ANALISIS TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP ADANYA KEGIATAN MODAL PENYERTAAN DI KOPERASI. Patrisia Shinta Sari

ANALISIS TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP ADANYA KEGIATAN MODAL PENYERTAAN DI KOPERASI

Patrisia Shinta Sari

Abstrak Dalam kegiatan perkoperasian untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi di perkenankan untuk menyertakan pihak ketiga untuk turut berkonstribusi dalam kegiatan modal penyertaan di koperasi. Dalam ketentuan modal penyertaan di koperasi modal tersebut memiliki sifat turut menanggung resiko usaha.Skripsi ini membahas mengenai penerapan sifat modal penyertaan pada koperasi serta tanggung jawab

terhadap

resiko yang terjadi apakah murni pemodal penyerta yang menangung resiko tersebut ataukah dapat di mintakaan pertanggung jawaban atas resiko tersebut kepada koperasi maupun terhadap perangkat koperasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Koperasi, Modal Penyertaan di koperasi, Pertanggung jawaban para pihak di kegiatan modal penyertaan.

1.

PENDAHULUAN Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh orang perorang atau

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan1 Koperasi memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum pada saat koperasi telah mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi dari menteri koperasi, hal ini terkait akibat hukum atas adanya suatu penciptaan badan hukum yang memiliki kedudukan secara yuridis atau secara hukum layaknya manusia 2yang memiliki hak dan kewajiban hal ini sebagaimana dinyatakan dalam teori teori Kekayaan Bersama yang dikemukakan oleh Rudolf von Jhering tentang badan hukum yang menyatakan bahwa badan hukum hanya konstruksi yuridis saja dan dalam Teori Kenyataan Yuridis , teori 1

Indonesia (a), Undang-undang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116Tahun 1992, TLN No. 3502, Pasal. 1 angka 1.

1 Analisis tanggung ..., Patrisia Shinta Sari, FE UI, 2013

ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers, menurutnya badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Kitab Undang Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)3 menyatakan bahwa suatu perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dari yang berkuasa dapat melakukan segala tindakan perdata. Koperasi sebagai suatu badan usaha memiliki suatu tujuan hakiki atas pendirian koperasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi memiliki tujuan khusus yakni memajukan kesejahteraan anggota. Sebagai suatu badan usaha tentunya koperasi tidak dapat bertindak sendiri hal ini sebagaimana dinyatakan dalam teori mengenai suatu badan hukum yang dinyatakan oleh Otto Van Gierke yaitu Teori Orgaan yang menurutnya badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar benar dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat alat atau organ organ badan tersebut, misalnya anggota-anggota atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum, atas teori tersebut dapat kita tarik bahwa koperasi memerlukan peran manusia dalam bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu seperangkat organisasi internal koperasi yang dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1992 bahwa perangkat orhganisasi koperasi yaitu Rapat Anggota, Pengawas dan pengurus koperasi serta pengelola koperasi yang ditunjuk oleh pengurus koperasi. Dalam pencapaian tujuan koperasi yang dilakukan oleh perangkat koperasi tentunya melahorkan suatu bentuk tanggung jawab bagi semua pihak terkait adanya sutatu perbuatan hukum yang dilakukan seputar kegiatan perkoperasian. Koperasi untuk menjalan segala aktifitasnya terkait tujuan koperasi tentunya tidak dapat terlepas dari suatu kebutuhan modal, oleh UU No. 25 Tahun 1992 memberikan kewenangan bagi koperasi untuk mengadakan pemupukan modal dengan menyertakan pihak ketiga untuk turut dalam berperan dalam permodalan koperasi melalui kegiatan modal penyertaan pada koperasi. yakni menanamkan modal yang

3

Indonesia(b), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bugerlijke Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, Pasal. 1654.


dimiliki oleh pemodal penyerta untuk membiayai suatu unit usaha koperasi ataupun usaha koperasi dengan pemberian imbalan jasa tertentu. Kegiatan modal penyertaan pada koperasi memiliki sifat turut menanggung kerugian atas setiap resiko yang terjadi bagi pemodal dan pemodal tidak memiliki hak suara terkait kepemilikan modal penyertaan pada koperasi. Penerapan sifat modal penyertaan pada koperasi tentunya tidak dapat diterapkan secara mutlak atas setiap resiko yang terjadi namun diperlukan suatu penerapan prinsip pertanggung jawaban hukum kepada setiap pihak terkait. Salah satu persyaratan yang ditentukan dalam PP No. 33 tahun 1998 menyatakan bahwa hanya koperasi yang telah berstatus badan hukum yang dapat melibatkan pihak ketiga untuk turut dalam permodalan koperasi tanpa mengharuskan pemodal penyerta untuk menjadi anggota koperasi, keharusan status badan hukum bagi koperasi merupakan salah satu upaya melindungi pemodal atas setiap resiko yang terjadi mengingat dalam hukum kedudukan suatu badan hukum dalam konstruksi hukum dipersamakan layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai badan hukum koperasi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan setiap hubungan hukum dengan manusia ataupun dengan badan hukum lainnya, walaupun dalam setiap pelaksanaannya

koperasi memberikan suatu

kewenangan bagi perangkatnya untuk bertindak dalam setiap perbuatan hukum yang terjadi. Penerapan

Modal

penyertaan

pada

koperasi

terhadap

pemodal

dan

tanggungjawab koperasi merupakan dua hal yang saling bertentangan dalam penerapannya, dimana penerapan sifat modal penyertaan terhadap pemodal yang mengharuskan pemodal turut menangung kerugian atas setiap resiko yang terjadi dan ketidak berwenangan pemodal untuk turut berperan dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan modal penyertaan di suatu unit usaha atau uaaha koperasi tentunya membuka suatu celah penyalahgunaan pengelolaan modal penyertaan pada koperasi oleh perangkat koperasi, sedangkan bagi koperasi penerapan pertangungjawaban atas pengelolaan modal penyertaan pada koperasi ditengah kondisi usaha yang terkadang tidak menentu dan kepengurusan modal yang dilakukan oleh perangkat koperasi tentunya merupakan hal yang sangat memberatkan koperasi bila atas modal penyertaan pada koperasi pemodal dibebaskan dari setiap resiko yang terjadi namun koperasi harus


memberikan imbalan jasa atas konstribusi pemodal atas modal penyertaan pada koeprasi. Penerapan prinsip pertanggungjawaban kepada para pihak

baik pemodal,

koperasi dan seluruh perangkat koperasi terkait adanya suatu bentuk pemberian kewenangan dan pemberian kuasa atas kegiatan modal penyertaan pada koperasi merupakan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan yang seimbang bagi para pihak terkait.

