ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM DI KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH MUAMAR ZULFIKAR

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM DI KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

MUAMAR ZULFIKAR

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2013

RINGKASAN MUAMAR ZULFIKAR. Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Dibimbing oleh E.K.S. HARINI MUNTASIB dan RINEKSO SOEKMADI. Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kawasan wisata alam yang sangat menarik dan didukung dengan letaknya yang strategis. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Brebes sebagai daerah potensial untuk daerah tujuan wisata. Pengembangan wisata alam membutuhkan peran aktif dari para pemangku kepentingan (stakeholder). Penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes pada bulan Juni-Agustus 2012. Penelitian menggunakan teknik penentuan informan berupa purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara informan kunci, pengamatan lapang dan studi pustaka. Teknik penentuan informan kunci berupa snowball. Data yang diambil adalah identitas stakeholder, pengaruh dan kepentingan, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan aturan kelembagaan yang dimiliki, kebijakan yang terkait dan kebutuhan stakeholder yang diperlukan dalam pengelolaan wisata alam. Analisis data yang digunakan meliputi analisis stakeholder, analisis isi dan analisis deskriptif. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat 10 stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Stakeholder yang termasuk dalam key player adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Brebes dan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua. Stakeholder yang termasuk dalam subject adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Pandansari, Paguyuban Pedagang Pantai (PPP) Sida Mulya dan Paguyuban Pemuda Karya (PPK) Randusanga Kulon. Stakeholder yang termasuk dalam context setter adalah Bappeda Kabupaten Brebes. Stakeholder yang termasuk dalam crowd adalah Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (BPSDA) Wilayah Pemali-Comal, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, Desa Pandansari dan Randusanga Kulon, serta masyarakat. Disparbudpora Kabupaten Brebes merupakan aktor sentral dalam hubungan yang terjadi antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Mekanisme hubungan antar stakeholder berdasarkan pada Tupoksi dan aturan kelembagaan yang dimiliki meliputi hubungan koordinasi, komunikasi dan kerjasama. Rumusan mekanisme hubungan dapat dilakukan dengan pembuatan program kerja bersama. Pembuatan program tersebut digerakkan oleh Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan stakeholder. Program kerja tersebut akan disesuaikan dengan Tupoksi dan aturan kelembagaan yang dimiliki. Langkah selanjutnya adalah tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kata Kunci : Mekanisme, Hubungan, Stakeholder, Wisata Alam, Kabupaten Brebes

SUMMARY MUAMAR ZULFIKAR. Stakeholder Analysis in Management of Nature Tourism at Brebes Regency, Central Java Province. Under supervision of E.K.S. HARINI MUNTASIB and RINEKSO SOEKMADI. Brebes Regency is one of areas in Central Java Province that has natural tourism areas which are very interesting and are supported by its strategic location. It makes Brebes Regency as a potential area for tourism destination. The development of nature tourism takes an active role of stakeholders. This research was aimed to formulate mechanism of stakeholder’s relationship between stakeholders in the management of nature tourism at Brebes Regency. This research was done in Brebes Regency at June-August 2012. It was used determination of informant technique using purposive sampling. Data retrieval was done by the key informant interviews, observations and literature studies. Determination of key informant technique used snowball. The Data captured were identity, influence and interests of stakeholders, basic tasks and functions (Tupoksi) and institutional rules, related policies and the needs of stakeholders are needed in the management of nature tourism. The research analysis was done by stakeholder analysis, contents analysis and descriptive analysis. The result showed that there were 10 stakeholders involved in the management of nature tourism at Brebes Regency. Stakeholder analysis had classified the stakeholders which involved into key player, subject, context setter and crowd quadrants. Stakeholders which fell into key player quadrant were Sports, Youth, Culture and Tourism Agency (Disparbudpora) of Brebes Regency and PT Perkebunan Nusantara IX of Kaligua Garden. Stakeholders which fell into subject quadrant were Tourism Conscious Group (Pokdarwis) Pandansari, Coastal Traders Association (PPP) Sida Mulya and Youth Work Association (PPK) Randusanga Kulon. Stakeholders which fell into context setter quadrant were Regional Development Planning Board (Bappeda) of Brebes Regency. Stakeholders which fell into crowd quadrant were Center of Water Resource Management (BPSDA) Pemali-Comal, Pokdarwis Malahayu, Pandansari and Randusanga Kulon villages, and peoples. Disparbudpora of Brebes Regency was the central actor of stakeholder’s relationship happened in the management of nature tourism at Brebes Regency. Mechanism of stakeholder’s relationship based on Tupoksi and institutional rules namely relationships of coordination, communication and cooperation. The formulation mechanism of stakeholder’s relationship can be done by making a working program together. The creation of this program is driven by Disparbupora of Brebes Regency based on result of the stakeholder analysis needs. The work program will synchronize with Tupoksi and institutional rules. The next step is planning, organizing, action, controlling and evaluation. Keywords: Mechanism, Relationship, Stakeholder, Nature Tourism, Brebes Regency

PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2013

Muamar Zulfikar E34080108

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM DI KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

MUAMAR ZULFIKAR

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2013

Judul Skripsi : Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nama : Muamar Zulfikar NIM : E34080108

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. E.K.S. Harini Muntasib, MS. NIP. 19550410 198203 2 002

Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F. NIP. 19640221 198803 1 002

Mengetahui Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS. NIP. 19580915 198403 1 003

Tanggal Lulus:

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya, penelitian yang berjudul “Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah” dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini dibimbing oleh Prof. Dr. E.K.S. Harini Muntasib, MS. dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes serta memberikan rumusan mekanisme hubungan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengembangan wisata alam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan rumusan mekanisme tersebut, penulis berupaya untuk memberikan rekomendasi dalam pengembangan wisata alam di Kabupaten Brebes. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi para pembaca.

Bogor, Februari 2013

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Muamar Zulfikar dilahirkan di Brebes, Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 1990 sebagai anak kedua dari empat bersaudara

pasangan

Bapak

Sugiyono,

SH.

dan

Ibu

Miftahurrohmah. Penulis memulai pendidikan pada tahun 1995 di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Mujahidin Desa Kluwut dan lulus pada tahun 2002. Penulis melanjutkan ke SMPN 2 Brebes dan lulus pada tahun 2005. Setelah itu melanjutkan ke SMAN 2 Brebes dan lulus pada tahun 2008. Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2008 melalui jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) dan pada tahun 2009 diterima pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan. Selama menempuh pendidikan di IPB, penulis aktif sebagai anggota Kelompok Mahasiswa Daerah Brebes (KMDB), Koperasi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (KOPMA IPB) periode 2008-2009, Biro Kewirausahaan, Kelompok Pemerhati Flora (KPF) dan Kelompok Pemerhati Ekowisata (KPE) pada organisasi Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) periode 2009-2010 dan pengurus pada organisasi HIMAKOVA 2010-2011 serta ketua Masa Perkenalan Departemen (MPD) “GEBYAR HIMAKOVA” tahun 2010. Selain itu, penulis pernah melakukan praktek dan kegiatan lapang, antara lain: Eksplorasi Flora, Fauna dan Ekowisata Indonesia (RAFFLESIA) di Cagar Alam Gunung Burangrang Provinsi Jawa Barat (2009), Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Cagar Alam Kamojang dan Leuweung Sancang (2010), Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (2011), serta Praktek Kerja Lapang Profesi di Taman Nasional Gunung Merbabu (2012). Dalam usaha memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan IPB, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah” yang dibimbing oleh Prof. Dr. E.K.S. Harini Muntasib, MS. dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.

UCAPAN TERIMA KASIH 1. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. 2. Papah dan Mamah tercinta yaitu Sugiyono, SH dan Miftahurrohmah serta kakak Gigih Sukma Putra, A.Md. dan Kedua Adik yaitu Tegar Mahardika dan Akbar Bilhaq yang senantiasa memberikan dukungan berupa kasih sayang, doa dan semangatnya sampai pada saat ini. 3. Prof. Dr. E.K.S. Harini Muntasib, MS. dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, saran, semangat serta nasehatnya dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 4. Ibu Resti Meilani, S.Hut, M.Si. selaku moderator dalam seminar hasil penelitian dan atas saran yang diberikan. 5. Ibu Arinana, S.Hut, M.Si. selaku dosen penguji dalam ujian komprehensif dari perwakilan Departemen Teknologi Hasil Hutan. 6. Kekasihku Nur Asih Nofiyanti yang selalu menemani dalam pengambilan data penelitian serta atas kasih sayang, doa dan semangatnya. 7. Semua pihak atas kesediaannya memberikan segala informasi kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, antara lain: Disparbudpora Kabupaten Brebes, Bappeda Kabupaten Brebes, BPSDA Wilayah PemaliComal, PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu dan Desa Wisata Pandansari, PPP Sida Mulya, PPK Randusanga Kulon, Desa Pandansari dan Randusanga Kulon, Pengelola Agrowisata Kaligua, Obyek Wisata Malahayu dan PARIN serta masyarakat. 8. Sahabatku KSHE 45 “Edelweiss” tanpa terkecuali, khususnya Alpy, Budi, Amrul, Eko, Kuspri, Rama, Arya, Meyla, Yasri, Hani, Dwi. 9. Keluarga HIMAKOVA, KPF dan KPE atas pengalaman yang telah dilalui. 10. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini apapun bentuknya.

1

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL .........................................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................

vii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................

1

1.2 Kerangka Pemikiran ........................................................................

2

1.3 Perumusan Masalah .........................................................................

3

1.4 Tujuan ..............................................................................................

4

1.5 Manfaat ............................................................................................

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pariwisata, Wisata dan Wisata Alam ...............................................

5

2.2 Kerjasama Antar Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder) ........

7

2.3 Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata .........................................

9

2.4 Pelaku Pariwisata .............................................................................

10

2.5 Tata Kelola Wisata ..........................................................................

12

2.6 Analisis Stakeholder ........................................................................

12

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ...........................................................

15

3.2 Alat dan Obyek Kajian ....................................................................

15

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data ..................................... 3.3.1 Wawancara ............................................................................ 3.3.2 Pengamatan langsung ............................................................ 3.3.3 Studi pustaka .........................................................................

15 16 16 16

3.4 Analisis Data .................................................................................... 3.4.1 Analisis stakeholder .............................................................. 3.4.2 Analisis deskriptif kebutuhan ................................................ 3.4.3 Analisis isi kebijakan, Tupoksi dan aturan kelembagaan ......

16 17 22 22

2

3.4.4 Rumusan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam .......................................................

22

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif ....................................

23

4.2 Luas Wilayah dan Kependudukan ....................................................

23

4.3 Potensi Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) ......................

23

4.4 Aksesbilitas ......................................................................................

25

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Identifikasi Stakeholder ................................................................... 5.1.1 Instansi pemerintah ................................................................ 5.1.2 Badan Usaha Milik Negara ................................................... 5.1.3 Kelompok masyarakat ........................................................... 5.1.4 Masyarakat ............................................................................

26 26 28 29 31

5.2 Klasifikasi Stakeholder .................................................................... 5.2.1 Key player .............................................................................. 5.2.2 Subjects .................................................................................. 5.2.3 Context setter ......................................................................... 5.2.4 Crowd ....................................................................................

31 33 34 34 34

5.3 Analisis Isi Tupoksi dan Aturan Kelembagaan Stakeholder ............

35

5.4 Hubungan Antar Stakeholder .......................................................... 5.4.1 Komunikasi ............................................................................ 5.4.2 Koordinasi ............................................................................. 5.4.3 Kerjasama ..............................................................................

36 38 39 41

5.5 Kebutuhan Stakeholder ....................................................................

45

5.6 Analisis Isi Kebijakan dalam Pengelolaan Wisata Alam ................

47

5.7 Mekanisme Hubungan Antar Stakeholder ................................................

50

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ......................................................................................

55

6.2 Saran ................................................................................................

56

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

57

LAMPIRAN ...................................................................................................

59

3

DAFTAR TABEL

No. 1

Halaman

Jenis data dan metode pengambilannya berdasarkan tujuan penelitian ..............................................................................................

15

2

Ukuran kualitatif terhadap pengaruh dan kepentingan stakeholder ....

18

3

Daftar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes ...........................................................................

26

4

Hasil perhitungan nilai tingkat pengaruh stakeholder ........................

32

5

Hasil perhitungan nilai tingkat kepentingan stakeholder ....................

32

6

Hasil analisis isi Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder .........

35

7

Kebutuhan stakeholder wisata alam ....................................................

45

8

Kelompok kebutuhan stakeholder .......................................................

46

9

Hasil analisis isi kebijakan wisata alam ..............................................

47

10 Hasil perhitungan komponen yang terdapat dalam instrumen kebijakan .............................................................................................

49

11 Kajian pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes .......................

52

4

DAFTAR GAMBAR

No.

Halaman

1

Bagan alir kerangka pemikiran ...........................................................

3

2

Sistem kepariwisataan ........................................................................

9

3

Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al. 2009) ........................

21

4

Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder .................................

33

5

Gambaran hubungan antar stakeholder berdasarkan dokumen dan hasil wawancara ..................................................................................

37

5

DAFTAR LAMPIRAN

No.

Halaman

1

Kriteria penilaian tingkat kepentingan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam .......................................................................................... 60

2

Kriteria penilaian tingkat pengaruh stakeholder dalam pengelolaan wisata alam ..........................................................................................

61

3

Panduan wawancara lembaga/instansi/kelompok ...............................

62

4

Hasil analisis Tupoksi dan aturan kelembagaan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes .......................................................

65

Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes ..................................................................................................

71

5

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Kegiatan wisata semakin berkembang dengan pesat di Indonesia, terutama dalam bentuk wisata alam. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koordinator di bidang Perekonomian diacu dalam Muntasib et al. (2010) menyebutkan bahwa pengusahaan wisata alam pada tahun 2010 meningkat 60% dibandingkan pada tahun 2008 serta terjadinya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara 20% dalam kurun waktu 5 tahun. Wisata alam merupakan bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan sumberdaya alam dan tata lingkungan (Suwantoro 1997). Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kawasan wisata alam yang sangat menarik. Kawasan wisata alam yang sudah dikelola di Kabupaten Brebes meliputi Agrowisata Kebun Teh Kaligua, Waduk Malahayu, Pantai Randusanga Indah (PARIN) dan Desa Wisata Pandansari. Selain itu, Kabupaten Brebes adalah jalur transportasi yang merupakan pintu masuk jalur pantai utara (pantura) dari Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta menuju Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan melihat kawasan wisata alam yang dimiliki dan didukung dengan letaknya yang strategis, menjadikan Kabupaten Brebes sebagai daerah potensial untuk daerah tujuan wisata. Potensi wisata di Kabupaten Brebes sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai bagian dari pendulang pendapatan asli daerah (PAD) jika upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh (Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes 2013). Jumlah pendapatan daerah Kabupaten Brebes mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya pada sektor wisata alam tahun 2006-2009, yang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan 24,5% pada

2

obyek wisata PARIN dan Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes dalam angka 2010). Pengembangan wisata alam di Kabupaten Brebes juga merupakan salah satu bentuk dukungan dalam mensukseskan program pemerintah, yaitu Visit Jawa Tengah 2013. Upaya pengembangan wisata alam membutuhkan peran aktif dari insan-insan pariwisata yaitu para stakeholder. Secara umum, insan pariwisata tersebut dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah (Pinata & Gayatri 2005). Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok masyarakat maupun perorangan yang mendukung pengelolaan wisata alam. Selanjutnya kelompok swasta meliputi kelompok usaha wisata dan para pengusaha serta instansi pemerintah terdiri atas pemerintah pusat maupun daerah. Para stakeholder mempunyai peran dan kepentingan masing-masing. Peran dan kepentingan tersebut akan mempengaruhi hubungan kerjasama yang terjalin dalam pengelolaan wisata alam, baik dalam bentuk suatu kebijakan, kesamaan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) maupun aturan kelembagaan lainnya. Hubungan kerjasama antar stakeholder dalam suatu pengelolaan wisata alam sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan (Laksono 2012). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes yang berdasarkan pada Tupoksi dan aturan kelembagaan tersebut. Sehingga nantinya dapat dirumuskan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam yang efektif dan efesien. 1.2 Kerangka Pemikiran Pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes tentunya melibatkan stakeholder yang terdiri atas kelompok masyarakat, swasta dan pemerintah. Untuk mengetahui hubungan antar stakeholder tersebut, maka dilakukan identifikasi dan analisis. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Analisis yang dilakukan berupa analisis stakeholder, analisis isi kebijakan, Tupoksi dan aturan kelembagaan serta analisis kebutuhan stakeholder. Hasil analisis tersebut akan didapatkan rumusan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Adapun kerangka pemikiran mekanisme hubungan antar

3

stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Gambar 1. PENGELOLAAN WISATA ALAM DI KABUPATEN BREBES

STAKEHOLDER

PEMERINTAH

SWASTA

MASYARAKAT

ANALISIS

STAKEHOLDER

KEBIJAKAN, TUPOKSI DAN ATURAN KELEMBAGAAN

KEBUTUHAN

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR STAKEHOLDER

Gambar 1 Bagan alir kerangka pemikiran. 1.3 Perumusan Masalah Visi dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Brebes yaitu ”Mewujudkan Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang berbudaya, berprestasi dan berdaya saing”. Dengan adanya visi tersebut diharapkan Kabupaten Brebes dapat dijadikan sebagai daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. Berbagai pihak tentunya dilibatkan dalam pengembangan wisata, terutama dalam hal ini adalah para stakeholder. Meskipun peran dan kepentingan masing-masing stakeholder berbeda-beda, tetapi mutlak harus diperhitungkan dalam pengelolaan wisata alam. Pengelolaan wisata alam bertujuan untuk memberikan keuntungan para stakeholder dan nilai kepuasan yang optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang (Damanik & Weber 2006). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes, agar hubungan yang terjalin stakeholder tersebut dapat berfungsi secara optimal, hal tersebut dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan, antara lain:

4

1. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes dan bagaimana hubungan antar stakeholder berdasarkan Tupoksi dan aturan kelembagaan yang ada? 2. Apa

saja

kebutuhan

masing-masing

stakeholder

terkait

dengan

pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? 3. Apa saja instrumen kebijakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dalam pengelolaan wisata alam dan bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut? 4. Bagaimana mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? 1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan beberapa analisis, antara lain: 1. Stakeholder yang terlibat berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 2. Tupoksi dan aturan kelembagaan serta hubungan yang terjadi antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 3. Kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 4. Kebijakan yang diberlakukan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 1.5 Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi bagi para stakeholder dan masukan kepada pengambil keputusan dalam mengembangkan wisata alam di Kabupaten Brebes dengan menjadikan sebagai bahan acuan maupun masukan baru dalam revisi perencanaan dan penyusunan perencanaan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) serta dapat digunakan untuk melihat dan menggali kembali peluang baru pengelolaan dan kesempatan usaha masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan.

