan Sebagai bagian dari pranata sosial, madrasah tidak luput dari pengaruh dinamika zaman. Perkembangan situasi dan kondisi menyebabkan terjadinya transformasi madrasah dari masa ke masa. Dalam konteks Indonesia, madrasah mengalami setidaknya empat fase perkembangan. Fase Pertama, madrasah berorientasi pada tujuan tafaqquh fiddin (pendalaman agama), sehingga porsi penyajian materi PAI adalah 100%. Fase Kedua, madrasah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, bahwa Madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan menjadikan ilmu PAI sebagai pokok 1 Dosen STIT AL-Hikam Malang

267

Rosidin - Analisis Teori Pilihan Rasional ...

pengajarannya. Fase Ketiga, madrasah dalam SKB Tiga Menteri Tahun 1974, yaitu madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran PAI sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum. Selain itu, madrasah meliputi tiga tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Fase Keempat, madrasah dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang intinya adalah mengangkat derajat madrasah dari label “second class” – dalam persepsi banyak orang– menjadi “sama” atau sederajat dengan sekolah, minimal secara legal formalistik (Soebahar, 2013:99100). Dengan membandingkan awal kelahirannya dan keadaannya sekarang, Steenbrink (1990) menyebut perubahan yang dialami oleh madrasah adalah “perubahan besar”. Merujuk kriteria Ross & Bailey (1994) tentang karakteristik perubahan pendidikan, maka perubahan yang dialami oleh madrasah tersebut masuk kategori transformasi, “... transformasi sekolah mengacu pada modifikasi radikal dalam hal bentuk dan substansi pendidikan, dengan menafsirkan ulang pengajaran, pembelajaran dan pengetahuan” (Supa’at, 2015). Hemat penulis, transformasi madrasah merepresentasikan variasi kebijakan yang diambil oleh para pimpinan, baik dari pihak pemerintah maupun pengelola. Masing-masing kebijakan tersebut merupakan pilihan sikap dan tindakan sosial yang dapat dianalisis secara ilmiah melalui teori yang relevan. Hal ini tidak lepas dari peran penting sebuah teori yang menurut Jonathan H. Turner adalah sebuah proses perkembangan ide-ide yang membuat para ilmuwan dapat menjelaskan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu bisa terjadi” atau dalam bahasa William Kornblum “…seperangkat konsep-konsep yang saling terkait, yang menekankan penjelasan sebab terjadinya suatu gejala yang diamati” (Zoebir, 2015). Mengingat transformasi madrasah masuk dalam lingkup fenomena sosial, maka teori yang relevan adalah teori sosiologi, lebih spesifik lagi penulis menjadikan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory/RCT) sebagai pisau analisis. Menurut Ritzer (2010), RCT bermula dari gagasan Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan sosial seseorang dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: Zweck rational (tindakan sosial murni, berdasarkan

268

, Vol. 7, No. 2, Januari-Juni 2015


pertimbangan rasional); Wert rational (tindakan berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai absolut); Affectual (tindakan yang didasarkan pada dorongan emosional) dan Traditional (tindakan sosial yang berdasarkan dorongan tradisi masa lampau). Inti pemikiran Weber inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan RCT yang lahir kemudian (Wirawan, 2015). Adapun gagasan utama RCT adalah perilaku sosial dapat dijelaskan lewat perhitungan “rasional” yang dilakukan individu dalam konteks pilihan-pilihan yang mereka buat dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, individu adalah agen rasional yang hanya berusaha memaksimalkan kepentingannya (Syam, 2010:326). Sedari awal penulis menggarisbawahi bahwa penerapan analisis RCT memotret transformasi madrasah dari masa ke masa membawa konsekuensi pemangkasan terhadap dimensi-dimensi abstrak – seperti pertimbangan religius, moral maupun psikologis – ketika menganalisa tindakan sosial yang tercakup dalam transformasi madrasah. Kendati demikian, penulis dengan penuh keinsafan mengakui bahkan meyakini bahwa dimensi-dimensi abstrak tersebut juga memiliki peranan yang signifikan dalam setiap kebijakan yang diambil terkait transformasi madrasah. Rumusan masalah yang penulis ajukan dalam tulisan ini adalah: Bagaimana analisis transformasi madrasah dari masa ke masa ditinjau dari perspektif RCT? Untuk menjawab rumusan masalah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian studi pustaka (library research) dengan menjadikan literatur tentang RCT dan sejarah perkembangan Madrasah sebagai data primer. Adapun bentuk laporan penulisannya adalah deskriptif-analitik-evaluatif yang sekaligus merepresentasikan teknik analisis yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu analisis isi (content analysis). Secara sistematis, langkah awal penulis adalah melakukan reduksi data untuk memperoleh data yang relevan dengan topik bahasan, kemudian menyajikannya secara deskriptif. Langkah kedua, penulis menyajikan hasil analisis dari perspektif RCT terhadap data tersebut. Langkah terkakhir, penulis mengajukan evaluasi yang proporsional berdasarkan pandangan pribadi penulis yang dipadu dengan pandangan pakar lain.