2.

PEMBAHASAN

Badan Hukum Koperasi Pengesahan akta pendirian koperasi menciptakan suatu subyek hukum baru secara hukum. Pembentukan badan hukum yang didasarkan atas keinginan para pembentuknya tentunya harus memnuhi dua persyaratan yakni terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil. Syarat materil dalam pembentukan badan hukum dianataranya adalah bahwa secara tegas tegas telah dinyatakan dalam peraturan perundang undangan atau telah diakui konstruksi perdatanya oleh pemerintah, sedangkan syarat formilnya adalah adanya pengesahan dari otoritas terkait. Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri koperasi berakibat hukum koperasi di berikan kewenangan untuk melakukan perbuatan keperdataan atau melakukan suatu hubungan hukum dengan para subyek hukum, mengingat dalam hukum koperasi yang berstatus badan hukum dipersmaakan kedudukannya layaknya manusia dalam hukum dengan dilekatkan suatu hak dan kewajiban. Badan Hukum Koperasi yang dipersamakan layaknya manusia tentunya tidak terlepas dari adanya beberapa unsure yang melekat pada badan hukum yakni adanya pemisahan harta dari para pendirinya,

4

6

memiliki tujuan tertentu,

kepentingan sendiri Adanya organisasi yang teratur .

5

Mempunyai

7

4

Arifin P. Soeria Atmadja, Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi Keuangan Negara Yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Mengakar (Deep Rooted Business Practices), Jakarta, 2010, hal.46. 5

Ibid., hal. 46-47.

6

Ibid., hal. 48.

7

Ibid, hal.48-49.


Badan hukum Koperasi dalam hukum memiliki kedudukan layaknya manusia yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan hubungan hubungan hukum atau mengadakan perjanjian perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis dengan pihak ketiga atau pihak lawan, memiliki hak keperdataan baik atas benda benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud ataupun tidak berwujud , badan hukum dapat memakai nama dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.8 Perangkat organisasi koperasi Koperasi merupakan sesuatu yang abstrak sehingga dalam melakukan setiap kehendaknya koperasi memerlukan perangkat organisasi, yaitu rapat anggota, pengawas dan pengurus koperasi serta pengelola koperasi sehari-hari. Para perangkat koperasi merupakan motor penggerak koperasi. Rapat Anggota Koperasi Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, hal ini dikaitkan atas kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Anggota koperasi diberikan batasan untuk turut campur dalam manajemen koperasi dimana anggota koperasi hanya diperkenankan untuk turut dalam manajemen koperasi terkait dalam menjalankan fungsi kehendak koperasi melalui suatu putusan rapat anggota yang menentukan kebijakan koperasi yang dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan lainnya yang intinya adalah memberikan penjabaran setiap kebijakan, rencana dan langkah langkah operasional yang harus dipatuhi oleh pengawas dan pengurus koperasi. Rapat anggota juga menjalankan fungsi kehendak koperasi atas penerimaan segala akibat perbuatan para pengurus dan pengawas ( yang telah dipilih dan diangkat oleh rapat anggota ) melalui persetujuan penerimaan laporan pertanggungjawaban kinerja pengawas dan pengurus koperasi terkait langkah langkah yang telah dilakukan oleh perangkat yang tidak tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi persesuaian kebijakan yang diputuskan oleh pengurus dengan hasil keputusan rapat anggota hal ini terkait fungsi pengawas yakni kepanjangan atau wakil anggota sebagai pengawas internal koperasi terkait pengurusan dan pengeloloaan koperasi.

8

Chidir Ali. Badan Hukum, (Bandung: Penerbit:Alumni ), hal.21.


Pengurus adalah motor penggerak utama koperasi dalam mencapai tujuan koperasi yang di implimentasikan dengan kewenangan untuk melakukan segala kepengurusan harta kekayaan koperasi dan menggerakan koperasi agar dapat berfungsi optimal bagi upaya memajukan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kwalitas koperasi melalui pengurusan yang professional dan berkompeten. Pengelola koperasi merupakan orang perorang yang di tunjuk oleh pengurus untuk mewakili pengurus dalam kepengurusan operasional koperasi sehari hari sesuai dengan keahlian masing masing. Pengelola tidak berwenang untuk bertindak dalam suatu perbuatan hukum yang mengikat koperasi kecuali atas persetujuan pengurus dan untuk hal hal tertentu harus mendapatkan juga persetujuan rapat anggota. Perangkat koperasi ( rapat anggota, pengawas, pengurus) memiliki kewenangan untuk mewakili koperasi. Dalam setiap hubungan perwakilan maka akan menciptakan tiga hubungan hukum yaitu (1) Hubungan hukum antara siwakil (vertegenwoordiger) dengan orang yang diwakilinya (vertegenwoordigde), (2) Hubungan hukum antara siwakil (vertegenwoordiger) dengan pihak lawan (weder partij), (3) Hubungan hukum antara

orang yang diwakilinya (vertegenwoordigde)

dengan pihak lawan (weder partij). Prinsip Pertanggung Jawaban Hukum Dalam kamus hokum pengertian mengenai pertanggung jawaban yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung secara aktual terhadap adanya suatu kemungkinan terjadinya kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau suatu konsep kewajiban hokum yang melahirkan suatu tanggung jawab secara hokum atas suatu perbuatan tertentu yang membawa subyek hokum untuk dapat dikenakan suatu sanksi atas perbuatan yang bertentangan/melawan atau melanggar hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Responsibility memiliki pengertian hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam teori ada


