ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SURYA PELITA

JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES Oktober 2014, Volume 2, No. 2, 40-47

ISSN 2339-1723

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SURYA PELITA Abednego Ketaren, S.Sos, M.Si STIE Bina Karya Tebing Tinggi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan Koperasi Serba Usaha Surya Pelita dalam menyusun dan mengalokasikan serta menerapkan sistem pengendalian internal piutang didalam perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, menganalisis, menyusun, mengklasifikasikan serta menyajikan data yang diperoleh penulis dari perusahaan tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan pada KSU Surya Pelita menunjukkan bahwa, pengendalian internal piutang yang diterapkan pada KSU Surya Pelita dan sistem pemberian kredit tersebut belum efektif. Lingkungan pengendalian yang meliputi aturan-aturan yang diterapkan yang masih belum efektif dan belum dilaksanakan dengan baik. Adanya tata cara kepegawaian, etika dan perilaku para pelaksana kegiatan operasional koperasi yang kurang baik. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab atas pemberian kredit yang kurang tepat. Adanya penggunaan dokumen dan transaksi yang kurang tepat dan memadai. Adanya sistem informasi dan komunikasi yang terbatas baik secara internal maupun eksternal. Adanya pemantauan secara menyeluruh oleh para pelaksana koperasi yang belum efektif dan efesien. Kurangnya kerjasama dan keterbukaan antara satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugas baik pekerjaan di kantor maupun dilapangan. Kurangnya keefektifan dan efesiensi koperasi yang terlihat dari kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap nasabah tanpa memperhatikan tingkat kemampuan nasabah tersebut. Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Piutang, Kegiatan Operasional Koperasi.

PENDAHULUAN Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Proses ini dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pada umumnya setiap perusahaan memiliki visi dan misi tertentu yang ingin dicapai. Sebagai dasar perbedaan dan alat untuk bersaing terhadap perusahaan-perusahaan lain. Salah satunya yaitu dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dan sasaran tersebut seperti ingin mendapatkan laba yang maksimal, memberikan pelayanan yang baik kepada anggota, mensejahterakan konsumen dan pelanggan, mengupayakan agar setiap kegiatan dan rencana perusahaan dapat berjalan

dengan baik dan lancar serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, tentu perusahaan harus melakukan berbagai cara dan teknik tertentu yang berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan perusahaannya. Cara dan teknik tersebut tentu tidak dilakukan begitu saja seperti pada organisasi-organisasi bisnis kecil lain yang biasa kita jumpai setiap hari. Salah satu unsur penting yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem merupakan komponen atau unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Sistem yang biasa digunakan oleh perusahaan yaitu sistem pengawasan atau pengendalian internal dan eksternal. Perusahaan koperasi serba usaha surya pelita menggunakan sistem pengendalian internal. Sistem ini memiliki beberapa unsur

40 ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTA PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SURYA PELITA


seperti struktur organisasi, sistem otorisasi, fungsi yang terkait, dan praktik yang sehat. Koperasi surya pelita tebing tinggi merupakan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam. Koperasi menerima dana dari para anggota untuk disimpan serta memberikan pinjaman berupa kredit uang kepada anggota yang membutuhkan dan bekerja sama dengan pihak lain. Sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan yaitu kegiatan simpan pinjam untuk keperluan anggotanya, maka dana koperasi surya pelita tebing tinggi berasal dari simpanan dan uang anggotanya tersebut. Koperasi berusaha untuk dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Salah satu unit koperasi adalah memberikan kredit simpan pinja. Keadaan perekonomian indonesia beberapa tahun terakhir sempat mengalami keterpurukkan . hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara yang berpengaruh terhadap indonesia. Akibat krisis ekonomi tersebut banyak usaha- usaha dan perusahaan yang mengalami kesulitan beroperasi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil sehimgga banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasinya. Sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Anggapan pemerintah dan banyak pihak dalam menstabilkan ekonomi makro dan mikro, berkaitan dengan tingkat inflasi dan suku bunga serta stabilitas nilai rupiah, tidak menjadi permasalahan lagi, sehingga fokus perhatian adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, ternyata tidak demikian kejadiaanya. Pemerintah sebenarnya menginginkan suku bunga lebih rendah lagi dan aliran kredit lebih besar untuk mendorong kegiatan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut undang-undang koperasi nomor 25 Tahun 1992 pasal 1: koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, syarat pembentukkan diatur

