ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO)TBK CABANG MAKALE MUHAMMAD BASIR STIE-YPUP Makassar
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale. Metode analisis yang digunakan yaitu: analisis deskriptif dan prinsip dasar dalam menganalisis kredit yang lazim dikenal dengan prinsip “6C” yaitu Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of Economy,Compliance. Dan prinsip “7P”) yaitu Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection. Prinsip - Prinsip yang ada dalam 6C dan 7P merupakan prinsip penting dalam menjamin mutu kredit. Kata-Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Kredit Modal Kerja, 6C, 7P PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan di bidang ekonomi adalah lembaga perbankan sebagai perantara keuangan dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila pelaksanaan perekonomian harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan terhadap pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Peranan perbankan sangat besar dalam mewujudkan tujuan pencapaian pembangunan nasional. Maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif yang didasarkan oleh landasan gerak yang kokoh agar senantiasa mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang makin bersifat global. Namun seiiring dengan perkembangan zaman, sistem perbankan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat dimana pemerintah telah berupaya untuk menggalang pertumbuhan lembaga keuangan perbankan demi untuk menjalankan roda perekonomian dari kota ke pelosok pedesaan. Setiap bank harus mempunyai perencanaan dan pengaturan penghimpunan dan alokasi dana, sebab erat kaitannya dengan peranan dan fungsi bank sebagai Financial Intermediary maupun sebagai Agen of Development. Dalam meningkatkan mutu bank ada beberapa factor yang sangat menunjang yang dikenal dengan sebutan 5 M yaitu: Man, Machine, Method, Market, Money. Dan salah satu yang utama adalah Man, yang dalam hal ini adalah SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan memadai, berakhlak
1
luhur, memiliki disiplin tinggi, bertanggung jawab atas tugas dan wewenang diberikan serta profesional dalam bekerja. Pemerintah terus berupaya mengarahkan dan membina lembaga keuangan khususnya bidang perbankan agar beroperasi secara efisien dan menjalankan efektifitas serta memiliki usaha yang sehat. Dan berkat adanya paket Deregulasi 27 Oktober 1988 tentang kebebasan mendirikan bank baru, membuka jaringan kantor- kantor cabang serta memasarkan berbagai produk bank. Salah satu bank yang memiliki kepedulian kepada kesejahteraan masyarakat yang mampu mencapai sampai ke pelosok pedesaan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dalam hal ini melalui ratusan Kantor Cabang dan Unitnya ikut mengemban tujuan pembangunan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Perbankan Indonesia memiliki berbagai macam bentuk usaha bank yang termasuk di dalamnya adalah usaha memberikan kredit modal kerja yang baik dan tidak memberikan dampak pada kerugian bank. Karena itu bank memiliki beragam sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengunakan prinsip kehati-hatian. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale sebagai salah satu bank pemerintah saat ini melalui bentuk- bentuk pemberian pelayanannya, telah menghimpun dana masyarakat berupa giro, deposito, tabungan atau jasa- jasa lainnya. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, penyediaan dana yang kemudian dalam pengembaliannya dikenakan perolehan bunga. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Makale ini memiliki sistem dan prosedur dalam memberikan kredit termasuk kredit modal kerja dimana sistem dan prosedur ini berlaku baik bagi calon nasabah BRI ataupun yang sudah menjadi nasabah BRI itu sendiri. Dimana sistem ini berupa syarat- syarat atau ketentuan dari pihak BRI itu agar calon nasabah ataupun nasabahnya harus memenuhi ketentuan tersebut untuk selanjutnya diproses melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak BRI itu sendiri. Sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja adalah salah satu cara bank untuk menyalurkan dana kepada nasabah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan melakukan penelitian layak tidaknya seorang debitur mendapatkan kredit dari pihak perbankan. Pemberian kredit modal kerja ini merupakan usaha utama perbankan (Financial Depening) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis judul: Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makale. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Apakah sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale.” Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
2
“Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale.” Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale terhadap sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja. 2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang bermaksud mengadakan penelitian yang sama. TINJAUAN PUSTAKA Jenis- Jenis Kredit dan Penggolongan Kolektibilitas Kredit Terdapat banyak jenis kredit yang di berikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan lainnya untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu : 1. Dilihat Dari Segi Tujuan Pegunaannya a. Kredit Produktif : Kredit investasi dan Kredit modal kerja b. Kredit Konsumtif 2. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha : Kredit pertanian, Kredit peternakan, Kredit industri, dan Kredit perumahan. 3. Kredit Ditinjau Dari Segi Jangka Waktu : a. Kredit jangka pendek, yaitu suatu kredit yang diberikan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun. b. Kredit jangka menengah, yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu 1 – 3 tahun. c. Kredit jangka panjang, yaitu suatau kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. 