dua jenis tanggung jawab yakni pertanggung jawaban berdasarkan kesalahaan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility).9 Dalam ranah perdata prinsip pertanggungjawab hukum berdasarkan bentuk perbuatan dibagi menjadi dua yakni (1) Pertangungjawaban hukum atas suatu tindakan pasif maupun aktif yang didasarkan atas unsure subyektifitas si pelaku dan tidak didasarkan atas adanya suatu perjanjian yang mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. (2) Pertangungjawaban hukum atas adanya suatu kewajiban pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam perjanjian para pihak terkait namun terdapat kelalaian maupun kesengajaan tidak memenuhi prestasi yang ditentukan hal ini sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak

lain

mengakibatkan

penggantikerugian

bagi

adanya korban

suatu

tanggungjawab

dan

untuk

untuk

memberikan

memperhitungkan

jumlah

pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi maka dapat digunakan tiga teori yakni (1) Teori kausalitas, Teori yang menitik beratkan pada perbuatan melawan hokum dengan kerugian yang ditimbulkan atau teori yang menitik berat pada suatu sebab akibat yang ditimbulkan.(2) Teori adequate, teori yang menitik beratkan adanya keseimbangan perbuatan yang didasarkan atas adanya perhitungan yang layak, (3) Teori dapat tidaknya suatu tindakan di pertanggungjawabkan secara patut. Pembagian Tangung Jawab Dalam Kegiatan Koperasi Kegiatan ekonomi di koperasi tentunya dijalankan oleh koperasi dan perangkat koperasi, pertangungjawaban atas akibat hukum yang terjadi maka dapat ditelusuri dari koperasi dan perangakat koperasi. Pertanggungjawaban Koperasi selain dapat diminta pertanggung jawaban dari koperasi namun tidak menutup kemungkinan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi dari para perangkat organisasi koperasi, namun demikian para perangkat koperasi juga dapat menghindari tanggung jawab dari adanya tuntutan maupun gugatan atas setiap akibat perbuatan hukum koperasi dengan mempertimbangkan Struktur Modal Koperasi

9

Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006.), hal. 61


S truktur modal koperasi

merupakan suatu pertemuan dari sumber modal jangka

panjang yang memiliki fungsi untuk menunjang kegiatan produksi koperasi. Struktur Modal koperasi terbagi menjadi 2 yakni modal ekuitas dan utang yang akan dikelola untuk memberikan laba usaha atau untuk modal kerja dan modal investasi. Dalam UU No. 25 TAhun 1992 menyatakan bahwa modal koperasi terbagi atas modal sendiri dan modal pinjaman.( a.) Simpanan pokok; (b) Simpanan wajib; (c). Dana cadangan;(d). Hibah ;(e) Modal penyertaan. Modal pinjaman dapat berasal dari (a). anggota; (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; (c). Bank dan lembaga keuangan lainnya; (d).Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;(e). Sumber lain yang sah. Pengertian Modal Penyertaan Dalam segi bahasa Indonesia penyertaan memiliki pengertian10 “ proses , cara, atau perbuatan menyertai atau menyertakan. sedangkan modal adalahuang yang dipakai sebagai pokok(induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya.Modal juga dapat diartikan sebagai harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Sehingga modal penyertaan dapat diartikan suatu proses menyertakan uang yang di pergunakan untuk menambah

kekayaan. Menurut PP No. 33 Tahun 1998 modal

penyertaanadalah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.11 Pengertian Pemodal koperasi adalah pihak yang menanam modal penyertaan padakoperasi.12yang dapat menjadi pemodal penyerta di koperasi yakni Pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha dan badan-badan lainnya.13 Dalam PP No. 33 Tahun 1998 menyatakan bahwa Pemupukan

dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal.14

Menurut Muhamad Gade “ ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal menyangkut 10

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. pertama, edisi keempat.(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.), hal. 1290. 11

Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, PP No. 33 Tahun 1998. LN No.47. TLN No. 3744, Pasal. 1 angka 1. 12

Ibid.,Pasal. Pasal.1 angka 2.

13

Ibid., Pasal. 3.

14

. Ibid., Pasal. 4.


diantaranya mengenai pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan di laporan keuangan”15 Sifat Modal Penyertaan Dalam PP No. 33 Tahun 1998 dinyatakan bahwa Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai

sebatas nilai

yang

ditanamkannya dalam koperasi16 kecuali pemodal penyerta turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai tersebut.17 Selain itu modal penyertaan juga tidak memiliki hak suara bagi pemodal, kecuali diperjanjikan. Keberadaan Modal Penyertaan Bagi Koperasi Setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari keberadaan modal yang memiliki fungsi penting yang dapat digunakan untuk modal kerja maupun modal investasi. Kegiatan perkoperasian walaupun dinyatakan sebagai kumpulan orang bukan merupakan kumpulan modal tetap menempatkan modal sangat penting dalam kegiatan usaha yang dilakukannya. Untuk memperkuat struktur permodalan koperasi di berikan kewenangan untuk menyertakan pihak luar untuk turut dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan. Modal Penyertaan di koperasi di ibaratkan sebagai adanya kegiatan suatu investasiyang dilakukan oleh pemodal penyerta yang di tujukan untuk membiayai suatu usaha atau unit usaha yang dijalankan oleh koperasi .modal penyertaan pada koperasi dilakukan oleh orang perorang, pemerintah ataupun oleh anggota koperasi yang bersangkutan. Kedudukan Pihak Pemodal Penyerta di Koperasi Kedudukan merupakan suatu bentuk hak dan kewajiban dalam hukum yang dilekatkan kepada seseorang atau badan hukum. Kedudukan para pemodal penyerta terhadap tindakan penyertaan yang dilakukannya dalam usaha Koperasi yakni:

15

Muhamad Gade, editor. Desi Kurniyati, Teori Akutansi, Cet. 1, Jakarta: Almahera, 2005.hal.

16

Indonesia(c) ,Op.cit. Pasal 7 ayat 1.

17

Indonesia(c) ,Op.cit. Pasal 7 ayat 2

169.