ISSN 2339-1723

dalam bab 1v, paal 6, yaitu: koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Tujuan utama koperasi adalah membantu dan mensejahterakan masyarakat terutama semua kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan modal yang berasal dari modal sendiri dan dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepeda koperasi pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu, simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang dan diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah adalah penyerahan atau pemberian modal secara cuma-cuma dari pihak lain tanpa imbalan yang dimakudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. RUMUSAN MASALAH Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal piutang di koperasi serba usaha Surya Pelita sesuai dengan kebijakan perusahaan? TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan Koperasi Serba Usaha Surya Pelita dalam menyusun dan mengalokasikan serta menerapkan sistem pengendalian internal piutang didalam perusahaannya. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Bank Umumnya masyarakat mengenal bank sebagai badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana, mengelola dan menyalurkannya kepada masyarakat pengguna



jasa bank. Secara terminologi istilah “Bank” berasal dari bahasa Italy “banca” yang berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para bankir Italy dihalaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman.Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan A. Abdurrachman menjelaskan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan bendabenda berharga, membiayai usaha perusahaanperusahaan, dan lain-lain. B. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

ISSN 2339-1723

C. Sumber Dana Perbankan 1. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupkn sumber dana bank jika kesulitan dalam pencarian sumber dana yang diperoleh dari bank itu sendiriaupun dari masyarakat luas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari: 1) Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. 2) Pinjaman antar Bank (call money), biasanya pinjaman ini diberikan kepada Bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. 3) Pinjaman dari Bank-bank luar negeri. 4) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. D. Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank 1. Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian, berikut jenis Bank yang dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut: 1. Bank Milik Pemerintah (BUMN), di mana baik akta pendirian maupun modalnya



dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh Pemerintah pula. Termasuk dalam Bank Milik Pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Bank Jawa Tengah (Bank Jateng), BPD DKI Jakarta, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD lainnya. 2. Bank Milik Swasta Nasional. Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional adalah: Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Haga, dan lain- lain. 3. Bank Milik Asing. Bank Milik Asing merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank Milik Asing antara lain: ABN AMRO Bank, City Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain. 4. Bank Milik Campuran. Bank Milik Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Yang termasuk Bank Campuran adalah: ANZ Panin Bank, Sumitomo Niaga Bank, ING Indonesia Bank dll. Lebih jauh, jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam: 1. Bank devisa. Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. 2. Bank non Devisa Bank dengan status non devisa merupakan Bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti

ISSN 2339-1723

halnya Bank Devisa. ditinjau dari segi menentukan jasa dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. E. Prosedur Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelsaikan kegiatan atau aktivitas, sehungga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang telah terperinci menurut waktu yang telah ditentukan. Beberapa pendapat yang menulis pengertian prosedur salah satunya menurut Ardiyos (2004:73) menyatakan bahwa prosedur merupakan suatu bagian sistem yang meruppakan rangkaian tindakan yag menayangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar kegiatan usaha atau transakasi dapat terjadi berulang kali dan dilakukan secara seragam. Sedangakan prosedur menurut M. Nafarin (2004:9) “prrosedur merupakan suatu urutanurutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Jadi Prosedur merupakan langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang ditentukan dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksaan kerja yang seragam. F. Kredit Perbankan 1. Pengertian Kredit Pengertian Kredit pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Unsur-Unsur Kredit 1) Kepercayaan, yang berarti bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang,



2)

3) 4)

5)

barang, atau jasa, akan benar- benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kesepakatan, di mana dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. Jangka Waktu, dimana mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Risiko, faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Balas Jasa, dimana dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. Sedangkan Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Tujuan Dan Fungsi Kredit Pemberian kredit dimaksudkan memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabah yang akan menerima itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya. Kredit pada awalnya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam kebutuhan usaha maupun sehari-hari. 4. Jenis-Jenis Kredit Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank adalah: 1) Kegunaan adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi

ISSN 2339-1723

2)

3)

4)

5)

kegunaan terdapat dua jenis yaitu Kredit Investasi, dan Kredit Modal Kerja. Tujuan Kredit untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi adalah: a) Kredit Produktif, b) Kredit Konsumtif, c) Kredit Perdagangan. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu, jenis kredit dapat dibagi atas: a) Kredit Jangka Pendek, b) Kredit Jangka Menengah, c ) Kredit panjang. Dilihat dari segi jaminan, jenis terbagi menjadi Kredit Dengan Jaminan, dan Kredit Tanpa Jaminan. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha, kredit terbagi atas: a) Kredit Pertanian, b) Kredit Peternakan, c) Kredit Industri, d) Kredit pertambangan, e) Kredit Pendidikan, f) Kredit Profesi, g) Kredit Perumahan, d a n , h) Sektor-sektor usaha lainnya.