269


B. Kerangka Teoretis 1.

Kilas Historis RCT

Sudah lama muncul asumsi bernuansa ekonomi yang memprediksi bahwa perilaku manusia selalu dimotivasi oleh uang dan kemungkinan mendapatkan profit. Para sosiolog mencoba membangun teori di sekitar ide dasar bahwa seluruh tindakan pada dasarnya adalah rasional, dan orang-orang terlebih dahulu menghitung biaya dan keuntungan dari setiap tindakan, sebelum mereka memutuskan untuk melakukannya. Menurut Scott (2000), pendekatan inilah yang akrab dikenal Rational Choice Theory (RCT). Fakta bahwa tindakan manusia adalah rasional, tentu saja diakui oleh kebanyakan sosiolog, namun mereka melihat tindakan-tindakan rasional berdampingan dengan bentuk-bentuk tindakan lainnya, melihat tindakan manusia sebagai tindakan yang melibatkan elemen rasional dan non-rasional (Scott, 2015). RCT ini pada mulanya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, lalu diadopsi oleh sosiologi, psikologi, ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Meskipun berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi RCT baru populer sekitar tahun 1990-an dan mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan Jurnal Rationality and Society pada tahun 1989 dan berdirinya Rational Choice Section pada tahun 1994 di negara tersebut (Wirawan, 2015). Dengan demikian, RCT memiliki sejarah panjang dalam Sosiologi. Dimulai dari Max Weber yang menekankan pentingnya ‘rasional’ sebagai dasar penjelasan Sosiologi, dan baru pada tahun 1980-an, pendekatan pilihan rasional mulai muncul secara lebih jelas dalam sosiologi. Dalam hal ini, ada beberapa tokoh yang memberikan kontribusinya (Syam, 2010:326). Tokoh yang paling pengaruh terhadap RCT adalah James Coleman. Karya Coleman yang berjudul Foundations of Sosial Theory (1990) sejauh ini merupakan kontribusinya yang paling penting. Dalam karya tulisnya yang hampir mencapai 2.000 halaman ini, Coleman menunjukkan bahwa sejumlah bidang kajian sosiologi, seperti normanorma, sistem otoritas, kepercayaan dan tindakan kolektif dapat dikaji dari perspektif RCT (Hedström & Stern, 2015). Pandangan Coleman ini melegitimasi telaah tindakan kolektif dalam konteks transformasi madrasah dari perspektif RCT yang menjadi topik utama tulisan ini. 270



2.

Konsep Dasar RCT

Pengertian “Rasional” yang dimaksud RCT berbeda dengan pengertian rasional dalam bahasa sehari-hari maupun dalam bahasa filsafat. Mayoritas orang memaknai “rasional” sebagai “kebijaksanaan”, “pemikiran dalam otak sehat” atau “mengetahui dan melakukan apa yang berguna dalam jangka panjang”. Sementara RCT menggunakan definisi yang khusus dan sempit terhadap “rasional”, yaitu tindakantindakan individu dilihat seolah-olah sebagai perimbangan biaya (costs) dengan keuntungan (benefits), sehingga tindakan semata-mata dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Jadi, dalam RCT, seluruh keputusan, berdasarkan nalar sehat maupun “sinting” sama-sama dipostulasikan sebagai bagian dari proses “rasional” (www.en.wikipedia.org). Dengan demikian sudah jelas bahwa RCT ini mengandaikan bahwa seluruh tindakan didasarkan kepada suatu kalkulasi untungrugi; sedangkan untung rugi tersebut didasarkan pada informasi. Dalam RCT, setiap tindakan selalu didasarkan pada pilihan-pilihan rasional, informasi yang masuk ke otak ditentukan oleh pilihanpilihan. Akhirnya mekanisme atau pertimbangan untung rugi menjadikan RCT dominan dalam aplikasinya (Zoebir, 2015). Implikasi lebih jauh dari RCT di atas, bahwa yang dikategorikan rasional adalah apakah kepentingan si pelaku yang subyektif dan rasional terakomodasi atau tidak. Apabila kepentingannya terakomodasi, maka hal tersebut adalah rasional. Sebaliknya, apabila kepentingannya tidak terakomodasi, maka hal tersebut dianggap dan ‘dituduh’ tidak rasional. Jadi, rasional dalam perspektif RCT itu bersifat multiinterpretasi arti dan multidimensi kepentingan, serta sangat bergantung pada faham, kepentingan dan keinginan si pelaku (Syam, 2010: 327-332). 3.

Konteks Sosial dan Politik

Konteks sosial dan politik yang melatar-belakangi RCT tidak lain adalah kehidupan sosial Barat (Baca: Amerika Serikat) yang bersifat individualistik, serta ideologi kapitalisme yang menjadi anutan mereka. Sedangkan latar belakang tokoh utama RCT antara lain: Gary Becker adalah pakar ekonomi pendiri teori modal manusia. Sedangkan James Coleman adalah tokoh sosiolog pencipta teori modal


271


sosial. Coleman dilabeli sebagai pakar yang banyak menemukan teori. Aliran pemikiran yang mempengaruhi RCT ini adalah disiplin ilmu ekonomi, khususnya karya ekonom Chicago Gary Becker (1976) (Syam, 2010: 332-333). 4.

Konsep atau Proposisi Teori yang Dijelaskan RCT

RCT merupakan teori yang mengasumsikan bahwa manusia adalah agen rasional yang hanya berusaha memaksimalkan kepentingannya. Atau dengan kata lain, manusia mementingkan dirinya sendiri dengan memperhitungkan cara-cara bertindak yang memungkinkan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya. Dalam konteks sosial, kehidupan sosial yang terorganisasi merupakan ekspresi bersama dari para individu yang secara rasional menerapkan kalkulasi ini (Syam, 2010: 334). 5.

Bias yang Dikandung dalam RCT

Bias yang terjadi dari teori pilihan rasional adalah menonjolnya kepentingan individu yang diperjuangkan. Para pakar sosiolog pun ada beberapa yang tidak menyetujui teori ini. Allessandro Pizorno misalnya, dalam teori tindakan kolektif dia berpendapat bahwa gerakan sosial tidak semata bisa dilihat dengan teori pilihan rasional. Yakni, mereka bertindak karena menganggap mereka bisa memperoleh keuntungan-keuntungan dari tindakan tersebut. Akan tetapi, mereka bertindak untuk memperoleh identitas diri. Inilah yang kemudian disebut dengan teori identifikasi (Syam, 2010:334-335). 6.