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata, Wisata dan Wisata Alam Pinata dan Gayatri (2005) menjabarkan bahwa pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai Negara. Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana atau untuk mendapat perjalanan baru (Robinson 1976 & Murphy 1985 diacu dalam Pinata & Gayatri 2005). Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan, yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan dan sebagainya. Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi dan tujuan utama pembangunan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi baik bagi masyarakat maupun daerah (negara). Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Menurut Warpani dan Warpani (2007), dampak pariwisata yang meliputi dampak positif maupun negatif pada ekonomi, ruang wilayah dan sosial budaya. Definisi lainnya menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Wisata merupakan suatu pergerakan manusia menuju ke luar tempat tinggal dan pekerjaan normal mereka dan berbagai aktivitas atau kegiatan dikerjakan selama mereka menginap di tempat yang dituju, serta berbagai fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Mathieson & Wall 1982 diacu dalam Gunn 1993). Wisata alam merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan sumberdaya alam berupa keunikan alam dan keanekaragaman hayati beserta kebudayaan masyarakat yang dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata. Prinsip-prinsip dalam pengembangan wisata alam (Muntasib & Rachmawati 2003), antara lain:

6

1. Konservasi: pengembangan wisata alam harus mampu memperbaiki, melindungi dan memelihara sumberdaya alam secara lestari. 2. Edukasi: pengembangan wisata alam harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku dan membentuk sikap seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. 3. Ekonomi: pengembangan wisata alam harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi serta penyeimbang pembangunan di wilayahnya. 4. Peran masyarakat: pengembangan wisata alam harus didukung oleh masyarakat

dan

melibatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengembangannya. 5. Rekreasi/wisata: pengembangan wisata alam harus memberikan kepuasan kepada pengunjung melalui standar pelayanan pengunjung. Sebuah destinasi harus menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan, agar tujuan kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi. Jackson (1989) diacu dalam Pinata dan Gayatri (2005) menyebutkan bahwa ada empat elemen utama untuk mencapai tujuan umum dan khusus dari wisatawan, yaitu fasilitas, akomodasi, transportasi dan atraksi. Atraksi (obyek dan daya tarik) merupakan komponen yang sangat vital, karena atraksi merupakan faktor penyebab utama mengapa wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Atraksi (obyek dan daya tarik) adalah segala sesuatu yang memacu seseorang dan/atau sekelompok orang mengunjungi suatu tempat karena sesuatu itu memiliki makna tertentu, misalnya lingkungan alam, peninggalan atau tempat bersejarah atau peristiwa tertentu (Warpani & Warpani 2007). Atraksi alam, sejarah dan budaya suatu negara, yang berada di tangan berbagai departemen pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan upaya-upaya keharmonisan dan koordinasi di pihak aparat pemerintah guna pemanfaatan sebaik-baiknya demi kepentingan nasional dan pariwisata (Wahab 2003). Pengembangan wisata alam tersebut bertujuan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan potensi ekonomis sebagai sumberdaya alam yang ada di dalam kawasan wisata alam untuk kepariwisataan dengan efesien, tanpa meninggalkan

7

prinsip pelestarian sumberdaya alam (Suwantoro 1997). Menurut Suwantoro (1997), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya, antara lain: 1. Objek dan daya tarik wisata Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. 2. Prasarana wisata Prasarana wisata adalah sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata. 3. Sarana wisata Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. 4. Tata laksana/infrastruktur Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan dibawah tanah. 5. Masyarakat/lingkungan Daerah tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan. Masyarakat di sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. 2.2 Kerjasama Antar Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Steck et al. (1999) diacu dalam Damanik dan Weber (2006) telah menjabarkan tentang siapa, bagaimana dan dengan siapa kerjasama harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan pariwisata. Kerjasama lintas sektoral secara berkesinambungan dapat dilakukan apabila para pelaku juga dapat memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, antara lain:

8

1. Sektor industri Sektor ini mempunyai modal yang sangat berharga baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk know-how, terutama di bidang manajemen usaha dan pemasaran. 2. Sektor publik Peran sektor publik sangat elementer dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah

mempunyai

otoritas

untuk

menyusun

kebijakan

dan

pengendalian tentang pemanfaatan sumberdaya alam. Di samping itu pemerintah yang tergabung dalam sektor publik ini juga mempunyai mekanisme kerjasama, struktur vertikal dan horizontal yang relatif kuat. 3. Organisasi non pemerintah Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan paling tidak dalam beberapa hal, yaitu memberikan pengetahuan khusus tentang kawasan ekowisata dan konservasi, melakukan kontak langsung dan kerjasama dengan kelompok sasaran dan membuka akses ke pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Lembaga-lembaga donor internasional Lembaga donor internasional mempunyai sejumlah program yang bertujuan terutama untuk memperkuat basis konservasi dan pengembangan sumberdaya alam di berbagai negara berkembang. 5. Lembaga-lembaga penelitian Lembaga penelitian atau pusat-pusat studi banyak melakukan kajian tentang pariwisata, meskipun cakupannya lebih banyak berskala mikro. Sumbangan penting lembaga ini adalah analisis yang tajam tentang bagaimana cara mengembangkan produk, memetakan dan membidik segmen pasar, menyusun strategi pemasaran, mengembangkan model kemitraan multi stakeholder, mengembangkan indikator-indikator daya dukung wisata, menyusun arahan-arahan tentang model partisipasi masyarakat dan sebagainya. 6. Wisatawan Wisatawan adalah konsumen dan target pasar. Oleh sebab itu, posisi mereka sangat sentral dalam pengembangan pariwisata. Wisatawan dapat

9

memberikan pendapat dan penilaian tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. 2.3 Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata Menurut Wahab (2003), kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, misalnya saja sebagai suatu gejala yang melukiskan kepergian orang-orang

di

penyeberangan

dalam

negaranya

sendiri

orang-orang pada tapal

(pariwisata

domestik)

batas suatu negara

atau

(pariwisata

internasional). Menurut Pinata dan Gayatri (2005) yang menjabarkan bahwa pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar. Unsur-unsur dalam suatu sistem pariwisata tersebut, antara lain : permintaan/kebutuhan, penawaran/pemenuhan kebutuhan berwisata itu sendiri, pasar dan kelembagaan yang berperan untuk memfasilitasi keduanya, serta pelaku yang menggerakan ketiga elemen tersebut (Damanik & Weber 2006). Unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian elemen yang saling ketergantungan dan saling terkait dengan menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Keterkaitan antar keempat unsur tersebut sebagai sistem pariwisata dapat dilihat pada Gambar 2.

KEBIJAKAN PARIWISATA

c

a b

d

PRODUK

e

PERMINTAAN

PENAWARAN

c

PASAR/PELAKU PARIWISATA

Keterangan: a) mendorong; b) mengendalikan; c) mempengaruhi d) mengembangkan dan memasarkan; e) membeli

Gambar 2 Sistem kepariwisataan. (Steck et al. 1999 diacu dalam Damanik & Weber 2006) Kelembagaan pariwisata dapat diartikan baik sebagai kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan pariwisata (Damanik & Weber

10

2006). Definisi lainnya menyebutkan bahwa kelembagaan pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011). Kegiatankegiatan kepariwisataan ini mengakibatkan terjadinya interaksi dan hubunganhubungan di antara sesama pribadi atau antar kelompok yang mempunyai kepentingan yaitu para stakeholder. Tentunya dibutuhkan kebijakan pariwisata untuk mempertemukan tujuan-tujuan dari peran dan kepentingan yang berbedabeda tersebut menjadi suatu kesatuan yang saling menguntungkan para pihak. Dengan kata lain, pariwisata merupakan sarana yang ampuh dan efektif bagi kebijakan umum untuk menciptakan perpaduan sosial dan budaya pada tingkat nasional maupun internasional, untuk mengembangkan industri-industri lain dan sarana pemupukan tenggang rasa dan saling pengertian antar sesama (Wahab 2003). 2.4 Pelaku Pariwisata Wisata Alam dalam pengelolaannya menurut Lindberg et al. (1997) diacu dalam Laksono (2012) melibatkan beberapa pelaku yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, pebisnis, masyarakat sekitar, pengunjung, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perguruan tinggi/lembaga pendidikan. Menurut Damanik dan Weber (2006), pelaku pariwisata terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain: 1. Wisatawan Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif, minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya (Steck et al. 1999 & Heber 2003 diacu dalam Damanik & Weber 2006). 2. Industri pariwisata Industri pariwisata artinya semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata (Freyer 1993 diacu dalam Damanik & Weber 2006). Unsur-unsur

industri

pariwisata

tersebut,

diantaranya

penyediaan

11

informasi wisata, biro perjalanan, pengatur perjalanan (tour operator), transportasi, pengurusan visa, jasa atraksi, hotel, restoran dan perilaku serta mekanisme yang mempertemukan permintaan, penawaran produk dan jasa wisata. 3. Pendukung jasa wisata Kelompok ini adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna produk dan jasa itu. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa potografi, jasa kecantikan, olahraga, usaha bahan pangan, penjualan BBM dan sebagainya. 4. Pemerintah Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastuktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata dan bertanggungjawab dalam menentukan arah perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. 5. Masyarakat lokal Masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Oleh karena itu, peran mereka terutama tampak dalam bentuk penyediaan akomodasi, jasa guiding dan penyediaan tanaga kerja serta mempunyai tradisi dan kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh pelaku pariwisata lainnya. 6. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Banyak LSM, baik lokal, regional maupun internasional yang melakukan kegiatan di kawasan wisata. Bahkan sejauh sebelum pariwisata berkembang, organisasi non pemerintah ini sudah melakukan aktivitasnya baik secara partikuler maupun bekerjasama dengan masyarakat.

12

2.5 Tata Kelola Wisata Alam Pengelolaan wisata alam merupakan suatu rencana yang bersifat strategis dan disusun berdasarkan partisipasi masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka penyediaan wisata alam (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010). Muntasib et al. (2010) menjabarkan bahwa tata kelola pariwisata merupakan mekanisme pengelolaan kolaboratif pariwisata yang melibatkan sektor pariwisata dan non pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Tata kelola tersebut dapat diuraikan, antara lain: 1. Banyak aktor/pelaku yang terlibat, namun tidak ada pelaku yang sangat dominan untuk menentukan gerak aktor/pelaku lainnya. 2. Arah gerak pariwisata alam ditentukan bersama. 3. Pada tata kelola pariwisata alam diakui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda. Hal ini juga untuk merespon atas dinamika multilinier perkembangan pariwisata pada sekarang ini. 4. Pariwisata alam terdapat kompleksitas relasi antar pihak dan keragaman pelaku atas sumberdaya alam dan budaya untuk wisata. 5. Pada sisi permintaan juga berkembang keragaman permintaan sehingga perlu disiapkan perencanaan yang memahami trend dunia, sekaligus mampu membuat inovasi sebagai sesuatu yang unik dan khas Indonesia. Definisi lainnya yang dikemukakan oleh Muntasib et al. (2010), tata kelola pariwisata merupakan suatu bentuk hubungan antara pelaku pariwisata dengan pengelola kawasan pariwisata, konsumen pariwisata, pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan pariwisata. Sudarto (1999) diacu dalam Laksono (2012) menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama antar pihak yang terlibat dalam kegiatan wisata di suatu tempat sehingga kegiatan wisata tersebut berjalan secara optimal. 2.6 Analisis Stakeholder Menurut Freeman (1984) diacu dalam Reed et al. (2009) bahwa stakeholder adalah semua yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa stakeholder adalah orang-orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam suatu sistem (Suporahardjo 2005).

13

Sedangkan analisis stakeholder merupakan suatu proses pengumpulan secara sistematis dan analisis informasi secara kualitatif untuk menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan dan/atau menerapkan suatu kebijakan atau program. Definisi lainnya menyebutkan bahwa analisis stakeholder adalah suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan mengidentifikasi aktor-aktor kunci atau stakeholder kunci di dalam sistem dan menilai kepentingan masing-masing di dalam sistem tersebut (Suporahardjo 2005). Analisis stakeholder bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami sifat kerjasama yang ada antara stakeholder yang berbeda-beda, serta menunjukkan dengan tepat peluang untuk mengembangkan kerjasama dimasa mendatang (Suporahardjo 2005). Penggunaan analisis stakeholder

akan

memungkinkan para pembuat kebijakan mendasarkan keputusan mereka pada pemahaman riil tentang bagaimana stakeholder yang berbeda-beda itu dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari kebijakan atau proyek, untuk menyoroti persoalan potensial yang dapat diperkirakan mengancam keberhasilan proyek dan/atau untuk memfokuskan pada cara-cara meminimalkan problem potensial dan konflik kepentingan (Suporahardjo 2005). Menurut Reed et al. (2009) analisis stakeholder dilakukan dengan cara, antara lain: melakukan identifikasi stakeholder, mengklasifikasikan stakeholder dan menyelidiki hubungan antar stakeholder. Menurut Eden dan Ackermann (1998) diacu dalam Reed et al. (2009) metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan stakeholder ke dalam key player, context setter, subject dan crowd. 1. Key player merupakan stakeholder yang paling aktif dalam pengelolaan karena mereka mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. 2. Subject memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Stakeholder jenis ini bersifat supportive, mempunyai kapasitas yang kecil untuk mengubah situasi. Namun mereka dapat mempengaruhi yang lain jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya dan juga sebaliknya mungkin dapat dipengaruhi oleh stakeholder lainnya.

14

3. Context setter memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi resiko yang signifikan untuk harus dipantau.

4. Crowd merupakan stakeholder yang memiliki sedikit pengaruh dan kepentingan terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.