4. Kredit Ditinjau Dari Segi Jaminannya: Kredit dengan jaminan, dan Kredit tanpa jaminan Prosedur Perkreditan Pedoman pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Permohonan Kredit Setiap pemberian kredit baru harus berdasarkan adanya suatu permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon (calon debitur). Permohonan kredit suatu bank harus di back-up oleh unsur yuridis dan ekonomis, agar hak dan tanggung jawab kedua belah pihak jelas dan pasti. Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam formulir permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap mengenai : a. Data non-financial yang meliputi nama dan alamat calon debitur (perorangan/perusahaan), susunan pemilik dan pengurus, bidang usaha, riwayat perusahaan, hubungan dengan bank, kelompok perusahaan dan sebagainya. b. Data financial yang meliputi perkembangan keuangan dan proyeksi keuangan, jumlah permohonan, rencana penggunaan dan rencana pelunasan.
3
c. Data jaminan yang diserahkan. Permohonan kredit selanjutnya dicatat didalam buku register permohonan kredit. Guna melengkapi dokumen-dokumen antara lain : 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Fotocopy SPT tahunan PPh pasal 21 yang bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat. 4. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 5. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 6. Legalitas usaha lainnya. Langkah- langkah tersebut harus diketahui dan diketahui dan diikuti oleh para account officer. Prosedur ini berlaku, baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan maupun tambahan yang berlaku secara umum untuk setiap jenis kredit baik modal kerja maupun untuk kredit investasi. Urutan langkah- langkah yang lazim dalm prosedur perkreditan yakni, penilaian kredit, permohonan atas permohonan kredit, perpanjangan kredit, serta perluasan kredit. Untuk memperoleh pinjaman dari bank, pemohon harus memenuhi syarat- syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Permohonan kredit itu merupakan syarat yang penting dalam memberikan kredit dan hal tersebut harus diperhatikan benar- benar oleh account officer. Kebijakan Pemberian Kredit Bank Setiap KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) yang dibuat bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian (prudent approach) yang minimal harus meliputi kebijakan pokok perkreditan (Puspani, 2004:17). 1) Kebijakan Pokok Perkreditan (KPP) yang harus memuat pokok-pokok pengaturan mengenai : a) Sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit, administrasi dan dokumentasi kredit, serta sistem dan prosedur pengawasan kredit. b) Sistem dan prosedur kredit-kredit yang harus mendapatkan perhatian khusus dan pencadangan kredit. c) Sistem dan prosedur kredit yang bunganya dikapitalisir (plafondering). d) Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bemasalah dan penghapusbukuan (Write-off) kredit macet. e) Tara cara penyelesaian barang-barang bangunan kredit yang dikuasai bank. 2) Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit yang menerapkan : a) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan jumlah modal bank. b) Tara cara penyediaan kredit yang dikonsorsiumkan, disindikasikan dan risk sharing dengan bank-bank lain. c) Persyaratan kredit (bunga jenis bentuk kredit, angsuran dan jaminan). 3) Tatacara penilaian mutu kredit 4) Profesionalisme dan Intregritas Pejabat Kredit 2. Persetujuan Kredit
4
Dalam jenjang manapun persetujuan pemberian kredit itu diberikan, para pejabat mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak bank (Budi Untung, 2000:148). Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan secara prudent principle (prinsip kehatihatian) bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak, meliputi: a. Usaha debitur/calon debitur yang fesible dan prospek yang baik, kemampuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban angsuran dan bunga kepada Bank serta bersedia menyerahkan jaminan yang menjamin kepentingan bank dari nilai maupun status jaminan. b. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit. c. Tidak menyimpang dari ketentuan limit kredit. d. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya. e. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit. 3. Perjanjian Kredit Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dan harus memperhatikan hal-hal berikut (Puspani, 2004:33) : a. Keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi bank. b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pelunasan kredit, bunga kredit dan syarat-syarat kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit. 4. Persetujuan Pencairan Kredit Dalam setiap pencairan kredit (disbursment) harus terjamin azas aman, terarah, dan produktif. Maka pencairan harus mempunyai landasan pokok sebagai berikut: 1) Bank hanya menyetujui pencarian kredit, bila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan, kemudian dituangkan dalam penjanjian ke yang talah dipenuhi oleh pemohon kredit. 2) Bank harus telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang terkait dalam persetujuan kredit telah dipenuhi/diselesaikan dan telah efektif member perlindungan yang memadai bagi bank. 3) Landasan lainnya bila diperlukan. 5. Pencairan Kredit Dendawijaya (2005:81) menyatakan bahwa pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan. Adapun persyaratan untuk pencairan kredit antara lain: 1) Perjanjian kredit sudah ditandatangani. a) Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan). b) Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah) c) Tujuan pemberian kredit misal untuk mendirikan pabrik baru d) Besarnya kredit yang akan diberikan bank e) Tingkat bunga kredit.