Kelemahan-kelemahan RCT

Beberapa kelemahan dalam RCT yang berhasil diidentifikansi oleh Imam B. Prasodjo antara lain: Pertama, kadang-kadang informasi yang diterima tidak merata antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kedua, rasionalitas yang terjadi dalam kenyataan adalah berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Ketiga, tidak semua perilaku manusia dapat dijelaskan melalui RCT ini, misalnya jika kita dihadapkan kepada aturan budaya, maka kita cenderung untuk ikut saja. RCT tidak memperhatikan nurani, insting, emosional, hal-hal yang irrasional, misalnya perempuan yang senantiasa marahmarah pada saat haid (Zoebir, 2015).

272



Konklusi dari paparan kerangka teoretis di atas adalah RCT meniscayakan pertimbangan rasional dalam setiap perilaku sosial manusia. Akan tetapi, rasional dalam perspektif RCT lebih cenderung bernuansa ekonomi, terutama perhitungan untung-rugi antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang akan diraih. Oleh sebab itu, bahasan analisis RCT terhadap transformasi madrasah akan difokuskan pada aspek pertimbangan ekonomi dari setiap bentuk dan fase transformasi madrasah dari masa klasik hingga masa kontemporer. C. Analisis RCT Terhadap Transformasi Madrasah Madrasah di Timur Tengah: Madrasah Nizhamiyah 1.

Profil dan Latar Belakang Madrasah Nizhamiyah

Madrasah pertama dalam sejarah Islam adalah Madrasah Nizhamiyah yang dididirikan oleh Wazir Nizham al-Mulk pada tahun 457-459 H / 1065-1067 M. Visi dan misinya adalah mengkader calon-calon ulama dan da’i yang beraliran Sunni, serta menyiapkan kader-kader pejabat pemerintahan, khususnya bidang kehakiman dan administrasi (Nata, 2004:49). Pusat Madrasah Nizhamiyah berada di Baghdad. Selain itu, Madrasah Nizhamiyah juga terdapat di Mosul, Basrah, Amal, Tibrisan, Harrah, Balakh, Marw, Nisapur, Khurasan bahkan daerah-daerah terpencil lainnya (Hasan, 1978:118-119). Dalam Nata (1999), Madrasah Nizhamiyah merupakan lembaga pendidikan tinggi, institution of higher education, yakni setaraf akademi (Philip K. Hitti), atau setingkat college (Charles Michael Stanton). Dengan demikian, Madrasah Nizhamiyah menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjut bagi mereka yang masih haus ilmu sesudah sekian lama belajar di masjid-masjid atau kuttab-kuttab (Saleh, 2006:1112). Hamid Hasan Bilgrami mengidentifikasi kurikulum Madrasah Nizhamiyah meliputi: Ilmu Bahasa tradisional, Fikih, Kajian-kajian Islam, Ilmu Hisab, Faraid, Penelitian Tanah, Sejarah Sastra, Kesehatan, Cara memelihara binatang dan bercocok tanam [ilmu peternakan dan pertanian], serta beberapa segi dari sejarah kealaman (Saleh, 2006: 1112).


273


Latar belakang berdirinya Madrasah Nizhamiyah dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi pendidikan, semaraknya halaqah ilmiah di masjid-masjid, menyebabkan masjid tidak lagi ideal untuk digunakan sebagai tempat ibadah dan belajar sekaligus. Demikian juga berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan banyak ilmu tidak bisa lagi sepenuhnya diajarkan di masjid (Syalabi, 1978:56). Dari segi politik, setiap negara Islam membutuhkan pegawai-pegawai resmi untuk menjalankan pemerintahan negara. Madrasah dapat menunjang keinginan tersebut (Nizar, 2007:157). Dari segi sosial-agama, masyarakat membutuhkan lembaga pendidikan yang mengajarkan materi keagamaan yang beraliran Sunni untuk melawan indoktrinasi aliran Syiah, karena saat itu Baghdad merupakan pusat konflik antara Sunni dan Syiah, bahkan konflik antar empat Madzhab Sunni [Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali] (Abdullah et al, 2002:12). Dari segi ekonomi, sekelompok guru menghabiskan mayoritas waktunya untuk mengajar, dan di sela-sela itu mereka bekerja. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan lembaga penddikan yang memungkinkan mereka untuk memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhan seharihari. Selain itu, masyarakat membutuhkan lembaga pendidikan yang mampu memberikan lapangan pekerjaan, terutama sebagai faqih yang saat itu sangat dibutuhkan masyarakat atau menjadi pegawai pemerintah, khususnya bidang hukum dan pengadilan (Syalabi, 1978:113). Visi-Misi, lokasi, kurikulum pendidikan hingga latar belakang berdirinya Madrasah Nizhamiyah sudah menunjukkan pilihan rasional. Dari segi pendidikan, adanya Madrasah Nizhamiyah mendatangkan keuntungan bagi civitas akademia untuk melanjutkan perjalanan intelektualnya hingga mencapai level puncak, baik ilmu-ilmu teoretis maupun ilmu-ilmu praktis yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Dari segi politik, stabilitas politik dapat direngkuh dengan menjadikan Madrasah Nizhamiyah sebagai titik temu antar dua kategori pemimpin masyarakat, yaitu ulama dan umara’. Bahkan Madrasah Nizhamiyah juga menjanjikan kaderisasi ulama dan umara’ sebagai bagian dari regenerasi. Dari segi ekonomi, berdirinya Madrasah Nizhamiyah membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat, misalnya adanya gaji bagi pendidik dan staf Madrasah seperti petugas perpustakaan, adanya 274



beasiswa dan uang saku bagi peserta didik, belum lagi efek dari banyaknya institusi dan civitas akademia yang tentu saja menarik banyak orang untuk berwiraswasta guna memenuhi kebutuhan konsumsi, akomodasi, hingga akademisi dari komunitas Madrasah Nizhamiyah. 2.