1. Pemodal memiliki hak untuk keuntungan hasil usaha yang di biayain oleh modal penyertaannya

sesuai

dengan

presentasi

nominal

modal

penyertaanyang

dilakukannya. 2. Pemodal memiliki hak untuk mengajukan fungsi pengawasan berupa kegiatan pemeriksaan terhadap pembukuan dan laporan laporan terkait dengan usaha yang di modali dengan yang terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis 3. Pemodal dapat mengajukan untuk turut dalam pengelolaan

sebatas telah di

dituangkan keinginannya dalam perjanjian modal penyertaanantara pemodal dan Koperasi dan siap menangung resiko atas akibat yang ditimbulkan oleh pemodal akibat turut dalam pengelolaan usaha yang dibiayai oleh modal penyerta. 4. Pemodal memiliki kewajiban yakni untuk tunduk pada ketentuan Hukum Perkoperasian dan tunduk pada setiap ketentuan perjanjian yang dibuat antara pemodal dengan Koperasi. Proses Kegiatan Modal Penyertaan di Koperasi Kegiatan modal penyertaan pada koperasi hanya dapat dilakukan oleh koperasi yang telah berstatus badan hukum, Status badan hukum koperasi tentunya terkait kewenangan koperasi untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum. Kedudukan koperasi yang telah berstatus badan hukum menempatkan koperasi terikat atas setiap perjanjian yang dibuat terkait adanya perjanjian modal penyertaan sehingga sebelum mengadakan kegiatan modal penyertaan pada koperasi pengurus koperasi yang mewakili koperasi dalam melakukan perjanjian dengan pemodal maka pengurus harus terlebih dahulu untuk membuat rencana tertulis atas upaya mengembangkan usaha

dan memperkuat struktur modal koperasi melalui modal

penyertaan yang kemudian harus meminta persetujuan dari rapat anggota. Tanpa adanya persetujuan dari rapat anggota maka perjanjian yang telah dibuat oleh pengurus tidak dapat mengikat koperasi, hal ini terkait ketentuan harus mendapat persetujuan dari rapat anggota yang memiliki fungsi berupa kehendak koperasi untuk terikat atas setiap hubungan hukum yang terjadi beserta akibatnya. Hubungan hukum yang dibuat oleh pengurus terkait modal penyertaan tanpa adanya persetujuan rapat anggota akan mengikat pengurus secara pribadi atas segala akibat hukum yang terjadi. Proses terakhir yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak antar pemodal penyerta pada koperasi dan koperasi (yang diwakilkan oleh Pengurus ) adalah proses


untuk mewujudkan perjanjian secara tertulis. Kewajiban untuk menuangkan perjanjian modal penyertaandi koperasi secara tertulis dan kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian tersebut sebagai wujud penyatuan kesepakatan kedua belah pihak (koperasi dan pemodal penyerta) tentunya merupakan langkah perlindungan hukum atas hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang dapat di pertahankan dalam suatu upaya hukum di dalam sidang maupun diluar sidang hal ini tentunya sesuai dengan pengertian dari perjanjian sebagaimana dikatakan oleh Subekti” suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.18 Perjanjian tertulis yang di buat terkait adanya modal penyertaan pada koperasi sekurang-kurangnya memuat mengenai:19 a. Nama koperasi dan Pemodal b. Besarnya c. Usaha yang akan dibiayai ; d. Pengelolaan dan pengawasan; e. Hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi; f. Pembagian keuntungan; g. Tata cara pengalihan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi; h. Penyelesaian perselisihan Upaya untuk melindungi hak pemodal penyerta sebagaimana termuat dalam PP No. 38 Tahun 1998 menyatakan bahwa walaupun kegiatan modal penyertaanyang terjadi di koperasi didasarkan atas adanya perjanjian tertulis antara koperasi dan pemodal dimana perjanjian tertulis merupakan suatu bentuk perbuatan hukum/ tindakan hukum terkait dalam ranah hukum privat atau berlaku terhadap para pihak yang terkait namun sebagai suatu upaya perlindungan hukum dan tata tertib kegiatan perkoperasian maka koperasi harus memberikan laporan berkala kepada Menteri Koperasi.20 Penerapan Resiko Usaha Dalam Modal Penyertaan di Koperasi.

18

Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 19, Jakarta: PT Intermasa, 2002, hal. 1.

19

Indonesia (c). Op.cit ,Pasal. 5 ayat 1.

20

Indonesia(c) ,Op.cit.Pasal. 15.


Modal Penyertaan di koperasi memiliki sifat turut menanggung resiko. Penerapan tanggungjawab para pihak terkait adanya kegiatan modal penyertaan di koperasi tidak terlepas dari adanya suatu pembuktian bahwa resiko yang terjadi apakah masuk dalam katagori resiko terkait jenis usaha, resiko eksternal koperasi dan resikoInternal . Resiko Usaha adalah Resiko terkait jenis usaha dalam kegiatan usaha koperasi tentunya tidak dapat telepas dari jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi yang bersangkutan, misalnya pada koperasi jasa yang menyediakan pelayanan jasa transportasi tentunya ada kemungkinan modal inventaris koperasi berupa kendaraannya dapat mengalami suatu kecelakaan atau pada koperasi simpan pinjam kemungkinan terbesar adalah mengalami resiko keuangan terutama resiko likuiditas dimana dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman namun mengalami beberapa kendala dalam pengembalian dana pinjaman tersebut( piutang koperasi ) kepada koperasi ditengah adanya jatuh temponya suatu hutang koperasi tersebut. Resiko Usaha juga dapat diantaranya adalah resiko yang disebabkan adanya factor gejolak social, gejolak pasar, force majeur. Resiko Internal yang dapat memicu resiko usaha koperasi adalah resiko yang disebabkan atau dipicu akibat tidak profesionalnya management koperasi,