15

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan wisata alam, instansi pemerintah, kelompok swasta dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus tahun 2012. 3.2 Alat dan Bahan Kajian Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, alat perekam suara (voice recorder), kamera dan alat tulis. Bahan kajian dalam penelitian ini, meliputi para stakeholder yang terlibat dengan pengaruh dan kepentingannya, Tupoksi dan aturan kelembagaan yang dimiliki, serta kebijakan pemerintah yang digunakan dan kebutuhan stakeholder yang diperlukan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 3.3 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan langsung di lapangan dan studi pustaka. Adapun jenis data dan metode pengumpulannya berdasarkan tujuan penelitian disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1 Jenis data dan metode pengumpulannya berdasarkan tujuan penelitian No 1

2

3

4

Tujuan Penelitian Menganalisis stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya Menganalisis kebutuhan stakeholder Menganalisis isi kebijakan, Tupoksi dan aturan kelembagaan Merumuskan mekanisme hubungan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam

Variabel yang Diukur Identitas serta pengaruh dan kepentingan stakeholder Kebutuhan stakeholder terkait pengelolaan wisata alam Peraturan perundangundangan, Tupoksi, aturan kelembagaan Hubungan antar stakeholder

Metode Pengumpulan Data Wawancara dan pengamatan lapang Wawancara dan pengamatan lapang Wawancara, pengamatan lapang dan studi pustaka Hasil pengolahan data

16

3.3.1 Wawancara 3.3.1.1 Penentuan informan Penentuan sumber informan dilakukan dengan menggunakan metode snowball, bergerak dari informasi informan yang satu ke informan lainnya. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pimpinan dari masingmasing stakeholder meliputi kepala dinas, direktur perusahaan dan ketua organisasi atau orang-orang yang ditunjuk oleh para pemimpin stakeholder untuk mewakili pihak yang bersangkutan dalam memberikan informasi mengenai keterkaitannya dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 3.3.1.2 Pengumpulan data dari informan Metode pengumpulan data dari informan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan pada informan kunci dengan menggunakan panduan wawancara (Lampiran 3). Panduan wawancara tersebut berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan kunci serta daftar penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. Wawancara dengan informan kunci bertujuan mendapatkan data khusus (Mikkelsen 2003). 3.3.2 Pengamatan lapang Pengamatan lapang merupakan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap bahan kajian yang diteliti. Pengamatan lapang dilakukan untuk memverifikasi stakeholder yang terlibat dan mengetahui implementasi keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap informan kunci. 3.3.3 Studi pustaka Studi pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi umum lokasi penelitian dan pustaka penunjang baik buku, laporan, Tupoksi, aturan kelembagaan, kebijakan maupun perundangan-undangan dan peraturan lainnya serta dokumen lain yang menunjang penelitian. 3.4 Analisis Data Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain: tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder, kebutuhan stakeholder, kebijakan, Tupoksi dan

17

aturan kelembagaan stakeholder serta mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 3.4.1 Analisis stakeholder Analisis stakeholder digunakan untuk menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder. Pengaruh adalah kekuatan yang dimiliki oleh stakeholder terhadap suatu proyek, sedangkan kepentingan adalah prioritas yang diberikan oleh proyek untuk memenuhi kebutuhan dari setiap stakeholder. Model analisis stakeholder yang digunakan merupakan model yang diperkenalkan oleh Reed et al. (2009) dengan tiga tahapan yang meliputi identifikasi stakeholder, klasifikasi stakeholder, dan menggambarkan hubungan antar stakeholder. 3.4.1.1 Identifikasi stakeholder Identifikasi dilakukan untuk mengetahui stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Stakeholder yang dimaksud adalah instansi pemerintahan, kelompok swasta dan kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan pengamatan lapang dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. 3.4.1.2 Klasifikasi stakeholder Setelah para stakeholder terindetifikasi, maka langkah selanjutnya adalah klasifikasi stakeholder dengan mengelompokkan dan membedakan antar stakeholder. Menurut Eden dan Ackermann (1998) diacu dalam Reed et al. (2009) metode analisis menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan stakeholder ke dalam key player, context setter, subject dan crowd. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan kunci yang ditransformasikan menjadi data berupa skoring dan selanjutnya dikelompokkan menurut klasifikasi stakeholder tersebut. Penetapan skor menggunakan panduan penilaian melalui pertanyaan untuk mengukur tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder adalah modifikasi dari model yang dikembangkan oleh Abbas (2005) yaitu pengukuran data berjenjang lima yang disajikan pada Tabel 2.

18

Tabel 2 Ukuran kualitatif terhadap pengaruh dan kepentingan stakeholder Skor

Nilai

5 4 3 2 1

21-25 16-20 11-15 6-10 0-5

5 4 3 2 1

21-25 16-20 11-15 6-10 0-5

Kriteria

Keterangan Pengaruh Stakeholder Sangat tinggi Sangat mempengaruhi pengelolaan wisata alam Tinggi Mempengaruhi pengelolaan wisata alam Cukup tinggi Cukup mempengaruhi pengelolaan wisata alam Kurang tinggi Kurang mempengaruhi pengelolaan wisata alam Rendah Tidak mempengaruhi pengelolaan wisata alam Kepentingan Stakeholder Sangat tinggi Sangat mendukung pengelolaan wisata alam Tinggi Mendukung pengelolaan wisata alam Cukup tinggi Cukup mendukung pengelolaan wisata alam Kurang tinggi Kurang mendukung pengelolaan wisata alam Rendah Tidak mendukung pengelolaan wisata alam

Pengukuran tingkat pengaruh stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes menggunakan lima variabel, Pengaruh (influence) merujuk pada kekuatan (power) yang dimiliki stakeholder untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan, dengan menggunakan instrumen-instrumen kekuatan (power) meliputi kekuatan kondisi, kekuatan kelayakan, kekuatan kompensasi, kekuatan individu dan kekuatan organisasi (Galbraith 1983 diacu dalam Reed et al. 2009). Pengukuran tingkat pengaruh stakeholder berupa lima pertanyaan yang diajukan melalui wawancara pada informan kunci, antara lain: 1. Pengaruh Pertama (P1): Bagaimanakah kondisi kekuatan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Kondisi kekuatan stakeholder meliputi opini/pendapat, kebudayaan, pendidikan, promosi/iklan, aturan/pengawasan. Jika kondisi kekuatannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kekuatannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kekuatannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kekuatannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kekuatannya tidak ada diberi skor 1. 2. Pengaruh Kedua (P2): Bagaimanakah kondisi kelayakan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Kondisi kelayakan stakeholder meliputi sanksi administrasi, sanksi finansial, sanksi hukum, sanksi moral dan sanksi lainnya. Jika kondisi kelayakannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kelayakannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kelayakannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kelayakannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kelayakannya tidak ada diberi skor 1.

19

3. Pengaruh Ketiga (P3): Bagaimanakah kondisi kompensasi stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Kondisi kompensasi stakeholder meliputi pemberian gaji/upah, pemberian sebidang lahan, pemberian bantuan/kegiatan, pemberian award dan lainnya. Jika kondisi kompensasinya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kompensasinya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kompensasinya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kompensasinya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kompensasinya tidak ada diberi skor 1. 4. Pengaruh Keempat (P4): Bagaimanakah kondisi kepribadian stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Kondisi kepribadian stakeholder meliputi karisma seseorang, kekuatan fisik,

kecerdasan

mental,

kekayaan

dan

lainnya.

Jika

kondisi

kepribadiannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kepribadiannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kepribadiannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kepribadiannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kepribadiannya tidak ada diberi skor 1. 5. Pengaruh Kelima (P5): Bagaimanakah kondisi kekuatan organisasi stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Kondisi kekuatan organisasi stakeholder meliputi kekuatan anggaran (≥ 30%), kekuatan SDM (terdapat jenjang sarjana), kesesuaian bidang fungsi, kemampuan menjalin kerjasama/jejaring kerja dan pemberian perijinan. Jika kondisi kekuatan organisasinya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada dua diberi skor 3, jika kondisi kekuatan organisasinya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kondisi kekuatan organisasinya tidak ada diberi skor 1. Kepentingan (importance) merujuk pada kebutuhan stakeholder di dalam pencapaian output dan tujuan (Reed et al. 2009). Pengukuran tingkat kepentingan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes menggunakan lima variabel yang meliputi keterlibatan stakeholder, manfaat yang diperoleh stakeholder, bentuk kewenangan stakeholder, program kerja stakeholder dan tingkat ketergantungan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten

20

Brebes. Pengukuran tingkat kepentingan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes berupa lima pertanyaan yang diajukan melalui wawancara, antara lain: 1. Kepentingan

Pertama

(K1):

Bagaimanakah

bentuk

keterlibatan

stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Bentuk keterlibatan stakeholder meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi wisata. Jika keterlibatannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika keterlibatan hanya ada tiga diberi skor 4, jika keterlibatan hanya ada dua diberi skor 3, jika keterlibatan hanya ada satu diberi skor 2, serta jika keterlibatannya tidak ada diberi skor 1. 2. Kepentingan Kedua (K2): Manfaat apa sajakah yang diperoleh stakeholder dari wisata alam di Kabupaten Brebes? Bentuk manfaat yang diperoleh stakeholder adalah sebagai sumber penerimaan, menciptakan lapangan kerja, membuka akses, promosi daerah dan mendorong pembangunan daerah. Jika manfaatnya ≥ 4 diberi skor 5. Jika manfaat hanya ada tiga diberi skor 4, jika manfaat hanya ada dua diberi skor 3, jika keterlibatan hanya ada satu diberi skor 2, serta jika manfaat tidak ada diberi skor 1. 3. Kepentingan Ketiga (K3): Bagaimana kewenangan stakeholders dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Bentuk kewenangan stakeholder meliputi perlindungan dan pengamanan obyek dan daya tarik wisata (ODTWA), pembangunan sarana prasarana, memberikan layanan perijinan, pemberdayaan masyarakat setempat serta penyediaan data dan informasi. Jika kewenangannya ≥ 4 diberi skor 5. Jika kewenangannya hanya ada tiga diberi skor 4, jika kewenangannya hanya ada dua diberi skor 3, jika kewenangannya hanya ada satu diberi skor 2, serta jika kewenangannya tidak ada diberi skor 1. 4. Kepentingan Keempat (K4): Apa sajakah program kerja stakeholder terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Jika program kerja > 20% dalam Tupoksi stakeholder diberi skor 5. Jika program kerja 16-20% dalam Tupoksi stakeholder diberi skor 4, jika program kerja 11-15% dalam Tupoksi stakeholder diberi skor 3, jika

21

program kerja 6-10% dalam Tupoksi stakeholder diberi skor 2, serta jika program kerja ≤ 5% dalam Tupoksi stakeholder diberi skor 1. 5. Kepentingan Kelima (K5): Bagaimana tingkat ketergantungan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Jika tingkat ketergantungan stakeholder 81-100% wisata alam sebagai sumber pendapatan stakeholder diberi skor 5. Jika 61-80% wisata alam sebagai sumber pendapatan stakeholder diberi skor 4, jika 41-60% wisata alam sebagai sumber pendapatan stakeholder diberi skor 3, jika 21-40% wisata alam sebagai sumber pendapatan stakeholder diberi skor 2, serta ≤ 20% wisata alam sebagai sumber pendapatan stakeholder diberi skor 1. Jumlah skor yang didapatkan masing-masing stakeholder adalah pengaruh bernilai 25 poin dan kepentingan bernilai 25 poin. Hasil penetapan skor terhadap tingkat

pengaruh

dan

kepentingan

masing-masing

stakeholder

tersebut

dikelompokkan menurut jenis indikatornya dan kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat. Hasil analisis stakeholder diklasifikasikan menurut tingkat

Subject Kuadran II

Key Player Kuadran I

Crowd Kuadran IV

Context Setter Kuadran III

Rendah

KEPENTINGAN

Tinggi

pengaruh dan kepentingan yang diilustrasikan pada Gambar 3.

Tinggi

Rendah PENGARUH

Gambar 3 Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al. 2009). 3.4.1.3 Hubungan antar stakeholder Hubungan antar stakeholder digambarkan secara deskriptif berdasarkan dokumen dan hasil wawancara pada informan kunci. Dokumen yang digunakan adalah Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Hubungan antar stakeholder yang

22

terindetifikasi dijelaskan melalui peta yang menggambarkan hubungan antar stakeholder baik yang terdapat dalam dokumen maupun yang terjadi di lapangan. 3.4.2 Analisis deskriptif kebutuhan Analisis kebutuhan digunakan untuk menggambarkan kebutuhan masingmasing stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Data kebutuhan stakeholder dikelompokkan menurut kemiripannya berdasarkan kebutuhan sinergis dari masing-masing stakeholder (Siregar 2011). Data kebutuhan stakeholder diperoleh dari hasil wawancara pada informan kunci. Analisis kebutuhan dilakukan untuk pencermatan terhadap faktor-faktor yang menjadi kebutuhan stakeholder (Abidin 2007). 3.4.3 Analisis isi kebijakan, Tupoksi dan aturan kelembagaan Analisis isi kebijakan dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang digunakan, Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes dengan menggunakan metode content analysis. Analisis isi kebijakan, Tupoksi dan aturan kelembagaan tersebut menggunakan kata kunci (key word) berupa prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengembangan wisata alam menurut Muntasib dan Rachmawati (2003) yang meliputi konservasi, edukasi, ekonomi, peran masyarakat dan wisata. 3.4.4 Rumusan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam Rumusan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes dilakukan dengan mensintesis hasil analisis stakeholder, analisis isi kebijakan, Tupoksi dan aturan kelembagaan serta analisis kebutuhan stakeholder dengan menggunakan metode deskriptif.

23

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pantai utara (pantura) Laut Jawa yang merupakan daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang ke selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Letaknya antara 6044’56,5”7021’51,48” Lintang Selatan dan antara 108041’37,7”-109011’28,92” Bujur Timur (Kabupaten Brebes Dalam Angka 2010). 4.2 Luas Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.663,296 km2, terdiri atas 17 Kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Brebes tercatat ada 1.736.331 jiwa, yang terdiri atas 873.794 jiwa penduduk laki-laki dan 862.537 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Brebes merupakan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Tengah. 4.3 Potensi Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) Potensi ODTWA di Kabupaten Brebes bervariatif dari wisata pegunungan sampai dengan wisata pantai. Wisata alam yang tersebar di Kabupaten Brebes, antara lain: 1. Agrowisata Kaligua Agrowisata ini berupa perkebunan teh Kaligua milik PT Perkebunan Nusantara IX yang luasnya 779 ha. Terletak di lereng Gunung Slamet pada ketinggian 1500 mdpl. Lokasi tepatnya adalah di Dusun Kaligua, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Kebun teh Kaligua didirikan pada tahun 1899 oleh Cultuure Ondeneming di Negeri Belanda. Di wilayah ini terdapat produk perkebunan teh hitam yang 90% nya diekspor dan 10% nya untuk pasar lokal. Lokasi wisata ini terbentang di atas bukit dan lembah serta terdapat sumber mata air yang disebut Tuk Bening, di tempat tersebut terdapat juga Pancuran Pitu. Selain obyek tersebut juga ada Goa Jepang,

24

Goa ini dibuat pada masa kependudukan tentara Jepang sebagai tempat perlindungan, penyimpanan senjata dan makanan. Fasilitas yang lain yaitu adanya arena outbond game, gardu pandang, permainan air, tempat istirahat, fasilitas olahraga, kendaraan wisata, masjid, aula, homestay, cafe, camping ground, jasa catering dan lain-lain. Paket wisata yang ditawarkan pada obyek wisata ini adalah wisata edukasi, wisata historis, acara perusahaan (corporate gathering), outbond and fun games, paket menginap, jasa catering dan peralatan. 2. Waduk Malahayu Obyek wisata ini terletak di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Waduk ini dibangun pada tahun 1930 oleh Belanda dengan luas 944 ha. Obyek wisata air ini terdapat beberapa pulau kecil di tengah waduk serta dikelilingi dengan panorama alam pegunungan dan hutan jati yang luas yang bisa digunakan sebagai bumi perkemahan atau wana wisata. Selain merupakan tempat favorit para pemancing, pemelihara keramba, di sekitar waduk juga akan banyak ditemui pengrajin keramik khas Malahayu. Fasilitas yang tersedia antara lain kolam renang anak, tempat bermain anak, perahu becak, perahu pesisir, panggung terbuka dan tempat parker yang cukup luas. Setiap hari raya Idul Fitri, ada acara Pekan Wisata Idul Fitri yang diantaranya diisi dengan musik dangdut serta pada hari-hari tertentu juga ada acara balap perahu dan lomba memancing. 3. Pantai Randusanga Obyek wisata ini terletak di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Brebes. Di sepanjang jalan menuju pantai akan banyak ditemui perkebunan bawang merah yang terhampar luas dan peternakan itik, sedangkan yang berdekatan dengan lokasi pantai akan banyak ditemui tambak-tambak yang umumnya untuk budidaya ikan bandeng dan rumput laut. Fasilitas yang tersedia antara lain mainan anak (waterboom), mandi laut, panggung gembira, arena balap motor (grass track), camping ground, cafe, tempat ibadah, tempat istirahat, parkir kendaraan dan rumah makan khas ikan laut bakar serta kios-kios yang menjual oleh-oleh khas Brebes berupa telor asin dan bawang merah.

25

4. Desa Wisata Pandansari Obyek wisata ini terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Di sepanjang jalan menuju obyek wisata ini akan banyak ditemui perkebunan

sayur-sayuran.