G. Jaminan Kredit Jaminan Kredit yang diberikan nasabah kepada Bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. H. Pengendalian Intern Pengendalian intern atau control intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan system teknologi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraund) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak. METODE Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Koperasi Serba Usaha Surya Pelita pada bulan Maret 2013 hingga bulan Juni 2013.



Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, menganalisis, menyusun, mengklasifikasikan serta menyajikan data yang diperoleh penulis dari perusahaan tersebut. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kebijakan Perusahaan KSU Surya Pelita Tentang Pengendalian Internal Piutang Pengendalian intern adalah tindakan untuk mengarahkan kegiatan, termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan agar selaras dengan patokan atau tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengendalian intern tersebut harus diterapkan terhadap semua perkreditan, salah satunya pada KSU Surya Pelita. Pelaksanaan pengendalian internal pada KSU Surya Pelita merupakan hal penting dan wajib dilaksanakan. Untuk mencapai kesuksesan dan kelancaran kegiatan operasional yang aman tentu sangat membutuhkan pengawasan atau pengendalian internal atau dari dalam perusahaan itu sendiri. Setiap koperasi simpan pinjam harus memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Beberapa kebijakan utama dalam pelakasanaan pengendalian internal piutang pada KSU Surya Pelita: 1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan penagihan (mantri), dan pengawas. 2. Harus ada persetujuan kredit tertulis yang telah disetujui oleh semua pengurus koperasi atau dalam koperasi sering disebut dengan promise. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum), ketentuan mengenai tingkat bunga, sanksi atau denda apabila nasabah tidak sanggup

ISSN 2339-1723

3.

4.

membayar utangnya dalam tempo yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit dikoperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani masalah kreditnya. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan menajemen harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut. Dalam hubungan ini, pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pengendalian Internal Piutang Pada KSU Surya Pelita Pada dasarnya pelaksanaan pengendalian internal piutang yang memadai pada KSU Surya Pelita akan membantu para pengurus dan para pelaksana koperasi dalam meningkatkan efektivitas dan efesiensi kegiatan operasional, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, pelaksanaan pengendalian internal tersebut merupakan dasar yang kuat bagi KSU Surya Pelita untuk mencegah atau minimal mengurangi masalahmasalah kredit sebagai akibat adanya resiko kredit seperti pada penerimaan karyawan baru, sistem informasi baru, laju pertumbuhan yang sangat pesat, teknologi baru, perubahan struktur organisasi, kegiatan-kegiatan luar, keputusankeputusan lain yang dianggap perlu. Beberapa kelemahan dari pelaksanaan pengendalian internal piutang pada KSU Surya Pelita adalah: 1. KSU Surya Pelita belum memilki dasar yang kuat dan sistem yang baik dalam pelaksanaan pengendalian internal piutang Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari setiap karyawan yang mungkin terjadi. 2. Tidak adanya struktur pengendalian internal piutang yang memadai ntuk mencegah terjadinya resiko-resiko yang lebih besar dalam koperasi.



Tidak tersedianya kebijakan-kebijakan dan dasar yang kuat dalam menjaga kestabilan dan kelancaran usaha koperasi. 4. Tidak adanya patokan kerja untuk mencapai hasil yang lebih baik dan maksimal dimasa yang akan datang. 5. Kurangnya dokumen dan catatan yang memadai 6. Kurangnya informasi dan komunikasi aktif baik secara internal maupun eksternal. 7. Kurangnya mengikuti dan memanfaatkan teknologi baru yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Berikut mengenai uraian tugas masingmasing posisi dan bagian struktur organisasi pengendalian internal piutang KSU Surya Pelita: 1. Rapat anggota Rapat anggota mempunyai fungsi dan tugas yang bertanggungjawab kepada Koperasi Surya Pelita sebagai pimpinan yang membawahi semua unit-unit dan mengambil suatu keputusan dalam rapat anggota secara hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Pengurus Pengurus bertanggungjawab pada seluruh kegiatan dari struktur organisasi maupun operasional koperasi kepada anggota dan mengadakan pembinaan kepada pengelola. Yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara. 3. Manajer Manajer mempunyai fungsi dan tugas bertanggungjawab pada koperasi yang memimpin organisasi usaha koperasi serta mewakilinya didalam maupun diluar pengadilan sesuai keputusan-keputusan anggota. 4. Pengawas Pengawas bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap semua kegiatan koperasi baik didalam maupun diluar. 5. Audit internal Audit internal bertanggungjawab dalam koperasi dalam melakukan pemeriksaan semua unit kerja koperasi agar dapat berjalan dangan lancar dan bertanggungjawab pada rapat anggota. 6. Satuan Pengendalian Internal (SPI)

ISSN 2339-1723

3.