tidak

memenuhi standar keahlian dalam pengurusan dan pengelolaan Koperasi, adanya penyalahgunaan kewenangan oleh perangkat koperasi yang memungkinkan terjadinya suatu potensi kerugian, kurangnya system informasi yang memadai, deskripsi tugas yang kurang jelas, tidak optimalnya checks and balances misalnya tidak ada pemisahan tanggung jawab pengurus dan pengawas atau pengurus dengan pengelola dan yang paling utama adalah adanya moral hazard atas kewenangan yang dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi yang dapat merugikan arus kelola modal koperasi.Resiko Internal juga dapat dikatakan sebagai suatu resiko subyektif resiko yang timbul akibat perbuatan orang perorang terkait adanya suatu hubungan perwakilan yang tejadi di internal koperasi. Terhadap kedua jenis resiko tersebut diatas terkait penerapan sifat modal penyertaan di koperasi ( Sifat turut menanggung kerugian ) dibatasi oleh resiko usaha sebagaimana tersebut diatas. Apabila para pihak baik pemodal maupun koperasi tidak dapat membuktikan adanya unsure resiko usaha maka sifat modal penyertaan tidak


dapat diterapkan dalam bentuk pertanggungjawaban kedua belah pihak hal ini terkait dalam ketentuan Pasal 1244KUH Perdatayang menyatakan bahwa bila pihak yang dinyatakan telah wanprestasi atau tidak melakukan ketentuan perjanjian dapat membuktikan bahwa kelalaian atau tidak terlaksananya isi perjanjian dikarenakan suatu sebab tidak terduga dan tidak ada itikad buruk pihak tersebut untuk melakukan kelalaian dalam melaksanakan perjanjian maka pihak tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas penggantian biaya, rugi dan bunga atas setiap tidak terpenuhinya perikatan.Masuknya ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata dikaitkan dengan dasar kegiatan modal penyertaan yang didasrkan adanya perjanjian antas koperasi dan pemodal penyerta. Sifat modal penyertaan tentunya tidak dapat diterapkan terhadap akibat yang disebabkan adanya resiko internal yang bersifat subyektifitas dari para pelaku pengelola baik oleh perangkat koperasi maupun pemodal penyerta yang turut dalam pengelolaan modal penyertaan di koperasi.Tanggungjawab para pihak terkait dalam pengelolaan modal penyertaan di koperasi melekat pada perangkat koperasi dan pemodal sebagaimana ditentukan dalam pertanggungjawaban masing masing yang telah ditentukan dalam ketentuan perkoperasian, ketentuan modal penyertaan di koperasi, ketentuan pidana dan ketentuan perdata. ANALISIS PENERAPAN SIFAT MODAL PENYERTAAN DI KOPERASI DAN TANGGUNG

JAWAB

KOPERASI

TERHADAP

ADANYA

MODAL

PENYERTAANDI KOPERASI (Putusan Mahkamah Agung No. 315 K/Pdt /2009) Latar Belakang Kasus Berdasarkan data yang bersumber dari direktori Putusan Mahkamah Agung RI atas Putusan Mahkamah Agung No. 315 K/Pdt/2009. Atas adanya putusan tersebut dapat ditarik suatu kronologis yang melatarbelakangi peristiwa persengketaan terkait modal penyertaan bahwa pemodal penyerta

sebagaimana dalam Posita penggugat

menyatakan bahwa pada tahun 2006 pemodal penyerta (penggugat) dan para tergugat (pengurus koperasi SUT) membuat Perjanjian Kerjasama yang di ujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dilakukan lebih dari satu perjanjian dengan isi perjanjian bahwa penggugat akan mendapatkan imbalan jasa atas penyimpanan dana di koperasi SUT dengan imbalan pemberian bunga atas nominal dana yang disimpan dan nominal tertentu sebagai imbalan jasa atas penyimpanan dana dengan tempo tertentu. Atas


adanya perjanjian kerjasama tersebut penggugat telah mendapatkan beberapa kali pemenuhan prestasi koperasi SUT namun prestasi koperasi SUT tidak dilaksanakan oleh Koperasi SUT sehingga penggugat mengajukan suatu gugatan perdata atas adanya prestasi dari perjanjian yang telah disepakati.Dalam posita penggugat juga menyatakan bahwa koperasi SUT merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha jasa simpanan yang mengelola dana simpanan/ investasi. Pemodal dalam gugatannya mengajukan Petitum di Pengadilan Negeri yang isinya yakni: 1) Menyatakan sah seluruh perjanjian yang di buat antara pengugat dan Para tergugat ( pengurus Koperasi SUT ) 2) Menyatakan bahwa para tergugat idak memenuhi Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Perbuatan Cedera Janji /Wanprestasi 3) Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang Pokok di tambah bunga sebesar Rp.293.200 .000 , - (dua ratus sembi lan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah ) secara tunai sejak Gugatan diajukan sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dengan denda tiap keterlambatan sebesar 10 % tiap bulan dari total yang harus dibayarkan pada Penggugat yaitu Rp.29.320.000 tiap bulan 4) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat Dalam Eksepsi para tergugat menyatakan bahwa para penggugat ( pengurus koperasi ) menyatakan bahwa koperasi SUT telah berstatus badan hukum dan tunduk pada ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, jo PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sesuai denagn akta pendirian No. 2522/BH-Kop tanggal 15 Maret 2005, sehingga menarik para tergugat dalam gugatan yang diajukan penggugat merupakan pelanggaran formil dalam pengajuan gugatan. Atas setiap tindakan para tergugat menyatakan memiliki kewenangan dalam bertindak sesuai dengan anggaran dasar Koperasi SUT terkait dalam bentuk kewenangan dalam mewakili koperasi SUT yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Sedangkan dalam eksepsi para tergugat menyatakan bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama penggugat tahu persis bahwa penggugat tunduk dan terikat pada ketentuan koperasi in casu termasuk ketentuan mengenai modal penyertaan di koperasi