Sistem Pendidikan Madrasah Nizhamiyah

Pilihan rasional juga tampak jelas dalam praktik pendidikan yang berlangsung di Madrasah Nizhamiyah, baik dari segi pendidik, peserta didik, sarana-prasarana hingga manajemen-administratifnya, sebagaimana yang tampak dari identifikasi para tokoh sejarah pendidikan Islam di bawah ini: Pada praktiknya, pendidik Madrasah Nizhamiyah merupakan ulama-ulama terbaik lagi masyhur pada masanya. Status para pendidik ditetapkan dengan pengangkatan resmi oleh Khalifah dan bertugas dalam masa tertentu. Oleh sebab itu, para pendidik Madrasah Nizhamiyah diberi gaji besar oleh pemerintah. Bahkan saat itu sudah ada perhimpunan para guru yang disebut Niqabah al-Mu’allimin yang merupakan forum musyawarah dewan guru (Nata, 2004:69-70). Madrasah Nizhamiyah membuka kesempatan lebar kepada setiap orang untuk menjadi peserta didik, baik dari kalangan kaya maupun miskin. Setiap siswa memperoleh beasiswa pendidikan, sedangkan bagi siswa yang kurang mampu diberi fasilitas tempat tinggal di asrama dan diberi tambahan uang saku (living cost) untuk kehidupan sehari-hari. Setelah peserta didik menguasai kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung, pendidikan diarahkan pada minat-bakat siswa yang didasarkan pada hasil tes oleh guru (Syalabi, 1978:290-299). Sistem Madrasah Nizhamiyah seperti di atas merepresentasikan pilihan rasional. Pendidik termotivasi untuk menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah karena mendapatkan jaminan gaji dan tunjangan yang besar, sedangkan peserta didik termotivasi menjadi siswa di Madrasah Nizhamiyah karena mendapatkan beasiswa dan uang saku, bahkan tempat tinggal. Bahkan motif ekonomi ini secara implisit disinggung dalam bait syair populer yang digubah ‘rektor’ pertama Madrasah Nizhamiyah, Imam al-Juwaini (Imam al-Haramain) yang menjadikan “bulghah” (biaya akomodasi) sebagai prasyarat memperoleh ilmu pengetahuan). , Vol. 7, No. 2, Januari-Juni 2015

275


Madrasah Nizhamiyah merupakan madrasah yang dikelola oleh pemerintah; memiliki manajemen yang bagus dan dikelola dengan baik, seperti dilihat dari segi pendanaan, gedung-gedung yang bagus dan perpustakaan yang lengkap (Nizar, 2007:168). Oleh sebab itu, wajar jika Madrasah Nizhamiyah memiliki sarana dan prasarana yang representatif, mulai dari Auditorium (Iwan), masjid, tempat peristirahatan guru, asrama siswa, asrama staf, kamar mandi, dapur, ruang makan dan tentu saja perpustakaan yang dilengkapi dengan petugas perpustakaan (Syalabi, 1978:129-134). Fasilitas yang serba lengkap di atas semakin menguatkan pilihan rasional untuk menjadikan Madrasah Nizhamiyah sebagai tujuannya. Apalagi sumber dana Madrasah Nizhamiyah juga tergolong banyak. Sumber dana yang paling lazim bagi pembangunan Madrasah Nizhamiyah adalah lembaga wakaf. Nizham al-Mulk sendiri menetapkan anggaran belanja seluruh Madrasah Nizhamiyah sebesar 600.000 Dinar. Khusus Madrasah Nizhamiyah Baghdad diberi anggaran 10% (60.000 Dinar) setiap tahun. Dana ini sudah cukup untuk membiayai berbagai fasilitas yang disediakan untuk pendidik maupun peserta didik, baik D. Madrasah di Indonesia 1.

Madrasah Era Penjajahan

Di Indonesia, Madrasah baru muncul pada awal abad ke-20 M. Madrasah di Indonesia merupakan lembaga pendidikan tingkat rendah dan menengah, berbeda halnya dengan Madrasah di Timur Tengah yang merupakan lembaga pendidikan tingkat tinggi. Perkembangan Madrasah di Indonesia merupakan hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada di satu sisi, dengan pendidikan Barat (modern) di sisi lain (Shaleh, 2006:12). Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda tidak peduli terhadap lembaga pendidikan Islam, karena dinilai tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Kebijakan ini tentu didasarkan pada prinsip komersial atau bisnis, yaitu berdasar untung rugi dalam hukum-hukum ekonomi. Di sisi lain, adanya gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah berimbas pada bangkitnya pembaruan Islam