5
f)
Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit seperti biaya provisi kredit dan lain-lain. g) Jadwal pembayaran angsuran kredit dan bunganya. h) Jaminan kredit meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya. i) Hak-hak yang dimilki bank selama kredit belum dilunasi misalnya memeriksa secara fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa laporan keuangan nasabah. 2) Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit. Analisis Kredit Menurut Gup and Kolari (2005: 263), mengemukakan bahwa prinsip dasar dalam menganalisa kredit yang lazim dikenal dengan prinsip 6C yaitu sebagai berikut: a. Character, sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggungjawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermi dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. b. Capacity, kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjamam sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan. c. Capital, kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. d. Colleteral, kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/anggunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut. e. Condition of Economy, faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendakya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia (peminjam) jalankan. f. Compliance, kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku itu sangatlah penting. Hal ini menyangkut atas kepatuhan kreditur dan debitur dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dari keenam prinsip diatas, yang paling utama dan mendapat perhatian AO adalah Character, bila ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti dan pengajuan permohonan kreditnya ditolak. Disamping itu untuk menentukan nilai kredit dikenal dengan istilah 7P sebagai berikut menurut Kasmir (2004:106). a. Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
6
b. c. d.
e.
f. g.
Party, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Prospect, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindunngan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.
Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Diduga bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.” METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi dan waktu penelitian oleh peneliti, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale yang berlokasi di Rantepao, Tana Toraja. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian diperkirakan dua bulan mulai dari Desember 2012 sampai dengan Januari 2013. Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan dan sejumlah karyawan yang langsung dengan permasalahan yang diteliti. c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale yang mempunyai keterkaitan dengan materi pokok penulisan ini. Metode Analisis Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan maka digunakan metode analisis yaitu:
7
1. Analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang menguraikan sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale . 2. Menurut Gup and Kolari (2005: 263) mengemukakan bahwa prinsip dasar dalam menganalisis kredit yang lazim dikenal dengan prinsip “6C” yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (agunan), Condition of Economy (kondisi ekonomi), Compliance (kepatuhan). Dan prinsip “7P” menurut Kasmir (2004:106) yaitu Personality (kepribadian), Party, Purpose (tujuan ), Prospect, Payment ( pembayaran), Profitability, Protection. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Analisis sistem dan prosedur dalam pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makale menggunakan prinsip “6C” yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (agunan), Condition of Economy (kondisi ekonomi), Compliance (kepatuhan). Dan prinsip “7P” yaitu Personality (kepribadian), Party, Purpose (tujuan ), Prospect, Payment ( pembayaran), Profitability, Protection. Untuk sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale memiliki ketentuan dan persyaratan telah ditetapkan. Dimana ketentuan dan syarat- syarat yang telah ditentukan sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum Kredit Modal Kerja (KMK) a. Calon nasabah yang mendapat fasilitas kredit yaitu semua pengusaha yang bergerak diberbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BRI cabang, seperti sector perindustrian, pertanian, perdagangan dan jasa lainnya, yang usahanya benar- benar layak untuk diberikan kredit. b. Berdasarkan plafon KMK yang dapat dinikmati oleh seorang nasabah dikantor cabang BRI adalah diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) baik untuk modal kerja dan atau investasi. c. Kredit Modal Kerja (KMK) ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kredit modal kerja, jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun. 2) Kredit investasi, jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun. 2. Syarat- syarat Kredit Modal Kerja a. Domosili diwilayah kerja BRI Cabang setempat yang dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk dari kepala Desa/Lurah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 lembar pas foto. b. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK). c. Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan serta layak untuk dibiayai dengan KMK. d. Tidak sedang menikmati Kredit di kantor Cabang BRI atau di BRI unit lain. e. Wajib membuka rekening tabungan di BRI Cabang yang bersangkutan. f. Melampirkan foto copy Izin Usaha.