dimana atas adanya kegiatan tersebut para tergugat telah menjalankan pidana penjara selama 8 bulan. Atas adanya gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Tondano mengeluarkan Putusan PN No. 09/Pdt.G/2008/ PN.Tdo,- tanggal 14 Mei 2008 yang isinya menyatakan mengabulkan petitum dari pengugat yang tersebut diatas. Atas adanya putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 09/Pdt.G/2008/ PN.Tdo para tergugat mengajukan upaya hukum namun di seluruh tingkat pengadilan kesemuanya menguatkan putusan tingkat pertama. Analisa Obyek Gugatan Dalil Penggugat Sebelum membahas mengenai obyek gugatan tentunya penting menguraikan keberadaan pengertian simpanan dan modal penyertaan. Sebagaimana dalam posita penggugat bahwa penggugat menyatakan bahwa penggugat telah melakukan suatu perjanjian kerjasama dengan menyimpan sebagaian dana yang dimilikinya layaknya suatu simpanan berjangka. Alasan penggugat tersirat menyatakan tindakan yang dilakukan oleh penggugat merupakan kerjasama dengan menyimpan dana dan mendapatkan hasil sesuai isi perjanjian(sebagaimana tersebut dalam direktori putusan Mahkamah Agung No. 315 K/Pdt /2009). Pengertian simpanan berjangka sendiri menurut KepmenKUKM No. 96/Kep/M.KUKM/XI/2004 menyatakan bahwa: 1. Simpanan berjangka, adalah simpanan anggota, calon anggota dan Koperasi lainnya yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian 2. Salah satu sumber arus dana masuk salah satunya berasal dari dari simpanan berjangka anggota 3. Salah satu sumber arus dana keluar salah satunya atas adanya penarikan simpanan berjangka anggota Dari pengertian tersebut secara tegas menyatakan bahwa simpanan memiliki arti kepemilikan modal ( pada saat jatuh tempo/ waktu yang ditentukan )merupakan mutlak milik penyimpannya. Namun ada sedikit terbukanya pengertian yang memiliki tafsiran ganda yakni adanya judul perjanjian yang memuat judul Perjanjian Kerja Sama yang memiliki pengertian adanya suatu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak baik penggugat dan koperasi, mengingat judul perjanjian merupakan cermin isi perjanjian


yang ditujukan agar selayang pandang atau sekilas orang mengerti isi perjanjian dengan melihat judul perjanjian. Atas adanya suatu penafsiran yang berbeda antara judul dan isi perjanjian tentunya harus melalui pembuktian yang seimbang yang didasarkan atas maksud kedua belah pihak atas terjadinya perjanjian tersebut. Dalil Para Tergugat Para penggugat menyatakan bahwa para tergugat memiliki kewenangan untuk bertindak yang didasarkan anggaran dasar Koperasi SUT terkait atas tindakan hukum yang dilakukan para penggugat dengan mengikatkan penggugat atas adanya suatu perjanjian. Para penggugat juga menyatakan dalam memori kasasinya bahwa perjanjian yang disepakati oleh koperasi ( yang diwakilkan oleh para tergugat ) dengan penggugat tunduk pada ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 jo PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi sehingga melekatkan suatu pelekatan terhadap adanya resiko usaha. Atas keterangan yang di berikan oleh para tergugat terkait upaya hukum yang dilakukan atas adanya gugatan penggugat tentunya tidak dapat langsung diterapkan mengingat adanya perbedaan antara judul perjanjian dan isi perjanjian yang harus dilakuakn pembuktian lebih lanjut dengan asas keseimbangan dan keadilan bagi para pihak terkait. Analisa Pertanggung Jawaban Atas Adanya Kegiatan Modal Penyertaan atas Putusan Mahkamah Agung No. 315 K/Pdt /2009 Perjanjian Modal Penyertaan Bagi Pemodal Penyerta dan Koperasi Mengingat tidak adanya ketegasan dalam PP No. 33 Tahun 1998 terkait format perjanjian modal penyertaan yang merupakan syarat formil perjanjian modal penyertaan yang diantaranya ketentuan mengenai ketegasan penulisan judul perjanjian modal penyertaan dengan menyertakan kata modal penyertaan atau kerjasama modal penyertaan serta adanya pencantuman judul perjanjian yang memuat kata Perjanjian Kerjasama maka para tergugat tidak dapat dikenakan suatu pejatuhan sanksi yang merugikan hak atas perlindungan hukum salah satu pihak terkait. Pencantuman kata kerjasama tentunya memiliki pengertian

adanya suatu

perikatan untuk berbuat sesuatu dalam pencapaian suatu tujuan tertentu, namun demikian pencantuman kata kerja sama juga tidak dapat dikenakan secara mutlak mengingat adanya kata simpanan dalam isi perjanjian, namun demikian judul perjanjian


merupakan cermin dari isi perjanjian, sehingga dalam hal ini masih diperlukan bukti yang lebih jelas dan seimbang lagi. Adanya dalil yang berbeda yang dikemukakan kedua belah pihak yakni pengugat dan para tergugat atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terkait. Berdasarkan posita penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan hukum terkait perjanjian yang terjadi seharusnya dalam kepala perjanjian dimuat dalam judul perjanjian yakni dengan kalimat Perjanjian Simpanan Berjangka bukan Perjanjian Kerjasam sedangkan berdasarkan eksepsi para tergugat seharusnya mengkonstruksikan bentuk perjanjian yang terkait antara judul dan isi ketentuan perjanjian yakni dalam judul perjanjian dengan kalimat Perjanjian Kerjasama Modal Penyertaan dan pada isi atau ketentuan perjanjian mengganti kata simpanan menjadi modal penyertaan atau modal yang disertakan. Analisis Persengketaan Penerapan Sifat Modal Penyertaan Dalam analisis atas kasus ini jika ternyata dapat dibuktikan bahwa perjanjian yang terjadi adalah suatu penyertaan modal terkait ketentuan mengenai modal penyertaan pada koperasi yang menentukan sifat modal penyertaan yakni merupakan modal yang bersifat turut menanggung kerugian bagi para pemodal penyerta atas adanya resiko usaha namun hal ini tidaklah bersifat mutlak mengingat fungsi keberadaan hokum yang mengatur antara keseimbangan setiap kepentingan para pihak. Penerapan sifat modal penyertaan yakni mengandung sifat turut menangung resiko, resiko yang dimaksud dalam ketentuan PP No. 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi dikaitkan dengan kententuan Pasal 1224 KUH Perdata dan sebagaimana telah diuraikan dalam subbab Penerapan Resiko Usaha Dalam Modal Penyertaan di Koperasi maka resiko yang dimaksud adalah resiko usaha yang tidak disebabkan adanya unsure subyektifitas atau Human Eror atau kesalahan dari para pihak terkait dalam pengelolaan modal penyertaan baik dari internal koperasi maupun pemodal penyerta. Dalam kasus ini jika koperasi (para penggugat) dapat membuktikan dalam persidangan bahwa ketidakmampuan koperasi dalam memenuhi prestasi atas ketentuan perjanjian yang telah dibuat yang diantaranya adalah memberikan suatu keuntungan dan imbalan jasa atas konstribusi pemodal penyerta disebabkan oleh adanya resiko usaha terkait jenis usaha yang dijalankan koperasi simpan pinjam yang memiliki resiko