Selain itu masyarakat

Pandansari juga

memelihara ikan dan beternak sapi, kambing, unggas seperti ayam, bebek dan binatang ternak lainnya. Obyek wisata Pandansari merupakan kawasan wisata dengan mengandalkan pemandangan pegunungan yang memesona dan berhawa sejuk. Obyek wisata ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung agrowisata Kaligua. Obyek wisata lain yang menarik di Desa Pandansari adalah Telaga Ranjeng yang memiliki air jernih yang menyimpan banyak misteri dan berbagai cerita rakyat yang menarik, dalam telaga tersebut terdapat banyak ikan mas dan lele yang tidak boleh ditangkap atau diganggu. Paket wisata yang ditawarkan pada obyek wisata ini adalah wisata pertanian dan edukasi baik bagi pelajar maupun masyarakat umum. 4.4 Aksesbilitas Ibukota Kabupaten Brebes terletak sekitar 177 km sebelah barat Kota Semarang, atau 330 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten Brebes merupakan jalur pantai utara (pantura) dan menjadi pintu masuk utama Jawa Tengah di sisi barat dari arah Jakarta/Cirebon. Selain itu, juga terdapat jalan provinsi sebagai jalur alternatif menuju kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan, seperti Purwokerto, Kebumen dan Yogyakarta. Kabupaten Brebes memiliki dua jalur rel kereta api dari arah Jakarta/Cirebon, yakni jalur menuju timur (Semarang) dan jalur menuju selatan (Purwokerto). Stasiun kereta api utama adalah Stasiun Brebes dan stasiun lainnya, antara lain : Stasiun Tanjung, Kersana, Ketanggungan, Larangan dan Bumiayu.

26

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Stakeholder Pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes melibatkan 10 stakeholder. Stakeholder tersebut berasal dari instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kelompok masyarakat dan masyarakat. Hasil identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Daftar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Stakeholder Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Balai Pengeloaan Sumber Daya Air Wilayah Pemali-Comal PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Pandansari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Obyek Wisata Malahayu Paguyuban Pedagang Pantai (PPP) Sida Mulya Paguyuban Pemuda Karya (PPK) Randusanga Kulon Desa Pandansari dan Randusanga Kulon Masyarakat

Keterangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah BUMN Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat Masyarakat Masyarakat

5.1.1 Instansi pemerintah Kewenangan instansi pemerintah dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes yang meliputi perlindungan dan pengamanan obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA), pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat serta penyediaan data dan informasi. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Brebes, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Brebes dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (BPSDA) Wilayah Pemali-Comal. 5.1.1.1 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Brebes merupakan salah satu instansi pemerintah dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes yang memiliki berbagai pengaruh dan

27

kepentingannya, terutama dalam bidang pariwisata. Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Disparbudpora Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2009 untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, nilai budaya dan kesenian, sejarah, kepurbakalaan, kepemudaan dan keolahragaan. Obyek wisata yang sudah dikelola oleh Disparbudpora Kabupaten Brebes adalah Pantai Randusanga Indah (PARIN) dan Desa Wisata Pandansari. Sedangkan obyek wisata yang dikelola dengan melakukan kerjasama dengan stakeholder wisata alam adalah Waduk Malahayu dan Agrowisata Kebun Kaligua. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Disparbudpora Kabupaten Brebes adalah promosi, pengadaan event dan pembinaan terhadap masyarakat di obyek wisata. Kegiatan promosi yang telah dilakukan adalah melalui leaflet dan ikut serta dalam suatu event daerah dengan mendirikan stand pariwisata dan memamerkan beberapa produk wisata alam. Adapun event lainnya yang diselenggarakan di obyek wisata pada hari-hari tertentu berupa pementasan kesenian daerah yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat. Sedangkan pembinaan terhadap masyarakat adalah melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penyuluhan tentang Sapta Pesona dan penataan warung terhadap pedagang di dalam maupun di sekitar obyek wisata. 5.1.1.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Brebes merupakan stakeholders yang memiliki pengaruh yang tinggi dalam penyusunan suatu perencanaan dan penanaman modal dalam bidang pariwisata karena Bappeda dapat menentukan seberapa besar anggaran yang akan diarahkan ke bidang pariwisata setelah mengkaji potensi dan peluang investasi yang ada. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bappeda Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 6 Tahun 2009 bahwa menentukan dan menyusun kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan pariwisata adalah penyusunan

rencana

pembangunan

daerah

dan

investasi

dalam

upaya

28

pengembangan wisata. Penyusunan rencana pembangunan daerah dalam upaya pengembangan wisata melibatkan Disparbudpora Kabupaten Brebes. Investasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Brebes adalah penanaman modal dalam bentuk anggaran dana pengembangan wisata. 5.1.1.3 Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Pemali-Comal Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (BPSDA) Wilayah Pemali-Comal merupakan instansi pemerintah yang bergerak pada bidang konservasi sumberdaya air. Dikarenakan obyek wisata bersinggungan langsung dengan wilayah kerja BPSDA Wilayah Pemali-Comal, maka Disparbudpora Kabupaten Brebes menjalin kerjasama dalam mengelola obyek wisata tersebut. Bentuk kerjasama yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 21 Tahun 2005 adalah pembagian hasil restribusi obyek wisata, pengawasan, menjaga keamanan dan memelihara kebersihan lingkungan dalam daerah wisata. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPSDA Wilayah Pemali-Comal adalah pengawasan dalam daerah wisata dan pembinaan masyarakat sekitar waduk. Pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat nelayan ikan dan masyarakat di dalam daerah wisata yang bekerja sebagai pedagang. 5.1.2 Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes adalah PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua. Kewenangan perusahaan tersebut, meliputi perlindungan dan pengamanan obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA), pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat serta penyediaan data dan informasi. PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua merupakan satu-satunya badan usaha dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes yang memiliki misi mengembangkan agrowisata, memelihara lingkungan dan mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan. Obyek wisata yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua adalah Wisata Agro Kebun Kaligua yang memiliki fasilitas wisata yang lengkap. Prestasi tingkat provinsi telah diraih perusahaan tersebut dalam mengelola wisata, yaitu juara pertama tingkat provinsi dalam penerapan Sapta Pesona untuk kategori ODTWA. Dalam pengelolaan

29

wisata tersebut, pihak perusahaan bekerjasama dengan Disparbudpora Kabupaten Brebes. Bentuk kerjasama yang dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Bupati Brebes Nomor 556/004.B/I/2012 tentang kerjasama pengelolaan obyek wisata agrowisata perkebunan teh kaligua Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dan Surat Keputusan Bersama Bupati Brebes dan Administratur PT Perkebunan Nusantara IX Perkebunan Teh Kaligua Nomor 556/032.A/2012 tentang penetapan tiket harga tanda masuk agrowisata Perkebunan Teh Kaligua. Kerjasama pengelolaan tersebut dilakukan sejak tahun 1999 yang sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 556/1030 tahun 1999 tentang kerjasama pengelolaan obyek wisata agrowisata perkebunan teh kaligua Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut adalah promosi, ikut serta berbagai event dan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar obyek wisata. Promosi yang dilakukan adalah pembuatan leaflet, website dan ikut serta dalam event pameran pariwisata yang diadakan oleh pemerintah tingkat provinsi. Sedangkan pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat adalah pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengadaan homestay di rumah masyarakat serta berbagai penyuluhan lainnya. 5.1.3 Kelompok masyarakat Kelompok mayarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Obyek Wisata Malahayu dan Desa Wisata Pandansari, Paguyuban Pedagang Pantai (PPP) Sida Mulya dan Paguyuban Pemuda Karya (PPK) Randusanga Kulon. Pada umumnya kelompok masyarakat yang terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes memiliki peran dalam perlindungan dan pengamanan obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) serta pemberdayaan masyarakat. 5.1.3.1 Kelompok Sadar Wisata Obyek Wisata Malahayu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Obyek Wisata Malahayu terbentuk pada tanggal 10 maret 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 556/0236.D/2012.

Kelompok

tersebut

didirikan

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Obyek

30

Wisata Malahayu dan memberi penyuluhan serta mengajak masyarakat untuk membudayakan Sapta Pesona. Kegiatan Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu masih belum berjalan. Sehingga kelompok masyarakat ini hanya sebatas mengajak masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek wisata. 5.1.3.2 Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Pandansari Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Pandansari terbentuk pada tanggal 1 maret 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 556/0958.D/2011. Kelompok tersebut didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Pandansari dan memberi penyuluhan serta mengajak masyarakat untuk membudayakan Sapta Pesona. Kegiatan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari adalah penyuluhan dan pelatihan berupa kerajinan dan kuliner serta perlombaan dan kegiatan lainnya di luar daerah seperti ikut serta dalam studi tour yang diadakan oleh Disparbudpora Kabupaten Brebes. 5.1.3.3 Paguyuban Pedagang Pantai Sida Mulya Paguyuban Pedagang Pantai (PPP) Sida Mulya terbentuk pada tanggal 30 November 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pengelola Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah Nomor 123/02/1012. Kelompok masyarakat tersebut didirikan dengan tujuan untuk membina seluruh anggota paguyuban sebagai pedagang pariwisata agar memiliki kesadaran berwisata serta meningkatkan aspek perdagangan, pariwisata dan sosial kemasyarakatan di dalam maupun di luar Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah. Kegiatan PPP Sida Mulya adalah memberikan pembinaan agar bersikap santun, ramah, bersih dan rapi serta mengumpulkan uang para pedagang pantai dari hasil pungutan wajib tiap minggu sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat desa yang tidak mampu yang memerlukan bantuan ekonomi seperti biaya bersalin dan biaya berobat.

31

5.1.3.4 Paguyuban Pemuda Karya Randusanga Kulon Paguyuban Pemuda Karya (PPK) Randusanga Kulon terbentuk pada tanggal 11 Agustus 2011. Kelompok masyarakat tersebut didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan koordinasi pemuda serta menumbuhkan dan mengajak masyarakat untuk berwirausaha. Kegiatan PPK Randusanga Kulon adalah penyelenggaraan hiburan wisata yang berupa pekan lebaran mengenai budaya kesenian tradisional Desa Randusanga Kulon yang bekerjasama dengan Disparbudpora Kabupaten Brebes dan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa pembangunan fasilitas desa yang meliputi pembangunan talud makam, penambahan tanah pada lapangan sepakbola dan menyantuni anak yatim dan panti jompo serta pembuatan sumur bor artesis di Desa Randusanga Kulon. Bentuk kerjasama

yang

dilakukan

sesuai

dengan

Surat

Perjanjian

Kerjasama

Penyelenggaraan Hiburan Pekan Wisata Idul Fitri Tahun 2012 di Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah Kecamatan Brebes Nomor 556/0647/2012 dan Surat Tambahan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Hiburan Pekan Wisata Idul Fitri Tahun 2012 di Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah Kecamatan Brebes Nomor 556/0782/2012. Kerjasama Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PPK Randusanga Kulon tersebut telah berjalan pada tahun 2011 dan tahun 2012. 5.1.4 Masyarakat Peran masyarakat berkaitan dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes adalah penyediaan fasilitas penunjang wisata seperti warung, tempat penyewaan perahu, pemandu wisata dan homestay. Selain hal tersebut juga masyarakat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan hiburan yang diadakan dalam acara tertentu. Masyarakat juga mendapatkan penyuluhan baik dari instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat tentang sadar wisata, Sapta Pesona dan penataan warung terhadap pedagang serta menjaga kebersihan lingkungan di dalam maupun di sekitar obyek wisata. 5.2 Klasifikasi Stakeholder Klasifikasi

stakeholder

dibedakan

menurut

tingkat

pengaruh

dan

kepentingan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Pengukuran tingkat pengaruh stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes

32

menggunakan lima variabel yang meliputi kekuatan kondisi, kekuatan kelayakan, kekuatan kompensasi, kekuatan individu dan kekuatan organisasi (Galbraith 1983 diacu dalam Reed et al. 2009). Pengukuran tingkat kepentingan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes menggunakan lima variabel yang meliputi keterlibatan stakeholder, manfaat yang diperoleh stakeholder, bentuk kewenangan stakeholder, program kerja stakeholder dan tingkat ketergantungan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Hasil perhitungan tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder dengan menggunakan panduan penilaian (Lampiran 1 dan Lampiran 2). Tabel 4 Hasil perhitungan nilai tingkat pengaruh stakeholder No

Stakeholder

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Disparbudpora Kabupaten Brebes Bappeda Kabupaten Brebes BPSDA Wilayah Pemali-Comal PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua Pokdarwis Desa Wisata Pandansari Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu Paguyuban Pedagang Pantai Sida Mulya Paguyuban Pemuda Karya Randusanga Kulon Desa Pandansari dan Randusanga Kulon Masyarakat

P1 5 4 2 4 2 1 1 2 1 1

P2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1

Nilai P3 P4 4 3 2 1 2 1 5 4 2 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1

P5 5 4 1 5 3 2 1 4 4 4

Total 20 14 8 20 11 6 6 12 8 8

Keterangan : P1 = Kekuatan kondisi; P2 = Kekuatan kelayakan; P3 = Kekuatan kompensasi; P4 = Kekuatan individu; P5 = Kekuatan organisasi.

Tabel 5 Hasil perhitungan nilai tingkat kepentingan stakeholder No

Stakeholder

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Disparbudpora Kabupaten Brebes Bappeda Kabupaten Brebes BPSDA Wilayah Pemali-Comal PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua Pokdarwis Desa Wisata Pandansari Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu Paguyuban Pedagang Pantai Sida Mulya Paguyuban Pemuda Karya Randusanga Kulon Desa Pandansari dan Randusanga Kulon Masyarakat

K1 5 4 2 5 5 2 2 2 2 2

K2 5 4 2 5 3 3 3 4 3 3

Nilai K3 K4 5 4 2 1 3 1 5 5 3 5 3 1 3 1 3 5 2 1 2 1

K5 2 1 1 2 2 1 5 5 1 1

Total 21 12 9 22 18 10 14 19 9 9

Keterangan : K1 = Bentuk keterlibatan; K2 = Manfaat yang diperoleh; K3 = Bentuk kewenangan; K4 = Program kerja; K5 = Tingkat ketergantungan.

Hasil analisis stakeholder diklasifikasikan menurut tingkat pengaruh dan kepentingan dengan menggunakan matriks menurut Reed et al. (2009) dapat dilihat pada Gambar 4. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder tersebut menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder memiliki klasifikasi yang

33

berbeda sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingannya dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes.

Keterangan : 1 = Disparbudpora Kabupaten Brebes, 2 = Bappeda Kabupaten Brebes, 3 = BPSDA Wilayah Pemali-Comal, 4 = PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua, 5 = Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, 6 = Pokdarwis Desa Wisata Pandansari, 7 = Paguyuban Pedagang Pantai (PPP) Sida Mulya, 8 = Paguyuban Pemuda Karya (PPK) Randusanga Kulon, 9 = Desa Pandansari dan Randusanga Kulon, dan 10 = Masyarakat.

Gambar 4 Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder. 5.2.1 Key player Stakeholder

yang

termasuk

dalam

kelompok

key

player

adalah

Disparbudpora Kabupaten Brebes dan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua. Key player merupakan klasifikasi stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Hal ini sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh Disparbudpora Kabupaten Brebes sebagai instansi pemerintah daerah yang telah diberikan mandat dalam urusan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Brebes. Kelompok key player dalam pengelolaan wisata alam selanjutnya adalah PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua. PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua diberikan kewenangan penuh dalam mengelola agrowisata. Sehingga kedua stakeholder tersebut memiliki peran utama dalam upaya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Brebes.