8
g. Melampirkan foto copy NPWP. h. Melampirkan foto copy jaminan yang akan di Agungkan i. Melampirkan Laporan Keuangan Perusahaan Adapun prosedur penerimaan Kredit Modal Kerja (KMK) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makale terbagi atas beberapa tahap. Tahap- tahap tersebut antara lain adalah: 1. Tahap Prakarsa dan Permohonan Kredit Modal Kerja Proses penyaluran Kredit Modal Kerja diawali dengan memperhatikan: a. Pasar sasaran (PS) Penyaluran Kredit Modal Kerja pasar sasarannya yaitu diberikan kepada usaha mikro dan menengah yang memiliki usaha produktif. b. Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) Merupakan pemberian kredit yang perlu mendapatkan perhatian dari AO dalam kemampuannya mengembalikan kredit yang telah disalurkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. c. Penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) Pihak bank perlu pula memperhatikan dalam mempertimbangkan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon nasabah Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran permohonan KMK. Adapun tahap pendaftaran permohonan KMK dapat dibagi dalam dua aktivitas, yaitu sebagai berikut: a. Saat pendaftaran 1) Hal- hal yang perlu diperhatikan a) Pendaftaran harus dilakukan di kantor BRI Cabang setiap jam kerja. b) Petugas BRI Cabang yang melayani pendaftaran permohonan KMK adalah ADK (Administrasi Kredit). 2) Urut- urutan yang harus dilaksanakan ADK a) Memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah/ nasabah lama antara lain: (1) Foto copy tanda bukti diri (KTP, SIM, atau surat keterangan lainnya) (2) Foto copy kartu keluarga (KK) (3) Surat izin usaha atau keterangan usaha dari kepala Lurah (bagi perusahaan besar) b) Melayani pendaftaran KMK dan menjelaskan secara jelas dan terperinci segala hal yang menyangkut ketentuan KMK kepada calon peminjam, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh ketidak tahuan nasabah perihal KMK yang dinikmati. (1) Keperluan atau tujuan penggunaan KMK (2) Besarnya KMK dan jangka waktunya (3) Besarnya suku bunga KMK c) Meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan KMK beserta jangka waktu yang dikehendaki.