likuiditas akibat penyaluran pinjaman maka koperasi dapat meminta penerapan sifat modal penyertaan yakni dengan meminta pemodal untuk turut dalam resiko usaha yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya ketidakmampuan koperasi dalam memenuhi setiap kewajibannya, hal ini terkait dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sedangkan bagi pemodal penyerta terkait ketidak mampuan koperasi dalam memberikan keuntungan bagi pemodal penyerta maka pemodal dapat melakukan pembuktian bahwa keadaaan yang terjadi adalah diakibatkan adanya kesalahan atau kelalaian perangkat koperasi, sehingga pemodal tetap dapat mempertahankan hak yang dimilikinya baik terkait nominal modal yang disertakan serta ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata terkait perjanjian yang dibuat antara koperasi dan pemodal atau ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1367 KUH Perdata terkait perbuatan para perangkat koperasi. Analisis Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Sengketa Modal Penyertaan Dalam gugatan penggugat menempatkan koperasi sebagai turut tergugat, tentunya ini membawa pada suatu akibat hukum terkait pertanggungjawaban koperasi atas pelaksanaan putusan hakim. Putusan hakim perdata tentunya dikenakan secara khusus kepada tergugat sedangkan turut tergugat hanya mengikuti apa yang diakibatkan adanya putusan tersebut. Terkait persengketaan yang terjadi dalam kasus ini seharusnya penggugat menempatkan koperasi sebagai tergugat, hal ini terkait atas kedudukan hukum suatu badan hukum yang dipersamakan layaknya manusia dalam konstruksi hukum atau secara yuridis badan hukum sama dengan manusia atau subyek hukum, sehingga atas perjanjian modal penyertaan atau suatu perbuatan hukum terkait hubungan hukum koperasi dan pemodal atau pihak ketiga mengikat koperasi dan pemodal penyerta atau pihak ketiga. Koperasi sebagai badan usaha tidak dapat menjalankan aktifitasnya sendiri namun memerlukan motor penggerak yakni para perangkat organisasi, terkait perbuatan hukum koperasi yang melibatkan pihak ketiga dilakukan oleh pengurus koperasi dan setiap perbuatan pengurus yang mengatasnamakan dan untuk koperasi maka mengikat koperasi (Pasal 1655 KUH Perdata Jo Pasal 1656 KUH Perdata).


Tindakan yang dilakukan oleh pengurus atas setiap perikatan yang ditimbulkan adanya suatu perjanjian akan melekatkan suatu tanggung jawab secara pribadi pengurus apabila : 1. Koperasi yang diwakilkan pengurus belum berstatus badan hukum; 2. Pengurus tidak mendapat persetujuan dari rapat anggota atas adanya perjanjian kegiatan modal penyertaan pada koperasi; 3. Secara tegas koperasi tidak memberikan kewenangan atas tindakan pengurus dimana

koperasi mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh

pengurus atau koperasi tidak mendapatkan manfaat atas perbuatan dari pengurus. Atas adanya tindakan kepengurusan koperasi oleh pengurus maka secara hukum menimbulkan suatu perikatan bagi koperasi sehingga koperasi berkewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap akibat yang ditimbulkannya selama pengurus memiliki itikad baik dan tindakannya tersebut didasarkan atas itikad baik dan bertujuan untuk mengurus koperasi serta memberikan manfaat kepada koperasi atau telah disetujui oleh rapat anggota atau telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya terhadap rapat anggota; 4. Sebagai persyaratan terakhir kegiatan modal penyertaan pada koperasi harus dilaporkan kepada otoritas koperasi. Adanya

persetujuan

rapat

anggota

terhadap

tindakan pengurus

yang

mengikatkan koperasi berakibat pada penerimaan segala tanggungjawab atas semua akibat hukum yang ditimbulkan atas perikatan tersebut. Dan setiap kewajiban yang timbul terkait pemenuhan prestasi atas setiap perikatan yang menempatkan koperasi sebagai pihak berhutang atau mewajibkan untuk pemenuhan prestasi dan pembayaran kepada pihak ketiga maka koperasi memenuhi kewajibannya dari seluruh harta yang dimiliki oleh koperasi atau modal sendiri dalam hal ini di penuhi dari modal yang bersumber dari modal yang bersumber dari kewajiban anggota, donasi atau hibah, SHU, modal penyertaan. Pertanggung jawaban koperasi tentunya dibatasi hanya terhadap akibat yang ditimbulkan bukan berdasarkan kesalahan manusia atau human error dalam hal ini kesalahan dari kepengurusan koperasi oleh pengurus maupun pengawas ( secara tidak langsung ) atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahan manusia atau human error koperasi dapat meminta pertanggung jawaban kepada para pengurus dan pengawas.


Gugatan yang diajukan oleh koperasi kepada pengurus dan atau pengawas tentunya harus memenuhi persyaratan utama yakni secara nyata koperasi telah mengalami kerugian hal ini terkait dalam ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 UU 25 Tahun 1992 yang menyatakan Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, dari isi ketentuan tersebut maka secara jelas koperasi diberikan hak untuk melakukan suatu gugatan yang tentunya didasarkan atas hak yang dimiliki oleh para anggota atau pemilik koperasi. Atas penguraian diatas dalam subbab ini maka secara singkat bahwa penempatan koperasi sebagai turut tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak tepat bila pengurus telah memenuhi persyaratan dalam proses mengadakan perjanjian modal penyertaan pada koperasi, namun bila pengurus melakukan segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku terkait adanya kegiatan modal penyertaan pada koperasi maka perjanjian tersebut mengikat koperasi dan koeprasi harus bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang terjadi yang didasarkan atas adanya ketentuan dalam Pasal 1655 KUH Perdata, Pasal 1656 KUH Perdata dan Pasal 1659 KUHPerdata. Ketentuan dalam Pasal 1655 KUH Perdata,

Pasal 1656 KUH

Perdata dan Pasal 1659 KUHPerdata tidak berlaku apabila pengurus dalam bertindak melakukan perjanjian modal penyertaan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan proses pengadaan modal penyertaan pada koperasi.