276



di Indonesia. Akhirnya di Sumatera muncul Madrasah Adabiyah pada tahun 1908 yang didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad. Pada tahun 1910, Syaikh M. Taib Umar mendirikan Madrasah Schoel d Batusangkar, sedangkan H. Mahmud Yunus pada tahun 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan dari Madrasah Schoel. Sementara itu, pesantren juga tidak ketinggalan untuk mendirikan lembaga serupa. Syaikh Abdul Karim Amrullah mendirikan Madrasah Tawalib di Padang Panjang. Di Jambi, H. Abd. Somad mendirikan pesantren dan Madrasah Nurul Iman pada tahun 1913. Madrasah juga didirikan di Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan lain-lain (Shaleh, 2006:18-19). Pada masa kolonial, Madrasah dikategorikan sebagai sekolah liar, bahkan kolonial Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi bahkan mematikan Madrasah. Jadi, meskipun secara de facto Madrasah berkembang, namun secara de jure tidak pernah ada. Madrasah pada masa kolonial ini selain melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran agama Islam, juga bertugas untuk memberikan bimbingan hidup di dalam masyarakat (Shaleh, 2006:2021). Dalam pandangan MA Sahal Mahfuzh, pesantrenlah yang memperkenalkan sistem klasikal yang disebut Madrasah, setelah menyadari perlunya perubahan atau penambahan sistem pendidikannya pada awal abad ke-20. Sistem madrasah ini dilengkapi dengan pengetahuan umum -walaupun masih sangat terbatas- sebagai jawaban positif atas terjadinya perubahan-perubahan akibat politik etis kolonial.Madrasah sudah mengajarkan pengetahuan umum sejak awal, sesuai dengan kebutuhan. Namun ia tetap merupakan pengembangan dari pesantren, menekankan pendidikan keagamaan Islam, terutama menyangkut disiplin akidah, syari’ah dan akhlak. Madrasah dengan titik tekan materi pendidikannya ini, diperkuat lagi dengan sikap non-kooperatif para pendirinya terhadap pemerintah kolonial Belanda, sengaja tidak menelorkan anak didik sebagai tenaga kerja dan birokrat kolonial. Kegiatan pendidikan yang diciptakan pesantren dan madrasahnya tidak diproyeksikan pada produktifitas kerja (Mahfudz, 2014). Dari perspektif RCT, pilihan rasional ditampakkan oleh pemerintah kolonial yang sengaja tidak memperhatikan –apalagi


277


membantu– madrasah, karena selain tidak mendatangkan manfaat ekonomi, juga tidak selaras dengan tujuan kolonialisme yang mengusung slogan Gold, Glory, Gospel. Pilihan rasional juga dipilih oleh para pengelola madrasah yang sengaja tidak memproyeksikan peserta didk menjadi tenaga kerja. Rasionalisasinya adalah, seandainya lulusan madrasah memiliki keterampilan kerja, maka keterampilan tersebut akan dimanfaatkan oleh kolonial Belanda, sehingga mendatangkan keuntungan bagi pihak kolonial Belanda dan mendatangkan kerugian bagi pihak pribumi. Di luar itu, sikap non-kooperatif madrasah dengan pemerintah kolonial juga tergolong pilihan rasional. Rasionalisasi dari sikap ini kiranya dapat dipahami dari hasil penelitian Masooda Bano yang menyatakan bahwa rasionalisasi madrasah di tiga negara (Pakistan, India dan Bangladesh) menolak reformasi atas inisiatif-pemerintah adalah dikarenakan perbedaan tujuan. Di satu sisi, pihak madrasah ingin melakukan sekularisasi pendidikan, di pihak lain, para ulama ingin meningkatkan pembelajaran keagamaan di dalam madrasah (Sanyal, 2015). Dalam konteks Indonesia, tujuan pemerintah kolonial Belanda yang ingin mengekalkan masa penjajahannya bertolak belakang sepenuhnya dengan tujuan pengelola madrasah yang ingin segera mengakhiri masa penjajahan Belanda. 2.

Madrasah Era Orde Lama

Di awal kemerdekaan, madrasah belum dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah tidak mendapatkan bantuan sepenuhnya dari pemerintah. Kalaupun ada perhatian, hanyalah sebatas dorongan moral, seperti pada Keputusan BP KNIP 27 Desember 1945 agar Madrasah mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah (Shaleh, 2006:22). Pada awalnya kebijakan Departemen Agama tidak membuat madrasah negeri. Kemudian dikembangkan adanya penegerian madrasah yang diawali berdasarkan Surat Menteri Agama No. 80 Tahun 1967. Penegerian madrasah ini dimaksudkan sebagai percontohan bagi madrasah swasta. Selain itu, madrasah yang berstatus negeri akan memperoleh kucuran dana pembiayaan ketenagaan dan manajemen pengelolaan serta sarana-prasarana yang mencukupi dari pemerintah. Sedangkan madrasah yang berstatus swasta hanya mendapatkan sumbangan hibah pembangunan gedung, bantuan guru, bantuan 278



pembiayaan pendidikan yang diperhitungkan per kapita murid dan disalurkan melalui organisasi penyelenggara pendidikan. Pada saat itu, penilaian madrasah swasta dilakukan melalui akreditasi dengan mengkategorikan madrasah menjadi terdaftar, diakui dan disamakan (Shaleh, 2006:24-25). Bimbingan teknik kependidikan dalam rangka kesatuan sistem agar secara teknis tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum diwujudkan melalui kebijaksanaan K.H. Wahid Hasyim pada waktu menjabat Menteri Agama tahun 1949-1952 untuk memasukkan tujuh mata pelajaran di lingkungan madrasah. Kebijaksanaan tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dalam Pasal 10 Ayat (2) disebutkan bahwa: “Belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”. Departemen Agama di bawah pimpinan K.H. Moh. Ilyas (1953-1959) mengambil kebijaksanaan yang sangat strategis, yaitu dengan mengadakan pembaruan sistem pendidikan di madrasah dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) 8 tahun. Tujuan dari MWB ini diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa, yaitu untuk kemajuan di bidang ekonomi, industri dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan tiga perkembangan, yaitu perkembangan otak, perkembangan hati dan perkembangan tangan atau keterampilan (Three H: Heart, Head, Hand). Lama belajar MWB 8 tahun dengan pertimbangan bahwa pada umur 6 tahun anak sudah berhak bersekolah dan pada umur 15 tahun sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, anak telah diizinkan untuk mencari nafkah (Shaleh, 2006:25-26). Madrasah melalui dorongan dan bantuan pemerintah diharapkan mampu mendesain program-program pendidikan yang memang dibutuhkan masyarakat, yaitu tenaga yang memiliki keterampilan khusus yang bersifat marketable dan dibutuhkan untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing, termasuk tenaga profesional di bidang agama seperti pembimbing agama, juru penerang agama, guru agama, dan sebagainya (Shaleh, 2006:37). Ringkasnya, bila pada awal kemerdekaan, madrasah pada umumnya menolak campur tangan pemerintah, karena negara baru ini berwatak duniawi dan nasionalistis, sedangkan madrasah yang