9
d) Meminta calon nasabah untuk mengisi dan membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada formulir pendaftaran. Apabila calon nasabah tidak bisa baca tulis, maka bisa dibantu ADK. e) Menyiapkan berkas KMK dalam satu map (selanjutnya berkas ini disebut berkas surat keterangan permohonan pinjaman KMK atau SKPP), yang antara lain berisi: (1) Foto copy bukti diri yang mengajukan permohonan pinjaman, suami istri. (2) Foto copy kartu keluarga (KK) (3) Berkas KMK lama dan tanda bukti pelunasan (untuk nasabah lama) f) Mencatat pendaftaran permohonan KMK tersebut pada register SKPP dan register nomor induk peminjam bagian pertama, untuk selanjutnya mencatat nomor SKPP dan nomor induk peminjam atas nama nasabah tersebut pada Form K-5 KMK. g) Mengantarkan data nasabah ke Bank Indonesia untuk memintakan data peminjam nasabah. Setelah tahap ini ADK menyerahkan berkas SKPP tersebut kepada Pinca. b. Setelah pendaftaran 1) Pinca Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pinca adalah sebagai berikut: a) Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal pendaftaran SKPP, Pinca menerima berkas pengajuan KMK disertai register SKPP dari ADK dan memeriksa kelengkapan isi berkas SKPP, terutama yang menyangkut persyaratan- persyaratan yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya. b) Pada hari yang sama berkas SKPP KMK tersebut diserahkan kepada Pinca untuk diperiksa apakah calon nasabah tersebut telah sesuai dengan PS, KDR, dan RPT. c) Menyerahkan kembali berkas SKPP kepada ADK. 2) ADK Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh ADK selanjutnya adalah sebagai berikut: a) Mencatat penyerahan berkas SKPP pada AO. b) Menyerahkan berkas SKPP yang sudah didisposisi Pinca kepada AO. Untuk nasabah KMK lama agar disertai dengan berkas KMK yang lalu dan slip pelunasan. 3) AO Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh AO adalah sebagai berikut: a) Menandatangani register sebagai tanda terima berkas SKPP dari ADK. b) Jika berkas SKPP yang akan diperiksa lebih dari satu, maka SKPP tersebut hendaknya disusun berurutan sesuai dengan wilayah atau tempat yang akan dikunjungi, sehingga tidak akan terjadi pemborosan waktu saat on the spot. 10
2. Tahap Analisis dan Evaluasi Kredit Modal Kerja Setelah AO menerima berkas SKPP dari ADK. Maka berdasarkan disposisi Pinca, AO melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP nasabah tersebut dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut: a. Aspek pemeriksaan kredit Setelah AO menerima berkas SKPP dari ADK, maka berdasarkan disposisi Pinca, AO melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP nasabah tersebut dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut: 1) Character Untuk membaca atau mengetahui tentang bagaimana watak atau sifat dari calon debitur adalah: i) Berkepribadian yang baik, yaitu memiliki kejujuran dan selalu menepati janji. ii) Bertingkah laku yang baik, dengan membuktikan bahwa ia seorang yang tekun berusahaa, kreatif, lincah, atau bukan seorang yang berputus asa dalam berusaha. iii) Memiliki lingkungan yang baik, yang biasanya dapat dilihat pada relasi yang luas. iv) Mempunyai riwayat hidup yang baik, dengan meneliti apakah ia mempunyai kesukaan dan kebiasaan yang kurang baik. 2) Capacity Terdapat beberapa kemampuan (capacity) yang diharapkan oleh pihak bank dari debiturnya, yaitu: i) Mampu untuk personalnya, dengan melihat kesehatan dan keterampilan yang dimiliki. ii) Mampu mengelolah perusahaan, yang dapat dilihat pada kemampuan manajemennya. iii) Mampu berproduksi dengan baik, dengan melihat kapasitas produksinya. iv) Mampu menggerakkan perusahaan, dengan melihat komposisi peralatan, letak perusahaan, situasi pemasaran. v) Mampu mengembalikan kredit, dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimiliki. 3) Capital Bank Rakyat Indonesia tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Karena bank memberikan kredit kepada debiturnya, lebih merupakan bantuan modal, sebagai tambahan yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dengan mencermati laporan keuangannya dan memperoleh berbagai rasio keuangan yang penting: i) Likuiditas, disini berkaitan dengan apakah debitur memiliki kemampuan melunasi hutang jangka pendek atau yang jatuh tempo pada saatnya ditagih. ii) Solvabilitas, disini berkaitan dengan apakah debitur tersebut mempunyai kemampuan melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, serta kemungkinan kelangsungan usahanya pada masa depan dengan beban hutang yang ada. 11