3.

KESIMPULAN Peraturan terkait modal penyertaan pada koperasi secara jelas telah mengatur

terkait sifat modal penyertaan pada koperasi yakni merupakan modal yang turut menanggung resiko dan tidak memberikan hak suara bagi para pemodal. Modal Penyertaan pada koperasi merupakan kegiatan pemupukan modal yang didasarkan atas adanya suatu perjanjian yang mengikat antara pemodal penyerta dan koperasi penerima modal penyerta bila telah memenuhi unsure perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdata). Pengaturan terkait penerapan sifat modal penyertaan tidak diatur secara detil dalam ketentuan mengenai modal penyertaan, tidak adanya pengaturan mengenai implimentasi dari sifat modal penyertaan pada koperasi tidak menyebabkan adanya suatu kekosongan hukum mengingat sifat dari ketentuan hukum perkoperasian termasuk


ketentuan dalam modal penyertaan pada koperasi merupakan ketentuan yang bersifat lexspesialis dari ketentuan mengenai hubungan keperdataan yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga atas setiap kekosongan hukum yang terdapat dalam ketentuan yang bersifat lexspecialis maka dapat ditelusuri dalam ketentuan keperdataan. Terkait ketentuan dalam pengenaan resiko dapat kita tarik ketentuan dalam Pasal 1244 KUH PerdataJo Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban seseorang atas suatu prestasi dapat di kecualikan apabila ada suatu hal yang tidak terduga dan tidak adanya suatu itikad buruk, dari pengertian tersebut secara jelas bahwa resiko yang dimaksud dalam ketentuan modal penyertaan terkait sifat modal penyertaan yang turut mananggung kerugian bagi pemodal penyerta hanya dapat dikenakan bila tidak ada unsure kesalahan manusia atau human error sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHperdata, Pasal 1366 KUHperdata dan Pasal 1367 KUHperdata yang menentukan suatu kewajiban pengganti kerugian atas akibat yang timbul dari suatu perbuatan kesalahan, kelalaian atau kurang hati hatian maupun atas perbuatan yang berada dibawah tanggungannya. Terkait setiap perjanjian yang di lakukan oleh koperasi dan pihak ketiga dimana koperasi mewakilkan perbuatan hukum tersebut kepada pengurusnya maka berakibat mengikat koperasi atas setiap perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut. Perjanjian yang di buat oleh pengurus koperasi hanya dapat mengikat koperasi jika secara jelas pengurus memiliki kewenangan (ada dasar hukum ) untuk mewakili koperasi dengan suatu itikad baik dan untuk kepentingan koperasi yang dapat dilakukan apabila ada suatu bentuk persetujuan koperasi (melalui rapat anggota) sebelum melakukan tindakan perjanjian atau perbuatan hukum yang mengikatkan koperasi dengan pihak ketiga maupun pada saat setelah perjanjian dibuat. Dalam kegiatan modal penyertaan syarat utama agar koperasi menerima atau melekatkan perikatan yang dibuat beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan modal penyertaan harus terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan rapat anggota atas

rancangan usaha atau pengalokasian modal penyertaan , persetujuan rapat anggota atas rencana kegiatan pemupukan modal melalui modal penyertaan merupakan syarat formil yang harus di penuhi pengurus apabila syarat ini tidak dipenuhi maka segala akibat hukum akan melekat secara pribadi terhadap pengurus yang bersangkutan. Persetujuan rapat anggota atas setiap rencana yang diajukan oleh pengurus dan penerimaan


pertanggungjawaban pengurus pada saat pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban di rapat anggota berakibat pada penerimaan segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan beserta tanggungjawab hukum yang timbul.

4.

SARAN Terhadap penerapan resiko usaha dan pemberian hak suara kepada pemodal

penyertaan di koperasi seharusnya di cantumkan dalam ketentuan terkait modal penyertaan pada koperasi mengingat suatu usaha tidak terlepas dari ketidak pastian yang akan dihadapi dikemudian hari, yang kesemuanya salah satunya tidak terlepas dari profesionalisme manajemen koperasi yang bersifat subyetifitas. Pencantuman ketentuan mengenai perlindungan bagi pemodal penyerta pada koperasi tentunya akan memberikan suatu rasa aman dan adanya suatu kepastian hukum khususnya bila dalam pertengahan jalan pemodal menemukan adanya indikasi pengelolaan modal penyertaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemodal namun dalam ketentuan modal penyertaan tidak diatur secara tegas akan kemungkinan tersebut. Ketentuan mengenai modal penyertaan pada koperasi seharusnya secara tegas menentukan format atau judul perjanjian yang mengharuskan adanya penulisan judul perjanjian modal penyertaan pada koperasi sehingga tidak lagi terjadi persengketaan antara para pihak terkait.

5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Arifin P. Soeria Atmadja, Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi Keuangan Negara Yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Mengakar (Deep Rooted Business Practices), Jakarta, 2010. Chidir Ali. Badan Hukum, (Bandung: Penerbit:Alumni ). Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006). Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. pertama, edisi keempat.(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.)


Muhamad Gade, editor. Desi Kurniyati, Teori Akutansi, Cet. 1, Jakarta: Almahera, 2005.hal. 169. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 19, Jakarta: PT Intermasa, 2002,

Peraturan Perundang-undangan: Indonesia (a), Undang-undang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116Tahun 1992, TLN No. 3502. Indonesia(b),

Kitab

Undang-undang

Hukum

Perdata

(Bugerlijke

Wetboek),

diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001. Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, PP No. 33 Tahun 1998. LN No.47. TLN No. 3744


ANALISIS TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP ADANYA KEGIATAN MODAL PENYERTAAN DI KOPERASI. Patrisia Shinta Sari

Recommend Documents