279


dikelola swasta memiliki tradisi keagamaan. Mulai masa MWB itu, madrasah mengakomodasikan sikap, sehingga subsidi pemerintah dalam bentuk material mulai diterima.Ide peningkatan madrasah yang datang dari pemerintah untuk mengubah orientasi kepada pola sistem pendidikan mulai diterima, sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Sejak saat itulah, banyak perubahan-perubahan besar di madrasah (Mahfudz, 2014). Intervensi pemerintah melalui upaya penegerian madrasah menjadi babak baru bagi masuknya orientasi ekonomi dalam diri civitas akademia madrasah. Mengingat besaran bantuan dana pemerintah selaras dengan status akreditasi yang disandang madrasah, artinya semakin tinggi status madrasah menurut standar pemerintah, maka semakin banyak dana yang akan diperoleh madrasah tersebut. Respon rasionalnya adalah para pengelola madrasah berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas pendidikannya agar mendapat akreditasi dari pemerintah dengan status “terdaftar”, “diakui” hingga “disamakan”. Program MWB menandai orientasi ekonomi yang mendera madrasah secara eksplisit sebagaimana tercermin dari tiga hal berikut: Pertama, kurikulum pendidikan di madrasah memasukkan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai pembekalan peserta didik dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang menuntut keterampilan peserta didik sebagai tenaga kerja. Kedua, kebijakan wajib belajar 8 tahun mengandaikan agar lulusan madrasah sudah sah secara hukum diterima sebagai tenaga kerja di sebuah institusi ekonomi (perusahaan). Ketiga, secara kelembagaan, madrasah mulai membuka lebar peran serta pemerintah, terutama melalui dana bantuan operasional. Kendati demikian, program MWB merupakan pilihan rasional jika mengacu pada peran pendidikan secara umum. John. C. Bock mengidentifikasi peran pendidikan adalah untuk (1) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; (2) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan dan mendorong perubahan sosial, dan (3) Meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi (Mawardi, 2015). Konsekuensinya adalah pengembangan madrasah tidak lagi fokus pada pembinaan ilmu keagamaan semata, melainkan juga dituntut

280



menjadi institusi pendidikan yang mendidikkan keterampilan kerja, menyediakan lapangan kerja (markatable) dan menjadi tempat kerja mencari nafkah bagi pengelola, pendidik dan staf madrasah. 3.

Transformasi Madrasah Era Orde Baru

Perubahan signifikan madrasah terjadi setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri [Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri] tahun 1975. Meskipun judul SKB tersebut adalah “peningkatan mutu pendidikan pada madrasah”, namun misi implisitnya adalah kesetaraan dan kesejajaran madrasah dengan sekolah umum. Implikasinya, madrasah harus memasukkan mata pelajaran umum dalam porsi yang lebih besar dan berkurangnya porsi mata pelajaran agama. Dengan struktur kurikulum seperti ini diharapkan lulusan madrasah mendapatkan hak dan peluang sama seperti yang diperoleh lulusan sekolah umum, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja (Supa’at, 2015). Struktur sosial dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat mempunyai dampak yang kuat terhadap pendidikan termasuk di madrasah. Misalnya peranan sektor industri semakin besar, menggeser peranan sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan lapangan kerja sebagian besar penduduk Indonesia, terutama 80% penduduk desa. Bersamaan dengan itu, sektor jasa yang selama ini relatif masih terbatas juga mengalami perubahan besar, di mana peranan modal dan keterampilan akan sangat menentukan. Alam lingkungan tidak begitu ramah lagi, antara lain disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang terus membengkak dan akan banyak mempengaruhi kebebasan dan kelestariannya (Mahfudz, 2014). Saat ini, madrasah tidak lagi mempermasalahkan “identitas”. Otonomi madrasah yang notabene “swasta” dan “mandiri” mulai berkurang. Etatisme (kehidupan serba-negara) mulai mempengaruhi sikap, pandangan ataupun wawasannya. Ijazah formal menjadi amat penting, bahkan manfaat ekonomisnya selalu diintrodusir kepada para peserta didik sebagai motivasi kegairahan peningkatan proses belajar-mengajar. Ironisnya, menurut Seno Sastroamidjojo -guru besar Universitas Diponegoro- masyarakat sendiri mendukungnya. Opini umum mengatakan, ijazah merupakan legitimasi untuk memperoleh pekerjaan. Jadi proses pendidikan di Madrasah sekarang ini tidak , Vol. 7, No. 2, Januari-Juni 2015