34

5.2.2 Subject Stakeholder yang termasuk dalam kelompok subject adalah Pokdarwis Desa Wisata Pandansari, PPP Sida Mulya dan PPK Randusanga Kulon. Kelompok subject merupakan klasifikasi stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh yang rendah. Ketiga stakeholder tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan agar lebih aktif dan sekaligus menerima manfaat yang positif. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki kepentingan tinggi, dikarenakan semua kegiatan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar obyek wisata, baik pemuda, pedagang maupun masyarakat umum lainnya. Namun kelompok subject memiliki pengaruh yang kecil karena hanya melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat setempat dan dibawah naungan Disparbudpora Kabupaten Brebes kecuali pada PPK Randusanga Kulon. Hubungan kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat setempat berupa penyelenggaraan atraksi wisata berupa kesenian khas daerah dan hiburan lainnya, sedangkan kerjasama dilakukan antara PPK Randusanga Kulon dengan Disparbudpora Kabupaten Brebes dalam bentuk pembagian restribusi tiket masuk dan penyelenggaraan hiburan pekan wisata. 5.2.3 Context setter Stakeholder yang termasuk dalam kelompok context setter adalah Bappeda Kabupaten Brebes. Kelompok context setter merupakan klasifikasi stakeholder yang memiliki kepentingan rendah namun pengaruh yang tinggi. Bappeda Kabupaten Brebes dilibatkan dalam perencanaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Keterlibatan perencanaan wisata tersebut dalam bentuk pengkajian potensi dan peluang investasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Brebes. Sehingga Bappeda Kabupaten Brebes dapat memberikan pengaruh terhadap penyediaan anggaran melalui penanaman modal di bidang pariwisata. 5.2.4 Crowd Stakeholder yang termasuk dalam kelompok crowd adalah BPSDA Wilayah Pemali-Comal, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, Desa Pandansari dan Randusanga Kulon serta masyarakat. Kelompok crowd merupakan klasifikasi

35

stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan rendah. Para stakeholder tersebut masih belum berperan secara signifikan dalam pengelolaan wisata alam, dikarenakan hanya berperan dalam pengawasan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta bagi hasil restribusi obyek wisata antara BPSDA Wilayah Pemali-Comal dan Desa Randusanga Kulon dengan Disparbudpora Kabupaten Brebes dan Desa Pandansari dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua. 5.3 Analisis Isi Tupoksi dan Aturan Kelembagaan Stakeholder Beberapa stakeholder belum mempunyai Tupoksi atau aturan kelembagaan, walaupun struktur organisasi telah terbentuk dan ikut berperan serta dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Hasil analisis isi Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Hasil analisis isi Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder No 1.

Stakeholder Disparbudpora Kabupaten Brebes

Dokumen Tupoksi

2.

Bappeda Kabupaten Brebes

Tupoksi

3.

PTPN IX Kebun Kaligua

Visi dan Misi

4.

BPSDA Wilayah PemaliComal

Visi dan Misi

5.

Pokdarwis Desa Wisata Pandansari

AD-ART

6.

PPP Sida Mulya

AD-ART

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi

Keterangan Pasal 1,4,11-13 Pasal 7,13 Pasal 3,6,7,11-13 Pasal 13 Pasal 3,4,6,7,11-13 Pasal 21,27,29 Pasal 25 Pasal 19,21,29 Pasal 19,20 Pasal 19,21 Visi dan misi Tujuan Khusus Visi dan misi Visi dan misi Visi dan misi

Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Visi dan misi Pasal 5 Pasal 4,5 Pasal 4,5 Pasal 4,5 Pasal 2 Pasal 2 Pasal 2 Pasal 2 Pasal 2

36

Tabel 6 Hasil analisis isi Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder (Lanjutan) No 7.

Stakeholder PPK Randusanga Kulon

Dokumen AD-ART

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Keterangan Pasal 3 Pasal 3,4 Pasal 3,4 -

Analisis isi Tupoksi dan aturan kelembagaan menunjukkan bahwa komponen yang paling banyak dijelaskan dalam Tupoksi dan aturan kelembagaan adalah komponen wisata, sedangkan komponen yang paling sedikit dijelaskan dalam Tupoksi dan aturan kelembagaan adalah komponen edukasi. Komponen wisata paling banyak dijelaskan dalam Tupoksi dan aturan kelembagaan karena stakeholder merupakan pelaksana kegiatan wisata dan memiliki sumber pendapatan dari pengelolaan wisata. Komponen edukasi paling sedikit dijelaskan dalam Tupoksi dan aturan kelembagaan berdampak pada sebagian stakeholder hanya mendapatkan bimbingan beberapa kali dalam satu tahun, baik dalam bentuk pembinaan, penyuluhan maupun pelatihan terkait wisata. 5.4 Hubungan Antar Stakeholder Hubungan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes dapat dilihat melalui dokumen dan hasil wawancara informan kunci. Dokumen tersebut berupa dokumen Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder. Hasil wawancara informan kunci menjelaskan hubungan antara stakeholder yang terjadi di lapangan. Hubungan antara stakeholder dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Riani 2012) meliputi hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Ketiga hubungan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan komponen wisata alam yang meliputi konservasi, edukasi, ekonomi dan wisata. Adapun gambaran hubungan antar stakeholder berdasarkan dokumen dan hasil wawancara disajikan pada Gambar 5.

36

PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua

Disparbudpora Kabupaten Brebes

BPSDA Wilayah PemaliComal

Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu

Bappeda Kabupaten Brebes

Paguyuban Pedagang Pantai Sida Mulya

Pokdarwis Desa Wisata Pandansari

Desa Pandansari

Desa Randusanga Kulon Masyarakat Keterangan :

Paguyuban Pemuda Karya Randusanga Kulon

: Komunikasi di lapangan

: Koordinasi di lapangan

: Kerjasama di lapangan

: Komunikasi dalam dokumen

: Koordinasi dalam dokumen

: Kerjasama dalam dokumen

Gambar 5 Gambaran hubungan antar stakeholder berdasakan dokumen dan hasil wawancara.

37

38

5.4.1 Komunikasi Definisi menurut Bungin (2008) menyebutkan bahwa komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Dalam komunikasi ada tiga unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi, media dan penerima informasi. Stakeholder yang

memiliki

hubungan

komunikasi

pada

komponen

edukasi

adalah

Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari dan Desa Pandansari. Stakeholder yang memiliki hubungan komunikasi pada komponen ekonomi adalah Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dan PPK Randusanga Kulon. Stakeholder yang memiliki hubungan komunikasi pada komponen wisata adalah PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dengan pihak Desa Pandansari. Hubungan komunikasi pada komponen edukasi di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari terdapat pada pasal 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes dan pasal 5 aturan kelembagaan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari. Pasal 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes yang menjelaskan tugas untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka sadar wisata. Pasal 5 aturan kelembagaan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari yang menjelaskan tugas untuk mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya serta mengembangkan kepariwisataan bagi kemaslahatan masyarakat desa. Hubungan komunikasi pada komponen edukasi antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan pihak Desa Pandansari tidak terdapat dalam dokumen. Hubungan komunikasi pada komponen edukasi di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari dan Desa Pandansari adalah Disparbudpora Kabupaten Brebes mengikutsertakan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari dan masyarakat desa dalam pelatihan kerajinan, kuliner, perlombaan dan kegiatan lainnya di luar daerah. Hubungan komunikasi pada komponen ekonomi di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua terdapat pasal 3, 7, 12 dan 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes

39

yang menjelaskan bahwa tugas Disparbudpora Kabupaten Brebes untuk melakukan kegiatan kerjasama, promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata. Hubungan komunikasi pada komponen ekonomi yang terjadi di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua adalah pembuatan laporan pendapatan karcis masuk wisata setiap bulannya kepada Disparbudpora Kabupaten Brebes. Hubungan komunikasi pada komponen ekonomi di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PPK Randusanga Kulon terdapat pada pasal 3 dan 4 aturan kelembagaan PPK Randusanga Kulon yang menjelaskan bahwa tugas PPK Randusanga Kulon meningkatkan pendapatan dan kreatifitas serta meningkatkan kesejahteraan pemuda di wilayah Desa Randusanga Kulon pada umumnya. Hubungan komunikasi pada komponen ekonomi yang terjadi di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PPK Randusanga Kulon dapat dilihat melalui pembuatan laporan oleh PPK Randusanga Kulon tentang pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pekan wisata lebaran yang melibatkan berbagai elemen masyarakat kepada Disparbudpora Kabupaten Brebes. Hubungan komunikasi pada komponen wisata antara PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dengan pihak Desa Pandansari tidak terdapat di dalam dokumen. Hubungan komunikasi pada komponen wisata di lapangan antara PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dengan Desa Pandansari adalah PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua berkomunikasi dengan pihak Desa Pandansari dan masyarakat desa jika ada kegiatan wisata yang berupa hiburan kesenian daerah dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua sehingga pihak desa dapat menyiapkan atraksi wisata maupun ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 5.4.2 Koordinasi Menurut G. R. Terry diacu dalam Hasibuan (2006) menyebutkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

40

Koordinasi mungkin tidak ada interaksi langsung antara organisasi, tetapi dimana organisasi mempertimbangkan kegiatan pihak yang lain dalam perencanaan yang dimilikinya (Suporahardjo 2005). Stakeholder yang memiliki hubungan koordinasi pada komponen konservasi dan ekonomi adalah Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Bappeda Kabupaten Brebes. Hubungan antara kedua instansi pemerintah tersebut terlihat dalam dokumen Tupoksi dan kenyataan di lapangan. Hubungan antara kedua instansi pemerintah tersebut disebut hubungan koordinasi horizontal, dimana hubungan koordinasi horizontal adalah hubungan koordinasi terhadap suatu tindakan atau kegiatan dalam tingkat instansi/organisasi yang setingkat atau sejajar. Hubungan koordinasi pada komponen konservasi di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Bappeda Kabupaten Brebes terdapat pada pasal 11-13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes dan pada pasal 21, 27 dan 29 Tupoksi Bappeda Kabupaten Brebes. Pasal 11-13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes yang menjelaskan bahwa tugas Disparbudpora Kabupaten Brebes untuk melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dan pengembangan pariwisata serta obyek wisata dan sarana pariwisata. Pasal 21, 27 dan 29 Tupoksi Bappeda Kabupaten Brebes yang menjelaskan bahwa tugas Bappeda Kabupaten Brebes untuk melakukan koordinasi, kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata, infrastruktur wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa Disparbudpora Kabupaten Brebes melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Brebes dalam kegiatan pariwisata di Kabupaten Brebes. Hubungan koordinasi pada komponen konservasi yang terjadi di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Bappeda Kabupaten Brebes adalah mensinergikan program kerja dan kegiatan Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan rencana kegiatan Bappeda Kabupaten Brebes serta berkoordinasi mengenai kegiatan Disparbudpora Kabupaten Brebes baik dalam pembangunan fisik maupun hal lainnya terkait dengan pengembangan pariwisata serta kegiatan monitoring atau pemantauan oleh Bappeda Kabupaten Brebes terkait pembangunan fisik serta sarana dan prasarana wisata di obyek wisata.

41

Hubungan koordinasi pada komponen ekonomi di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Bappeda Kabupaten Brebes terdapat pada pasal 3 dan 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes dan pada pasal 19 dan 21 Tupoksi Bappeda Kabupaten Brebes. Pasal 3, 7, 12 dan 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes yang menjelaskan bahwa tugas Disparbudpora Kabupaten Brebes untuk melakukan kegiatan kerjasama, promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata. Pasal 19 dan 21 Tupoksi Bappeda Kabupaten Brebes yang menjelaskan bahwa tugas Bappeda Kabupaten Brebes untuk melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah yang berkaitan dengan urusan pariwisata. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa Disparbudpora Kabupaten Brebes telah melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Brebes dalam penyediaan anggaran dana pariwisata di Kabupaten Brebes. Hubungan koordinasi pada komponen ekonomi yang terjadi di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Bappeda Kabupaten Brebes adalah Bappeda Kabupaten Brebes menginventarisasi peluang usaha dan penanaman modal untuk pengembangan pariwisata serta Disparbudpora Kabupaten Brebes melakukan promosi baik melalui media leaflet maupun di event pameran tingkat kabupaten dan tingkat provinsi sekaligus memasarkan produk wisata. 5.4.3 Kerjasama Kerjasama (cooperation) adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama (Bungin 2008). Kerjasama dilakukan untuk mencapai misi yang dimiliki mereka dan tujuan yang lebih efektif (Suporahardjo 2005). Proses terjadinya cooperation apabila di antara individu atau kelompok tertentu menyadari adanya kepentingan dan ancaman yang sama. Kerjasama antar stakeholder wisata alam merupakan hubungan kerjasama atas dasar Tupoksi, aturan kelembagaan, serta kesamaan visi dan misi suatu lembaga, instansi dan kelompok masyarakat. Hubungan kerjasama stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes terletak pada komponen konservasi, edukasi, ekonomi dan wisata. Hubungan kerjasama pada komponen konservasi terjadi antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Bappeda Kabupaten Brebes, PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua,

42

BPSDA Wilayah Pemali-Comal dan PPP Sida Mulya. Hubungan kerjasama pada komponen edukasi antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, PPP Sida Mulya dan PPK Randusanga Kulon. Hubungan kerjasama pada komponen ekonomi terjadi antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua, BPSDA Wilayah Pemali-Comal dan PPK Randusanga Kulon serta Desa Randusanga Kulon dan Desa Pandansari. Hubungan kerjasama dalam komponen wisata terjadi antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dan PPK Randusanga Kulon. Hubungan kerjasama pada komponen konservasi di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Bappeda Kabupaten Brebes, PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dan BPSDA Wilayah Pemali-Comal dan PPP Sida Mulya terdapat pada pasal 11-13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes, pasal 21, 27 dan 29 Tupoksi Bappeda Kabupaten Brebes, visi dan misi PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dan BPSDA Wilayah Pemali-Comal serta pasal 2 aturan kelembagaan PPP Sida Mulya. Pasal 11-13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes yang menjelaskan tugas pelaksanaan teknis pembinaan, perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta pengelolaan dan pengembangan wisata. Pasal 21, 27 dan 29 Tupoksi Bappeda Kabupaten Brebes yang menjelaskan tugas pelaksanaan teknis perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan pengembangan fisik suatu wilayah yang meliputi urusan pariwisata, penataan ruang dan lingkungan hidup. Visi dan misi PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua menjelaskan tentang mewujudkan kelestarian lingkungan, kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Visi dan misi BPSDA Wilayah Pemali-Comal menjelaskan tentang mewujudkan konservasi sumberdaya air yang berkelanjutan. Pasal 2 aturan kelembagaan PPP Sida Mulya yang menjelaskan bahwa tugas PPP Sida Mulya membina seluruh anggota paguyuban sebagai pedagang pariwisata agar memiliki kesadaran berwisata yang bersikap santun, ramah, bersih dan rapi. Hubungan kerjasama pada komponen konservasi antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Bappeda Kabupaten Brebes tidak terjadi di lapangan. Hubungan kerjasama pada komponen konservasi di lapangan antara Disparbudpora

43

Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua, BPSDA Wilayah Pemali-Comal dan PPP Sida Mulya terjadi dengan bersama-sama menjaga, melakukan pengawasan dan keamanan serta memelihara lingkungan bersih yang digunakan untuk pengembangan dan pembangunan sarana obyek wisata. Hubungan kerjasama pada komponen edukasi di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari, PPP Sida Mulya dan PPK Randusanga Kulon terdapat pada pasal 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes, pasal 5 aturan kelembagaan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari dan pasal 2 aturan kelembagaan PPP Sida Mulya, serta pasal 3 dan 4 aturan kelembagaan PPK Randusanga Kulon. Pasal 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes yang menjelaskan tugas untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka sadar wisata. Pasal 5 aturan kelembagaan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari yang menjelaskan tugas dalam mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. Pasal 2 aturan kelembagaan PPP Sida Mulya yang menjelaskan tugas membina seluruh anggora paguyuban sebagai pedagang pariwisata agar memiliki kesadaran berwisata yang bersikap santun, ramah, bersih dan rapi. Pasal 3 dan 4 aturan kelembagaan PPK Randusanga Kulon yang menjelaskan tugas dalam mewujudkan sarana belajar bagi pemuda dalam rangka mendidik dan mencetak kader bangsa yang mandiri dalam berwirausaha. Hubungan kerjasama pada komponen edukasi antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu tidak terdapat di dalam dokumen. Hubungan kerjasama pada komponen edukasi di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan Pokdarwis Desa Wisata Pandansari, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, PPP Sida Mulya dan PPK Randusanga Kulon terjadi dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat agar dapat memiliki kesadaran berwisata dan mendukung kegiatan wisata alam serta memberikan pelatihan ketrampilan dalam membuat suatu kerajinan tangan dan makanan khas daerah. Adapun bentuk penyuluhan berupa penataan warung makan, kebersihan lingkungan dan mensosialisasikan penerapan Sapta Pesona.