iii) Rentabilitas, berkaitan dengan apakah nasabah memiliki kemampuan memperoleh tingkat keuntungan yang wajar atau layak dalam aktivitas usahanya yang sedang berlangsung. 4) Collateral Sehubungan dengan jaminan atau agunan ini bagi pihak bank harus diperhatikan beberapa hal yaitu: i) Jaminan yang cukup nilainya dan mudah diikat serta transferabl, merupakan faktor penentu bagi pihak analis kredit untuk memberikan kepercayaan tentang debiturnya agar siap membayar kembali kreditnya dengan baik. ii) Jaminan benda berharga, merupakan ketentuan utama pada bank agar mudah menjualnya/melelangnya bila suatu saat debiturnya melakukan kontraprestasi. 5) Condition of economic Kondisi ekonomis adalah syarat bahwa usaha nasabah atau calon debitur secara ekonomis masih memungkinkan untuk dikembangkan, dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomis nasional. 6) Compliance Debitur tidak pernah memiliki catatan kriminal dalam kepolisian. Debitur dilingkungan manapun selalu berkelakuan sangat baik. Debitur juga mematuhi peraturan yang ada di bank, yaitu memenuhi persyaratan permohonan kredit dengan lengkap. Sementara Prinsip 7 P dibahas sebagai berikut: 1) Personality Jika kepribadian dan sifat yang dimiliki baik dan tidak memiliki masalah, maka kredit dapat diberikan, sebaiknya apabila kepribadian dan sifat jelek dan banyak memiliki masalah maka kredit tidak akan diberikan oleh pihak bank. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Bank mengetahui kepribadian calon debitur dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan dan pergaulan. 2) Party Bank sebelum memberikan kredit terlebih dahulu mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya dimana setiap klaifikasi debitur akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Analis kredit akan melaksanakan penilaian untuk setiap jenis pengklasifikasian calon debitur sebelum kredit diberikan. Semakin baik penilaian yang diberikan untuk calon debitur berdasarkan modal dan karakter serta loyalitasnya terhadap bank, maka akan semakin berpengaru pula terhadap besaran kredit yang akan diterima dan tentunya akan memperoleh kemudahan dalam pengajuan kredit. 3) Purpose Dalam hal ini penilaian dilakukan untuk berdasarkan tujuan untuk modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan untuk keiatan
12
4)
5)
6)
7)
konsumtif maka kredit itu tidak dapat diberikan. Tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi analis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangankan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Prospect Analis kredit melaksanakan penilaian terlebih dahulu terhadap kemungkinan atau prospek untuk perusahaan milik calon debitur. Tentunya disini adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat berdasarkan penilaian yang dilaksanakan analis kredit terlihat baik atau memiliki prospek yang baik maka pemberian kredit dapat di laksanakan, sebaliknya jika prospek yang dimiliki kurang baik maka pengajuan untuk pemberian kredit ditolak. Oleh karena itu, analis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar. Payment Analis kredit melaksanakan penilaian untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali oleh calon debitur. Selain mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Prinsip payment ini harus digunakan bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar. Profitability Analis kredit menganalisis bagaimana kemampuan calon debitur mendapatkan laba yang tentunya berpengaruh dalam kelancaran pembayaran kembali oleh calon debitur. Profitability sangat berpengaruh terhadap diberikan atau tidaknya kredit oleh bank untuk calon debitur karena disini juga kredit yang diberikan merupakan kredit modal kerja. Protection Analis kredit harus memperhatikan untuk perlindungan terhadap kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Protection bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan selama kerjasama kredit dilaksanakan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang atau jaminan asuransi.
b. Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon nasabah Setelah menerima berkas SKPP dari ADK, AO kemudian melakukan pemeriksaan di tempat nasabah. Kegiatan yang harus dilakukan AO yaitu mengadakan pemeriksaan di tempat usaha pemohon/peminjam (on the spot) untuk mengetahui, menilai dan meyakini: i) Bahwa yang memohon pinjaman benar- benar sesuai dengan keterangan. ii) Bahwa domisili yang memohon pinjaman sesuai dengan keterangan. iii) Bahwa yang memohon pinjaman mempunyai character yang baik, yang dapat diketahui dengan cara menanyakan kepada tetangga,
13
relasi, perangkat desa atau pihak lain yang kemungkinan berhubungan dengan pemohon pinjaman. iv) Bahwa usaha yang memohon pinjaman telah sesuai serta memiliki prospek usaha yang baik. Setelah pengisian berkas- berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan ditempat usaha calon nasabah diselesaikan, selanjutnya AO segera menentukan tipe dan stuktur kredit yang meliputi hal- hal sebagai berikut: 1. Besar KMK yang diusulkan 2. Jangka waktu dan suku bunga AO setelah selesai mengerjakan SKPP, selanjutnya menyerahkan kepada ADK untuk dicatat, selanjutnya ADK akan menyampaikan berkas SKPP tersebut untuk diproses lebih lanjut kepada Pinca untuk mendapat putusan apabila usulan KMK dari hasil analisis AO masih berada pada Kewenangan Pinca. 3. Tahap Rekomendasi Pemberian KMK Rekomendasi KMK dibuat oleh pejabat pemrakarsa KMK berdasarkan hasil analisis dan avaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa kredit yaitu AO dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal KMK yang disajikan oleh pemrakarsa KMK (AO) serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif. b. Dalam pembuatan rekomendasi KMK, pejabat pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijaksanaan dan prosedur yang dilanggar. c. Apabila dipandang perlu Pinca dapat meminta kelengkapan data analisis lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa KMK. Disamping itu, pejabat KMK dimungkinkan untuk melakukan kunjungan on the spot untuk mendapat keyakinan atas data/ keterangan- keterangan yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa KMK. 4. Tahap Pemberian Putusan KMK Proses putusan KMK dilakukan oleh pejabat pemutus KMK yaitu Pinca yang mempunyai kewenangan dan limit putusan PDWK. Sebelum pemberian putusan KMK, pejabat pemutus KMK wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung penyaluran kredit masih berlaku dan lengkap. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat pemutus (Pinca) adalah sebagai berikut: a. Apabila menurut pejabat pemutus (Pinca) hasil pemeriksaan pejabat tersebut sudah benar, maka pejabat pemutus dapat langsung memberikan putusan. b. Lama proses penyelesaian SKPP yaitu untuk putusan Pinca, penyelesaian SKPP sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pemberitahuan keputusan kepada calon nasabah, tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, baik ditolak maupun disetujui dan apabila permohonan kredit yang diajukan itu ditolak maka secepatnya akan disampaikan langsung kepada pemohonnya bahwa kredit yang diajukan belum memenuhi
14
persyaratan kredit yang ada, sehingga sang pemohon bisa mengambil langkah lain untuk mendapatkan dana yang di inginkan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan, pemohon KMK belum mencairkan kreditnya maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan permohonan yang bersangkutan akan diproses ulang seperti semula apabila pemohonnya mengajukan permohonan kembali. 5. Tahap Pencairan/ Realisasi Kredit Perjanjian Dalam tahap pencairan KMK, langkah- langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: a. Persiapan pencairan/ realisasi Setelah SKPP diputus, ADK mencatatnya pada Register Realisasi Kredit dan segera melaksanakan persiapan pencairan sebagai berikut: 1. Memberitahukan kepada calon nasabah bahwa permohonan KMKnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian serta kepastian tanggal pencairannya. 2. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) 3. Mengisi kwitansi pencairan KMK yang dibuat rangkap tiga, dimana: 1) Lembar pertama bermateri untuk bukti kas Pada lembar pertama bermateri untuk sebagai bukti kas bagi bank, yang menerangkan bahwa kredit telah dicairkan. 2) Lembar kedua untuk nasabah Pada lembar kedua ini diberikan kepada nasabah agar nasabah mengetahui besarnya angsuran kredit setiap bulan dan nomor rekening kredit yang akan dibayar. 3) Lembar ketiga untuk berkas KMK Sebagai arsip KMK untuk disimpan oleh ADK ditempat yang aman dalam lemari terkunci dan tersusun menurut nomor induk KMK. b. Penandatanganan Perjanjian pencairan Berkas atau kelengkapan pencairan terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan berkas- berkas lainnya yang dibutuhkan. Adapun urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh ADK adalah sebagai berikut: 1. Meminta tanda bukti diri nasabah yang asli untuk meyakinkan bahwa nasabah tersebut benar- benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH dan menjelaskan syarat- syarat KMK, sampai nasabah benar- benar memahami isi dari SPH tersebut. 2. Meminta nasabah untuk: 1) Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH yang dilakukan didepan ADK dan harus mengenai materai yang telah tertempel pada SPH. 2) Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada kwitansi bagian depan yang dilakukan didepan ADK. 3. Mengesahkan SPH kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Mencatat pada Register sisa pinjaman (RSP) untuk mendapatkan nomor folio peminjam. Nomor tersebut selanjutnya dipergunakan