281


lagi memacu kreativitas alumninya untuk menciptakan pekerjaan, namun mencari dan menunggu datangnya pekerjaan. Ini suatu proses ketergantungan. Lebih tandas lagi, sosiolog Loekman Sutrisno dari UGM- mengatakan, “Yang ada sekarang adalah intelektual-intelektual yang hanya berorientasi pada ekonomi. Kemudian timbul erosi, di antaranya gejala mahasiswa ingin cepat selesai, dapat pekerjaan dan jadi birokrat” (Mahfudz, 2014). Analisis RCT terhadap transformasi madrasah di era Orde Baru ini ditujukan pada tiga hal, yaitu kurikulum, life skill dan ijazah. Pertama, dari segikurikulum, peserta didik tidak hanya membutuhkan pendidikan agama dan moral, melainkan juga membutuhkan pendidikan intelektual, natural, sosial dan vokasional. Oleh sebab itu, kebijakan rasional madrasah adalah memasukkan mata pelajaran non-PAI yang relevan dengan desain kurikulum tersebut. Kedua, dari segi life skill. Pengelola madrasah harus menentukan life skill yang akan diajarkan kepada peserta didik berdasarkan pertimbangan rasional. Misalnya, life skill didasarkan pada hasil penelitian ilmiah yang sungguh-sungguhdengan memetakan berbagai potensi SDA dan kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk mengelola SDA dan memasuki dunia kerja. Dengan demikian, life skill yang dimiliki oleh peserta didik benar-benar fungsional untuk kepentingan mengelola SDA maupun memenuhi kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan madrasah memiliki akses luas untuk menjadi tenaga kerja profesional, baik sebagai pekerja mandiri (wiraswasta) maupun pegawai. Ketiga, dari segi ijazah. Madrasah yang semula tidak menjadikan ijazah formal sebagai motif belajar siswa, perlahan-lahan ikut arus masyarakat yang menjadikan ijazah formal sebagai ‘kartu sakti’ yang dibutuhkan oleh setiap siswa agar kelak dapat diterima sebagai tenaga kerja. Adalah rasional jika masyarakat menilai kualitas seorang lulusan berdasarkan lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazahnya. Dalam pandangan umum masyarakat, semakin berkualitas lembaga pendidikan, maka semakin kuat daya tawar (bargaining position) ijazah lulusannya. Oleh sebab itu, respon rasional yang perlu dilakukan oleh pengelola madrasah adalah meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah untuk mendapatkan kepercayaan (trust) masyarakat, sehingga ijazah alumninya benar-benar diakui bermutu oleh masyarakat. 282



4.

Transformasi Era Reformasi dan Globalisasi

Keberadaan madrasah saat ini telah mengalami transformasi dan lompatan yang signifikan dalam konteks sistem pendidikan nasional. Hal itu diungkapkan Menag Suryadharma Ali. Menurut Menag, UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 55 tahun 2007, telah memberikan legitimasi yang kuat bagi eksistensi lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. “Madrasah tidak hanya setara, melainkan sama dengan sekolah umum,” ucapnya. Dengan kesetaraan dan kesamaan status tersebut, Menag berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan anggaran bagi satuan pendidikan Islam. “Kesetaraan anggaran ini penting dalam upaya menggenjot kesetaraan mutu antara madrasah dan sekolah umum,” ujarnya (www.mtsnpamulang. net). Senada dengan itu, Menteri Agama Lukman Hakim Syaefuddin menegaskan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadikan posisi madrasah semakin jelas, sekaligus membuka lebar ruang gerak madrasah untuk berkompetisi secara sehat dengan sekolah umum.“Hal inilah sebagai wujud rasa keadilan pendidikan yang telah dirasakan kita bersama,” tandasnya. Lebih jauh lagi, saat ini madrasah 100 persen sekolah yang bercirikan ke-Islaman, terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) sama dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sama dengan SMP dan, Madrasah Aliyah (MA) sama dengan SMA.Transformasi madrasah ke sistem pendidikan nasional harus diimbangi komitmen dengan memelihara ciri khas ke-Islaman (news.okezone.com). Tentu saja, harus menjadi perhatian semua pihak untuk memberdayakan madrasah, yang tercermin pada disain dan model kurikulum, sistem kelembagaan, jiwa dan karakter para guru, profil lulusan madrasah, serta penciptaan kultur madrasah yang mendorong lahirnya manusia-manusia yang tidak unggul agamanya (mutafaqqih), tetapi unggul juga di bidang sains dan teknologi.Mutu madrasah menjadi tanggungjawab kolektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. “Siswa madrasah tidak boleh minder dengan siswa sekolah, termasuk dalam kualitas sains dan teknologi. Prestasi dan kemajuan madrasah tidak hanya diukur dari hasil Ujian Nasional (UN), akan tetapi dilihat juga dari sejauh mana


283


nilai-nilai sportivitas, kejujuran, dan kompetisi (fastabiqul khairat) menjadi budaya yang terinternalisasi pada seluruh warga madrasah,” pungkas Menag (news.detik.com). Pandangan dua Menag di atas adalah rasional jika merujuk pada asumsi bahwa pengembangan pendidikan Islam harus mempertimbangkan berbagai fenomena yang berkembang dewasa ini serta prediksi masa depan pendidikan. Pertama, fenomena tuntutan dan harapan masyarakat (social expectation) yang cukup besar terhadap lembaga pendidikan Islam. Kedua, adanya tuntutan para pengguna jasa (users dan stakeholders) terhadap lembaga pendidikan Islam. Tuntutan ini meniscayakan lembaga pendidikan Islam menawarkan “produk” yang sesuai dan selaras dengan permintaan pasar. Ketiga, adanya fenomena makin bertambahnya pengangguran intelektual dari tahun ke tahun, yang pada gilirannya muncul berbagai kritik masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas lembaga pendidikan. Keempat, adanya tuntutan di era reformasi yang memberi peluang otonomisasi pendidikan sampai tingkat kabupaten. Momentum ini perlu disambut oleh lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan dan mengelola pendidikan dengan sistem manajemen yang profesional, terbuka, mandiri dan demokratis (Haedari, 2006:7-8). Dalam konteks pendidikan global, ada dua respon rasional yang muncul, yaitu sikap pesimis dan sikap optimis. Pandangan rasional yang pesimis, diantaranya Kazamias (2001) menyebutkan bahwa di era globalisasi pendidikan seakan berada di persimpangan. Di satu sisi pendidikan secara ideal ditujukan untuk membentuk pribadi yang berpuncak pada kesempurnaan pikiran dan jiwa, di sisi lain tuntutan pasar menghendaki pendidikan diarahkan pada produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar. Pandangan rasional yang optimis, Menon (2007) menyebutkan meski globalisasi telah melahirkan berbagai hal negatif seperti komersialisasi pendidikan, ternyata ada beberapa keuntungan globalisasi bagi dunia pendidikan seperti munculnya kesadaran ketertinggalan praktik dunia pendidikan sejauh ini dan tuntutan pendekatan pendidikan yang lebih efektif dan memacu kompetisi (Murtadho, 2015).