44

Hubungan kerjasama pada komponen ekonomi di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dan PPK Randusanga Kulon terdapat pada pasal 3, 7, 12 dan 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes, visi dan misi PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua serta pasal 3 dan 4 aturan kelembagaan PPK Randusanga Kulon. Pasal 3, 7, 12 dan 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes yang menjelaskan bahwa tugas Disparbudpora Kabupaten Brebes untuk melakukan kegiatan kerjasama, promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata. Visi dan misi PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua menjelaskan tentang mengembangkan agrowisata yang berdaya saing tinggi dan tumbuh kembang bersama mitra. Pasal 3 dan 4 aturan kelembagaan PPK Randusanga Kulon yang menjelaskan bahwa tugas PPK Randusanga Kulon bergerak dalam bidang event organizer, koordinasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang bermaksud meningkatkan pendapatan dan kreatifitas pemuda serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Desa Randusanga Kulon pada umumnya. Hubungan kerjasama pada komponen ekonomi antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan BPSDA Wilayah Pemali-Comal, Desa Randusanga Kulon dan Desa Pandansari hanya terjadi di lapangan berupa pembagian hasil restribusi obyek wisata. Hubungan kerjasama pada komponen ekonomi di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dan PPK Randusanga Kulon adalah pembagian hasil restribusi obyek wisata. Hubungan kerjasama pada komponen wisata di dalam dokumen antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dan PPK Randusanga Kulon terdapat pada pasal 3, 7, 12 dan 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes, visi dan misi PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua serta pasal 3 dan 4 aturan kelembagaan PPK Randusanga Kulon. Pasal 3, 7, 12 dan 13 Tupoksi Disparbudpora Kabupaten Brebes yang menjelaskan bahwa tugas Disparbudpora Kabupaten Brebes untuk melakukan kegiatan kerjasama, promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata. Visi dan misi PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua menjelaskan tentang mengembangkan

45

agrowisata yang berdaya saing tinggi dan tumbuh kembang bersama mitra. Pasal 3 dan 4 aturan kelembagaan PPK Randusanga Kulon yang menjelaskan bahwa tugas PPK Randusanga Kulon bergerak dalam bidang event organizer, koordinasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang bermaksud meningkatkan pendapatan dan kreatifitas pemuda serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Desa Randusanga Kulon pada umumnya. Hubungan kerjasama pada komponen wisata di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua adalah kerjasama pengelolaan obyek wisata. Hubungan kerjasama pada komponen wisata di lapangan antara Disparbudpora Kabupaten Brebes dengan PPK Randusanga Kulon adalah menyelenggarakan hiburan berupa kegiatan pekan wisata lebaran di dalam obyek wisata. 5.5 Kebutuhan Stakeholder Stakeholder yang terlibat tentunya memiliki kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi terkait dengan pengelolaan wisata alam sesuai dengan Tupoksi dan aturan kelembagaannya. Adapun kebutuhan masing-masing stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes disajikan dalam Tabel 7. Tabel 7 Kebutuhan stakeholder wisata alam No 1.

Stakeholder Disparbudpora Kabupaten Brebes

2.

Bappeda Kabupaten Brebes

3. 4.

BPSDA Wilayah Pemali-Comal PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua

5.

Pokdarwis Desa Wisata Pandansari

6.

Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu

Kebutuhan 1. Terciptanya multiplayers effect dalam bidang wisata 2. Membangun wisata yang berbasis masyarakat dan alam 3. Dukungan dana dalam bentuk APBN 4. Dukungan dari berbagai stakeholder dalam upaya mengembangkan wisata 1. Tersedianya aksesbilitas yang baik 2. Koordinasi yang baik dan keterlibatan berbagai stakeholder, terutama pihak swasta agar aktif dalam upaya pengembangan wisata 1. Terjaganya lingkungan dan fasilitas yang ada 1. Perbaikan aksesbilitas menuju lokasi wisata 2. Keterlibatan masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya 1. Adanya bantuan dana operasional 2. Pelatihan kerajinan dan pengolahan makanan khas serta pelatihan pemandu 1. Adanya bantuan dana operasional 2. Adanya homestay milik masyarakat 3. Adanya kerjasama dan restribusi dari pihak Pengelola 4. Dilibatkan dalam kegiatan Pengelola 5. Pembinaan dan penyuluhan terkait pengelolaan wisata

46

Tabel 7 Kebutuhan stakeholder wisata alam (Lanjutan) No 7.

Stakeholder PPP Sida Mulya

8.

PPK Randusanga Kulon

9.

Desa Pandansari dan Randusanga Kulon

10.

Masyarakat

Kebutuhan 1. Adanya bantuan dana operasional 2. Pembinaan dan penyuluhan terkait pengelolaan wisata 1. Adanya bantuan dana operasional 2. Dukungan dari pemerintah desa 3. Fasilitas kantor sekretariat 1. Adanya bantuan dana dalam pengembangan wisata 2. Perbaikan jalan/akses menuju wisata 3. Adanya partisipasi masyarakat 4. Penyuluhan terkait wisata oleh pihak pengelola kepada masyarakat 1. Dilibatkannya dalam pengelolaan wisata 2. Adanya kontribusi dari pihak pengelola 3. Perbaikan dan penambahan fasilitas wisata

Identifikasi kebutuhan masing-masing stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok kebutuhan berdasarkan kesamaan kebutuhan. Adapun 7 kelompok kebutuhan yang terdiri atas partisipasi, investasi, bimbingan, infrastruktur, regulasi, fasilitas, dan lingkungan. Kelompok kebutuhan masingmasing stakeholder disajikan pada Tabel 8. Tabel 8 Kelompok kebutuhan stakeholder Kebutuhan Partisipasi

Jumlah 7

Investasi

6

Bimbingan

5

Infastruktur

3

Regulasi

3

Fasilitas Lingkungan

2 1

Stakeholder Disparbudpora Kabupaten Brebes, Bappeda Kabupaten Brebes, PTPN IX Kebun Kaligua, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, PPK Randusanga Kulon, Desa Pandansari dan Randusanga Kulon, masyarakat Disparbudpora Kabupaten Brebes, Pokdarwis Desa Wisata Pandansari, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, PPP Sida Mulya, PPK Randusanga Kulon, Desa Pandansari dan Randusanga Kulon Pokdarwis Desa Wisata Pandansari, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, PPP Sida Mulya, PPK Randusanga Kulon, Desa Pandansari dan Randusanga Kulon Bappeda Kabupaten Brebes, PTPN IX Kebun Kaligua, Desa Pandansari dan Randusanga Kulon Disparbudpora Kabupaten Brebes, Bappeda Kabupaten Brebes, PTPN IX Kebun Kaligua PPK Randusanga Kulon, masyarakat BPSDA Wilayah Pemali-Comal

Kebutuhan partisipasi, investasi dan bimbingan dapat dikatakan sebagai kebutuhan prioritas stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Kebutuhan investasi merupakan kebutuhan utama dalam upaya mendukung dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata alam. Sebagian besar kelompok masyarakat dan masyarakat menginginkan partisipasi dalam bentuk kerjasama maupun kontribusi dalam kegiatan wisata agar

47

dapat meningkatkan pendapatan. Masyarakat membutuhkan bimbingan mengenai penyelenggaraan kegiatan wisata, terutama masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kawasan wisata agar masyarakat dapat mengetahui peran sertanya dan mengetahui kebutuhan wisatawan sehingga nantinya dapat menyiapkan segala sesuatu baik yang bersifat menguntungkan maupun hanya bersifat mendukung saja. Kelompok masyarakat membutuhkan bimbingan agar dapat mengetahui peran dan batasan mana yang harus dilakukan atau diambil dalam pengelolaan wisata alam. 5.6 Analisis Isi Kebijakan dalam Pengelolaan Wisata Alam Instrumen kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes berjumlah delapan instrumen, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/MENHUT-II/2010, Peraturan Menteri

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Nomor

PM.04/UM.001/MKP/2008,

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011. Tabel 9 Hasil analisis isi kebijakan wisata alam No 1.

Stakeholder Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi

Keterangan Pasal 1,2,4,5,6,12,23-30,59,64 Pasal 3,11,26,28,30,52 Pasal 2-5,9,10,12,17,19,23,26,2830,33,41,48,57 Pasal 1,2,5,9,12,19,23,24,26,28,30, 32,57 Pasal 1,6,9,10,11,12,14,19,23,24, 26-30,33,41,48,50,58 Pasal 3,6,8-11,13,19,22,25,33,34,48 Pasal 13 Pasal Pasal 3,13,60,61,65 Pasal Pasal 3,40,50,97,108-110 Pasal 108,110 Pasal 2,49,109 Pasal 49,97,105,106,109,110 Pasal 1-3,9,32,38,40,49,97,108,109 Pasal 1,3,8,10,12,13 Pasal 1,3,22,23,24 Pasal 1,3

% 21,9 8,2 24,7 17,8 27,4 68,4 5,3 26,3 24,1 6,9 10,4 20,7 37,9 27,3 22,7 9,1

48

Tabel 9 Hasil analisis isi kebijakan wisata alam (Lanjutan) No

Stakeholder

5.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/MENHUT-II/ 2010 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/ 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011

6.

7.

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011

Komponen Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Keterangan Pasal 3,20,21 Pasal 1,3,8,12,13,30 Pasal 13,23 Pasal Pasal 13,23,42 Pasal Pasal 1,7,23,27,28,30 Pasal Pasal 3 Pasal 2 Pasal 1,2 Pasal 1,2 Pasal 9,35,39,46,61,66 Pasal Pasal 61 Pasal 61 Pasal 9,35,39,46,55,66 Pasal Pasal Pasal 4,158,159,160 Pasal Pasal 4,158,159

% 13,6 27,3 18,2 27,3 54,5 16,7 16,7 33,3 33,3 42,9 7,1 7,1 46,9 57,1 42,9

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Brebes, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

10

Tahun

2009

tentang

kepariwisataan yang digunakan sebagai dasar kebijakan nasional dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Brebes. Komponen yang paling banyak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 terdapat pada komponen wisata sedangkan komponen yang paling sedikit terdapat pada komponen edukasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang digunakan sebagai acuan dalam tata ruang wilayah Kabupaten Brebes. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 terdapat komponen konservasi, edukasi dan peran masyarakat. Dalam UndangUndang tersebut tidak terdapat komponen ekonomi dan wisata. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Komponen yang paling banyak terdapat pada peraturan tersebut adalah komponen wisata, sedangkan komponen yang paling sedikit terdapat pada komponen edukasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman umum pengembangan ekowisata. Komponen

49

yang paling banyak terdapat pada peraturan tersebut adalah komponen konservasi dan wisata sedangkan komponen yang paling sedikit terdapat pada komponen ekonomi. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/ MENHUT-II/2010 pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam terdapat komponen wisata alam yang meliputi konservasi, ekonomi dan wisata. Komponen yang paling banyak terdapat pada peraturan tersebut adalah komponen wisata sedangkan komponen yang tidak terdapat pada peraturan ini adalah komponen edukasi dan peran masyarakat. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/ UM.001/MKP/2008 tentang sadar wisata. Komponen yang paling banyak terdapat pada peraturan tersebut adalah komponen peran masyarakat dan wisata sedangkan komponen yang tidak terdapat pada peraturan ini adalah komponen konservasi. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang terkait dengan pengelolaan wisata alam terdapat dua peraturan daerah, meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Brebes tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang restribusi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 terdapat komponen-komponen wisata alam meliputi konservasi, peran masyarakat dan wisata. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 terdapat komponen-komponen wisata alam meliputi ekonomi dan wisata. Secara keseluruhan instrumen kebijakan yang ada memiliki kelima komponen berupa prinsip pengembangan wisata alam menurut Muntasib dan Rachmawati (2003). Hasil perhitungan dari keseluruhan komponen yang terdapat pada instrumen kebijakan disajikan dalam Tabel 10. Tabel 10 Hasil perhitungan komponen yang terdapat dalam instrumen kebijakan Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Total

I 16 6 18 13 20 73

II 13 1 5 19

Instrumen Kebijakan III IV V VI 7 6 2 2 5 1 3 2 3 1 6 3 2 11 6 6 2 29 22 11 6

VII 6 1 1 6 14

VIII 4 3 7

Total

%

50 15 32 30 54 181

27,6 8,3 17,7 16,6 29,8 100

Keterangan : I = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, II = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, III = Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996, IV = Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, V = Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/MENHUTII/2010, VI = Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/ 2008, VII = Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 dan VIII = Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011.

50

Komponen yang paling banyak terdapat dalam instrumen kebijakan adalah komponen wisata dengan 29,8% dan komponen yang paling sedikit terdapat pada komponen edukasi dengan 8,3% serta peran masyarakat dengan 16,6%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen kebijakan tersebut berbanding lurus dengan tindakan di lapangan. Hal tersebut ditunjukkan melalui kegiatan edukasi yang dilakukan hanya beberapa kali dalam satu tahun serta keterlibatan masyarakat masih belum signifikan dalam pembuatan keputusan terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 5.7 Mekanisme Hubungan Antar Stakeholder Analisis isi Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder wisata alam menunjukkan bahwa komponen yang paling sedikit dijelaskan dalam Tupoksi dan aturan kelembagaan adalah komponen edukasi. Dokumen yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua dan BPSDA Wilayah Pemali-Comal tidak terdapat komponen edukasi. Hubungan antar stakeholder berdasarkan Tupoksi dan aturan kelembagaan menunjukkan bahwa komponen edukasi yang terjadi di lapangan dilakukan oleh kelompok masyarakat dan Disparbudpora Kabupaten Brebes. Kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan masyarakat terkait dengan kegiatan yang mendukung wisata alam dilakukan hanya beberapa kali dalam satu tahun. Hal ini akan mempengaruhi partisipasi masyarakat khususnya di sekitar obyek wisata. Menurut Kartasubrata (1986) diacu dalam Sianturi (2007), dorongan dan rangsangan untuk berpartisipasi seseorang mencakup faktor-faktor kesempatan, kemauan, kemampuan dan bimbingan. Dengan dukungan pemerintah berupa kegiatan edukasi terkait wisata kepada masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan, pembinaan maupun pelatihan secara rutin akan meningkatkan kepedulian dan kemauan dari masyarakat untuk sadar wisata, sehingga akan berdampak pada ikut sertanya masyarakat dan terbukanya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan wisata. Masyarakat setempat harus menjadi bagian dari kegiatan pariwisata dalam arti luas, bukan sekedar menjadi obyek melainkan juga menjadi subjek (Warpani & Warpani 2007). Analisis isi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa

51

komponen yang paling sedikit dijelaskan adalah komponen edukasi dan peran masyarakat. Tidak ada keterlibatan masyarakat di dalam kebijakan baik dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana kegiatan terkait wisata. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pariwisata. Masyarakat sekitar obyek wisata sebagai tuan rumah harus dilibatkan dalam perencanaan

pembangunan

pariwisata.

Hal

tersebut

dilakukan

untuk

menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab terhadap sumberdaya wisata, sehingga

timbul

rasa

memiliki

dan

masyarakat

berusaha

untuk

mengembangkannya (Sianturi 2007). Menurut Santiago (1997) diacu dalam Heriawan (2002), selain partisipasi yang bersifat kerjasama secara langsung dimana masyarakat ikut serta mendukung, juga terdapat partisipasi yang berupa pemberian wewenang dalam menentukan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan pariwisata dengan bantuan pemerintah maupun organisasi lainnya. Identifikasi kebutuhan stakeholder terbagi menjadi 7 kelompok kebutuhan berdasarkan kesamaan kebutuhan yang terdiri atas partisipasi, investasi, bimbingan, infrastruktur, regulasi, fasilitas, dan lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan wisata alam (Riani 2012). Mekanisme hubungan merupakan suatu tata kerja yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Rumusan mekanisme hubungan antar stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes dapat dilakukan dengan program kerja bersama. Menurut Cernea (1988) diacu dalam Sianturi (2007) menyatakan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat diperoleh hanya dengan memahami struktur masyarakat setempat dengan kebutuhannya, berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan kebutuhankebutuhannya, berkomunikasi dengan masyarakat setempat tentang teknik-teknik yang dipakai dan menjelaskan arti suatu program atau proyek dan jalan yang ditempuh bila berhadapan dengan masyarakat lokal dalam mencapai kesepakatan

52

suatu program. Sehingga program kerja bersama dibuat berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan stakeholder. Pembuatan program kerja bersama digerakkan oleh Disparbudpora Kabupaten Brebes sebagai key player dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Program kerja bersama yang telah disepakati akan disesuaikan dengan Tupoksi dan aturan kelembagaan yang dimiliki stakeholder, sehingga akan memunculkan partisipasi sesuai dengan Tupoksi dan aturan kelembagaan tersebut. Unsur-unsur penting dari partisipasi, yaitu partisipasi dalam membuat keputusan, pelaksanaan, mobilisasi sumberdaya, pemanfaatan bersama dan evaluasi (Cernea 1988 diacu dalam Sianturi 2007). Oleh karena itu, partisipasi stakeholder akan diwujudkan dalam bentuk implementasi program yang mencakup fungsi-fungsi manajemen terhadap program pengembangan wisata meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tabel 11 Kajian pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes No 1.

Keterlibatan Perencanaan

2.

Pengorganisasian

3.

Pelaksanaan

4.

Pengawasan dan evaluasi

Kondisi di Lapangan Tidak semua stakeholder dilibatkan dalam menyusun perencanaan. Komunikasi dan koordinasi belum terjadi secara kontinu, hal ini dilihat hanya dilakukan saat adanya kegiatan. Kerjasama hanya melibatkan sebagian masyarakat. Tidak semua stakeholder dilibatkan dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi.