15
sebagai nomor rekening sub buku besar yang dicatat pada kartu nasabah dan kwitansi pembayarannya. Nomor rekening harus sesuai dengan sektor ekonomi yang bersangkutan. 5. Mencocokkan cap jempol atau tanda tangan dengan cap jempol atau tanda tangan pada tanda bukti diri dan dengan cap jempol atau tanda tangan pada waktu pendaftaran. 6. Menyerahkan kwitansi dan tanda bukti diri serta semua berkas pencairan kepada Pinca untuk difiat bayar. c. Fiat Bayar pencairan KMK Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pinca adalah sebagai berikut: 1. Menerima kwitansi dan berkas KMK dari ADK. 2. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas KMK untuk dicocokkan dengan syarat- syarat yang disebutkan dalam putusan KMK serta mencocokkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH. 3. Setelah yakin akan kebenarannya, Pinca membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan bayar atau fiat bayar. d. Pembayaran pencairan KMK Pembayaran pencairan KMK kepada nasabah dilakukan oleh Teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari Pinca dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi tersebut. e. Penyimpanan Berkas KMK Dalam menata berkas KMK yang telah dicairkan, yang perlu diperhatikan adalah hal- hal sebagai berikut: 1. Sebelum berkas KMK disimpan, ADK harus membubuhkan paraf sebelum menyerahkan berkas KMK yang telah direalisasi kepada Pinca untuk diverifikasi kelengkapannya pada hari itu juga. Setelah diverifikasi oleh Pinca, maka pada top map berkas tersebut dibubuhkan paraf Pinca, sebagai bukti bahwa keadaan berkas telah lengkap dan benar, selanjutnya disimpan oleh ADK. 2. Berkas KMK tersebut harus disimpan oleh ADK ditempat yang aman dalam lemari yang terkunci dan disusun menurut nomor induk KMK. 3. Pinca dan AO bertanggung jawab atas kelengkapan berkas KMK dan penyimpanannya. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: “Sistem pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale telah menggunakan prinsip 6 C dan 7 P dalam pemberian kredit kepada nasabah.” Prinsip- Prinsip yang ada dalam 6C dan 7P merupakan prinsip penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian (analisis 6C dan 7P), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor resikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa Analisis 6C dan 7P yang baik membantu dalam
16
menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor resikonya yang rendah. Saran Adapun saran yang perlu kiranya penulis sampaikan, berdasarkan kesimpulan diatas adalah: “PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale dalam keputusan pemberian kredit modal kerja lebih memperhatikan faktor 6C dan 7P karena memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperoleh tingkat keyakinan yang lebih baik”. DAFTAR PUSTAKA Dendawijaya Lukman, 2005. Manajemen Perbankan. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. Firdaus Rachmat, 2003. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta. Gup, Benton E and Kolari, James W. 2005. Commercial Banking. John Wiley and Sons. USA. Jusuf Jopie, 2004. Panduan Dasar Untuk Account Officer. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Kasmir, 2002. Manajemen Perbankan. Cetakan kedua. Jakarta: penerbit PT. Raja Grafindo Persada. ---------,2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Narko, 2002. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama. Puspani. 2004. Penerapan Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Rakyat Indonesia. Skripsi Sarjana tak diterbitan. Universitas Airlangga Surabaya. Rivai Veithzal dan Veithzal Permata Andria, 2006. Credit Management Hand Book. Penerbit PT. Rata Grafindo Persada, Jakarta. Siamat, Dahlan. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sutejo, Siswanto. 2000. Strategi manajemen kredit bank umum. Jakarta. PT.Damar Mulia Pustaka. Suyatno Thomas, Chalik A, dan Sukada Made, 1995. Dasar- Dasar Perkreditan. Edisi keempat. Cetakan keenam, Jakarta: penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. Teguh Pudjo Mulyono, 2001. Manajemen Perkreditan. Edisi 3. Cetakan 1, Yogyakarta: BPFE Gajah Mada. Undang- Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.2004. Jakarta. Untung, Budi. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Edisi Ketiga. Yogyakarta.
17
18