7.

8.

SPI bertugas memeriksa, menganalisa, menindaklanjuti, dan melaporkan segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan operasional koperasi koperasi dan sebagai pengaman aset finansial dan sumber daya manusia. Akuntansi Akuntansi bertanggungjawab dalam memproses seluruh data aktivitas koperasi, serta mengelompokkan dan mengklasifikasikannya sampai menjadi laporan keuangan yang memuat informasi menyeluruh mengenai keadaan, sirkulasi laba/rugi, dan perubahan posisi keuangan, serta laporan sisal usaha. Kepala Kantor Cabang kepala kantor cabang bertugas mengangkat unit-unit kerja seperti pembukuan, kasir, analisis, simpanan, pinjaman,dan PDL. Kepala kantor cabang bertanggungjawab pada rapat anggota.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal piutang yang diterapkan pada KSU Surya Pelita dan sistem pemberian kredit tersebut belum efektif. Hal ini dilihat dari: 1. Lingkungan pengendalian yang meliputi aturan-aturan yang diterapkan yang masih belum efektif dan belum dilaksanakan dengan baik. 2. Adanya tata cara kepegawaian, etika dan perilaku para pelaksana kegiatan operasional koperasi yang kurang baik. 3. Adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab atas pemberian kredit yang kurang tepat. 4. Adanya penggunaan dokumen dan transaksi yang kurang tepat dan memadai. 5. Adanya sistem informasi dan komunikasi yang terbatas baik secara internal maupun eksternal. 6. Adanya pemantauan secara menyeluruh oleh para pelaksana koperasi yang belum efektif dan efesien. 7. Kurangnya kerjasama dan keterbukaan antara satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugas baik pekerjaan dikantor maupun dilapangan. 8. Kurangnya keefektifan dan efesiensi koperasi yang terlihat dari kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap



nasabah tanpa memperhatikan kemampuan nasabah tersebut.

ISSN 2339-1723

tingkat

Saran Dari seluruh proses pengendalain yang dilaksanakan oleh KSU Surya Pelita, terdapat beberapa hal penting yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi pimpinan koperasi untuk dapat memperbaiki kenerja koperasi menjadi lebih baik antara lain : 1. Penambahan jumlah personil untuk menghindari terjadinya perangkapan tugas dimana setiap bagian bertanggungjawab atas bagiannya masing-masing. 2. Untuk lebih efektif ada baiknya jika pemeriksaan dan pemantauan kredit sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui secara dini. 3. Membuat laporan tentang perkembangan usaha nasabah yang telah diberikan kredit, untuk mengetahui apakah kredit yang telah diberikan dapat mempengaruhi usaha nasabah menjadi lebih berkembang dan untuk mengetahui secara pasti pengalokasian dana kredit yang digunakan apakah telah digunakan secara efektif serta sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam syarat permohonan. 4. Laporan perkembangan kredit hendaknya diedarkan kepada semua karyawan sehingga semua karyawan dapat mengetahui perkembangan operasional dan berusaha untuk meningkatkannya agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA Anoraga. 1997. Dinamika Koprasi. Jakarta: Grmedia. Departemen Koperasi. 1992. Undang-Undang Koperasi No.25. Jakarta: Rineka Cipta. Fakultas Ilmu Sosial. 2008. Buku Pedoman Penlis Skripsi. Tebing Tinggi Bina Karya. Hendrjogi. 2002. Koperasi: Asas Teori Praktek. Jakarta: PT. Kga Grafinso. Sinungan, Muchdarsyah, 1995. Dasar-Dasar dan Tehnik Managemen Kredit. Jakarta:PT Bumi Aksara. Siyatno, ddk. 2002. Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Tohar, Muhammad. 2000. Permodalan Dan Pengkreditan Koperasi. Yogyakarta: Penerbit Karnisius.


ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SURYA PELITA

Recommend Documents