Kondisi yang Ideal Melibatkan semua stakeholder. Terjadi komunikasi dan koordinasi antar stakeholder secara kontinu.

Kerjasama antara pihak pengelola dengan masyarakat. Melibatkan semua stakeholder.

Karena mencakup kebutuhan banyak pihak, maka akan sangat baik jika melibatkan seluruh stakeholder dalam prosesnya (Abbas 2005). Langkah-langkah dalam kajian pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes yang tersaji dalam Tabel 11 dijabarkan, sebagai berikut: 1. Perencanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pada pasal 30 poin (a) dan (e) menyebutkan bahwa pemerintah berwenang untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam langkah awal menyusun perencanaan suatu program kerja bersama terkait

53

dengan pengembangan wisata alam di Kabupaten Brebes. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/ MKP/2004 menyebutkan bahwa proses pelibatan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif, harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Hal tersebut akan menumbuhkan tanggungjawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam perencanaan yang dilakukan secara bersama bertujuan untuk mewujudkan dan memaksimalkan partisipasi sehingga hasil yang merupakan tujuan perencanaan merupakan keluaran bersama (Abbas 2005). Keterlibatan stakeholder terutama kelompok masyarakat maupun pihak lainnya yang terkait dalam perencanaan ini akan berdampak pada kejelasan atas peran yang akan diambil masing-masing stakeholder agar tidak terjadi tumpang tindih dalam Tupoksi atau aturan kelembagaan yang dimiliki dan manfaat yang diperoleh bersifat menyeluruh. 2. Pengorganisasian Tahap pengorganisasian dapat dilakukan melalui pembagian tugas dan sumberdaya serta anggaran program kerja bersama dalam masing-masing stakeholder. Dalam pengorganisasian perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang kontinu agar tahapan ini dapat tertata dengan baik dan terarah. 3. Pelaksanaan Tahap pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program kerja bersama harus melibatkan masyarakat di dalam maupun di sekitar obyek wisata. Tahap pelaksanaan program dilakukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. 4. Pengawasan dan evaluasi Keterlibatan seluruh stakeholder dalam tahap pengawasan dan evaluasi diperlukan agar dapat mengetahui tindakan bersama dalam menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan. Tahap ini dapat dilakukan melalui pencapaian pelaksanaan program berdasarkan tujuan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program tersebut. Penilaian program dilakukan dalam bentuk laporan

54

evaluasi yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan program kerja bersama dan langkah yang akan diambil selanjutnya. Laporan evaluasi tersebut diserahkan pada Disparbudpora Kabupaten Brebes selaku key player dalam pengelolaan wisata alam untuk disatukan. Setelah semua laporan terkumpul akan kembali diinformasikan hasil keseluruhan evaluasi kepada semua stakeholder yang terlibat.

55

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 1. Di Kabupaten Brebes terdapat 10 (sepuluh) stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam. Stakeholder yang termasuk dalam key player adalah

Dinas

Pariwisata,

Kebudayaan,

Pemuda

dan

Olahraga

(Disparbudpora) Kabupaten Brebes dan PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua. Stakeholder yang termasuk dalam subject adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Pandansari, Paguyuban Pedagang Pantai (PPP) Sida Mulya dan Paguyuban Pemuda Karya (PPK) Randusanga Kulon. Stakeholder yang termasuk dalam context setter adalah Bappeda Kabupaten Brebes. Stakeholder yang termasuk dalam crowd adalah Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (BPSDA) Wilayah Pemali-Comal, Pokdarwis Obyek Wisata Malahayu, Desa Pandansari dan Randusanga Kulon, serta masyarakat. 2. Hasil analisis terhadap kebijakan, Tupoksi dan aturan kelembagaan serta kebutuhan stakeholder, sebagai berikut: a. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa komponen yang paling banyak dijelaskan adalah komponen wisata, sedangkan komponen yang paling sedikit dijelaskan adalah komponen edukasi dan peran masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat masih belum signifikan dalam pembuatan keputusan terkait pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. b. Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder menunjukkan bahwa komponen yang paling banyak dijelaskan adalah komponen wisata, sedangkan komponen yang paling sedikit dijelaskan adalah komponen edukasi. Hal tersebut berbanding lurus dengan kegiatan edukasi dalam bidang wisata alam yang dilakukan hanya beberapa kali dalam satu tahun.

56

c. Kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, meliputi partisipasi, investasi, bimbingan, infrastruktur, regulasi, fasilitas dan lingkungan. Kebutuhan partisipasi, investasi dan bimbingan merupakan kebutuhan prioritas stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. 3. Disparbudpora Kabupaten Brebes mempunyai peran utama dalam hubungan yang terjadi antar stakeholder pada pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Mekanisme hubungan antar stakeholder berdasarkan Tupoksi dan aturan kelembagaan yang dimiliki meliputi hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama. 6.2 Saran Saran yang diperlukan dalam penelitian ini adalah perlu adanya kegiatan yang diadakan pemerintah daerah untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi stakeholder dengan dikembangkannya skema aturan insentif (incentive policies) dan peraturan yang dapat meningkatkan peran stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes. Selain itu, perlu dikembangkannya program kerja bersama yang dapat mensinergikan peran dan kepentingan seluruh stakeholder serta diimplementasikan dengan prinsip good tourism governance.

57

Daftar Pustaka Abbas R. 2005. Mekanisme perencanaan partisipasi stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani. [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bungin B. 2008. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Ed ke-1. Jakarta: Kencana. Bungin B. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Ed ke-2. Jakarta: Kencana. Damanik J, Weber HF. 2006. Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi. Jogjakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM dan Penerbit Andi Jogjakarta. Golberg AA, Carl E. Komunikasi Kelompok: Proses-Proses Diskusi dan Penerapannya. Penerjemah: Koesdarini S, Gary R, Jusuf. Ed ke-1. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Terjemahan dari: Group Communication: Discussion Processes and Applications. Gunn CA. 1993. Tourism Palnning: Basics, Concepts, Cases. Ed ke-3. Washington: Taylor & Fancis Publishers. Heriawan D. 2002. Studi potensi penerapan konsep “Community Based Development” dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Laksono R. 2012. Identifikasi karakteristik berbagai pengelolaan wisata alam di Kabupaten Bogor. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Mikkelsen B. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapang. Penerjemah: Matheos Nalle. Ed ke-3. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan dari: Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners. Muhammad A. 2004. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi aksara. Muntasib EKSH, Rachmawati E, Rahayuningsih T. 2010. Tata Kelola Ekowisata. Di dalam Workshop Tata Kelola Ekowisata. Ruang Mawar, Gedung Sekolah Pascasarjana IPB Baranangsiang, 16 Agustus 2010. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Muntasib EKSH, Rachmawati E. 2003. Pengembangan Interpretasi Wisata Alam dan Ekowisata. Di dalam Seminar dan Lokakarya. Ruang Sidang Sylva, 9 Desember 2003. Bogor: Studio Rekreasi Alam, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Pendit NS. 1999. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

58

Pinata G, Gayatri PG. 2005. Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata. Jogjakarta: Andi Offset. Reed M, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, Stringer LC. 2009. Who’s Nad Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. Journal of Environmental Management 90:1933-1949. Riani MW. 2012. Mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya Provinsi Lampung. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Rianse U, Abdi. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi). Ed ke-1. Bandung: Alfabeta. Rusmawardi M. 2011. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Fakultas Hukum UNTAMA Pangkalan Bun. Journal of J Sosioscientia 3:95-102. Saputra PB. 2011. Tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Schmerr K. 2009. Stakeholder Anallysis Guidelines. http:/www.lanchsr.org [1 Mei 2012] Sedarmayanti. 2005. Membangun Kebudayaan dan Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata). Bandung: Mandar Maju. Siregar M. 2011. Peranan stakeholder terhadap pengembangan ekowisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Suporahardjo, editor. 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Penerjemah: Assagaf M, Trajudi D, Sileuw I, Djatmiko WA, Sumarno A. Bogor: Pustaka Latin. Terjemahan dari: berbagai artikel dan berbagai sumber. Suwantoro G. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI. Utama AC. 2006. LSM vs LAZ: Bermitra atau Berkompetisi. Mencari Model Kemitraan bagi Optimalisasi Potensi Filantropi Menuju Keadilan Sosial. Depok: Piramedia. Wahab S. 2003. Manajemen Kepariwisataan. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Wardiyanta. 2006. Metode Penelitian Pariwisata. Jogjakarta: Andi Offset. Warpani SP, Warpani IP. 2007. Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah. Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung.

59

LAMPIRAN

60

Lampiran 1. Kriteria penilaian tingkat kepentingan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam No 1

Unsur Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam Manfaat pengelolaan wisata alam bagi stakeholder

Sub Unsur

Ada ≤4

Ada 3

Ada 2

Ada 1

Tidak ada

a. Perencanaan wisata b. Pengorganisasian wisata c. Pelaksanaan wisata 5 4 3 2 1 d. Pengawasan wisata e. Evaluasi 2 a. Sumber penerimaan b. Menciptakan lapangan kerja c. Membuka akses 5 4 3 2 1 d. Promosi daerah e. Mendorong pembangunan daerah 3 Kewenangan a. Perlindungan dan stakeholder pengamanan obyek wisata dalam b. Pembangunan sarana dan pengelolaan prasarana wisata alam c. Memberikan layanan 5 4 3 2 1 perijinan d. Pemberdayaan masyarakat e. Penyediaan data dan informasi 4 Program kerja a. >20% dalam Tupoksi >20 16116<5% stakeholder b. 16-20% dalam Tupoksi % 20% 15% 10% terkait c. 11-15% dalam Tupoksi pengelolaan d. 6-10% dalam Tupoksi 5 4 3 2 1 wisata alam e. <5% dalam Tupoksi 5 Tingkat a. 81-100% wisata alam sebagai 81614121ketergantunga sumber pendapatan stakeholder 100 <21% 80% 61% 40% n stakeholder b. 61-80% wisata alam sebagai % dalam sumber pendapatan stakeholder pengelolaan c. 41-60% wisata alam sebagai wisata alam sumber pendapatan stakeholder d. 21-40% wisata alam sebagai 5 4 3 2 1 sumber pendapatan stakeholder e. <21% wisata alam sebagai sumber pendapatan stakeholder Keterangan : 5 = Sangat tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Cukup tinggi, 2 = Kurang tinggi dan 1 = Rendah.

61

Lampiran 2. Kriteria penilaian tingkat pengaruh stakeholder dalam pengelolaan wisata alam No

Unsur

Sub Unsur

1

Kondisi kekuatan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam Kondisi kelayakan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam Kekuatan kompensasi stakeholder dalam pengelolaan wisata alam Kekuatan kepribadian stakeholder terkait pengelolaan wisata alam

a. Opini/pendapat b. Kebudayaan c. Pendidikan d. Promosi/iklan e. Aturan/pengawasan a. Sanksi administrasi b. Sanksi finansial c. Sanksi hukum d. Sanksi moral e. Sanksi lainnya a. Pemberian gaji/upah b. Pemberian sebidang lahan c. Pemberian bantuan/kegiatan d. Pemberian award e. Lainnya

Kekuatan organisasi dari stakeholder dalam pengelolaan wisata alam

a. Kekuatan anggaran (≥ 30 %) b. Kekuatan SDM c. Kesesuaian bidang fungsi d. Kemampuan menjalin kerjasama/jejaring kerja e. Pemberian perijinan

2

3

4

5

a. Karisma seseorang b. Kekuatan fisik c. Kecerdasan mental d. Kekayaan e. Lainnya

Ada ≤4

Ada 3

Ada 2

Ada 1

Tidak ada

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Keterangan : 5 = Sangat tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Cukup tinggi, 2 = Kurang tinggi dan 1 = Rendah.

62

Lampiran 3. Panduan wawancara lembaga/instansi/kelompok Tanggal

:

Nama Lembaga/Instansi/Kelompok : Narasumber/Jabatan

:

A. Kepentingan 1. Bagaimanakah bentuk keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/ Saudara dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? 2. Manfaat apa sajakah yang diperoleh lembaga/instansi/kelompok Bapak/ Ibu/Saudara dari wisata alam di Kabupaten Brebes? 3. Bagaimanakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/ Ibu/Saudara dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? 4. Apa sajakah program kerja lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara yang terkait pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Berapa persenkah program kerja tersebut dalam Tupoksi lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara? 5. Bagaimanakah

tingkat

ketergantungan

lembaga/instansi/kelompok

Bapak/Ibu/Saudara berdasarkan sumber pendapatan yang diperoleh dari wisata alam di Kabupaten Brebes? Berapa persenkah hasil yang diperoleh lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara? B. Pengaruh 1. Apakah

lembaga/instansi/kelompok

Bapak/Ibu/Saudara

memberikan

pengaruh terhadap lembaga/kelompok lain dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Lembaga/kelompok mana sajakah yang dipengaruhi? Bagaimana cara lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/ Saudara

mempengaruhi

sesuai

dengan

kondisi

lembaga/instansi/

kelompok tersebut? 2. Apakah

lembaga/instansi/kelompok

Bapak/Ibu/Saudara

memberikan

sanksi untuk mempengaruhi lembaga/kelompok lain dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Bentuk sanksi apa yang diberlakukan dan kapankah sanksi tersebut diberikan kepada lembaga/kelompok lain?

63

3. Apakah

lembaga/instansi/kelompok

Bapak/Ibu/Saudara

memberikan

bantuan kepada pihak lain terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Apa sajakah bentuk bantuan tersebut? 4. Apakah terdapat kekuatan kepribadian di dalam lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara?

Darimanakah kekuatan kepribadian

tersebut? 5. Bagaimana kekuatan organisasi dari lembaga/instansi/kelompok Bapak/ Ibu/Saudara dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten brebes? Seberapa besarkah kekuatan anggaran dana yang dialokasikan untuk pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Berapakah jumlah SDM yang dimiliki oleh lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dan bagaimanakah klasifikasi pendidikan SDM tersebut? Bagaimanakah cakupan jejaring kerja yang dilakukan lembaga/instansi/kelompok Bapak/ Ibu/Saudara? C. Kebijakan 1. Apa sajakah peraturan/kebijakan baik yang berskala nasional maupun lokal yang digunakan oleh lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? 2. Apakah terdapat peraturan/kebijakan yang dibuat oleh lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Apakah peraturan/kebijakan tersebut telah berjalan dan bagaimana implementasi dari peraturan/kebijakan? Apakah telah mencapai tujuan? 3. Adakah keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan peraturan/kebijakan yang diberlakukan terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? Siapa sajakah yang dilibatkan? D. Kerjasama dengan Pihak Lain 1. Siapa sajakah lembaga/instansi/kelompok yang melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terkait dengan pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? (Tahun, berdasarkan surat keputusan jika formal)

64

2. Bagaimanakah

peran

lembaga/instansi/kelompok

Bapak/Ibu/Saudara

terhadap kerjasama yang dilakukan dan bagaimanakah respon dari pihak lain terhadap kerjasama tersebut? E. Kebutuhan 1. Kebutuhan apa sajakah yang dibutuhkan dari Lembaga/Instansi/Kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes? 2. Harapan apa sajakah yang diinginkan Lembaga/Instansi/Kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes?

65

Lampiran 4. Hasil analisis Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes No 1.

Stakeholder Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

Pasal 3

4

6

7

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat

√ √

√

√

√

Keterangan 1. Tugas pokok Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan tugas pembantuan di bidan obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, nilai budaya dan kesenian, sejarah, kepurbakalaan, kepemudaan dan keolahragaan. 2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, nilai budaya, kesenian, sejarah, kepurbakalaan, kepemudaan dan keolahragaan. b. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pariwisata dan kebudayaan c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan pemuda dan olahraga. 1. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok mebantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : b. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : d. melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan statistik, rencana program kerja dan anggaran serta pengembangan kegiatan kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

√ √ √

2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan statistik, penyusunan rencana program kerja dan anggaran serta pengembangan urusan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

66

Lampiran 4. Hasil analisis Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Stakeholder

Pasal

11

12

13

Instrumen Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi

√ √ √

√ √

√ √

Keterangan melakukan survei dalam rangka menggali potensi dan pengembangan di bidang urusan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. d. melakukan rintisan kerjasama antar daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. e. melakukan studi banding bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. f. melakukan penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. 1. Bidang pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang usaha dan pengembangan pariwisata, promosi pariwisata dan pemasaran wisata. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis kepariwisatan. b. melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengawasan usaha dan pengembangan pariwisata, promosi dan pemasaran wisata. 1. Seksi usaha dan pengembangan pariwisata mempunyai tugas pokok membatu kepala bidang untuk melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang usaha dan pengembangan pariwisata. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. melakukan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan dalam pedoman usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata. b. melakukan pengembangan dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata. c. melakukan kerjasama dan fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata. d. melakukan pembinaan dan pengawasan obyek wisata dan sarana pariwisata. e. melakukan monitoring jalan, penerangan jalan dan jembatan menuju lokasi obyek wisata. 1. Seksi promosi dan pemasaran wisata mempunyai tugas pokok membatu kepala bidang untuk melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang promosi dan pemasaran wisata. c.