284



E. Kesimpulan Pilihan rasional senantiasa mengiringi transformasi madrasah dari masa ke masa, baik madrasah di Timur Tengah, terutama Madrasah Nizhamiyah, maupun madrasah di Indonesia. Pilihan rasional tersebut tercermin dari kebijakan-kebijakan para pimpinan madrasah –baik dari pihak pemerintahan maupun pihak pengelola– untuk merespon dinamika ruang dan waktu; serta tercermin pula dari respon pengguna jasa madrasah –baik dari kalangan masyarakat secara umum maupun secara khusus, misalnya masyarakat dunia kerja. Secara garis besar, pilihan rasional yang mengiringi transformasi madrasah senantiasa berupa kebijakan-kebijakan yang mendatangkan banyak keuntungan dan sedikit kerugian bagi madrasah, terutama keuntungan ekonomi. Implikasinya, transformasi madrasah di masa depan seharusnya juga didasarkan pada kebijakan-kebijakan rasional yang memegang teguh prinsip “memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian” atau senada dengan Kaidah Fikih populer, Dar’ al-Mafasid Muqaddam ‘ala Jalb al-Mashalih (menampik kerugian lebih diprioritaskan dibandingkan mendatangkan keuntungan). Daftar Pustaka Abdullah, Taufik (et al). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Khilafah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2002. Abdullah, Taufik (et al).Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2002. Ahmad Syalabi, al-Tarbiyah al-Islamiyah. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah. 1978. Asrohah, Hanun. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos. 1999. Haedari, Amin. Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan dan Sosial. Jakarta: LekDis & Media Nusantara. 2006. Hasan, Muhammad Tholhah. Dinamika Pemikiran tentang Pendidikan Islam. Jakarta: Lantabora Press. 2006. Maksum. Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.


285


al-Nabrawi, Fathiyyah ‘Abd al-Fattah.Tarikh al-Nazhm wa al-Hadharah al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Firk al-‘Araby. 1999. Nata, Abuddin (ed.). Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004. Nizar, Samsul. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. 2007. Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (alih bahasa oleh Alimandan). Jakarta: Rajawali Pers. 2010. Shaleh, Abdul Rachman. Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006. Soebahar, Abd. Halim. Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Syam, Nur. Model Analisis Teori Sosial. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010. al-Syarif, Ahmad Ibrahim. Dirasat fi al-Hadharah al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby. 1981. Artikel Online Hedström, Peter & Stern, Charlotta.Rational Choice and Sosiology, artikel online yang penulis akses dari situs www.nuffield.ox.ac.uk pada 5 Januari 2015. Mahfudz, MA Sahal.Madrasah dari Masa ke Masa, artikel online yang penulis akses dari situs www.jurnaltoddoppuli.wordpress. com pada 13 Desember 2014. Mawardi, Imam. Transinternalisasi Budaya Pendidikan Islam: Membangun Nilai Etika Sosial dalam Pengembangan Masyarakat,artikel dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika yang panulis akses dari situs www.jurnalhunafa.org pada 5 Januari 2015. Murtadho, M..Madrasah Dalam Konteks Globalisasi Pendidikan:Studi terhadap Madrasah Pembangunan Ciputat, Tangerang Selatan, artikel online yang penulis akses dari situsmurtadhoui. wordpress.com pada 5 Januari 2015. Sanyal, Usha.Rational Choice and Madrasa Education,review buku online yang panulis akses dari situs www.h-net.org pada 5 Januari 2015. 286



Scott, John.Rational Choice Theory dalam Understanding Contemporary Society: Theories of The Present (diedit oleh G. Browning, A. Halcli dan F. Webster) (Sage Publications, 2000). Artikel online yang penulis aksesdari situswww.soc.iastate.edu pada 5 Januari 2015. Supa’at.Transformasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional,artikel dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan yang panulis akses dari situs www.digilib.uin-suka.ac.id. pada 5 Januari 2015. Wikipedia.Rational Choice Theory, artikel online yang penulis akses darisitus www.en.wikipedia.orgpada 5 Januari 2015. Wirawan, Ida Bagus. file skripsi yang penulis akses dari situs www. damandiri.or.id pada5 Januari 2015. Zoebir, Zuryawan Isvandiar.Rational Choice Theory dan Simbolik Interaksionisme, artikel online yang penulis akses dari situs www.zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com pada 5Januari 2015. Zoebir, Zuryawan Isvandiar.Teori Sosiologi, artikel online yang penulis akses dari situswww.zuryawanisvandiarzoebir.wordpress. com pada 5Januari 2015. Berita Online Menag: Madrasah, Benteng Efektif untuk Hadang Gerakan Radikalisme, berita online yang penulis akses dari situs news.detik.com pada 13 Desember 2014. Transformasi Madrasah dalam Sisdiknas, berita online yang penulis akses dari situs www.mtsnpamulang.net pada 13 Desember 2014. UU Sistem Pendidikan Bikin Posisi Madrasah Jelas, berita online yang penulis akses dari situs news.okezone.com pada 13 Desember 2014.


287

ANALISIS TEORI PILIHAN RASIONAL TERHADAP TRANSFORMASI MADRASAH

Recommend Documents