67

Lampiran 4. Hasil analisis Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

2.

Stakeholder

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes

Pasal

19

20

Komponen Peran Masyarakat Wisata

√ √

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √ √

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Keterangan 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pengelolaan pemasaran produk dan pengembangan wisata. b. melakukan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata c. melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka sadar wisata. d. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan promosi pariwisata. e. melakukan kegiatan pembuatan brosur, leaflet, guide book dan poster untuk promosi wisata. f. melakukan siaran promosi lewat media cetak dan elektronik. 1. Bidang ekonomi mempunyai tugak pokok melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan produksi, sarana, prasarana dan kelembagaan perekonomian, pengembangan dunia usaha, serta pemberdayaan masyarakat. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. melaksanakan proses perencanaan yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang meliputi: urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, urusan koperasi dan usaha kecil menengah, urusan ketahanan pangan, urusan pariwisata, urusan perdagangan, urusan perindutrian serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. d. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah kebupaten, provinsi dan/atau pemerintah pusat terkait dengan bidang ekonomi. f. melaksanakan penyusunan perencanaan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : e. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang berkaitan dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, urusan ketahanan pangan, urusan perdagangan, urusan perindustrian, serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. f. melakukan koordinasi untuk kegiatan kerjasama dengan pemerintah kabupaten lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, perguruan tinggi dan lembaga lain di

68

Lampiran 4. Hasil analisis Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Stakeholder

Pasal

Komponen

21

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

27

√ √

Keterangan dalam negeri maupun di luar negeri. 1. Subbidang pengembangan produksi mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, serta urusan pariwisata. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. melakukan penyusunan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, serta urusan pariwisata. b. melakukan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (rkpd) sesuai dengan urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, serta urusan pariwisata. c. melakukan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (kua) sesuai dengan urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, serta urusan pariwisata. e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, serta urusan pariwisata. f. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah kebupaten, provinsi dan/atau pemerintah pusat terkait dengan urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, serta urusan pariwisata. 1. Bidang pengembangan infrastruktur wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur di daerah dan pengembangan wilayah. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. melaksanakan proses perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan fisik dan prasarana/sarana wilayah di daerah, yaitu meliputi : urusan perkerjaan umum (bina marga, pengairan serta pengawasan bangunan dan tatakota), urusan perhubungan, urusan perumahan rakyat, urusan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan pertanahan, serta urusan energi dan sumberdaya mineral.

69

Lampiran 4. Hasil analisis Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

3.

4.

Stakeholder

PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua

Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Pemali-Comal

Pasal 29

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

√ √ √

√

Keterangan 1. Subbidang pengembangan wilayah dan sumberdaya alam mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perumahan rakyat, urusan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan pertanahan, serta urusan energy dan sumberdaya mineral. 2. Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perumahan rakyat, urusan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan pertanahan, serta urusan energi dan sumberdaya mineral. f. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah kebupaten, provinsi dan/atau pemerintah pusat terkait dengan urusan perumahan rakyat, urusan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan pertanahan, serta urusan energi dan sumberdaya mineral. Visi : Menjadi Perusahaan Agrobisnis yang berdaya saing tinggi dan tumbuh berkembang bersama mitra. Misi : 1. Memproduksi dan memasarkan produk karet, teh, kopi, kakao, gula dan tetes ke pasar domestik dan internasional secara profesional untuk menghasilkan pertumbuhan laba (profit growth) dan mendukung kelestarian lingkungan. 2. Mengembangkan cakupan bisnis melalui diversifikasi usaha, yaitu produk hilir, wisata agro dan usaha lainnya, untuk mendukung kinerja perusahaan. 3. Mengembangkan sinergi dengan mitra usaha strategis dan masyarakat lingkungan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Visi : Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Pemali-Comal yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara selaras, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misi : 1. Mewujudkan konservasi sumberdaya air di Wilayah Sungai Pemali-Comal yang berkelanjutan. 2. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

70

Lampiran 4. Hasil analisis Tupoksi dan aturan kelembagaan stakeholder dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No 5.

Stakeholder Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Pandansari

Pasal 4

5

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Keterangan Terbinanya insan pencipta, pengabdi yang bermartabat dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur berbasis kepariwisataan. √ √ √ √ √ √ √

6.

Paguyuban Pedagang Pantai Sida Mulya

2

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √ √ √ √

7.

Paguyuban Pemuda Randusanga Kulon

3

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √ √

Karya

4

Keterangan :

Konservasi Edukasi Ekonomi √ Peran Masyarakat √ Wisata √ = Tercantum dalam Tupoksi dan aturan kelembagaan.

b. c. d.

mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. mempelopori pengembangan kepariwisataan bagi kemaslahatan masyarakat desa. memajukan kehidupan dasar wisata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. berperan aktif dalam dunia kepariwisataan dan kepemudaan untuk menopang pembangunan daerah. 2. Meningkatkan aspek perdagagan, pariwisata dan sosial kemasyarakatan di dalam dan di luar obyek wisata Pantai Randusanga Indah. 3. Membina seluruh anggota paguyuban sebagai pedagang pariwisata agar memiliki kesadaran berwisata yang bersikap santun, ramah, bersih dan rapi. 5. Memberikan pembekalan dan ketrampilan kepada seluruh anggota paguyuban pedagang agar mampu memberikan keamanan dan kenyaman bagi wisatawan. 2. Meningkatkan koordinasi pemuda anggota paguyuban. 3. Mendapatkan nilai tambah bagi kemajuan pemuda paguyuban. 4. Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat di lingkungan setempat pada khususnya dan masyarakat Desa Randusanga pada umumnya. 5. Menampung tenaga kerja yang mau menganggur agar mau berwirausaha. 6. Menjadi sarana belajar bagi pemuda dalam rangka mendidik dan mencetak kader bangsa yang mandiri dalam berwirausaha. Paguyuban ini merupakan suatu paguyuban yang bergerak dalam bidang event organizer, koordinasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, yang bermaksud meningkatkan pendapatan dan kreatifitas pemuda serta meningkatkan kesejahteraan khususnya di wilayah Desa Randusanga Kulon pada umumnya.

71

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes No 1.

Peraturan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang kepariwisataan

Pasal 1

2

3

4

5

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √

Keterangan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreaksi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas : a. manfaat; b. kekeluargaan; c. adil dan merata; d. keseimbangan; e. kemandirian; f. kelestarian; g. partisipatif; h. berkelanjutan; i. demokratis; j. kesetaraan; dan k. kesatuan.

√ √

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

√ √

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

√ √

√ √

Kepariwisataan bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas; d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e. memberdayakan masyarakat setempat;

72

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 6

9

10

11

12

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Keterangan Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

√

√

(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

√

√

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

√ √

√ √ √ √ √

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

(1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek: a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata; b. potensi pasar; d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; f. kesiapan dan dukungan masyarakat;

73

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 14

17

19

23

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat

√

√

√ √

√ √ √

Keterangan (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara: a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar. (1) Setiap orang berhak: a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; b. melakukan usaha pariwisata; c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. 2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: a. menjadi pekerja/buruh; b. konsinyasi; dan/atau c. pengelolaan. (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang

74

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

24

25

26

Komponen Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

√

√ √

√ √ √ √ √

Keterangan meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Setiap wisatawan berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

75

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

Komponen

Keterangan berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri; k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; l. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pemerintah berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional; b. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi; c. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menetapkan daya tarik wisata nasional; e. menetapkan destinasi pariwisata nasional ; f. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; g. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; h. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; i. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional; j. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan; i.

27

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

28

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √ √ √ √

76

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

Komponen

Keterangan memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan; l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat; m. mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan n. mengalokasikan anggaran kepariwisataan. k.

29

30

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √ √ √ √

√ √

Pemerintah provinsi berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi; e. menetapkan daya tarik wisata provinsi; f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

77

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

Komponen h. i. j. k.

32

33

41

48

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat

Keterangan menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. √

√ √

√ √

√

1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program dan kegiatan kepariwisataan. (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri. (1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas: a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

78

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

50

57

58

59

Komponen Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi

Keterangan menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; (5) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain: a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia; b. menyalurkan aspirasi serta memeliharakerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan; c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan; d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan. Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat. c.

√ √ Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

√ √

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

79

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelengaraan kepariwisataan

1

2

3

9

Komponen Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat

Keterangan

√

√ √

√

√

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata; 3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut; 4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata; Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk : a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; c. memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan e. mendorong pendayagunaan produksi nasional. Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan : a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; b. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan d. kelangsungan usaha pariwisata. (1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa : a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;

80

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 32

38

40

49

50

Komponen Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Keterangan √ Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan. √ Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. √ √

√

√ √ √

√

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata. (2) Menteri menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata alam. Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi: a. pembangunan objek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan; b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan c. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarikwisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya wajib : c. menjaga kelestarian objek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.

81

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 97

105

106

108

109

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat

√

√ √

Keterangan (1) Badan usaha kawasan pariwisata wajib : a. membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata; b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan; d. memperhatikan kebijaksanaan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

√ (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan. √ √ √

√ √ √ √

(1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Menteri dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata. (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan upaya : a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata; b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;

82

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

110

3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

3

Komponen Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

√

√

Keterangan c. peningkatan aksesibilitas pariwisata; d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata; f. peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata; g. peningkatan peran serta masyarakat; h. perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata; i. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan j. peningkatan kerjasama regional maupun internasional. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui : a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan; b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari : 1) penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan; 2) aparatur Pemerintah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata; 3) masyarakat; dan c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pemantauan administratif dan pemantauan kegiatan di lapangan serta pengendalian kualitas dan kuantitas usaha pariwisata, pemberian teguran dan pencabutan izin usaha. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

83

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 6

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

8

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

9

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

10

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

√

Keterangan (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan d. kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. (2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang; b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah

84

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

Komponen

11

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Keterangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi; b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis provinsi; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

85

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 13

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √ √

19

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

22

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Keterangan (1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat. (2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian dan pengembangan; f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan: a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional; c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi; d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah; e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; f. rencana pembangunan jangka panjang nasional; g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan h. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;

86

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

Komponen

25

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

33

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

34

48

Keterangan f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain.

√

(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan: a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; b. standar kualitas lingkungan; dan c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

√

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

87

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 60

61

65

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman umum pengembangan ekowisata di daerah

1

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

√

√

√ √ √ √

Keterangan Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

88

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 3

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

8

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

10

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

12

Konservasi Edukasi

√

√ √ √ √ √

√

Keterangan Prinsip pengembangan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; b. konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata; c. ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan; d. edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; e. memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; f. partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosialbudaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan g. menampung kearifan lokal. Pemanfaatan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mencakup: a. pengelolaan kawasan ekowisata; b. pemeliharaan kawasan ekowisata; c. pengamanan kawasan ekowisata; dan d. penggalian potensi kawasan ekowisata baru Pengendalian ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan antara lain terhadap: a. fungsi kawasan; b. pemanfaatan ruang; c. pembangunan sarana dan prasarana; d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis; dan e. kelestarian kawasan ekowisata. (1) Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Ekowisata sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata di provinsi.

89

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

13

20

21

Komponen Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

22

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

23

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat

Keterangan

√ √ (1) Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Ekowisata sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata di kabupaten/kota. √ (1) Pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata. √ (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan melalui kegiatan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader √ Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata di kabupaten/kota. √ (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bimbingan, supervisi dan konsultasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. pemantauan; dan d. evaluasi. (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan ekowisata di provinsi dan mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pembinaan terhadap √ pelaksanaan pengembangan ekowisata kabupaten/kota. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

90

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

5.

Peraturan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

Pasal

Komponen Wisata

24

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

1

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

7

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

13

Keterangan a. bimbingan, supervisi dan konsultasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. pemantauan; dan d. evaluasi. (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengembangan ekowisata di daerah. √ (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman pengembangan ekowisata; b. bimbingan, supervisi dan konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; d. pemantauan; dan e. evaluasi. 4. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. √ Pada kawasan suaka margasatwa hanya dapat dilakukan usaha penyediaan jasa wisata alam terbatas meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. √ √ √

(1) Pemegang IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) mempunyai kewajiban : a. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam; b. ikut serta menjaga kelestarian alam; c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya; d. melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung; e. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan

91

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

Komponen

23

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

27

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √ √

√

Keterangan usahanya; f. menjaga kebersihan lingkungan; Berdasarkan IUPSWA yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemegang IUPSWA mempunyai kewajiban : a. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPSWA diterbitkan; b. membayar Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata Alam (PHUPSWA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA; d. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; b. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA; c. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA; d. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah; e. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA sesuai izin yang diberikan; f. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri; dan g. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan. (1) Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi pemandian alam, tempat pertemuan/pusat informasi, gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.

92

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 28

30

42

6.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/ MKP/2008 tentang sadar wisata

1

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √

√

√

√ √

Keterangan Selain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan antara lain berupa : a. jalan wisata; b. papan petunjuk; c. jembatan; d. areal parkir; Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 harus memperhatikan: a. kaidah konservasi; b. ramah lingkungan; c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; d. efisien dalam penggunaan lahan; e. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; f. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan; g. hemat energi; dan h. berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan siteplan. Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 antara lain meliputi : a. kerjasama teknis; b. kerjasama pemasaran; c. kerjasama permodalan; d. Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.

93

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal 2

3

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata ruang wilayah

9

35

39

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√ √ √ √

√

√

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

Konservasi Edukasi Ekonomi

√

√

Keterangan Pelaksanaan Sadar wisata bertujuan untuk : a. meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan b. mengerakan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai wisatawan untuk mengenali dan mencintai tanah air. Pendekatan pelaksanaan Sadar Wisata dilakukan dengan cara informative, persuasive dan edukatif.

(3) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. mengembangkan kawasan pesisir secara integrasi dengan wilayah daratan; b. meningkatkan perlindungan kawasan pesisir melalui penghijauan; c. menetapkan kawasan tanah timbul berfungsi sebagai kawasan lindung dan dikuasai negara; serta d. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan serta pariwisata. (5) Arahan pengelolaan kawasan resapan air dilakukan melalui : a. kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah diminimalkan, bahkan ditiadakan; b. kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; c. kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan di kawasan resapan air adalah pertanian tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi; dan d. kawasan resapan air dapat dimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata. (2) Arahan pengelolaan kawasan sempadan waduk dilakukan melalui: a. kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk dilarang;

94

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Peraturan

Pasal

46

55

61

Komponen Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

√

√

√ √ √ √

Keterangan b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk, pada kawasan sempadannya, termasuk daerah pasang surutnya; c. kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah perikanan dan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar waduk; dan d. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang dijinkan, masih bisa dilaksanakan di kawasan ini. kegiatan lain yang tidak memanfaatkan ruang secara luas, seperti pemasangan iklan, kabel, tiang listrik, beton dermaga, atau kegiatan lain yang sejenis, khususnya yang menjadi pelengkap kegiatan pariwisata, diperbolehkan. (2) Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia; dan b. meningkatkan fungsi kawasan cagar budaya untuk menunjang kegiatan pariwisata. Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b di Kabupaten Brebes meliputi: h. kawasan peruntukan pariwisata; dan

(2) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan komoditi tanaman perkebunan yang mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, keindahan dan lingkungan; serta b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkebunan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

95

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

8.

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang restribusi daerah

Pasal 66

4

158

159

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata

√

√

√

Keterangan (1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h meliputi: a. pariwisata alam; b. pariwisata buatan; dan c. wisata budaya. (5) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan melalui: a. kegiatan wisata yang berada di kawasan lindung dapat dipertahankan dan tetap ditingkatkan kualitas pelayanannya untuk wisatawan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya; dan b. pengembangan bangunan di dalam obyek wisata dikendalikan dan diarahkan pada lokasi-lokasi yang sesuai. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: a. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

√ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha. √ √ Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif. √ √

96

Lampiran 5. Hasil analisis kebijakan dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Brebes (Lanjutan) No

Keterangan :

Peraturan

Pasal 160

Komponen Konservasi Edukasi Ekonomi Peran Masyarakat Wisata √ = Tercantum dalam instrumen kebijakan.

Keterangan (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. √ (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.